Archive by date

Propaganda Anti ISIS Dianggap Gagal, Media Islam Jadi Sasaran BNPT

item-thumbnail

+ResistNews Blog - Direktur Pengkajian Kebijakan Strategis Pusat Hak Asasi Muslim Indonesia (PUSHAMI), Jaka Setiawan menilai pemblokiran situs media-media Islam oleh Badan nasional Penanggulangan Teror (BNPT) adalah wujud kegagalan BNPT dalam memainkan isu ISIS di Indonesia.

“Upaya penutupan situs berita Islam adalah puncak kegagalan BNPT dalam melakukan propaganda Anti ISIS. ISIS yang oleh BNPT ingin dijadikan sebagai ikon baru terorisme di Indonesia terasa absurd tatkala isu politik nasional kian panas,” katanya kepada Kiblat.net, pada Senin (30/3/2015).

Sebelumnya, kata Jaka, melalui corong berbagai media khususnya televisi, isu ISIS menjadi pemberitaan yang Over-Expose. Namun, untung tak dapat diraih malang tak dapat dihindari kampanye anti ISIS tersebut gagal.

“Sebab pemberitaan yang over exposes oleh TV secara tidak langsung telah ikut memperkenalkan dan mensosialisasikan ISIS, sekaligus memperbesar kuriusitas (rasa penasaran) masyarakat untuk semakin ingin tahu seluk beluk dan gerak-gerik kelompok ini,” ujarnya.

Sambung Jaka, artinya TV telah membantu menyebarkan sekaligus mengajak masyarakat menyelami ideologi ISIS.

Puncak kegagalan over exposes tersebut Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) secara resmi telah mengeluarkan surat edaran kepada lembaga penyiaran berjaringan nasional (televisi swasta nasional) agar tidak lagi menyiarkan secara berlebihan berita tentang ISIS.

“Keputusan ini diambil didasarkan atas dampak negatif over-expose penyiaran.

Jadi, dalam soal ISIS TV tidak lagi efektif dijadikan sebagai alat propaganda. Padahal kita tahu bahwa anggaran Media untuk Propaganda anti ISIS itu pasti besar dan belum pernah diaudit,” terangnya.

Selain itu, tambah Jaka, surat Permintaan Penutupan Situs/Website dari BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme) Bernomor 149/K.BNPT/3/2015 yang berisi Situs/Website Radikal, sudah sepatutnya di tolak dan pasti akan ditolak oleh Panel Ahli dari Kominfo.

“Karena panel Ahli ini berasal dari tokoh Islam dan ormas Islam yang kompeten seperti dari Muhammadiyah dan NU,” pungkasnya.

Sebuah surat perintah untuk memblokir laman internet yang diduga mendukung ISIS beredar di dunia maya. Pemblokiran dilakukan Direktorat Jenderal (Dirjen) Aplikasi Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo).

Dalam surat tersebut, terdapat 19 laman internet yang diblokir karena diduga menyebar paham dan ajaran radikalisme. Laman tersebut antara lain arrahmah.com, voa-islam.com, ghur4ba.blogspot.com, panjimas.com, thoriquna.com, dakwatuna.com, kafilahmujahid.com, an-najah.net, muslimdaily.net, hidayatullah.com, salam-online.com, aqlislamiccenter.com, kiblat.net, dakwahmedia.com, muqawamah.com, lasdipo.com, gemaislam.com, eramuslim.com, dan daulahislam.com.

Situs tersebut dilaporkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Menurut BNPT, seluruh laman tersebut merupakan penggerak dan simpatisan radikalisme. [kiblat.net/ +ResistNews Blog ]
loading...
Read more »

Azab Besar Bagi Pecandu Khamer

item-thumbnail

Di Indonesia, peredaran miras dan narkoba dengan berbagai jenisnya kini makin merajalela. Pecandunya makin banyak dan beragam alias dari berbagai kalangan; dewasa, remaja bahkan anak-anak. Pengedarnya pun tak bisa dikatakan sedikit. Sebagian besar mereka tentu adalah Muslim. Padahal miras dan narkoba termasuk khamer yang telah secara tegas Allah SWT haramkan atas umat-Nya. Allah SWT telah berfirman (yang artinya): Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamr, judi, berkurban untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah adalah najis yang merupakan bagian dari perbuatan setan. Karena itu jauhilah oleh kalian semua itu agar kalian beruntung. Sesungguhnya dengan khamer dan judi itu setan berkehendak menciptakan permusuhan dan kebencian di antara kalian serta berkeinginan melalaikan kalian dari mengingat Allah dan dari menunaikan shalat. Tidakkah kalian berhenti? (TQS al-Maidah [5]: 90-91).

Ibn Umar ra juga menyatakan bahwa Rasul SAW telah bersabda, “Setiap yang memabukkan adalah khamer. Setiap khamer adalah haram.” (HR Muslim).

Karena itu dinyatakan oleh Nabi SAW, “Jauhilah oleh kalian khamer karena khamer itu merupakan induk kejahatan. Siapa saja yang tidak menjauhi khamer maka dia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasul-Nya.”(Adz-Dzahabi, Al-Kaba’ir, I/27).

Padalah Allah SWT telah berfirman (yang artinya): Siapa saja yang bermaksiat kepada Allah dan Rasul-Nya serta melanggar berbagai ketentuan-Nya, maka Dia akan memasukkan dirinya ke dalam neraka dan bagi dia azab yang menghinakan (TQS an-Nisa’ [4]: 14).

Ibn Abbas berkomentar “Saat ayat tentang pengharaman turun, sebagian sahabat saling mengunjungi sebagian yang lain. Mereka menyatakan bahwa khamer telah diharamkan dan dijadikan setara dengan syirik.”

Abdullah bin Umar ra juga berpendapat bahwa khamer adalah termasuk dosa yang paling besar dan tidak diragukan lagi merupakan induk kejahatan. (Adz-Dzahabi, Al-Kaba’ir, I/27).

Jelas, berdasarkan nash-nash di atas, khamer mutlak haram, bahkan dinyatakan sebagai induk kejahatan. Karena itu, Rasul SAW, sebagaimana dituturkan oleh Abu Hurairah ra, pernah bersabda, “(Dosa) pecandu khamer itu seperti (dosa) penyembah berhala.” (HR Ahmad).

Karena itu pula pantas jika peminum khamer, apalagi pecandu khamer, akan mendapatkan azab yang amat keras di akhirat nanti. Jabir ra berkata bahwa Rasul SAW telah bersabda, “Sesungguhnya Allah telah menjanjikan bagi peminum khamer akan meminumkan kepada dia tin al-khabal.” Ditanyakan kepada beliau, “Apa itu tin al-khabal?” Beliau menjawab, “Keringat penduduk neraka…” (HR Muslim).

Peminum dan pecandu khamer jelas tidak akan masuk surga. Ibn Umar ra berkata Rasul SAW pernah bersabda, “Tidak akan masuk surga orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya dan pecandu khamer.”(HR Ahmad dan an-Nasa’i).

Ini karena amal shalat dan amal kebaikan pecandu khamer pasti tertolak. Jabir ra berkata bahwa Rasul SAW pernah bersabda, “Ada tiga kelompok orang yang tidak akan diterima amal shalatnya dan tidak akan diangkat ke langit kebaikannya: budak yang lari dari tuannya hingga ia kembali kepada tuannya dan meletakkan tangannya di telapak tangan tuannya; istri yang dimurkai suaminya hingga suaminya kembali ridha kepada dirinya; orang mabuk hingga dia sehat.” (Adz-Dzahabi, Al-Kaba’ir, I/29).

Abu Said al-Khudri ra. juga berkata bahwa Rasul pernah bersabda, “Allah tidak akan menerima shalatnya peminum khamer selama di dalam tubuhnya masih tersisa sedikit saja dari khamer itu.”

Rasul SAW pun bersabda, “Siapa saja yang meninum khamer meski tidak mabuk, Allah akan berpaling dari dirinya selama 40 malam…Siapa saja yang mati dalam keadaan menjadi pecandu khamer, matinya seperti kematian penyembah berhala.” (Adz-Dzahabi, Al-Kaba’ir, I/29).

Bukan hanya peminum atau pecandu khamer, bahkan sejumlah pihak yang terlibat di dalamnya dilaknat oleh Allah SWT dan Rasul-Nya. Rasul SAW bersabda, “Telah dilaknat khamer itu zatnya, peminumnya, orang yang menuangkannya, yang meminta dituangkan, penjualnya, pembelinya, pemerasnya, orang yang meminta diperaskan, pembawanya, orang yang meminta dibawakan dan pemakan harganya.” (HR Abu Dawud).

Di dunia, peminum khamer tak layak dikunjungi saat sakit bahkan tidak perlu mengucapkan salam kepada dirinya. Rasul SAW bersabda, “Janganlah kalian duduk-duduk bersama peminum khamer, janganlah kalian mengunjungi mereka saat mereka sakit dan jangan menyaksikan jenazahnya. Sesungguhnya peminum khamer akan datang pada Hari Kiamat kelak dalam keadaan wajahnya menghitam dan lidahnya menjulur hingga ke dada.”

Sebagian ulama berpendapat, “Sesungguhnya larangan mengunjungi dan mengucapkan salam kepada peminum khamer karena dia orang fasik yang telah dilaknat oleh Allah dan Rasul-Nya. (Adz-Dzahabi, Al-Kaba’ir, I/30).

WalLahu a’lam bi ash-shawab. [] abi

Sumber: Tabloid Mediaumat Edisi 146
loading...
Read more »

BNPT Blokir Situs Islam, Muncul Gerakan #KembalikanMediaIslam

item-thumbnail

+ResistNews Blog - Pemblokiran belasan situs Islam memicu reaksi luas dari masyarakat, terutama di media sosial. Hastag #KembalikanMediaIslam pun jadi trending topik di Twitter.

Belasan situs Islam tiba-tiba tidak dapat diakses melalui sejumlah penyedia layanan internet sejak Senin (30/03) siang. Sebelumnya beredar surat yang ditujukan kepada penyelenggara Internet Service Protocol (ISP) yang berisi permintaan filtering terhadap belasan situs Islam.


Surat Permintaan Pemblokiran kepada Penyelenggara ISP

Dalam surat itu disebutkan bahwa fltering terhadap situs Islam tersebut dilakukan atas permintaan Badan Penanggulangan Terorisme (BNPT). Menurut lembaga kontra-terorisme Indonesia itu, situs-situs tersebut dianggap sebagai penggerak paham radikalisme dan simpatisan radikalisme.

BNPT meminta untuk dilakukan filtering terhadap sejumlah situs Islam. Akibatnya sebanyak sembilan belas situs Islam diantaranya arrahmah.com, voa-islam.com, panjimas.com, dakwatuna.com, an-najah.net, muslimdaily.com, hidayatullah.com, salam-online.com, kiblat.net, dan eramuslim.com tidak dapat diakses oleh melalui penyedia layanan internet sejak Senin siang.

Tindakan BNPT dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) menutup sejumlah situs Islam tersebut memicu banjir protes di media sosial. Tanda pagar #KembalikanMediaIslam pun seketika menjadi trending topik di twitter.


#KembalikanMediaIslam jadi Trending Topik

Sebelumnya juga telah gencar beredar wacana penutupan media-media Islam yang aktif menyampaikan dakwah Islam, karena dianggap menyebarkan paham radikal. Tak hanya dari dalam negeri, usulan penutupan situs-situs Islam itu pun datang dari pihak-pihak asing. namun, sampai berita ini diturunkan belum ada tanggapan resmi dari Kemkominfo terkait pemblokiran situs-situs Islam tersebut. [kiblat.net/ +ResistNews Blog ]
loading...
Read more »

Inilah Kekejaman Intelijen Assad Sebelum Kejatuhan Idlib yang Terekam Kamera

item-thumbnail
+ResistNews Blog - Pengecut dan culas, itulah watak militer Syiah Nushairiyah. Intelijen militer Suriah telah menewaskan puluhan tahanan di Idlib, beberapa jam sebelum kekalahan memalukan pasukan Bashar al-Assad dengan gabungan mujahidin pada hari sabtu (28/3). Aktivis memosting rekaman secara online yang diambil dari dalam markas intelijen di kota Idlib setelah pembebasan.

dalam rekaman tersebut nampak puluhan mayat korban pembantaian intelijen rezim Syiah Nushairiyah yang diduga dibunuh beberapa waktu sebelum pasukan militer mereka dipecundangi mujahidin.

