Demo kaum syiah di Bahrain (foto:AFP)


+ResistNews Blog - Pengadilan Bahrain menutup Majelis Ulama Syiah di negaranya. Keputusan ini diambil karena mereka menuduh organisasi ini ilegal dan berbau politik.

Penutupan tersebut juga diikuti oleh pembekuan aset organisasi. Sejak September, Kementerian Hukum dan Urusan Islam Bahrain telah menyatakan kantor Majelis Ulama Syiah berfungsi di luar hukum yang berlaku.

"Majelis yang dipimpin oleh Ulama terkenal Issa Qassem sudah mencederai konstitusi dan hukum kerajaan, para anggotanya telah berpolitik dengan dalih berorganisasi," sebut pernyataan resmi Kementerian Hukum dan Urusan Islam, seperti dikutip dari Ahram, Kamis (30/1/2014).

Disamping itu, organisasi ini dikhawatirkan akan melancarkan revolusi yang didasari oleh peristiwa "Arab Spirng" 2011. Di mana dalam peristiwa itu puluhan pendemo Syiah tewas karena demo tersebut berubah menjadi aksi kekerasan.

Bahrain merupakan negara mayoritas Syiah. Namun keluarga kerajaan yang memerintah di negara kaya minyak ini memeluk keyakinan Sunni.

Akibat dari ketimpangan ini, demo menentang pemerintah serta tekanan atas Kaum Syiah di Bahrain merupakan pemandangan yang lumrah terjadi.
(okezone.com/ +ResistNews Blog )



+ResistNews Blog - Kelompok militan Front Al-Nusra yang terafiliasi dengan Al Qaeda, berniat untuk melakukan serangan ke Amerika Serikat (AS). Saat ini, kelompok tersebut sudah melatih pasukan dari Eropa, Timur Tengah dan dari AS sendiri.

Direktur National Intelligence AS James Clapper mengatakan bahwa ancaman baru dari kelompok Al Qaeda ini, didapatkan setelah adanya informasi mengenai pelatihan yang dilakukan oleh pihak Front Al-Nusra di Suriah.

"Alifiasi dari Al Qaeda masih terus melatih orang dan menjadi ancaman terbaru bagi keamanan AS. Salah satu contoh adalah Front Al-Nusra, yang memiliki niat untuk menyerang AS," ujar Clapper, seperti dikutipAssociated Press, Kamis (30/1/2014).

Namun Clapper tidak menjelaskan secara detail bukti dari keinginan Al-Nusra untuk menyerang Negeri Paman Sam. Clapper hanya menyebutkan bahwa mereka adalah ancaman baru yang bergabung dengan Al Qaeda.

Bagi Clapper, masih ada jaringan ada Al Qaeda lain yang lebih mampu melakukan serangan terhadap AS. Al Qaeda wilayah Semenanjung Arab (AQAP) merupakan salah satu kelompok yang memiliki kemampuan mumpuni dibanding Al-Nusra.

Tetapi bagi penasihat keamanan bagi Presiden Obama tersebut menilai perkembangan pesat terjadi di Suriah, di bawah kepemimpinan Al-Nusra.

Menurut perhitungan Clapper, 75 ribu dari 110 ribu kelompok oposisi -yang berperang di Suriah untuk melengserkan kekuasaan Presiden Bashar Al-Assad- sekira 26 ribu di antaranya adalah kelompok ekstrimis dan tujuh ribu lainnya adalah warga asing dari sekira 50 negara, termasuk Eropa.

Clapper turut memaparkan bahwa ada segelintir warga Amerika yang turut berperang di Suriah. Sementara ratusan warga Eropa yang berperang di Suriah, kini sudah pulang kembali ke negara mereka dan siap melancarkan serangan. (okezone.com/ +ResistNews Blog )


+ResistNews Blog - Binyamin Ben Eliezer, mantan Menteri Pertahanan Israel, mengatakan bahwa Israel mendukung Menteri Pertahanan Mesir dan dalang kudeta terhadap Muhammad Mursi, Abdal-Fattah Al-Sisi, untuk menjadi presiden Mesir berikutnya.

Namun, pada saat yang sama ia memperingatkan bahwa Sisi mungkin tidak akan berhasil jika menjadi presiden.

"Pencalonan Sisi untuk presiden bisa menjadi bumerang. Jika dia gagal sebagai presiden, maka rezim saat ini yang menggulingkan Ikhwanul Muslimin akan dibubarkan," katanya pada radio Israel, sebagaimana dilansir worldbulletin.net, Selasa 29 Januari.

"Itu akan menghasilkan kembalinya Ikhawanul Muslimin untuk mengendalikan Mesir, lebih kuat dan lebih berkuasa dari sebelumnya. "

Ben Eliezer juga menambahkan bahwa peristiwa bila Sisi gagal dan Ikhwanul Muslimin kembali ke kekuasaan akan menjadi berita buruk bagi Israel dan negara Barat.

Jendral Sisi yang kini naik posisi menjadi panglima, telah mengendalikan politik Mesir sejak melengserkan presiden terpilih Mohamed Mursi dalam kudeta militer pada bulan Juli 2013.

Dewan militer Mesir telah meminta panglima militer Abdul Fattah al-Sisi untuk mencalonkan diri sebagai presiden beberapa jam setelah presiden interim mempromosikannya menduduki peringkat tertinggi di jajaran militer Mesir. [muslimdaily.net/ +ResistNews Blog ]


+ResistNews Blog - Wanita Muslim dan non-Muslim di Filipina mengadakan acara khusus pada hari Rabu 29 Januari, untuk mendukung kebebasan wanita Muslim untuk mengenakan jilbab dan menyerukan adanya undang-undang yang mengakhiri diskriminasi kebebasan memakai jilbab.

"Memakai jilbab tidak berarti kita (perempuan muslim) lemah. Seperti wanita lainnya, kita bisa sangat fasih dan cerdas," ujar Sitti Turabin-Hataman, perwakilan Anak Mindanao Partylist, saat ia membuka acara 'Dare to Cover' pada hari Rabu, Rapplermelaporkan sebagaimana dilansir onislam.net.

"Bertentangan dengan apa yang orang lain percaya, wanita Muslim tidak terbatasi karena kita memakai jilbab. Sebuah jilbab membuat kita sebagai muslim yang lebih baik dan individu yang lebih baik," tambah Hataman.

Acara 'Dare to Cover' dilaksanakan di gedung DPR Filipina, diresmikan pada hari Rabu di tengah persiapan untuk memperingati Hari Jilbab se-Dunia.

Bai Sandra Sema, perwakilan dari Maguindanao dan Cotabato City, menegaskan bahwa mengenakan jilbab adalah bagian dari keyakinan perempuan Muslim.

"Memakai jilbab adalah salah satu persyaratan bagi perempuan Muslim dalam rangka bagi kita untuk menjadi sederhana dan menghindari dosa. Bila Anda memakai ini, itu berarti Anda sederhana, sopan, dan takut akan Allah," kata Sema kepada Rappler.

Melihat hal itu sebagai pilihan bebas, ia menambahkan bahwa jilbab Islam tidak harus dikaitkan dengan keterbelakangan.

"Ketika Anda memakai jilbab, Anda menyatakan kemerdekaan Anda. Orang-orang perlu memahami bahwa kita memakai jilbab bukan karena kita mundur. Kita melakukan ini karena iman kita. Kita juga merasa terlindungi ketika kita memakai jilbab," tambah Sema.

"Kita telah mendengar kasus perempuan Muslim yang tidak diperbolehkan untuk naik taksi karena mereka memakai jilbab. Beberapa pengemudi taksi, untuk beberapa alasan, takut terjadap wanita berjilbab, " kata Sema dalam bahasa campuran Filipina dan Inggris.

Anggota DPR non-Muslim juga nampak bergabung dan berjanji untuk mengenakan jilbab selama sehari saat peringatan Hari Jilbab se-Dunia.

Menurut Leni Robredo, wakil dari distrik 3 Camarines Sur, mengatakan bahwa memakai jilbab adalah hak wanita muslim dan mereka tidak boleh didiskriminasi karena memilih untuk menutupi rambut mereka. [muslimdaily.net/ +ResistNews Blog ]



+ResistNews Blog - Membuat seruan untuk untuk mendukung hak muslimah untuk mengenakan jilbab, seorang wanita muda Amerika tidak menyangka seruannya telah menjangkau lebih dari 100 negara dan ratusan ribu pendukung dari seluruh dunia.

"Kami mengharapkan lebih dari 1 Juta peserta," Nazma Khan, pendiri gerakan Hari Jilbab Se-Dunia, mengatakan kepadaOnIslam.net hari Rabu 29 Januari menyambut peringatan ke dua Hari Jilbab Se-Dunia.

"Sejauh ini 116 negara menyatakan berpartisipasi dalam Hari Jilbab Se-Dunia," tambahnya.

Pada tanggal 1 Februari, satu juta wanita Muslim dan non-Muslim akan melakukan di jalan-jalan di 116 negara dengan memakai jilbab untuk memperingati Hari Jilbab Se-Dunia kedua.

Nazma Khan mendorong perempuan non-Muslim untuk mengenakan jilbab adalah sebagai upaya untuk mengenalkan jilbab yang dipandang buruk oleh dunia barat.

Tahun lalu, gerakan Nazma Khan ini telah diikuti kelompok serupa dalam 22 bahasa yang berbeda.

Dia juga telah dihubungi oleh orang-orang di puluhan negara, termasuk Inggris, Australia, India, Pakistan, Prancis dan Jerman. Dengan gerakan ini Nazma berharap untuk melawan beberapa penentangan seputar mengapa perempuan Muslim memilih untuk memakai jilbab.

