Break News

Sticky Grid(3)

Internasional

Nasional{#d70f81}

Analisis{#fcb315}

Opini{#32bba6}

Al Islam{#1BAEE0}

LATEST POSTS

Stop Freeport!

item-thumbnail
[Al-Islam edisi 845, 27 Jumadul Ula 1438 H – 24 Februari 2017 M]

Setelah terbit PP no. 1/2017 tentang tentang perubahan keempat atas PP No. 23/2014 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara dan peraturan turunannya (Peraturan Menteri ESDM no. 5/2017 dan no. 6/2017), maka sejak 12 Januari 2017 perusahaan tambang wajib mengolah dan memurnikan mineral di dalam negeri dan tidak boleh lagi mengekspor konsentrat, kecuali jika: (1) Kontrak Karya (KK) diubah menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK); (2) Perusahaan berkomitmen membangun smelter dalam 5 tahun dan akan diverifikasi tiap 6 bulan; (3) Perusahaan mendivestasi (menjual) saham 51% dalam 10 tahun; (4) Perusahaan membayar bea keluar maksimal 10%.

Terkait itu, pada 15 Januari 2017, PT Freeport Indonesia (PTFI) mengajukan diri mengubah status dari KK menjadi IUPK Operasi Produksi (OP). Namun, PTFI meminta beberapa syarat (lihat: Kompas.com, 16/1). Di antaranya: PTFI meminta kepastian perpanjangan operasi hingga tahun 2041 dan perpajakan tetap atau nail down; PTFI pun menolak mengikuti ketentuan fiskal yang berlaku yang bisa berubah (prevailing).

PTFI mengajukan perpanjangan rekomendasi ekspor konsentrat pada 16 Februari 2017. Sesuai izin IUPK yang telah diberikan (SK IUPK Nomor 413 K/30/MEM/2017 tanggal 10 Februari 2017), diterbitkan izin rekomendasi ekspor dengan Surat Persetujuan No. 352/30/DJB/2017 tanggal 17 Februari 2017, berlaku hingga 16 Februari 2018 (CNN Indonesia, 17/2).

Namun, PTFI mengabaikan rekomendasi ekspor itu. PTFI belum mengajukan Surat Persetujuan Ekspor (SPE) kepada Kementerian Perdagangan.

Freeport Mengancam Pemerintah

Untuk memuluskan keinginan di atas, Freeport menebar ancaman dan tekanan terhadap Pemerintah. Freeport McMoran secara resmi memberi Pemerintah tenggat waktu 120 hari untuk mempertimbangkan kembali poin-poin perbedaan antara Pemerintah dan PTFI terkait pemberian izin rekomendasi ekspor berdasarkan ketentuan Kontrak Karya (KK). (CNN Indonesia, 20/2). Freeport akan melaporkan Pemerintah ke Arbitrase Internasional jika dalam 120 hari tidak dicapai kata sepakat terkait perbedaan status KK PTFI menjadi IUPK (Kompas.com, 20/1).

Freeport juga mengancam, jika tidak diterbitkan izin rekomendasi ekspor sesuai ketentuan KK, akan terjadi PHK besar-besaran. CNN Indonesia (20/2) memberitakan, Freeport-McMoran, induk dari PTFI, secara resmi menyatakan telah mengubah status 12 ribu dari total 32 ribu pekerja PTFI, dari pekerja tetap menjadi pekerja kontrak mulai pekan ini. PTFI juga akan mem-PHK sekitar 10 persen (artinya sekitar 3.200 orang) pekerjanya mulai pekan depan.

Freeport juga terus mengopinikan bahwa penghentian operasi PTFI akan berdampak buruk bagi Pemerintah dan perekonomian Papua.

Freeport pun memperberat tekanan. CEO Freeport Adkerson mengatakan (Kompas.com, 20/2), “Sebanyak 90 persen investor Freeport McMoran berasal dari perusahaan-perusahaan besar di AS. Apa pun yang terjadi di sini (PTFI) akan menjadi perhatian Pemerintah AS.”