Jaisyul Fath, sebuah aliansi mujahidin di Idlib menguasai Idlib pada sabtu dan untuk pertama kalinya hal itu terjadi di Idlib. (za/lasdipo/ +ResistNews Blog )

loading...
Read more »

Ketakutan, Inggris Larang Mahasiswa Asing Belajar Nuklir

item-thumbnail


+ResistNews Blog — Pelarangan mahasiswa asing mempelajari nuklir, biologi dan kimia di universitas Inggris selama masalah keamanan, telah terungkap.

Sejumlah 739 siswa Internasional dicegah dari mengambil program tersebut di universitas tertentu karena khawatir mereka mungkin menggunakan pengetahuan untuk mengatur serangan teroris di bawah Academic Technology Approval Scheme .

Skema ini diluncurkan oleh pemerintah pada tahun 2007 berlaku untuk program studi ilmu pengetahuan tertentu yang dapat digunakan untuk membuat senjata pemusnah massal.

Tapi anggota parlemen mengkritik batas ukuran yang tidak mencakup siswa kelahiran Inggris.

Berbicara dengan The Sun pada hari Minggu, ketua Komite Kontrol Senjata Ekspor, Sir John Stanley MP, mengatakan, “Fakta bahwa 739 siswa dilarang mempelajari pelajaran tertentu menunjukkan ada alasan serius.”

“Kami telah membuat rekomendasi untuk setidaknya dua tahun tetapi secara konsisten ditolak,” tandasnya. (wb/lasdipo/ +ResistNews Blog )
loading...
Read more »

Wasekjen MUI: Bubarkan Saja Densus 88 yang Sudah di Luar Batas Prikemanusiaan

item-thumbnail


+ResistNews Blog - Aksi Densus 88 makin menjadi. Penggebrekan di pondok pesantren di Malang yang hanya berisi santri menjadi catatan tersendiri oleh pihak MUI. Kelakuan Densus 88 sudah di luar batas kemanusiaan.

“Tindakan Densus 88 sudah di luar batas prikemanusiaan,” ungkap Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Tengku Zulkarnain, Senin (30/3).

Pernyataan Zulkarnain itu terkait kelakuan Detasemen Khusus 88 (Densus 88) yang mendobrak pintu Pesantren Tahfizhul Qur’an al Mukmin, Malang, Jawa Timur, dan menodongkan senjata kepada para santri yang sedang menghafal pelajaran.

Zulkarnain menilai, alasan penyerbuan karena pesantren tersebut milik Helmi Alamudi, salah satu terduga ISIS, tak bisa dijadikan pembenaran bertindak arogan. Menurut dia, ada cara-cara yang lebih elegan dan sesuai prosedur penyidikan ketimbang melakukan aksi sensasional.

“Oknum-oknum di tubuh Densus 88 sudah lama disinyalir sangat anti kepada Islam dan umat Islam. Sudah waktunya Densus 88 dibubarkan,” ujarnya. (Pribumi news/int/lasdipo/ +ResistNews Blog )
loading...
Read more »

Serangan Tikrit Mengungkap Ketidaksiapan Tentara Irak Untuk Perang

item-thumbnail


+ResistNews Blog - Bukan hal yang mudah merebut Kota Tikrit. Tiga minggu sudah serangan pasukan Irak dilakukan tapi belum membuahkan hasil.

Sementara itu tentara Irak dan para pelatihnya dari tentara Amerika Serikat telah dihinakan pada musim panas 2014, ketika mereka dikalahkan oleh pasukan ISIS di Irak dari sebagian besar Provinsi Anbar, yaitu di sepanjang jalan ke Baghdad. Sungguh, banyak yang terkejut ketika sebagian besar tentara Irak meninggalkan senjatanya dan melarikan diri dari pasukan ISIS yang jumlahnya beberapa ribu saja.

Hal tersebut memaksa Amerika Serikat melancarkan serangan udara, dan kembali mengirim pasukan ke Irak. Dengan demikian, serangan Tikrit ini merupakan upaya untuk membangun kembali tentara Irak guna serangan besar yang sama di Kota Mosul. Setelah Amerika Serikat gagal untuk pertama kalinya dalam membangun tentara Irak guna melindungi struktur politik yang dibangunnya di Irak. Dan kali ini, Amerika Serikat menyerahkan tugas untuk membangun tentara Irak kepada Iran.

Serangan Irak untuk mendapatkan kembali Tikrit semuanya adalah operasi militer Iran. Serangan itu telah dimulai pada awal Maret dengan partisipasi 27.000 pasukan dari kekuatan dan milisi yang dibuat dalam tiga batalion. Sementara organisasi negara memiliki 4.500 lebih pasukan di Tikrit. Dan sebagian besar pasukan penyerang adalah militan Syiah Irak yang dibentuk, dilatih, dipersenjatai, diarahkan dan dipimpin oleh sebagian besar para perwira Iran.

Jenderal Qassem Soleimani, Komandan Pasukan al-Quds adalah tokoh yang memimpin operasi ini. Sementara organisasi negara banyak menyebarkan ranjau dan bom yang diledakkan dengan remote control, membakar sumur- sumur minyak, dan menempatkan para penembak jitu untuk menghalangi pergerakan musuh. Ini merupakan jenis perang kota dalam skala besar, dan tentara Irak belum siap dengan hal ini. Sebagian besar milisi telah dilatih untuk menganggap pertempuran ini sebagai perang antara Sunni dan Syiah, dan organisasi negara telah melatih tentaranya dengan cara yang sama. Sehingga sangat mungkin terjadinya sejumlah insiden pembantaian berdarah yang direncanakan di pusat Kota Tikrit.

Memang, ada sejumlah laporan bahwa kelompok-kelompok milisi telah melakukan pembantaian di desa-desa sekitar Tikrit, setelah mereka dituduh mendukung organisasi negara. Perdana Menteri Haider al-Abadi mengatakan dalam sebuah pernyataan: “Pertempuran dengan ISIS bukan pertempuran yang netral. Sehingga orang-orang yang bersikap netral akan berada di posisi lain.”

Sungguh, rakyat Irak benar-benar menderita selama satu dekade ketika ISIS menyerang negara ini. Kemudian sebagian besar rakyat di Irak utara menderita akibat tindakan pemerintah Maliki yang menekan sejumlah orang-orang Sunni untuk mempertahankan cengkeraman kekuasaannya. Dalam hal ini, rakyat telah menderita di bawah dominasi ISIS, dan sekarang sekali lagi digunakan isu sektarian untuk merebut kembali Irak utara. [Bajuri/kantor berita HT/ +ResistNews Blog ]
loading...
Read more »

Membedah Profil Muslim Rohingnya yang Terlupakan Ummat

item-thumbnail

Tidak adakah tempat di bumi ini yang bisa menjadi naungan kami?Tidak adakah negara yang bisa memberikan tempat kepada kami untuk hidup?Kamilah satu-satunya manusia yang tidak memiliki hak asasi dan otoritas. Bagi mereka, kami adalah binatang.Ya Allah, banyak masalah yang datang. Mereka mengambil anak laki-laki dan anak perempuan kami.Setelah mereka menyiksanya, mereka kemudian menguburkannya secara hidup-hidup bersama dengan 50-60korban lain…Duhai saudaraku, tidak adakah cinta bagi kami? Tidak adakah simpatimu untuk kami?Rakyat kami membusuk, anak-anak kami kelaparan dan kehausan…— (Pengungsi Rohingya)–

SEJARAH ROHINGYA

Burma (atau sekarang disebut sebagai Myanmar) adalah negara dengan banyak etnis, ras, dan agama. Ia bukanlah negara kelompok tertentu—baik mereka Bamar (Burman), kelompok minoritas Shan,

Kachin, Kachin, Kayah, Kayin, Rohingya, Rakhine, Mon, Karen, China, India, atau mana pun itu. Namun, berulangkali realitas ini dilupakan.

Wilayah Arakan di Myanmar, yang berbatasan dengan Bangladesh, ditinggali oleh dua etnis utama, yaitu etnis Muslim Rohingya dan etnis Budha Rakhine. Rakhine adalah kelompok mayoritas, yang banyak tinggal di daerah lembah seperti Lemro, Kaladan, Mayu, dan Cheduba. Sedangkan Rohingnya adalah kelompok minoritas yang banyak tinggal di wilayah utara Arakan. Kelompok Muslim lain yang tinggal di Arakan adalah Muslim Kaman, yang merupakan pribumi Myanmar dan Muslim Rakhine, yang merupakan keturunan dari pernikahan dengan umat Budha Rakhine.

Selain itu, terdapat juga etnis minoritas lain yang tinggal di Arakan, seperti Chin, Mro, Chakma, Khami, Dainet, dan Maramagri, yang banyak tinggal di daerah perbukitan. Pemukiman di Arakan tidak padat, dan sangat jarang kota besar di sana. Kota terbesar di Arakan adalah Sittwe, yang juga merupakan pusat perdagangan. Kota lain yang terkenal adalah Maungdaw, Buthidaung, Rathedaung, Mrauk-U, Kyaukpru, Thandwe, dan Tounggok. Secara umum, penduduk Arakan banyak tinggal di pedesaan, tinggal di lembah, bukit, dan hutan, atau di sekitar pantai Bengal. Arakan adalah wilayah paling kaya akan tabungan minyak dan gas alam di Myanmar.

Awalnya, Arakan bukanlah bagian dari Myanmar maupun Bangladesh, ia adalah wilayah yang terpisah sampai terjadinya invasi yang dilakukan oleh raja Burma yang bernama Bowdawpaya pada tahun 1784. Dinasti terakhir di Arakan berkuasa dari abad ke 15 hingga 18, dan sangat dipengaruhi oleh kultur Islami. Dasar keyakinan Islam, yaitu Kalima, tertulis di seluruh mata uang mereka.

Muslim Rohingya adalah penduduk asli wilayah Myanmar yang disebutkan dalam Asiatic Researches volume ke-5 tahun 1799. Sensus yang dilakukan oleh kolonial Inggris pada tahun 1825 M menunjukkan adanya satu orang Muslim untuk setiap dua orang Budha di Arakan.

Seluruh konstitusi dan undang-undang kewarganegaraan Myanmar memberikan status pribumi pada seluruh orang yang secara permanen tinggal di Arakan atau di Myanmar sebelum tahun 1825. Muslim Rohingya sebelum tahun 1825 dianggap sebagai ras pribumi yang sah di Myanmar. Namun, hari ini rezim militer Myanmar menuduh etnis Rohingya sebagai imigran gelap asal Bangladesh dan menyangkal status mereka sebagai warga negara Myanmar.

Sejarah Arakan mengklaim bahwa Kerajaan ini didirikan pada tahun 2666 SM.

Selama berabad-abad Arakan pernah menjadi kerajaan yang independen. Ia diperintah oleh berbagai dinasti India dan mereka membuat ibu kota mereka di Dinnawadi (Dhanyavati), Wesali, Pinsa, Parin, Hkril, Launggyet dan Mrohaung di sepanjang sungai Lemro.

Berdasarkan studi, M.S Collins menyimpulkan bahwa, “Wilayah Arakan Utara sebelum abad ke-8 Masehi dikuasai oleh dinasti Hindu; pada tahun 788 M, dinasti baru yang bernama Chandra, mendirikan kota yang disebut sebagai Wesali; kota ini menjadi pelabuhan dagang yang cukup populer dengan ribuan kapal berlabuh setiap tahun; Raja Chandra adalah seorang penganut Budha, … wilayah kekuasaannya sampai ke wilayah Chittagong. Baik penguasa maupun rakyatnya adalah keturunan India.”

Selain fakta di atas D.D.E. Hall juga menyebutkan bahwa “etnis Burma tampaknya belum ada di Arakan sampai sekitar akhir abad ke-10 M. Oleh karena dinasti yang berkuasa sebelumnya diperkirakan adalah India, yang memerintah rakyat yang mirip dengan Bengali. Semua ibukota mereka yang dikenal dalam sejarah berada di dekat Akyab saat ini.”

Umat Islam Arab pertama kali datang ke Arakan melalui perdagangan selama abad ke-8, dan sejak itu Islam mulai menyebar di wilayah tersebut. Saat itu, orang-orang Arab sangat aktif dalam melakukan perdagangan di laut.

Sejak saat itu, populasi umat Islam di Arakan semakin meningkat. Secara bertahap mereka membangun hubungan yang sangat baik dengan penduduk lokal dan menikah dengan wanita-wanita lokal. Sudah menjadi tradisi bahwa penduduk asing dan orang-orang yang berkunjung ke Burma dan Arakan tertarik untuk menikah dengan wanita setempat, dengan pemahaman bersama bahwa saat mereka meninggalkan Arakan, anak dan istri mereka tidak dibawa bersama mereka.

