Archive by date

Hentikan Operasi Ashifatul Hazm, Arab Saudi Memulai Proses I’ādatul Amal

item-thumbnail


+ResistNews Blog - Arab Saudi (21/04), mengumumkan berakhirnya serangan udara di Yaman dengan nama operasiAshifatul Hazm (Decisive Storm) yang sudah dilakukan selama sebulan. Arab Saudi memulai operasi baru dengan nama I’ādatul Amal (Restoring Hope). Operasi ini meliputi politik, diplomatik, dan aksi militer. Akan tetapi, fokusnya lebih pada proses politik.

Amerika menyambut baik pengumuman ini, Juru Bicara Dewan Keamanan Nasional AS, Alistair Baskey mengatakan, “Amerika Serikat menyambut baik pengumuman Arab Saudi dan mitranya dalam koalisi, yang hari ini mengakhiri operasi Ashifatul Hazm (Decisive Storm) di Yaman.”

Dia melanjutkan, “Kami akan terus mendukung proses politik dengan memfasilitasi PBB dan memfasilitasi bantuan kemanusiaan.”

Beberapan jam sebelum pengumuman ini, kantor berita Iran “Tasnim” mengutip dari asisten Menteri Luar Negeri Iran Hussein Amir Abdul Lahyan yang mengatakan, “Penghentian perang di Yaman dalam beberapa jam lagi adalah upaya yang dilakukan untuk tujuan ini. Kami optimis bahwa beberapa jam mendatang, semua pihak Yaman akan duduk di meja perundingan untuk memperkuat proses politik di negeri ini.”

Hal ini menunjukkan adanya koordinasi antara Arab Saudi dan Iran, yang Amerika berada belakangnya.

Perlu diketahui bahwa operasi Ashifatul Hazm (Decisive Storm) yang dipimpin oleh Arab Saudi adalah rencana Amerika untuk mendorong semua hal menuju proses politik. Sebab, apa yang dilakukan Houthi dengan mengambil alih Sana’a pada 29 September tahun lalu juga merupakan rencana Amerika.

Mereka memaksa Presiden Yaman Mansour Hadi untuk menyetujui perjanjian perdamaian dan kemitraan yang disampaikan melalui antek Amerika, Jamal bin Omar, yang statusnya sebagai utusan PBB untuk Yaman. Namun, karena Presiden Yaman menunda-nunda pelaksanaan perjanjian, mereka pun menjadikan presiden sebagai tahanan rumah dan memaksanya untuk mengundurkan diri. Kemudian mereka merebut istana presiden dan mengumumkan bahwa mereka akan membentuk sebuah Dewan Presiden, yang ternyata tidak bisa mereka lakukan. Mereka mulai berkeliaran di negeri itu tanpa mampau mengaturnya. Akhirnya masyarakat pun mulai menolak mereka dan melawannya. Ketika Hadi berhasil keluar dari Sana’a menuju Aden, ia mengumumkan penarikan atas pengunduran dirinya, dan mengatakan akan melawan Houthi, serta meminta intervensi internasional. Sementara itu, Inggris berusaha membantu Hadi yang menjadi loyalisnya.

Dengan demikian, operasi Ashifatul Hazm (Decisive Storm) adalah rencana Amerika untuk menyelamatkan Houthi dari keterlibatan mereka, dan untuk menunjukkan bahwa mereka tertindas, serta menunjukkan bahwa mereka bukan alatnya melalui Iran.

Sekarang, Amerika memerintahkan Arab Saudi untuk menghentikannya, dan menyatakan sambutannya, serta dukungannya untuk proses politik, yang berarti bahwa Houthi akan terlibat dalam pemerintahan. Sehingga, dalam hal ini, Amerika punya bagian yang sama dengan Inggris, atau lebih melalui Houthi dan para antek Amerika lainnya yang terlibat dalam pemerintahan.

Begitulah, sebenarnya korban dari kedua belah pihak adalah kaum Muslim, yang satu sama lain saling membunuh di tengah-tengah konflik negara-negara imperialis di Yaman dengan boneka-boneka regionalnya, Arab Saudi, Iran, dan yang lainnya. (kantor berita HT/ +ResistNews Blog )
loading...
Read more »

Densus 88 Beraksi! Tabrak Dulu, Baru Ditangkap

item-thumbnail

Penangkapan itu tidak melalui prosedur hukum dan tanpa menunjukkan surat penangkapan, begitu juga saat menangkap Basri.

+ResistNews Blog - Lagi, Tim Densus 88 Anti Teror mempertontonkan kezalimannya dalam menangkap orang yang diduga terlibat jaringan kelompok ISIS. Kali ini yang mejadi korbannya adalah Pimpinan Pondok Pesantren Tanfizul Al Quran Makassar Muhammad Basri. “Zalim!” tegas Juru Bicara Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Muhammad Ismail Yusanto.

Menurut Ismail, yang terjadi di Makassar membuktikan secara nyata adanya kriminalisasi dakwah. “Dia ditangkap karena terkait ISIS dengan barang bukti di antaranya bendera ‘ISIS’. Apa kesalahan yang telah dilakukan, tidak jelas. Apa karena menyimpan bendera lantas boleh seseorang dipersalahkan? Ini kriminalisasi dakwah, “ tegasnya.

Karena bukan hanya yang disebut dengan ‘ISIS’ yang menggunakan bendera hitam bertuliskan syahadat (Tiada Tuhan selain Allah, dalam bahasa Arab) di atasnya dan di tengahnya bergambar stempel kenegaraan Nabi Muhammad SAW (bulpat putih bertuliskan Allah, Rasul, Muhammad, dalam bahasa Arab). Dengan kriminalisasi yang berulang kali dipertontonkan Densus banyak orang yang takut mengusung bendera tauhid tersebut.

Ditambah lagi, penangkapan itu tidak melalui prosedur hukum dan tanpa menunjukkan surat penangkapan, begitu juga saat menangkap Basri. “Saat itu ustadz pulang dari pasar lalu diserempet mobil berwana hitam dan terjatuh bersama anaknya. Kami pikir itu kecelakaan saat didekati, ada orang mengeluarkan pistol dan mengatakan ini bukan urusan Anda,” ujar M Satria, salah seorang saksi mata di Makassar, Jumat (24/4).

Ia menuturkan polisi berbaju preman ada sekitar delapan orang tersebut turun dari mobil kemudian menyuruh tiarap lalu memborgol tangan Basri, kemudian memasukkan ke dalam mobil berwarna hitam dan langsung membawanya.

“Anaknya jatuh ditinggal begitu saja, untung ada teman langsung membawanya pulang. Kami bertiga yang melihat kejadian itu. Sejak awal saya ragu karena mobil ingin ditabrakkan ke beliau yang mengambil jalur kanan,” kata pria paruh baya yang akrab disapa Baso ini.

Pria berprofesi tukang ojek ini menyebutkan penangkapan yang mirip penculikan tersebut berlangsung sekitar pukul 09.25 WITA. Basri waktu itu pulang dari Pasar Daya bersama anaknya.

“Ketika mendekati pondok tepatnya di apotik Bungadia, beliau jatuh, ini masih ada bekas darahnya selanjutnya diborgol lalu dibawa mobil. Ada dua mobil, dari arah kanan berwarna putih dan jalur kiri berwarna hitam,” ucapnya saat memperagakan penangkapan.

Sementara pihak keluarga saat dikonfirmasi enggan berbicara panjang dan hanya menyesalkan penangkapan itu yang tidak manusiawi padahal belum tentu M Basri terduga teroris.

Kepala Kepolisian Daerah Sulselbar Irjen Polisi Anton Setiadji dikonfirmasi membenarkan penangkapan Muhammad Basri MA oleh Tim Densus 88 Antiteror pada Jumat sekitar pukul 09.00 WITA.”Memang iya dia ditangkap sama Densus tadi pagi. Saya tidak tahu alasannya, silahkan tanya sama Densus mereka yang mengetahui pastinya,” ujar Anton.

Penangkapan tersebut terjadi di Jalan Manuruki depan Apotik Bungadia Blok A nomor 29 BTN Hartaco Indah Kelurahan Sudiang Raya Kecamatan Biringkanaya oleh Satuan Densus 88 Polda Sulselbar mengunakan dua mobil Jenis Innova warna Hitam bernomor polisi DD 99 KL.(mediaumat.com/ +ResistNews Blog )
loading...
Read more »

Hanya Khilafah yang Mampu Menghancurkan Neoliberalisme Global

item-thumbnail


Oleh : KH. M. Shiddiq Al Jawi

Apa itu Neoliberalisme?

Neoliberalisme (sering disingkat neolib) merupakan perkembangan mutakhir kapitalisme pada abad ke-20, sebagai upaya untuk kembali kepada kapitalisme versi liberalisme klasik yang mengutamakan ekonomi pasar. Andrew Heywood dalam bukunya Politics (2002 : 49) mendefinisikan neoliberalisme sebagai,”…an updated version of classical economy that was developed in the writings of free-market economists…” ([neoliberalisme adalah] suatu versi terbaru dari ekonomi klasik yang awalnya dikembangkan dalam tulisan-tulisan para ahli ekonomi yang mendukung pasar bebas). (Poppy S. Winanti, Melacak Asal-Usul Neoliberalisme, 2007; www.poppysw.staff.ugm.ac.id).