Selama acara tahun lalu, Jess Rhodes, seorang mahasiswa dari Inggris, adalah salah satu dari ribuan peserta yang memilih untuk ikut mengenakan jilbab dalam menanggapi Hari Jilbab Dunia.

Beberapa hari kemudian, dia memutuskan untuk mempelajari Al Quran untuk sepenuhnya memahami Islam dan akhirnya memilih untuk masuk Islam.

Hari Jilbab sedunia dilaksanakan 2 kali setahun. Pada tahun 2009, hari Jilbab sedunia juga dilaksanakan bulan September untuk solidaritas pembunuhan wanita asal Mesir yang dibunuh di Jerman karena berjilbab, yakni Marwa Al Sherbini. [muslimdaily.net/ +ResistNews Blog ]


+ResistNews Blog - Inggris dan Prancis sedang merancang kerja sama dalam mengembangkan generasi baru drone yang diharapkan dapat digunakan oleh militer Inggris dan Prancis.

Menurut laporan, Presiden Prancis Francois Hollande dan Perdana Menteri Inggris David Cameron berencana untuk menandatangani nota kesepahaman untuk membangun sebuah drone atau pesawat tempur tak berawak untuk militer Inggris-Prancis, demikian laporan Press TV.

Kedua belah pihak akan bertemu pada Jumat untuk pertemuan puncak di Royal Air Force (RAF) Brize Norton, sebuah pangkalan udara yang terletak dekat Oxford di Inggris selatan.

Produsen senjata utama Inggris BAE Systems dan produsen pesawat Prancis Dassault Aviation akan bekerja pada proyek drone tersebut.

Kontrak 500-juta-euro juga dilaporkan termasuk ketentuan untuk mengembangkan rudal anti-kapal untuk helikopter serang Prancis dan Inggris dan detektor pertambangan bawah air.

Dalam perjanjian sebelumnya pada tahun 2010, kedua negara Eropa sepakat untuk berbagi kapal induk dan pasukan ekspedisi gabungan.

Dalam perjanjian sebelumnya pada tahun 2010, kedua negara Eropa tersebut sepakat untuk berbagi kapal induk dan pasukan ekspedisi gabungan.

Sebuah laporan oleh The Sunday People baru-baru ini mengungkapkan bahwa Kementerian Pertahanan Inggris telah menghabiskan 4 milyar pound untuk membeli 657 drone militer meskipun kontroversi atas serangan drone di berbagai negara yang memakan korban sipil.

Armada itu termasuk 10 drone MQ-9 Reaper, 324 Black Hornet Nano mikro-helikopter, 222 Desert Hawk UAV, 63 Watchkeeper drone, 30 Tarantula Hawks, dan 8 ScanEagles. [muslimdaily.net/ +ResistNews Blog ]



+ResistNews Blog - Anda penggemar permainan-permainan yang bisa diunduh gratis dari android atau smartphone anda? Berhati-hatilah!

Bocoran lain yang diungkap Edward Snowden menyatakan badan intelijen AS dan Inggris secara rutin berusaha mendapat akses ke data pribadi dari game populer Angry Birds dan aplikasi seluler lainnya.

Dokumen milik Badan Keamanan Nasional AS (NSA) menunjukkan lokasi, situs web yang dikunjungi dan daftar kontak termasuk dalam data yang disasar dari aplikasi seluler.

Ini adalah pengungkapan paling baru dari dokumen yang dibocorkan oleh Edward Snowden.

Dalam sebuah pernyataan, NSA membantah hal itu dan mengatakan pihaknya tidak tertarik dengan data di luar “target intelijen asing yang pasti.”

“Implikasi bahwa pengumpulan intelijen asing oleh NSA fokus pada ponsel pintar atau komunikasi media sosial dari rakyat Amerika sehari-hari tidak benar,” bantah NSA, seperti dikutip dari BBC.

‘Emas batangan’
Laporan yang dipublikasikan oleh New York Times, ProPublica dan Guardian itu mengatakan bahwa NSA dan badan intelijen Inggris GCHQ bekerja sama sejak 2007 untuk membangun akses guna mendapat informasi dari aplikasi ponsel dan tablet. Meski, skala pengumpulan data belum diketahui.

Namun laporan mengindikasikan bahwa data itu diambil dari pemetaan, video game dan aplikasi jejaring sosial dengan teknik yang sama untuk menyadap lalu lintas internet ponsel dan data pesan singkat (SMS).

Sebuah laporan GCHQ menunjukkan bagaimana menyadap informasi dari ponsel milik pengguna Angry Birds dan sistem operasi Android.
NSA menyebut skenario itu seperti “emas batangan.”

Angry Birds telah diunduh 1,7 miliar kali di seluruh dunia.

GCHQ menolak berkomentar tapi menegaskan bahwa semua kegiatan mereka “legal, penting dan proporsional.”

Aplikasi lain yang disebut dalam dokumen tersebut antara lain situs berbagi foto Flickr, jejaring sosial berbasis film Flixter dan aplikasi yang terkoneksi ke Facebook.

Pembuat aplikasi bertanggung jawab atas informasi yang didapat dari setiap aplikasi, tapi tidak ada petunjuk bahwa perusahaan-perusahaan itu setuju untuk berbagi data dengan badan-badan intelijen tersebut. [kiblat.net/ +ResistNews Blog ]



+ResistNews Blog - Pemerintah mengungkap alasan masih membolehkan PT Freeport Indonesia dan PT Newmont Nusa Tenggra (NNT) mengekspor mineral setelah Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2009 yang mengamanatkan pengolahan dan pemurnian mineral dalam negeri berlaku pada 12 Januari 2014.

Direktur Pengusahaan Mineral Direktorat Jenderal Minerba Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Dede Ida Suhendra mengatakan, kedua perusahaan tersebut merupakan perusahaan tambang Kontrak Karya yang sudah berproduksi.

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2014 menyebutkan Pemegang Kontrak Karya yang melakukan kegiatan penambangan mineral logam dan telah melakukan kegiatan pemurnian dapat melakukan penjualan ke luar negeri dalam jumlah tertentu.

“Boleh karena mereka (Freeport dan Newmont) sebagian dimurnikan, KK yang terkait cuma dua itukan berproduksi,” kata Dede di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (13/1/2014).

Dede menyebutkan, saat ini sudah ada 41 perusahaan tambang pemegang Kontrak Karya. Namun hanya kedua perusahaan tersebut yang sudah berproduksi.

Untuk pembangunan pabrik pengolahan mineral, saat ini Freeport sudah memasuki tahap studi kelayakan (Feasibility Study/FS).

Demikian pula Newmont prosesnya masuk tahap studi kelayakan, di mana pembangunan smeltenya menggandeng perusahaan smelter lain.

“Freeport sedang membangun tahap FS sudah maju. NNT FS sudah kerjasama dengan pendiri smelter. 2017 harus jadi,” ungkapnya.

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba) R. Sukhyar mengatakan, perusahaan pemegang Kontrak Karya sudah mengolah konsentratnya sebesar 25%.

“Banyak pertanyaan keputusan ini lebih mementingkan atau membuat enak pemegang kontrak karya. Sebetulnya pemegang usaha pertambangan bervariasi. Jadi pemegang perusahaan besar selama ini memegang konsentratnya 25%,” kata dia.

Selain itu emas merupakan salah satu komoditas yang melewati tahap pengolahan, tetapi langsung dimurnikan. “Pertanyaan semua komoditi harus melewari tahapan pengolahan tidak. Komoditi hasil pemurnian tanpa pengolahan nikel, bauksit, emas, perak timah, kromium,” pungkas dia. (pediakita.com/ +ResistNews Blog )


“Sama seperti saat Irak akan digempur melalui persiapan Operation of Enduring Freedom, dimana saat ini Indonesia sama juga “sudah terkurung” seperti Irak, oleh pangkalan-pangkalan AS yang berada di Christmas Island, Cocos Island, Darwin, Guam, Philippina, Malaysia, Singapore, Vietnam hingga kepulauan Andaman dan Nicobar beserta sejumlah tempat lainnya.”~ Connie Rahakundini Bakrie, pengamat Pertahanan dan Militer dari Universitas Indonesia.

+ResistNews Blog - Rencana Amerika Serikat (AS) menggeser 60 persen kekuatan militernya ke kawasan Asia Pasifik hingga tahun 2020 mendatang, membawa implikasi besar bagi kawasan ini, termasuk Indonesia.

Tahun 2020 itu tidak lama. Dalam 6 tahun ke depan, Indonesia sudah terkurung oleh pangkalan-pangkalan militer AS. Apakah kita sudah sepakat sebagai bangsa untuk menyadari dan memahami persepsi ancaman yang sebenarnya sedang dihadapi?

Dengan kondisi ini, jelas sekali, tidak tersedia waktu banyak bagi elite Indonesia untuk segera mereposisi arah kebijakan luar negeri dan pertahanan Indonesia yang lebih tegas, strategis dalam menyikapi perubahan konstalasi politik di kawasan.
Persoalan pangkalan militer di ASEAN ini juga harus menjadi bahan perhatian serius anggota DPR Komisi I DPR dan jangan hanya memperhatikan soal jual beli senjata saja yang rawan fee makelar. Persoalan-persoalan strategis menjadi sangat penting dalam memahami perkembangan geopolitik di Asia Tenggara seiring memanasnya persaingan Amerika Serikat dan RRC dalam lomba kekuatan pengaruh di Asia Tenggara ini. [Anton DH]

Indonesia juga harus memperkuat TNI sebagai aktor pertahanan yang tugas utamanya adalah untuk melindungi segenap wilayah kedaulatan termasuk kekayaan dan kesejahteraan penduduknya.