Mereka hanya sedikit berbeda dengan orang-orang Arakan asli, yaitu dalam hal agama dan pakaian saja—sebagai pengaruh dari ajaran agama mereka.



Bekerja sama dengan para pedagang dan para pengelana Muslim beberapa ulama Islam memainkan peran penting menyebarkan Islam di Arakan. “Para pedagang Muslim dari Arab, Irak, Persia dan daerah lain di Asia Tengah mulai datang di Chittagong pada abad ke-5, dan beberapa dari mereka sudah menetap di sana untuk tujuan komersial. Bersama dengan mereka adalah para da’i yang menembus jauh ke pedalaman dan menyusuri pantai di Arakan, yang juga memiliki sebuah pemukiman muslim.”

Islam mulai memberikan pengaruh dalam politik dan budayanya pada awal abad 15 melalui Raja Narameikhla. Sekitar tahun 1404, raja Narameikhla (1404-1434) diusir dari Arakan setelah invasi kerajaan Burma.

Raja Narameikhla melarikan diri ke Gaur, ibukota Kesultanan Bengal. Ia diterima dengan sangat sopan dan diizinkan untuk tinggal di sana, “di mana ia menjabat sebagai seorang perwira dalam pasukan Ahmed Shah.”

Raja Narameikhla menghabiskan sebagian besar hidupnya di Bengal, meninggalkan negaranya di tangan kerajaan Burma. Sampai akhirnya pada tahun 1430, ia dikembalikan ke tahta Arakan dengan bantuan tentara Bengal yang dikirim oleh Sultan Muhammad Shah Jalaiuddin. Raja Narameikhla mendirikan sebuah dinasti baru di Arakan yang dikenal sebagai dinasti Mrauk-U, dengan ibukota Mrohaung.

Konsekuensinya, sejak tahun 1430, kerajaan Arakan menyetorkan upeti kepada kerajaan Bengal dan menggunakan nama Islami serta menggunakan koin yang dikenal sebagai Kalima.

Karena pengaruh Mohamedan (kepercayaan Islam) cukup kuat, raja-raja Arakan—meskipun beragama Budha—terpengaruh oleh Mohamedan dalam ide-ide mereka. G.E.Hervey menunjukkan bahwa, “Sudah menjadi hal yang biasa bagi raja Arakan, meskipun mereka Budha, untuk menggunakan istilah-istilah Mohamedan dalam nama mereka, bahkan mereka mengeluarkan koin yang disebut dengan Kalima, sebuah keyakinan dalam tradisi Mohamedan, dalam bahasa Persia.

Praktek ini sudah lazim di kalangan raja-raja Arakan sampai paruh pertama abad ketujuh belas. Hal ini dikarenakan, mereka tidak hanya ingin dianggap sebagai sultan dengan segala haknya, tetapi juga karena ada banyak Muslim yang menjadi rakyat mereka.

Jadi pengaruh Muslim di Arakan dapat dikatakan bermula pada tahun 1430, yaitu tahun pengembalian tahta raja NarameikhIa. Selama pemerintahannya, terjadi perkembangan yang tak terduga, yang membuka jalan untuk periode dominasi Muslim di tanah Arakan. “Mulai saat itu dan seterusnya hubungan Muslim dengan Arakan menjadi lebih intim, dan selama sekitar dua abad Arakan dipersatukan dalam ikatan persahabatan dengan wilayah Islam. Sebagai akibat peradaban Islam, budaya Arakan juga maju, dan dengan demikian dimulailah ‘era keemasan’ dalam sejarah Arakan.”



Selama hampir satu abad, dari sekitar tahun 1580 sampai 1666 M, Chittagong berada di bawah aturan Arakan, dan atas keistimewaan yang dimiliki Arakan dari kerajaan Bengal tersebut, mereka mengirimkan sejumlah rakyatnya, yang beragama Islam, ke Arakan sebagai buruh pertanian. Hal ini menjadi salah satu pemicu meningkatnya populasi umat Islam di Arakan. Apalagi selama abad 16 dan 17, orang-orang Arakan (yang disebut di Bengal sebagai Magh), bekerjasama dengan para pengembara Portugis dikenal sebagai orang yang suka merampas. Mereka merusak dan menghancurkan sebagian besar wilayah selatan dan timur Bengal.

Mereka membawa sejumlah besar laki-laki, perempuan, dan anak-anak dari kawasan pantai Bengal sebagai tawanan dan orang-orang Magh (Arakan) mempekerjakan mereka sebagai buruh tani. Kerajaan Arakan sangat jarang penduduknya dan membutuhkan banyak tenaga manusia untuk mengolah lahan pertanian mereka. Orang-orang Arakan mempekerjakan para tawanan ini di sekitar sungai Kuladan sampai Naf. Populasi Kula ini berjumlah sekitar 15% dari total populasi saat itu. A.P. Phayre menyebutkan bahwa “Kula atau Mossalman adalah ras yang benar-benar berbeda. Mereka adalah keturunan dari Bengali.”

Peristiwa berikutnya yang memicu pertumbuhan populasi umat Islam di Arakan adalah hijrahnya Shah Shuja, saudara dari raja Kerajaan Mughal yang bernama Aurangzeb, ke Arakan pada tahun 1660. Hijrah Shah Shuja ini membawa gelombang imigran Muslim ke kerajaan Arakan dan juga membawa perubahan politik di kerajaan tersebut.

Setelah dikalahkan dan dikejar oleh Mir Jumla, Pangeran Shuja melarikan diri dari Bengal ke Arakan bersama dengan keluarga dan tentara-tentara kepercayaannnya. Awalnya mereka diterima dengan baik oleh raja Arakan, namun beberapa waktu berikutnya pangeran Shuja dan beberapa tentaranya dibunuh oleh raja Arakan pada tahun 1661.

Beberapa orang yang selamat dari pembantaian kemudian bergabung menjadi pengawal raja Arakan sebagai pasukan pemanah yang disebut sebagai Kaman. Dari 1666 sampai 1710 kekuasaan politik Arakan benar-benar di tangan mereka, di mana unit Kaman Muslim memainkan peran yang menentukan dalam penentuan seorang raja. Jumlah mereka semakin meningkat dari waktu ke waktu atas kedatangan para pendatang baru dari India.

Keturunan mereka masih bertahan di Ramree dan beberapa desa dekat Akyab. Bahasa mereka adalah Arakan dan kebiasaan mereka mirip dengan kebiasaan Arakan dalam segala hal kecuali bahwa agama mereka adalah Islam.

Kaum Muslim di Arakan adalah keturunan Muslim Arab, Moor, Persia, Turki, Mughal dan Bengali yang kebanyakan datang sebagai pedagang, prajurit dan dai yang datang melalui jalur darat dan laut. Banyak dari mereka menetap di Arakan dan menikah dengan penduduk lokal yang kemudian menghasilkan keturunan yang dikenal dengan sebutan “Rohingya”.

Asal kata Rohingya hingga kini banyak menjadi perdebatan para ahli sejarah. Menurut etimologi, istilah “Rohingya” berasal dari kata Rohang, kata Rohingya untuk negara bagian Arakan. Meskipun beberapa sejarawan Rohingya, seperti Khalilur Rahman, berpendapat bahwa nama Rohingya mungkin berasal dari kata Arab ‘Rahma’ yang berarti ‘belas kasihan.’





Mereka melacak kembali sejarah adanya kapal Arab yang karam di abad ke-8. Menurut mereka, setelah kapal karam didekat Pulau Ramree, pedagang Arab diperintahkan untuk dieksekusi oleh raja Arakan. Lalu, mereka berteriak dalam bahasa mereka, ‘Rahma’. Oleh karena itu, orang-orang ini disebut ‘Raham’. Secara bertahap berubah dari Raham ke Rhohang dan akhirnya ke Rohingya.

Pendapat lain diutarakan oleh Jahiruddin Ahmed dan Nazir Ahmed, mantan Presiden dan Sekretaris Konferensi Muslim Arakan. Mereka berpendapat bahwa mereka bertemu dengan Muslim Thambu Kya di pantai dekat Akyab. Muslim Thambu kya ini tidak mengklaim sebagai Rohingya dan dikenal sebagai Rohingya.

Jika memang Rohingya berasal dari bahasa Arab “rahma”, tentunya muslim Thambu Kya ini menjadi pihak yang pertama kali disebut sebagai Rohingya. Menurut mereka, Rohingya adalah keturunan penduduk Ruha di Afghanistan.

Sejarawan lain, MA Chowdhury berpendapat bahwa istilah Roang/Rohang/Roshang berasal dari istilah lama Mrohaung, ibukota Arakan. Penduduk yang tinggal di Rohang/Roshang disebut sebagai Rohingya.

Pada sensus tahun 1911, Rohingya dimasukkan ke dalam etnis India dengan alasan bahwa mereka mempunyai kemiripan lebih dengan India dibandingkan dengan Burma. Sedangkan pada sensus tahun 1922 menyebutkan bahwa Rohingya adalah warga asli Arakan. Anomali sensus tersebut tak diragukan lagi mempengaruhi kontroversi mengenai asal mula Rohingya di Burma. Namun Rohingya mengklaim bahwa secara budaya mereka bukanlah India maupun Burma.

Salah seorang perwira tentara Inggris, yang bertugas di Arakan selama Perang Dunia kedua berkomentar tentang karakter etnis Muslim Arakan sebagai berikut:

“Kelihatannya, mereka cukup tenang, tidak seperti penduduk lain di India dan Burma yang pernah saya lihat. Mereka menyerupai orang Arab dalam hal nama, pakaian dan kebiasaan. Para wanita, terutama yang masih muda, mempunyai sentuhan Arab yang sangat khusus dalam diri mereka.


KEKEJAMAN DAN PENINDASAN UMAT BUDHA MYANMAR ATAS ROHINGYA
Seruan Pembersihan Etnis

“Orang-orang Arakan memperlakukan kami dengan sangat buruk, menghentikan pasokan makanan kami. Bahkan, salah seorang Arakan mengatakan kepada kami, “Kami akan menghentikan semua makananmu, dan kamu tahu mengapa? Kami melakukannya agar kalian segera pergi dari sini secepatnya dan secara permanen.”

Bermula dari kerusuhan Juni 2012, partai politik Arakan, para Biksu, dan warga Arakan membuat pernyataan publik dan mengedarkan berbagai pamflet yang secara langsung atau tidak langsung menyerukan pembersihan etnis Rohingya dari Arakan dan dari Myanmar. Pernyataan dan pamflet tersebut menyangkal keberadaan etnis Rohingya dan menyerukan pembersihan mereka dari negara.

Dua kelompok yang paling berpengaruh dalam melakukan aktivitas anti-Rohingya adalah para Biksu lokal (Sangha)dan partai lokal Arakan yang cukup kuat, Rakhine Nationalities Development Party (RNDP), sebuah partai yang didirikan pada tahun 2010 oleh kelompok nasionalis Arakan. RNDP saat ini menguasai 18 dari 45 kursi parlemen lokal (hluttaw) dan 14 kursi di parlemen nasional.

Dalam banyak kasus, seruan para biksu dan RNDP untuk mengusir muslim Rohingya dan Kaman disertai dengan perintah pada komunitas Budha untuk mengisolir mereka secara ekonomi dan sosial. Tujuannya adalah untuk menghalangi muslim Rohingya dari aktivitas yang menghasilkan pendapatan, akses ke pasar dan makanan, dan layanan dasar yang penting bagi kelangsungan hidup mereka sehari-hari. Dengan berbagai rintangan tersebut, diharapkan mereka akan memutuskan untuk meninggalkan Arakan.

Setelah kerusuhan Juni 2012, para Biksu lokal mengedarkan pamflet yang menyerukan isolasi umat Islam. Salah seorang Biksu bercerita kepada Human Rights Watch bahwa:

“Pagi ini kami menyebarkan pamflet (di Sittwe), berisi pengumuman yang meminta orang-orang Arakan untuk tidak menjual apapun pada umat Islam atau membeli apapun dari mereka. Poin kedua, orang-orang Arakan tidak boleh berteman dengan umat Islam. Alasannya adalah karena umat Islam mencuri tanah kami, meminum air kami, membunuh rakyat kami. Mereka memakan nasi kami, tinggal di dekat rumah kami. Jadi, kami ingin memisahkan mereka. Kami tidak ingin berhubungan dengan umat Islam sama sekali.”

