Archive by date

Laporan HAM AS Kritik Kasus Cebongan, Operasi Densus, dan Kasus Lain

item-thumbnail

Menkopolhukam pun merespons: Soal HAM, apakah AS juga siap dievaluasi?

+ResistNews Blog - Setiap tahun Amerika Serikat, melalui Departemen Luar Negerinya, rutin menerbitkan laporan soal hak asasi manusia di berbagai negara. Kondisi HAM di Indonesia pun tak luput dari sorotan Deplu AS dalam 12 bulan terakhir.

Dalam laporan yang telah dimuat di laman resmi Deplu AS dan telah diluncurkan Menlu John Kerry, pada paragraf awal Washington memberi penilaian positif atas Indonesia sebagai negara yang menunjung demokrasi multipartai. Contohnya pada Pemilu 2009, yang memilih kembali Susilo Bambang Yudhoyono sebagai presiden RI.

"Para pemantau domestik dan internasional menilai bahwa pemilu parlemen dan presiden pada 2009 lalu merupakan pemilihan yang bebas dan adil. Pihak berwenang pada umumnya telah menerapkan kendali yang efektif atas kekuatan keamanan," demikian laporan itu, yang disusun oleh tim pimpinan pejabat sementara Asisten Menlu AS bidang Demokrasi, HAM, dan Tenaga Kerja, Uzra Zeya.

Selanjutnya, laporan tersebut memberi beberapa kritik atas kondisi HAM di Indonesia. "Ada beberapa contoh di mana elemen-elemen pasukan keamanan terlibat dalam pelanggaran HAM," lanjut Deplu AS.

Pemerintah Indonesia pun dinilai gagal menerapkan investigasi yang transparan dan kredibel atas beberapa kasus pembunuhan yang melibatkan aparat keamanan.

Washington menyorot kasus penyerbuan Lembaga Pemasyarakat Cebongan di Yogyakarta oleh belasan oknum prajurit Kopassus Grup 2 pada 23 Maret 2013, yang menewaskan empat tahanan yang diduga terlibat pembunuhan atas seorang anggota Kopassus.

Pengadilan militer hanya menghukum 12 serdadu berpangkat rendah yang menjadi pelaksana lapangan. "Namun, kalangan kelompok pembela HAM mencurigai bahwa ada perwira senior Kopassus Grup 2 yang mendesak polisi untuk memindahkan para tahanan ke fasilitas yang kurang aman dan entah itu menyuruh para anak buah untuk bertindak maupun membiarkan adanya serangan itu," lanjut laporan HAM AS.

Laporan itu juga memaparkan kritik dari para pegiat HAM dan Komnas HAM kepada polisi, termasuk Densus 88, karena menerapkan kekerasan yang berlebihan atas para tersangka kasus terorisme. "Kurangnya investigasi yang transparan atas dugaan tindak kekerasan yang berlebihan itu mempersulit upaya konfirmasi terhadap fakta yang sesungguhnya, dan keterangan polisi sering berlawanan dengan pernyataan para saksi," tulis laporan itu.

Pemerintah AS lantas menyajikan contoh kasus pada 22 Juli 2013 saat aparat Densus 88 menembak mati dua tersangka teroris dan menahan dua lainnya di Tulungagung, Jawa Timur. Menurut laporan polisi, salah satu dari tersangka menembak ke arah polisi. Namun, saksi mata mengabarkan bahwa para tersangka tidak menunjukkan perlawanan dan langsung ditembak tanpa peringatan.

Pemerintah RI, lanjut laporan Deplu AS itu, juga dianggap tidak selalu melindungi hak-hak reliji dan sosial kaum minoritas serta membiarkan kesenjangan para warga secara ekonomi. "Pemerintah juga menerapkan pasal penghianatan dan penghinaan untuk membatasi kebebasan berekspresi atas para pendukung kemerdekaan di Papua dan Papua Barat dan para kelompok minoritas keagamaan," lanjut laporan AS.

Laporan itu juga menyorot korupsi, kesewenang-wenangan atas tahanan di penjara, kondisi di penjara yang memprihatinkan, penyelundupan manusia, pekerja anak, dan kurangnya pemenuhan hak dan standar atas para tenaga kerja di Indonesia.

Tanggapan Indonesia

Bagaimana tanggapan kalangan pejabat dan politisi di Indonesia? Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Djoko Suyanto, menyatakan bahwa laporan AS itu bisa diterima sebagai bahan tambahan untuk evaluasi ke dalam. Namun, dia juga memberi beberapa catatan penting atas AS.

"Sebagai negara yang menyebut dirinya negara demokrasi, apakah memang AS juga siap jika dievaluasi mengenai apa yang mereka lakukan? Di Irak? Di Afghanistan? Di penjara Guantanamo?," kata Djoko saat dihubungi VIVAnews hari ini.

Menurut dia, demokrasi itu harus saling menghormati, berimbang. Djoko melihat laporan AS itu berdasarkan penilaian sepihak Pemerintah AS terhadap pelaksanaan penegakan HAM di negara lain.

Mantan Pangliman TNI itu pun menanggapi laporan AS soal kasus Cebongan. Ini harus dilihat latar belakang yang membuat kasus itu terjadi.

"Bagaimana sekelompok orang mengintimidasi warga membabi-buta? Itu juga melanggar HAM. Lalu apa tindakan yang diambil pimpinan TNI setelah kasus itu? Mendorong proses hukum. Dan harap dicatat, bahwa proses hukum dan pengadilan di Indonesia lebih terbuka. Lebih transparan. Dikawal melalui pers yang bebas. Apakah hal seperti ini terjadi di AS? Jika terjadi peradilan terhadap anggota militer?," kata Djoko.

Soal Sampang, lanjut Djoko, yang terjadi bukan pengusiran, seperti yang disebut dalam laporan HAM AS, melainkan melindungi agar warga Syiah tidak jadi korban lagi. "Kok pakai istilah diusir?" kata Djoko.

Sementara itu, wakil ketua Komisi I DPR RI bidang pertahanan dan luar negeri, TB Hasanudin, menilai bahwa laporan HAM AS itu menggambarkan masih ada yang perlu diperbaiki oleh pemerintah RI dan aparat keamanan.

"Soal kasus Cebongan, saya kira itu produk era Orde Baru. TNI masih belum sepenuhnya reformis, bahkan untuk kasus pembunuhan sekalipun masih berusaha ditutupi," kata Hasanudin.

Begitu pula soal kasus di Papua. Masih maraknya kasus kekerasan di sana karena belum ada penyelesaian yang matang dari pemerintah. "SBY tidak punya konsep yang jelas dalam mencari solusi penyelesaiannya, [akhirnya] jadi liar," kata politisi dari PDIP itu. (viva.co.id/ +ResistNews Blog )
loading...
Read more »

MUI Jamin Dana dari Sertifikasi Halal Diaudit Akuntan

item-thumbnail
.

MUI menjamin dana yang mereka tarik bisa dipertanggungjawabkan.

+ResistNews Blog - Majelis Ulama Indonesia (MUI) menjamin semua dana yang ditarik dari pemohon sertifikasi halal bisa dipertanggungjawabkan. Secara periodik, dana tersebut akan diaudit.

Ketua Bidang Perekonomian dan Produk Halal MUI, Amidhan Shaberah, mengatakan, dana dari pemohon sertifikasi halal itu diaduit tim akuntan independen. "Hasil auditnya selalu dilaporkan setiap Munas MUI," kata Amidhan kepadaVIVAnews, Jumat 28 Februari 2014.

Sementara itu, Wakil Bendahara Lembaga Pengkajian Pangan Obat-Obatan dan Komestik (LPPOM), Zuhdi, mengatakan, MUI mengeluarkan rata-rata 200 sertifikasi. "Dengan kategori pengajuan baru, perpanjangan, dan pengembangan produk," kata dia.

MUI biasanya mengirim tim audit ke lokasi produsen makanan untuk mengecek bahan dan proses pembuatan produk. Tim ini, imbuh Zuhdi, terdiri dari ahli gizi dan pangan. "Sebagian besar dosen di IPB," kata dia.

Sebelumnya, Amidhan menegaskan, MUI tidak berkewajiban menyetor dana ke kas negara dari sertifikasi halal ini. Sebab, MUI adalah lembaga independen yang tak dibiayai negara. (viva.co.id/ +ResistNews Blog )
loading...
Read more »

India dan Israel Teken Tiga Pakta Kerja Sama

item-thumbnail

+ResistNews Blog - India dan Israel meneken tiga pakta kerja sama soal hukum dan keamanan. Warta PTI pada Jumat (28/2/2014) mengemukakan hal itu dari lokasi penandatanganan di New Delhi.

Tercatat ketiga pakta itu adalah kerja sama penanggulangan masalah kriminal bilateral, perjanjian bersama perlindungan bahan rahasia, dan kerja sama keamanan dalam negeri dan keamanan umum. Duta Besar Israel untuk India Alon Ushpiz bersama pejabat utama Kementerian Dalam Negeri India yang menandatangani ketiga pakta itu. "Perjanjian ini akan menjadi landasan penting kerja sama bilateral,"kata pernyataan pihak India.

Sementara itu, Menteri Keamanan Umum Israel Yitzhak Aharonovich mengatakan dalam pernyataannya,"Ketiga pakta itu menjadi lambang kerja sama setara kedua negara."

Baik Israel maupun India memanfaatkan penandatanganan itu dalam momentum kunjungan kerja dua hari Menteri Luar Negeri Iran Javad Zarif ke India. [kompas.com/ +ResistNews Blog ]
loading...
Read more »

Sertifikasi Halal akan Menggairahkan Pertumbuhan Dunia Usaha

item-thumbnail


+ResistNews Blog - Anggota Komisi VIII DPR RI Tb Ace Hasan Syadzily mengatakan sertifikasi halal bakal semakin menggairahkan pertumbuhan dunia usaha di Indonesia sehingga sudah seharusnya UU Jaminan Produk Halal segera disetujui untuk disahkan.

"Dengan sertifikasi halal akan dapat merangsang pertumbuhan dunia usaha," kata Ace Hasan dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat (28/2).

Menurut dia, sertifikasi halal akan membuat produk industri makanan semakin diterima dan semakin dikonsumsi masyarakat sehingga mampu menggerakkan sektor riil dan menumbuhkan perekonomian nasional.

Politisi Partai Golkar itu berpendapat terkait persoalan apakah Majelis Ulama Indonesia (MUI) atau pemerintah yang pantas menjadi lembaga pemberi sertifikasi halal, semestinya dibentuk lembaga khusus.

"Sejatinya dibentuk lembaga khusus saja yang bertugas untuk memberikan sertifikasi halal tanpa meninggalkan peran MUI," katanya.

Ia menjelaskan, hal itu karena MUI berperan penting sebagai rujukan dalam pendekatan syariah terkait kehalalan suatu produk.