Hal yang terpenting bukan semata persoalan mana Alutsista yang perlu diganti dan mana yang masih layak pakai. Lebih dari itu, dalam membangun TNI yang profesional dan berwibawa di mata internasional, diperlukan sebuah grand strategy and design atas postur TNI. Postur TNI yang ideal untuk menghadapi segala bentuk ancaman yang segera akan terbentang di kawasan ini dalam 6 tahun mendatang. [pediakita.com/ +ResistNews Blog ]


+ResistNews Blog - Yayasan Wakaf al Aqsha mengungkap upaya intelijen penjajah Zionis memasang kamera-kemera pengintai baru di bagar utara masjid al Aqsha, berdekatan dengan sekolah syariah. Kamera mata-mata tersebut dipasang di samping kamera-kamera baru di kantor polisi Zionis yang ada di piring Kubah Shakhrah, untuk menambah kamera-kamera yang sudah dipasang belum lama ini. Kamera-kamera ini mendeteksi seluruh area Kubah Shakhrah ditambah daerah pohon-pohon di sepanjang sisi utara masjid al Aqsha. Yayasan al Aqsha menyoroti adanya mobil-mobil dan tim teknis Zionis yang berusaha masuk ke dalam masjid al Aqsha untuk memasang kamera. Namun penjaga dinas wakaf mencegah mereka melakukan hal tersebut sehingga terjadi ketegangan antara kedua belah pihak. Yayasan al Aqsha melihat langkah penjajah Zionis ini sangat serius. Karena ini adalah untuk kedua kalinya mereka memasang kamera-kamera di dalam batas masjid al Aqsha. Ini merupakan bagian dari rencana meneguhkan kedaulatan penjajah Zionis atas masjid al Aqsha dengan tujuan untuk membaginya. Yayasan al Aqsha meminta agar semua kamera dicopot dari masjdi al Aqsha. Karena itu mengindikasikan bahwa penjajah telah memberi lampu hijau untuk dirinya sendiri melakukan apa yang diinginkan di masjid al Aqsha. Ini membuktikan upaya Zionis untuk melaksanakan rencana-rencana lebih berbahaya terhadap masjid al Aqsha dalam waktu dekat. Yayasan al Aqsha kembali menegaskan bahwa seluruh area masjid al Aqsha termasuk di dalamnya tembok al Barak yang diduduki Zionis adalah milik kaum muslimin, tidak ada hak bagi kaum Yahudi meskipun hanya sebutir tanah pun. Yayasan al Aqsha menyerukan para pemegang keputusan di dunia Arab dan Islam untuk turun tangan segera demi menyelamatkan kiblat pertama kaum muslimin dan membuat keputusan konkrit sebanding dengan tingkat bahaya yang melingkupi masjid al Aqsha. (pip/ +ResistNews Blog )



+ResistNews Blog - Chief Executive Officer (CEO) Freeport McMoran Copper & Gold Inc Richard C Adkerson hari ini mendatangi kantor Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM). Sebelumnya, CEO Freeport tersebut mendatangi kantor Menteri Perindustrian MS Hidayat dan Menteri Keuangan Chatib Basri.

Kedatangan bos besar Freeport ini didampingi oleh Presiden Direktur Freeport Indonesia, Rozik B Soetjipto pukul 13.00 WIB. Seperti diketahui, Freeport McMoran merupakan induk perusahaan dari PT Freeport Indonesia.

Kedatangannya tersebut untuk menanyakan kebijakan pemerintah atas pemberlakuan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara mengenai pengolahan pemurnian dalam negeri. Selain itu, adanya larangan tidak mengekspor barang mineral mentah (ore) serta turunan dari UU Minerba yakni pengenaan bea keluar yang tinggi bagi perusahaan yang masih mengekspor mineral mentah.

Sebelumnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan tetap menerapkan bea keluar progresif terhadap ekspor bahan mineral. Hal ini seperti diatur dalam ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK.06/011/2014 tentang Bea Keluar Ekspor Bahan Mineral.

"Saya ingatkan sekali lagi, pengenaan bea keluar terhadap ekspor bahan mineral bukan untuk meraup penerimaan melainkan untuk mendorong perusahaan-perusahaan tambang agar mau membangun smelter," ujar Menteri Keuangan Chatib Basri.

Menurut dia, diperlukan tekanan dan semacam hukuman terhadap perusahaan tambang agar segera membangun industri pengolahan dan pemurnian tersebut. Dengan demikian, maka Indonesia tidak akan lagi mengulangi kesalahan yang sama.

"Bea keluar ini dibuat sebagai bentuk punishment, yang menekan perusahaan membangun smelter setelah lima tahun kesempatan diberikan," tutup dia. (okezone.com/ +ResistNews Blog )


+ResistNews Blog - SEJUMLAH anggota Komisi III DPR RI meminta Kapolri Jenderal Pol. Sutarman segera mengeluarkan surat keputusan terkait penggunaan jilbab bagi Polwan. Kebijakan menarik kembali izin lisan yang pernah diberikan dinilai sebagai langkah mempersulit perkara yang sebenarnya mudah.

“Masalah Polwan berjilbab sudah beberapa kali kami di sini menyatakan dukungan tapi sampai hari ini masih saja ada alasan yang kami kesulitan memahaminya. Oleh karena itu, sekarang saya tidak butuh jawaban kami hanya perlu bukti agar aturan jilbab bagi Polwan itu segera diwujudkan saja. Saya yakin itu sederhana, jadi hal sederhana tidak usah dipersulit hal yang sulit jangan disederhanakan,” kata anggota Komisi III dari F-PKS Buchori Yusuf dalam Rapat Kerja dengan Kapolri di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (29/1/14).

Ia meyakini kebijakan membolehkan mengenakan jilbab bagi Polwan akan menghadirkan nuansa positif bagi Korps Bhayangkara ini. Sejumlah masukan dari publik yang diterima komisi hukum ini juga menunjukkan dukungan agar Kapolri secara resmi segera menerbitkan SK.

Sementara itu anggota Komisi III Fraksi Partai Demokrat Himmatul Alyah Setiawaty mengatakan, sebenarnya tidak ada masalah apabila izin berjilbab diberikan sekarang bahkan sebelum anggaran pembelian seragam dikucurkan. Apabila standar seragam berjilbab telah ditetapkan anggota Polwan akan dengan senang hati menyiapkannya secara swadaya.

“Kenapa tidak mempermudah kesempatan bagi Polwan untuk berjilbab, artinya diizinkan saja sebelum anggaran itu dikeluarkan karena yang akan mengenakan hanya anggota yang merasa terpanggil saja”, tutur wakil rakyat dari Banten yang sehari-hari juga mengenakan jilbab ini.

Kapolri Jenderal Pol. Sutarman dalam rapat itu menjelaskan aturan tentang jilbab ini masih disempurnakan. “Kita masih bicara dengan beberapa elemen. Ada aturan yang masih disempurnakan agar semua pihak bisa menerima”, pungkas dia. [Islampos/ +ResistNews Blog ]



+ResistNews Blog - SEBUAH komite parlemen Turki pada hari Rabu kemarin (29/1/2014) mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa foto-foto penyiksaan terhadap tahanan yang dilakukan oleh rezim Suriah, tidak hanya menyebabkan puluhan ribu orang tewas tetapi juga penghancuran nilai-nilai kemanusiaan.

“Foto-foto ini adalah bukti dari tangan pertama dari sebuah kejahatan perang yang dilakukan di Suriah. Foto-foto itu jelas menunjukkan tingkat kekerasan di Suriah,” kata Komite Hak Asasi Manusia Turki di Majelis Umum Nasional.

Mengacu pada laporan, yang disiapkan oleh jaksa dari Mahkamah Pidana Internasional dan dirilis pada 20 Januari lalu, Komite parlemen Turki mengatakan: “Rezim bersalah dan berlumuran darah rakyat Suriah. Rezim telah melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan dengan menewaskan 11.000 orang akibat penyiksaan dan kelaparan.”

Lebih dari 100.000 orang telah tewas dan sekitar sembilan juta orang mengungsi sejak awal perang sipil di Suriah pada tahun 2011 lalu.

Turki saat ini menjadi tuan rumah sekitar 700.000 pengungsi Suriah di provinsi selatan negara itu.[islampos/worldbulletin/ +ResistNews Blog ]



+ResistNews Blog - KUATNYA kabar bahwa Asmirandah berpindah keyakinan dari Islam ke Kristen menuai kontroversi. Walau belum mengkonfirmasi secara langsung bahwa dirinya sudah berpindah keyakinan, Andah, demikian wanita in kerap disapa, tidak membantah foto yang menampilkan dirinya sedang mengikuti kebaktian.

Andah, sapaan akrabnya, menegaskan bahwa masalah keyakinan adalah urusannya dengan Tuhan.

“Untuk keyakinan saya, itu urusan saya sama Tuhan. Saya mohon dari masyarakat, maupun media untuk lebih bijak menanggapi berita,” pintanya.

Menanggapi fenomena ini, Ketua Tim Forum Antisipasi Kegiatan Pemurtadan (FAKTA), Abu Deedat, menyatakan bahwa kasus ini adalah salah satu bentuk Kristenisasi.

“Ini adalah strategi nyata dari Kristenisasi lewat perkawinan. Modusnya sang lelaki pura-pura masuk Islam agar bisa menikahi muslimah,” ujar Abu Deedat kepada Islampos melalui sambungan telepon, Kamis (30/1/2014).

