+ResistNews Blog - Sebuah langkah penting dalam upaya mengakhiri pemberontakan minoritas muslim Filipina dilakukan Presiden Filipina Benigno Aquino. Pada Rabu kemarin (10/9), Aquino mengirimkan usulan undang-undang yang memberi otonomi kepada minoritas muslim kepada parlemen.

Langkah ini bisa diartikan Aquino dan Moro Islamic Liberation Front (MILF) telah mencapai kesepakatan, setelah perundingan penuh ketegangan selama berbulan-bulan, terkait landasan hukum otoritas pemerintahan muslim di bagian selatan negara itu, Mindanao. “Kami telah mencapai langkah selanjutnya menuju Mindanao yang lebih damai dan progresif,” ujar Aquino setelah memberikan usulan undang-undang baru itu kepada para pemimpin kongres.

Aquino menyerukan agar aturan yang ia usulkan itu diterima “sesegera mungkin”, yang akan memungkinkan para pemimpin MILF memerintah di wilayah yang luasnya mencapai sepersepuluh daratan Filipina. Ia mengatakan, langkah ini akan memperbaiki kehidupan jutaan umat Islam Filipina, yang termasuk di antara penduduk termiskin di negara berpenduduk mayoritas Katolik dengan total populasinya mencapai 100 juta jiwa.

Menurut jadwal pakta perdamaian, aturan tersebut diharapkan bakal diloloskan parlemen sebelum akhir tahun, memberi Aquino waktu untuk menempatkan pemerintah daerah sebelum enam tahun masa jabatannya berakhir pada pertengahan 2016.

Setelah undang-undang baru itu diloloskan, warga setempat harus memberikan persetujuan lewat referendum yang dijadwalkan berlangsung tahun depan. Perjanjian ini secara terpisah menyerukan kepada MILF untuk melucuti senjata di bawah pengawasan internasional.

Baik Presiden Senat Franklin Drilon maupun senator dari kelompok oposisi Ferdinand Marcos Junior mengatakan undang-undang itu mendapat dukungan luas, meski mereka memperingatkan mungkin tidak akan ada cukup waktu untuk meloloskan undang-undang baru itu tahun ini. “Ini merupakan sebuah kesempatan bagi kita untuk menemukan perdamaian yang abadi dan sesungguhnya. Tidak ada, sejauh yang saya tahu, ingin menyia-nyiakan kesempatan ini,” ujar Marcos.

Pemberontakan kelompok muslim di wilayah selatan telah berlangsung lebih dari 40 tahun dan telah merenggut puluhan ribu jiwa.

MILF yang berkekuatan 10.000 pasukan khawatir pengesahan undang-undang ini tertunda, meski mereka percaya itu akan diloloskan sesuai jadwal, demikian kata pimpinan negosiasi mereka, Mohagher Iqbal.

Kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa di Manila memberikan selamat kepada kedua pihak dan mengatakan siap mendukung pelaksanaan undang-undang baru tersebut. “Ini adalah tonggak penting dalam pelaksaan kesepakatan komprehensif atas bangsa Moro dan sebuah pencapaian krusial dalam menjamin perdamaian abadi dan pembangunan di Mindanao dan Filipina yang lebih luas,” demikian pernyataan Kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa di Manila. [DW/DJE/asatunews.com/ +ResistNews Blog ]

Post a Comment

Powered by Blogger.