Sedangkan peran pemerintah, lanjutnya, adalah sebagai pihak yang berperan secara administratif dalam pembuatan sertifikasi halal.

"Setelah publik mendaftarkan produknya ke pemerintah, kemudian pemerintah meneruskan produk tersebut ke laboratorium riset. Setelah hasil cek laboratorium keluar diserahkan ke MUI untuk diteliti kembali dengan pendekatan syariah. Nah, hasilnya nanti diserahkan ke badan khusus untuk dikeluarkan sertifikasi halalnya," ucapnya.

Untuk itu, Ace menyatakan dukungannya guna penyelesaian UU Jaminan Produk Halal sebagai payung hukum bagi semua pihak terkait.

Dengan UU Jaminan Produk Halal, ujar dia, maka semua pihak akan memiliki kejelasan peran baik pengusaha sebagai pihak yang mengajukan produk untuk disertifikasi maupun pihak yang memberikan sertifikasi halal. (sayangi.com/ +ResistNews Blog )
loading...
Read more »

Soetrisno Bachir: Pemilu Cuma Ajang Pesta Kaum Borjuis

item-thumbnail

+ResistNews Blog - Mantan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) periode 2005-2010 Soetrisno Bachir menggugat pelaksanaan demokrasi di Indonesia dewasa ini, yang disebutnya sebagai pesta pora kelompok borjuis. Rakyat hanya dibawa-bawa namanya, seusai Pemilu mereka dilupakan.

Kata Soetrisno, salah satu fungsi partai politik adalah menentukan regulasi atau kebijakan publik melalui Parlemen. Mekanismenya adalah kebijakan atau pengaturan publik, dibuat dengan memproduksi Undang-Undang (UU), yang dibuat oleh parpol melalui politisinya di parlemen. Politisi sendiri dikendalikan oleh Fraksi, sementara Fraksi dikendalikan oleh DPP Parpol yang bersangkutan.

Nah, karena tidak ada parpol yang mayoritas di Parlemen, imbuh Soetrisno, UU akhirnya dibuat berdasarkan negosiasi antar parpol, yang intinya mengedepankan barter atau transaksional. Karena sifatnya transaksional, yang muncul kemudian adalah hal-hal pragmatis, sehingga terjadi kemacetan perjuangan para politisi yang idealis. "Akibatnya, karakter parpol terseret tidak lagi ideologis orisinil, tapi ideologis negosibel, yang lambat laun akan kehilangan ideologinya," tegas pria kelahiran Pekalongan ini, dalam rilisnya kepada Sayangi.com, Minggu (9/2).

Itulah, kata Bachir, risiko sistem multipartai di tengah budaya politik hedonistik pragmatis. Karena tidak ada parpol yang memegang mayoritas parlemen, parpol pun jadi lebih mementingkan transaksional pragmatis. Pada titik ini, rakyat ditinggalkan. Meskipun di atas kertas, masing masing parpol memiliki hal-hal ideal yang akan diperjuangkan.

"Kultur hedonistik dan pragmatis sesungguhnya hanya didukung oleh kelas menengah yang makmur dan tidak kritis, karena status-quo dan takut perubahan mengganggu kesejahteraan dan kemapanan ekonominya. Sebab kelas menengah makmur ini diuntungkan oleh ekonomi neoliberal," tandas Bachir. Dalam konteks ini, masih menurut pria kelahiran 10 April 1957 ini, pemilu terasa tanpa makna. Tak ada perubahan bagi rakyat kecil atau grassroot.

"Demokrasi hanyalah pesta-pora kelompok borjuis dan kelas menengah ekonomi mapan. Rakyat marginal penghuni mayoritas negeri ini diklaim dan dibawa-bawa namanya saja. Usai Pemilu, mereka dilupakan," pungkasnya. (sayangi.com/ +ResistNews Blog )
loading...
Read more »

Rokok, Budaya Suku Asing yang Bunuh 200.000 Warga Indonesia Per-Tahunnya

item-thumbnail
+ResistNews Blog - Menjadi negara muslim dengan penduduk yang termasuk terbanyak di dunia ternyata tak menjamin mayoritas orang Indonesia memiliki kebiasaan yang sehat. Rokok yang asalnya merupakan budaya suku Indian Amerika justru mampu membunuh 200 ribu orang di sini tiap tahunnya.

“Sebetulnya itu budaya internasional, tetapi kalau dibilang asli, ya Suku Indian. Sekitar 3.000 tahun yang lalu mereka memperkenalkan ke bangsa Eropa, kala Christopher Columbus tiba di Benua Amerika. Columbus kemudian membawanya kembali ke Eropa, yang kemudian menyebar ke seluruh dunia termasuk Indonesia,” jelas Ketua Pusat Pengendalian dan Pengawasan Tembakau (TCSC), Kartono Muhammad, seperti dikutip dari Harian Terbit.

“Kebiasaan kerap dianggap budaya, itu yang terjadi di Indonesia. Di sisi lain, memang jumlah perokok di Indonesia sudah terlampau tinggi. Makanya kita sulit untuk sehari saja tidak melihat perokok,” tegas Kartono.

Sementara itu, anggota TCSC lainnya menjelaskan bahwa rokok juga membunuh sekitar 200 ribu orang Indonesia per-tahunnya. Bahkan triliunan rupiah juga habis gara-gara kasus para perokok ini. “Rugi dari masalah kesehatan, kecacatan, kematian dini, kehilangan jam kerja, dan pengobatan kanker,” jelas Hakim Pohan.[HT&GoRiau/shoutussalam.com/ +ResistNews Blog ]
loading...
Read more »

11 Muslim Rohingnya Dibunuh oleh Pengikut Budha Radikal Rakhine di Hutan

item-thumbnail
Sebelumnya 18 orang Rohingya melakukan perjalanan menuju Yangon. Mereka berjalan kaki selama dua hari, dan kemudian bertemu dengan ekstremis Budha Rakhine di dekat hutan Kone Kar, yang lalu menyerang mereka.
11 orang gugur dalam penyerangan tersebut, sementara tujuh orang lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan berlari yang setelahnya melaporkna peristiwa tersebut.
Nama dari 11 orang Rohingya yang menjadi korban tersebut adalah:
  1. Nazir Ahmed S/o Molvi Abdul Jail, 18 tahun
  2. Kala Chay S/o Abdul Rahman, 17 tahun
  3. Maung Ba S/o Abdul Razak, 25 tahun
  4. Abdul Mabud S/o Dudu Ali, 23 tahun
  5. Zawna Bawdin S/o Fawzul Karim, 19 tahun
  6. Enamul Haque S/o Muhammad Hamza, 22 tahun
  7. Ali Akbar S/o Muhammad Akbar, 25 tahun
  8. Muhammad Nuur S/o Abu Tohir, 30 tahun
  9. Anwar S/o Nuur Hasan, 20 tahun
  10. Umar Faruuq S/o Abdul Ghoffar, 24 tahun
  11. Wazi Rahman S/o Abdul Hasyim, 25 tahun
Muslim Rohingya di Arakan hidup di penjara terbuka. Mereka tak memiliki kesempatan untuk memperoleh pekerjaan, dan menghadapi banyak masalah di kehidupan mereka sehari-hari. Kesempatan untuk hidup lebih baik hanya jika mereka mau menyerahkan diri para organisasi gela penjual manusia di Myanmar.
Banyak yang membahayakan hidupnya dengan melakan perjalanan ke tempat yang tak jelas rimbanya. Baik melalui lautan dengan kapal kecil maupun daratan dengan berjalan kaki.
Sejak tahun 2012, tak sedikit yang kehilangan nyawanya saat berjuang mencari tempat tinggal baru yang mereka yakini membawa kebaikan untuk mereka. [rhgblg/shoutussalam.com/ +ResistNews Blog ]
loading...
Read more »

MPR: Pemilu Menimbulkan Paradoks

item-thumbnail

+ResistNews Blog - TINGGAL menghitung hari, rakyat Indonesia akan dihadapkan pada perhelatan akbar Pemilu 2014 tanggal 9 April 2014 nanti.

Dalam menilai penyelenggaraan pemilu Indonesia, mesti melihat dari perspektif UUD NRI Tahun 1945. Bab VIIB Pasal 22Etentang Pemilihan Umum diatur dalam 6 ayat yang secara eksplisit menyebutkan soal pemilu.

Bila menyimak pasal ini,sangat aktual melihat pemilu dalam perspektif konstitusi. Begitupun kajian mendalam tentang pemilu, harus pula bisa dilakukan dengan perspektif konstitusi.

Demikian dikatakan Wakil Ketua MPR RI Hajriyanto Y.Thohari dalam acara diskusi interaktif ‘Dialog Pilar Negara’, di Ruang Presentasi Perpustakaan MPR RI, Gedung Nusantara IV, belum lama ini.

Hajriyanto melihat bahwa pemilu pasca perubahan UUD 1945 adalah pemilu yang benar-benar merefleksikan pemilu yang luber dan jurdil karena sangat demokratis. Pemilu dilaksanakan secara langsung dengan suasana yang kondusif, masyarakat yang sadar pemilu dan pers yang bebas sebagai elemen pengawasan.

Yang paling menjadi sorotan adalah penyelenggaraan pemilu sekarang menimbulkan banyak paradoks.

Paradoks pemilu muncul terutama dari sisi pelaksanaan di lapangan. Paradoks pertama adalah sesuai dengan Pasal 22E Ayat (3)“Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik” dan Ayat (4)Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan.

Pada ayat 3 secara eksplisit disebutkan bahwa peserta pemilu untuk memilih anggota DPR dan DPRD adalah partai politik. Ayat ini menyebut pemilu yang impersonal tapi di lapangan terdistorsi menjadi pemilu personal. Pemilu saat ini yang maju dan berlaga adalah para caleg.

Pemilu diwarnai aroma persaingan dan kompetisi yang sangat kuat. Bukan hanya persaingan antar partai saja tapi juga persaingan di dalam partai yang sama bahkan merebak isu “kanibalisme”.

Menurut Hajriyanto, sudah barang tentu hal tersebut akan membuka peluang terhadap hal-hal negatif yang tidak sesuai dengan watak dan jati diri bangsa. Sebenarnya, watak bangsa ini bukan pemilu personal tapi pemilu yang impersonal. Pemilu personal dengan kompetisi yang terlalu terbuka tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya nusantara. Kompetisi seharusnya sejalan dengan etika dan moral.

Paradoks yang kedua adalah, secara de facto dalam pemilu bukan parpolnya yang berperan, namun caleg lah yang berperan dominan. Tapi, begitu masuk menjadi anggota dewan, maka sebaliknya parpol lah yang dominan berperan dan mewarnai tugas dan aktifitas sang wakil rakyat. Caleg yang bermetamorfosis menjadi wakil rakyat akan emnjadi kepanjangan tangan parpol di parlemen.