Aksi ini juga diikuti oleh organisasi lain di Arakan. Pada tanggal 5 Juli 2012, para biksu di kota Rathedaung, 30 km di sebelah utara Sittwe, menyelenggarakan rapat yang menyerukan kepada orang-orang Arakan di Rathedaung untuk tidak memberikan pekerjaan kepada etnis Rohingya, termasuk buruh harian, tukang kayu, tukang batu, dan buruh tani. Rapat tersebut juga menghasilkan rekomendasi bahwa etnis Rohingya tidak boleh dipekerjakan di pemerintahan atau oleh LSM yang beroperasi di kota tersebut, dan seluruh LSM yang memberikan bantuan kepada Rohingya di kota tersebut harus diusir.

“Pernyataan Rathedaung” yang ditandatangani dan dirilis setelah rapat, mendukung seruan untuk melakukan pembersihan etnis. Pernyataan ini menyerukan dibentuknya sebuah aturan untuk mengendalikan angka kelahiran komunitas Muslim Bengali (istilah mereka untuk muslim Rohingya) yang tinggal di Arakan. Ia menyarankan relokasi paksa dengan meminta pemerintah untuk “menghapus desa-desa Bengali yang terletak di dekat Universitas Sittwe dan di samping jalur komunikasi di sepanjang Arakan.” Dan ia juga menegaskan penentangan atas segala rencana reintegasi yang akan meletakkan umat Islam dan Budha hidup berdampingan.”



Bahkan, keputusan rapat tersebut juga menyerukan adanya milisi rakyat di desa seluruh etnis dan meminta kepada pemerintah untuk mensupply senjata kepada milisi rakyat tersebut. “Pernyataan Rathedaung” dikirimkan kepada Presiden Thein Sein, para pimpinan parlemen, dan komisi presidensial yang ditugaskan untuk melakukan investigasi di Arakan.

Anggota Sangha Arakan dan RNDP juga menyerukan perubahan demografi di Arakan dan Myanmar keseluruhan, dengan mengeluarkan seluruh etnis Rohingya dari negara tersebut. Thein Tun Aye, perwakiland dari RNDP berkata kepada BBC bahwa seluruh Rohingya adalah imigran ilegal dari Bangladesh dan harus dideportasi. “Ayah dan nenek moyang mereka adalah imigran ilegal, maka kami tidak bisa menerima mereka,” katanya. Biksu Ashin Sandarthiri juga membuat pernyataan serupa kepada BBC. Menurutnya, Rohingya tidak punya hak untuk tinggal di Myanmar. “Di dunia ini banyak negara Muslim. Mereka sebaiknya pergi ke sana. Negara Muslim akan merawat mereka. Mereka sebaiknya pergi ke negara yang mempunyai agama yang sama.”

Bahkan, RNDP juga mengancam orang-orang Arakan yang ditemukan berhubungan atau memberikan pertolongan kepada orang-orang Rohingya dalam bentuk apapun. Dua buah foto yang tersebar di internet menunjukkan beberapa orang Arakan yang memberikan makanan kepada orang Rohingya. Orang Arakan tersebut dibelenggu dan dalam foto yang lain, sebuah tulisan di kalungkan di leher mereka bertuliskan “Aku adalah pengkhianat dan Budak Kalar.

Dalam foto lainnya, seorang laki-laki yang dibelenggu memakai pakaian wanita di kepalanya, yang merupakan simbol penghinaan bagi laki-laki Arakan. Sebelum foto tersebut muncul, orang-orang Arakan yang bersimpati atas penderitaan etnis Rohingya mengatakan kepada Human Rights Watch bahwa sangat berbahaya bagi mereka untuk pergi ke dekat kamp pengungsian Rohingya, apalagi memberikan bantuan. Mereka takut disiksa oleh komunitas mereka sendiri dan dianggap sebagai “pengkhianat.”



Tuduhan “Teroris”

Orang-orang Arakan memandang Rohingya sebagai kelompok yang ingin melakukan peperangan anti-Budha di Arakan atau paling tidak ingin menyebarkan pemikiran Islam fundamentalis di seluruh Myanmar. Meskipun Myanmar mempunyai sejarah panjang pemberontakan etnis bersenjata, menurut Martin Smith belum ada kelompok pemberontak dari komunitas Muslim Myanmar yang mengalami kemajuan signifikan.

Kelompok bersenjata Rohingya, yaitu Rohingya Solidarity Organization (RSO) didirikan di Arakan pada tahun 1982 dan Arakan Rohingya Islamic Front (ARIF) berdiri pada tahun 1987. Namun, Smith dan peneliti lain sepakat bahwa kelompok-kelompok tersebut tidak pernah memberikan ancaman yang serius pada militer Myanmar, target utama mereka, dan masyarakat Myanmar pada umumnya.

Meski demikian, beberapa orang Arakan yang diwawancarai oleh HRW menyebut Rohingya sebagai “teroris kalar” dan menuduh bahwa setiap masjid di Arakan mempunyai gudang senjata dan setiap imam masjid mempunyai koneksi dengan Al Qaeda. Polisi lokal dan Nasaka (pasukan penjaga perbatasan yang terdiri dari militer, polisi, dan pihak imigrasi, dan bea cukai) secara langsung menyebarkan keyakinan tersebut kepada masyarakat setelah kerusuhan Juni 2012.

Salah seorang sesepuh Arakan di Sittwe mengatakan: “Sekitar 50% Muslim Rohingya berpikiran seperti Taliban. Mereka belajar di Madrasah. Ideologi mereka sama dengan Taliban. Polisi tahu akan hal ini dan mendiskusikannya (dengan kami).” Orang Arakan lainnya cerita kepada HRW bahwa pejabat kepolisian bercerita kepadanya bahwa mereka menemukan senjata milik Rohingya disembunyikan di kantor LSM.

Lebih daripada itu, media yang dikendalikan oleh pemerintah menyalahkan kekerasan di Arakan sebagai ulah “teroris” Rohingya, dan hal ini menjadi kepercayaan umum masyarakat di Myanmar. Situs media online juga mendukung penuh tuduhan tersebut. Sentimen tersebut juga disebarkan oleh para biksu-biksu populer dalam setiap ceramah mereka.

Isolasi Ekonomi

Beberapa penduduk Rohingya menceritakan kepada Human Rights Watch bahwa para biksu Budha mencoba mengisolasi mereka dengan memberikan tekanan kepada penduduk Arakan. Salah seorang nelayan Rohingya yang berasal dari daerah Pauktaw bercerita, “Para biksu datang dan memukul orang-orang Arakan yang secara sembunyi-sembunyi memberikan makanan kepada kami. Mereka menggunakan tongkat bambu dan memukuli mereka di dekat tetangga kami.”

Penduduk Rohingya lainnya mengatakan, “Ketika (para biksu) berada di desa kami, kami tidak bisa keluar dan tidak ada satu pun yang bisa masuk.” Pada bulan Juni 2012, akbiat dari pernyataan-pernyataan dari asosiasi biksu setempat, salah seorang Rohingya yang terusir bercerita bahwa “sebagian besar orang-orang Arakan kini tidak mau lagi menjual makanan kepada umat Islam.”

The Economist melaporkan bahwa seorang Arakan dibunuh pada akhir Oktober 2012 silam oleh salah seorang anggota komunitas mereka akibat ketahuan menjual sejumlah besar beras kepada penduduk Rohingya di kota Mrauk-U.”

Beberapa orang Rohingya juga menjelaskan tentang usaha RNDP untuk mengisolasi komunitas Muslim di sana.

“Para pemimpin RNDP memberikan perintah kepada rakyatnya. Dalam satu kelompok terdapat 20 orang Arakan dan mereka diperintahkan untuk mengamankan area di sekitar desa kami. Jika ada makanan yang masuk kepada desa etnis Rohingya, mereka akan menghentikannya. ‘Jika ada makanan yang masuk, ambil, hancurkan, dan musnahkan,’ begitu perintah yang saya dengar. Mereka memasang tulisan di pojok jalan di depan toko makanan dengan perintah yang menyatakan bahwa seorang Arakan yang mengambil uang dari Rohingya untuk ditukar dengan nasi, akan dibunuh. Dalam tulisan tersebut juga tercantum bahwa hadiah 100.000 Kyat akan diberikan kepada mereka yang berhasil menangkap seorang Arakan yang mensupply makanan kepada Rohingya.”

Salah seorang Rohingya yang terusir yang bekerja untuk memberikan bantuan kepada para pengungsi di IDP(Internally Displaced People) mengatakan, “Hidup kami lebih aman dalam pemerintahan militer. Ketika pemerintahan demokratis memperoleh kekuasaan [pada tahun 2011], RNDP mendapatkan kekuasaan di sini, dan sekarang kami menghadapi masalah akan eksistensi kami. RNDP sangat berambisi untuk menghilangkan Islam dari tanah ini, mereka hanya ingin republik Budha Arakan.”


Pengrusakan Rumah dan Masjid

Setelah kerusuhan Juni 2012 memaksa komunitas Muslim untuk pergi dari Sittwe, otoritas lokal merusak bangunan-bangunan yang tersisa, termasuk rumah dan masjid. Para pejabat pemerintah dan orang-orang Arakan bekerjasama untuk merusak bangunan-bangunan tersebut. Salah seorang wanita Rohingya bercerita kepada Human Rights Watch:

“Banyak rumah yang sebenarnya masih berdiri, namun ia dihancurkan oleh pemerintah, bukan orang-orang Arakan. Tidak ada yang salah dengan rumah kami. Ia masih utuh setelah kekerasan. Namun hari berikutnya, teman kami pergi ke tetangga, dan rumah tersebut sudah musnah. Kami mendapatkan foto ini dari tentara (menunjukkan sebuah foto rumah yang berdiri di tengah-tengah debu dan para pejabat pemerintah). Mereka menggunakan buldozer satu atau dua hari setelah pembakaran. Kami mencoba untuk menelepon di rumah tetangga kami dan seorang Arakan menjawabnya. Setelah kami pergi, orang-orang Arakan datang dan mengambil seluruh barang milik kami.”

Tak hanya rumah, para aparat pemerintah bersama dengan Biksu dan masyarakat Arakan juga menghancurkan masjid. Salah seorang biksu terkenal di Sittwe berulangkali menegaskan tentang rumor yang berkembang di tengah orang-orang Arakan bahwa masjid di wilayah tersebut adalah markas para militan dimana orang-orang Rohingya menyimpan senjata. Hal ini menjadi justifikasi atas perusakan yang mereka lakukan.

Selain rumah dan masjid, mereka juga menghancurkan madrasah-madrasah di Arakan.



Penolakan sebagai Warga Negara

Kondisi etnis Rohingya sangat rapuh karena mereka tidak memiliki status hukum di tanah air mereka dan dianggap sebagai non-warga negara. Nasib mereka menunjukkan bagaimana seseorang tidak mempunyai hak kewarganegaraan di negara mereka sendiri, dan dapat dipaksa keluar dan menjadi pengungsi. UU Kewarganegaraan Burma tahun 1982 telah mengurangi hak Rohingya untuk dianggap sebagai warga negara, meskipun UU Kewarganegaraan 1982 tersebut juga diskriminatif terhadap sebagian besar dari populasi India dan Cina Burma.

UU Kewarganegaraan 1982 membuat sebagian besar Rohingya tidak memenuhi syarat untuk menjadi warga negara Burma.

Sebagian besar kartu Registrasi Nasional (NRCS) yang dikeluarkan untuk Rohingya selama pemerintahan parlementer atau sebelum rezim SLORC / SPDC disita oleh pihak berwenang. Pihak berwenang menggantinya dengan mengeluarkan Kartu Pendaftaran Sementara (KKR) bagi beberapa Rohingya di Maungdaw dan Buthidaung, yang dikenal sebagai “kartu putih”. Kebijakan penggantian ini hanyalah sebuah desain untuk menurunkan status nasional mereka dan menempatkan mereka dalam ketidakpastian.

Lebih dari satu juta bangsa Rohingya ditolak kewarganegaraannya oleh Myanmar, sebagai buah dari kebijakan diskriminatif yang dilakukan oleh pemerintah Myanmar. Prospek akan adanya perubahan dari situasi ini pun tidak nampak. Rohingnya tidak diakui sebagai salah satu etnis yang berasal dari Myanmar dan secara sistematis dihilangkan hak sipil, politik, ekonomi, dan sosialnya.

Diskriminasi tersebut mencapai puncaknya sejak diterapkannya Undang-undang Kewarganegaraan tahun 1982 yang memberikan kriteria yang cukup ketat untuk bisa mendapatkan status kewarganegaraan penuh. Undang-undang tahun 1982 tersebut membedakan warganegara dalam tiga kategori: warga negara penuh (full citizens), warga negara tidak tetap (associate citizens), dan warga negara naturalisasi (naturalised citizens).

