blog.resistnews.web.id - Perancis memperingatkan bahwa kegagalan untuk memberikan uang tunai, dan senjata kepada kelompok oposisi Suriah akan meningkatkan pengaruh kelompok Islamis dalam perjuangan melawan Presiden Bashar al-Assad. Sementara yang lain mengkhawatirkan senjata-senjata itu jatuh ke tangan kelompok jihadis.
Sebagaimana yang diberitakan oleh www.middle-east-online.com (28/1), Aliansi oposisi utama Suriah hari Senin meminta uang tunai dan senjata kepada masyarakat internasional sehingga Perancis memperingatkan bahwa kegagalan untuk memberikan mereka apa yang diminta akan mendukung kelompok Islam dalam perang melawan Presiden Bashar al-Assad.
“Dengan runtuhnya negara dan masyarakat, adalah kelompok-kelompok Islam yang bisa mendapatkan pijakan jika kita tidak melakukan apa yang harus kita lakukan,” kata Menteri Luar Negeri Laurent Fabius pada pertemuan internasional di mana seorang pemimpin Koalisi Nasional Suriah (SNC) mengatakan organisasi itu membutuhkan $ 500 juta (370 juta euro) untuk mendirikan sebuah pemerintahan alternatif.
Pertemuan Paris mempertemukan para pemimpin SNC bersama-sama dengan para pejabat dari sekitar 50 negara.
“Kita tidak bisa membiarkan pemberontakan yang dimulai sebagai sebuah protes damai dan demokratis berubah menjadi konfrontasi antara kelompok milisi pesaing,” kata Fabius. “Konferensi ini harus mengirimkan sinyal yang jelas, (bahwa) kami memiliki satu tujuan konkret: memberikan Koalisi Nasional Suriah (SNC) suatu sarana untuk bertindak”
Perancis telah memimpin untuk mengakui SNC secara internasional sebagai wakil sah rakyat Suriah.
Namun kredibilitas aliansi oposisi ini telah rusak oleh banyaknya bukti bahwa kelompok Islam memainkan peran sentral dalam kampanye melawan Assad.
“Rakyat Suriah terlibat dalam pertempuran sengit. Waktu tidak berpihak kepada kami dan semakin panjangnya konflik hanya akan mengakibatkan bencana bagi wilayah itu dan dunia.,” kata Wakil Presiden SNC, Riad Seif.
“Kita tidak perlu janji-janji yang akan dilanggar lagi,” tambahnya.
George Sabra, Kepala Dewan Nasional Suriah, yang merupakan badan utama dalam koalisi, mengatakan oposisi sangat membutuhkan uang tunai dan senjata.
“Kami membutuhkan minimal 500 juta dolar untuk bisa membentuk pemerintahan,” katanya. “Dan kami membutuhkan senjata, senjata dan lebih banyak lagi senjata.”
Pemerintahan negara-negara Eropa dilarang memberikan senjata kepada kedua belah pihak yang berkonflik di Suriah karena embargo senjata dari Uni Eropa. Meskipun embargo akan ditinjau ulang bulan depan, diperkirakan hal ini tidak akan berkurang karena kekhawatiran bahwa senjata-senjata itu dapat jatuh ke tangan kelompok jihadis.
Kelompok “Friends of Suriah” yang terdiri dari negara-negara Arab dan Barat disetujui pada bulan Desember setuju untuk memberikan uang tunai bernilai total $ 145 juta sebagai dukungan untuk kelompok oposisi, dimana dua-pertiga dari jumlah itu berasal dari Arab Saudi, namun uang itu belum diberikan.
SNC dibentuk pada bulan November dengan berbagai komponennya yang mengatakan bahwa mereka akan berjuang di bawah komando militer yang terpadu.
Namun, kelompok-kelompok Islam telah menolak untuk bergabung dalam koalisi itu, dan mengatakan bahwa tujuan mereka adalah membentuk sebuah negara Islam untuk menggantikan rezim Assad. (hizbut-tahrir.or.id/blog.resistnews.web.id)

blog.resistnews.web.id - Seorang akademisi Amerika, Noam Chomsky mengatakan bahwa Amerika Serikat merupakan negara teroris pertama di dunia jika hukum internasional diterapkan.

"Saya mengambil definisi resmi dari terorisme, yang sangat baik, saya ambil definisi dari hukum AS dan Inggris, jika Anda menerapkannya ternyata Amerika Serikat merupakan negara teroris terkemuka di dunia," ujar Chomsky dalam wawancaranya denganPress TV pada Selasa (29/1/2013).
Ia menambahkan bahwa ia telah meramalkan perang yang disebut dengan "perang melawan teror" ketika Ronald Reagan menjabat sebagai presiden AS di tahun 80-an.
"Saya telah menulis tentang terorisme sejak 1981, sejak Ronald Reagan menjabat dan mendeklarasikan perang melawan teror akan menjadi pusat kebijakan Amerika," ujar Chomsky.
Dia mempertanyakan legalitas invasi AS ke Irak di tahun 2003, mengatakan : "AS dan Inggris berusaha untuk memberikan semacam penutup hukum yang tipis untuk invasi.  Penutup hukum itu, seperti yang Anda tahu, bahwa Saddam Hussein belum mengakhiri program senjata pemusnah massal."
Pasukan pimpinan AS menyerang Irak pada tahun 2003 dan menggulingkan Saddam Hussein dengan dalih kepemilikan senjata pemusnah massal.  Tapi tidak pernah ada senjata yang dimaksud yang ditemukan di Irak.
Pada puncak operasi, lebih dari 170.000 tentara teroris AS bercokol di Irak dan lebih dari 500 pangkalan militer AS didirikan di negeri kaum Muslim tersebut.  Lebih dari satu juta warga sipil Irak tewas akibat invasi dan pendudukan AS di Irak.  (arrahmah.com/blog.resistnews.web.id)