Ekonomi klasik yang disebut dalam definisi neoliberalisme tersebut merujuk kepada para pemikir kapitalisme liberal generasi awal, seperti Adam Smith (1723-1790) dan David Ricardo (1772-1823). Maka dari itu, dalam redaksi yang lebih lengkap, David N. Balaam & Michael Veseth dalam bukunya Introduction to International Political Economy (2005:507) mendefinisikan neoliberalisme sebagai,”a viewpoint that favors a return to the economic policies advocated by classical liberal such as Adam Smith and David Ricardo. Neoliberalism emphasizes market deregulation, privatization of government enterprises, minimal government intervention, and open international markets. Unlike classical liberalism, neoliberalism is primarly an agenda of economic policies rather than a political economy perspective.” ([neoliberalisme adalah] suatu pandangan yang hendak kembali pada kebijakan-kebijakan ekonomi yang diusung oleh pemikir ekonomi liberal klasik seperti Adam Smith dan David Ricardo. Neoliberalisme menekankan pada deregulasi pasar, privatisasi badan-badan usaha milik negara (BUMN), intervensi (campur tangan) pemerintah yang minimal (dalam perekonomian) dan pasar-pasar internasional yang lebih terbuka. Tidak seperti liberalisme klasik, neoliberalisme lebih merupakan “suatu agenda kebijakan-kebijakan ekonomi” daripada “suatu perspektif mengenai sebuah ekonomi politik”). (Poppy S. Winanti, ibid.)

Akar Ide Neoliberalisme

Dari definisi neoliberalisme di atas dapat dipahami bahwa neoliberalisme merupakan paham yang berupaya kembali kepada liberalisme klasik, seperti gagasan Adam Smith, yang terkenal dengan jargoninvisible-hand (tangan yang tak terlihat) atau mekanisme pasar. Gagasan ini dicetuskan Adam Smith sebagai respon terhadap merkantilisme di Inggris pada abad ke-18, yang memberikan peran yang sangat besar kepada negara untuk melakukan campur tangan (intervensi) dalam perekonomian. Intervensi negara ini dianggap oleh Adam Smith hanya menguntungkan segelintir orang tertentu dan hanya menyebabkan kesengsaraan bagi sebagian besar masyarakat.

Karena alasan itulah, Adam Smith lalu menolak intervensi negara dan menegaskan bahwa kegiatan perekonomian haruslah diserahkan kepada kepentingan masing-masing individu, bukan diatur oleh negara. Menurut Adam Smith, dengan dorongan kepentingan pribadi (self-interest), individu akan dapat mengatur sendiri kegiatan-kegiatan ekonomi mereka. Kata Adam Smith dalam bukunya The Wealth of Nations (1776:27),”it is not from the benevolent of the butcher, the brewer, or the baker that we expect our dinner, but from their regard to their own interest.” (bukan dari kebaikan hati si tukang daging, tukang arak, atau tukang roti kita berharap dapat makan siang, melainkan dari keinginan mereka sendiri demi kepentingan mereka sendiri). (Abul Khair M. Jalaluddin, The Role of Government in An Islamic Economy, 1991:22-23).

Menurut Adam Smith, kepentingan individu itulah, yang akan dapat mewujudkan keseimbangan ekonomi (equalibrium) antara permintaan dan penawaran tanpa perlu intervensi apa pun dari negara. Adam Smithdalam The Wealth of Nations (1776) mengatakan,”…every individual, it is evident, can, in his local situation, judge his own economic interest much better than any statesman or lawgiver can do for him.” (…setiap individu, dan ini adalah bukti, dapat, dalam situasinya yang bersifat lokal, memutuskan kepentingan ekonominya sendiri jauh lebih baik daripada apa yang dapat dilakukan oleh negarawan atau legislator manapun). (Abul Khair M. Jalaluddin, ibid.).

Perekonomian dengan peran minimalis dari negara seperti digagas oleh Adam Smith ini ternyata tidak bertahan lama. Ketika di AS terjadi Depresi Besar (The Great Depresion) pada tahun 1930-an, dengan berbagai gejalanya seperti merajalelanya pengangguran, muncul desakan agar negara kembali melakukan intervensi dalam perekonomian. Desakan ini dipelopori oleh John Maynard Keynes (1883-1946) dalam bukunya The General Theory of Employment, Interest, and Money yang terbit tahun 1936. Keynes menolak asumsi dasar liberalisme klasik, yaitu self-regulating market atau pasar yang mengatur dirinya sendiri tanpa intervensi negara. Keynes memandang liberalisme klasik yang meminimalkan peran negara terbukti telah menimbulkan pengangguran, sebagaimana terjadi saat Depresi Besar tahun 1930-an di AS. Karena itu, Keynes mendesak kembalinya intervensi negara untuk mengatasi masalah ekonomi yang tak dapat diselesaikan sendiri oleh pasar, seperti pengangguran dan inflasi. Keynes meyakini bahwa kapitalisme akan dapat berhasil jika terwujud full-employment yang hanya akan dapat dicapai dengan adanya intervensi negara dan bank sentral.

Gagasan Keynes dalam ekonomi itu disebut Keynesian Economics dan diterapkan di negara-negara Barat seperti AS dan Eropa dengan nama “sosialisme demokrasi (sosdem)” dan negara yang menjalankannya disebut “welfare state” (negara kesejahteraan). Keynesian Economics yang diterapkan hingga tahun 1970-an tersebut ternyata juga menimbulkan masalah. Intervensi negara yang diundang kembali oleh Keynes dianggap berlebihan sehingga malah menimbulkan inefisiensi dan krisis, bukan menghasilkan kesejahteraan sebagaimana dijanjikan. Hal ini ditandai dengan terjadinya fenomena stagflasi (gabungan stagnasi atau pengangguran, dan inflasi atau kenaikan harga) yang terjadi di Barat pada tahun 1970-an. Oleh karena itulah, muncul desakan untuk kembali lagi pada doktrin liberalisme klasik ala Adam Smith dan David Ricardo yang mempercayai unregulated market (pasar yang tak diatur oleh negara). Paham yang memandang perlunya kembali pada doktrin liberalisme klasik pasca staglasi 1970-an inilah yang kemudian disebut dengan neoliberalisme. (Poppy S. Winanti, ibid.).

Namun demikian, sebelum terjadinya staglasi tahun 1970-an itu, sebenarnya gagasan neoliberalisme sudah mulai dirintis sejak tahun 1940-an oleh beberapa gelintir ekonom seperti Friedrich von Hayek, seorang ekonom Austria. Pada tahun 1944 von Hayek menerbitkan bukunya The Road to Serfdom yang mengkritik keras welfare state atau kapitalisme ala Keynesian yang mengundang kembali campur tangan negara. Von Hayek mengatakan bahwa setiap jenis sosialisme, betapa pun lembutnya, atau setiap jenis perencanaan ekonomi atau pun welfare state, betapapun baiknya, atau setiap jenis campur tangan terhadp pasar bebas, betapa pun masuk akalnya, adalah sesuatu yang sangat salah. Karena hal itu dianggapnya sebagai reduksi terhadap liberalisme individu yang sangat berharga dan jalan menuju tirani dan perbudakan baru bagi rakyat jelata. (Ian Adams, Ideologi Politik Mutakhir, hlm. 326-327; Revrisond Baswir, Ekonomi Kerakyatan vs Neoliberalisme, hlm. 163-164).

Walhasil, neoliberalisme mempunyai kecurigaan yang lebih tinggi terhadap setiap campur tangan negara dibanding liberalisme klasik. Memang itulah salah satu perbedaan mendasar liberalisme klasik dengan neoliberalisme. Liberalisme klasik ala Adam Smith walau mempercayai mekanisme pasar dan menolak intervensi negara, namun tidak terlalu curiga terhadap campur tangan negara. Jadi liberalisme klasik Adam Smith bukanlah paham anti-negara, karena negara dalam pandangan Adam Smith tetap diperlukan keberadaannya, yaitu untuk menjaga penegakan hukum dan ketertiban ekonomi (to maintain the law and order in an economy). (Abul Khair M. Jalaluddin, ibid.).

Sedangkan neoliberalisme, hampir-hampir merupakan paham anti-negara, sehingga sebagian orang menyebut neoliberalisme sebagai “fundamentalisme-pasar”. Artinya segala sesuatu urusan masyarakat harus diserahkan kepada pasar, bukan kepada negara. Dengan kata lain, peran atau intervensi negara harus berada pada level yang sangat-sangat minimal. Ringkasnya, neoliberalisme mencurigai apapun peran atau campur tangan negara dengan tingkat kecurigaan lebih tinggi daripada kecurigaan dalam liberalisme klasik.