CEO Freeport juga mengatakan, pemodal terbesar Freeport, Carl Icahn, yang memegang 7% saham Freeport McMoRan, dan tercatat sebagai pemegang saham terbesar sejak 1,5 tahun terakhir, saat ini menjadi staf khusus Presiden AS Donald Trump. Kisruh mengenai kelanjutan investasi Freeport di Indonesia tentu tak lepas dari perhatian Icahn (lihat: finance.detik.com, 20/2).

Potret Penjajahan

Ancaman dan tekanan Freeport kepada Pemerintah itu menggambarkan potret penjajahan asing, arogansi dan kerakusan mereka atas negeri ini. Tentu hal itu di antaranya karena perusahaan itu di-back-up penuh oleh negaranya, yakni AS. Dengan begitu eksploitasi oleh Freeport sejatinya menggambarkan penjajahan oleh AS sendiri atas negeri ini.

Perlu diketahui, sesuai hasil pembahasan bersama yang melibatkan Kementerian ESDM, Kemenkeu dan PTFI, Pemerintah telah memberikan hak yang sama di dalam IUPK setara dengan yang tercantum di dalam KK, selama masa transisi perundingan stabilitas investasi dan perpajakan dalam 6 bulan sejak IUPK diterbitkan (Kompas.com, 19/2).

Selain itu, di dalam Permen ESDM No. 15/2017 pasal 8 dikatakan, ketentuan-ketentuan dalam KK serta dokumen kesepakatan lainnya antara Pemerintah dan pemegang KK menjadi bagian tidak terpisahkan dari pemberian IUPK Operasi Produksi. Itu dinyatakan tetap berlaku sampai jangka waktu yang ditetapkan dalam IUPK Operasi Produksi. Dengan kata lain, Pemerintah menjamin tak ada perubahan kewajiban ketika KK berubah menjadi IUPK dan bisa saja berlaku sampai periode IUPK berakhir.

Dengan demikian ada peluang bagi PTFI untuk tetap mempertahankan hak-hak sesuai KK meski telah berganti status menjadi IUPK. Artinya, ada kemungkinan, kebijakan fiskal PTFI setelah berstatus IUPK akan tetap mengikuti ketentuan KK, yakni tetap (nail down) dan tidak mengikuti ketentuan fiskal yang berlaku (prevailing). Adapun pajak-pajak tambahan, tentu masih ada waktu maksimal 6 bulan untuk dinegosiasikan agar mendapat keistimewaan.

Sementara itu, untuk perpanjangan operasi hingga 2041, besar kemungkinan—meski tidak mendapat kepastian—Freeport akan mendapat jaminan. Pasalnya, IUPK berlaku 10 tahun sejak dikeluarkan dan bisa diperpanjang dua kali 10 tahun.

Jika semua itu terjadi, dengan berubah menjadi IUPK, hanya wilayah operasinya yang menyusut. Namun, itu pun masih bisa disiasati dengan mengajukan IUPK baru untuk sisa wilayahnya sehingga jika ditotal tidak akan jauh berbeda dengan luas wilayah KK.

Stop Freeport!

Ahmad Redi, Pakar Hukum Sumber Daya Alam dari Universitas Tarumanegara, mengatakan bahwa persyaratan yang diminta oleh Freeport sangat tidak rasional dan cenderung berorientasi pada keuntungan diri sendiri. “Pemerintah tidak boleh menuruti aturan tersebut,” kata dia. “Pemerintah harus tegas, bukan malah mengikuti alur kemauan Freeport. Syarat tersebut harus ditolak,” tegasnya.