Tindak kekerasan yang melibatkan umat Islam sering oleh kelompok liberal dijadikan alasan untuk menstigma kaum Muslim sebagai entitas yang paling tidak bisa toleran dengan penganut keyakinan lain. Stigma ini sejatinya untuk membenarkan pandangan sesat kaum liberal yang menyatakan bahwa munculnya kekerasan di dunia Islam disebabkan adanya “truth claim” dan “fanatisme”. Menurut mereka, selama umat Islam masih berpegang teguh pada truth claim dan sikap fanatic terhadap agamanya, maka budaya kekerasan akan terus melekat pada diri kaum Muslim. Untuk itu, agar umat Islam bisa bersikap toleran terhadap penganut keyakinan lain, truth claim dan fanatisme harus dihapuskan dengan cara “menyakini kebenaran agama lain” dan memaknai istilah-istilah keagamaan yang berpotensi melahirkan radikalisme—seperti Islamkafirjihadtaghut, serta amar makruf nahi mungkar—dengan makna baru yang lebih toleran (sejalan dengan pluralisme-liberalisme). Dengan cara inilah, menurut mereka, kekerasan di Dunia Islam bisa dihilangkan.
Pandangan seperti di atas jelas-jelas keliru dan menyesatkan. Alasannyaide penghapusan truth claim dan toleransi tanpa batas lahir dari paham sekulerisme-liberalisme dan tidak berhubungan sama sekali dengan Islam. Setiap keyakinan dan gagasan yang tegak di atas akidah selain Islam terkategori keyakinan dan gagasan kufur yang wajib diingkari. Selain itu, gagasan tersebut bertentangan dengan nash-nash qath’i yang menyatakan bahwa agama yang diridhai Allah SWT hanyalah Islam. Selain Islam adalah kekufuran dan kesesatan.
Islam memandang keragaman agama, keyakinan, suku, ras dan bahasa sebagai perkara yang alami dan lumrah. Islam tidak berusaha menghapus keragaman tersebut dengan cara memaksa semua orang untuk meninggalkan agama dan keyakinan mereka. Islam dengan tegas melarang seorang Muslim memaksa orang kafir memeluk agama Islam. Islam hadir untuk mengatur keragaman (pluralitas) yang ada di tengah-tengah masyarakat agar terbina kerukunan dan sikap saling menghargai satu dengan yang lain. Tidak hanya itu, Islam pun menyeru manusia meninggalkan keyakinan dan sistem hidup kufur, menuju agama Islam yang lurus.
Berkaitan dengan toleransi, Islam menggariskan sejumlah ketentuan sebagai berikut:
1.     Islam tidak akan pernah mengakui kebenaran agama dan keyakinan selain Islam. Seluruh keyakinan dan agama selain Islam adalah kekufuran. Demokrasi, pluralisme, sekularisme, liberalisme dan semua paham yang lahir dari paham-paham tersebut adalah kekufuran. Begitu pula agama Yahudi, Kristen, Hindu, Budha, kebathinan, dan lain sebagainya; semuanya adalah kekufuran. Siapa saja yang menyakini agama atau paham tersebut, baik sebagian maupun keseluruhan, tidak ragu lagi, ia adalah kafir. Jika pelakunya seorang Muslim, maka ia telah murtad dari agama Islam. Tidak ada toleransi dalam perkara semacam ini.
2.     Tidak ada toleransi dalam perkara-perkara yang telah ditetapkan oleh dalil-dalil qath’i, baik menyangkut masalah akidah maupun hukum syariah. Dalam perkara akidah, Islam tidak pernah toleran terhadap keyakinan yang bertentangan pokok-pokok akidah Islam seperti: ateisme, politeisme, Al-Quran tidak lengkap, adanya nabi dan rasul baru setelah wafatnya Nabi saw, pengingkaran terhadap Hari Akhir dan semua hal yang berkaitan dengan Hari Akhir, dan lain-lain. Adapun dalam persoalan hukum syariah contohnya adalah menolak kewajiban shalat, zakat, puasa, jilbab bagi Muslimah, dan kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan berdasarkan dalil qath’i.
3.     Islam tidak melarang kaum Muslim untuk berinteraksi dengan orang-orang kafir dalam perkara-perkara mubah seperti jual-beli, kerjasama bisnis, dan lain sebagainya. Larangan berinteraksi dengan orang kafir terbatas pada perkara yang dilarang oleh syariah, seperti menikahi wanita musyrik –kecuali ahlul kitab, menikahkan wanita Muslimah dengan orang kafir, perwalian, dan lain sebagainya. Ketentuan ini tidak bisa diubah dengan alasan toleransi.
4.     Ketentuan-ketentuan di atas tentu tidak menafikan kewajiban kaum Muslim untuk berdakwah dan berjihad melawan orang-orang kafir di mana pun mereka berada. Hanya saja, pelaksanaan dakwah dan jihad harus sejalan dengan syariah. Orang kafir yang hidup di Negara Islam dan tunduk terhadap kekuasaan Islam, dalam batas-batas tertentu diperlakukan sebagaimana kaum Muslim. Hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara Daulah Islamiyah sama dengan kaum Muslim. Harta dan jiwa mereka dilindungi. Siapa saja yang berusaha menciderainya, baik Muslim maupun kafir, akan mendapatkan sanksi. Adapun terhadap kafir harbi, maka hubungan dengan mereka adalah hubungan perang. Seorang Muslim dilarang berinteraksi dalam bentuk apapun dengan kafir harbi fi’lan, semacam Amerika Serikat, Israel, dan lain sebagainya.
Inilah ketentuan syariat yang berhubungan dengan toleransi. Adapun dalam kaitannya dengan tindak kekerasan, Islam telah menggariskan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
1.     Tindakan kekerasan di dalam Islam bukanlah sesuatu yang tercela atau harus dihindari, asalkan sebab dan syaratnya telah dipenuhi. Tindakan kekerasan seperti jihad, pemukulan edukatifqishash, dan lain sebagainya, dilakukan secara selektif, tidak sembarangan dan asal-asalan. Misalnya, ketika negeri Islam diinvasi tentara-tentara kafir, kaum Muslim diperintahkan mengangkat senjata mengusir mereka. Begitu pula tatkala penguasa (Khalifah) telah menampakkan kekufuran nyata, seperti mengubah sendi-sendi Islam, menerapkan hukum kufur, dan lain sebagainya, maka kaum Muslim diperintahkan menggulingkan khalifah dan mengangkat senjata melawan mereka jika mampu dan tidak menimbulkan fitnah yang lebih besar. Ketika seorang istri melakukan pembangkangan, seorang suami dibenarkan untuk memukul dia dengan pukulan yang bersifat edukatif, bukan untuk menyakiti atau menganiaya. Dalam keadaan seperti ini, seorang Muslim dibenarkan melakukan tindakan kekerasan.
2.     Dalam konteks penyebaran dakwah Islam, Islam mengedepankan dialog argumentatif, dan menjauhi sejauh-jauhnya tindakan kekerasan. Jihad dan qital adalah instrumen yang digunakan untuk melenyapkan halangan dakwah Islamtetapi bukan metode untuk “mengislamkan seseorang”. Islam tidak memaksa penduduk negeri-negeri yang ditaklukkan untuk masuk ke dalam agama Islam, kecuali orang-orang musyrik di Jazirah Arab. Khusus untuk musyrik Arab, mereka hanya diberi dua pilihan, yakni masuk Islam atau diperangi (jika masih berdiam diri di Jazirah Arab). Yang diminta dari penduduk negeri-negeri yang ditaklukkan adalah ketundukan pada kekuasaan Islam. Adapun untuk mengislamkan seseorang, Islam menggu-nakan cara maw’izhah hasanahhikmah dan dialog argumentatif. Selain itu, penerapan hukum Islam di tengah-tengah masyarakat yang mampu menciptakan kesejahteraan, keadilan dan rasa aman merupakan da’wah bil hal yang menjadikan orang-orang kafir tertawan hatinya untuk masuk ke dalam agama Islam.
3.     Islam menentang semua bentuk kekerasan yang dilakukan tanpa ada alasan syar’i. Bahkan Islam telah menetapkan sanksi yang sangat keras bagi siapa saja yang berusaha menciderai jiwa dan harta seseorang, baik Muslim maupun non-Muslim.
4.     Khalifah atau wakilnya saja yang secara syar’i berhak dan absah menjatuhkan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh warga negara, baik Muslim maupun non-Muslim, seperti hukuman mati bagi orang yang murtad (hudud), jinayat, dan ta’zir. Selain Khalifah dan wakilnya dilarang menjatuhkan sanksi terhadap siapapun yang melakukan pelanggaran,
Sikap Khalifah dan Umat Islam Terhadap Kemungkaran
Seorang Muslim, baik penguasa maupun rakyat, tidak diperkenankan toleran terhadap kekufuran dan kemaksiatan, apapun bentuknya. Kekufuran dan kemaksiatan harus dilenyapkan. Hanya saja, Islam tidak memaksa orang-orang kafir untuk masuk ke dalam agama Islam. Adapun seorang Muslim yang melakukan tindak kemaksiatan, maka ia akan mendapatkan sanksi sejalan dengan ketetapan syariah. Penjatuhan sanksi bagi pelanggar dengan potong tangan, perang, rajam, dan sebagainya, merupakan perkara lumrah yang diakui dalam perspektif Islam. Pengingkaran orang-orang kafir terhadap hukum-hukum Islam, khususnya yang berkenaan dengan jihad, hududjinayat, dan sebagainya tidak berarti sama sekali.
Perlakuan Khilafah atas orang-orang kafir dapat dirinci sebagai berikut;
a.     Mereka tidak dipaksa untuk meninggalkan agama dan keyakinannya. Mereka dibiarkan menyakini dan beribadah sesuai dengan agama dan keyakinannya. Khalifah tidak akan memaksa mereka untuk beribadah sesuai dengan peribadahan Islam seperti shalat, nikah, puasa, zakat, dan lain sebagainya.
b.     Orang-orang kafir yang melakukan tindak pelanggaran seperti perzinaan, pembunuhan, pemerkosaan, perampokan, dan lain-lain, maka mereka akan mendapatkan sanksi sesuai dengan syariah Islam. Khalifah akan merajam orang kafir yang berzina, memotong tangan orang kafir yang melakukan pencurian, dan sebagainya. Khalifah bisa saja memenjara orang kafir yang melakukan kecurangan, penipuan, dan penggelapan. Dalam konteks seperti ini, mereka diperlakukan sama dengan orang Muslim.
c.     Terhadap kaum zindiq seperti orang menyebarkan ajaran sesat, mengaku dirinya nabi dan rasul, dan mempropagandakan pemikiran-pemikiran yang bertentangan dengan akidah Islam—seperti menolak al-Quran dan as-Sunnah, mendewakan Sahabat, ataupun menolak ajaran-ajaran Islam yang qath’i—baik sebagian maupun keseluruhan—maka mereka akan diperangi jika pelakunya adalah orang Muslim. Sebab, mereka telah murtad dari agama Islam dan wajib diperangi. Selain itu, ia telah memecah-belah kesatuan umat Islam melalui pemikiran-pemikiran yang sesat. Ini adalah perlakuan Khilafah terhadap orang zindiq yang pertama kali melakukan kezindiqan. Jika seseorang sejak kecil mengikuti keyakinan sesat yang diajarkan oleh kedua orangtuanya, maka orang tersebut tidak dianggap murtad dari agama Islam. Status orang tersebut adalah orang kafir, dan akan diperlakukan seperti orang-orang kafir lainnya. Ia tidak boleh diperangi dengan alasan murtad dari agama Islam. Pasalnya, ia sejak kecil telah memeluk keyakinan sesat tersebut sehingga tidak dianggap murtad dari agama Islam. Orang-orang seperti ini dianggap sebagai orang kafir dan diperlakukan sebagai orang kafir. Namun, jika ia mengaku-mengaku dan mempropagandakan dirinya sebagai orang Muslim, mereka dianggap zindiq, dan bisa dihukum mati jika tidak menghentikan perbuatannya. Orang seperti ini dianggap melakukan perbuatan memecah-belah kesatuan umat Islam, dan merusak kesucian akidah Islam.
d.     Khilafah Islam adalah negara yang menjalankan dakwah Islam. Meskipun ia mengakomodasi semua kemajemukan yang ada di wilayahnya, bukan berarti tidak melakukan aktivitas dakwah. Oleh karena itu, Khilafah tidak akan mengizinkan pembangunan tempat-tempat peribadahan non-Muslim, atau memasukkan ajaran-ajaran kufur ke dalam kurikulum pendidikan negara. Khilafah Islam juga tidak akan menyediakan guru-guru non-Muslim untuk mengajar di sekolah-sekolah resmi negara. Semua hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan ibadah, termasuk penyediaan tempat-tempat ibadah, Khilafah Islam tidak akan turut campur, atau memberikan dukungan dan bantuan. Pasalnya, seorang Muslim dilarang melibatkan diri dalam peribadahan orang kafir, termasuk membantu terlaksananya ibadah-ibadah orang kafir. Jika dilakukan, sama artinya telah menolong kekufuran. Tindakan ini dilakukan sebagai wujud dakwah Islam yang diselenggarakan oleh negara. Hanya saja, dalam kedudukannya sebagai warga negara Khilafah Islam, hak dan kewajiban mereka dijamin sepenuhnya oleh negara, tanpa ada pengecualian. Mereka berhak mendapatkan jaminan kesehatan, pendidikan, pekerjaan dan tempat tinggal yang layak.
Demikianlah, Islam telah menggariskan sejumlah ketentuan yang lebih adil dan toleran dalam batas-batas rasional dansyar’i. Ketentuan Islam menyangkut pluralitas tentu saja jauh unggul dibandingkan apa yang dipropagandakan kelompok plural-liberalis yang sejatinya adalah cecunguk-cecunguk kaum imperialis dan pelanggar HAM nomor wahid.
WalLahu a’lam bi ash-shawab. [Fathiy Syamsuddin Ramadhan An-Nawiy(Penulis adalah Ketua DPP Hizbut Tahrir Indonesia)]


