Break News

Sticky Grid(3)

Internasional

Nasional{#d70f81}

Analisis{#fcb315}

Opini{#32bba6}

Al Islam{#1BAEE0}

LATEST POSTS

Baru Saja Terpilih Kembali Menjadi Ketua Partai, Merkel Ingin Burka Dilarang di Jerman

item-thumbnail


+ResistNews Blog
 - Meskipun tidak jelas apakah konstitusi Jerman akan memungkinkan larangan burka, Kanselir Angela Merkel Selasa (6/12) menekankan pentingnya integrasi bagi pendatang baru di Jerman.

Kanselir Jerman Angela Merkel menginginkan burka, penutup wajah yang umumnya dikenakan perempuan Muslim, dilarang sebagai cara mencegah "berkembangnya sebuah masyarakat paralel di Jerman."

Merkel baru saja terpilih kembali sebagai ketua partainya, Kristen Demokrat (CDU), dalam konferensi tahunan hari Selasa (6/12) ketika ia mengatakan burka harus dilarang "di mana pun dimungkinkan secara hukum," yang akan mencakup sekolah, pengadilan dan bangunan umum lainnya.

Meskipun tidak jelas apakah konstitusi Jerman akan memungkinkan larangan burka, Merkel menekankan pentingnya integrasi bagi pendatang baru, dan itu termasuk menolak penutup wajah. [voaindonesia/ +ResistNews Blog ]
loading...
Read more »

Dinilai Diskriminatif, HM Prasetyo Terancam Dicopot

item-thumbnail

+ResistNews Blog - Keberpihakan Jaksa Agung HM Prasetyo sangat jelas. Hal ini jelas terlihat saat Prasetya berkata dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR bahwa kasus Ahok menjadi ramai karena dia China dan bukan Muslim.

Demikian disamapaikan pemerhati kebijakan publik dan aktivis 77-78, Syafril Sjofyan. Syafril pun menegaskan bahwa persoalan etnisitas dan agama bukan persoalan sesungguhnya. Faktanya, dalam dua tahun memimpin Jakarta, latarbelakang etnis dan agama Ahok tak dipersoalkan, Bahkan kinerja Ahok juga mendapat apresiasi.

Menjadi persoalan, sambung Syafril, setelah Ahok menista Alquran dan Ulama sesuai fatwa MUI sehingga muncul gelombang aksi 1410, 411 dan 212 oleh Gerakan Nasional Pembela Fatwa (GNPF MUI). Aksi ini terjadi pada bulan Oktober, Nopember dan Desember, sehingga menggambarkan betapa lamban dan terlambatnya penegak hukum melakukan tindakan dan terlihat diskriminatif sebab beberapa penista agama sebelumnya begitu menjadi tersangka langsung ditahan.

"Sementara Ahok tersangka dengan berbagai alasan baik polisi maupun kejaksaan tidak menahan, dan dengan bebasnya Ahok melakukan penistaan lagi seperti menyatakan peserta aksi 411 dibayar Rp 500 ribu per orang, sehingga banyak lagi pengaduan masyarakat ke Polisi," kata Syafril dalam keterangan beberapa saat lalu (Rabu, 7/12).

"Perlakuan diskriminasi yang dilakukan oleh penegak hukum baik penyidik polisi dengan tidak menahan Ahok serta Jaksa Agung berkilah bahwa mengikuti Polisi tidak menahan. Ini sebagai bukti ketidak pahaman Jaksa Agung terhadap rasa keadilan umat," sambung Syafril.

Syafril menekankan bahwa ekskalasi Aksi Bela Islam semakin meningkat dan berjilid-jilid, bukan karena Ahok China dan non-muslim seperti dikatakan Jaksa Agung. Apalagi beberapa menteri Jokowi maupun menteri sebelumnya juga beretnis China. Pun demikian, banyak juga tokoh nasional beretnis China yang sangat dihormati masyarakat seperti Kwik Gian Gie dan Jaya Suprana.

"Sebaiknya Jaksa Agung Prasetiyo dicopot oleh Presiden Jokowi, karena terlalu jelas keberpihakannya dengan pernyataan yang menghasut, sehingga sebagian masyarakat menerima mentah-mentah pernyataan Jaksa Agung yang jelas tidak mencerminkan ke negarawanan sebagai salah pejabat tinggi di bidang hukum. Sayang sekali sewaktu rapat kerja dengan DPR RI tidak ada teguran oleh anggota DPR RI sewaktu rapat kerja, apa karena semua partai semua sudah menjadi pendukung pemerintah," demikian Syafril. [rmol/ +ResistNews Blog ]
loading...
Read more »

Ridwan Kamil: Acara (KKR) Digelar Tidak Sesuai Dengan Kesepakatan

item-thumbnail


+ResistNews Blog
 - Kebaktian Kebangunan Rohani (KKR) yang dibubarkan Selasa malam disesalkan sejumlah pihak. Ormas Islam pun dituding melakukan tindakan intoleransi. Padahal, pembubaran acara akibat kesalahan panitia yang tidak mematuhi aturan.

Walikota Bandung, Ridwan Kamil mengatakan, pihaknya akan mengevaluasi koordinasi terkait acara tersebut. Dikatakan dia, acara digelar tidak sesuai dengan kesepakatan.

“Dalam proses koordinasi, panitia KKR menyepakati bahwa kegiatan ibadah di Sabuga hanya siang hari,” terang Emil dalam keterangan persnya.

Dia pun menyayangkan panitia yang menggelar acara melebihi waktu yang telah ditentukan.

“Saya menyesalkan miskoordinasi antara pihak panitia dan aparat dalam pengamanan kegiatan ini ketika panitia berkeinginan untuk melaksanakan tambahan acara di malam hari yang berbeda dengan surat kesepakatan,” katanya.

Sebelumnya, KKR digelar di Gedung Sasana Budaya Ganesa, Bandung Jawa Barat, Selasa (6/12). Acara berlanjut hingga jelang malam. Karena dinilai melanggar aturan acara dibubarkan sekitar pukul 8 malam. [persisalamin+ResistNews Blog ]
loading...
Read more »
Older Posts
Home
loading...