Direktur Centre for Indonesian Resources Strategic Studies (Cirrus), Budi Santoso, juga mengatakan, syarat-syarat itulah yang selama ini diinginkan Freeport sehingga menyandera pembangunan smelter dan divestasi. Namun demikian, jika benar-benar konsisten untuk kepentingan nasional, Pemerintah seharusnya tidak memperpanjang kontrak Freeport (Kompas.com, 16/2).

Kelanjutan operasi tambang tersebut mestinya diberikan kepada BUMN, seperti yang dikemukakan oleh banyak pakar. Jangan sampai, setelah asing menguras banyak, baru BUMN—yang sejatinya mewakili negara—disuruh mengelola dengan hanya mendapatkan ampasnya.

Menyalahi Islam

Pemberian izin pengelolaan tambang kepada Freeport (juga kepada perusahaan lainnya) baik dengan KK atau IUPK jelas menyalahi Islam. Sebabnya, dalam Islam, tambang yang berlimpah haram diserahkan kepada swasta, apalagi asing. Abyadh bin Hamal ra. menuturkan:

أَنَّهُ وَفَدَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَاسْتَقْطَعَهُ الْمِلْحَ فَقَطَعَهُ لَهُ فَلَمَّا أَنْ وَلَّى قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْمَجْلِسِ أَتَدْرِى مَا قَطَعْتَ لَهُ إِنَّمَا قَطَعْتَ لَهُ الْمَاءَ الْعِدَّ. قَالَ فَانْتَزَعَ مِنْهُ

Ia pernah datang kepada Rasulullah saw. Ia meminta (tambang) garam. Beliau lalu memberikan tambang itu kepada dirinya. Ketika ia hendak pergi, seseorang di majelis itu berkata, “Apakah Anda tahu apa yang Anda berikan? Sungguh Anda telah memberi dia (sesuatu laksana) air yang terus mengalir.” Ia (perawi) berkata, “lalu Rasul menarik kembali tambang itu dari Abyadh (HR Abu Dawud, at-Tirmidzi, Ibnu Hibban dan al-Baihaqi).

Islam menetapkan tambang adalah milik umum (seluruh rakyat). Tambang itu harus dikelola langsung oleh negara dan seluruh hasilnya dikembalikan untuk kemaslahatan rakyat. Karena itu pemberian ijin kepada wasta untuk menguasai pengelolaan tambang, termasuk perpanjangan ijin yang sudah ada, jelas menyalahi Islam.

Karena menyalahi Islam, izin ataupun kontrak yang diberikan adalah batal demi hukum dan tidak berlaku. Sebabnya, Nabi saw bersabda:

«كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِى كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ»

Setiap syarat yang tidak ada di Kitabullah (menyalahi syariah) adalah batil meski 100 syarat (HR Ibnu Majah, Ahmad dan Ibnu Hibban).

Jika memang Freeport dan pemegang kontrak pertambangan lainnya sudah terlanjur mengeluarkan biaya, biaya-biaya itu dikembalikan setelah diperhitungkan dengan hasil yang diambil. Hal itu dianalogikan dengan orang yang menanam di tanah orang lain. Nabi saw bersabda:

«مَنْ زَرَعَ فِى أَرْضِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ فَلَيْسَ لَهُ مِنَ الزَّرْعِ شَىْءٌ وَلَهُ نَفَقَتُهُ»

Siapa yang menanam di tanah satu kaum tanpa izin mereka maka dia tidak berhak atas tanaman itu dan untuk dia (dikembalikan) biayanya (HR Abu Dawud, at-Tirmidzi, Ibnu Majah dan Ahmad).

