+ResistNews Blog - Kebijakan pemerintah untuk menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi kerap menimbulkan keresahan dan protes dari masyarakat.

Oleh karena itu, pemerintah harus memberi pemahaman kepada masyarakat, jika ingin melakukan kebijakan terhadap Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi.

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Rizal Djalil mengungkapkan, Indonesia harus meniru Turki dalam menerapkan kebijakan BBM bersubsidi.

Saat ini BBM sudah tidak disubsidi di Turki, namun masyarakatnya menerima kebijakan tersebut.

“Pada saat ini di Turki mereka tidak ada subsidi, premium di sana Rp 20 ribu per liter tidak ada persoalan. Tidak ada demo dan protes,” kata Rizal, di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (28/8/2014) seperti dikutip dari liputan6.com

Rizal menambahkan, masyarakat telah diberikan sosialisasi dan edukasi sehingga lebih menerima kebijakan BBM tanpa subsidi. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah itu tidak ada protes masyarakat. “Karena masyarakat disiapkan. Satu lagi bayar pajak dengan benar,” ungkap Rizal.

Menurut ketua BPK Rizal Djalil, Indonesia harus meniru cara tersebut jika ingin membuat kebijakan terhadap BBM bersubsidi. Pemerintah dan pemangku kepentingan harus duduk bersama dan membuat kesepahaman.

“Tidak semua sama isinya dengan persoalan itu, kita duduk bersama bagaimana kita dukung, bagaimana kompensasi masyarakat? Hanya menunda persoalan,” pungkasnya. (liputan6/sbb/dakwatuna/ +ResistNews Blog )

Post a Comment

Powered by Blogger.