Kewarganegaraan penuh diberikan kepada 135 ras nasional—yang Rohingya tidak masuk di dalamnya—atau kepada mereka yang nenek moyangnya sudah tinggal di negara tersebut sebelum tahun 1823, yaitu sebelum terjadinya penjajahan Inggris. Kategori ketiga, kewarganegaraan naturalisasi diberikan jika seseorang bisa membuktikan bahwa ia lahir di Myanmar dan orangtuanya telah tinggal di Myanmar sebelum tanggal 4 Januari 1984. Rohingya ditolak kewarganegaraannya karena dianggap tidak memenuhi salah satu dari ketiga syarat di atas.

Diskriminasi, tekanan, dan represi dari negara memaksa muslim Rohingya untuk mengungsi ke Bangladesh beberapa kali dalam dua puluh tahun terakhir ini. Eksodus pertama terjadi pada tahun 1978. Kemudian migrasi besar-besaran juga terjadi pada tahun 1990an.

Pada tahun 2003, sekitar 3.000 muslim Rohingya dikembalikan oleh Bangladesh secara paksa ke Myanmar. Meski demikian, kondisi muslim Rohingya di Arakan tidak juga ada perubahan.

Pada awal tahun 2004, lebih dari 15.000 orang masuk ke Bangladesh dari Myanmar. Etnis Rohingya yang masuk ke Bangladesh mengatakan bahwa mereka pergi untuk melarikan diri dari penyiksaan yang dilakukan oleh militer Myanmar dan meminta agar bisa tinggal secara permanen di Bangladesh. Namun, para pejabat Bangladesh menganggap mereka pindah karena faktor ekonomi dan menolak untuk menganggap mereka sebagai pengungsi yang sah.



Kemiskinan yang terjadi di kalangan Rohingya tidak dapat dilepaskan dari konflik vertikal antara pemerintah Myanmar dengan kaum Rohingya yang berakar dari tidak diakuinya Rohingya sebagai bagian dari warga negara Myanmar. Karena tidak memiliki status kewarganegaraan, kaum muslim Rohingya tidak diberi hak untuk tinggal di teritori negara Myanmar.

Orang Rohingya telah lama menjadi korban dari junta militer Myanmar yang tidak mengakui mereka sebagai salah satu dari 135 kelompok etnis di Myanmar. Akibatnya, Rohingya dipaksa keluar dari Myanmar sehingga terdapat pendapat umum terjadinya pembersihan etnis yang dilakukan secara sistematis oleh pemerintah Myanmar terhadap orang-orang Rohingya. Karena pembersihan etnis yang terus menerus, populasi Rohingya berkurang secara drastis.

Pembatasan Gerakan

Rohingya di Arakan harus secara rutin mengajukan izin untuk meninggalkan desa mereka, meski hanya untuk pergi desa lain di dekatnya. Hal ini berdampak serius pada mata pencaharian dan ketahanan pangan mereka, karena mereka sering tidak mampu untuk mencari pekerjaan di luar desa mereka atau berdagang kecuali mereka memiliki izin resmi dan mendapatkan surat jalan yang harus mereka dapatkan dengan cara membayar. Kebanyakan Rohingya tidak mampu untuk membayar secara teratur atas ijin ini. Karena dua pertiga dari Rohingya adalah buruh harian miskin, pembatasan gerakan juga sangat mempengaruhi kemampuan mereka untuk mencari pekerjaan di desa-desa atau kota-kota lainnya.

Pembatasan ini mencegah mereka dari mencari pekerjaan di desa-desa lainnya, berdagang, memancing atau bahkan menghadiri pemakaman seorang kerabat atau mengunjungi dokter. Ketika seorang Rohingya ingin melakukan perjalanan ke sebuah desa di kota yang sama mereka harus mendapatkan surat jalan dari VPDC.

Jika mereka harus pergi lebih jauh, misalnya ke kota lain, mereka harus mengajukan permohonan untuk berbagai jenis izin perjalanan di departemen Imigrasi di kamp Nasaka.





Hal ini menjadikan hampir mustahil bagi Rohingya Maungdaw dan Buthidaung untuk bisa berkunjung ke Sittwe, ibukota Arakan. Jika Rohingya dari Sittwe berhasil melakukan perjalanan ke wilayah utara Arakan, sangat sulit bagi mereka untuk kembali ke rumah mereka di Sittwe. Ketidakmampuan untuk bepergian dengan bebas tersebut sangat menghambat kemampuan mereka untuk mencari nafkah, mendapatkan perawatan kesehatan yang layak, dan untuk mencari pendidikan yang lebih tinggi.

Pembatasan pergerakan dikenakan pada semua Rohingya, bukan pada anggota kelompok etnis minoritas lainnya di negara bagian Arakan. Hal ini memberikan dampak yang sangat parah pada kehidupan ribuan Rohingya yang tidak melakukan pelanggaran apapun. Mereka tidak hanya dikebiri haknya untuk bekerja, namun juga hak untuk mendapatkan standar hidup yang layak.
Kerja Paksa

Arakan Utara yang telah berubah menjadi zona militer mengakibatkan peningkatan operasi kerja paksa dan pelanggaran HAM lainnya. Militer secara rutin menyita properti, uang tunai, makanan dan menggunakan metode perekrutan koersif dan kasar untuk mendapatkan pekerja.

Rohingya harus membangun bangunan militer, jalan, jembatan, tanggul, pagoda dan kolam tanpa mendapatkan upah. Penduduk desa harus membajak tanah pertanian dan menanam berbagai sayuran, membangun gedung kamp militer, membawa kayu dari hutan, memanggang batu bata, membersihkan sampah-sampah kamp setiap hari, dan memperbaiki jalan yang rusak di sekitar kamp. Sejak 2 Januari 2005, penduduk desa juga harus membayar pasukan penjaga Na Ka Pa di sepanjang sungai dan pantai setiap hari mulai jam 5 hingga jam 6 sore.



Tuntutan kerja paksa memberikan beban yang sangat besar pada penduduk Rohingya, karena membuat mereka akhirnya tidak mempunyai cukup waktu untuk melakukan pekerjaan mereka sendiri. Sebagai dari mereka yang mampu, terpaksa membayar suap kepada pihak berwenang agar tidak melakukan kerja paksa, namun sebagian besar dari mereka adalah warga miskin yang mau tidak mau harus melakukan kerja paksa, karena mereka tidak mempunyai uang untuk menyuap mereka.



Perampasan Tanah, Pengusiran, dan Penghancuran Rumah

Penyitaan tanah dari penduduk Rohingya di negara bagian Rakhine Utara berkaitan dengan pembentukan “desa model”, perluasan kamp Na Sa Ka, militer dan kamp polisi, serta untuk membangun perkebunan bagi pasukan keamanan dan juga bagi para pemukim baru.

Sebuah desa model biasanya dibangun untuk 100 rumah untuk 100 keluarga. Setiap keluarga menerima empat hektar tanah, sepasang lembu dan rumah. Desa model ini dibangun di atas tanah yang disita dari penduduk Rohingya. Rumah dan pusat kesehatan dalam desa model tersebut dibangun dengan kerja paksa yang dilakukan oleh Rohingya.

Sebagian besar warga desa model tidak mengolah lahan yang dialokasikan untuk mereka tersebut, dan justru menyewakannya pada para petani Rohingya—yang pada beberapa kasus adalah pemilik asli dari tanah tersebut sebelum disita.

Meskipun menurut aturan pemerintah yang berlaku sejak tahun 1997 melarang praktik penyewaan lahan desa model tersebut, namun sampai sekarang praktik tersebut masih berlangsung.

Kebijakan tersebut membuat para penduduk Rohingya kehilangan kesempatan untuk mempertahankan mata pencaharian mereka, karena sawah dan peternakan mereka dirampas. Etnis Rohingya dari desa-desa terdekat sering dipaksa untuk membangun rumah-rumah dan fasilitas lainnya tanpa dibayar. Selain itu, mereka juga harus menyediakan bahan bangunan.



Pembangunan dan perluasan kamp-kamp militer terutama untuk Na Sa Ka juga menyebabkan penyitaan tanah. Selain itu, Na Sa Ka juga menyita lahan Rohingya untuk tujuan komersial, terutama untuk membangun tambak udang dan sawah yang hasilnya disetorkan kepada Na Sa Ka.

Rohingya tidak pernah menerima kompensasi sedikit pun atas pekerjaan tersebut, dan mereka dipaksa bekerja di bidang yang sama dengan yang disita dari mereka.

Baru-baru ini populasi Rohingya diusir dan dipaksa untuk membongkar rumah mereka. Mereka memulai dengan 40 rumah. Mereka menangkap delapan belas kepala keluarga dan beberapa wanita yang melakukan protes dan menolak perintah pengusiran tersebut, kemudian mengirim mereka ke penjara.

Setelah pembongkaran, pihak pemilik rumah sekeluarga tidak diberi tempat alternatif untuk tinggal. Hal ini memaksa Rohingya menjadi semakin tak bertanah, terlantar, untuk akhirnya kelaparan menyeberangi perbatasan ke Bangladesh.

Pemerasan dan Pajak yang Sewenang-Wenang

Rohingya di negara bagian Arakan dikenakan pemerasan dan perpajakan yang sewenang-wenang oleh aparat pemerintah. Mulai dari pajak atas pengumpulan kayu bakar dan bambu, biaya untuk pendaftaran kematian dan kelahiran dalam keluarga, peternakan dan pohon buah-buahan, dan bahkan di pertandingan sepak bola.

Pihak berwenang memberlakukan pajak yang sangat tinggi pada makanan dan berbagai produk pertanian Rohingya termasuk beras, makanan pokok mereka. Selain itu, pajak udang, sayur, burung atau ternak (sapi, kerbau, kambing, dan unggas), pajak atap, pajak pembangunan rumah atau pajak perbaikan, dll, dikumpulkan dengan paksa.





Setiap Rohingya yang ternaknya melahirkan harus membayar pajak sejumlah tertentu. Setiap kelahiran atau kematian harus dilaporkan dengan membayar biaya.

Sejak Desember 2002, Rohingya harus membayar pajak untuk segalanya, mulai dari memotong kayu di hutan, memancing di sungai dan peternakan hewan di rumah-rumah. Penduduk Rohingya harus membayar pajak tahunan pohon baru, yaitu 2500 kyat per pohon kacang dan kyat 5000 per pohon kelapa.

Pemerintah telah menunjuk agen untuk setiap item penting dan memperingatkan Rohingya untuk tidak menjual produk mereka langsung kecuali melalui agen-agen tersebut. Harga ditetapkan oleh Na Sa Ka, yang biasanya sepertiga dari harga pasar. Setiap penjualan ternak harus didaftarkan, dan mereka harus membayar atas pendaftaran tersebut.

Ada beberapa laporan yang menyatakan bahwa banyak Rohingya yang ditangkap atas tuduhan melanggar berbagai peraturan seperti telah berkunjung ke Bangladesh atau gagal untuk membayar pajak mereka.

Pendaftaran Kelahiran dan Kematian dalam Keluarga

Semua rumah tangga Rohingya wajib melaporkan setiap perubahan daftar keluarga kepada pihak berwenang untuk pendaftaran kelahiran dan kematian dalam keluarga. Rohingya dipaksa untuk membayar biaya ke VPDC atau Na Sa Ka.

Satu keluarga Rohingya harus membayar 1500 kyat ketika seorang anak baru lahir dan 1000 kyat ketika ada anggota keluarga yang meninggal. Sejak pertengahan tahun 2002, wanita Rohingya yang hamil harus mendaftarkan diri secara pribadi di kamp Na Sa Ka terdekat, yang membutuhkan beberapa jam berjalan kaki dari desa mereka. Wanita tersebut diminta untuk menunjukkan wajah dan perut mereka.

Pembatasan Pernikahan

Pihak berwenang di Arakan Utara memperkenalkan peraturan yang mewajibkan Rohingya untuk meminta izin menikah. Pembatasan ini hanya diberlakukan pada umat Islam di daerah ini, dan tidak berlaku atas kelompok minoritas lain yang tinggal di wilayah tersebut. Tidak ada aturan tertulis atas aturan tersebut. Semua sekadar perintah lisan tetapi mereka harus mentaati. Jika tidak patuh, mereka diancam dengan hukuman yang berat.

Dalam beberapa tahun terakhir, pembatasan pernikahan bagi Rohingya lebih diintensifkan. Usia menikah adalah 18 tahun untuk anak perempuan dan 20-25 tahun bagi laki-laki. Bahkan, terkadang pernikahan harus atas persetujuan para perwira Angkatan Darat.

Mereka harus mengikuti seluruh prosedur pernikahan yang meliputi tes medis, rekomendasi dari berbagai departemen administrasi dan para komandan militer, termasuk pasukan perbatasan Na Sa Ka dan lembaga penegak hukum lainnya.