Wahai Kaum Muslim:

Kekayaan alam mendesak untuk diselamatkan. Penjajahan harus segera diakhiri. Kemandirian harus segera diwujudkan. Semua itu hanya sempurna terwujud melalui penerapan syariah secara kâffah yang hanya bisa sempurna dijalankan melalui sistem Khilafah Rasyidah ‘ala minhaj an-nubuwwah. Inilah yang mendesak untuk diwujudkan oleh kaum Muslim negeri ini demi mewujudkan kemakmuran negeri dan penduduknya. WalLâh a’lam bi ash-shawâb. []



Komentar al-Islam:

Ketua DPR Puji Aksi Damai 212 (Republika.co.id, 22/2/2017).
  1. Tak cukup sekadar memuji, harusnya DPR dan Pemerintah segera memenuhi seluruh tuntutan umat Islam, yakni: tangkap penista al-Quran!
  2. Faktanya, meski sudah beberapa kali umat Islam melakukan aksi besar-besaran, tuntutan umat Islam seolah tak didengar oleh Pemerintah.
  3. Semua ini membuktikan bahwa sistem demokrasi hanya melayani kepentingan segelintir orang dan mengabaikan kepentingan orang banyak (umat Islam). Karena itu stop demokrasi, ganti dengan syariah dan Khilafah!
[hizbut-tahrir.or.id/ +ResistNews Blog ]
loading...
Read more »

AS Menyatakan Kegagalan Proyeknya Terkait Penyelesaian Masalah Timur Tengah

item-thumbnail

+ResistNews Blog
 - Presiden AS Trump menegaskan pada 15 Februari 2017 bahwa solusi dua negara bukanlah cara untuk mengakhiri konflik antara entitas Yahudi dan Palestina. Bahkan sehari sebelumnya, Gedung Putih telah mengumumkan bahwa “Washington tidak akan bersikeras lagi dengan solusi dua negara, yang oleh masyarakat internasional dianggap sebagai prinsip dasar penyelesaian. Sehingga AS tidak akan lagi mendiktekan syarat-syarat perdamaian apapun antara entitas Yahudi dan Palestina.

Dikatakan bahwa AS “pada saatnya nanti akan dilakukan kajian terhadap solusi dua negara dan solusi satu negara.” Padahal semua tahu bahwa bahwa proyek solusi dua negara adalah proyek Amerika sejak tahun 1959, era Presiden Republik Eisenhower yang membuat masyarakat internasional menerimanya, dan mematahkan solusi satu negara yang diusulkan oleh Inggris dengan mendirikan sebuah negara demokratis sekuler yang mencakup orang Yahudi, Muslim dan Kristen seperti model Lebanon. Semua ini menunjukkan kegagalan Amerika dalam kasus Timur Tengah, di mana Amerika tidak mampu menerapkan proyeknya, padahal sudah berjalan lebih dari setengah abad.

Yang jelas adalah, bahwa semua proyek mereka akan senantiasa gagal, in syaa Allah, sebab Rasulullah saw telah menyampaikan kabar gembira bahwa Allah SWT akan mendatangkan para hamba Muslim yang ikhlas kepada-Nya karena semata-mata menjalankan agama, dengan dipimpin oleh Khalifah mereka, yang akan mendirikan shalat di Masjid al-Aqsha, yang akan mencabut hantu kaum Yahudi dan entitasnya, juga yang akan mengembalikan tanah yang diberkati ke asalnya di bawah naungan Khilafah Rasyidah ‘ala minhājin nubuwah (kantor berita HT/hizbut-tahrir.or.id/ +ResistNews Blog ).
loading...
Read more »

Melanjutkan Agenda Perjuangan Umat: Mewujudkan Kepemimpinan Syar’i

item-thumbnail

[Al-Islam edisi 844, 20 Jumada al-Ula 1438 H – 17 Februari 2017 M]

Berbicara tentang kepemimpinan, sesungguhnya berbicara tentang dua hal: sosok pemimpin dan sistem kepemimpinan. Dalam konteks Islam, dua-duanya penting. Karena itu, selain umat Islam wajib memilih sosok pemimpin yang memenuhi syarat-syarat formal sesuai tuntutan syariah; penting dan wajib pula sosok pemimpin tersebut menerapkan sistem kepemimpinan yang juga sesuai syariah. Itulah yang dalam istilah politik Islam disebut dengan Imamah atau Khilafah.