blog.resistnews.web.id - Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Sianne Indriani, mendesak Markas Besar Kepolisian RI untuk mengembalikan jenazah para tertuduh teroris yang terbunuh ditembak oleh Detasemen Khusus 88 Antiteror di Makassar, Sulawesi Selatan dan di Nusa Tenggara Barat, pada awal Januari lalu.
 "Kami mendesak Mabes Polri untuk segera memulangkan jenazah tersebut atas dasar kemanusiaan," katanya, Jakarta,Senin, (28 /1/2013) seperti dilansir tempo.co.
Siene mengatakan, jenazah para tertuduh teroris tersebut sudah hampir sebulan disimpan di Rumah Sakit Polri. Para keluarga korban sudah meminta beberapa kali kepada Polri agar segera mengembalikan jenazah itu untuk dimakamkan selayaknya. "Saya baru saja bertemu orang tua keduanya (Andi Brekele dan Zulkiflli) di Poso, mereka mengharapkan jenazah anak-anaknya dipulangkan ke Poso," kata Siene.
Andi Brekele alias Andi Kayamanya dan Zulkifli tewas tertembak di Dompu, NTB pada 5 Januari lalu. Seorang lagi yang terbunuh belum diketahui identitasnya. Di saat yang sama, ada juga dua orang tertuduh teroris meninggal tertembak di Bima bernama Roy alias M Rizal Efendi dan Bachtiar.
Sehari sebelumnya, Densus 88 juga menembak mati dua orang tertuduh teroris di Makassar bernama Syamsuddin alias Abu Uswah alias Asmar dan Akhmad Khalil alias Hasan alias Kholid.
Seusai penembakan, ketujuh jenazah tersebut dibawa ke Rumah Sakit Polri untuk diidentifikasi. DNA para keluarga pun sudah dicocokkan dengan jenazah tersebut.
Siene mengaku mendapat informasi dari keluarga Andi dan Zulkifli bahwa Mabes Polri menghendaki jenazah keduanya dikubur di Jakarta. Informasi itu diterima secara lisan keluarga dari pihak Kepolisian Resor Poso. "Mereka keberatan karena akan menyulitkan jika mereka hendak berziarah. Mereka harus mengeluarkan biaya untuk ke Jakarta," kata Siene.
Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri, Brigadir Jenderal Boy Rafli Amar, yang dikonfirmasi tidak membantah informasi tersebut. "Prinsipnya lokasi pemakaman terserah pihak keluarga. Jika ada masukan info penolakan oleh masyarakat setempat, akan jadi pertimbangan bagi pihak keluarga dan petugas," kata Boy.
Boy mengatakan dari tujuh jenazah tersebut, satu jenazah bernama Bachtiar sudah dikuburkan di Tempat Pemakaman Umum Pondok Rangon pada 24 Januari 2013 lalu. (arrahmah.com/blog.resistnews.web.id)


blog.resistnews.web.id - Sumber-sumber media AS mengungkapkan tentang isi dari telegram rahasia diplomatik AS yang menyatakan bahwa “Tentara Suriah diyakini menggunakan senjata kimia terhadap rakyatnya sendiri dalam sebuah serangan atas Homs pada bulan lalu.”
Situs majalah mingguan “foreignpolicy.com”, pada edisi 15/01/2013 mengatakan bahwa “Para diplomat AS di Turki melakukan investigasi rahasia dan intens tentang kemungkinan penggunaan senjata kimia oleh Presiden Suriah Basyar al-Assad, dan para diplomat itu menemukan “kasus luar biasa”, yang mereka sampaikan dalam sebuah telegram rahasia ke Washington, bahwa “Pasukan militer Assad menggunakan jenis gas beracun yang mematikan.”
Koresponden “Foreign Policy” mencari tahu dari seorang pejabat Departemen Luar Negeri AS, Josh Rogaine tentang isi telegram yang ditandatangani oleh Konsul Jenderal AS di Istanbul Scott Friedrich Kellner, yang dikirim ke Departemen Luar Negeri AS pekan lalu.
Telegram itu memaparkan hasil investigasi atas sejumlah laporan dari dalam Suriah bahwa “Senjata kimia telah digunakan di kota Homs pada 23 Desember lalu.”
Para Konsul AS itu membuat laporan setelah melakukan serangkaian wawancara dengan para aktivis dari dokter dan kelompok pembelot. Pejabat di Departemen Luar Negeri AS menilai isi telegram sebagai “yang paling komprehensif dalam upaya pemerintah AS untuk memverifikasi tuduhan berbagai sumber di Suriah.”
Penyelidikan itu berdasarkan kesaksian banyak orang, dan pertemuan antara tim konsuler AS dengan seorang Jenderal pembelot, Mustafa asy-Syaikh, yang pernah menjadi “pejabat penting dalam program senjata pemusnah massal Suriah.”
Pejabat di Departemen Luar Negeri AS itu mengatakan kepada “Foreign Policy” bahwa “Kita tidak bisa mengatakan seratus persen. Namun, Suriah yang kita memiliki kontak dengan mereka telah melakukan “kasus luar biasa” bahwa mereka telah menggunakan “unsur 15” di Homs pada 23 Desember lalu.” (http://thecable.foreignpolicy.com/posts/2013/01/15/secret_state_department_cable_chemical_weapons_used_in_syria).
*** *** ***
Tidak ada keraguan lagi bahwa garis merah yang dibuat oleh Amerika dusta dan penyesatan belaka, dan telah berubah menjadi garis berwarna hijau cerah, yang memberikan kepada anteknya Basyar di Damaskus sinyal bahwa Amerika menerima dan ridha dengan berbagai tindakan kejam dan barbar terhadap pahlawan rakyat Suriah.
Dengan demikian, informasi (yang bocor) dari dokumen Departemen Luar Negeri AS ini, seperti diklaim majalah Amerika “Foreign Policy” merupakan sinyal yang jelas tentang sikap diamnya pemerintah AS atas apa yang dilakukan rezim Suriah yang menggunakan senjata kimia, terutama karena (bocoran) ini mungkin sejalan dengan pernyataan Jenderal Martin Dempsey Ketua Kepala Staf Gabungan Angkatan Darat AS yang membuat pernyataan beberapa hari yang lalu, di mana dia mengatakan bahwa “mencegah rezim Suriah dari penggunaan senjata kimia, akan selalu menjadi sebuah prestasi yang tidak mungkin dicapainya.”
Pernyataan dan bocoran dari Departemen Luar Negeri AS terhadap media ini, bisa dipahami sebagai lampu hijau lain bagi tiran Syam untuk menggunakan senjata konvensional dan non-konvensional yang diinginkan dalam perangnya yang kejam terhadap generasi rakyat Syam, semua itu meyakinkannya bahwa apa yang diberitakan sebelumnya tentang garis merah AS terkait penggunaan senjata kimia, tidak dimaksudkan untuk penggunaan senjata tersebut oleh Assad terhadap para pejuang revolusi sejauh provokasinya untuk memelihara senjata itu dan untuk mencegah sampainya ke tangan yang salah, maka keberadaan senjata itu di tangan rezim, dan bahkan penggunaannya, tetap dalam kerangka yang diterima AS.
Juru bicara Deplu AS Patrick Ventral mengatakan sebagai tanggapan terhadap bocoran tersebut kepada koresponden majalah “Foreign Policy”, dalam hal ini “AS memahami bahwa senjata kimia masih aman di tangan pemerintah Suriah”. Berita ini menjadi bukti atas kepuasan Amerika (untuk tangan yang benar), yang memiliki senjata kimia. Ia menambahkan dalih eksploitasi senjata kimia dalam hal terjadinya perubahan secara tiba-tiba, dan keberhasilan pejuang revolusi mencabut al-Assad tanpa ada permulaan dan urutan langkah yang dibuat Amerika, maka dengan itu Amerika punya alasan untuk melakukan intervensi militer, jika ia memiliki kemampuan untuk mengirim tentaranya ke kuburan mereka di Syam.
Juga, serangan media Barat mengenai bahaya senjata kimia, semua ditujukan untuk menakut-nakuti pejuang revolusi akan kebrutalan Assad dan kemampuannya untuk menggunakan senjata kimia terhadap mereka, dengan harapan mereka tunduk dan mau menerima proses politik pengkhianatan melalui koordinasi penuh dengan Koalisi Nasional Suriah, yang dianggapnya sebagai kelompok penyelesaian politik dengan rezim, dimana mereka siang dan malam mendukung solusi politik, dan menolak setiap solusi lain di luar solusi internasional, seperti yang diungkapkan oleh Mu’ad Khatib sebelumnya.
Dan yang juga sangat menarik dari laporan “Foreign Policy” adalah pertemuan mencurigakan antara Jenderal Mustafa Sheikh—pendiri Dewan Militer Suriah—dengan kru Konsulat AS di Istanbul, dimana hal ini memperkuat laporan sebelumnya tentang peran AS dalam pembentukan Dewan Militer, dengan harapan bisa membendung batalyon pejuang revolusi ke wilayah itu, yang semuanya menunjukkan peran Amerika yang kotor dalam menarik sejumlah pembelot dari para politisi dan militer dengan dukungan Turki untuk membendung dan mendukung mereka secara finansial dan politik agar menjadi suara (nasional) dalam inisiatif berbahaya beraroma pengkhianatan yang menyakitkan rakyat.
Pesan Amerika kepada Assad terkait penggunaan senjata kimia adalah untuk menutupi kegagalannya hingga sekarang yang begitu memaukan dalam menundukkan pejuang revolusi. Semua ini menjadi bukti mundurnya politik AS terkait masalah Suriah, dan ketidakmampuannya dalam menerapkan solusi imperialismenya. Sehingga AS tidak memiliki cara lain selain memberikan lampu hijau untuk menambah pembantaian dan teror rezim Assad yang berambisi dalam menggagalkan revolusi dan menundukkan rakyat Suriah yang tengah berjuang. Namun yang terjadi sebaliknya, bahwa keberhasilan revolusi Islam di Suriah telah mencapai prestasi politik dan militer yang terus mengalami peningkatan.
Dalam hal ini, pejuang revolusi Syam telah menguatkan kesepahaman mereka terkait slogan revolusi mereka, dan yang terutama adalah slogan “la narka’a illa lillah, kami tidak akan pernah tunduk kecuali kepada Allah”.
Sungguh! Tiran Syam dan Amerika akan benar-benar terusir. Dan kami buktikan bahwa kami tidak akan pernah tunduk kecuali kepada Alla.
Kami yakin bahwa Allah pasti menolong kami, dan Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan setiap amal perbuatan kami [hizbut-tahrir.or.id/blog.resistnews.web.id]


blog.resistnews.web.id - Tahukah anda bahwa PBB mendukung Bashar al-Assad untuk terus membunuhi warga kaum Muslim revolusi Suriah? Perserikatan Bangsa-bangsa menyediakan 519 juta dolar atas nama bantuan kemanusiaan ke dalam wilayah Suriah.
Seperti diungkap The Syrian Revolution, dilaporkan bahwa PBB akan memberikan $ 519 juta dolar kepada geng-geng Assad atas nama bantuan kemanusiaan, di mana jutaan tersebut akan diberikan kepada 44 organisasi kemanusiaan Assad, termasuk kepada Bulan Sabit Merah Suriah yang disebut oleh kaum revolusioner sebagai wajah dari dinas intelijen dan geng Shabiha.