Neoliberalisme dalam Praktik

Dalam praktiknya, paham neoliberalisme mulai diterapkan bagi publik secara luas di Barat pada tahun 1980-an, yakni pada masa Presiden AS Ronald Reagan (berkuasa 1981-1989) dan masa PM Inggris Margaret Thatcher (berkuasa 1979-1990). Sebagai pemimpin berhaluan neolib, Reagan dan Thathcher sama-sama mengeluarkan kebijakan-kebijakan ekonomi khas neolib yang pro pasar dan mengurangi peran negara. Reagan misalnya mengurangi dana santunan, mengurangi pajak, dan mengalihkan beban pemerintah ke punggung rakyat (seperti pengurangan dana subsidi kesehatan). Sedang Thatcher, menjalankan neolib dengan cara menurunkan inflasi, mengurangi belanja negara, menyediakan insentif bagi pengusaha (misalnya mengurangi pajak penghasilan), dan menghilangkan hambatan pasar bebas, utamanya melalui privatisasi BUMN. (Ian Adams, Ideologi Politik Mutakhir, hlm. 333; Revrisond Baswir, Ekonomi Kerakyatan vs Neoliberalisme, hlm. 165).

Penyebaran neoliberalisme menemukan momentumnya secara gobal pada akhir tahun 1980-an ketika terjadi krisis moneter di beberapa negara Amerika Latin. Untuk mengatasinya, IMF yang bekerjasama dengan Bank Dunia dan Departemen Keuangan AS, mengeluarkan paket kebijakan neoliberal yang disebut “Konsensus Washington”. Paket kebijakan Konsensus Washington ini menjadi menu dasar bagi apa yang dinamakan SAP (structural adjustment program), yang garis besarnya menurut Joseph E. Stiglitz dalam bukunya Globalisation and Its Discontent (2002) ada 4 (empat) kebijakan; yaitu (1) pelaksanaan kebijakan anggaran ketat, termasuk kebijakan penghapusan subsidi, (2) liberalisasi sektor keuangan, (3) liberalisasi sektor perdagangan, dan (4) privatisasi BUMN. (Revrisond Baswir, Ekonomi Kerakyatan vs Neoliberalisme, hlm. 166-167).

Apakah neoliberalisme setelah dipraktikkan menghasilkan kesejahteraan bagi masyarakat global? Jawabnya, tergantung siapa yang dimaksud dengan “masyarakat global”. Jika yang dimaksud “masyarakat global” adalah negara-negara kapitalis, seperti AS dan negara-negara Eropa, maka neoliberalisme memang membawa untung. Tapi bagi negara-negara Dunia Ketiga, termasuk Indonesia, neoliberalisme tidak membawa untung, tapi membawa buntung (mudharat).

Sejak tahun 1980-an hingga menjelang abad ke-21, yakni kira-kira dua dasawarsa selama neoliberalisme diterapkan secara global, TNC (trans national companies) di negara-negara kapitalis Barat mengalami perkembangan dalam jumlah dan keuntungan. Pada tahun 1970-an jumlah TNC hanya sekitar 7.000 buah. Namun pada tahun 1998 jumlahnya membengkak menjadi 44.508 buah. Dalam dua dasawarsa itu TNC berhasil menguasai 67% perdagangan dunia antar-TNC dan 34,1% dari total perdagangan global. TNC juga menguasai 75% dari total investasi global, dan mampu mengontrol hingga 75% perdagangan dunia. (Nanang Pamuji Mugasejati & Ucu Martanto, Kritik Globalisasi dan Neoliberalisme, hlm. 8).

Gambaran sebaliknya justru dialami oleh negara-negara Dunia Ketiga. Laporan Human Development Reportdari UNDP pada tahun 2005 telah membuat prakiraan berdasarkan tren lima tahun terakhir (2000-2005), bahwa jika neoliberalisme terus diterapkan, maka pada tahun 2015 akan ada 827 juta orang yang berada dalam kemiskinan akut (extreme poverty). Kesenjangan antar kaya-miskin juga akan semakin menggila baik pada level global maupun lokal. Menurut majalah Newsweek yang terbit 21 Nopember 2005, pada level global, sebanyak 40% atau sekitar 2,5 miliar jiwa manusia harus hidup kere (melarat) dengan pendapatan hanya 2 dolar AS perhari. Pada level Asia, 700 juta penduduknya terpaksa hidup miskin dengan pendapatan di bawah 1 dolar AS per kapita. (Nanang Pamuji Mugasejati & Ucu Martanto, Kritik Globalisasi dan Neoliberalisme, hlm. 9).

Bagaimanakah praktik neoliberalisme di Indonesia dan hasil-hasilnya? Jawabannya sama saja dengan hasil praktik neoliberalisme secara global, yaitu hanya menguntungkan segelintir para pemodal, khususnya pemodal asing, namun menyengsarakan rakyat banyak. Sebagai contoh, pencabutan subsidi BBM, sebagai bagian dari program Konsensus Washington yang dipaksakan Bank Dunia kepada Indonesia. Jelas pencabutan subsidi BBM (kenaikan harga BBM) akan diikuti dengan naiknya seluruh harga barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat.

Siapakah yang diuntungkan dengan kondisi tersebut? Bagi rakyat jelas tidak menguntungkan sama sekali. Bahkan terbukti menambah jumlah orang miskin. Sebagai contoh, kenaikan BBM pada tahun 2005, terbukti telah mengakibatkan kenaikan angka kemiskinan sebesar 1,95% dari semula 16,66 % menjadi 18,61% (atau menjadi 40,4 juta jiwa) dari total penduduk Indonesia. Kenaikan tersebut termasuk perubahan status dari keluarga miskin menjadi sangat miskin sebesar 1,87% (4,04 juta jiwa), sedangkan perubahan dari dari keluarga tidak miskin menjadi miskin sebesar 3,82 % (8,37 juta jiwa). (“Kenaikan BBM Kebijakan Panik dan Zalim Pemerintahan SBY-JK”, www.jurnal-ekonomi.org, 2008/05/13).

Sebaliknya, kenaikan BBM tersebut justru akan menguntungkan para pemodal asing yang bergerak dalam bisnis eceran migas (SPBU). Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) saat itu, Purnomo Yusgiantoro, pada tahun 2003 pernah menyatakan,”Liberalisasi sektor hilir migas membuka kesempatan bagi pemain asing untuk berpartisipasi dalam bisnis eceran migas…Namun, liberalisasi ini berdampak mendongkrak harga BBM yang disubsidi pemerintah. Sebab kalau harga BBM masih rendah karena disubsidi, pemain asing enggan masuk.” (Kompas, 14 Mei 2003). (Revrisond Baswir, Ekonomi Kerakyatan vs Neoliberalisme, hlm. 176).

Aktor-Aktor Pemain Neoliberalisme

Terdapat 3 (tiga) aktor utama yang memungkinkan neoliberalisme dipraktikkan secara global. Pertama, perusahaan-perusahaan transnasional (TNC), seperti Freeport-McMoran. Kedua, lembaga-lembaga keuangan internasional, seperti Bank Dunia (World Bank) dan IMF. Ketiga, organisasi-organisasi kerjasama perdagangan internasional, seperti WTO (World Trade Organization), AFTA, NAFTA, termasuk juga yang mutakhir adalah MEA (Masyarakat Ekonomi Asean) yang akan diberlakukan akhir 2015. Ketiga aktor itulah yang menciptakan aturan main global dan proses produksi global. (Nanang Pamuji Mugasejati & Ucu Martanto, Kritik Globalisasi dan Neoliberalisme, hlm. 7-8).

Sebenarnya masih ada satu aktor lagi di samping tiga aktor yang sudah disebut tadi. Aktor keempatnya adalah para penguasa Dunia Ketiga, yang sadar atau tidak, telah menjadi kepanjangan tangan dari negara-negara kapitalis. Jika diumpamakan pemain sebuah film, katakanlah film itu berjudul “Struktur Neoliberalisme Global”, tiga aktor utama tersebut di atas adalah aktor utama (starring), yang memerankan tokoh pahlawan (hero). Sedang para penguasa Dunia Ketiga, dapat diumpamakan sebagai aktor figuran, yang hanya mempunyai peran pinggiran dan itupun hanya memerankan tokoh pecundang (looser) saja.

Namun meski sebagai aktor figuran, penguasa Dunia Ketiga juga membentuk struktur sendiri di internal negeri masing-masing untuk menjamin berlangsungnya agenda-agenda neoliberalisme yang menyengsarakan rakyat. Menurut Bradley R. Simpson dalam bukunya Economist with Guns : Amerika Serikat, CIA, dan Munculnya Pembangunan Otoriter Rezim Orde Baru (Gramedia : Jakarta, 2010), struktur kekuasaan pro neoliberalisme untuk kasus di Indonesia sejak Orde Baru, tersusun dari 2 (dua) aktor utama sebagaimana tercermin dalam judul bukunya. Pertama, para birokrat (khususnya ahli ekonomi) yang telah dididik di AS dengan cara berpikir asing, seperti Widjojo Nitisastro, M. Sadli, Subroto, Ali Wardhana, dan Emil Salim, atau yang biasa disebut Mafia Berkeley. Mereka kenyang dengan teori-teori asing seperti “pembangunan” (developmentalism) dan neoliberalisme. Kedua, angkatan bersenjata (militer dan kepolisian), sebagai penjamin stabilitas ekonomi dan politik, yang memberi dukungan penuh terhadap agenda neolib Barat dan selalu siap melakukan tindakan represif yang kejam kepada siapa saja yang kritis terhadap negara.