Sejak tahun 2002, pemerintah memberlakukan pajak yang sangat besar bagi Rohingya yang meminta izin untuk menikah. Pihak berwenang juga membatasi jumlah izin yang diberikan setiap tahun. Seringkali, seseorang-orang harus menunggu selama dua hingga tiga tahun untuk mendapatkan izin.

Bahkan, meski telah membayar uang dalam jumlah besar, mereka tetap harus pergi ke kamp Na Sa Ka beberapa kali untuk bisa mendapatkan izin tersebut. Secara umum, pasangan Rohingya yang ingin menikah harus membayar sejumlah besar uang ke Na Sa Ka dengan nilai yang bervariasi, mulai dari 50.000 sampai 300.000 Kyat.



Biasanya masing-masing pengantin harus membayar dalam jumlah yang sama. Anehnya, setelah pembayaran, izin tidak selalu bisa diberikan.

Pembatasan ini sangat berat bagi orang-orang miskin, yang tidak mampu untuk mendapatkan uang sebesar itu. Dampaknya, di beberapa desa belum ada pernikahan sama sekali selama tahun 2011 karena pembatasan ini.

Ada juga laporan yang menyatakan bahwa banyak pasangan muda melarikan diri ke Bangladesh, karena ini adalah satu-satunya cara bagi mereka untuk menikah. Namun, muncul tantangan berikutnya, setelah di Bangladesh sangat sulit bagi mereka untuk kembali, karena nama mereka sering dihapus dari daftar keluarga mereka oleh pihak berwenang.



Pencabutan Hak Pendidikan

Karena Undang-undang Kewarganegaraan Burma tahun 1982, para mahasiswa Rohingya ditolak hak atas pendidikannya. Mereka kesulitan untuk melanjutkan studi yang lebih tinggi, sedangkan kursus profesional juga dilarang atas mereka. Mahasiswa Rohingya yang berhasil dalam tes seleksi dan mendapat pengakuan formal dalam berbagai lembaga yang berlokasi di Rangoon dan Burma tidak dapat melanjutkan studi mereka karena mereka dilarang untuk melakukan perjalanan. Selama beberapa tahun terakhir sekitar 1500 siswa harus berhenti studi lanjut mereka.

Pada bulan Oktober 2004, lebih dari 165 mahasiswa Rohingya tidak bisa melanjutkan studi saat mereka ditolak dokumen perjalanan untuk pergi ke Sittwe oleh pihak berwenang.

Penangkapan yang Sewenang-wenang, Penyiksaan dan Extra-Judicial Killing

Sementara Arakan ditutup dari luar, pihak berwenang Burma telah melakukan penyiksaan dan pembunuhan tanpa henti di Arakan terutama terhadap para pemuda. Lebih dari 100 warga Rohingya tidak bersalah tewas pada tahun 2009 di berbagai belahan Arakan.

Ratusan Rohingya dipenjara dan mengalami penyiksaan tidak manusiawi. Mereka juga digunakan sebagai perisai manusia dan dipaksa dengan todongan senjata untuk bertindak sebagai penjaga terhadap serangan pemberontak. Kerja paksa yang memperlakukan Rohingya sebagai ternak manusia semakin meningkat. Mereka menjadi sasaran pemukulan parah dan pembunuhan acak.

Perwakilan parlemen asal Rohingya yang terpilih pada pemilu tahun 1990, U Kyaw Min alias Mr Mohamed Shomshul Anwarul Hoque, 55, ditangkap oleh pihak berwenang untuk alasan yang tidak diketahui. Dia adalah anggota komite eksekutif Partai Demokrat Nasional Hak Asasi Manusia (NDPHR), satu-satunya partai politik Rohingya dengan kursi pemenang dalam Pemilu 1990.

Dia juga anggota dari Komite Perwakilan Rakyat Parlemen (CRPP). Dia diciduk dari rumah Rangoon nya oleh agen militer Burma pada tanggal 17 Maret 2005. Agen Polisi Khusus pergi ke rumahnya sekitar tengah malam dan menyuruhnya untuk mengikuti mereka dan kemudian ia dibawa pergi dengan mobil polisi. Anggota keluarganya tidak mampu melacak keberadaannya.




Penyiksaan atas Wanita dan Orang Tua

Wanita Rohingya telah menjadi korban perkosaan, penganiayaan dan penghinaan oleh pasukan keamanan. Mereka tidak diizinkan untuk memakai jilbab, usia pernikahan mereka dibatasi dan diwajibkan melakukan kontrasepsi paksa. Banyak wanita Rohingya dipaksa menikah oleh pasukan keamanan dan kemudian meninggalkan mereka begitu saja.

Perempuan Rohingya dipaksa untuk tinggal di kamp-kamp militer dimana mereka menjadi korban pemerkosaan dan penghinaan. Ada banyak contoh kasus dimana perempuan diperkosa di rumah mereka, di depan anak-anak atau orang tua mereka.

Tokoh agama dan tetua Rohingya semakin disiksa dan dilecehkan. Kadang-kadang jenggot mereka dicukur dan dipaksa mengeluarkan fatwa yang mengijinkan praktek-praktek yang tidak islami. Pembangunan masjid dilarang sejak tahun 2000 di negara bagian Arakan, sementara beberapa masjid dan madrasah yang ada justru diruntuhkan oleh Na Sa Ka.



BANGLADESH, TETANGGA YANG MENGACUHKAN

Bangladesh merupakan salah satu negara termiskin di dunia. Sebagai negara yang berbatasan langsung, memiliki persamaan agama dan penampilan fisik, Bangladesh adalah tempat yang dipilih oleh Rohingya untuk mencari perlindungan. Kontak antara kaum Rohingya dengan Bengali telah terjadi selama abad ke-15 melalui kerjasama militer, perdagangan dan agama. Selama abad 15 dan 16, terjadi infiltrasi Muslim dari Bengali ke Arakan.

Sejak 1992 Bangladesh telah kedatangan sekitar 280.000 pengungsi Rohingya di dua kamp pengungsi diawasi oleh PBB (Roughneen 2009). Para pengungsi datang dengan membawa pengalaman pahit seperti kekerasan yang mengerikan, kerja paksa, pemerkosaan, eksekusi dan penyiksaan.

Sebagai kelompok yang dianiaya dan memiliki identitas Muslim yang sama, pada awalnya Bangladesh menyambut baik kedatangan mereka karena hal ini dilihat sebagai masalah jangka pendek sehingga pemerintah Bangladesh ingin menyelesaikannya melalui perundingan bilateral dengan pemerintah Myanmar. Selain itu, pemerintah Bangladesh melihatnya sebagai kewajiban moral dan tidak berharap akan kedatangan pengungsi Rohingya terus menerus sehingga Bangladesh menyambut baik bantuan UNHCR, Palang Merah dan berbagai lembaga internasional lainnya untuk membantu para pengungsi tersebut.

Namun dukungan publik bagi ‘kewajiban moral’ ini terus menerus merosot, sebagian karena tentangan dari kaum ultranasionalistik Bangladesh yang mencurigai adanya penunggangan politik bagi Rohingya oleh kelompok islam militan, dan sebagian lagi akibat ‘keberhasilan’ propaganda Myanmar yang mengatakan bahwa Rohingya adalah para pemberontak Islam beraliran jihadis yang membahayakan masa depan Myanmar.

Penggusuran terus menerus oleh rezim miilter Myanmar telah mendorong Rohingya memasuki Bangladesh sehingga memperburuk sengketa perbatasan antara Myanmar dan Bangladesh. Sekali pun belum mengarah menjadi perang terbuka, bentrokan perbatasan terulang secara sporadis antara dua negara, di mana Bangladesh terus mencurigai pembangunan militer Myanmar di sepanjang perbatasan darat dan laut Myanmar dengan ditempatkannya stasiun kapal perang angkatan laut yang berdekatan dengan wilayah sengketa di wilayah Arakan.



Situasi ini direspon oleh angkatan laut Bangladesh yang mengirim empat kapal perang ke wilayah Chittagong (Roughneen 2009). Ketegangan yang terus meningkat di perbatasan Myanmar-Bangladesh dapat menjalar menjadi ketegangan di wilayah negara-negara sekitarnya. Selama hal ini belum diatasi, ketegangan ini dapat menciptakan krisis keamanan regional yang dapat memicu perlombaan senjata, apalagi mengingat Myanmar adalah sekutu Cina, sehingga kondisi tersebut secara potensial mampu memancing India untuk bereaksi.

Posisi Bangladesh memang tidak menguntungkan. Sementara secara internal masih bergelut melawan kemiskinan, Bangladesh dihadapkan pada kompleksnya masalah pengungsi Rohingya yang menuntut kewajiban moral untuk turun tangan dalam mengatasinya.

Dengan demikian masalah Rohingya semakin mempersulit masalah kemiskinan yang telah ada di Bangladesh dengan semakin menambah beratnya beban ekonomi, sosial dan lingkungan, hukum dan ketertiban di negara itu. Frustrasi dan kebencian antara Rohingya dan warga setempat seringkali menyebabkan pelanggaran hak asasi manusia di kamp-kamp pengungsi di Bangladesh. “Kekerasan seksual sering terjadi pada wanita di kamp pengungsian dan keluarganya. Sedangkan korupsi yang terjadi di semua level penguasa di kamp tersebut, termasuk pejabat pemerintah, personil polisi dan militer mencegah para pengungsi untuk bisa hidup secara damai dan aman.

Bangladesh mengalami beban berat dalam menerima pengungsi Rohingya. Terdapat sekitar 29.000 pengungsi Rohingya, berada di dua kamp di distrik tenggara Cox’s Bazar di Bangladesh. Jumlah ini merupakan sisa dari 250.000 pengungsi yang tiba pada tahun 1991, yang sebagian besar telah dipulangkan. Selain itu, Pemerintah Bangladesh memperkirakan sebesar 200.000 orang dari Burma tinggal di Bangladesh tanpa status hukum, terutama di desa-desa di luar kamp dengan kualitas hidup sangat memprihatinkan.

Membanjirnya pengungsi Rohingya ke Bangladesh menambah parahnya ketegangan hubungan Myanmar-Bangladesh. Pemerintah Bangladesh menampakkan sikap yang makin mengeras terhadap para pengungsi pada tahun 2009 dengan menyatakan bahwa Rohingya adalah pendatang ilegal yang bermukim di bangladsh. Oleh karenanya banyak di atara mereka yang ditangkap dan dikirim ke penjara atas tuduhan infiltrasi ilegal sehingga mereka dipaksa untuk kembali ke Myanmar dalam proses formal “push-back” oleh Bangladesh.

Secara tegas pula pemerintah Bangladesh menolak memberi bantuan kepada pengungsi Rohingnya karena masalah Rohingya merupakan masalah internal Myanmar dan Bangladesh harus melindungi keamanan nasionalnya. Jika Myanmar tidak menganiaya Rohingya, maka Bangladesh tidak memiliki kewajiban untuk memberikan bantuan kemanusiaan karena Bangladesh bukan salah satu negara penandatangan Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967.

Apalagi pemerintah Myanmar berusaha untuk memprovokasi Bangladesh dengan menyatakan bahwa Jamaat e-Islami, salah satu organisasi yang dianggap oleh pemerintah Bangladesh sebagai organisasi ekstrim, memberikan bantuan persenjataan kepada etnis Rohingya di Bangladesh untuk menghasut terjadinya konflik sektarian di Myanmar.

Dalam kaitan tersebut Menteri Luar Negeri Bangladesh, Dipu Moni memberikan pernyataan di Parlemen pada tanggal 14 Juni 2012 bahwa, “Dengan mempertimbangkan kepentingan keamanan nasional, Bangladesh tidak akan mengijinkan satu pun pengungsi Myanmar berada dalam wilayahnya. Situasinya bukanlah bahwa etnis Rohingya tidak mempunyai tempat untuk pergi.Kami sendiri mempunyai banyak masalah. Kami sudah mengijinkan banyak etnis Rohingya untuk tinggal di negara kami, dan kami tidak ingin menambah masalah kami dengan mengijinkan lebih banyak lagi (etnis Rohingya) untuk masuk. Myanmar tidak memaksa warganegaranya untuk meninggalkan negara mereka. Ini adalah konflik sektarian yang negara tidak terlibat di dalamnya. Bahkan, pemerintah Myanmar berusaha untuk mengatasi masalah tersebut.”

Selain itu, Dipu Moni juga mengatakan bahwa “Bangladesh tidak akan membiarkan segala aktivitas yang membahayakan negara tetangga.”