Jutaan dolar ini akan mendukung geng-geng Assad yang akan melibatkan beberapa lembaga PBB, termasuk UNICEF, WHO, UNRWA, UNHCR, UNDP, dan UNFPA. Seperti dikabarkan sebelumnya, Kepala Kemanusiaan PBB Valerie Amos mengunjungi Suriah menjelang konferensi bantuan PBB untuk menambah bantuan $ 1,5 milyar dolar. Sekitar 519 juta dolar akan dialokasikan untuk bantuan di dalam wilayah Suriah [baca:Pertempuran Kian Sengit Antara Pejuang Mujahidin dan Tentara Setia Assad Di Tengah-tengah Kunjungan PBB untuk Memberikan Bantuan Dana Kepada Rezim Assad].

"Sebagian besar kedutaan menarik diri dari kesepakatan dengan geng Assad, sementara sebagian besar organisasi PBB tidak menarik diri dari Suriah. Malah mereka masih memiliki program reguler dengan pemerintah Assad untuk pelaksanaan proyek dengan Departemen Pertanian, Pendidikan, Kesehatan, Eknomi, Perencanaan Listrik, dan bahkan Departemen Dalam Negeri yang membunuh rakyat Suriah," kata Ghassan Ibrahim.

Pihak revolusi Suriah juga mengatakan, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) milik PBB bekerjasama dengan Departemen Kesehatan Assad dan Departemen Sosial pemerintah Assad dalam pengobatan para tentara Angkatan Darat yang terluka, pasukan Bashar Al-Assad dan Geng Shabiha, dan meberikan dukungan materi dan moral kepada mereka.

Disebutkan juga bahwa mayoritas pekerja dari Perserikatan Bangsa-Bangsa di dalam wilayah Suriah adalah anak-anak pejabat dan Shabihah. Bahkan orang-orang Arab yang sebagian besar dari mereka adalah dari kelompok Hizbullah atau serupa dengannya.

Setiap program dari lembaga-lembaga PBB tersebut tidak memberikan dukungan kepada pihak lawan, baik perawatan medis atau bantuan kemanusiaan lainnya. Semua lembaga PBB tersebut hanya mengakui sistem pemerintahan geng Assad atau pihak oposisi yang tidak mewakili rakyat Suriah.
Melihat itu semua, maka para akvitis revolusi Suriah menuntut semua pihak untuk melakukan kampanye besar dan demonstrasi untuk mengekspos standar ganda lembaga-lembaga PBB atas nama bantuan kemanusiaan yang di disi lain mengatakan Assad telah melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan tetapi di waktu yang sama memberikan bantuan dana kepada Assad.

Mereka dengan tegas bahwa rakyat Suriah tidak akan mentolerir sikap hipokrit lembaga-lembaga PBB yang tengah mendukung geng bengis Assad dengan dalih kemanusiaan.
Dalam sepak terjang sejarah, umat telah mengetahui lembaga internasional seperti PBB hanyalah merupakan lembaga buatan Amerika Serikat untuk menjaga dominasi barat di negeri-negeri Muslim. Terwujudnya negara ilegal Israel di atas tanah negeri Muslim Palestina tidak lepas dari keterlibatan PBB yang memberikan ruang bagi Israel untuk mencaplok negeri milik kaum Muslim tersebut.

Demikianlah, sejak awal revolusi Syam memang berbeda dengan revolusi di berbagai negeri lainnya seperti Tunisia, Mesir, dan Yaman. Rakyat Suriah semakin tegas menyatakan bahwa revolusi kami adalah revolusi Islam. Tuntutan mereka pun jelas, setelah Assad tumang maka sistem Khilafah yang diinginkan rakyat. Itulah mengapa, Barat sangat ketakutan dengan meluasnya pembebasan demi pembebasan oleh para mujahidin serta tuntutan rakyat untuk menegakkan Khilafah di pusat negeri kaum Mukmin tersebut. Insya Allah, Khilafah di bumi Syam kian dekat. [m/the.syrian.revolution/syabab.com/blog.resistnews.web.id]


perempuan berkalung sorbanperempuan berkalung sorbanPerempuan Berkalung Sorban
“Belum pernah selama saya ini menonton film, berapa puluh tahun lamanya, berapa ratus judul banyaknya, kalau dihitung-hitung sejak masa kanak-kanak dulu, belum pernah saya merasa dihina dan dilecehkan seperti sesudah menonton film Hanung ini. Hanung, kau keterlaluan”
Itulah curahan hati Sastrawan Taufik Ismail ketika menanggapi Film Perempuan Berkalung Sorban karya Hanung Bramantyo. Film itu mengisahkan sistem pesantren yang dirasa mengekang perempuan. Tampilan Kyai pun dibuat Hanung begitu menyeramkan, seakan kisah teladan dakwah para Ulama di Indonesia berguguran. Wajar seorang Budayawan berkelas seperti Taufik Ismail begitu kaget. Budaya, yang menjadi bidangnya, kini jadi wasilah untuk menyudutkan umat Islam.
Sikap Taufik Ismail ini didukung oleh sineas senior lainnya, Misbach Yusa Biran. Misbach menyebut film garapan Hanung Bramantyo tersebut sebagai propaganda buruk terhadap pesantren.”Saya tidak bisa menahan diri,” tulis Misbach. ”Inti cerita Perempuan Berkalung Sorban ini menurut saya sangat merugikan Islam dan merupakan propaganda buruk tentang pesantren.”
Misbach menuliskan dalam film ini pesantren digambarkan sebagai tempat pendidikan yang sumpek dengan pemikirannya sangat terbelakang. ”Dewasa ini pesantren kecil di pedesaan terpencilpun rasanya sudah tidak ada yang begitu buruk pemahamannya,” katanya.
Bahkan di film ini, kata Misbach, kiai lulusan Mesir begitu digambarkan seperti seorang yang dungu karena tidak membenarkan orang membaca selain Al Qur’an. ”Sehingga seolah-olah perguruan tinggi Islam di Mesir juga digambarkan sangat terbelakang.”

poster-tandatanyaFilm ?
Masih belum lepas dari ingatan ketika tahun 2011 Hanung membuat film yang tidak kalah heboh. Judulnya cukup singkat: ?. Namun di dalamnya banyak pecelehan yang tidak bisa diselesaikan secara singkat.
Ada tayangan seorang muslim memerankan Yesus di Gereja. Muslimah yang disudutkan mau bekerja di tempat yang menjual makanan haram. Bahkan puncaknya Hanung menganggap sepele perkara pemurtadan. “Aku pindah agama bukan berarti aku mengkhianati Tuhan,” ungkap Rika, tokoh utama dalam Film ?.
Maka itu, mungkin saja Hanung menganggap sepele untuk urusan akidah. Bahkan secara tega, suami Zaskia Mecca ini memainkan pemeran murtad untuk tokoh sekaliber KH. Ahmad Dahlan yang kuat melawan Kristenisasi di Film Sang Pencerah.
Di awal-awal film itu, penonton sudah disengat dengan hal yang sensitif, seperti  adegan penusukan terhadap seorang pendeta bernama Albertus. Tidak jelas apa motif penusukan yang dilakukan oleh seseorang yang berpenampilan preman tersebut. Meski tidak menunjuk hidung secara langsung, namun ada kesan Hanung hendak menggiring sterotype buruk, seolah yang suka melakukan tindakan anakis datang dari kelompok agama tertentu.
Adegan selanjutnya, tanpa alasan yang jelas pula, sekelompok pemuda Islam bersarung dan berpeci tiba-tiba mencerca seorang keturunan Cina dengan panggilan ”Cino” (menyebut Cina dengan logat Jawa). Dalam film ini, Hanung banyak menggunakan simbolik-simbolik sensasi yang didramatisir, yang berpangkal dari sebuah kemarahan terpendam.
Dangan dalih toleransi, Hanung juga menciptakan adegan seorang Muslimah berkerudung yang merasa nyaman bekerja di sebuah rumah makan (restoran) yang menyajikan daging babi yang diharamkan oleh Islam. Toleransi ala Hanung ingin mengesankan, bahwa muslimah yang diperankan oleh Revalina  S Temat adalah muslimah yang ideal, yang bisa menghargai sebuah perbedaan. Meski tidak sampai memakannya, tidak terlihat kegalauan hati dari seorang Muslimah, seolah daging babi bukan sesuatu yang diharamkan.
Di sela adegan itu, ada seorang Muslimah yang menolak bekerja di sebuah restoran yang sama, dengan alasan prinsip agama yang dipegang. Namun, cara pandang Hanung yang keliru, ingin menunjukkan bahwa Muslimah yang menolak bekerja di restoran Cina karena menyajikan daging babi itu sabagai muslimah yang tidak toleran.
Kepribadian Hanung sendiri dinilai bermasalah. Pada saat proses pembuatan film Ayat-Ayat Cinta  yang berlangsung saat bulan Ramadhan ia mengaku tidak menjalankan kewajiban puasa dan shalat. Tanpa rasa sungkan, Hanung berkata jujur saat diwawancarai Radio KBR 68 H, Rabu 27 Oktober 2010.
“Saya tidak melakukan salat apa pun. Saya tidak salat. Itu pada saat bulan Ramadhan. Saya juga tidak puasa dan tidak berdoa. Saya mencoba untuk berkesenian total dan saya percaya dengan kemampuan otak saya,”  katanya.
Menanggapi film ?, Ketua MUI KH. Kholil Ridwan menyatakan, “Setelah menyaksikan langsung film yang disutradarai Hanung secara utuh, saya mendapatkan kesan, aroma pluraslisme agama yang sangat menyengat dalam film ini,” katanya.
Menurutnya, pluralisme yang dibolehkan dalam Islam adalah pluralisme sosiologis. Itulah yang dikenal dengan pluralitas. Misalnya saja umat Islam sudah semestinya hidup berdampingan dengan orang Kristen dan umat agama lain, tanpa harus mengorbankan keyakinannya.
“Jadi yang namanya kerukunan dan toleransi itu tidak boleh mengorbankan keyakinanya,” tukas Kiai Kholil mengingatkan.