Sikap Islam Terhadap Neoliberalisme

Islam jelas tidak dapat merestui neoliberalisme. Sekurang-kurangnya ada 2 (dua) alasan mengapa Islam mengharamkan neoliberalisme. Pertama, karena neoliberalisme jelas-jelas telah menimbulkan bahaya (mudharat) bagi umat manusia. Pada level global, bahaya tersebut terbukti dengan adanya ketimpangan yang menganga lebar antara negara kapitalis dengan negara Dunia Ketiga. Pada level lokal, bahaya (mudharat) juga terjadi ketika neoliberalisme dipraktikkan di sebuah negeri, seperti naiknya harga-harga barang dan jasa yang menyulitkan rakyat akibat pencabutan subsidi BBM, termasuk dampak ikutannya seperti munculnya kemiskinan.

Padahal Islam telah mengharamkan terjadinya segala bentuk bahaya (mudharat), sebagaimana sabda Rasulullah SAW :

لا ضرر ولا ضرار في الإسلام

“Tidak boleh ada segala bentuk bahaya bagi diri sendiri (dharar) dan bahaya bagi orang lain (dhirar) dalam Islam.” (HR Thabrani).



Kedua, karena neoliberalisme ketika diterapkan telah menimbulkan dominasi/hegemoni kaum kafir penjajah atas kaum muslimin. Sehingga dengan demikian, kaum muslimin tidak mempunyai kedaulatan untuk mengatur negerinya sendiri berdasarkan peraturannya sendiri, yaitu Syariah Islam.

Padahal Islam telah jelas mengharamkan segala macam jalan (sarana) yang dapat membuat kaum kafir mendominasi atau mengontrol kehidupan kaum muslimin. Firman Allah SWT :

وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلا

“Dan Allah sekali-kali tidak menjadikan jalan bagi orang-orang kafir untuk menguasai orang-orang yang beriman.” (QS An Nisaa` [4] : 141).

Dengan demikian, jelaslah bahwa praktik neoliberalisme di Indonesia adalah haram hukumnya dan merupakan suatu dosa besar bagi siapa saja yang terlibat dalam penerapannya di Indonesia. Namun pertanyaannya selanjutnya adalah, bagaimanakah umat Islam dapat membebaskan diri dari belenggu neoliberalisme ini? Bukankah neoliberalisme dapat diterapkan bukan karena adanya satu aktor saja, misalnya Bank Dunia atau IMF saja, atau penguasa antek Barat saja, melainkan karena adanya struktur pelaku (aktor) neoliberalisme yang kompleks baik dalam level lokal maupun global, yang didukung oleh penguasa pro AS dan angkatan bersenjata dan lebih dari itu dijaga oleh negara adidaya, yaitu AS?

Jawabannya jelas, bahwa neoliberalisme global di bawah pimpinan negara AS itu tidaklah mungkin dilawan oleh kekuatan yang tidak seimbang dengannya, misalnya oleh kelompok atau bahkan oleh sebuah negara sekalipun, jika negara itu tak mempunyai ideologi (risalah) internasional.

Sejarah mengajarkan, sebuah negara besar umumnya tidak runtuh dengan sendirinya, juga tidak runtuh oleh kekuatan yang lebih kecil darinya, tapi hancur oleh kekuatan yang seimbang dengannya. Uni Soviet misalnya, hancur pada awal dasawarsa 1990-an karena adanya AS sebagai kekuatan negara adidaya yang setara dengannya.

Maka dari itu, neoliberalisme global di bawah pimpinan negara AS hanya dapat dilawan dan dihancurkan oleh kekuatan yang seimbang dengannya, yaitu sebuah negara yang mengemban sebuah ideologi internasional, yang didukung oleh sebuah angkatan bersenjata yang kuat. Itulah negara Khilafah, yang akan mengemban Islam sebagai ideologinya, yang didukung oleh pasukan umat Islam untuk menyebarkan dakwah Islam ke seluruh alam dengan jalan jihad fi sabilillah. Dengan negara Khilafah itulah, umat Islam akan melawan dan bahkan akan menghancurkan neoliberalisme global di bawah pimpinan AS yang zalim, untuk digantikan dengan tatanan Islam global yang adil dan penuh rahmat. Dengan demikian, tak hanya terjadi penyelamatan umat Islam saja (inqaadzul ummah), namun lebih dari itu, akan terjadi penyelamatan umat manusia (inqaadzul insan) dari hegemoni neoliberalisme global yang sewenang-wenang. (Taqiyuddin An Nabhani, Nazharat Siyasiyyah li Hizb Al Tahrir).

Maka dari itu, yang wajib dilakukan saat ini adalah mengupayakan lebih dahulu tegaknya Khilafah di sebuah negeri Islam. Perjuangan suci dan mulia ini telah dirintis oleh Hizbut Tahrir sejak tahun 1953 yang lalu di bawah pimpinan pendirinya, yaitu Imam Taqiyuddin An Nabhani, radhiyallahu ’anhu. Berbagai langkah dan tahapan dakwah Hizbut Tahrir telah dilakukan, dan kini terdapat 3 (tiga) agenda utama yang sedang dan akan terus dilakukan Hizbut Tahrir di berbagai belahan wilayah dunia untuk tegaknya Khilafah, yaitu:

Pertama, mempersiapkan para negarawan sebagai pemegang kepemimpinan politik (qiyadah siyasiyah) yang mampu menjalankan roda pemerintahan Khilafah di masa yang akan datang, sebagai generasi yang lahir dari rahim Hizbut Tahrir.

Kedua, membentuk opini umum di tengah masyarakat yang mendukung penerapan Syariah Islam yang total (kaaffah) dalam bingkai negara Khilafah.

Ketiga, melakukan thalabun nushrah, yaitu mencari dukungan dan pertolongan kepada Ahlul Quwwah atauAhlun Nushrah, yaitu pihak yang berkemampuan dengan dua tujuan, pertama, untuk melindungi dakwah agar dakwah berlangsung dengan aman, dan kedua untuk mengambil kekuasaan demi tegaknya negara Khilafah.

Memang agenda-agenda tersebut tidaklah mudah dan sudah pasti akan banyak hambatan dan tantangan. Namun dengan pertolongan Allah SWT, tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Firman Allah SWT :

إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الأَشْهَاد

“Sesungguhnya Kami menolong rasul-rasul Kami dan orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia dan pada hari berdirinya saksi-saksi (hari kiamat).” (QS Ghafir/Al Mukmin [40] : 51). Wallahu a’lam.
loading...
Read more »

Indonesia Dalam Cengkeraman Asing

item-thumbnail


[Al-Islam edisi 754, 12 Rajab 1436 H – 1 Mei 2015 M]

Di sela-sela peringatan ke-60 tahun Konferensi Asia-Afrika (KAA), ada peristiwa yang akan langsung berpengaruh terhadap negeri ini dan penduduknya. Peristiwa itu adalah kelanjutan dari hasil kunjungan Presiden Jokowi ke Tiongkok dan Jepang. Dua kunjungan itu dibanggakan karena membawa oleh-oleh berupa komitmen investasi dari Tiongkok dan Jepang yang sangat besar, mendekati seribu triliun rupiah.

Di sela-sela KAA di Bandung itu, Jokowi melakukan pertemuan dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping dan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe. Pertemuan tersebut dilanjutkan dengan pertemuan bilateral masing-masing. Hasil pertemuan bilateral dengan Presiden Republik Rakyat Tiongkok (RRT) Xi Jinping, Presiden Jokowi memastikan bahwa Tiongkok akan ikut berinvestasi dalam proyek infrastruktur.

Cengkeraman Tiongkok

Dari situs Sekretariat Kabinet disebutkan, proyek infrastruktur yang menggandeng Tiongkok antara lain pembangunan 24 pelabuhan, 15 bandara, pembangunan jalan sepanjang 1.000 km, pembangunan jalan kereta api sepanjang 8.700 km, serta pembangunan pembangkit listrik berkapasitas 35.000 megawatt (MW). Tiongkok juga akan terlibat dalam pembangunan jalur kereta supercepat Jakarta-Bandung dan Jakarta-Surabaya (Kompas.com, 25/4)

Sebelumnya diberitakan, saat berkunjung ke Tiongkok, Presiden Jokowi mendapatkan komitmen investasi yang besarnya mencapai 68,44 miliar dolar AS atau sekitar Rp 882,87 triliun.

Menteri BUMN Rini Soemarno mengatakan, lembaga keuangan Tiongkok berencana memberikan pinjaman senilai 50 miliar dolar AS atau sekitar Rp 645 triliun kepada sejumlah BUMN untuk menggarap proyek infrastruktur Pemerintah. Sebesar 40 miliar dolar AS dari China Development Bank dan Industrial and Commercial Bank of China untuk BUMN yang menggarap pembangunan jalan tol Trans Sumatera. Sebesar 10 miliar dolar AS untuk PT PLN (Persero) demi membiayai pembangunan transmisi listrik dan pembangkit.

Itu baru sebagian saja. Masih ada bidang lain seperti infrastruktur lainnya, tambang, pembangunan smelter, pelayaran, transportasi dan sebagainya. Jika rencana itu berjalan mulus, maka Tiongkok akan menguasai infrastruktur di negeri ini.