Menurutnya, wanita rentan menjadi korban, karena resiko mempertahankan keimanan dalam pernikahan beda agama bagi seorang muslimah adalah diceraikan.

Ketika sudah menikah, pria Kristen yang pura-pura masuk Islam akan kembali ke ajaran Kristennya, sang muslimah akan dihadapkan pada dua pilihan berat, ikut pindah agama bersama suaminya atau diceraikan.

“Berat bagi muslimah yang lemah imannya jika harus menyandang status janda, apalagi kalau sudah mengandung,” jelasnya.

Menurut Abu Deedat, dalam masa-masa awal pernikahan itu, biasanya sang muslimah akan dicuci otaknya dengan doktrin yang menjelek-jelekkan Islam. Terutama menggunakan isu seperti poligami, Islam tidak penyayang, dan mengangkat citra buruk umat muslim lainnya.

Abu Deedat juga berpesan agar masyarakat mewaspadai betul strategi Kristenisasi lewat jalur pernikahan. Kasus seperti ini, menurutnya, sudah banyak terjadi. Abu Deedat berpesan kepada para orangtua agar tidak terlalu mudah percaya jika ada pria non muslim yang bersedia masuk Islam untuk menikahi putrinya.

“Mereka agresif menyebarkan Kristen, dan kepada kaum Muslimah agar dijaga pergaulannya dengan lelaki non muslim, sebab bisa jadi mereka punya motif mengkristenkan anda,” tutupnya. [Islampos/ +ResistNews Blog ]



+ResistNews Blog - SEBAGAI public figure, sosok Asmirandah banyak mendapat sorotan media, terutama setelah pengakuannya mengikuti kebaktian Kristen yang diabadikan dalam sebuah foto. Ketua Pengurus Pusat Salimah, Nurul Hidayati S.S.MBA menyatakan fenomena Asmirandah disebabkan miskinnya pemahaman agama.

“Ini fenomena yang semakin marak di Indonesia. Muslimah pindah keyakinan karena miskin pemahaman terhadap agamanya. Hal ini menunjukkan tantangan bagi para juru dakwah agar lebih giat menjaga akidah umat dengan berbagai cara,” ucapnya kepada Islampos melalui pesan singkat, Senin (30/1/2014).

Lebih lanjut, Nurul juga menegaskan bahwa fenomena Asmirandah harus menjadi bahan introspeksi bagi muslimah lainnya. Muslimah Indonesia harus menyikapinya dengan introspeksi diri, apakah sudah terlibat aktif dalam menjaga akidah sesama saudara muslimah.

“Jika ada gerakan-gerakan dakwah yang lebih menyentuh semua kalangan, mungkin orang-orang seperti asmirandah bisa curhat dan mengurungkan niatnya dengan sadar,” jelas Nurul.

Sebagai Ketua dari lembaga dengan fokus permasalahan muslimah, keluarga dan anak-anak, Nurul berharap agar Asmirandah mendapat hidayah.

“Saya bersimpati pada kesulitan yang dihadapi Asmirandah, Semoga Allah memberinya hidayah untuk kembali,” tutupnya. [Islampos/ +ResistNews Blog ]

Oleh: Fika Komara (Member of the Central Media Office of Hizb ut Tahrir)
Baru-baru ini, citra positif Hongkong sebagai kota modern dan merupakan salah satu pusat keuangan dunia, akhir – akhir ini mendapat sorotan tajam akibat praktik “mirip perbudakan” yang terjadi pada ratusan ribu buruh migran perempuan di negeri itu. Adalah kasus Erwiana Sulistyaningsih – buruh migran asal Indonesia yang disiksa oleh majikannya selama 8 bulan hingga nyaris lumpuh, telah menggugah simpati publik warga Hongkong dan menuai aksi besar di Hongkong tanggal 12 Januari lalu yang diikuti 6000 partisipan buruh migran Indonesia dan Filipina termasuk juga warga Hongkong yang melakukan aksi demo berjalan dari Southorn Playground Wanchai, menuju kantor pusat kepolisian Hongkong di Arsenal Street. Mereka menyerukan agar kepolisian Hongkong mempercepat proses penyelidikan atas kasus Erwiana dan mengkaji ulang cara kerja polisi dalam menanggapi keluhan dari pekerja migrant PRT tersebut.
Diberitakan oleh South China Morning Post bahwa pada awalnya kepolisian Hongkong menolak untuk menyelidiki kasus Erwina dan inilah yang memicu protes keras dari public. Padahal kasus kekerasan terhadap pekerja domestic di Hongkong bukanlah kali yang pertama. Hong Kong’s Mission for Migrant Workers (MFMW) merilis sebuah studi tahun lalu didasarkan pada wawancara terhadap lebih dari 3.000 pekerja rumah tangga asing dan ditemukan bahwa hampir sepertiga dari mereka tidak mendapat akomodasi layak di dalam rumah. Selain itu, pada bulan November tahun lalu,Amnesty International, organisasi hak asasi manusia yang berbasis di Inggris, mengutuk kondisi “mirip perbudakan” yang dihadapi oleh ribuan perempuan Indonesia yang bekerja di Hongkong dan menuduh pemerintah Hongkong menutup mata dan lamban dalam menindak praktek perbudakan modern ini.
Hong Kong adalah rumah bagi hampir 300.000 pembantu rumah tangga dari Indonesia dan Filipina yang mayoritas adalah perempuan – dan kebijakan Hongkong terkait buruh migran telah mendapat hujan kritik terus-menerus dari berbagai kelompok karena sering membuat para pembantu rumah tangga migran enggan melaporkan pelecehan/ kekerasan karena takut kehilangan pekerjaan mereka dan akan dideportasi jika mereka gagal untuk menemukan pekerjaan baru dengan cepat.
Komentar:
Inilah harga mahal kehidupan modern ala Kapitalisme di sebuah kota yang katanya menjadi representasi bagi kemajuan ekonomi di Asia. Hongkong yang memiliki indeks pembangunan manusia yang tinggi ini justru memelihara praktek penistaan terhadap martabat manusia yakni ratusan ribu pekerja domestik perempuan yang mendapat perlakuan diskriminatif, lingkungan kerja yang tidak layak bahkan penyiksaan fisik. Tak berbeda dengan Hongkong, kota-kota modern di Barat yang mempraktekan resep kehidupan sekuler modern seperti London dan Ohio, juga mengukir prestasi perbudakan modern terhadap kaum perempuan. Ini adalah bukti IMPOTENSI dari negara kapitalis demokrasi yang memuja HAM dalam mencegah perbudakan, ketidakadilan dan dehumanisasi massal atas jutaan perempuan yang lemah sekaligus gagal memelihara martabat kemanusiaan.
Di abad modern ini, Kapitalisme telah sukses membangun sebuah peradaban manusia pemangsa, ini adalah akibat dari terciptanya kesenjangan global yang ekstrim yang menyebabkan migrasi massal ekonomi dari negara-negara yang lebih miskin untuk mencari pekerjaan meski dengan upah rendah, lingkungan kerja yang buruk termasuk hak-hak istimewa bagi majikan – akibat kebijakan deregulasi pasar bebas kapitalis yang lebih menghargai keuntungan materi dibandingkan martabat manusia. Hal ini juga diakibatkan oleh watak asli Kapitalisme yang mensucikan keuntungan materi sebagai tujuan utama dari masyarakat, sehingga tak pelak lagi ini menjadi bahan bakar bagi semangat dehumanisasi dan eksploitasi perempuan dan kaum lemah.  Ditambah dengan mesin industri Kapitalis yang membenarkan eksploitasi perempuan melalui iklan, bisnis porno, hiburan, semata untuk keuntungan sistem kapitalis liberal, hal ini tidak hanya merendahkan status perempuan tetapi juga menciptakan kesan ‘pembenaran’ terhadap eksploitasi perempuan demi keuntungan – cara pandang seperti ini akhirnya juga mendorong para pelaku perdagangan manusia termasuk mereka yang terlibat dalam praktek perbudakan modern. Sehingga di bawah kehidupan Kapitalistik, kaum perempuan yang lemah akan selalu menjadi korban dari banyak predator Kapitalis dari mulai pihak majikan,  perusahaan perekrut tenaga kerja, termasuk penguasa negara asal buruh migran yang inkompeten menyejahterakan rakyatnya didalam negeri sekaligus tidak peduli tentang hak-hak pekerja yang mereka kirim ke luar negeri demi sekedar angka remitansi ekonomi.
Sangat kontras dengan Kapitalisme, Islam adalah ideologi yang sangat fokus pada pencegahan kezhaliman dengan segala bentuknya termasuk praktek perbudakan. Prinsip-prinsip Islam memberi perlindungan dari praktek perbudakan, terbukti dari larangan Islam terhadap perbudakan atas orang merdeka dengan pengharaman yang pasti, seperti yang ditunjukkan dalam hadist berikut :
<< ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِ أَجْرَهُ >>
“Tiga orang yang Aku musuhi pada hari kiamat nanti adalah orang yang telah memberikan (baiat kepada khalifah) karena Aku, lalu berkhianat; orang yang menjual (sebagai budak) orang yang merdeka, lalu dia memakan harga (hasil) penjualannya; serta orang yang mengontrak pekerja, kemudian pekerja tersebut menunaikan pekerjaannya, sedangkan orang itu tidak memberikan upahnya” [HR.Bukhari no.430]
Disamping itu ideologi Islam menggariskan perlindungan penuh terhadap kaum perempuan yang dipandang sebagai kehormatan yang wajib dijaga, yang harus diperlakukan layaknya sebagai manusia yang bermartabat dan BUKAN dipandang hanya sebagai pekerja murah rendahan. Pencegahan kezhaliman dan perlindungan terhadap perempuan ini hanya akan terwujud dalam sebuah sistem pemerintahan ideologis bagi umat Islam, yakni sistem Khilafah yang memiliki visi politik untuk mengimplementasikan SELURUH prinsip-prinsip dan hukum Islam pada masyarakat. Sistem Khilafah adalah satu-satunya yang mampu menangani dengan kredibel dan memberikan solusi praktis untuk berbagai masalah politik, ekonomi dan sosial yang saat ini menimpa perempuan di seluruh negeri-negeri Muslim dan di seluruh dunia, termasuk perempuan Indonesia. []
(Written for the Central Media Office of Hizb ut Tahrir)