“Hal ini membuat dilematis sang wakil rakyat jika dihadapannya ada dua pilihan. Satu untuk kepentingan rakyat dan konstituen atau memilih untuk kepentingan parpolnya. Satu lagi, jika pemilu personal yang dominan bermain, maka yang akan maju dan berkirah adalah yang memiliki kemampuan logistik yang banyak, kalau begini pemilu yang berkualitas akan semakin jauh,” tandasnya. [Islampos/ +ResistNews Blog ]
loading...
Read more »

40 % Wilayah Palestina Dijadikan Pangkalan Militer Israel

item-thumbnail

+ResistNews Blog - SURAT kabar Zionis Ha’aretz mengungkapkan bahwa militer ‘Israel’ telah mengambil alih sekitar 40% area wilayah Palestina dijadikan pangkalan militer. Ha’aretz menyatakan bahwa kementrian militer Israel setiap tahunnya membayar sekitar 100 juta shekel sebagai sewa kantor-kantor, apartemen dan rumah-rumah pribadi dan toko.

Laporan ini mengungkapkan bahwa kementrian militer Israel pada tahun 2013 lalu membayar 97, 580.305 juta shekel untuk belanja dan sewa gedung pribadi yang digunakan untuk berbagai keperluan. Hal ini menurut Ha’aretz menimbulkan keanehan. Itu setelah area yang dikuasai oleh militer Israel pada tahun 2010 mencapai 7-8 juta hektar, artinya sekitar 39% dari luas Palestina terjajah.

Laporan ini menjelaskan bahwa sebagian besar pangkalan militer yang ada saat ini di wilayah selatan Palestina terjajah. Hanya saja puluhan pangkalan lainnya berada di wilayah tengah pada wilayah seluas 54 ribu hektar, sebagian besarnya di wilayah al Quds dan wilayah tengah. Sementara itu beberapa kesatuan militer ada di gedung-gedung yang disewa sebagian besarnya di daerah Ghous Dan.

Laporan ini menyatakan bahwa sebagian dari gedung sipil yang disewa tidak memiliki alternatif lain. Sebagai contoh adalah kementrian militer Israel menyewa sebagian dari pelabuhan Haifa dan membayar 9,5 juta shekel untuk setiap tahunnya.

Kementrian juga membayar 127 ribu shekel setiap tahun untuk sewa bagian dari pelabuhan Hertzelia. Di sana armada laut dari angkatan laut Israel bisa melabuh.

Selain kantor-kantor, kementrian mi Israel menyewa 32 apartemen untuk keperluan militer dan kementrian, khususnya untuk kepentingan bidang intelijen. Untuk itu kementrian membayar 1,9 juta shekel setiap tahun. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi di apartemen-apartemen tersebut. Namun di bagian dari apartemen tersebut kesatuan-kesatuan rahasia militer melakukan latihan.

Sejumlah calon yang menduduki jabatan keamanan di militer Israel menyebutkan mereka menjalani wawancara di apartemen-apartemen yang disewa tersebut. Diketahui bahwa apartemen-apartemen tersebut berisi kursi-kursi dan meja-meja saja. Demikian seperti dikatahan surat kabar ZionisHa’aretz.

Laporan ini menunjukkan bahwa banyak gedung yang disewa untuk kepentingan kesatuan militer yang ada di daerah markas kementrian militer dan Angkatan Bersenjata Zionis di Tel Aviv. Untuk biaya sewa kementrian membayar 24 juta shekel. Ada delapan kesatuan militer dan keamanan di jalan dekat markas dan disebut dengan jalan Kaplan.

Di kawasan yang sama ada gedung jurubicara militer. Gedung tersebut disewa dan setiap tahunnya membutuhkan dana 200 ribu shekel. Militer Zionis berniat memindahkan markas tersebut dan markas-markas yang lain ke pangkalan militer di Elad. [pic/Islampos/ +ResistNews Blog ]
loading...
Read more »

Inilah Sikap Al-Azhar Terhadap Upaya Penguasaan Al-Aqsha

item-thumbnail

+ResistNews Blog - IMAM besar al-Azhar Mesir dilaporkan telah menyatakan bahwa al-Azhar, salah satu universitas Muslim tertua di dunia, tidak akan menerima pengawasan Israel Masjid Yerusalem al-Aqsa.

“Al-Azhar dalam keadaan apapun, tidak akan menerima pengaturan pendudukan Zionis atas Al – Aqsa,” kata Syeikh Ahmed al-Tayeb dalam sebuah pernyataan.

“Praktek Zionis ini akan menghambat perdamaian di seluruh dunia,” ujar Syeikh al-Tayeb.

Syeikh al-Tayeb menjelaskan proposal Israel untuk membangun kontrol atas al-Aqsha baru-baru ini sebagai “pelanggaran terang-terangan terhadap kesucian Islam.

Dalam sebuah sesi pada Selasa (25/2/2014), anggota Knesset (parlemen Israel) membahas sebuah proposal dengan sayap kanan MP Israel, Moshe Feiglin untuk menempatkan kompleks Masjid al-Aqsha di bawah pengawasan Israel. [islampos/wb/ +ResistNews Blog ]
loading...
Read more »

Pesawat Tempur Suriah Gempur Libanon

item-thumbnail


+ResistNews Blog - BEBERAPA pesawat tempur Suriah dilaporkan telah meluncurkan serangan di pinggiran kota Ersal di perbatasan dengan Libanon, salah satu sumber keamanan Libanon mengatakan pada Jumat (28/2/2014).

“Pesawat militer Suriah kemudian menembakkan 10 rudal ke kota,” kata sumber tersebut kepada kantor berita Anadolu (AA).

Menurut sumber tersebut, serangan pasukan militer Suriah telah menghantam sebuah daerah dekat pos pemeriksaan tentara Libanon.

Belum ada rincian jelas mengenai target yang diserang. Tidak ada korban jiwa yang dilaporkan pasca serangan ini, sumber medis mengatakan kepada AA.

Kota Ersal merupakan rumah bagi pengungsi Suriah dengan jumlah terbanyak di Libanon. [islampos/an/ +ResistNews Blog ]
loading...
Read more »

Seluruh Pasukan AS Meninggalkan Afghanistan, Kemenangan Jihad

item-thumbnail

Presiden AS Barack Obama memerintahkan Pentagon (Departemen Pertahanan AS) membuat rencana penarikan seluruh pasukan AS dari Afghanistan, akhir tahun 2014 ini.

Obama gagal mencapai kesepakatan dengan Presiden Afghanistan Hamid Karzai, di mana AS menginginkan adanya perjanjian keamanan dengan pemerintah Afghanistan, dan AS akan meninggalkan 10.000 pasukannya, guna melatih pasukan Afghanistan menghadapi “terorisme”.

Kegagalan tercapainya kesepakatan perjanjian antara Barack Obama dan Karzai, karena Karzai bersikeras menolak perjanjian keamanan dengan AS. Di mana akan tetap menempatkan pasukannya di Afghanistan, dan bertujuan melatih pasukan Afghanistan melakukan apa yang disebut sebagai “kontra terorisme”.

Pembicaraan antara Obama dan Karzai melalui telepon itu, tidak mencapai titik temu, dan gagal mencapai kesepakatan, AS masih ingin mempertahankan kehadiran militernya, pasca – 2014,tapi Hamid Karzai bersikeras tidak bersedia menandatangani perjanjian itu, Rabu, 26/2/2014.

Selanjutnya, Barack Obama secara resmi memerintahkan Pentagon pada membuat rencana bagi penarikan seluruh pasukan Amerika dari Afghanistan pada akhir tahun ini. Obama meminta Pentagon mencari jalan agar pasukan AS bisa keluar dengan aman, dan sejumlah fasilitas dan senjata AS, kemungkinan akan ditinggalkan di Afghanistan. Ini mengulangi peristiwa penarikan tentara AS dari Irak. Sekarang di Afghanistan terdapat 100.000 pasukan AS, dan 50.000 pasukan Sekutu.

Sejatinya, pemerintahan Obama menegaskan, bahwa AS masih menginginkan mempertahankan pasukannya di Afghanistan, dalam skala kecilk, ini yang menjadi persoalan serius hubungan antara Washington dan Kabul, di mana Presiden Afghanistan, Hamid Karzai, terang-terangan menolak menandatangani kesepakatan yang akan membuka jalan bagi 10.000 pasukan AS tetap di Afghanistan. AS memulai sebuah rencana kontingensi memulangkan seluruh pasukannya yang berjumlah 100.000 dari Afghanistan.

Menteri Pertahanan AS, Chuck Hagel, mengatakan bahwa AS memastikan rencana yang memadai melakukan penarikan seluruh paasukan AS dari Afghanistna, secara aman, sampai akhir tahun 2014, dan tidak ada lagi pasukan AS yang tinggal di Afghanistan sesudah 2014, tegas Hegel.

Gedung Putih menegaskan bahwa kegagalan pembicaraan telepon Obama dengan Karzai telah mendorong AS memberkan penjelasan kepada NATO, mengenai kehadiran AS dan Sekutu di Afghanistan di masa depan. Sekarang berlangsung pertemuan di Brussels, di mana para menteri pertahanan NATO dan menteri luar negeri AS dan Uni Eropa, membahas situasi di Afghanistan.

“Salah satu alasan rencana kunjungan Menteri Pertahanan AS Hagel, dan pertemuan menteri pertahanan NATO, akhir pekan ini, dan membahas rencana penarikan pasukan AS dan NATO dari Afghanistan akhir 2014, dan isu ini akan menjadi agenda utama pembicaraan”, kata Juru bicara Gedung Putih, Jay Carney.

Sementara itu, para pejabat Gedung Putih telah melihat seruan dari Kongres memotong bantuan ke Afghanistan, jika pasukan AS tidak diizinkan tinggal di Afghanistan. “Kami ingin membuat komitmen yang jelas untuk Afghanistan - terpisah dari kehadiran pasukan - adalah kepentingan keamanan nasional kita”, tambah Jay Carney ketika ditanya soal bantuan. Gedung Putih menolak kritik bahwa Obama membiarkan kurangnya komunikasi dengan Karzai, dan akan membahayakan kepentingan AS.

Hubungan antara pemerintah Afghanistan dan militer AS mengalami ketegangan selama beberapa minggu terakhir. Ini berawal, di mana Pusat Komando Militer AS di Kabul, di bawah Jendral Joseph Dunford, mengkritik secara tajam pemerintah Afghanistan yang melepaskan 65 tahanan adalah diantara tokoh Taliban.

Dunford dikatakan mendukung kekuatan pasukan AS di Afghanistan yang berjumlah sekitar 10.000 tentara. Dunford sangat takut dengan perginya seluruh pasukan AS, Desember 2014 nanti, berarti akan mengakibartkan runtuhnya pemerintahan Afghanistan, dan bangkitnya kembali Taliban, dan akhirnya Taliban berkuasa kembali di Kabul.

