+ResistNews Blog - KEMENTRIAN Agama dengan Komisi VIII DPR RI tinggal satu tahap lagi menuju perampungan Rancangan Undang-Undang Jaminan Produk Halal (RUU JPH).

Pada Jumat (19/09/2014), Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal (RUU JPH) dari Komisi VIII DPR RI bersama jajaran Pemerintah melakukan rapat koordinasi dan pembacaan kesepakatan seluruh fraksi untuk membawa draf RUU ke sidang paripurna.

Dari jajaran angota DPR RI, rapat koordinasi dihadiri jajaran Komisi VIII dan perwakilan fraksi dari seluruh partai politik. Rinciannya, 15 orang anggota hadir sementara 15 lainnya izin dan sakit.

Sementara dari kubu pemerintah, dihadiri oleh Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin dan Sekjen Kemenag Nur Syam beserta jajarannya, perwakilan Menteri Perindustrian RI, Menteri Perdagangan RI, Menteri Kesehatan RI, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia (HAM) RI.

Dikatakan Ledia, struktur RUU hasil Timus, RUU JPH terdiri dari 11 bab dan 69 pasal yang disodorkan kepada forum untuk disetujui.

Dalam pembahasannya, seluruh fraksi yang berjumlah Sembilan menyatakan kesetujuanterhadap draf agar dapat dibawa pada sidang paripurna pada 25 September mendatang.

Sementara itu, dua fraksi yakni PDIP dan Gerindra menyetujui dengan mengajukan beberapa catatan.

Merespons hal tersebut, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menyampaikan, BPJPH merupakan lembaga penjamin halal yang secara nasional bertugas mengawal penjaminan soal halal berdasarkan Undang-Undang. BPJPH, lanjut dia, bertanggung jawab kepada presiden melalui Menteri Agama.

Ditanya soal MUI yang tampak belum ikhlas soal pengesahan RUU, Menag mengungkapkan hal tersebut disebabkan belum menyeluruhnya kesepahaman antara MUI dengan pemerintah. Menurutnya, butuh waktu agar terbit kesepahaman dan kesepakatan yang lebih utuh dengan MUI.

Ketua MUI, Din Syamsudin menyatakan bahwa MUI akan berlapang dada jika kewenangan proses sertifikasi halal dicabut oleh pemerintah.

“Silakan kewenangan sertifikasi halal dengan penetapan fatwa halal diserahkan ke MUI atau dicabut semuanya dari MUI,” ungkap Din di Jakarta, Rabu (17/09/2014).

Din menolak jika MUI hanya menjadi seperti tukang stempel halal, tanpa menangani proses sertifikasi halal seperti yang telah berjalan.

Ini masalah keagamaan dan amanah umat dengan tanggung-jawab sangat berat, sekaligus sebagai kepercayaan yang harus dijaga bersama,” tegasnya. [eza/Kemenag/Halal MUI/Islampos/ +ResistNews Blog ]

Post a Comment

Powered by Blogger.