Cinta Tapi Beda
http://www.muvila.com/sites/default/files/Poster%20Cinta%20Tapi%20Beda.jpg
Di akhir tahun 2012, ‘Film Cinta Tapi Beda’ mengawali petualangan Hanung dalam dunia perfilman.  Film ini mengisahkan dua muda-mudi yang berbeda keyakinan. Untuk film ini, Hanung juga menggandeng sutradara Hestu Saputra dan musisi Eross Candra, yang juga pelaku cinta beda agama.
Film itu mengisahkan Cahyo (Reza Nangin), cowok ganteng asal Jogja, bekerja sebagai chef di Jakarta. Ia anak pasangan Fadholi dan Munawaroh, keluarga muslim yang taat beribadah. Cahyo berusaha lepas dari kesedihan setelah ditinggal selingkuh sang kekasih, Mitha.
Sedangkan Diana (Agni Pratistha) merupakan gadis asal Padang, Sumatera Barat, mahasiswi jurusan Seni Tari. Ia tinggal bersama om dan tantenya di Jakarta. keluarga Diana merupakan penganut Katolik taat.
Cahyo dan Diana bertemu di pertunjukan tari kontemporer di Jakarta. Mereka memutuskan berpacaran walaupun berbeda keyakinan. Mereka bahkan serius melanjutkan hubungan hingga jenjang pernikahan.
Diana was-was ketika Cah­yo mengajaknya menemui orangtuanya. Ibu Cahyo bisa me­mahami cinta anaknya, tapi tidak Pak Fadholi. Sampai kapan pun Pak Fadholi tidak akan merestui Cahyo. Bila Cah­yo memaksa, Pak Fadholi me­milih memutus ikatan tali ke­luarga. Ternyata tidak mu­dah bagi Cahyo dan Diana men­ja­lani cinta beda keyakinan.
Ibu Diana juga keberatan dengan pilihan putrinya. Ka­kak-kakak Diana, termasuk om dan tantenya, telah me­ning­galkan keyakinan me­reka. Ibu Diana memaksa Diana me­ngi­kuti kehendaknya. Itu se­bab­nya, Diana akhirnya me­mi­lih kembali ke Padang dan me­nerima perjodohan dengan do­kter Oka, lelaki pilihan ibu­nya dan seiman. Ia coba tutup ha­tinya untuk Cahyo.
Film ini tentu menggiring pembaca untuk membenarkan pernikahan beda agama. Padahal ini adalah perkara sensitif dalam Islam karena sudah menyangkut akidah.
Hanung pun kemudian juga harus menghadapi protes dari umat Islam Minangkabau. Keluarga Mahasiswa Minang Jaya (KMM Jaya) mendesak Hanung Bramantyo meminta maaf kepada masyarakat Minangkabau sekaligus menghentikan penayangan film tersebut di bisokop-bioskop.
“Kami pengurus pengurus pusat Keluarga Mahasiswa Minangkabau Jaya (KMM JAYA) sangat terusik (terhina) dengan film ini,” kata pengurus pusat KMM Jaya Muhammad Rozi.
Ke­tua Umum Lembaga Kera­patan Adat Alam Minang­ka­bau (LKAAM) Kota Pa­ya­kum­buh Indra Zahur Da­tuak Rajo Simarajo dan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Paya­k­umbuh Haji Mismardi, juga terang-terangan, meminta film ”Cinta Tapi Beda”, dari peredaran. ”Jangan sampai ada yang bere­dar atau diputar lagi, apalagi di Payakumbuh,” kata mereka.
Menurut Indra Zahur dan Mismardi, film Cinta Tapi Beda, sangat tidak sesuai de­ngan ajaran adat Minang. ”Se­jak leluhur kita menga­jarkan ni­lai-nilai kehidupan, ber­aga­ma, berkorong berkampung, nilai-nilai Islam tetap melekat da­lam ajaran adat Minang.  Artinya, orang Minang itu ada­lah kaum muslim dan mus­limah, pemeluk Islam.
”Kalau ia tak beragama Islam, itu bukan orang Minang. Ka­mi takut, film ini akan merusak sendi-sendi adat dan bu­daya masyarakat Minang da­lam berkehidupan sehari-ha­ri yang sangat menjaga hu­bu­ngan antar sesama. Kami men­curigai, ada keinginan terse­lu­bung dari orang-orang yang ikut mendukung film tersebut ditayangkan. Misalnya, ingin  menghancurkan adat dan bu­daya masyarakat Minang,” kata Indra Zahur dan Buya Mis­mardi. (Pz/Islampos/blog.resistnews.web.id)


blog.resistnews.web.id - Dua mujahid pencari syahid menyerang kantor Dewan Provinsi boneka Kandahar pada Senin (7/1/2013) di distrik Spin Boldak, menurut laporan pejabat Imarah Islam Afghanistan (IIA) setempat, sebagaimana dilaporkan situs resmi IIA Shahamat.
Serangan ini terjadi pada siang hari sekitar pukul 12:30 waktu lokal, ketika dua Mujahidin bersenjatakan senapan, granat tangan dan rompi peledak, menembak mati para penjaga di gerbang kantor tersebut sebelum menerobos ke dalam dan menembaki para angggota dewan selama setengah jam.
Setelah melakukan aksi penembakan, salah satu Mujahid bernama Janan alias Fidayi meledakkan rompi peledakknya yang diikuti oleh Muhammad Ibrahim beberapa menit setelahnya, menimbulkan ledakan dan kebakaran besar di gedung tersebut. Menurut laporan awal sektiar 50 anggota dewan terjebak di dalam gedung itu.
Sementara ini dilaporkan bahwa 13 orang tewas dan 17 luka-luka, sedangkan buldoser masih melakukan pencarian sisa korban yang diyakini masih tertinggal di bawah reruntuhan, termasuk ketua Dewan distrik Boldak. (arrahmah.com/blog.resistnews.web.id)

blog.resistnews.web.id - Yenni Wahid, putri dari mantan Presiden RI, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, dinilai telah melakukan pembohongan publik dalam dialog di TV One, Senin malam (7/1/2013) kemarin, yang membicarakan "Perda bermasalah" ketika mengomentari perda syariat yang mengharuskan wanita menutup auratnya.
Yenni menyatakan bahwa tingkat perkosaan di Arab Saudi yang mewajibkan kaum wanita untuk menutup aurat lebih tinggi dibanding negara-negara Eropa yang wanitanya tampil buka-bukaan.
"Kasihan, sudah benci penerapan syariat, berdusta pula. Berdasarkan statistik resmi, negara 'papan atas' kejahatan perkosaan terhadap warganya justeru diduduki oleh negara-negara Eropa. Bagaimana dengan Arab Saudi? Dari 116 yang diteliti, Arab Saudi justeru di peringkat terbawah yakni ranking 115," ungkap seorang da'i, Ustadz Abdullah Haidir yang dilansir laman facebook fimadani, Selasa (8/1/2013).
Terkait data statistik tingkat pemerkosaan disuatu negara menurutnya, dapat diakses di laman berikut ini: http://www.nationmaster.com/graph/cri_rap-crime-rapes

Sebagaimana diketahui, Pemkot Lhoksmauwe, Aceh tetapkan peraturan yang melarang duduk terbuka (mengangkang) saat berboncengan di motor bagi perempuan dan menganjurkannya duduk menyamping. Peraturan tersebut digulirkan tersebut dalam rangka menjaga harkat wanita, menjaga moral masyarakat, dan menyesuaikan dengan nilai-nilai syari'at Islam, serta agar lebih mudah mengenali pengendara tersebut wanita atau pria. Pelarangan tersebut menarik perhatian dan respon dari berbagai kalangan. (arrahmah.com/blog.resistnews.web.id)

blog.resistnews.web.id - Mujahidin Mali telah menangkap setidaknya 12 tentara pemerintah bersama kendaraan dan perlengkapan militer mereka, ujar sebuah laporan.