Sosok Pemimpin Syar’i

Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani dalam kitab Nizhâm al-Hukm fî al-Islâm menyebutkan syarat-syarat syar’iyang wajib ada pada seorang pemimpin (Imam/Khalifah) yaitu: (1) Muslim; (2) laki-laki; (3) dewasa (balig); (4) berakal; (5) adil (tidak fasiq); (6) merdeka; (7) mampu melaksanakan amanah Kekhilafahan berdasarkan Kitabullah dan Sunnah Rasulullah saw. (Lihat juga: Al-Islam, Ed. 842, 3/2/2017).

Syaikh an-Nabhani juga menyebutkan syarat tambahan—sebagai keutamaan, bukan keharusan—bagi seorang pemimpin, yakni: (1) mujtahid; (2) pemberani; (3) politikus ulung; (4) keturunan Quraisy.

Syaikh Abdul Qadim Zallum dalam kitab Al-Afkâr as-Siyâsiyyah juga menyebutkan beberapa karakter seorang pemimpin yaitu: Pertama, berkepribadian kuat. Orang lemah tidak pantas menjadi pemimpin. Abu Dzar ra. pernah memohon kepada Rasululah untuk menjadi pejabat, namun Rasul saw. bersabda, “Abu Dzar, kamu adalah orang yang lemah, sementara jabatan ini adalah amanah, dan pada Hari Pembalasan amanah itu akan menjadi kehinaan dan penyesalan, kecuali bagi orang yang mengambil amanah tersebut sesuai dengan haknya dan menunaikan kewajiban dalam kepemimpinannya.” (HR Muslim).

Kedua, bertakwa. Sulaiman bin Buraidah, dari bapaknya, menuturkan, “Rasulullah saw., jika mengangkat seorang pemimpin pasukan atau suatu ekspedisi pasukan khusus, senantiasa mewasiatkan takwa kepada dirinya.”(HR Muslim).

Seorang pemimpin yang bertakwa akan selalu menyadari bahwa Allah SWT senantiasa memonitor dirinya dan dia akan selalu takut kepada-Nya. Dengan demikian dia akan menjauhkan diri dari sikap sewenang-wenang (zalim) kepada rakyat maupun abai terhadap urusan mereka. Khalifah Umar ra., kepala negara Khilafah yang luas wilayahnya meliputi Jazirah Arab, Persia, Irak, Syam (meliputi Syria, Yordania, Libanon, Israel, dan Palestina), serta Mesir pernah berkata, “Andaikan ada seekor hewan di Irak terperosok di jalan, aku takut Allah akan meminta pertanggungjawabanku mengapa tidak mempersiapkan jalan tersebut (menjadi jalan yang rata dan bagus).”(Zallum, idem).

Ketiga, memiliki sifat welas kasih. Ini diwujudkan secara konkret dengan sikap lembut dan bijak yang tidak menyulitkan rakyatnya. Dalam hal ini Rasulullah saw. pernah berdoa, “Ya Allah, siapa saja yang diberi tanggung jawab memimpin urusan umatku dan menimbulkan kesulitan bagi mereka, maka persulitlah dia. Siapa saja yang memerintah umatku dengan sikap lembut (bersahabat) kepada mereka, maka lembutlah kepada dia.” (HR Muslim).

Abu Musa al-Asy’ari r.a., saat diutus menjadi wali/gubernur di Yaman, menyatakan bahwa Rasulullah saw. pun pernah bersabda, “Gembirakanlah (rakyat) dan janganlah engkau hardik. Permudahlah mereka dan jangan engkau persulit (urusan mereka).” (HR al-Bukhari).