AS dan Sekutu yang telah menebarkan 150.000 pasukan gagal mengalahkan Taliban setelah berperang selama 12 tahun. Dunford akan memberikan kesaksian di depan komite angkatan bersenjata Senat tentang rencana penarikan pasukan AS dari Afghanistan, pada 12 Maret, nanti.

Menteri Pertahanan AS, Hagel dijadwalkan bertemu di Gedung Putih dengan Menteri Luar Negeri John Kerry dan Penasihat Keamanan Nasional, Susan Rice. Membahas cara yang aman bagi pasukan AS keluar dari Afghanistan, dan masa depan Afghanistan pasca ditinggalkan oleh pasukan AS dan Sekutunya-NATO.

Sungguh peristiwa sejarah yang sangat luar biasa bagi Afghanistan. Di mana negara miskin dan berpenduduk 30 juta itu, berhasil mengalahkan raksasa dunia, yaitu Uni Soviet. Uni Soviet melakukan invasi ke Afghanistan, tahun l979, dan keluar dari Afghanisitan, tahun l989.

Soviet harus meninggalkan Afghanistan dengan kekalahan yang sangat memalukan. Peristiwa sejarah itu berulang kembali. Di mana AS melakukan invasi militer ke Afghanistan 2001, dan tahun 2014, AS meninggalkan Afghanistan, tanpa bisa menundukkan Taliban.

Wahai Muslim dan Mukmin! Bangkitlah bersama “Jihad Afghanistan” mengalahkan musuh-musuh Allah, Rasul dan orang-orang Mukmin. Afghanistan yang penduduknya miskin, dan 80 persen buta huruf, bisa mengalahkan dua raksasa dunia sekaligus, hanya dalam waktu kurang dari lima dekade. Ini merupakan sebuah prestasi besar yang dicapai oleh orang-orang Mukmin. (afghan/wb/voa-islam.com/ +ResistNews Blog )
loading...
Read more »

Bayi Sudah Lahir Satu Bulan, Buayawan Liberal Sitok Belum Juga Diperiksa

item-thumbnail
+ResistNews Blog - Satu bulan pasca melahirkan bayi perempuan, pada hari Jumat 31 Januari 2014 pukul 21.15 WIB. Mahasiswi UI, RW korban perkosa penyair dan buayawan liberal Salihara Sitok Srengenge.
Meski masa nifas akan berakhir, RW yang melahirkan dengan cara normal dalam usia kandungan hampir 35 minggu ini Sitok belum juga diperiksa kepolisian.

"Sudah lahir, kondisi ibu baik, persalinannya normal. Bayinya perempuan sehat, lahir Jumat malam ini jam 21.15 WIB," kata kuasa hukum RW, Iwan Pangka Jumat (31/1/2014).

Ketika prosesi melahirkan, RW didampingi orangtua, saudara, pengacara dan sahabat-sahabatnya. Iwan menolak memberitahukan Rumah Sakit tempat RW melahirkan karena alasan korban butuh perlindungan.

Sebelum masa kelahiran, RW terus didampingi psikolog karena kondisi mentalnya yang drop. Mahasiswi Fakultas Ilmu Budaya (FIB) Universitas Indonesia itu harus selalu dikuatkan mentalnya dari dukungan keluarga dan teman-teman terdekatnya agar siap menerima kelahiran sang bayi.

Tak Sudi Dinikahi Buayawan Sitok
Seperti pemberitaan di media, lewat kuasa hukumnya, RW mengaku tidak sudi dinikahi pelaku."Ini klien kami korban perkosaan lho. RW tidak sudi dinikahi pelaku karena keberadaannya menghancurkan korban. Namun untuk anak yang ada di kandungannya, sejauh ini RW siap menerima kelahiran anaknya," kata Iwan dalam perbincangan sebelumnya pada 27 Januari 2014.

Seperti diketahui, Sitok dilaporkan ke kepolisian atas tuduhan perbuatan tidak menyenangkan ke Polda Metro Jaya. Sitok dituduh menghamili RW akibat perbuatan tidak menyenangkannya itu. Hingga kini Sitok belum pernah diperiksa atas kasus yang dilaporkan ke Polda Metro Jaya pada 29 Nopember 2013 dengan nomor TBL/4245/XI/2013/PMJ/Dit Reskrimum. Sedangkan RW sudah pernah diperiksa polisi.
Salihara Anak Kandung Tempo
sumber foto : disini "celebrating my dad’s 46th birthday party"

Komunitas Salihara, yang bisa dibilang sebagai anak kandung media Tempo, mengeluarkan siaran pers terkait kasus dugaan pemerkosaan yang dilakukan seorang aktivis komunitasnya, Sitok Srengenge. Dalam siaran pers itu, Komunitas Salihara seakan ingin menyangkal pemberitaan Tempo, yang menyatakan Sito dituduh melakukan perbuatan tidak menyenangkan. Siaran pers Komunitas Salihara, dengan mengutip keterangan polisi, mengungkapkan Sitok dituduh melakukan pemaksaan hubungan seks, kehamilan di luar nikah, dan penelantaran terhadap seorang mahasiswi Universitas Indonesia.
Sebelum itu, banyak pihak memang merasa heran dengan cara Tempo memberitakan kasus yang melibatkan Sitok Srengenge. Tempo terkesan ingin melindungi Sitok Srengenge, dengan cara memengaruhi opini publik. Itu sebabnya, ada yang menyatakan Tempo telah melakukan dosa publik. Ada juga yang membeberkan sembilan dosa Tempo sehubungan dengan cara pemberitaannya itu.
Bahkan, seorang ahli komunikasi lulusan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Wisnu Prasetya Utomo, dengan sengaja melakukan perbandingan cara pemberitaan tiga media online dengan media online Tempomengenai kasus Sitok. Ketiga media yang beritanya dibandingkan dengan berita Tempo itu adalahkompas.com (Kompas), republika.com (Republika), dan jppn.com (Jawa Pos). Hasil dari perbandingan itu dilaporkan Wisnu di blog-nya, http://wisnuprasetya.wordpress.com.
Wisnu mengungkapkan, dari keempat media tersebut, hanya Tempo yang tidak menyebutkan Sitok menghamili mahasiswi. Bahkan, tak ada kata “menghamili” pada pemberitaan yang Tempo tulis. Tempo memberitakan bahwa Sitok dilaporkan atas "perbuatan tidak menyenangkan terhadap seorang wanita".
Pada penutup berita terkait kasus yang membelit Sitok itu, lanjut Wisnu,Tempo juga berulang-ulang meletakkan tanggapan Sitok terhadap pelaporan tersebut. Setelah itu, Tempo menurunkan dua berita yang berisi pernyataan istri Sitok dan putri Sitok. "Terlihat penggambaran keluarga yang sedang mengalami ujian dan tegar menghadapinya. Kedua berita ini memberikan penutup yang sama bahwa Sitok siap bertanggung jawab dan hubungannya dengan RW dilakukan atas dasar suka sama suka," ungkap Wisnu.
Ketiga media yang lain memosisikan RW sebagai korban, namun tidak demikian halnyaTempo. "Dari awal,Tempo sudah mem-framing bahwa kasus ini terjadi karena suka sama suka. Konsekuensinya, tidak ada yang menjadi korban. Apalagi, ditambah dengan penonjolan respons dari istri dan anak Sitok serta tanggapan Sitok yang mengatakan akan bertanggung jawab. Sebagai catatan, Tempo yang pertama kali mendapatkan klarifikasi atau tanggapan dari sang penyair dari Komunitas Salihara ini," papar Wisnu.
Nada pemberitaan Tempo, lanjut Wisnu, sebenarnya mulai berubah seiring dengan ditulisnya berita dengan judul "RW, Korban Sitok, Depresi Lima Bulan" dan "BEM FIB UI Tuding Sitok Teror Mahasiswi UI". "Ah, tapi jangan percaya sebuah berita sampai Anda membacanya tuntas," kata Wisnu.
Kenapa? Karena, lanjut Wisnu, dua berita tersebut diakhiri dengan kalimat "Dalam klarifikasinya, Sitok sendiri mengaku mengenal RW dan pernah berhubungan intim atas dasar suka sama suka. 'Tapi tidak benar saya berniat membiarkan, apalagi lari dari tanggung jawab,' kata dia." dan "Badan Eksekutif Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia sampai mengeluarkan siaran pers soal ini. Mereka meminta kasus ini diungkap tuntas. Kepada Tempo, Sitok membantah telah melakukan pelecehan seksual seperti yang dituduhkan."
"Tanpa susah-susah menganalisis, kita bisa menyimpulkan bahwa hal tersebut menunjukkan sesuatu yang hendak ditekankan sebuah berita. Nah, tepat di titik itulah framing bekerja," tutur Wisnu. Framingsemacam ini menurut Wisnu terasa aneh jika melihat bagaimana pemberitaan Tempo terkait dugaan pemerkosaan terhadap perempuan jurnalis di Jakarta, beberapa bulan lalu. "Saat itu, Tempo getol mengangkat kasus ini dan memberikan ruang yang lebar untuk korban. Pertanyaannya, mengapa dalam kasus SS iniTempo tidak melakukan hal serupa dan justru memberikan banyak ruang untuk sang pelaku?" kata Wisnu. Dengan berita-berita seperti itu, tambah Wisnu, jangan salahkan publik jika menganggap Tempo "membela" SS dalam kasus ini.
Sementara itu, Ayu Utami, penulis yang juga kurator Komunitas Salihara, menulis dalam blog-nya bahwa pada kasus SS, kita belum tahu apakah pemaksaan dalam makna tradisional memang terjadi. "Tapi, dugaan bahwa ada hubungan seks yang tidak adil, tidak ditunaikan dengan cara-cara apik dan manusiawi―dan karenanya menjadi tidak menyenangkan, bahkan terasa cabul―sah sebagai kasus hukum. Kita tidak bisa lagi berlindung di balik 'suka sama suka'. Itu pandangan yang terlalu sempit," ungkap Ayu, dalam tulisan berjudul "Mengapa Kita Tak Pantas Lagi Bilang 'Suka sama Suka'".
Media online thejakartapost.com edisi Selasa (3/12) sempat memberitakan bahwa ada seorang mahasiswi lain yang membuka suara atas upaya pemerkosaan yang ingin dilakukan oleh Sitok. Namanya Maria. Upaya pemerkosaan Maria oleh Sitok, seperti dikisahkan Maria kepada thejakartapost.com, gagal karena Maria melawan dan melarikan diri. Sebelum peristiwa itu terjadi, Sitok terlebih dulu mengajak Maria meminum minuman keras. (ASN-010/L6/voa-islam.com/ +ResistNews Blog )
loading...
Read more »