Penolakan Bangladesh mendapat kritik dari para aktivis yang memperjuangkan hak-hak pengungsi dengan mengatakan bahwa Bangladesh bertindak melawan hukum humaniter internasional dengan keputusannya mengembalikan pengungsi Rohingya ke Myanmar.

Misalnya, Human Rights Watch menghimbau Pemerintah Bangladesh untuk memberi keleluasaan pada organisasi-organisasi internasional yang memberikan bantuan kemanusiaan demi menyelamatkan nyawa lebih dari 200.000 Muslim Rohingya di Bangladesh. Pemerintah Bangladesh juga diharapkan membuka perbatasannya untuk orang-orang Rohingya yang melarikan diri dari kekerasan sektarian dan kekerasan oleh pasukan keamanan Burma di Arakan.

Tekanan organisasi-organisasi kemanusiaan telah memancing pemerintah Bangladesh untuk merespon lebih tegas. Pada bulan Juli 2012, Perdana Menteri Bangladesh, Sheikh Hasina menolak berbagai bentuk himbauan untuk membantu Rohingnya karena masalah Rohingya seharusnya menjadi urusan pemerintah Myanmar.



Sheikh Hasina mengatakan,“Bangladesh adalah negara yang sudah sangat padat penduduknya … Kami tidak bisa menampung beban ini.”Saat dituduh bertindak tidak manusiawi, Dhaka mengatakan mereka melakukan hal yang benar dengan mengedepankan kepentingan rakyatnya di atas segalanya. Pemerintah Bangladesh mengabaikan seruan para aktivis tersebut dan tetap pada pendiriannya untuk tidak mengizinkan Rohingya memasuki teritori Bangladesh karena setiap minggu orang-orang berkapal Rohingya selalu berusaha melarikan diri dari Myanmar.

Mengerasnya sikap pemerintah Bangladesh juga dibuktikan dengan penolakan masuknya bantuan kemanusiaan yang masuk ke kamp atau daerah perbatasan di sekitar Ukhia dan Teknaf. Bantuan kemanusiaan dikhawatirkan akan menciptakan “faktor penarik” untuk Rohingya lainnya, yang dapat berdampak pada makin tegangnya pasar kerja lokal sehingga Rohingya akan memperburuk perekonomian dan keamanan nasional.

(sumber: Syamina edisi Februari 2015)
loading...
Read more »

Ledakan Keras Hantam Gedung di New York

item-thumbnail


+ResistNews Blog - Sebuah ledakan keras menyebabkan sebuah gedung di New York ambruk setengahnya dan yang lainnya terbakar. Karena kejadian itu sejumlah warga di sekitar East Village Manhattan terpaksa harus diungsikan.

Layanan darurat berada di tempat kejadian mengatakan paling tidak satu orang mengalami luka parah. Tayangan langsung di TV Nasional setempat memperlihatkan api dan asap keluar dari gedung bertingkat lima. Sementara itu, petugas pemadam kebakaran bahu membahu memadamkan api pada bangunan.

Tim pemadam kebakaran mulai menyemprotkan api, tetapi harus bergerak mundur karena api terlalu kuat, demikian lapor kantor berita setempat, WABC.

Stasiun tersebut melaporkan muncul kekhawatiran gedung lain juga akan ambruk karena dekatnya jarak antar gedung.

New York Times melaporkan, lebih dari 100 petugas kebakaran dikirim ke tempat kejadian. Tim darurat mulai menerima sejumlah telepon tentang kebakaran pada sekitar pukul 15:17 waktu setempat. Beberapa penelpon mengatakan mereka mendengar satu ledakan keras. [lasdipo/ +ResistNews Blog ]
loading...
Read more »

Hamas Tangkap Mata-mata Israel Berupa “Serangga Elektronik” di Gaza

item-thumbnail


+ResistNews Blog - Gerakan Islam Palestina Hamas telah merampas serangga elektronik yang terbang di langit Jalur Gaza, menurut Al-Majd, website keamanan yang dekat dengan Hamas.

Al-Majd melaporkan bahwa perangkat itu digunakan oleh pemerintah Israel untuk memata-matai dan memantau posisi dan basis perlawanan Palestina di Gaza.

Serangga itu juga diyakini sedang digunakan untuk mencari tentara Israel yang dilaporkan diculik selama perang Israel yang terakhir di Jalur Gaza.

Sebuah sumber informasi mengatakan kepada Al-Majd bahwa unit keamanan elektronik Hamas membongkar serangga elektronik tersebut dan menemukan foto-foto tentara yang diculik selama perang yang tersimpan dalam memory chipnya. Mereka juga mengungkapkan bahwa serangga elektronik itu dijalankan dan dipantau melalui satelit.

“Serangga elektronik itu seukuran burung kecil dan terlihat seperti burung dari jarak jauh,” kata sumber informasi. “Mereka bisa dengan mudah terbang dan masuk ke dalam bangunan dan fasilitas lainnya melalui lubang-lubang yang sangat kecil dan terbang dengan mudah di dalamnya.”

Militer Israel melancarkan serangan besar-besaran terhadap Jalur Gaza pada musim panas lalu yang mengakibatkan kematian lebih dari 2.000 warga Palestina. Sekitar 73 warga Israel juga tewas, termasuk enam pejuang non-kombatan. Dua tentara Israel dilaporkan telah diculik oleh pejuang Hamas di Gaza selama operasi darat. Namun, militer Israel mengatakan bahwa mereka telah dibunuh. (middleeastmonitor.com/ +ResistNews Blog )
loading...
Read more »

Teroris ‘Patriot’ Dari Georgia Rencanakan Pemboman di Tempat Umum Agar Publik Menuduh Muslim Pelakunya

item-thumbnail


+ResistNews Blog - Api fanatisme anti-Muslim sudah demikian besarnya sehingga tidak terhitung orang-orang, maupun para pejabat dari Partai Republik, kaum profesional fanatik bahkan para pemimpin Kristen yang melayani kebencian publik dengan berbagai cara.

Baru-baru ini seorang pria dari Georgia, Amerika, menanam bom dan ingin melihat orang-orang yang tidak berdosa mati sehingga umat Islam akan disalahkan sebagai pelakunya. Dia menyebut dirinya sebagai seorang ‘patriot. ”

Pria itu, Michael Sibley, yang menggambarkan dirinya sebagai seorang “patriot” menanam bom di sebuah taman nasional di Georgia.Sebelumnya pada awal pekan lalu, seorang pria non-Muslim menyerang petugas federal di bandara AS dengan racun semprot dan parang sambil membawa enam bom rakitan di dalam tas ranselnya. Bisa dibayangkan seandainya dia benar-benar seorang Muslim, media akan mengungkap habis hal ini.

Sibley, yang berusia 67 tahun dan tinggal di Roswell, Georgia, mengatakan kepada petugas FBI bahwa dia menanam bom itu karena dalam pandangannya, “Tidak ada yang memperhatikan apa yang terjadi di dunia.” Rupanya sebagai seorang “patriot” dia bersedia melukai atau bahkan membunuh sesama orang Amerika agar mereka terbangun dari ancaman yang sedang dihadapi Amerika.

Sibley menaruh beberapa memorabilia Muslim di dalam ranselnya bersama dengan dua “bom rakitan” (IED).

Pertama, dia menaruh salinan Quran di ranselnya, karena dia mengira seorang Muslim radikal akan meledakkan kitab sucinya. Kedua, dia memasukkan buku yang berjudul “The Rape in Kuwait” (Perkosaan di Kuwait) ke dalam ranselnya yang merupakan kumpulan kisah dari orang-orang yang menderita di tangan Saddam Hussein ketika pasukannya menginvasi Kuwait di 1990.

Sibley juga menulis nama “Mina Khodari” dalam ranselnya. Mengapa? Dia mengatakan kepada agen FBI bahwa nama itu terdengar “asing.” Padahal nama “asing,” itu adalah nama kode yang digunakan oleh anggota parlemen dari Partai Republik untuk menyebut “hukum syariah” dalam undang-undang mereka untuk melarang hukum Islam diberlakukan di Amerika.

Jika dicari di Google, “Mina Khodari” adalah nama Timur Tengah yang umum dikenal di Arab Saudi.

Juga, Sibley menambahkan peta Pusat Komunitas Yahudi di Atlanta dan informasi “sasaran empuk” lain seperti sistem kereta api komuter Atlanta. Rupanya dia percaya bahwa tempat-tempat itu akan menjadi target serangan.

Untungnya bom itu tidak meledak. Dan Sibley ditangkap dan didakwa hari Senin di pengadilan federal atas tuduhan melakukan upaya untuk “merusak atau menghancurkan” dengan sebuah “ledakan” harta benda yang dimiliki oleh Amerika Serikat.

Namun, dia tidak dituduh sebagai seorang teroris. Padahal, di bawah UU federal, “terorisme dalam negeri” didefinisikan sebagai tindakan “membahayakan kehidupan manusia” yang melanggar hukum federal atau negara bagian dan “tampak dimaksudkan” untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah atau “mengintimidasi atau memaksa penduduk sipil.”

Namun, juru bicara Jaksa AS mengatakan mereka tidak bisa berkomentar tentang hal ini sementara kasus ini ditunda.

Di sisi lain, ancaman terorisme dengan pelaku Muslim selalu menjadi headline di media, pada laporan tahunan 2014, hanya 37 orang Amerika yang terbunuh oleh terorisme sejak Peristiwa 11/9. Sementara itu, hanya dalam enam tahun terakhir, 63 orang Amerika telah tewas di Amerika Serikat oleh orang-orang yang berkaitan dengan kelompok-kelompok sayap kanan. (RZ/Daily Beast/ +ResistNews Blog )
loading...
Read more »

Surat untuk Indonesia

item-thumbnail


[Al-Islam edisi 749, 6 Jumaduts Tsani 1436 H – 27 Maret 2015 M]



بِسْمِ ٱﷲ ِٱلرَّحْمٰنِ ٱلرَّحِيْمِ

SURAT UNTUK INDONESIA

Saudaraku, kita semua tentu tahu, saat ini negara kita tengah dibelit berbagai persoalan yang sangat berat. Bila belakangan banyak orang menyerukan Save KPK, lebih dari itu kita sesungguhnya memerlukan Save Indonesia. Sebab, bila menilik beratnya persoalan yang mengancam negeri ini dan tidak segera diatasi, bukan tidak mungkin negeri ini akan hancur. Mengapa?

Saat ini kita tengah berada dalam ancaman neoliberalisme dan neoimperialisme yang makin keras mencengkeram. Neoliberalisme adalah paham yang menghendaki pengurangan peran negara dalam ekonomi. Dalam pandangan neoliberalisme, negara dianggap sebagai penghambat utama penguasaan ekonomi oleh individu/korporat. Pengurangan peran negara dilakukan dengan: privatisasi sektor publik seperti migas, listrik, jalan tol dan lainnya; pencabutan subsidi komoditas strategis seperti migas, listrik, pupuk dan lainnya; penghilangan hak-hak istimewa BUMN melalui berbagai ketentuan dan perundang-undangan yang menyetarakan BUMN dengan usaha swasta. Jadi, neoliberalisme sesungguhnya merupakan upaya pelumpuhan negara, selangkah menuju corporate state (korporatokrasi). Ketika itu, negara dikendalikan oleh persekutuan jahat antara politikus dan pengusaha. Akibatnya, keputusan-keputusan politik tidak dibuat untuk kepentingan rakyat, tetapi untuk kepentingan korporat (perusahaan) baik domestik maupun asing.

Ancaman neoliberalisme akan semakin besar dengan pemberlakuan MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN) mulai tahun 2015 ini. MEA, sebagaimana blok pasar bebas lain, merupakan strategi kekuatan kapitalis global untuk meluaskan hegemoninya, khususnya di kawasan negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Dalam pasar bebas, dihapus semua hambatan masuk (barrier to entry) baik tarif maupun non tarif seperti regulasi, penetapan kuota, subsidi, dan lainnya yang selama ini memang dibuat untuk melindungi produk dalam negeri. Jadi, MEA tak lain adalah pasar bebas yang akan membuka pasar negara-negara di kawasan ASEAN yang berpenduduk sekitar 600 juta bagi produk dan penanaman modal negara-negara kapitalis besar.