Peristiwa terjadi pada Senin (7/1/2013) saat tentara boneka Mali melakukan patroli di luar kota Kona dekat kota Mopti, ketika ketegangan meningkat dan para Mujahid bergerak semakin dekat ke daerah-daerah yang masih berada di bawah kendali pemerintah lemah Mali.
Konvoy Mujahidin dengan bersenjata lengkap dilaporkan menuju wilayah Mopti, di mana pasukan pemerintah Mali telah disebar, ujar seorang pejabat Mali kepada Reuters.
"Para pemberontak telah maju dan terlihat di beberapa tempat.  Kami menunggu mereka.  Jika mereka menyerang kami, kami akan melawan," ujarnya yang tidak ingin identitasnya disebutkan.
Seorang pejabat militer lainnya yang juga tidak ingin disebutkan namanya, mengatakan Mujahidin Mali telah mencapai desa Bourei, sekitar 40 km dari kota terakhir yang berada di bawah lingkup militer Mali.
Seorang karyawan dari perusahaan yang disebut Binke Transport juga mengonfirmasikan bahwa pejuang telah berada di desa itu.
"Terdapat banyak Islamis di Bourei dengan kendaraan lapis baja yang mereka curi dari militer Mali," ujar Mamadou Guindo seperti dilansir Associated Press.
"Ada ketegangan di sana, dan kami sedang mempertimbangkan untuk menghentikan transportasi bus antara kota Gao dan Sevare untuk keamanan penumpang kami."
Pemerintah Mali telah kehilangan kendali atas bagian utara dari negara itu dan kini berada di bawah kendali Mujahidin Mali yang telah menerapkan syariah Islam secara sempurna di sana.
Untuk menghalangi kekuatan dan gerakan Mujahidin yang ingin membebaskan wilayah lainnya dan menerapkan Syariah Islam, negara-negara Barat berusaha melakukan intervensi militer di Mali.  Dewan Keamanan PBB telah resmi menyetujui intervensi militer di negara itu.  (arrahmah.com/blog.resistnews.web.id)

blog.resistnews.web.id - Kondisi Rezim Assad yang menjelang ajal dan semakin menguatnya pengaruh pejuang Islam Suriah membuat Barat dan sekutunya sangat khawatir. Meskipun tampak bersebrangan, Amerika dan Suriah sepakat untuk mencegah berdirinya Negara Khilafah Islam di Suriah. Karena itu, kedua negara ini mengirim pasukannya mendekati Suriah.
Gelombang pertama dari sebanyak 400 tentara Amerika Serikat mulai tiba di Turki dekat perbatasan Suriah, Jumat (4/1). Mereka adalah bagian dari pasukan AS yang akan mengawaki sistem rudal Patriot. Alasan tipuan yang dipakai Amerika adalah menjaga Turki dari kemungkinan serangan udara dan rudal Suriah.
Semua personel militer AS itu akan didaratkan hingga beberapa hari mendatang di Pangkalan Udara Incirlik di Turki selatan. Menurut juru bicara Pentagon, di Washington, Jumat, rudal Patriot dan peralatan pendukungnya baru akan datang beberapa hari lagi.
Peran Turki sebagai boneka Amerika semakin tampak jelas. Dengan alasan menghadapi ancaman Suriah yang bergolak, Turki sebagai anggota NATO meminta bantuan pasukan NATO. Permintaan bantuan dilakukan terutama setelah beberapa kali terjadi insiden, seperti jatuhnya sejumlah peluru roket dan artileri Suriah di wilayah Turki.
Sikap tegas mujahidin menolak campur tangan Amerika, menolak demokrasi, dan menginginkan negara Islam membuat Amerika sangat khawatir. Setelah berupaya mensolidkan front politik oposisi melalui Aliansi Nasional , Amerika berupaya menyatukan pasukan oposisi Suriah di bawah kontrolnya.
Dalam reorganisasi sayap militer ini, Amerika berupaya menyingkar kelompok mujahidin yang menolak berkompromi dengan Amerika terutama Brigade Jabhat al Nusra dan Ahrar al Sham. Amerika pun menuding pasukan mujahidin Jabhat al Nusra sebagai teroris.
Dalam pertemuan di Turki pada Sabtu (8/12), komando pasukan gabungan oposisi yang baru terbentuk sepakat memilih Brigadir Salim Idris sebagai komandan tertinggi. Idris adalah salah satu perwira militer Suriah yang membelot. Dalam pertemuan ini diklaim dihadiri 500 utusan faksi militer oposisi yang telah memilih 30 anggota Dewan Militer Tertinggi dan satu kepala staf.
Pertemuan yang diadakannya di Turki ini sekaligus menunjukkan pengkhianatan rezim Erdogan , sebagaimana penguasa Qatar, yang menjadi fasilitator pertemuan-pertemuan yang dirancang untuk kepentingan penjajahan Amerika di kawasan ini. Dalam strateginya, Amerika memang menggunakan kaki tangannya di kawasan ini ,yaitu penguasa-penguasa Arab untuk menjalankan kepentingan dan strategi politik luar negerinya.
Sebelumnya, gabungan kelompok Mujahidin Suriah yang berperang langsung melawan rezim bengis Assad menolak Koalisi Nasional untuk Revolusi Suriah dan Pasukan Oposisi, aliansi baru yang dibentuk pada pertemuan di Qatar pada 11 November 2012 lalu.
Rusia Kerahkan Pasukan
Sementara itu Lima kapal perang Rusia yang sarat dengan ratusan tentara sedang menuju Suriah. Alasan tipuan yang digunakan Rusia adalah untuk mencegah pasukan Barat melakukan intervensi di negara yang sedang dilanda perang
Sebagai yang dilansir Sunday Times dengan mengutip para diplomat Rusia, disebutkan kapal-kapal itu untuk mengevakuasi ribuan orang Rusia yang masih ada di Suriah jika situasi di negara itu memaksannya.
Namun, sebuah sumber intelijen Rusia dikutip mengatakan bahwa kehadiran lebih dari 300 marinir di kapal itu dimaksudkan untuk mencegah negara-negara Barat tidak mendaratkan pasukan khusus di negara itu.
“Rusia harus siap atas setiap perkembangan, karena percaya situasi di Suriah mungkin akan mencapai puncaknya sebelum Paskah,” seperti dikutip sumber diplomatik Rusia.
Kapal-kapal itu sedang menuju ke pelabuhan Tartus, di mana Rusia telah mengoperasikan fasilitas angkatan lautnya sejak penandatanganan perjanjian dengan ayah Bashar Assad, Hafez, pada tahun 1971.
Dalam sebuah pernyataan, Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan kapal-kapal itu sedang mempersiapkan sebuah manuver angkatan laut yang besar yang bertujuan untuk “meningkatkan manajemen, pemeliharaan dan pengujian interaksi angkatan laut.”
The Times mengutip sebuah sumber di Israel yang mengatakan kekuatan Rusia akan mengambil langkah “untuk mempertahankan koridor Alawi yang membentang antara perbatasan Lebanon di selatan hingga perbatasan Turki di utara.”
Sementara itu, Israel menggunakan kekhawatiran senjata kimia jatuh ke tangan Mujahidin sebagai alasan intervensi ke Suriah. Pada akhir Desember terungkap bahwa Netanyahu telah mengadakan pembicaraan rahasia di Yordania mengenai metode yang mungkin untuk menghancurkan senjata kimia Assad, termasuk senjata serangan udara atau serangan darat, namun Amman terlihat enggan melakukannya.
Menurut Jeffrey Goldberg dari The Atlantic, Israel telah dua kali meminta “izin” dari Yordania untuk mengebom Suriah, tapi ditolak. Para pejabat Mossad pergi ke Yordania untuk membahas masalah itu dan dilaporkan bahwa Amman merasa “waktunya tidak tepat.”
The Times of London melaporkan bahwa AS, bersama dengan beberapa negara sekutu kuncinya, siap melancarkan intervensi militer di Suriah jika senjata kimia terhadap jatuh ke tangan para pejuang.
Sebuah sumber militer mengatakan kepada Times bahwa pasukan AS bisa siap bersiaga dengan “cepat, dalam beberapa hari,” dan tersirat bahwa pasukan yang diperlukan sudah berada di wilayah tersebut.
Sikap Amerika dan Suriah yang tampak berbeda dan bersebrangan sebenarnya hanyalah merupakan tipuan belaka. Kedua negara itu pada hakekatnya berusaha mengulur waktu karena hingga saat ini belum mendapatkan rezim pengganti Assad yang tepat dan bisa dikontrol oleh Barat.
Mereka juga berusaha menakuti pejuang Suriah, bahwa kalau negara itu jatuh ke tangan mujahidin, koalisi Amerika, Rusia , plus Israel akan melakukan serangan.
Ancaman yang tidak pernah akan membuat gentar para pejuang Islam yang menyandarkan kemenangan dan pertolongan hanya kepada Allah SWT semata-mata. Para mujahidin dengan dukungan rakyat semakin kokoh untuk menolak intervensi Barat dan tawaran sistem demokrasi. Mereka juga menginginkan tegaknya syariah dan Khilafah.
Di sisi lain, banyak pengamat yang memperkirakan Amerika sebenarnya khawatir untuk intervensi militer langsung ke Suriah. Front perang Irak dan Afghanistan saja sudah merepotkan negara yang terancam bangkrut itu.
Dengan izin Allah segala bentuk makar Amerika dan sekutunya ini akan gagal. Tawaran demokrasi Amerika , insya Allah , tidak akan laku di Suriah. Karena rakyat Suriah menginginkan berdirinya negara Islam, negara Khilafah di sana. Bumi Syam yang diberkahi Allah SWT , sudah dibasahi oleh darah para mujahidin yang syahid. Dengan pertolongan Allah bumi asy Syam tidak akan bisa dikotori oleh para pengkhianat-pengkhianat yang menjadi kaki tangan Amerika !(rz/af/hizbut-tahrir.or.id/blog.resistnews.web.id)