[hizbut-tahrir.or.id/ +ResistNews Blog ]

+ResistNews Blog - Pemerintah Maroko pada hari Selasa (28/1) memutuskan untuk memberi izin pada 70 pengungsi Suriah menyeberangi perbatasan Maroko-Aljazair, dan membolehkan mereka untuk tinggal secara ilegal di wilayahnya, setelah mereka dihentikan dua hari yang lalu.
Tentara Maroko telah mendirikan dua tenda untuk tempat tinggal 70 pengungsi Suriah, setelah tentara Maroko menemukan mereka berada di perbatasan Maroko-Aljazair, yang dengan susah payah mereka berusaha untuk masuk ke Maroko. Pemerintah Maroko, kemarin malam telah memindahkan mereka ke markas Angkatan Bersenjata Maroko (The Moroccan Royal Gendarmerie) di kota Oujda, yang terletak 13 kilometer dari wilayah perbatasan.
Seorang pejabat tinggi keamanan Maroko mengatakan bahwa “Pemindahan para imigran Suriah ke markas Angkatan Bersenjata Maroko (The Moroccan Royal Gendarmerie) di kota Oujda, berada di bawah prosedur hukum yang berlaku untuk kasus seperti ini. Dan setelah semua prosedur selesai, maka mereka para imigran tersebut memiliki hak untuk bergerak bebas di atas wilayah Maroko.”
Di sisi lain, pejabat keamanan Maroko menuduh pemerintah Aljazair telah mendeportasi para pengungsi Suriah secara ilegal ke wilayah Maroko. Dan terkait hal ini, pihaknya telah memiliki bukti-bukti yang kuat.
Sementara sumber Aljazair yang bertanggung jawab menjaga perbatasan membantah semua tuduhan itu. Ia mengatakan bahwa mereka sama sekali tidak pernah berada di wilayah Aljazair.” Sumber yang menolak disebutkan namanya ini mengatakan: “Para pengungsi ini sama sekali tidak pernah berada di wilayah Aljazair. Lalu, bagaimana bisa dikatakan bahwa kami mendeportasi mereka ke Maroko. Apalagi perbatasan antara kedua negara telah ditutup sejak tahun 1994.”
Akhirnya, pemerintah Maroko memanggil duta besar Aljazair di Rabat, untuk memberitahukan kepadanya, sebab pemerintah Maroko sangat marah dengan tindakan pemerintah Aljazair yang mendeportasi para pengungsi Suriah ke wilayah Maroko melalui perbatasan kedua negara.
Untuk itu, pemerintah Maroko menegaskan bahwa “Aljazair harus bertanggung jawab penuh, dan menyatakan penyesalan mendalam atas tindakan yang tidak manusiawi ini. Apalagi hal ini terkait dengan kehidupan perempuan dan anak-anak yang tengah berada dalam penderitaan ekstrim.” (islammemo.cc/ +ResistNews Blog ).



+ResistNews Blog - PENYIKSAAN dan pembunuhan di Suriah akan berlanjut jika rezim Bashar Al-Assad tetap berkuasa, menurut anggota militer Suriah yang membelot.

Letnan Basim Hocog mengatakan ia menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri bagaimana sadisnya tentara rezim Assad melakukan penyiksaan terhadap tawanan. Ada beberapa tawanan yang dilucuti pakaiannya kemudian tubuh mereka disiram dengan air panas, jelasnya.

“Saya selalu melihat mayat para tawanan,” ujarnya. “Ketika menjabat sebagai letnan di bandara militer Suwayda, saya berada di bawah tekanan yang dilakukan oleh rezim Assad. Karena alasan ini, saya melarikan diri dari rezim dan bergabung dengan kelompok oposisi untuk berjuang melawan rezim.”

Pembelot Suriah itu mengatakan bahwa laporan baru-baru ini yang diterbitkan dan foto-foto yang diduga menggambarkan penyiksaan oleh rezim Suriah adalah sesuatu yang benar dan nyata terjadi. Dia mengklaim bahwa rezim Assad sering menyiksa anggota masyarakat bahkan sebelum perang sipil dimulai.

Hocog, yang kehilangan penglihatan di kedua matanya akibat pemboman tentara Suriah di Homs, telah berlindung di Turki selama delapan bulan terakhir.[islampos/worldbulletin/ +ResistNews Blog ]


+ResistNews Blog - Presiden Amerika Serikat, Barack Obama, menyampaikan kepada rakyatnya bahwa tahun 2014 akan menjadi waktu yang tepat untuk menutup fasilitas penjara di Teluk Guantanamo, Kuba. Pernyataan itu dia lontarkan pada saat menyampaikan pernyataan tahunan pada Rabu, 29 Januari 2014.

Stasiun berita Aljazeera melansir pernyataan Obama itu berbarengan dengan rencana Pemerintah Negeri Paman Sam itu untuk mengakhiri pengiriman tentara militer ke Afghanistan. Obama turut menyebut akan mulai menghapus perang fisik.

"Namun, hal itu membutuhkan dukungan dari Kongres untuk mencabut batasan yang masih tersisa dalam proses pemindahan tahanan," kata Obama.

Apabila hal itu dipenuhi, lanjut dia, maka Pemerintah AS dapat menutup penjara di Teluk Guantanamo. Namun, hingga kini dia masih segan menyebut tanggal pasti penutupan fasilitas tersebut.

Dia menyebut Pemerintah AS dapat menghadapi tindak teror bukan melalui cara aksi militer dan intelijen saja.

"Tetapi dengan tetap setia terhadap konstitusi dan menjadi contoh bagi negara lain di dunia," imbuh Obama.

Kendati memperbarui janjinya, namun Obama tidak mengungkap bagaimana cara dia akan mengosongkan Penjara Guantanamo yang hingga kini masih dihuni oleh 155 napi. Janji itu juga sempat dilontarkan Presiden ke-45 AS itu ketika mulai menjabat sebagai orang nomor satu di sana.

Saat itu, Obama berjanji akan menutup penjara paska satu tahun dia menjabat sebagai Presiden. Namun, hingga kini janji itu masih belum dipenuhi.

Dia mengucapkan kembali janji itu, karena pada Desember 2013 kemarin, Kongres sepakat menghilangkan beberapa batasan bagi Pemerintahan Obama dalam UU pengeluaran pertahanan. Dengan begitu, dia bisa segera mengirimkan para napi di Guantanamo ke negara asal masing-masing.

Namun, Obama masih berhadapan dengan penolakan dari sebagian besar pemangku kebijakan di Washington yang tidak menginginkan para napi tersebut dibawa ke tanah AS. Belum lagi, adanya kemungkinan para napi dari Yaman akan kembali bergabung dengan sel kelompok teroris Al-Qaeda yang masih bercokol di sana.

Hingga kini, Pemerintah Yaman juga belum bersedia membangun pusat penahanan apabila napi asal negaranya dipulangkan kembali. Padahal Pemerintah Yaman sudah sejak lama menjanjikan hal itu.

Fasilitas penjara Guantanamo dibangun tahun 2002 silam, ketika AS masih dipimpin mantan Presiden George W. Bush. Penjara itu kini dianggap sebagai simbol pemerintahan berlebihan, lantaran untuk memperoleh keterangan dari para napi, penyidik kerap menggunakan cara penyiksaan.

Selain melontarkan janji untuk menutup fasilitas Guantanamo, Obama kemungkinan juga akan memperkecil jangkauan pesawat nirawak (drone) mereka dalam kampanye melawan anggota kelompok teror Al-Qaeda dan sekutunya.

"Bahkan ketika kami mengejar jejaring para teroris itu secara agresif yaitu dengan cara membidik target dan membangun kapasitas dengan mitra asing kami. Amerika harus menghentikan perang fisik selamanya," ujar Obama.

Obama menggunakan kesempatan berpidato pada hari ini untuk memastikan kepada publik AS yang telah akan peperangan, bahwa tentara militer mereka tetap ditarik dari Afganistan sesuai rencana. Para tentara militer ini telah berada di sana selama satu dekade.

"Kami akan menyelesaikan misi kami di sana pada akhir tahun dan perang terlama yang dilalui warga Amerika akan segera berakhir," kata dia. [viva.co.id/ +ResistNews Blog ]


+ResistNews Blog - Edward Snowden, mantan pembocor laporan intelijen Badan Keamanan Nasional (NSA) kepada wartawan pada tahun lalu dinominasikan menerima Hadiah Nobel Perdamaian.

Nama Snowden diajukan menerima hadiah oleh dua politisi Norwegia karena ia telah membuat dunia menjadi tempat yang lebih aman. Ribuan orang di seluruh dunia diperkenankan memilih nominasi, termasuk pejabat pemerintah, pemenang sebelumnya, dosen, anggota pengadilan internasional atau majelis nasional.

"Tidak ada keraguan bahwa tindakan Edward Snowden mungkin telah merusak kepentingan keamanan dari beberapa negara dalam jangka pendek," tulis mantan Menteri Lingkungan Pendidikan bagi Partai Kiri Sosialis Norwegia, Bård Vegar Solhjell, seperti dilansir dari Time, Rabu (29/1/2014).