Catatan Pertarungan Ustadz Abu dengan Penguasa dan Ideologi Negara

item-thumbnail
Mengangkat nama Ustadz Abu Bakar Ba’asyir sebagai icon perlawanan terhadap Penguasa NKRI dan Ideologi Pancasila sama sekali bukan untuk menafikkan nama-nama pejuang lain yang menghasung cita-cita penegakkan Syari’at Islam di nusantara. Apalagi muncul dugaan adanya i’tikad untuk mengkultuskannya, wa’iyyadzubillah.
Sungguh, Alloh Maha Mengetahui betapa banyak orang selain Ustadz Abu yang gigih berjuang dengan menempuh resiko yang bahkan lebih hebat penindasannya daripada beliau. Penulis berlepas diri (baro’) dari orang atau kelompok yang fanatik kepada beliau. Karena hal itu justru akan merusak Tauhid yang menjadi inti Diinul Islam sendiri.
Catatan sejarah negri ini jelas dengan gamblang mencatat nama-nama pejuang Islam yang tulus dan berkemampuan ilmiyah serta amaliyah yang luar biasa. Jajaran Waliyulloh dari kalangan Ulama dan Mujahidin telah dengan indah mengukir bakti kepada Ilahi Rabbi demi tersebarnya ajaran Islam di seluruh pelosok negri. Tidak sedikit mereka yang namanya tidak tercatat di pentas dunia namun itu semua pasti ada dalam Lauhul Mahfuzh.
Nama-nama seperti Maulana Malik Ibrahim, Wali Sembilan, Falatehan, Adipati Yunus, Teuku Umar, Chut Nyak Diin, Imam Bonjol, Pangeran Diponegoro dan seterusnya. Mereka semua adalah karunia Alloh Azza wa Jalla bagi bangsa ini. Tidak ada kamus ‘nasionalisme’ dalam fikiran dan benak para pejuang Islam tersebut. Gelar Pahlawan Nasional justru seringkali menggerus fakta bahwa sesungguhnya Islamlah yang menjadi dasar, metode dan tujuan perjuangan mereka.
Tujuan penulisan catatan ini hanya untuk memotivasi kita semua dalam memanfaatkan sebuah nyala kecil api perlawanan terhadap kebathilan yang ditampakkan seorang Ustadz Abu Bakar Ba’asyir. Bersama beliau, para Asatidz dan Mujahid ada yang juga tertawan bahkan tidak sedikit yang menjemput kesyahidan. Di penjara-penjara penguasa negri, para aktivis penegak Syari’at dibuat sebagai pesakitan.
Semua itu hanyalah gambaran nyata dari firman Alloh Subhanahu wa Ta’ala yang berbunyi: “dan ingatlah ketika orang-orang kafir memikirkan daya upaya terhadapmu untuk menangkap dan memenjarakanmu atau membunuhmu atau mengusirmu ...” (QS. Al Anfaal: 30)
Firman Alloh Subhanahu wa Ta’ala pasti benar. Semua upaya jahat senatiasa akan dilakukan terhadap para pejuang Syari’at semisal Ustadz Abu Bakar Ba’asyir dan para Ustadz lainnya sekalipun mereka sudah dipenjara secara fisik. Karena seperti juga apa yang dilakukan Ustadz Abu, para Ustadz lainnya teryata juga tetap bisa berdakwah menyebarkan pemikiran dan keyakinan perjuangan mereka. Baik melalui pembicaraan langsung atau tidak langsung, juga dakwah mereka ditempuh dengan penulisan buku-buku.
Sebagai pihak yang ditawan musuhnya, tentulah resiko berdakwah para Asatidzah ini mengandung resiko yang amat besar. Dalam penguasaan mereka maka apapun bisa dilakukan. Sebagaimana yang sudah terjadi menimpa banyak aktivis di dalam penjara lainnya. Ada yang tidak diberi kelayakan sebagai manusia dalam fasilitas penjaranya, ada yang dipersulit untuk dijenguk keluarga dan shahabatnya, ada yang dibakar baju, buku dan perlengkapan pribadi hingga Al Qur-an dan sejadahnya, ada yang keluarganya ditekan sampai diperkosa istrinya dan banyak lagi contoh lainnya.
Di negri yang carut marut seperti ini maka segala hal menjadi mungkin. Jangan teriak HAM kalau sudah berurusan dengan ideologi negara. Rangkaian genocida pernah terjadi di negri ini, perlawanan DI/TII yang dihabisi sedemikian rupa. Pembantaian aksi unjuk rasa Tanjung Priok tahun 1984 di kawasan kumuh jakarta Utara dibawah Kodam V Jaya yang dipimpin Jend. Tri Sutrisno. Penerapan DOM (Daerah Operasi Militer) di Aceh saat menghabisi Gerakan Aceh Merdeka. Pembantaian Jama’ah Warsidi di Lampung oleh pasukan TNI dibawah Korem Garuda Hitam yang dikomandani Hendropriyono. Dan lain sebagainya.
Sehingga unsur-unsur PKI pun hari ini semakin berani mengangkat isu pembantaian terhadap mereka di dunia Internasional dan menjadi titik kebangkitan mereka atas nama HAM. Dan ini tidak kurang mengkhawatirkan karena ideologi mereka menyusup memang tidak akan pernah mati.
Hati kita akan letih sekaligus sedih jika harus menulis rangkaian kebiadaban yang terjadi di negri ini. Semua sila yang disakralkan dalam ideologi negara dan diinternalisasikan setiap upacara di kantor-kantor pemerintah dan swasta, di sekolah-sekolah dan markas-markas militer serta kepolisian, semua itu hanya menjadi ceremonial tanpa makna dalam kehidupan nyata.
Jadi cara apa saja, dari yang kasat mata, kasar dan keras pernah dipakai berbagai model penguasa negri ini untuk menghantam lawan-lawannya. Yang unik, mereka semua juga beragama yang sama mayoritasnya. Dan mereka lakukan semua atas nama Tuhan Yang Maha Esa dan tanpa merasa dosa. Meminjam bahasa deradikalisi BNPT, hard and soft power akan diterapkan untuk mengeleminir apa yang mereka tuduh sebagai Terorisme.
Hingga ada ikhwah yang bolak-balik menjenguk Ustadz Abu khawatir munculnya rencana busuk penguasa terhadap Ustadz Abu. Ketika dakwah beliau tidak dapat dihentikan, maka cara yang paling tidak nampak pun akan dilakukan mereka. Sebagaimana sihir yang pernah diupayakan kaum Yahudi terhadap Nabi Muhammad Sholallohu ‘alaihi wasallam. Namun ada juga cara halus yang lain.
Diantaranya fakta yang ditemukan kalangan Saintis misalnya sebagaimana yang dimuat dalamhttp://www.nbcnews.com/news/world/what-polonium-how-deadly-it-v21349004 atauhttp://www.aljazeera.com/investigations/killing-arafat/what-polonium-201392016476502579.html tentang penggunaan Polonium kepada Yasser Arafat.
Tentu saja, ini hanyalah bentuk kekhawatiran orang yang sangat mencintai Ustadz Abu dan perjuangan beliau. Bisa jadi subyektif sekali namun boleh juga untuk dipikirkan. Mungkin berlebihan tapi mungkin juga tidak, wallohu a’lam.
Catatan Perjuangan Ustadz Abu Bakar Ba’asyir diantaranya:
• 1972, Pondok Pesantren Al-Mukmin didirikan oleh Ustadz Abu Bakar Ba’asyir bersama Ustadz Abdullah Sungkar, Yoyo Roswadi, Abdul Qohar H. Daeng Matase dan Abdllah Baraja. Pondok Pesantren ini berlokasi di Jalan Gading Kidul 72 A, Desa Ngruki, Kabupaten Sukoharjo,Jawa Tengah. Menempati areal seluas 8.000 meter persegi persisnya 2,5 kilometer dari Solo. Keberadaan pondok ini semula adalah kegiatan pengajian kuliah zuhur di Masjid Agung Surakarta. Membajirnya jumlah jamaah membuat para mubalig dan ustadz kemudian bermaksud mengembangkan pengajian itu menjadi Madrasah Diniyah.
• 1983, Ustadz Abu Bakar Ba’asyir ditangkap bersama dengan Ustadz Abdullah Sungkar. Ia dituduh menghasut orang untuk menolak asas tunggal Pancasila. Ia juga melarang santrinya melakukan hormat bendera karena menurut dia itu perbuatan syirik. Tak hanya itu, ia bahkan dianggap merupakan bagian dari gerakan Hispran (Haji Ismail Pranoto)--salah satu tokoh Darul Islam/Tentara Islam Indonesia Jawa Tengah. Di pengadilan, keduanya divonis 9 tahun penjara.
• 11 Februari 1985, Ketika kasusnya masuk kasasi Ustadz Abu Bakar Ba’asyir dan Sungkar dikenai tahanan rumah, saat itulah Ustadz Abu Bakar dan Ustadz Abdullah Sungkar hijrah ke Malaysia. Dari Solo mereka menyebrang ke Malaysia melalui Medan. Menurut pemerintah AS, pada saat di Malaysia itulah Ustadz Abu Bakar Ba’asyir membentuk gerakan Islam radikal, yakni Jamaah Islamiyah, yang menjalin hubungan dengan Al-Qaeda.
• 1985–1999, Aktivitas Ustadz Abu Bakar Ba’asyir di Singapura dan Malaysia hanyalah "menyampaikan Islam kepada masyarakat Islam berdasarkan Al Quran dan Hadits", yang dilakukan sebulan sekali dalam sebuah forum, yang hanya memakan waktu beberapa jam di sana. Menurutnya, ia tidak membentuk organisasi atau gerakan Islam apapun. Namun pemerintah Amerika Serikat memasukkan nama Ustadz Abu Bakar Ba’asyir sebagai salah satu teroris karena gerakan Islam yang dibentuknya yaitu Jamaah Islamiyah, terkait dengan jaringan Al-Qaeda.
• 1999, Sekembalinya dari Malaysia, Ustadz Abu Bakar Ba’asyir langsung terlibat dalam pengorganisasian Majelis Mujahidin (MM) yang merupakan salah satu dari Organisasi Islam baru yang bergaris keras. Organisasi ini bertekad menegakkan Syariah Islam diIndonesia.
• 10 Januari 2002, Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Sukoharjo, Muljadji menyatakan bahwa pihaknya akan segera melakukan eksekusi putusan kasasi Mahkamah Agung terhadap pemimpin tertinggi Majelis Mujahidin (MM) Ustadz Abu Bakar Ba’asyir. Untuk itu, Kejari akan segera melakukan koordinasi dengan Polres dan Kodim Sukoharjo.
