Iran: Tak Ada Perundingan Nuklir Jika Ada Sanksi
Presiden Iran Mahmoud Ahmadinejad. (REUTERS/Lucas Jackson/&)
Istanbul (ANTARA News) - Iran tidak akan setuju membahas soal program nuklirnya jika Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa (DK PBB) mengeluarkan sanksi-sanksi terbaru, kata Presiden Mahmoud Ahmadinejad, Selasa.

"Saya telah katakan bahwa pemerintah Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya keliru jika mereka berpikir mereka bisa mengacungkan tongkat resolusinya dan lalu duduk berbicara dengan kami. Tindakan demikian tidak akan terjadi," kata pemimpin Iran itu dalam konferensi pers di Istanbul.

"Kami akan berbicara dengan siapapun jika ada penghargaan dan kejujuran, namun jika seseorang ingin bicara dengan kami dengan cara kasar dan sikap mendominasi, jawabannya sudah jelas diketahui," katanya menambahkan.

Peringatannya itu terjadi pada saat DK PBB sedang mempersiapkan penyelenggaraan konsultasi-konsultasi baru yang dilakukan secara tertutup, Selasa, membahas resolusi sanksi keempat terhadap Iran setelah ke-15 anggotanya gagal mencapai konsensus dalam sidang Senin.

Kelima anggota tetap DK - Inggris, Prancis, China, Rusia dan Amerika Serikat - selaku sponsor bersama rancangan sanksi.

Mereka bertekad akan menyelenggarakan pemungutan suara pada akhir pekan ini.

Ahmadinejad, yang berada di Turki untuk menghadiri konferensi tingkat tinggi (KTT) kelompok keamanan Asia, menyerukan kepada negara-negara Barat untuk tidak membubarkan kesepakatan pertukaran bahan bakar nuklir yang diprakarsai oleh Turki dan Brazil bulan lalu.

Kesepakatan itu "adalah kesempatan bagi pemerintah AS dan sekutu-sekutunya ...dan saya harap, mereka mengambil peluang itu untuk digunakan secara baik. Kesempatan itu tidak akan berulang," katanya menegaskan.

AS dan negara kuat dunia lainnya memberikan reaksi dingin terhadap kesepakatan itu, yang membuat Iran menyepakati akan mengapalkan 1.200 kilogram uranium hasil pengayaan rendah ke Turki untuk mendapatkan bahan bakar uranium hasil pengayaan tinggi untuk sebuah reaktor risetnya di Teheran, AFP melaporkan.

(Uu.SYS/H-AK/S008/S026)