"Kami yakin bahwa debat publik dan perubahan kebijakan yang telah mengikuti di belakang Snowden telah memberikan kontribusi terhadap tatanan dunia yang lebih stabil dan damai," tambahnya.

Para nominator biasanya dirahasiakan selama lima dekade, tapi kadang-kadang namanya diungkapkan karena memenuhi syarat. Komite Nobel menerima rekor 259 nominasi untuk Hadiah Perdamaian 2013. Organisasi untuk Pelarangan Senjata Kimia dinobatkan sebagai pemenangnya pada Oktober 2013. (okezone.com/ +ResistNews Blog )


+ResistNews Blog - PERDANA Menteri Turki, Recep Tayyip Erdogan dikabarkan telah berkunjung ke Iran. Erdogan disambut oleh Wakil Presiden Pertama Iran, Eshaq Jahangiri dengan upacara militer pada hari Rabu (29/1/2014) pagi.

Perdana menteri Turki beserta delegasi termasuk Menteri Luar Negeri, Ahmet Davutoglu, Menteri Ekonomi, Nihat Zeybekci, Menteri Energi, Taner Yildiz, Menteri Pembangunan, Cevdet Yilmaz, Menteri Kebudayaan, Omer Celik, dan Direktur Jenderal kantor berita Anadolu, Kemal Ozturk.

Perdana menteri dan pejabat Iran diperkirakan akan membahas berbagai topik tentang hubungan bilateral antara Turki dan Iran.

Selain itu, Sikap Iran terhadap perang sipil Suriah, penghapusan sanksi setelah kesepakatan nuklir, dan hubungan ekonomi antara kedua negara akan menjadi agenda pertemuan.

Erdogan dan Jahangiri mengadakan pertemuan tertutup pada Rabu (29/1/2014) pagi. Delegasi masing-masing juga bertemu pada untuk membahas isu-isu ekonomi.

Perdana menteri dan pejabat Iran diperkirakan akan membahas berbagai topik tentang hubungan bilateral antara Turki dan Iran. [islampos/an/ +ResistNews Blog ]


Oleh: Ustadz Arifin Ilham

Subhanallah keadaan musibah di mana-mana membuat orang beriman MUHASABAH DIRI, tidak usah menyalahkan yang memang sudah salah.

Kepintaran dan kehebatan manusia kaya apapun tetap akan tunduk atau ditundukan oleh KEKUASAAN ALLAH . Ikhtiar dalam komitmen dan konsisten jujur bersih adalah kewajiban ikhtiar, dan itu bagian dari Syariat Allah, tetapi wajib pula merendahkan diri semua kita dengan IKHTIAR DOA, Dialah Penguasa hujan, gunung, langit bumi dan alam semesta.

Musibah saat ini bukan lagi “jeweran” tetapi sudah “pukulan”, “Dan tidaklah mereka (orang-orang munafik) memperhatikan bahwa mereka diuji sekali atau dua kali setiap tahun, dan mereka tidak (juga) bertaubat dan tidak (pula) mengambil pelajaran?” (QS At Taubah 126).

Sekali lagi semua kita segera dan wajib muhasabah diri, tidak perlu ada caci maki, segera BERTAUBAT, IKHTIAR dan BERDOA.

Fakatnya saat ini banyak yang kelaparan, kedingan bahkan sudah ada saudara kita wafat.

“Maaf ustadz baju anak saya basah karena memang hanya sempat terbawa ini.”

“Ustadz kami sudah seminggu di penampungan mesjid ini, baru dua orang yang lihat kami.”

“Makan kami dikirim sukarelawan, tetapi kami kedinginan.”

“Maaf ustadz kami butuh sabun, odol, sikap gigi…”. Belum lagi anak yang butuh susu, makanan khusus bayi.

Demi Allah, abang tidak bisa tidur makan nyaman sejak kemaren setelah menjumpai saudara saudara kita seiman. Mereka susah, mereka kedinginan, mereka sakit, mereka lapar, AMPUNI kami ya ALLAH, MAAFKAN kami duhai saudara-saudara kami.

-----------------------------------------------
Ustadz Arifin Ilham membuka bantuan bagi korban banjir melalui rekening Bank Syariah Mandiri KCP Depok Dua 7676868601 a/n M Arifin Ilham QQ Berkah Negeriku, atau hubungi Kris 081389621113.

[islampos.com/ +ResistNews Blog ]


+ResistNews Blog - MAJELIS Nasional Tunisia dikabarkan telah menyetujui konstitusi baru dasar negara dalam rangka membangun demokrasi. Akhirnya, setelah tiga tahun lebih pemberontakan rakyat yang menyebabkan jatuhnya Zainal Abidin bin Ali, mantan diktator negara ini, Islam dijadikan sebagai dasar negara.

Tepat sebelum pemungutan suara konstitusi, Mehdi Jumat, Perdana Menteri Tunisia, telah membentuk kabinet baru sebagai bagian dari perjanjian untuk mengakhiri krisis selama tiga tahun negara ini.

Krisis antara Islam berkuasa dan oposisi sekuler, dalam beberapa bulan terakhir terlihat semakin kentara, shabestan melaporkan pada Selasa (28/1/2014).

Setelah voting bersejarah ini dilaksanakan, bendera putih dan merah Tunisia dikibarkan, dan para perwakilan merayakan penetapan konstitusi ini.

Mustafa bin Ja’far, juru bicara Majelis mengatakan, konstitusi dasar ini merupakan impian rakyat Tunisia sejak dulu. Ja’far percaya perubahan konstitusi ini akan menciptakan sebuah negara sipil yang demokratis.

Dalam konstitusi baru, Islam diakui sebagai agama resmi negara. [islampos/sha/ +ResistNews Blog ]


+ResistNews Blog - Baru-baru ini terungkap bahwa kongres Amerika secara diam-diam menyetujui mendanai dan mempersenjatai faksi-faksi oposisi sekuler di Suriah. Hal itu disepakatai dalam pemungutan suara tertutup pada akhir tahun 2013 lalu.

Dilansir ardalrebat.net, Selasa (28/1/2014), para pejabat AS dan Eropa mengatakan bahwa berbagai senjata ringan dari AS beberapa minggu terakhir mengalir ke kelompok-kelompok sekuler oposisi di selatan Suriah. Pengiriman senjata-senjata itu akan terus berlanjut selama satu bulan ke depan.

Para penjabat itu mejelaskan, senjata-senjata itu dikirim ke mayoritas faksi oposisi non-Islamis melalui Yordania. Selain berbagai macam senjata ringan, sejumlah senjata berat seperti rudal anti-tank juga termasuk dari senjata yang dikirim tersebut.

Mereka menambahkan, dalam pengiriman itu tidak termasuk senjata-senjata anti-udara seperti rudal udara yang ditembakkan dari atas pundak untuk menjatuhkan pesawat militer atau sipil.

Para pejabat itu menunjukkan bahwa pengiriman senjata-senjata itu sudah disetujui oleh kongres AS dalam pemungutan suara terutup akhir tahun kemaren. Dalam kesepakatan juga termasuk pendanaan faksi-faksi sekuler selama satu tahun berjalan.

Hal ini tampak berbeda dengan situasi pada musim panas tahun 2013 lalu. Di mana kongres AS menghentikan pasokan senjatanya kepada oposisi Suriah sampai waktu tak ditentukan. Hal itu dikarenakan kekhawatiran AS semakin menjamurnya faksi oposisi Suriah yang memperjuangkan Syari’at Islam. [kiblat.net/ +ResistNews Blog ]

Radovan Karadzic dan Ratco Mladic
+ResistNews Blog - Mantan Jenderal militer Serbia Bosnia dulunya negara Yugoslavia, Ratko Mladic menolak memberi kesaksian dalam persidangan mantan komandan militernya Radovan Karadzic di Den Haag.

Kedua pria itu diadili karena kejahatan perang terhadap penduduk Muslim Bosnia selama perang saudara di negara itu pada awal 1990-an, tuduhan yang mereka berdua sangkal.

Karadzic dianggap dalang pembantaian Srebrenica pada Juli 1995, yang mengakibatkan sekitar 8.000 warga sipil Bosnia Muslim tidak bersenjata ditangkap dan dieksekusi.

Saat kemunculan pertama mereka sejak melarikan diri setelah perang Bosnia, Karadzic meminta kepada Mladic untuk bersaksi dalam sidang pembelaannya. Mladic, yang khawatir kesaksiannya dalam sidang Karadzic akan membahayakan kasusnya sendiri, menolak untuk hadir.

“Surat panggilan Anda dan Anda adalah omong kosong, dakwaan Anda palsu, saya tidak peduli sedikit pun tentang semua itu,” Mladic dilaporkan mengatakannya kepada Karadzic, sebelum ia menambahkan ” Saya tidak mengakui pengadilan kebencian ini. Ini adalah pengadilan setan.” seperti dilansir worldbulletin pada Rabu (29/1).

Di pengadilan, Karadzic bertanya kepada Mladic apakah ia pernah memberitahunya bahwa tahanan dari Srebrenica akan, sedang atau telah dieksekusi.

Mladic menjawab, “Saya menolak untuk bersaksi dengan alasan kesehatan dan karena itu dapat menggagalkan hak-hak saya sebagai tersangka.”

Setelah memberikan jawaban yang sama untuk semua pertanyaan Karadzic, Mladic juga menolak untuk membacakan pernyataan tujuh halaman sebelum pengadilan ditunda.