Keempat, jujur dan penuh perhatian. Ma’qil bin Yasar menuturkan bahwa Rasulullah saw. pernah bersabda, “Siapa saja yang memimpin pemerintahan kaum Muslim, lalu dia tidak serius mengurus mereka, dan tidak memberikan nasihat yang tulus kepada mereka, maka dia tidak akan mencium harumnya aroma surga.” (HR Muslim).

Perhatian pemimpin tentu bukan sekadar dalam memenuhi kebutuhan fisik rakyat, tetapi juga kebutuhan ideologis agar mereka tetap di jalur kehidupan yang mengantarkan mereka menuju ridha Allah SWT sehingga mereka sukses dunia-akhirat.

Kelima, istiqamah memerintah dengan syariah. Diriwayatkan bahwa Muadz bin Jabal, saat diutus menjadi wali/gubernur Yaman, ditanya oleh Rasulullah saw., “Dengan apa engkau memutuskan perkara?” Muadz menjawab, “Dengan Kitabullah.” Rasul saw. bertanya lagi, “Dengan apalagi jika engkau tidak mendapatinya (di dalam al-Quran)?” Muadz menjawab, “Dengan Sunnah Rasululllah.” Rasul saw. bertanya sekali lagi, “Dengan apalagi jika engkau tidak mendapatinya (di dalam al-Quran maupun as-Sunnah)?” Muadz menjawab, “Aku akan berijtihad.” Kemudian Rasulullah saw. berucap: “Segala pujian milik Allah yang telah memberikan petunjuk kepada utusan Rasulullah ke jalan yang disukai Allah dan Rasul-Nya.” (HR Ahmad, Abu Dawud dan al-Baihaqi).


Sistem Kepemimpinan Syar’i

Dalam pandangan Islam, sistem kepemimpinan yang syar’i adalah sistem kepemimpinan yang dibangun oleh Rasulullah saw. Dalam shirah nabawiyyah, berdasarkan riwayat-riwayat yang terpercaya, telah disebutkan informasi akurat mengenai bentuk dan stuktur sistem kepemimpinan yang dibangun Rasulullah saw. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah saw. di Madinah menunjukkan bahwa beliau membangun negara, melakukan aktivitas kenegaraan serta meletakkan landasan teoretis bagi bentuk dan sistem pemerintahan yang maju. Bahkan di kemudian hari, sistem pemerintahan Islam, baik yang menyangkut aspek kelembagaan maupun hukum, banyak diadopsi dan menjadi dasar bagi sistem pemerintahan modern. Memang pada masa Rasulullah saw. sistem dan struktur kenegaraan belum dilembagakan dalam sebuah buku khusus. Namun, praktik kenegaraan yang dilakukan oleh Rasulullah saw. dan para sahabat adalah perwujudan nyata dari sistem pemerintahan Islam, yang berbeda dengan sistem pemerintahan manapun.

Pemerintahan Islam yang dibangun oleh Rasulullah saw. meliputi asas negara, struktur, perangkat, mekanisme pemerintahan, serta kelengkapan-kelengkapan administratif. Pemerintahan Islam didasarkan pada prinsip: kedaulatan di tangan syariah dan kekuasaan di tangan rakyat.

Kedaulatan (sovereignty) adalah kekuasaan tertinggi untuk membuat hukum. Islam telah menggariskan bahwa kedaulatan tertinggi untuk membuat hukum hanya di tangan Allah SWT semata. Manusia, termasuk Khalifah, tidak memiliki kewenangan dan hak sama sekali untuk membuat hukum. Khalifah hanya berkewajiban mengadopsi hukum yang digali oleh para mujtahid dari nash syariah melalui ijtihad yang benar, untuk diterapkan di tengah-tengah masyarakat.

Adapun kekuasaan adalah kewenangan untuk mengangkat kepala negara (khalifah). Kewenangan ini ada di tangan rakyat yang disalurkan melalui sebuah mekanisme yang bernama baiat. Dalam Islam, rakyat memiliki kewenangan mengangkat salah seorang di antara mereka untuk menjadi kepala negara yang akan mengatur urusan mereka dengan syariah Islam.

