+ResistNews Blog - Presiden terpilih Joko Widodo memang sudah menegaskan bahwa Kementerian Agama (Kemenag) tidak akan dihapus dalam Kabinet Jokowi-JK. Namun demikian, simpang siur terkait wacana itu masih terus berkembang.

Wasekjen Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia (MIUMI), Fahmi Salim Zubair, memberikan catatan, jika memang Jokowi tetap akan menghapus Kementerian Agama. Fahmi Salim menegaskan, bahwa Jokowi bisa mengganti Kemenag, dengan syarat jadikan Islam sebagai agama negara melalui amandemen UUD 45.

“Boleh ganti Kemenag, asalkan, ini yang sangat penting, ada amandemen UUD 45 yang menegaskan Islam adalah agama negara dengan paham aswaja sebagai rujukan,” tulis Fahmi Salim di akun Twitter @Fahmisalim2.

Fahmi Salim juga membeberkan sejumlah pra syarat jika memang Jokowi akan mengganti Kemenag. “Boleh ganti nomenklatur Kemenag jadi Kementerian Haji, asalkan ada jabatan Mufti Besar Indonesia setingkat Menteri dipilih oleh dewan Ulama,” tegas @Fahmisalim2.

Menurut Fahmi Salim, Kemenag bisa diganti asalkan dibentuk Majelis Tinggi Kemajuan Islam di Indonesia sebagai otoritas dakwah Islam dengan struktur pusat sampai desa.

Prasyarat lain, kata Fahmi, dibentuk Dirjen Peradilan Islam dalam Kemenkumham dengan mahkamah syariah perdata pidana struktur dari pusat hingga desa.

Terkait adanya Kementerian Haji, Wakaf dan Zakat (Kemenhiwazak), Fahmi mengusulkan agar Kemenag tetap ada, dan mengurusi masalah pembangunan agama-agama. “Saya usul: Kemenag tetap ada urusi pembangunan agama-agama. Kementerian Haji, Wakaf dan Zakat juga ada khusus kelola dana umat Islam,” tulis @Fahmisalim2. (intelijen/lasdipo/ +ResistNews Blog )

Post a Comment

Powered by Blogger.