Sementara itu, gelombang demokratisasi di segala bidang pasca Reformasi, khususnya di bidang politik dengan pemberlakuan model pemilihan langsung untuk kepala daerah dan presiden serta pemilihan anggota legislatif berdasar suara terbanyak, telah memberikan kesempatan kepada kekuatan kapitalis global untuk makin menancapkan pengaruhnya di Indonesia. Dengan kekuatan dana besarnya, mereka masuk dalam kontestasi politik di Indonesia. Harapannya, melalui orang-orang yang didukung, mereka bisa turut menentukan pemilihan pejabat publik dan memberikan arah kebijakan ke depan. Bagi politikus pragmatis, tak jadi soal menggadaikan kewenangan politik, yang penting mereka terpilih. Karena itu, pasca Reformasi banyak sekali lahir kebijakan-kebijakan dan peraturan perundangan yang sangat liberal dan kental dipengaruhi kepentingan asing.

Keputusan rezim Jokowi-JK yang bergegas menaikkan harga BBM, misalnya, adalah bukti kebijakan yang sangat sarat kepentingan asing. Meskipun kemudian diturunkan, namun tidak bisa menutupi maksud sesungguhnya dari kebijakan itu, yakni pemberlakuan liberalisasi migas secara total. Rezim Jokowi-JK mencabut subsidi BBM dan menetapkan harga sesuai dengan harga pasar. Inilah yang dimaui oleh perusahaan migas asing agar mereka bisa leluasa masuk di sektor niaga BBM. Ini bisnis yang luar biasa besar. Mereka mengambil minyak di Indonesia, lalu diolah dan dijual di Indonesia, tetapi dengan harga internasional. Setiap tahun, perusahaan migas asing diperkirakan bisa meraup untung tak kurang dari Rp 150 triliun.

Di lapangan legislatif, intervensi asing juga sangat nyata. Menurut seorang anggota DPR, ada lebih dari 76 UU yang pembuatan draft-nya dilakukan pihak asing seperti UU Migas, UU PM, UU Kelistrikan, UU SDA, UU Perbankan dan sejenisnya yang jelas-jelas telah meliberalisasi sektor-sektor vital di Indonesia. Dari fakta-fakta inilah kita menyebut bahwa negeri ini juga tengah dalam ancaman neoimperialisme.

Neoimperialisme adalah penjajahan cara baru yang ditempuh oleh negara kapitalis untuk tetap menguasai dan menghisap negara lain. Dulu dikenal dengan semangat gold (kepentingan penguasaan sumber daya ekonomi), glory (kepentingan kekuasaan politik) dan gospel (kepentingan misionasi Kristiani). Meski mungkin kepentingan yang ketiga (gospel) kini tidak begitu menonjol, kepentingan pertama dan kedua (gold dan glory) nyata sekali masih berjalan.

Saudaraku, neoliberalisme dan neoimperialisme tentu saja berdampak sangat dampak buruk buat kita semua. Di antaranya, tingginya angka kemiskinan dan kesenjangan ekonomi, kerusakan moral, korupsi yang makin menjadi-jadi, dan kriminalitas yang kian merajalela. Banyaknya pejabat dan anggota legislatif yang menjadi tersangka korupsi menjadi bukti sangat nyata perilaku mereka yang menghalalkan segala cara guna mengembalikan investasi politiknya. Eksploitasi SDA di negeri ini secara brutal juga menunjukkan bagaimana para pemimpin negeri ini telah gelap mata dalam memperdagangkan kewenangannya sehingga membiarkan kekayaan alam yang semestinya untuk kesejahteraan rakyat itu dihisap oleh korporasi domestik maupun asing. Kenyataan buruk itu makin diperparah oleh kebijakan-kebijakan politik seperti kenaikan harga BBM, elpiji, tarif listrik, dan lain-lain.

Sementara itu, demokrasi yang selama ini dipercaya sebagai sistem politik terbaik, yang akan mewadahi aspirasi rakyat, pada kenyataannya bohong belaka. Rakyat hanya diperhatikan pada saat kampanye atau sebelum pemilihan. Setelah terpilih, anggota legislatif, kepala daerah, dan bahkan presiden lebih memperhatikan para penyokongnya. Lahirnya UU-UU liberal, dan lembeknya Pemerintah di hadapan perusahaan asing seperti Freeport, adalah bukti nyata pengabaian aspirasi rakyat serta ketundukan Pemerintah pada kekuatan para cukong di dalam dan luar negeri. Jadi, dalam demokrasi tidak ada yang namanya kedaulatan rakyat; yang ada adalah kedaulatan para pemilik modal.

Oleh karena itu, wahai Saudaraku, jelas sekali negeri ini harus segera diselamatkan. Tak ada pilihan lain kecuali dengan Islam, yakni dengan syariah dan khilafah. Jadi, Save Indonesia with Sharia and Khilafah.Selamatkan Indonesia dengan Syariah dan Khilafah.



Hizbut Tahrir Indonesia



26 Jumadul Ula 1436 H/

17 Maret 2015 M




Problem Kehidupan dan Solusinya

Menurut al-Quran



Sejak lepas dari penjajahan fisik 69 tahun lalu, negeri ini menerapkan sistem demokrasi terpimpin ala Orde Lama, demokrasi kapitalisme ala Orde Baru, lalu demokrasi kapitalisme neoliberal sejak Reformasi hingga sekarang. Namun, negeri ini masih dililit segudang problem di berbagai bidang.

Orang miskin 27,73 juta (10,96%) orang (BPS September 2014). Pengangguran terbuka 7.244.905 orang (BPS Agustus 2014).

Utang Pemerintah Pusat hingga Februari 2015 Rp 2.744,36 triliun. (Profil Utang Pemerintah Pusat Maret 2015). Artinya, (BPS September 2014), negeri berpenduduk 253 juta ini terbebani utang Rp 10,85 juta/orang.

Subsidi BBM dihapus. Subsidi listrik juga dicabut (kecuali gol. 450 VA dan 900 VA).

Rakyat menanggung sendiri pengobatan mereka. Negara mengalihkan kewajibannya ke pundak rakyat melalui BPJS. Jutaan anak mengalami malnutrisi. Jutaan anak putus sekolah.

Lebih dari 2,5 juta aborsi pertahun. Pengguna narkoba 4 juta lebih. HIV-AIDS tersebar di 381 (76%) kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Hingga September 2014, total kasus HIV-AIDS mencapai 206.095 kasus. (Sistem Informasi HIV-AIDS & IMS [SIHA]-Ditjen P2PL Kemenkes).

Kriminalitas tinggi. Korupsi makin parah dan sistemik. Ratusan pejabat, penguasa dan anggota legislatif terjerat kasus korupsi.

Pembiayaan APBN bertumpu pada pajak dan utang. Target pajak di RAPBN-P 2015 dinaikkan menjadi Rp 1.489,3 triliun. Untuk mencapai itu, obyek pajak baik orang atau barang dan jasa akan diperluas. Pajak juga akan makin tinggi. Beban rakyat pun akan makin berat.

Di sisi lain, SDA berlimpah negeri ini justru diserahkan kepada swasta dan asing. Migas sekitar 80% dikuasai asing. Pertambangan 75,39% dikuasai asing. Sekitar 60% industri penting dan strategis juga telah dikuasai investor asing seperti perbankan, telekomunikasi, elektronika, asuransi dan pasar modal.

Berbagai problem di pelbagai bidang itu menunjukkan problem sistemik-ideologis. Semua itu merupakanfasad (kerusakan). Allah SWT berfirman:

]ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ[

Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan oleh perbuatan manusia supaya Allah menimpakan kepada mereka sebagian akibat perbuatan mereka agar mereka kembali (ke jalan yang benar) (TQS ar-Rum [30]: 41).

Ali ash-Shabuni dalam Shafwah at-Tafâsîr menjelaskan, “bima kasabat aydi an-nas, yakni disebabkan oleh berbagai kemaksiatan dan dosa-dosa mereka.” Kemaksiataan itu bermuara pada penerapan sistem ideologi yang menyalahi system-ideologi Islam.

Solusinya dijelaskan dalam ayat tersebut. Asy-Syaukani dalam Fathu al-Qadîr menjelaskan, liyudzîqahum ba’dha al-ladzî ‘amilû, yakni agar Allah menimpakan sanksi sebagian perbuatan mereka atau balasan sebagian perbuatan mereka; la’allahum yarji’ûn, yakni agar mereka kembali dari berbagai kemaksiatan mereka dan bertobat kepada Allah SWT.”

Bertobat dari kemaksiatan sistemik-ideologis tidak lain adalah dengan kembali pada system-ideologi Islam, yakni dengan menerapkan syariah Islam secara menyeluruh dalam semua aspek kehidupan di bawah sistem Khilafah ar-Rasyidah ‘ala minhaj an-Nubuwwah.

WalLâh a’lam bi ash-shawâb. []





Komentar al-Islam:

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) saat ini masih menggodok kenaikan kembali harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. (Kompas.com, 23/3).
  1. BBM memang sudah tidak disubsidi, kecuali solar disubsidi 1000 rupiah perliter.
  2. BBM sudah diliberalisasi alias tidak disubsidi. Itu adalah kebijakan neoliberal rezim Jokowi-JK. Jika harga minyak tinggi, harga BBM pasti ikut tinggi. Masyarakat umum akan terbebani.
  3. Saatnya tinggalkan sistem ekonomi kapitalisme-neoliberal dan terapkan sistem ekonomi Islam, niscaya keberkahan akan datang.
[hizbut-tahrir.or.id/ +R]
loading...
Read more »

10 Negara dengan Tentara Terburuk di Dunia

item-thumbnail
Tentara dalam suatu negara diberikan tanggung jawab untuk melindungi bangsa dan warganya, dengan menempatkan kehidupan mereka pada sebuah lembaga militer.

Mungkin ini adalah salah satu alasan utama, mengapa investasi dalam pelatihan militer, pada dasarnya merupakan tugas penting bagi semua negara di dunia.

Mungkin banyak orang membahas mengenai tentara terkuat, tapi tidak banyak yang membahas mengenai tentara terburuk. Oleh karena itu, berikut saya sajikan ulasan mengenai 10 negara dengan tentara terburuk di dunia.

10. Bostwana.
Dibentuk pada tahun 1977, pasukan pertahanan Bostwana merupakan salah satu tentara terburuk di dunia, dengan hanya 8 ribu personel. Alasan utamanya adalah tidak adanya pasokan senjata berteknologi tinggi, dan fakta bahwa pemerintah hanya berfokus pada pengurangan kemiskinan negara, daripada membuat pertahanan yang kuat.

9. Inggris.
Alasan Inggris masuk dalam daftar ini adalah, mereka tidak mampu mengalahkan siapapun dalam perang. Alasan lain adalah, kurangnya peralatan baru yang membuat kondisi militer di negara tersebut terpuruk.

8. Liberia.
Saat ini, Liberia memiliki kurang dari 18.00 personel tentara dan merupakan salah satu militer terburuk di dunia. Alasan pertama adalah adanya demobilisasi setelah perang saudara kedua dan proses direformasi yang belum tercapai sepenuhnya.

7. Sierre Leone.
Hanya ada 1.700 personel aktif dalam angkatan bersenjata Sierre Leone dan memiliki akses yang terbatas dalam persenjataan modern. Satu-satunya peralatan yang bisa digunakan berasal dari barang impor tangan kedua.

6. Tanzania.
Didirikan pada September 1964, mereka selalu memiliki perbedaan dengan angkatan bersenjata kolonial yang hanya berjumlah 2.700 personel aktif, dan mendapat jumlah yang sangat sedikit dalam hal peralatan untuk tujuan keamanan.

5. Malawi.
Dengan hanya 2.500 personel pasukan tentara aktif, Malawi masuk dalam daftar tentara terburuk di dunia, dan alasan utama di balik fakta ini adalah, mereka menyepelekan pasukan Angkatan Laut dan mereka tidak memiliki keahlian yang cukup besar.

4. Chad.
Didirikan pada tahun 1960, pasukan militer Chad hanya memiliki 30.350 personel aktif serta anggaran hanya sekitar US$300 juta untuk kemiliteran di Chad.

3. Amerika Serikat.
Meskipun jumlah militer Amerika Serikat sangat besar, tetapi nyatanya, mereka telah gagal beberapa kali dalam Perang Dunia II, dan inilah yang menjadi hal menyedihkan dari tentara Amerika Serikat.

2. Kongo.
Hanya ada sekitar 20 ribu tentara sebagai personel aktif dan berusia lebih dari 60 tahun. Sebagian besar peralatan mereka menggunakan tentara murni non-fungsional dan non-operasional, karena tidak adanya pemeliharaan.

1. Somalia.
Dengan hanya 20 ribu personel aktif, Somalia dinobatkan sebagai negara dengan tentara terburuk di seluruh dunia, karena mereka hanya mengandalkan peralatan cadangan dan ketidakmampuan mereka untuk mengamankan integritas teritorial mereka. [dariberbagaisumber/ +ResistNews Blog ]
loading...
Read more »
Home
loading...