• 25 Januari 2002, Ustadz Abu Bakar Ba’asyir memenuhi panggilan untuk melakukan klarifikasi di Mabes Polri. Beliau datang ke Gedung Direktorat Intelijen di Jakarta sekitar pukul 09.30. Saat konferensi pers, pengacara Ustadz Abu Bakar Ba’asyir , Achmad Michdan, mengatakan, pemanggilan Ustadz Abu Bakar Ba’asyir oleh Mabes Polri bukan bagian dari upaya Interpol untuk memeriksa Ustadz Abu. "Pemanggilan itu merupakan klarifikasi dan pengayoman terhadap warga negara," tegas Achmad.
• 28 Februari 2002, Menteri Senior Singapura, Lee Kuan Yew, menyatakan Indonesia, khususnya kota Solo sebagai sarang teroris. Salah satu teroris yang dimaksud adalah Ustadz Abu Bakar Ba’asyir Ketua Majelis Mujahidin , yang disebut juga sebagai anggota Jamaah Islamiyah.
• 19 April 2002, Ustadz Abu Bakar Ba’asyir menolak eksekusi atas putusan Mahkamah Agung (MA), untuk menjalani hukuman pidana selama sembilan tahun atas dirinya, dalam kasus penolakannya terhadap Pancasila sebagai azas tunggal pada tahun 1982. Ustadz Abu Bakar Ba’asyir menganggap,Amerika Serikat berada di balik eksekusi atas putusan yang sudah kadaluwarsa itu.
• 20 April 2002, Ustadz Abu Bakar Ba’asyir meminta perlindungan hukum kepada pemerintah kalau dipaksa menjalani hukuman sesuai putusan kasasi MA tahun 1985. Sebab, dasar hukum untuk penghukuman Ustadz Abu Bakar Ba’asyir, yakni Undang-Undang Nomor 11/PNPS/1963 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Subversi kini tak berlaku lagi dan pemerintah pun sudah memberi amnesti serta abolisi kepada tahanan dan narapidana politik (tapol/napol).
• April 2002, Pemerintah masih mempertimbangkan akan memberikan amnesti kepada tokoh Majelis Mujahidin, Ustadz Abu Bakar Ba’asyir, yang tahun 1985 dihukum selama sembilan tahun oleh Mahkamah Agung (MA) karena dinilai melakukan tindak pidana subversi menolak asas tunggal Pancasila. Dari pengecekan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia (Menkeh dan HAM) Yusril Ihza Mahendra, ternyata Ustadz Abu Bakar Ba’asyir memang belum termasuk tahanan politik/narapidana politik (tapol/napol) yang memperoleh amnesti dan abolisi dalam masa pemerintahan Presiden Habibie maupun Abdurrahman Wahid.
• 8 Mei 2002, Kejaksaan Agung (Kejagung) akhirnya memutuskan tidak akan melaksanakan eksekusi terhadap Ustadz Abu Bakar Ba’asyir atas putusan Mahkamah Agung (MA) untuk menjalani hukuman pidana selama sembilan tahun penjara. Alasannya, dasar eksekusi tersebut, yakni Undang-Undang (UU) Nomor 11/ PNPS/1963 mengenai tindak pidana subversi sudah dicabut dan melanggar hak asasi manusia (HAM). Sebaliknya, Kejagung menyarankan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Sukoharjo (Jawa Tengah) untuk meminta amnesti bagi Ustadz Ba’asyir kepada Presiden Megawati Soekarnoputri.
• 8 Agustus 2002, Organisasi Majelis Mujahidin mengadakan kongres I di Yogya-karta untuk membentuk pimpinan Mujahidin. Terpilihlah Ustadz Abu Bakar Ba’asyir sebagai Amir Mujahidin sementara.
• 23 September 2002, Majalah TIME menulis berita dengan judul Confessions of an Al Qaeda Terrorist dimana ditulis bahwa Ustadz Abu Bakar Ba’asyir disebut-sebut sebagai perencana peledakan di Mesjid Istiqlal. Time menduga Ustadz Abu Bakar Ba’asyir sebagai bagian dari jaringan terorisme internasional yang beroperasi di Indonesia. TIME mengutip dari dokumen CIA, menuliskan bahwa pemimpin spiritualJamaah Islamiyah Abu Bakar Ba’asyir "terlibat dalam berbagai plot." Ini menurut pengakuan Umar Al-Faruq, seorang pemuda warga Yaman berusia 31 tahun yang ditangkap di Bogor pada Juni lalu dan dikirim ke pangkalan udara di Bagram, Afganistan, yang diduduki AS. Setelah beberapa bulan bungkam, akhirnya Al-Faruq mengeluarkan pengakuan--kepada CIA--yang mengguncang. Tak hanya mengaku sebagai operator Al-Qaeda di Asia Tenggara, dia mengaku memiliki hubungan dekat dengan Ustadz Abu Bakar Ba’asyir . Menurut berbagai laporan intelijen yang dikombinasikan dengan investigasi majalah Time, bahkan Ustadz Abu Bakar Ba’asyir adalah pemimpin spiritual kelompok Jamaah Islamiyah yang bercita-cita membentuk negara Islam di Asia Tenggara. Ustadz Abu Bakar Ba’asyir pulalah yang dituding menyuplai orang untuk mendukung gerakan Faruq. Ustadz Abu Bakar Ba’asyir disebut sebagai orang yang berada di belakang peledakan bom di Masjid Istiqlal tahun 1999. Dalam majalah edisi 23 September tersebut, Al-Farouq juga mengakui keterlibatannya sebagai otak rangkaian peledakan bom, 24 Desember 2000.
• 25 September 2002, Dalam wawancara khusus dengan wartawan TEMPO, Ustadz Abu Bakar Ba’asyir mengatakan bahwa selama di Malaysia ia tidak membentuk organisasi atau gerakan Islam apapun. Selama di sana ia dan Abdullah Sungkar hanya mengajarkan pengajian dan mengajarkan sunah Nabi. "Saya tidak ikut-ikut politik. Sebulan atau dua bulan sekali saya juga datang ke Singapura. Kami memang mengajarkan jihad dan ada di antara mereka yang berjihad ke Filipina atau Afganistan. Semua sifatnya perorangan." Ungkapnya.
• 1 Oktober 2002, Ustadz Abu Bakar Ba’asyir mengadukan Majalah TIME sehubungan dengan berita yang ditulis dalam majalah tersebut tertanggal 23 September 2002 yang menurut Ustadz Abu Bakar Ba’asyir berita itu masuk dalam trial by the press dan berakibat pada pencemaran nama baiknya. Ustadz Abu Bakar Ba’asyir membantah semua tudingan yang diberitakan Majalah TIME. Ia juga mengaku tidak kenal dengan Al-Farouq.
• 11 Oktober 2002, Majelis Mujahidin meminta pemerintah membawa Omar Al-Faruq ke Indonesia berkaitan dengan pengakuannya yang mengatakan bahwa ia mengenal Ustadz Abu Bakar Ba’asyir . Atas dasar tuduhan AS yang mengatakan keterlibatan Al-Farouq dengan jaringan Al-Qaeda dan aksi-aksi teroris yang menurut CIA dilakukannya di Indonesia, Ustadz Abu Bakar Ba’asyir mengatakan bahwa sudah sepantasnya Al-Farouq dibawa dan diperiksa di Indonesia.
• 14 Oktober 2002, Ustadz Abu Bakar Ba’asyir mengadakan konferensi pers di Pondok Al-Islam, Solo. Dalam jumpa pers itu ia mengatakan peristiwa ledakan di Bali merupakan usaha Amerika Serikat untuk membuktikan tudingannya selama ini bahwa Indonesia adalah sarang teroris.
• 17 Oktober 2002, Markas Besar Polri telah melayangkan surat panggilan sebagai tersangka kepada Pemimpin Majelis Mujahidin, Ustadz Abu Bakar Ba`asyir. Namun beliau tidak memenuhi panggilan Mabes Polri untuk memberi keterangan mengenai pencemaran nama baiknya yang dilakukan oleh majalah TIME.
• 18 Oktober 2002, Ustadz Abu Bakar Ba’asyir ditetapkan tersangka oleh Kepolisian RI menyusul pengakuan Omar Al Faruq kepada Tim Mabes Polri diAfganistan juga sebagai salah seorang tersangka pelaku pengeboman di Bali.
• 3 Maret 2005, Ustadz Abu Bakar Ba’asyir dinyatakan bersalah atas konspirasi serangan bom 2002, tetapi tidak bersalah atas tuduhan terkait dengan bom 2003. Dia divonis 2,6 tahun penjara.
• 17 Agustus 2005, masa tahanan Ustadz Abu Bakar Ba’asyir dikurangi 4 bulan dan 15 hari. Hal ini merupakan suatu tradisi pada peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia. Ia dibebaskan pada 14 Juni 2006.
• Setelah berpisah dengan Majelis Mujahidin, Ustadz Abu bersama beberapa aktivis Islam lainnya mendirikan Jama’ah Anshorut Tauhid pada bulan Juli 2008 dan beliau kembali diminta menjadi Amir Jama’ah ini hingga sekarang sekalipun dalam kondisi ditahan dalam penjara SMS (Sel Maximum Security) di Lapas Nusakambangan.
• 9 Agustus 2010 Ustadz Abu Bakar Ba’asyir kembali ditahan oleh Kepolisian RI di Banjar Patroman atas tuduhan membidani satu cabang Al Qaida di Aceh yang melakukan pelatihan militer di jantho, Aceh Besar.
• 16 Juni 2011, Ustadz Abu Bakar Ba’asyir dijatuhi hukuman penjara 15 tahun oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan setelah dinyatakan terlibat dalam pendanaan latihan teroris di Aceh dan mendukung terorisme di Indonesia, walaupun banyak kontroversi yang terjadi selama masa persidangan. (Dikutip dari Wikipedia bahasa Indonesia dengan perbaikan redaksional dan sedikit tambahan)
Kemudian dari balik penjara sejak ditahan di Bareskrim Mabes Polri hingga saat di Lapas Nusakambangan, Ustadz Abu terus berdakwah dengan menulis buku. Buku yang sempat membuat geger dan ramai dibicarakan adalah buku Tadzkiroh II dimana beliau secara langsung menyebut negara dan penguasa beserta aparat negri ini sebagai Thoghut. Sekalipun para pembantu-pembantu beliau dalam berbagai kesempatan terus menolak menyatakan bahwa Ustadz Abu sudah mentakyyin (memvonis personal) aparat sebagai kafir murtad. (voa Islam/ +ResistNews Blog)
loading...
Read more »