Karadzic membantah bertanggung jawab atas pembantaian Srebrenica, ia mengaku hanya mengikuti perintah. Karena Mladic adalah jenderal militer pada saat itu, kesaksiannya yang menguntungkan Karadzic kemungkinan besar akan lebih memberatkan dirinya sendiri.

Bosnia mengumumkan kemerdekaan dari Yugoslavia pada tahun 1992, kemudian Presiden Yugoslavia Slobodan Milosevic memerintahkan Serbia Bosnia untuk melawan warga Muslim dan Kroasia di negara itu, dalam perang yang berlangsung selama tiga tahun.

Setelah ditemukan hidup menyamar dengan identitas yang berbeda saat dalam pelarian, Mladic akhirnya ditangkap pada tahun 2008 (kiblat.net/ +ResistNews Blog )

AP Photo

+ResistNews Blog - Inggris pada Selasa mengumumkan akan menampung ratusan pengungsi Suriah, terutama yang paling menderita trauma akibat perang saudara hampir tiga tahun itu.

Wakil Perdana Menteri Nick Clegg mengatakan yang akan ditampung adalah pengungsi wanita korban pelecehan seksual, orang cacat, orang tua dan korban penyiksaan. Kendati tidak menetapkan angka, jumlah seluruhnya mungkin ratusan orang, kata kantornya.

Inggris akan bekerja sama dengan Komisi Tinggi PBB Urusan Pengungsi (UNHCR) berdasarkan kasus per kasus untuk mengidentifikasi siapa yang paling membutuhkan. "Saya senang dapat mengumumkan hari ini bahwa Inggris akan membantu sejumlah pengungsi Suriah yang paling rawan," kata Clegg dalam satu pernyataan.

"Kami adalah salah satu dari negara-negara yang memiliki hati terbuka di dunia dan saya yakin kami memiliki tanggung jawab moral untuk membantu," katanya. [republika.co.id/ +ResistNews Blog ]

+ResistNews Blog - Polisi Italia mengatakan pada Senin (27/1) bahwa pihaknya telah menangkap dua orang, masing-masing berusia 33 tahun dan 47 tahun, karena diduga menghasut kebencian rasial dengan menuliskan ekspresi anti-Semitisme, termasuk “tidak mempercayai Holocaust”, di dekat kantor pengadilan di Roma.
Pihak berwenang mengatakan bahwa kedua ini orang berafiliasi dengan dua kelompok ekstrim kanan yang berbeda. Namun pihak berwenang tidak mengumumkan setiap penangkapan yang terkait dengan pemberian paket.
Dewan Nasional untuk Hakim di Italia juga mengecam aksi-aksi “memalukan dan berbahaya” terhadap orang Yahudi di Italia.
Sementara itu, Presiden Italia Giorgio Napolitano mengecam terhadap aksi-aksi yang mengancam komunitas Yahudi di Roma dalam beberapa hari terakhir, termasuk pengiriman paket ke sinagoga utama di Roma yang berisi kepala babi. Ia menyebut aksi itu sebagai “provokasi yang memalukan”. (islamtoday.net/ +ResistNews Blog ).

+ResistNews Blog - Tampak jelas apa yang diinginkan Barat dari negeri-negeri Islam. Mereka menginginkan negeri Islam menjadi negara yang sekuler. Tidak mengherankan negeri Islam yang menerapkan sekulerisme akan dipuji habis oleh Barat. Sebaliknya, yang menginginkan syariah Islam akan dikecam dan dihabisi.
Seperti  yang diberitakan situs VOA berbahasa Indonesia(27/01), Sekjen Perserikatan Bangsa-Bangsa Ban Ki-moon menanggapi konstitusi baru Tunisia dengan mengatakan ia yakin negara itu dapat menjadi “contoh bagi rakyat negara-negara lain yang mengusahakan reformasi.”
Ban menggambarkan transisi demokratis Tunisia ditandai dengan usaha melakukan dialog dan mencapai konsensus, dan mengajurkan agar langkah-langkah berikut damai, inklusif dan transparan.  Ia juga mendesak Tunisia agar memastikan pertumbuhan ekonomi  yang adil dan berkelanjutan.
Pergolakan di Tunisia tiga tahun yang lalu memicu apa yang disebut Arab Spring atau kebangkitan di dunia Arab.  Majelis Nasional negara itu menyetujui undang-undang dasar baru Minggu (26/1) yang merupakan salah satu yang paling progresif di dunia Arab.
Persetujuan Minggu tercapai setelah Perdana Menteri Mehdi Jomaa mengangkat kabinet sementara yang baru untuk meredakan krisis antara kaum Islamis dan oposisi yang sekuler sampai pemilu baru diadakan nanti tahun ini. UUD itu hendak membuat Tunisia negara demokrasi yang tidak didasarkan pada hukum Islam.
Sikap yang berbeda ditampakkan Barat terhadap umat Islam Suriah yang menginginkan syariah Islam dan tegaknya Khilafah di negaranya. Barat serentak melakukan serangan secara massif , baik secara pemikiran maupun militer dengan dibantu agen-agen mereka. Para mujahidin dituding teroris dan diblowup sebagai anasir asing yang mengacaukan Suriah.
Barat menutupi realita, keberadaan mujahidin di Suriah, tidak lain untuk melindungi dan membebaskan rakyat Suriah yang mendapat tekanan hebat dari rezim Assad. Tekanan ini muncul setelah rakyat Suriah menuntut agar Assad  mundur. Pembantaian tidak manusiawi yang dilakukan rezim Assad inilah yang mendorong para mujahidin dari berbagai belahan dunia melakukan pembelaan, disaat penguasa-penguasa negeri Islam diam seribu bahasa.
Pembuatan UUD sekuler Tunisia ini dikecam karena menolak menjadikan syariah Islam sebagai sumber hukum negara. Kelompok Islam yang  getol menolak UUD sekuler ini adalah Hizbut Tahrir. Sebelumnya, ratusan aktifis Hizbut Tahrir  Tunisia berkumpul di Tunis hari Jumat (24/01) untuk memprotes konstitusi baru Tunisia yang sekuler.
“Kami mengumumkan penolakan terhadap konstitusi ini yang melayani badan-badan intelijen asing. Kami memiliki seorang  tauladan, yakni Nabi Muhammad kami,” tegas salah seorang demonstran.
Para demonstran melambaikan bendera Islam bertuliskan lafadz la ilaha illa Allah Muhamadur Rosulullah dan meneriakkan slogan-slogan seperti “Gulingkan konstitusi sekuler ! ” dan ” Mendirikan Islam adalah wajib, kedaulatan adalah bagi Quran dan syariah (hukum Islam).” (AF/ +ResistNews Blog )



[Al-Islam edisi 691, 29 Rabiul Awal 1435 H – 31 Januari 2014 M]
Seorang calon presiden butuh dana hingga Rp 3 triliun untuk mengikuti pemilihan presiden di Indonesia. Hal ini karena capres sudah harus bergerak sebelum rangkaian kampanye yang ditetapkan KPU. ”Dana yang dilaporkan ke KPU hanya Rp 300 miliar-Rp 500 miliar. Ini karena penghitungan dimulai sejak tahapan resmi KPU dimulai”, kata Ketua Balitbang Partai Golkar Indra J Piliang di Jakarta, Sabtu (25/1).
Dana triliunan rupiah itu digunakan untuk membiayai perjalanan sosialisasi, relawan, logistik partai, pertemuan dengan ormas, survei, dan iklan. ”Proporsi untuk iklan cukup banyak karena bisa menjangkau seluruh Indonesia. Hanya turun ke lapangan saja tidak akan efektif,” ujar Indra. (kompas.com, 26/1).
Menurut Pengamat politik dari Charta Politika, Arya Fernandes, ada tiga faktor yang membuat biaya capres makin mahal (inilah.com, 26/1). Pertama, adanya perubahan model kampanye dengan pemilihan presiden secara langsung. Menurutnya, perubahan ini membuat biaya politik sangat mahal. Yang diuntungkan orang-orang yang punya duit banyak.
Faktor kedua, munculnya iklan di televisi yang menjadi alat efektif untuk pengaruhi pemilih dan jangkauannya yang luas. Arya mencontohkan, dana kampanye Obama (Presiden AS) setelah 2008, sebanyak 54% habis di iklan. Menurutnya, di 2014 nanti, setengah dana capres juga akan habis di iklan.
Faktor ketiga, pergeseran politik yang makin personal, maka orang makin butuh personal branding (pencitraan personal). Semua itu butuh biaya. Biaya mahal juga dibutuhkan bagi siapa saja yang maju dalam pemilu legislatif.
Mahalnya biaya capres bukan hanya terjadi di negeri ini. Mahalnya biaya menjadi pemimpin bisa jadi merupakan karakteristik sistem politik demokrasi. Di negara yang demokrasinya dianggap lebih maju, biaya pencapresan juga sangat mahal.
Di Amerika Serikat misalnya, menurut Center for Responsive Politic (http://www.opensecrets.org/pres12/) pada pemilu presiden 2012 lalu dana yang dibelanjakan oleh tim kampanye Mitt Romney, calon dari Republik yang kalah mencapai US$ 1,238 miliar atau sekitar Rp 12,38 triliun (1 US$= Rp 10.000). Sementara belanja tim kampanye Obama mencapai US 1,107 miliar dolar atau sekitar Rp 11.07 triliun.
Sementara itu Politico melaporkan bahwa ketua Federal Election Commission Ellen Weintraub mengumumkan belanja pemilu di AS tahun 2012 mencapai US$ 7 miliar. Terdiri dari total belanja kandidat US$ 3,2 miliar, belanja partai US$ 2 miliar dan belanja grup luar (organisasi pendukung) US 2,1 miliar (http://www.motherjones.com/mojo/2013/02/2012-election-cost-7-billion-obama-romney).
Obama pada tahun 2008 membelanjakan US$ 730 juta atau sekitar Rp 7,3 triliun untuk menjadi presiden AS. Jumlah itu dua kali jumlah yang dibelanjakan oleh George Bush pada tahun 2004 dan lebih dari 260 kali yang dibelanjakan Abraham Lincoln pada tahun 1860 (jika dihitung dengan dolar pada tahun 2011).
Biaya besar juga masih tetap dibutuhkan untuk pencapresan di Perancis. Padahal biaya pencapresan di Perancis dianggap sangat murah. Sebab belanja kampanye dibatasi oleh Undang-undang, termasuk tidak boleh ada iklan di televisi dan setiap kandidat diberi dana kampanye oleh negara sebesar 8 juta Euro. Meski demikian, pada tahun 2007 Sarkozy untuk memenangi pemilu dan menjadi presiden harus membelanjakan 21 juta Euro. Sementara lawannya seorang sosialis Ségolène Royal membelanjakan 20 juta Euro (http://www.huffingtonpost.com/sophie-meunier/france-election-laws_b_1438456.html)