Masih Diragukan

Pengamat kebijakan publik Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Agung Prabowo, menilai keputusan menggandeng Tiongkok harus dipertanyakan. Menurut dia, selama ini beberapa pengadaan barang dan jasa yang melibatkan Cina acapkali bermasalah. Salah satunya adalah proyek program percepatan pembangunan pembangkit listrik bertenaga batubara, gas, dan energi terbarukan atau fast track programme tahap 1. Pembangkit listrik yang dibangun Tiongkok dalam proyek ini tak bisa berproduksi maksimal lantaran banyak komponen usang. Selain itu pada kasus pengadaan Transjakarta, banyak unit yang rusak dan berkarat.

Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Bappenas, Dedy Priatna, juga pernah mengatakan, proyek pembangkit listrik tahap I yang dikerjasamakan dengan Tiongkok hampir 90 persen rampung. Namun, kapasitas produksi listrik itu hanya 30%-50% saja. Ini jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan pembangkit listrik yang dibangun kontraktor Jerman, Prancis, dan Amerika yang bisa mencapai 75%-80% (Bisniskeuangan.kompas.com, 25/4).

Cengkeraman Asing Total

Dominasi proyek infrastruktur oleh Tiongkok yang dimasukkan dan dijalankan melalui rezim Jokowi itu akan membuat cengkeraman asing Timur menancap di negeri ini. Cengkeraman oleh Timur itu melengkapi cengkeraman oleh Barat yang sudah lebih dulu menancap kuat dan terus diperdalam.

Sejak awal era Orde Baru, Barat terutama AS dan diikuti oleh Eropa telah mencengkeram negeri ini dan mengeruk kekayaannya. Hal itu dilakukan melalui investasi korporasi-korporasi multinasional mereka, khususnya di sektor hulu pengelolaan SDA seperti tambang, migas, hutan, dsb.

Selain itu, secara politik dan kedaulatan, negeri ini dikendalikan melalui utang luar negeri yang terus menggunung. Awalnya melalui CGI dan IGGI. Saat kedua lembaga itu dibubarkan, perannya digantikan oleh IMF dan Bank Dunia.

Hasil dari penjajahan gaya baru di era Orde Baru itu, pengelolaan berbagai sumberdaya alam khususnya di sektor hulu dikuasai asing. Mayoritas tambang, migas dan hutan negeri ini dikuasai asing. Rakyat negeri ini akhirnya seolah menjadi tamu di negeri sendiri dalam hal pengelolaan SDA. Hasil kekayaan alam itu pun mengalir deras kepada pihak asing dan hanya menetes kepada penduduk negeri ini.

Cengkeraman dan dominasi asing itu makin dalam sejak masuk era Reformasi. Melalui utang luar negeri, negeri ini benar-benar dikendalikan asing. Akibatnya, hampir semua sistem di negeri ini dibentuk sesuai pesanan, permintaan atau bahkan perintah dari asing melalui IMF dan Bank Dunia. Hal itu melalui peraturan perundangan, mulai amandemen konstitusi hingga pembuatan berbagai undang-undang. Melalui Letter of Intent (LoI), IMF mendekte negeri ini untuk membuat berbagai undang-undang di bidang politik, sosial, pertahanan dan keamanan, pendidikan, ekonomi, finansial, dan sebagainya. Bahkan untuk mengawal semua itu, asing terlibat hingga hal teknis melalui utang, program, bantuan dan asistensi teknis. Semua itu bisa dibaca di dalam dokumen LoI dan berbagai utang yang diberikan. Hasilnya, sistem di negeri ini betul-betul bercorak neoliberal. Neoliberalisme itu pada akhirnya makin melempangkan jalan bagi penjajahan gaya baru (neoimperialisme) atas negeri ini.

Khusus di bidang ekonomi, negeri ini didekte untuk membuat berbagai UU bercorak neoliberal. Subsidi dihilangkan. BUMN dijual. Utang terus ditumpuk. Pajak terus ditingkatkan. Di sektor migas dan pengelolaan SDA, dengan berbagai UU, sektor hilir (pengolahan, distribusi dan eceran) pun diliberalisasi. Contoh nyata adalah di sektor migas. Di bidang investasi, semua sektor dibuka untuk investasi asing. Kepemilikan asing dibolehkan hingga lebih dari 90 persen. Asing pun boleh melakukan repatriasi, yaitu langsung mengirimkan kembali keuntungan yang mereka dapat di negeri ini ke negara asal mereka.

Barat (AS dan Eropa) betul-betul memanfaatkan itu untuk lebih mendominasi negeri ini khususnya di sektor pengelolaan SDA, finansial (perbankan, asuransi, dsb), jasa, consumer good, dan sebagainya. Masih ada satu sektor yang belum dijarah oleh Barat, yaitu infrastruktur dan fasilitas publik. Namun, dengan berbagai UU, sektor infrastruktur itu pun terbuka luas dan mudah dijadikan incaran.

Dalam hal itulah, investor asing dari timur melihat kesempatan. Entah kebetulan atau tidak, keinginan itu seolah bersambut dengan ambisi rezim Jokowi. Sekarang melalui apa yang baru diumumkan, asing timur mulai menancapkan kuku cengkeramannya atas infrastruktur negeri ini.

Hal itu sangat berbahaya. Pertama: Jika nanti infrastruktur, pelabuhan, bandara, jalan, transportasi, pelayaran, pembangkit, dsb dikuasai oleh mereka, maka rakyat negeri ini benar-benar hanya menjadi obyek dan pasar.

Kedua: Meski asing itu dari Timur, bukan berarti mereka berbeda dengan asing dari Barat. Tetap saja, seperti yang selama ini berjalan, banyak dari investasi itu langsung kembali kepada mereka melalui impor teknologi, metode, bahan, tenaga ahli dan sebagainya. Dalam proyek kereta cepat, misalnya, jelas keretanya akan diimpor dari mereka.

Ketiga: Dengan alasan pengembalian investasi maka kekayaan rakyat negeri ini akan mengalir kepada mereka dalam jangka panjang, setidaknya untuk masa 30 tahun. Hal itu melalui pembayaran utang dan bunganya, juga pembayaran atas penggunaan infrastruktur itu.

Keempat: Rakyat negeri ini juga akan terbebani dengan pajak yang makin tinggi. Pasalnya, beban negara termasuk pembayaran utang dan bunga juga makin tinggi, sementara negara makin kehilangan sumber-sumber pemasukan, selain pajak.

Wahai Kaum Muslim:

Itulah yang juga ada di belakang investasi asing Timur (Tiongkok, Jepang, dsb) di bidang infrastruktur. Ada bahaya besar dan jangka panjang yang turut dibawa. Ini akan melengkapi dominasi asing atas negeri ini. Akibatnya, hampir tak tersisa lagi bidang kehidupan negeri ini yang tidak didominasi asing. Dengan itu pula, penjajahan gaya baru atas negeri ini akan makin dalam.

Tentu semua itu tidak boleh dibiarkan. Sebab, kaum Muslim diharamkan memberikan jalan kepada orang kafir untuk bisa mendominasi dan menguasai kaum Mukmin. Allah SWT berfirman:

]وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا[

Allah sekali-kali tidak akan memberikan jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang Mukmin (TQS an-Nisa’ [4]: 141).

Tentu tak selayaknya kaum Muslim negeri ini rela menjadi bulan-bulanan neoliberalisme dan neoimperialisme baik dari asing barat maupun asing timur. Jalan untuk menyudahi neoliberalisme dan neoimperialisme itu hanyalah dengan kembali pada petunjuk Allah SWT, yaitu dengan menerapkan syariah Islam secara menyeluruh di bawah naungan sistem Khilafah ar-Rasyidah yang mengikuti manhaj kenabian.

WalLâh a’lam bi ash-shawâb. []
Komentar al-Islam:

Menteri Sekretaris Negara, Pratikno, membenarkan bahwa Presiden Joko Widodo telah menyetujui rencana pembangunan gedung baru DPR. (Kompas.com, 28/4).
  1. Akhirnya impian anggota Dewan selama ini akan terwujud meski kinerja mereka selama ini terus saja jeblok.
  2. Jangan sampai ini menjadi “suap” Pemerintah kepada DPR sehingga DPR bersikap lembek terhadap Pemerintah.
[hizbut-tahrir.or.id/ +ResistNews Blog ]
loading...
Read more »

Armenia: Antara Istilah Genosida dengan Bencana Besar

item-thumbnail


+ResistNews Blog - Setelah kunjungan Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu ke Washington, surat kabar “Hurriyat” hari Rabu (22/04) mempublikasikan pernyataan pejabat senior AS, “Presiden Obama tidak akan menggunakan istilah genosida untuk apa yang terjadi di Armenia pada tahun 1915, dalam sambutan yang akan disampaikannya dua hari lagi pada acara peringatan seratus tahun insiden tersebut. Namun, ia akan menggunakan istilah “bencana besar”. Kami percaya bahwa kebijakan yang kami tempuh ini adalah benar.” Ia menambahkan, “Menteri Keuangan AS Jack Levy akan berpartisipasi dalam upacara peringatan seratus tahun insiden Armenia, di Yerevan, ibukota Armenia, sebagai wakil dari Amerika Serikat.”