Kementerian Agama Akan Tetapkan Tarif kalau diberikan Otoritas Sertifikasi Halal

item-thumbnail

+ResistNews Blog - Menteri Agama Suryadharma Ali mengatakan, tarif tetap akan diberlakukan jika Kementerian Agama diberikan otoritas untuk menerbitkan sertifikasi halal. Sebelumnya, ia menyatakan, kewenangan menerbitkan sertifikasi seharusnya berada di kementeriannya.

"Pasti tarif akan diberlakukan. Kalau pemerintah yang laksanakan akan jadi PNBP yang kemudian masuk ke APBN," ujar Suryadharma di kantor Presiden, Kamis (27/2/2014).

Selama ini, kata Suryadharma, pungutan tarif sertifikasi halal dilakukan oleh MUI. Kementerian Agama tidak pernah tahu jumlah uang yang didapat MUI dari sertifikat halal yang diterbitkannya. Pasalnya, uang yang dipungut MUI tidak masuk ke kas negara.


"Itu kan enggak berdasarkan Undang-undang karena memang belum ada aturannya," ujar Suryadharma.

Mengenai kewenangan penerbitan sertifikasi halal oleh Kementerian Agama, Suryadharma mengatakan, belum bisa dilakukan jika Rancangan Undang-undang Jaminan Produk Halal (JPH) belum disahkan. Oleh karena itu, ia berharap RUU Jaminan Produk Halal seger disahkan sehingga menjadi landasan hukum pemerintah.

Selain itu, lanjutnya, pemerintah juga tidak sepakat jika sertifikasi halal harus diwajibkan karena akan berpengaruh pada dunia industri terutama usaha kecil. Di sisi lain, dengan menjadikan sertifikasi halal sebuah kewajiban, maka industri yang tak patuh bisa dikenakan sanksi.

Seperti diberitakan, masalah pemberian sertifikasi halal masih menuai sorotan. RUU Jaminan Produk Halal yang diusulkan atas inisiatif DPR sejak 2006 belum juga diselesaikan pembahasannya hingga akhir masa tugas periode 2009-2014.

Selain mengatur mengenai tarif dan PNBP, RUU itu juga akan mengatur mengenai lembaga yang akan memberikan sertifikasi halal. Usulan mengenai lembaga inilah yang menciptakan perdebatan panjang di internal Komisi VII maupun dengan pemerintah dan akhirnya RUU tersebut tak kunjung disahkan menjadi undang-undang. [kompas.com/ +ResistNews Blog ]
loading...
Read more »

Kemendagri: 93 Persen Pemimpin Daerah Tak Akur dengan Wakilnya

item-thumbnail

+ResistNews Blog - Kemendagri melihat banyak kasus ketidakharmonisan pemimpin daerah dengan wakilnya. Jumlahnya mencapai 93 persen.

"93 Persen kepala daerah nggak akur dengan wakilnya," ujar Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Djohermansyah di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (27/2/2014).

Djohermansyah menilai hal ini terjadi karena bupati dan wali kota yang terpilih dari proses pilkada langsung merasa tidak memiliki keterikatan dengan gubernur, sehingga tak bisa diatur saat berkonflik. Oleh karenanya pemerintah mengusulkan agar bupati / wali kota dipilih oleh DPRD.

Sedangkan untuk pemilihan gubernur, pemerintah mengusulkan agar dilakukan secara langsung.

"(Gubernur jumlahnya) hanya 34. Mereka harus punya legitimasi kuat. Punya kewenangan banyak. Sedangkan wali kota ada 504," ulasnya.

Fraksi-fraksi di Komisi II belum bersepakat tentang pemilihan dilakukan langsung atau oleh DPRD. Namun mereka telah menyediakan dua draft yang akan diajukan kepada sidang paripurna.

Diketahui perbedaan pendapat di antaranya tampak di Fraksi Golkar dan PDIP yang mendukung pemilihan secara langsung. Sedangkan Fraksi PKB dan PD memilih pemilihan dilakukan oleh DPRD. [detik.com/ +ResistNews Blog ]
loading...
Read more »

MUI Tegaskan Sertifikasi Lembaga Halal Luar Negeri diberikan Gratis

item-thumbnail

Pencantuman logo halal pada kemasan wewenang Badan POM RI berdasarkan penerbitan Sertifikat Halal MUI

+ResistNews Blog - Majelis Ulama Indonesia (MUI) menegaskan bahwa penerbitan sertifikat pengakuan untuk Lembaga Sertifikat Halal Luar Negeri (LSHLN) diberikan secara gratis.

Adapun pembiayaan dalam proses pengakuan Lembaga Sertifikat Halal Luar Negeri hanya untuk mengganti biaya perjalanan meliputi tiket, visa, transport lokal di Indonesia, fiskal dan honor auditor yang besarannya sesuai dengan kebijakan LSHLN.

“Jadi, ketika Decree MUI diterbitan tidak dikenai biaya apapun,” tegas MUI dalam pernyataannya ditandatangani Ketua KH Ma’ruf Amin dan Sekretaris Jenderal H. M. Ichwan Sam diterima hidayatullah.com, Rabu (26/02/2014).

Ditegaskan pula bahwa pembiayaan sertifikasi halal ditetapkan berdasarkan suatu pedoman yang sudah sangat jelas, sehingga tidak dimungkinkan adanya pembiayaan lain yang tidak jelas (invisibility cost).

MUI menerangkan bahwa pembiayaan sertifikat halal didasarkan pada banyaknya produk, bahan dan fasilitas produksi yang akan disertifikasi. Pembiayaan dikenakan sekali saat pendaftaran yang berlaku 2 tahun. MUI tidak mengenakan biaya bulanan berdasarkan kuota produk yang diperdagangkan.

“Biaya sertifikasi halal dilakukan melalui akad biaya yang mencakup biaya pendaftaran, administrasi audit, honor auditor, rapat auditor dan rapat komisi fatwa, serta penerbitan sertifikat halal,” terangnya.

Kiai Ma’ruf menegaskan, berdasarkan standar pembiayaan yang berlaku di MUI terhadap pengakuan LSHLN, maka tidak dimungkinkan adanya pembiayaan lain di luar untuk kepentingan audit LSHLN.

Selanjutnya MUI yang telah menerapkan sertifikasi menerapkan sistem monitoring pada Lembaga Sertifikat Halal Luar Negeri. Monitoring atas pengakuan LSHLN yang telah diakui MUI dilakukan dengan cara memastikan keabsahan dan otentisitas sertifikat halal yang diterbitkan. Serta berkomunikasi aktif jika diketahui ada hal-hal yang tidak sesuai dengan standar dan prosedur MUI dan LPPOM MUI, serta pertemuan tahunan untuk melakukan koordinasi.

Diterangkan, MUI akan melakukan review atas pengakuan LSHLN setiap dua tahun sekali. Peran Lembaga Sertifikat Halal Luar Negeri dalam proses sertifikasi halal Sertifikat halal dari LSHLN yang diakui oleh MUI berperan dalam proses sertifikasi halal untuk bahan baku yang digunakan pada produk akhir saja dan hanya untuk produk yang diproduksi di wilayah negara LSHLN tersebut berada.

“(Adapun) pencantuman logo halal pada kemasan adalah wewenang Badan POM RI. Badan POM RI akan menerbitkan ijin labelisasi halal bagi perusahaan berdasarkan penerbitan Sertifikat Halal MUI,” demikian pernyataan itu. [hidayatullah.com/ +ResistNews Blog ]
loading...
Read more »

Sultan Brunei Kecam Kritikus Hukum Syariah Yang Bicara “Asal” di Social Media

item-thumbnail

+ResistNews Blog - Sultan Brunei Darussalam, Hassanal Bolkiah, mengecam warganya yang kerap melancarkan kritik di media sosial terkait keputusan untuk menerapkan hukum Syariah di negara tersebut.
Dalam pidato akhir pekan, Sultan Bolkiah mengeluarkan ancaman yang jelas untuk para kritikus. Selama ini, media sosial memang menjadi satu-satunya sarana bagi warga Brunei untuk melontarkan kritik atas kebijakan pemimpin kerajaan itu.
“Mereka tidak bisa dibiarkan untuk terus melakukan penghinaan ini. Tetapi, jika ada unsur-unsur yang memungkinkan mereka untuk dibawa ke pengadilan, maka tahap pertama pelaksanaan hukum Syariah pada April, akan sangat relevan untuk mereka,” kata Sultan Bolkiah.
Pernyataan itu tertuang dalam salinan pidato Sultan Bolkiah yang diterbitkan oleh media pemerintah, seperti dilaporkan AFP, Rabu (26/02/2014). Sultan tidak menentukan, bagaimana pengguna media sosial bisa dituntut di bawah hukum Syariah.
Selama ini, 400 ribu warga Brunei menikmati salah satu standar hidup tertinggi di Asia. Namun, dalam beberapa pekan terakhir, perdebatan soal penerapan hukum Syariah telah membuat resah orang munafik di negara itu. [antiliberalnews.com/ +ResistNews Blog ]
loading...
Read more »