Oleh Fikriyyah Mustaniirah dan Maiyesni Kusiar (Lajnah Mashlahiyyah Muslimah Hizbut Tahrir Indonesia)
Sebagaimana dicanangkan pada APBN 2013, pemerintahpun menaikkan Tarif Dasar Listrik (TDL) per Januari ini sebesar 4,3%.  Direncanakan total kenaikan tersebut 15 % selama tahun 2013. Kenaikan yang ditujukan bagi pelanggan di atas 900 VA ini akan berlangsung secara bertahap dengan rentang waktu 3 bulan. Perlu dicatat, ini adalah kali ke sekian pemerintah berkebijakan menaikkan TDL, yang pemerintah menyaksikan sendiri bahwa kebijakan serupa sebelumnya hanyalah berujung pada kesengsaraan masyarakat.  Yaitu tahun 2006, dan tahun 2010.  Sementara itu sebelum kebijakan kenaikan TDL tahun ini diterapkan, telah disampaikan kepada pemerintah akibat buruk yang akan dipikul masyarakat, beserta jalan keluar yang lebih baik, namun pemerintah tetap pada pendiriannya. Mengapa pemerintah berulang kali melakukan kebijakan yang tidak melayani ini?
Demokrasi: Pemerintah Pelayan Korporasi
Seperti yang sudah-sudah, beban subsidi adalah alasan yang dikemukakan pemerintah mengapa diterapkan kebijakan kenaikkan TDL. Bila dicermati lebih dalam, apa yang dikemukakan pemerintah tersebut, tak lain dan tak bukan merupakan manifestasi dari prinsip berfikir sekuler kapitalistik. Prinsip berfikir ini kemudian dijadikan landasan berfikir dan berkebijakan dalam pengelolaan energi. Yakni prinsip bahwa harta milik umum, khususnya listrik harus dikomersialkan sekalipun kepada masyarakat.  Demikianlah  yang dicanangkan GATS (General Agreemant Trade and Services).
Lebih jauh lagi, sebelum kebijakan kenaikan TDL, prinsip kapitalisme/liberalisme dalam pengelolaan listrik telah diterapkan pemerintah melalui kebijakan unbundling (pemecahan) PLN baik secara vertikal (pembangkit sampai dengan ritail) maupun horizontal (berdasarkan geografis), sehingga korporasi leluasa memperdagangkan hajat hidup masyarakat yang satu ini dari hulu (pembangkit) sampai ke hilir (ritail). Hal inilah yang ditengarai menjadi pemicu besarnya biaya produksi listrik.
Kondisi ini semakin diperparah oleh kebijakan serupa dalam berbagai sektor lainnya.  Dalam sektor migas dan batu bara, misalnya, mengakibatkan PLN harus membeli BBM dengan harga mahal. Di samping itu, sekalipun sudah nyata bahwa penggunaan gas nyata-nyata menjadikan biaya produksi listrik jauh lebih murah, namun di tengah kelimpahan potensi sumber daya gas, pemerintah lebih mengutamakan kemauan korporasi.  Yaitu mengekspor gas bumi ke China selama bertahun-tahun yang dipatok dengan harga hanya US$ 4 per mmbtu (million metric british thermal unit)  dan  ke Malaysia 3-6,5 dolar AS per mmbtu,  sementara harga jual gas di dalam negeri sekarang sebesar US$ 6-10 per mmbtu, itupun dengan pasokan yang terbatas.
Hanya saja penting disadari, pengelolaan energi yang berorientasi melayani kepentingan korporasi tersebut adalah niscaya dalam sistem politik demokrasi.  Karena sistem politik ini sesungguhnya terpancar dari ideologi sekuleris kapitalistik itu sendiri. Dimana kewenangan membuat aturan kehidupan, dalam hal ini pengelolaan layanan energi diserahkan pada hawa nafsu manusia, ini di satu sisi.  Di sisi lain, secara langsung maupun tidak langsung (melalui LSM seperti USAID, lembaga internasional seperti Bank dunia) korporasi adalah pihak yang memiliki kontribusi besar, khususnya dana dalam pembuatan aturan tersebut.
Akibatnya, kentingan korporasi menempati kedudukan istimewa dalam aturan-aturan tersebut.  Negara sah-sah saja memperdagangkan hajat hidup masyarakat, bahkan ini dinilai penting. Dikarenakan dalam angan-angannya,komersialisasi akan mewujudkan atmosfir kinerja positif dan kreatif , padahal yang terjadi justru sebaliknya. Terkait pengelolaan ketenagalistrikan, kebijakan liberal kapitalistik tersebut telah dilegalkan  oleh UU  No 30/2009 tentang Ketenagalistrikan.
Celakanya lagi, sistem politik demokrasi yang menjadi kekuasaan sebagai objek bisnis dan biaya politik yang mahal, telah menciptakan iklim kerakusan dan arogansi di kalangan penguasa dan aparatnya.  Tidak heran bila penguasa dan aparatnya sulit berempati terhadap penderitaan masyarakat. Disamping itu yang tak kalah bermasalah lagi adalah kompetensi kepemimpinan yang dimiliki. Kondisi ini diperburuk oleh hukum yang tajam ke bawah dan tumpul  ke atas.  Akibatnya, korupsi terus merajalela, inefisiensi kerja terus berlangsung di tubuh PLN.  Inilah realitas demokrasi.  Masihkah berharap pada demokrasi?
Sungguh Allah swt telah mengingatkan tentang semua itu, dalam firman-Nya QS Tahaa: 124, artinya,”Dan Barang siapa berpaling dari peringatan-Ku, maka sungguh dia akan menjalani kehidupan yang sempit, dan Kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta”.
Khilafah: Pelayan Umat Sejati
Khilafah adalah sistem politik Islam, yang dipimpin oleh khalifah. Sedangkan Khalifah dipilih dan dibai’at masyarakat hanyalah untuk menerapkan syariat Allah secara kaafah dalam semua aspek kehidupan. Tidak perlu diperdebatkan lagi, aturan Allah swt adalah satu-satunya aturan yang paling baik bagi manusia.  Hal tersebut ditegaskan Allah swt dalam firman-Nya QS Al Maidah:50, artinya,”Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki? (Hukum) siapakah yang lebih baik dari (hukum) Allah bagi orang-orang yang meyakini (agamanya)?”.
Lebih jauh lagi, prinsip sistem politik Islam yang menjadikan kewenangan membuat hukum hanyalah hak Allah swt, telah menutup segala celah adanya hukum/aturan dan perundang-undangan yang mengedepankan kemauan korporasi dan mengabaikan kemashlahatan umat.
Terkait dengan listrik, Islam telah menetapkannya sebagai milik umum, sebagaimana dituturkan Rasulullah saw, yang artinya, ”Kaum muslimin bersekutu dalam tiga perkara: air, rumput dan api” (HR Abu Daud). Demikian pula Islam telah menetapkan barang tambang, migas, batu bara yang jumlahnya seperti air mengalir, sebagai harta milik umum. Hal ini didasarkan pada hadits yang datang dari Abyadh bin Hamal, dimana Rasulullah SAW menarik pemberian tambang garam, karena jumlahnya seperti air mengalir.
Bersamaan dengan itu Allah SWT melalui lisan Rasul-Nya yang mulia telah menegaskan fungsi melayani umat adalah tanggung jawab penting yang tidak boleh dilalaikan sedikitpun, artinya, ”Imam (Khalifah) adalah pelayan, dan ia bertanggungjawab terhadap rakyatnya.”  Ini menunjukkan, dengan alasan apapun Negara tidak dibenarkan mengkomersialkan listrik.  Sebaliknya, justru harus berupaya sungguh-sungguh dan serius agar terjamin pemenuhan kebutuhan listri setiap individu masyarakat, digratiskan atau dijual dengan harga sangat murah.
Lebih dari pada itu, sistem politik Islam sendiri berkarakter melayani umat.  Penerapan sistem kehidupan Islam secara totalitas menjadikan khalifah memiliki kemampuan melayani pemenuhan berbagai kebutuhan setiap individu masyarakat secara optimal.  Yaitu mulai dari wewenang, anggaran hingga mengenyahkan segala bentuk penjajahan.
Tidak hanya itu, sistem politik Islam yang menerapkan Islam secara kaffah akan menciptakan atmosfir ketaqwaan yang kuat pada diri penguasa dan aparatnya.  Yang penting bagi lahirnya empati yang tinggi terhadap persoalan masyarakat, dan bersikap antisipatif dalam segala hal yang akan memudharatkan masyarakat.

Bersamaan dengan itu, mahkamah madzolim yang berkerja sesuai syariat Allah SWT benar-benar berfungsi sebagai peradilan yang bersifat preventif dan berefek jera bagi penguasa yang lalai. Akhirnya, keseluruhan sistem politik Islam, Khilafah Islam benar-benar menampilkan performanya sebagai pelayan umat sejati.  Listrik murah keniscayaan, namun yang terpenting dari semua itu adalah, kembali pada kehidupan Islam adalah kewajiban dari Allah swt.
Allah swt berfirman dalam QS Al Anfaal:24, artinya,”Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah seruan Allah dan Rasul, apa bila dia menyerukanmu kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepadamu..”.  Allahu A’lam.[]

[Al Islam 638] Tahun 2012 telah berlalu. Berbagai peristiwa dan kejadian terjadi terhadap umat selama tahun 2012. Semuanya menunjukkan bahwa masalah multikompleks masih terus mendera umat.

Kapitalisme Pangkal Bencana
Setidaknya ada 10 topik penting yang mencerminkan itu. Pertama, kekayaan alam masih dikuasai dan dijarah asing. Kedua, korupsi masih merajalela dan tidak berhenti, bahkan semakin meluas dan menggurita. Ketiga, persoalan perburuhan yang tidak kunjung selesai. Semuaya berujung pada pengaturan perburuhan ala kapitalisme termasuk tidak adanya jaminan pemenuhan kebutuhan pokok dan pemenuhan kebutuhan dasar (pendidikan, kesehatan, dan keamanan) oleh negara. Keempat, potret hukum dan penegakan keadilan di negeri ini masih terus saja buram. Disamping hukum yang amburadul, para penegaknya banyak yang bengkok. Kelima, proses legislasi yang masih saja mengusung liberalisasi, sarat kepentingan kapitalisme dan merugikan kepentingan rakyat. Keenam, konflik horizontal semakin meluas yang mencerminkan kegagalan konsep Bhineka Tunggal Ika sebagai perekat masyarakat. Ketujuh, meningkatnya kenakalan bahkan kriminalitas remaja sebagai cerminan kegagalan sistem pendidikan nasional. Kedelapan, penanganan isu terorisme dan deradikalisasi masih terus mengikuti pola yang didektekan oleh barat (Amerika) dan terus menjadikan Islam dan umat sebagai target. Kesembilan, penghinaan dan pelecehan terhadap Nabi saw terjadi berulang-ulang. Kesepuluh, dunia Islam khususnya kawasan Arab mengalami pergolakan. Revolusi yang dinamakan Musim Semi Arab (Arab’s spring) terjadi di seluruh kawasan Arab, meski dengan tingkat yang berbeda-beda. Namun semuanya memberi pesan yang sama, bahwa umat telah muak dengan sistem dan rezim serta para penguasa mereka yang selama ini telah menindasnya dan setia melayani kepentingan tuan-tuan barat mereka yang sejatinya adalah penjajah. Sebagian besar revolusi telah mereda dan berhasil ”dibelokkan dan dibajak” oleh barat, kecuali revolusi Suria. Revolusi Suria terus berlangsung dengan sifat Islaminya dimana tuntutan penerapan syaraiah dan penegakan al-Khilafah mewarnai jalannya revolusi Suria itu.