Sebelumnya, Presiden AS telah menggunakan istilah ini sejak tahun 2009 karena rezim Turki yang dipimpin oleh Erdogan. Jika Presiden AS menggunakan istilah genosida seperti yang dilakukan Perancis dan beberapa negara Eropa lainnya, maka hal itu akan memicu kemarahan kaum Muslim di Turki, dan ini akan menimbulkan masalah pada rezim Erdogan yang melayani setiap kebijakan Amerika. Apa yang dilakukan Obama tidak lain adalah untuk meraih sukses besar bagi partainya dalam pemilihan umum yang akan berlangsung pada tanggal 7 Juni mendatang. Sehingga, hasilnya akan mempengaruhi upayanya untuk mengamandemen konstitusi agar sistem presidensial memiliki otoritas penting di tangan Presiden.

Pada saat yang sama, Eropa mengambil langkah berbeda. Parlemen Eropa mengadopsi penggunaan istilah genosida. Hal itu dilakukan sehari setelah Paus menggunakan istilah ini, sebagai upaya untuk mengambil hati Katolik, sebab mereka menganut Kristen Ortodoks yang anti-Katolik. Sehingga, mengakibatkan semua pemerintah Eropa menggunakan istilah ini. Dengan demikian telah terjadi kesepahaman antara dua partai yang membentuk pemerintahan Jerman, yaitu Partai Demokrat Kristen dan Partai Demokrat Sosialis, untuk mengeluarkan pernyataan bahwa “genosida dan pengusiran paksa di Armenia merupakan contoh sejarah genosida”.

Eropa menggunakan masalah ini untuk menekan Turki agar tidak masuk ke Uni Eropa. Eropa juga terpaksa menggunakan istilah itu untuk mewujudkan kepentingannya dan untuk menekan rezim Erdogan yang pro-Amerika. Sehingga, Eropa bersikap negatif dalam masalah ini, memprovokasinya, serta memanfaatkan setiap masalah apapun baik dalam atau luar negeri untuk menentangnya.

Pada saat Turki mengakui genosida Armenia, maka hal itu akan menyebabkan Turki harus meminta maaf, membayar kompensasi kepada keluarga korban Armenia yang diklaim sejumlah 1,5 juta jiwa telah dibunuh seratus tahun yang lalu oleh Pemerintahan Utsmani selama Perang Dunia I. Turki menolak angka ini dan mengakui bahwa benar ada pembunuhan dan pengusiran, namun belum mencapai tingkat genosida, dan angkanya tidak sebanyak itu. Hal itu terjadi, sebab Armenia mengkhianati Pemerintahan Utsmani, mereka membunuh banyak kaum Muslim dengan dukungan Rusia. Armenia saat itu bekerja sama dengan Rusia ketika menyerang wilayah timur Turki dan mendudukinya untuk waktu yang singkat sebelum menarik diri dari perang. Perlu diketahui bahwa hal itu tidak fokus pada pengkhianatan orang-orang Armenia dan pembunuhan yang mereka lakukan terhadap banyak kaum Muslim. Padahal, saat itu orang-orang Armenia diperlakukan dengan baik sebagai Ahlud Dimmah (warganegara non-Muslim) selama ratusan tahun, sejak kaum Muslim menaklukkan Armenia pada masa dua Khalifah Rasyidin, yaitu Umar dan Utsman radliyallāhu ‘anhumā (kantor berita HT/ +ResistNews Blog ).
loading...
Read more »

Fahira Idris: Wacana Sertifikasi Pelacur Hanyalah Manuver Ahok untuk Alihkan Isu

item-thumbnail

+ResistNews Blog - Anggota DPD-RI DKI Jakarta, Fahira Fahmi Idris menilai wacana sertifikasi pelacur hanyalah manuver Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok untuk mengalihkan isu.

“Itu trik Ahok saja untuk mengalihkan perhatian masyarakat dari kinerja Pemprov DKI,” katanya kepada Kiblat.net di ruang Pressroom DPR-RI, Senayan, Jakarta, pada Selasa (28/4).

Karena, kata Fahira, kinerja Pemprov DKI Jakarta akhir-akhir ini sedang buruk.

“Kinerja Ahok sedang lambat dan belum kelihatan,” ucapnya.

Misalnya, lanjut Fahira, seharusnya masyarakat memperhatikan masalah reklamasi, akhirnya sibuk mempersoalkan wacana Ahok terkait rencana membangun lokalisasi prostitusi dan sertifikasi pelacur.

“Saya rasa Ahok tidak benar-benar serius, dia ingin mengalihkan isu saja,” terangnya.

Terlebih, kata Fahira, wacana Ahok itu harus terlebih dahulu diuji oleh legislatif.

“Wacana Ahok tidak bisa begitu saja terwujud, karena harus mendapat dulu persetujuan masyarakat dan DPRD,” jelasnya.

Fahira sendiri menegaskan penolakannya terhadap wacana Ahok tersebut.

“Apapun kebijakan yang tidak baik bagi masyarakat, kita akan menolaknya,” ujar ketua Gerakan Nasional Anti Miras (GENAM) itu.

Seperti diketahui, baru-baru ini Gubernur DKI Ahok mengusulkan untuk membuat sertifikat bagi PSK. Selain itu, Ahok juga merencanakan untuk membangun lokalisasi prostitusi. Menurut Ahok rencananya merupakan langkah antisipasi mengurangi kegiatan prostitusi di berbagai wilayah Ibukota. [kiblat.net/ +ResistNews Blog ]
loading...
Read more »

Indonesia dengan Iran, Jalin Kerjasama Berantas Terorisme

item-thumbnail


+ResistNews Blog - Kerjasama Indonesia dengan Iran ibarat seperti palu godam bagi program syiahisasi di Indonesia. Apalagi kerjasama ini dalam bentuk pemberantasan terorisme. Padahal, definisi terorisme itu belum jelas. Namun, kalau definisi terorisme itu nanti mengikuti Iran akan berbahaya sekali bagi pergerakan islam di Indonesia.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru saja melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Republik Islam Iran Hassan Rouhani di Jakarta Convention Center, Kamis (23/4). Dalam pertemuan itu disepakati kedua negara akan bekerjasama dalam memberantas terorisme.

“Kekerasan yang dilakukan atas nama agama oleh kelompok teroris harus diberantas dengan kerjasama yang erat antarnegara,” kata Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto yang ikut mendampingi Presiden Jokowi selama pertemuan.

Sebagai negara dengan penduduk Muslim yang moderat, Indonesia dan Iran juga akan memperkuat kerjasama dalam bidang kebudayaan.

Tak hanya soal terorisme dan kebudayaan, Indonesia dan Iran juga sepakat meningkatkan kerjasama di bidang ekonomi. Andi menjelaskan, beberapa tahun terakhir tren perdagangan kedua negara menurun. Sehingga, dalam pertemuan tadi Presiden Jokowi dan Presiden Hassan berkomitmen untuk meningkatkan volume perdagangan di kedua negara.

“Kemudian dari sektor swasta Iran bidang infrastruktur dan energinya siap masuk Indonesia,” kata Andi.

Namun menurut anggota Komisi Hukum & Perundang-undangan MUI Pusat Dr. H. Abdul Chair Ramadhan, SH kerja sama ini dinilai sangat terburu-buru dan akan membawa banyak mudharat (mendatangkan keburukan) dibanding kebaikan.

Sebab menurut penulis buku “Syiah Menurut Sumber Syiah, Ancaman Nyata NKRI” ini, defenisi radikalisme yang dipahami Iran (dalam hal ini Syiah, red) tidak sama dengan yang dipahami Indonesia.

“Kita harus paham dulu, apa pengertian radikalisme dalam pikiran Iran. Bagi Iran yang Syiah, semua yang melawan usaha-usaha syiahisasi dinilai intoleran dan takfiri. Jika takfiri akan melahirkan gerakan radikal. Dan gerakan radikal bisa berujung tindakan terorisme, begitu cara pikir Iran,” ujar Abdul Chair Ramadhan.

“Nampaknya, istilah radikalisme, akan dijadikan palu godam bagi Syiah-Iran untuk menghalangi sekaligus mengamankan usaha syiahisasi di Indonesia.” Ungkapnya. (annajah/rol/hidayatullah/ +ResistNews Blog )
loading...
Read more »

Peran Iran dalam Perkembangan Syi'ah Aljazair

item-thumbnail


+ResistNews Blog - Surat kabar Aljazair mengungkapkan adanya peningkatan jumlah Syi’ah di negara di Aljazair. Hal ini diperkuat dengan ditemukannya buku-buku dan brosur Syiah yang menyebar masjid di ibukota. Pemerintah Aljazair yakin bahwa Kedutaan Besar Iran untuk itu mengambil bagian penting dalam menyebarkan Syiah di Negara mereka, Senin (27/4).

Surat kabar itu mengatakan dalam sebuah laporannya bahwa baru-baru ini telah ditemukan buku kecil dan brosur Syiah beredar di masjid ibukota, di bawah judul “Doa-Doa Tawaf Syi’ah” para jemaah belajar bagaimana berdoa saat melakukan umrah atau haji, dan hal aneh lainnya sesuai dengan ajaran syi’ah. Sedangkan konten bagian itu ditulis dalam bahasa Farsi .

Surat kabar juga menambahkan bahwa, “Sekilas jika para jama’ah melihat buku dan brosul tersbut, mereka akan berpikir bahwa buku tersebut adalah kumpulan dzikir dan doa, namun setelah diperhatikan lebih seksama, ternyata buku-buku dan brosur tersbut mengandung ajaran Syiah yang bertentangan dengan keyakinan Ahlu Sunnah.”