Dosa Dosa Tempo Dalam Kasus Aktivis Liberal Salihara, Sitok Srengenge

item-thumbnail


Oleh: Yons Achmad
Tempo, media yang dekat dengan Sitok Srengenge, aktivis Salihara, rupanya menggunakan beragam cara untuk membela penjahat. Sitok yang menurut BEM FIB UI, telah melakukan pemerkosaan seorang mahasiswi UI ingin dicitrakan sebagai sosok yang baik dan juga bertanggungjawab.  Terkiat dengan kasus Sitok Srengenge, kalau kita cermati berita-berita Tempo, kita akan menemukan dosa-dosa Tempo dalam jurnalisme. Diantaranya:
Pertama, menjadi humas (PR) Sitok Srengenge.
Dalam Ilmu Komunikasi ada dua studi yang cukup popular, jurnalistik dan Humas (PR). Dalam jurnalistik, “hadist” nya adalah “Katakan yang benar walau pahit”, dalam humas (PR), “hadist”nya adalah “Katakan yang baik atau diam”. Nah, dalam kasus ini, kita bisa lihat bagaimana Tempo justru menjadi corong Sitok Srengenge dan keluarganya. Menampilkan berita-berita yang baik, misalnya Sitok melakukan perbuatan atas dasar suka sama suka, tidak benar menawarkan miras, siap bertanggungjawab, ditambah digambarkan bagaimana istrinya yang tetap setia. Ini dosa Tempo. Kita perlu bertanya, Tempo itu media atau perusahaan PR (humas)?
Kedua, berpihak pada penjahat.
Dalam kasus Sitok Srengenge, begitu kuat pembelaan Tempo terhadapnya. Tempo, kerap dikenal “Menyuarakan yang bisu”. Tapi kali ini tidak, tak ada suara korban dalam berita-berita yang ditampilkan. Dalam prinsip jurnalistik yang kita kenal, wartawan memiliki kewajiban utama terhadap suara hatinya. Dan Tempo tidak melakukannya, malah membabi-buta membela Sitok. Menyedihkan.
Ketiga, tidak mencari kebenaran.
Tempo tidak berusaha mencari kebenaran tentang sebuah kasus atau peristiwa. Dalam kasus Sitok, yang terjadi adalah pemberitaan yang melulu menguntungkan Sitok Srengenge. Tidak ada upaya bagaimana wartawan melakukan usaha serius untuk membuka kedok, membuka tabir kisah yang sebenarnya.
Keempat, tidak melayani masyarakat.
Padahal, loyalitas pertama jurnalistik adalah melayani masyarakat. Yang ada, Tempo hanya melayani satu pihak, membela satu orang yang dekat dengan mereka yaitu Sitok Srengenge, sebagai penyair yang diagung-agungkan komunitas Salihara, sebuah komunitas yang dekat dengan Tempo.
Kelima, tidak disiplin verifikasi.
Dalam kasus Sitok Srengenge, tidak ada upaya Tempo untuk menggali lebih jauh tentang saksi-saksi yang kemungkinan juga menjadi korban “rayuan” Sitok. Juga tidak melakukan misalnya menyingkap kasus dengan menggali beragam sumber. Yang ada hanyalah klarifikasi Sitok Srengenge untuk membersihkan namanya.
Keenam, tidak independen.
Jelas, kalau kita baca berita-berita Tempo tentang kasus Sitok Srengenge, yang ada adalah sumber-sumber dari Sitok Srengenge sendiri. Sitok yang selalu melakukan bantahan, termasuk  pernyataan sikap BEM FIB UI yang dikatakannnya sebagai “Tidak Benar”
Ketujuh, ungkap fakta yang tak relevan.
Dalam kasus Sitok, Tempo begitu bernafsu mengutip istri Sitok yang akan tetap setia mendampingi suaminya. Dalam kasus ini, bertentangan dengan prinsip jurnalistik yaitu membuat sesuatu yang penting menjadi menarik dan relevan. Usaha Tempo itu hanya menguntungkan Sitok. Tapi dramatisasi keluarga itu sangat tidak relevan dengan kasus pemerkosaan yang dituduhkannya.
Kedelapan, tidak proporsional.
Artinya, berita yang dominan hanya menempatkan sosok Sitok yang bertanggungjawab, baik, juga didukung oleh istrinya yang setia. Lantas, mana suara korban? Mana fakta dimana korban mendapatkan terror yang membuatnya trauma, terror yang menjadikan korban pemerkosaan sempat melakukan percobaan bunuh diri.
Kesembilan, tak berani melawan penguasa.
Dalam industri media, penguasa bisa diartikan penguasa (pemerintah) maupun penguasa media itu sendiri. Nah, Sitok adalah sekongkol Goenawan Mohammad. Jelas wartawan Tempo dalam kasus ini benar-benar tak punya daya (loyo) untuk mengungkap kasus yang sebenarnya. Termasuk, sebenarnya akan menjadi fakta yang asyik jika desas-desus yang mengatakan GM juga melakukan hal yang sama (hanya tidak ketahuan) juga diungkap ke publik. Tempo berani? Pasti tak punya nyali.
Begitulah, dosa-dosa Tempo. Wartawan dan pegiat Tempo telah melakukan pilihan yang keliru itu. Apa boleh buat, Tempo mungkin bisa sesumbar sebagai media yang besar. Tapi, apakah mampu melawan jurnalisme warga yang menjadikannya musuh bersama? Kita tunggu saja.
[Fimadani/ +ResistNews Blog ]
loading...
Read more »

Israel: Apapun Hasilnya, Perang Suriah Buruk Untuk Kami

item-thumbnail


+ResistNews Blog - Panglima Militer ‘Israel’ Beny Gants menilai semua hasil konflik dan perang di Suriah akan menjadi nagatif bagi ‘Israel’. Baik, presiden Basyar Asad bertahan dalam kekuasaannya atau organisasi-organisasi Jihad Global dan organisasi ekstrim – sebut Gants – menguasai negeri Suriah. Demikian dilansir Haaretz ( 25/02).

Gants dalam konferensi persnya di Pusat Akademi di Hertezelia di wilayah ‘Israel’ tengah dalam rangka ulang tahun panglima ‘Israel’ Amnon Lebkin Shakh bahwa pihaknya melihat Suriah dengan kaca mata masa depan. Dirinya sudah merancang masa depan strategis dan melihat hasil Suriah akan buruk dalam kondisi apapun.

Gants memaparkan perkembangan yang mungkin terjadi di Suriah. “Jika Asad bertahan, maka ia akan tetap komitmen dalam poros radikal artinya Iran dan Syiah Hizbullah akan mendukungnya. Ia juga akan didukung Rusia. Namun jika dia gagal bertahan, maka Jihad Global dan organisasi radikal akan menguasai Suriah.” [antiliberalnews.com/ +ResistNews Blog ]
loading...
Read more »

Teks Revolusioner Perjanjian ISIS dengan Kafir Dzimmi Nasrani

item-thumbnail

Bismillahirrahmanirrahim

Teks Akad (perjanjian) Keamanan yang diberikan Daulah Islamiyyah kepada Kaum Nashrani Raqqah,
atas penerimaan komitmen mereka dengan aturan Perlindungan

Segala puji bagi Allah, yang telah memuliakan islam dengan pertolongannya, menghinakan kesyirikan dengan kekuatannya,

Allah berfirman dalam Al-Qur’an : “Perangilah mereka yaitu (orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, tidak pula kepada hari akhir, mereka tidak mengharamkan apa-apa yang Allah dan rosulNya haramkan, dan tidak beragama dengan Dienul Haq (Islam) dari kalangan yang telah diberikan alkitab, sehingga mereka membayar jizyah (pajak) dan mereka hina dina.” (QS: At-taubah 29)

Kami bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dengan ke Esaan-Nya, dia menepati janji, menolong hamba dan memuliakan bala tentara-Nya serta melarikan musuh dengan ke Esaan-Nya. Tiada Tuhan selain Allah, dan tidaklah kami menyembah kecuali hanya pada-Nya, dengan memurnikan ibadah kepada-Nya, sekalipun orang-orang kafir membenci.

Kami bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad ialah hamba Allah, Rasulullah Sholallahu ‘alaihi wa sallam, seorang periang, pemberani dimedan tempur, Allah telah mengutusnya sampai menjelang hari kiamat dengan pedang sehingga Allah satu-satunya yang di Ibadahi, dan ditimpakan bagi mereka keberlepas dirian, siksaan dan peperangan.

Kami bersaksi bahwasanya Isa ibnu Maryam, dia seorang Hamba Allah dan Rosul-Nya, dan Untaian kalimat yang dibacakan kepada Maryam dan menjadi ruh baginya, Allah berfirman : “Al Masih sama sekali tidak enggan menjadi hamba Allah, begitu pula para malaikat yang dekat dengan Allah, barang siapa yang enggan dan menyembongkan diri dari beribadah kepada-Nya, Maka Allah akan mengumpulkan mereka semua kepada-Nya.” (An-Nisaa: 172)

Segala puji Milik Allah, atas kemuliaan Islam, Anugrah atas kekuasaan, baginya rasa syukur terus terucap sampai menjelang hari berbangkit.

Wa ba’du : Untaian Surat ini sebagaimana yang telah diberikan oleh Hamba Allah, Abu bakr al-baghdady, Amirul Mukminin bagi kaum nashrani Raqqah untuk memberikan rasa ketentraman dan kemanan bagi mereka : Mereka aman dari jiwa.harta,tempay peribadahan dan seluruh keturunan mereka diwilayah raqqah, tidak akan hancur gereja mereka, tidak akan berkurang harta benda mereka, mereka tidak akan membenci kepercayaan mereka dan tidak membuat bahaya seseorangpun dari mereka.

Sebagai pesyaratan bagi mereka :
1. Mereka tidak diperkenankan mengadakan bangunan baru dikota dan sekitarnya semisal biara, gereja dan pertapaan pendeta, tidak boleh memperbaiki yang telah rusak dari bangunan yang ada.
2. Mereka tidak diperkenankan memunculkan terang-terangan salib, kitab ajaran mereka dari lokasi kaum muslimin atau dipasar (tempat ramai), tidak boleh menggunakan pengeras suara ketika mengadakan ritual dan ibadah mereka.
3. Agar kaum muslimin tidak mendengarkan pembacaan kitab dan pidato mereka, suara kegiataan kegiatan dan pengeras suara mesti didalam gereja.
4. Tidak boleh mengadakan aktifitas yang akan menimbulkan permusuhan bagi daulah islamiyyah, seperti menyebar intel, dan mencari berita perihal daulah islamiyyah atau kaum nashrani mengukuhkan peperangan,membantu menyembunyikan,menculik/selainnya, jika ada yang mengetahui hal demikian, bagi kaum muslimin hendaklah menyampaikan kepada Daulah.
5. mereka harus komitmen, menghilangkan segala bentuk peribadahan yang Nampak diluar gereja.
6. Tidak boleh melarang siapapun dari kalangan nashrani yang ingin masuk islam, jika ia berkendak untu masuk islam.
7. mereka tidak boleh menghina,menganggap sepele islam dan kaum muslimin, tidak boleh mencela ajaran islam.
8. Kaum Nahrani harus berkomitmen untuk membayar jizyah bagi yang telah baligh dari kalangan mereka, jumlah besarnya 4 dinar emas (dinar yang dimaksud adalah dinar emas yang digunakan interaksi jual beli, dengan timbangan berat 4,25 gram emas) itu bagi orang kaya, setengahnya bagi kalangan ekonomi menengah, dan setengah lagi bagi kaum faqir dari mereka, mereka tidak boleh menyembunyikan kekayaan yang mereka miliki, mereka harus membayar 2 kali bayaran dalam setahun.
9. Tidak dibolehkan memiliki senjata
10. Tidak boleh jual beli babi, minuman keras kepada kaum muslimin dipasar dan meminumnya dengan sengaja di tempat tempat umum
11. kalaulah mereka melanggarnya, kuburan khusus telah disediakan bagi mereka, sebagaimana bisa.
12. Mereka harus tampil sopan dalam berpakaian, jual beli dan aturan yang telah ditetapkan Daulah Islamiyyah Irak dan Syam Jika mereka memenuhi apa saja yang diberikan dari semua persyaratan.

Berhak bagi mereka bagaikan menjadi tetangga Allah dan mendapat perlindungan Rasulullah shallAllahu alaihi wa sallam atas jiwa, tempat tingga dan harta mereka, tidak merubah segala hak kepercayaan mereka, tidak menjadi bengkok dari kebengkokan mereka, dan tidak ada kependetaan dari kependetaan mereka, mereka tidak membayar 10 kali lipat jika mereka berinteraksi jual beli diluar aturan daulah islam, bagi mereka ketetapan islam tidak zalim dah menzalimi, dan tidak menyeret seseirang dari mereka karena dosa/kesalahan selain mereka.

Bagi merekalah perlindungan Allah dan perlindungan Muhammad shalallallahu alaihi wa sallam, sampai Allah datangkan dengan urusan-Nya, mereka megukuhkan komitmen atas syarat-syarat yang ada dalam perjanjian tersebut.

Jika mereka menyelisihi perkara yang telah dikukuhkan, hilanglah perlindungan bagi mereka, Daulah Islam telah menempatkan mreka sebagaimana menempatkannya Ahlul Harbi dan durhaka

DAULAH ISLAMIYYAH IRAK DAN SYAM
22 RABIUL TSANY 1435 H

[shoutussalam.com/ +ResistNews Blog ]



Salinan asli teks:





loading...
Read more »
Home
loading...