Syariah dan Khilafah Solusinya
Menilik berbagai persoalan yang timbul di sepanjang tahun 2012 sebagaimana diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa:
Pertama, Setiap penerapan sistem sekuler, yakni sistem yang tidak bersumber dari Allah SWT, Sang Pencipta manusia, kehidupan dan alam semesta yang Maha Tahu, pasti akan menimbulkan kerusakan dan kerugian bagi umat manusia di berbagai bidang kehidupan.
Dikuasainya sumber daya dan kekayaan alam negeri ini oleh kekuatan asing, kelamnya persoalan perburuhan, maraknya korupsi di seluruh sendi di seantero negeri, konflik horizontal yang tiada henti, kenakalan dan kriminalitas di kalangan remaja yang tumbuh di mana-mana, adalah bukti nyata dari kerusakan dan kerugian itu. Ditambah dengan kezaliman yang diderita umat di berbagai negara, penghinaan terhadap Nabi yang terus terjadi serta sulitnya perubahan ke arah Islam, karena dihambat oleh negara Barat yang tidak mau kehilangan kendali kontrol atas wilayah-wilayah di Dunia Islam. Semua itu pada akhirnya mendatangkan kesempitan dalam kehidupan umat manusia, bukan hanya umat Islam. Dan semua kesempitan itu pada dasarnya akibat ditinggalkannya petunjuk dari Allah SWT dalam pengelolaan berbagai interaksi dan urusan di masyarakat. Itulah yang jauh-jauh hari sesungguhnya telah diperingatkan oleh Allah SWT kepada kita semua. Allah SWT berfirman kepada kita semua:
فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلاَ يَضِلُّ وَلاَ يَشْقَى *وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا
Dan jika datang kepadamu petunjuk daripada-Ku, maka barangsiapa yang mengikuti petunjuk-Ku, ia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Dan barang siapa berpaling dari peringatan-Ku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit (TQS Thaha [20]: 123-124)

Imam Ibn Katsir menjelaskan dalam kitab tafsirnya: “Siapa saja yang berpaling dari peringatan-Ku, yakni menyalahi perintah-Ku dan apa yang Aku turunkan kepada rasul-Ku, ia berpaling darinya dan berpura-pura melupakannya dan mengambil dari selainnya sebagai petunjuknya; “maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit” yakni di dunia.” (Imam Ibn Katsir, Tafsîr al-Qur’ân al-‘Azhîm).
Semestinya semua itu menyadarkan kita untuk segera meninggalkan segala bentuk sistem dan ideologi kufur, terutama kapitalisme yang nyata-nyata sangat merusak dan merugikan umat manusia. Juga mendorong kita untuk bersegera kembali kepada jalan yang benar, yakni jalan yang diridhai Allah SWT.
Kedua, Demokrasi yang dalam teorinya adalah sistem yang memberikan ruang kepada kehendak rakyat, tapi dalam kenyataannya negara-negara Barat tidak pernah membiarkan rakyat di negeri-negeri Muslim membawa negaranya ke arah Islam. Mereka selalu berusaha agar sistem yang diterapkan tetaplah sistem sekuler, meski dibolehkan dengan selubung Islam; serta penguasanya tetaplah siapa yang mau kompromi dengan kepentingan Barat.
Itulah yang terjadi saat ini di negeri ini, sebagaimana tampak dari proses legislasi di parlemen dan kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah, khususnya di bidang ekonomi dan politik, seperti terlihat dalam program war on terrorism yang sangat pro terhadap kepentingan Barat. Cengkeraman Barat juga tampak di negeri-negeri muslim yang tengah bergolak seperti di Suriah, begitu juga di Mesir dan negara-negara lain di kawasan Timur Tengah. Bahkan Palestina yang telah diakui sebagai sebuah entitias politik, sejatinya hanya sebuah negara di atas kertas, yang secara riil belum menjadi sebuah negara dalam arti yang sesungguhnya.
Kenyataan ini semestinya juga memberikan peringatan umat Islam untuk tidak mudah terkooptasi oleh kepentingan negara penjajah. Juga peringatan kepada penguasa di manapun untuk menjalankan kekuasaannya dengan benar, penuh amanah demi tegaknya kebenaran Islam, bukan demi nafsu serakah kekuasaan dan kesetiaan pada negara penjajah. Pembuatan peraturan perundang-undangan yang bakal membungkam aspirasi rakyat, seperti RUU Kamnas dan peraturan perundangan serupa di negeri ini, mungkin sesaat akan berjalan efektif, tapi cepat atau lambat itu semua justru akan memukul balik penguasa itu sendiri.
Ketiga, Karena itu, bila kita ingin sungguh-sungguh lepas dari berbagai persoalan yang tengah membelit negeri ini seperti sebagiannya telah diuraikan di atas, maka kita harus memilih sistem yang baik dan pemimpin yang amanah. Sistem yang baik hanya mungkin datang dari Dzat yang Maha Baik, itulah syariah Islam dan pemimpin yang amanah adalah yang mau tunduk pada sistem yang baik itu. Di sinilah esensi seruan ”Selamatkan Indonesia dengan Syariah dan Khilafah” yang gencar diserukan oleh Hizbut Tahrir Indonesia. Karena hanya dengan sistem berdasar syariah yang dipimpin oleh seorang Khalifah, Indonesia dan juga dunia, benar-benar bisa menjadi baik. Dengan sistem ini pula terdapat nilai transedental kesadaran akan hubungan dengan Allah SWT dalam setiap aktifitas sehari-hari yang akan membentengi setiap orang agar bekerja ikhlas, tidak terkontaminasi oleh kepentingan pribadi, golongan maupun asing. Memiliki paradigma yang jelas bahwa memimpin adalah amanah dari Allah dan syariah adalah jalan satu-satunya untuk memberikan kebaikan dan kerahmatan Islam bagi seluruh alam semesta, sehingga kezaliman dan penjajahan bisa dihapuskan di muka bumi.

Optimisme Menyongsong Era Islam
Kita tentu wajib optimis, Khilafah akan kembali tegak di Dunia Islam, termasuk di Indonesia. Alasannya: Pertama, perjuangan menerapkan syariah dan menegakkan Khilafah adalah perjuangan yang didasarkan pada keimanan (akidah Islam) dan kewajiban menjalankan seluruh syariah Islam untuk mengharapkan ridha Allah SWT. Mustahil Allah SWT mewajibkan penerapan syariah Islam dan penegakan Khilafah, kalau itu tidak mungkin dilaksanakan oleh kita, sehingga penerapan syariah dan penegakan al-Khilafah tidak lah utopis.
Kedua, tegaknya syariah dan khilafah merupakan janji Allah SWT (Lihat: QS an-Nur [24]: 55), dan Allah tidak akan menyalahi janji-Nya. Rasul saw juga telah mengabarkan akan kembalinya al-Khilafah ar-Rasyidah kedua setelah era penguasa diktator. Rasul bersabda: … kemudian akan ada khilafah ‘ala minhaj an-nubuwwah. (HR Ahmad dan ath-Thayalisi).
Ketiga, ada kelompok yang ikhlas berjuang karena Allah semata, yang beriman pada janji Allah dan membenarkan berita gembira Rasulullah saw serta berjuang siang-malam, tanpa gentar karena Allah terhadap celaan orang yang suka mencela kebenaran. Dalam hal ini, Hizbut Tahrir merupakan kelompok yang dengan serius dan bersungguh-sungguh memperjuangkan kembalinya Khilafah Islam itu.
Keempat, kesadaran umat untuk berjuang bersama-sama menegakkan Khilafah makin menguat dari hari ke hari. Semua ini merupakan hasil dari dakwah yang tak kenal lelah, bukan hasil dari berdiam diri.
Syariah Islam pasti akan diterapkan kembali dan al-Khilafah juga pasti akan tegak kembali. Itu adalah kemenangan yang besar dan kemuliaan yang agung. Namun, yang terpenting hendaknya kita semua tidak diam menunggu hal yang pasti itu, melainkan kita semua turut berpartisipasi dengan segenap potensi dan sumber daya yang kita miliki untuk mewujudkannya, sehingga kita layak mendapat kemuliaan di dunia dan pahala besar, serta keridhaan Allah SWT di akhirat.
يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ …
Hai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul apabila Rasul menyeru kamu kepada suatu yang memberi kehidupan kepada kamu (TQS al-Anfal [8]: 24).
Wallâh a’lam bi ash-shawâb. []


Komentar:
Menurut Samsudin Haris profesor riset LIPI, Parpol tidak lagi menjadi pilar demokrasi, tetapi berubah menjadi pilar korupsi. Mendekati Pemilihan Umum 2014, skala korupsi diperkirakan semakin meningkat karena parpol membutuhkan biaya kampanye (Kompas, 30/12/12).
  1. Dalam sistem demokrasi bagi parpol kemungkinan hanya dua: menjadi pilar korupsi atau bersekongkol dengan para cukong pemilik modal yang menanamkan investasi dengan “menyumbang” biaya politik
  2. Selama sistem politik demokrasi masih diadopsi dan diterapkan, hal itu tidak akan berubah.
  3. Politik dan politisi yang bersih dan peduli kepentingan rakyat hanya bisa diwujudkan dengan sistem politik Islam dan tentu dalam bingkai sistem al-Khilafah ar-Rasyidah.
Powered by Blogger.