“Selain itu buku tersbut memiliki banyak koreksi, di antaranya adalah tidak dicantumkan nama penulis dan tidak ditulis keterangan tentang hadits-hadits yang ada dalam buku. Ini bukan insiden pertama dalam hal yang serupa. Banyak fakta yang mengungkapkan adanya penyebaran agama syi’ah dengan menggunakan cara-cara yang sama di masjid-masjid Aljazair,” tambhanya.

Pemimpin gerakan kebangkitan dan kemerdekaan Salafiyyah Aljazair, Abdul Fattah Hamdah Zarawa menuduh Iran di Aljazair bertanggung jawab dalam penyebaran doktrin Syi’ah. Yang ia menyebut metode yang mereka lakukan adalah “Metoded Tentakel”.

Ia juga menekankan bahwa hari ini terdapat lebih dari 3 ribu Syiah di Aljazair dan disebarkan di berbagai wilayah, data statistik mengkonfirmasi bahwa mereka di seluruh wilayah Aljazair.
Dan yang paling membuatnya tidak terima adalah mereka menyelipkan selebarab dan brosur-brosur Syi’ah di tengah-tengah Al-Qur’an.

Dia menunjukkan bahwa salah satu duta besar Negara asing untuk Aljazair menyuntikkan uang dalam jumlah besar untuk menyebarkan Syiah dan mendukung orang-orang yang mengikuti Syi’ah dengan berbagai cara. Ada hubungan antara pengusaha dan dana yang diterima untuk menyebarkan doktrin Syi’ah, tambahnya.

“Di kedutaan sendiri terdapat bagian khusus yang bertugas untuk mendukung orang-orang syi’ah dan orang-orang yang loyal padanya,” tambahnya.

Dalam hal ini, Abdul Fattah Hamdah Zarawa menyerukan otoritas publik agar perlunya mengatasi fenomena ini, membersihkan masjid buku dari buku-buku Syi’ah, juga menghentikan dan merehabilisasi semua orang yang telah terjangkit pengaruh Syi’ah. Juru bicara itu menegaskan bahwa ia telah menemukan buku-buku seperti masjid di ibukota dan di masjid-masjid lain di republik ini. [an-najah/ +ResistNews Blog ]
loading...
Read more »

Rezim Suriah Hantam Pasar, 30 Warga Sipil Meninggal

item-thumbnail


+ResistNews Blog - Pesawat-pesawat tempur rezim Suriah memborbardir sebuah pasar di provinsi Idlib yang sedang ramai dikunjungi warga, Minggu (26/4).

Pesawat-pesawat rezim basyar asad membelah langit Suriah dan menjatuhkan bom bom vakum, hingga menewaskan sedikitnya 30 warga sipil dan melukai lebih banyak lagi, kata Komisi Umum Revolusi Suriah.

Menurut pernyataan tertulis yang dikeluarkan oleh Komisi, pesawat perang rezim menjatuhkan dua bom vakum di pasar yang terletak di Darqosh kota dekat kota Jisr al-Shughur.

Perlu diketahui bahwa Jisr al-Shughur merupakan titik strategis untuk memasok kebutuhan pasukan rezim yang berada di pedesaan Idlib.

Laporan tersebut juga mencatat bahwa korban tewas termasuk perempuan dan anak-anak.

Komisi Hak Asasi Manusia Suriah mengkonfirmasai adanya serangan tersebut dan mengatakan bahwa para korban yang terluka telah dibawa ke rumah sakit lapangan terdekat guna mendapatkan layanan medis.

“Banyak rumah yang hancur dan warga meminta bantuan tim kesehatan dan pertahanan sipil dari provinsi-provinsi di dekatnya,” kata Komisi tersebut. Ia juga menambahkan bahwa diperlukan alat-alat berat untuk menggali korban yang terjebak di bawah reruntuhan.

Serangan itu terjadi sehari setelah pesawat tempur militer Suriah menyerang daerah perumahan di distrik yang sama dan menewaskan sedikitnya 30 orang lain.

Sebelumnya pada hari Sabtu, sejumlah kelompok oposisi telah menguasai Jisr al-Shughur dari rezim Assad setelah empat hari diadakan baku tembak. [an-najah/ +ResistNews Blog ]
loading...
Read more »

Taliban Kerahkan Sekira 2.000 Pejuang dalam Operasi Kunduz

item-thumbnail


+ResistNews Blog - Ribuan mujahidin Taliban menyerang pasukan Afghanistan di provinsi utara Kunduz dalam upaya membebaskan ibukota provinsi dan kabupaten. Para pejabat Afghanistan mengatakan bahwa beberapa wilayah Kunduz kini berada di bawah kontrol Taliban.

Pasukan Taliban menyerang distrik Imam Sahib, Aliabad, dan Qala-i-Zal serta daerah di kota Kunduz selama akhir pekan. Kepala dewan provinsi Kunduz mengatakan bahwa sekira 2.000 mujahidin bersenjata berat menyerbu pusat distrik di Imam Sahib, dan kontak dengan lebih dari 500 personel keamanan Afghanistan di distrik Pajhwok Afghanistan News melaporkan.

Gubernur Kunduz mengakui bahwa Taliban telah menguasai beberapa desa dan pasukan keamanan telah meninggalkan setidaknya tiga pos terdepan. Gubernur juga menyatakan bahwa doperasi yang dilakukan Taliban selain didukung oleh pejuang lokal juga diperkuat oleh ejuang asing seperti Tajikistan dan Chechnya.

Kepala dewan provinsi memperkirakan bahwa lebih dari 65 persen dari provinsi Kunduz kini berada di bawah kendali Taliban.

Taliban mengumumkan secara resmi serangan Kunduz melalui situs resminya, Voice of Jihad. Taliban Afghanistan atau dikenal dengan Imarah Islam Afghanistan mengatakan bahwa pejuangnya telah berhasil menguasai 21 pos tempur dan menangkap 6 tank termasuk 2 kendaraan yang penuh dengan senjata berat dan ringan serta amunisi tank di batas kota Kunduz.(lwj/lasdipo/ +ResistNews Blog )
loading...
Read more »

Seorang Muslimah yang Sedang Hamil Dipukuli di Prancis

item-thumbnail


+ResistNews Blog - Kekejaman kepada seorang muslim kembali terjadi di Prancis. Seorang muslimah (29 tahun) mengalami penyerangan di sebuah jalan di Kota Toulouse, Perancis Selatan, Senin (27/4). Wanita yang dikabarkan tengah hamil tua ini mengaku disakiti oleh dua orang pria tidak dikenal usai mengantarkan anak-anaknya ke sekolah.

Ia mengaku dipukul beberapa kali hingga tubuhnya tersungkur ke tanah. Bahkan, salah satu pria, kata dia, juga mengancamnya dengan mengacungkan sebuah pisau.

Suami korban saat memberikan keterangan kepada pihak kepolisian mengatakan, istrinya juga ditarik rambutnya beberapa kali oleh si pelaku. Sehingga kerudung yang dikenakan istrinya rusak. Saat kejadian istrinya mencoba berteriak minta tolong, akan tetapi saat itu tidak ada orang lain yang berada di lokasi.

Beruntung, kejadian ini tidak sampai melukai korban. Dan saat diperiksa ke klinik kesehatan, bayi yang sebentar lagi akan lahir juga dinyatakan dalam kondisi sehat. Suami korban menyebut kejadian yang menimpa istrinya masih dalam rangkaian aksi islamofobia yang belakangan marak dilakukan di Perancis. Sejak kejadian ini, istrinya tidak berhenti menangis karena masih dalam keadaan trauma dengan serangan itu.

Kepala Polisi lokal di Toulouse, Christophe Borgel mengutuk aksi rasisme dan Islamofobia yang dilakukan di wilayahnya. Ia mengatakan, pihaknya tidak akan mentolerir segala jenis rasisme berdasarkan agama, khususnya di Toulouse.

“Saya terkejut dengan serangan ini. Ini wanita Muslim Perancis diserang karena dia mengenakan jilbab tradisional. Perancis tidak akan mentolerir segala jenis agresi berdasarkan agama salah satu warganya,” kata Borgel, seperti dilangsir dari laman Muslimnews, Selasa (28/4). Ia pun berjanji akan mengusut kejadian ini hingga tuntas.

Kejadian kekerasan terhadap wanita muslim yang tengah hamil di Perancis tidak hanya kali ini terjadi. Pada Juni 2013 lalu, di ibukota Paris seorang wanita hamil juga mengalami kejadian serupa. Bahkan, parahnya kekerasan terhadap korban saat itu sampai membuat bayi yang ditengah dikandung mengalami keguguran. Saat itu korban yang tengah melintas di jalan mengenenakan cadar. (rol/lasdipo/ +ResistNews Blog )
loading...
Read more »

Sosiolog: Ahok Lebih Memfasilitasi PSK Dibanding Gelandangan dan Pengemis

item-thumbnail


+ResistNews Blog - Sosiolog Musni Umar menentang rencana Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang ingin memberikan sertifikat pada PSK. Menurut dia, itu tidak akan menyelesaikan masalah dan malah akan semakin merusak dan menambah masalah baru.