Daulah Islam dipimpin oleh seorang khalifah yang bertugas untuk menerapkan dan menegakkan hukum Islam di dalam negeri serta mengemban risalah Islam ke seluruh penjuru dunia dengan dakwah dan jihad. Oleh karena itu, aturan yang diberlakukan di dalam Daulah Islam adalah aturan Islam, yang terpancar dari akidah Islam, bukan aturan lain. Allah SWT berfirman:

]فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ[

Demi Tuhanmu, mereka (pada hakikatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu (Muhammad) sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan (QS an-Nisa’ [4]: 65).



Allah SWT pun berfirman:


]وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ[

Hendaklah kamu (Muhammad) memutuskan perkara di tengah-tengah mereka menurut wahyu yang telah Allah turunkan (QS al-Maidah [5]: 49).



Allah SWT juga berfirman:

]وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ[

Siapa saja yang tidak menerapkan hukum dengan wahyu yang telah Allah turunkan, maka mereka adalah orang-orang kafir (QS al-Maidah [5]: 44).

Atas dasar ini, seluruh perundang-undangan Daulah Islam, baik undang-undang dasar maupun undang-undang lain yang ada di bawahnya, wajib berupa syariah Islam yang digali dari akidah Islam, yakni bersumber dari al-Quran dan as-Sunnah.

Dalam sejarah, nyata sekali bahwa Rasulullah saw. membangun Daulah Islam di Madinah al-Munawwarah berdasarkan akidah Islam dengan seluruh pilar dan strukturnya, termasuk membentuk pasukan/militer, menjalin hubungan ke dalam dan ke luar negeri, dll sesuai dengan tuntutan syariah Islam.



Khatimah

Dengan demikian, agenda umat saat ini adalah bagaimana mewujudkan kepemimpinan syar’i yang meliputi: sosok pemimpin syar’i dan sistem kepemimpinan syar’i. Kita berharap, hal ini bisa menjadi kesadaran dan opini umum kaum Muslim. Dengan itu aspirasi dan kecenderungan kaum Muslim tidak hanya sekadar memilih sosok pemimpin yang berkarakter sebagaimana disebutkan syarat-syarat dan kriterianya di atas. Lebih dari itu, mereka juga mau memperjuangkan sistem kepemimpinan Islam sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah saw. saat membangun Daulah Islam di Madinah, yang dilanjutkan oleh Khulafaur Rasyidin dalam wujud Khilafah ‘ala minhâj an-Nubuwwah.

Alhasil, keberadaan kepemimpinan Islam berupa Khilafah Islam tidak bisa ditawar-tawar lagi. Khilafahlah yang sanggup menerapkan syariah Islam secara total (kâffah). Khilafah inilah sesungguhnya yang wajib terus diupayakan dan diperjuangkan oleh segenap komponen umat Islam agar segera terwujud di tengah-tengah mereka. WalLâhu al-Muwaffiq ilâ aqwam at-tharîq. []


Komentar al-Islam:

Menkeu Tegaskan Penerimaan Pajak dari Freeport Terjaga (Republika.co.id, 14/2/2017).
  1. Persoalan mendasarnya bukanlah Freeport membayar pajak ataukah tidak, tetapi bagaimana Pemerintah mengambil-alih sepenuhnya tambang emas yang dikuasai Freeport.
  2. Bukan hanya tambang emas yang dikuasai Freeport, semua sumberdaya alam di negeri ini haram dikuasai pihak asing.
  3. Menurut syariah Islam, tambang emas dan sumberdaya alam yang berlimpah adalah milik umum yang wajib dikelola sepenuhnya oleh Pemerintah yang hasilnya bisa dinikmati oleh seluruh rakyat.
[hizbut-tahrir.or.id/ +ResistNews Blog ]
loading...
Read more »
Older Posts
Home
loading...