Kompensasi
Pertanyaannya, dari mana dana sebesar itu? Dana sebesar itu sebagian bisa berasal dari kantong kandidat sendiri. Sebagian lainnya berasal dari donor, baik perusahaan atau individu, termasuk sumbangan kecil-kecil dari individu.
Ada pepatah, tidak ada makan siang gratis. Semua donasi itu, terutama yang berasal dari perusahaan atau individu kapitalis/pemilik modal, tentu tidak gratis, melainkan harus diberi kompensasi baik langsung maupun tidak langsung. Dalam hitungan kapitalis, donasi itu merupakan investasi yang harus kembali beserta keuntungan.
Kompensasi kepada para pemodal kampanye itu bisa diberikan secara langsung dalam bentuk proyek-proyek. Karena itulah, kenapa tak jarang terdengar atau terungkap adanya pengaturan proyek untuk pihak-pihak tertentu baik di tingkat legislatif maupun eksekutif.
Kompensasi juga bisa diberikan secara tidak langsung. Yaitu dengan jalan dibuat kebijakan-kebijakan, peraturan dan undang-undang yang mengakomodasi kepentingan-kepentingan kapitalis. Contohnya, pemberian berbagai fasilitas fiskal, keringanan pajak, pajak ditanggung negara, pembebasan bea, dan sebagainya. Atau kebijakan pemberian konsesi pengusahaan tambang, hutan, perkebunan dan sebagainya. Dan jika perlu peraturan diubah untuk mengakomodasinya. Bisa juga dalam bentuk peraturan yang membuka jalan bagi investasi kapitalis secara leluasa, seperti berbagai peraturan dan undang-undang liberal misal, UU penanaman modal, UU Migas, UU kelistirikan, UU Minerba, UU pengadaan tanah, UU SJSN dan BPJS, dan sebagainya.
Akibatnya, negara pun menjadi korporatokrasi di mana pemerintahan dan pengaturan negara dilakukan layaknya perusahaan. Hubungan rakyat dengan pemerintah tidak lagi hubungan pelayanan dan ri’ayah, tetapi menjadi seperti hubungan dagang, di mana pemerintah bertindak sebagai pedagang dan rakyat diposisikan sebagai konsumen. Akibat lainnya, kekayaan alam yang semestinya menjadi milik seluruh rakyat akhirnya diserahkan kepada swasta. Keuntungannya lebih banyak untuk kemakmuran para kapitalis. Di sisi lain, berbagai subsidi untuk rakyat pun dikurangi dan jika mungkin dihilangkan. Makin besarnya biaya politik baik untuk capres maupun caleg, maka corak korporatokrasi itu ke depan akan makin kental. Kepentingan rakyat akan makin terpinggirkan.
Konsekuensi
Mahalnya biaya politik menjadi capres dan caleg itu juga akan melahirkan konsekuensi berupa pengembalian modal yang dikeluarkan oleh calon. Jika jalan legal yang ditempuh, maka akan ada pelegalan agar penguasa dan politisi (anggota legislatif) memiliki penghasilan legal yang besar. Setidaknya kecenderungan seperti itu telah berkali-kali tampak. Misalnya dalam berbagai usulan agar gaji anggota legislatif atau gaji pejabat termasuk presiden dinaikkan. Jika pun gaji tidak naik, maka penghasilan yang bisa dibawa ke rumah oleh seorang pejabat akan dibuat sebesar mungkin.
Saat ini, ternyata penghasilan gubernur dan wakil gubernur bisa dibilang sangat besar dan semuanya legal menurut peraturan yang ada. Hal itu bisa seperti yang dirilis oleh LSM Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) tentang pendapatan yang diterima gubernur dan wakil gubernur (wagub) dalam sebulan (http://news.liputan6.com/read/761648/10-gubernur-gaji-tertinggi-jokowi-teratas-riau-terbuncit).
Menurut Knowledge Manager Fitra Hadi Prayitno, penghasilan gubernur dan wagub yang besar, datang dari gaji pokok yang dilipatgandakan. Hal itu sesuai PP Nomor 69 Tahun 2010, dan tunjangan operasional berdasarkan PAD (Pendapatan Asli Daerah) sesuai PP no 109 Tahun 2000. Makin besar PAD, penghasilan gubernur dan wagub akan makin besar. Data FITRA itu menyebutkan diantaranya penghasilan perbulan Gub. DKI Jakarta Rp 1,759 miliar dan Wagub Rp 1,740 miliar; Gubernur Jabar Rp 710,026 juta dan Wagub Rp 691,546 juta; Gubernur Jatim Rp 670,843 juta dan Wagub Rp 655,723 juta. Angka itu adalah angka penghasilan berasal dari gaji, tunjangan dan pendapatan lainnya sesuai peraturan.
Konsekuensi dari mahalnya biaya politik itu, ke depan akan bisa disaksikan dibuatnya peraturan dan UU yang memberikan gaji, tunjangan, fasilitas dan penghasilan yang makin besar untuk penguasa dan anggota legislatif. Para penguasa dan politisi akhirnya tidak lagi berperan sebagaimana seharusnya yaitu sebagai pemelihara dan pelayan umat, tetapi justru menjadi tuan bagi rakyat dan rakyat diposisikan sebagai pelayan. Padahal peran penguasa adalah memelihara dan mengatur urusan-urusan rakyat. Kepentingan dan kelaslahatan rakyat haruslah dikedepankan dan diutamakan, bukan kepentingan pribadi. Rasul saw bersabda:
«فَالأَمِيرُ الَّذِى عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهْوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ»
“Dan seorang pemimpin adalah pemelihara kemaslahatan masyarakat dan dia bertanggungjawab atas mereka.” (HR al-Bukhari, Muslim, Ahmad)

Konsekuensi lain dari mahalnya biaya politik itu, adalah terjadinya korupsi, kolusi, manipulasi dan sejenisnya, untuk mengembalikan modal yang dikeluarkan. Sudah menjadi anekdot bahwa dalam lima tahun menjabat, dua tahun awal untuk mengembalikan modal dan dua tahun terakhir untuk mengumpulkan modal bagi proses politik berikutnya. Dalam Islam hal itu adalah haram dan dilarang keras, bahkan pelakunya diancam tidak akan masuk surga. Rasul saw bersabda:
«مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرْعِيهِ اللَّهُ رَعِيَّةً يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ وَهُوَ غَاشٌّ لِرَعِيَّتِهِ إلَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ»
Tidaklah seorang hamba diserahi Allah mengurus urusan rakyat, dia mati dan pada hari kematiannya ia menipu rakyatnya, kecuali Allah haramkan baginya surga (HR al-Bukhari, Muslim, Ahmad)

Wahai Kaum Muslimin
Semua itu akan berujung pada terjadi kerusakan akibat kebijakan, peraturan dan perundangan yang bercorak liberal kapitalistik berlandaskan ideologi sekuler. Juga akibat perilaku buruk dan merusak yang dilakukan oleh para penguasa, pejabat dan politisi.
Tidak ada jalan untuk memperbaiki dan menyelamat masyarakat dari semua kerusakan itu kecuali dengan kembali kepada petunjuk dan aturan yang diturunkan oleh Allah yang Maha Bijaksana. Dan itu tidak lain adalah dengan menerapkan syariah secara total di bawah naungan sistem politik yang digariskan oleh Islam yaitu Khilafah Rasyidah ‘ala Minhaj an-Nubuwwah.[]

Komentar:
Kepala PPATK M Yusuf mengatakan transaksi mencurigakan di partai politik meningkat 20-25 persen menjelang pelaksanaan pemilu. (Republika, 28/1)
  1. Itu terjadi akibat sistem politik yang berbiaya mahal. Itu adalah awal dari persekongkolan politisi-pemodal dan menguatnya korporatokrasi. Itulah salah satu sumber kebobrokan sistem poltiim demokrasi.
  2. Akibatnya, kepentingan rakyat terpinggirkan dan sumber daya kekayaan milik rakyat diserahkan kepada swasta. Rakyat tinggal gigit jari.
  3. Hanya dengan sistem politik Islam dalam naungan khilafah saja, penguasa, pejabat dan politisi akan benar-benar memperhatikan urusan rakyat; dan kekayaan milik rakyat benar-benar untuk kemaslahatan dan kesejahteraan rakyat.

[hizbut-tahrir.or.id/ +ResistNews Blog ]
Powered by Blogger.