“Masalah sosial lain yang harus diselesaikan kan masih banyak, kayak gelandangan dan pengemis. Ngapain malah memfasilitasi PSK!” katanya dihubungi Republika, Selasa (28/04).

Dia juga meminta Ahok agar jangan mau mengurusi warga dari daerah lain. Menurutnya, Ahok lebih baik fokus mengurusi warganya. Itu terkait rencana kontroversinya yang ingin memberikan sertifikat bagi Pekerja Seks Komersial (PSK) di Jakarta.

“Itu kan yang menjadi PSK di Jakarta kebanyakan pendatang. Bukan warga asli Jakarta,” kata pria yang juga menjabat Wakil Rektor Universitas Ibnu Chaldun Jakarta.

Seperti diberitakan sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta berencana membuat sertifikat untuk para PSK di wilayah DKI. Sertifikat tersebut nantinya untuk memudahkan pekerjaannya di lapangan. (rol/lasdipo/ +ResistNews Blog )
loading...
Read more »

Kepada Ulama Kaum Muslim, Tokoh Masyarakat, Pemilik Kekuatan dan Seluruh Umat Islam

item-thumbnail


Wahai ulama kaum Muslim, tokoh masyarakat, pemilik kekuatan dan seluruh umat Islam, sudah cukum sikap diam kalian di depan pertumpahan darah, pelecehan dan perampasan terhadap tempat-tempat suci, bahkan penghapusan Islam dari realitas kehidupan.

Sudah cukup sikap kalian yang meremehkan kewajiban untuk mengoreksi para penguasa dan menjelaskan kebenaran di hadapan penguasa yang zalim, yang telah Allah wajibkan atas kalian, lalu bagaimana dengan antek pengkhianat yang berhukum dengan selain hukum yang diturunkan Allah.

Dalam hal ini, kalian sudah tidak punya lagi kesempatan untuk memilih antara berdiam diri dan berjuang untuk menggulingkan rezim yang korup dan tidak mewakili rakyat (ruwaibidlah), mendirikan Khilafah Rasyidah dan mengangkat Khalifah yang adil!

Sungguh, agama tidak akan kokoh, kehormatan tidak akan terpelihara, dan keadilan tidak akan ada kecuali dengan menegakkan Khilafah dan mengangkat Khalifah. Sebab Rasulullah saw bersabda: “Dan siapa saja yang mati, sementara di pundaknya belum ada baiat, maka ia mati seperti mati jahiliyah (berdosa).” (HR. Muslim).

Dengan sepenuhnya bertawakal kepada Allah SWT, serta beriman dan percaya dengan janji Allah dan kabar gembira dari Rasul-Nya saw, maka bangkitlah kalian bersama Hizbut Tahrir untuk berjuang melanjutkan cara hidup Islam dengan menegakkan Khilafah Rasyidah kedua yang sesuai metode kanabian, serta membaiat Al-Alīm Al-Jalīl Atha’ bin Khalil Abu Rasytah, Amir Hizbut Tahrir, sebagai Khalifa untuk melaksanakan hukum-hukum yang Allah turunkan, sehingga kepadanya masyarakat berlidung, dan di belakangnya masyarakat berperang, mewujudkan sabda Rasulullah saw: “Imam (Khalifah) tidak lain adalah perisai, yang di belakangnya (umat) berperang, dan kepadanya (umat) berlindung.” (HR. Bukhari dari Abu Hurairah).

Kami menyeru kalian untuk sesuatu yang akan memberi kalian kehidupan, serta menjamin kemuliaan kalian di dunia dan akhirat. Ketahuilah, sungguh kami telah menyampaikan, maka sambutlah. Ketahuilah, sungguh kami telah menyampaikan, maka saksikanlah, ya Allah!

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul apabila Rasul menyeru kalian kepada suatu yang memberi kehidupan kepada kalian. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya, dan sesungguhnya kepada-Nya-lah kalian akan dikumpulkan.” (TQS. Al-Anfāl [8] : 24).

[hizb-ut-tahrir.info/ +ResistNews Blog ]
loading...
Read more »

Hukuman Mati dengan Cara Dibakar, Bolehkah?

item-thumbnail


Tanya :

Ustadz, beberapa waktu yang lalu diberitakan ISIS menghukum mati seorang pilot Yordania dengan cara dibakar hidup-hidup. Apakah hukuman bakar seperti itu dibenarkan syariah Islam? (Hamba Allah, Jakarta)



Jawab :

Jika berita tersebut benar, yaitu ISIS menghukum mati dengan cara membakar hidup-hidup, maka ISIS telah berdosa karena telah melakukan perbuatan yang diharamkan syara’. Ada 3 (tiga) alasan mengapa perbuatan tersebut haram; pertama, karena ISIS tidak berhak menjatuhkan hukuman mati itu, bahkan tidak berhak menjatuhkan hukuman pidana (‘uqubat) apa pun kepada siapa pun. Karena yang berhak hanyalah Khalifah (Imam) dalam Khilafah yang sah. Sedangkan Khilafah yang diproklamirkan ISIS, tidak sah menurut syara’. Karena di sana tidak ada kekuasaan (sulthan) yang riil dan efektif untuk melayani segala urusan rakyat berdasarkan syariah Islam. Demikian juga tidak ada keamanan baik dalam negeri maupun luar negeri yang dapat menjamin berlangsungnya kehidupan bermasyarakat secara normal. (‘Atha Abu Ar Rasytah, I’lan Tanzhiim Ad Daulah Iqamah Al Khilafah, Soal Jawab Amir Hizbut Tahrir, tertanggal 4 Ramadhan 1435 H).

Dengan kata lain, Khilafah yang sah dan syar’i pada saat ini sebenarnya tidak ada. Dalam kondisi demikian, pelaksanaan hukuman mati baik yang dilakukan oleh perorangan maupun oleh kelompok seperti ISIS, adalah suatu penyimpangan syariah (mukhalafah syar’iyyah) yang hukumnya haram. Sebab para fuqaha tanpa kecuali telah sepakat bahwa hukuman mati itu hanya boleh dilaksanakan oleh Khalifah (Imam) atau wakilnya, bukan yang lain. Dalam kitab Al Mausu’ah Al Fiqhiyyah ditegaskan :

إتفق الفقهاء على أنه لا يقيم الحد إلا الإمام أو نائبه

”Seluruh ahli fiqih telah sepakat bahwa tidak boleh menegakkan huduud, kecuali Imam (Khalifah) atau wakilnya.” (ittifaqal fuqohaa` ‘ala annahu laa yuqiimul hadda illal imaamu au naa`iubuhu.) (Al Mausu’ah Al Fiqhiyyah, 17/144; Muhammad Khair Haikal, Al Jihad wa Al Qital fi Al Siyasah Al Syar’iyyah, 1/308; Imam Syirazi,Al Muhadzdzab, 2/269; Imam Baihaqi, Sunan Al Baihaqi, 8/245).

Kedua, karena ISIS menjatuhkan hukuman yang keliru kepada penerbang Yordania tersebut, yaitu hukuman untuk orang murtad, padahal yang dihukum tidak murtad. ISIS menghukum mati dengan alasan penerbang itu sudah murtad, lantaran tidak membaiat orang yang diklaim sebagai Khalifah oleh ISIS, yaitu Abu Bakar Al Baghdadi.

Padahal muslim yang tidak mau membaiat seorang Khalifah (yang sah), meskipun memang berdosa tapi tidak sampai murtad. Inilah pendapat yang sahih dari para ulama Ahlus Sunnah dalam masalah ini, seperti Imam Ibnu Hajar Al Asqalani, ketika mensyarah pengertian “mati jahiliyah” bagi orang yang tidak membaiat khalifah dalam sebuah hadits sahih. Beliau berkata :

و ليس المراد أنه يموت كافرا بل يموت عاصيا

”Yang dimaksud mati jahiliyah bukanlah mati dalam keadaan kafir, melainkan mati dalam keadaan berbuat maksiat.” (wa laisal muradu annahu yamuutu kaafiran bal yamuutu ‘aashiyan) (Ibnu Hajar Al Asqalani, Fathul Bari, 13/563, syarah hadits no 6645).

Ketiga, karena ISIS menjatuhkan hukuman yang sudah dinasakh (dihapus) hukumnya. Memang pada awalnya Rasulullah SAW membolehkan menghukum orang murtad dengan cara dibakar (HR Bukhari no 2853). Tapi kemudian Rasululah SAW menghapus (menasakh) hukuman tersebut dan melarang umat Islam menjatuhkan hukuman bakar bagi orang murtad. (HR Bukhari no 2853 & 6524; Tirmidzi no 1483; Abu Dawud no 4353; Nasa`i no 4060; Al Hakim no 6295). Dengan demikian, setelah jelas terjadinya nasakh (penghapusan hukum), haram hukumnya menjatuhkan hukuman bakar hingga Hari Kiamat. (Ibnu Syahin,An Nasikh wa Al Mansukh min Al Hadits, hlm. 253; Al Ja’bari, Rusukh Al Akhbar fi Mansukh Al Akhbar, hlm. 473).

Dalil terjadinya nasakh, hadits Abu Hurairah RA bahwa Nabi SAW bersabda :

إن لقيتم فلانا وفلانا – لرجلين من قريش سماهما – فحرقوهما بالنار. قال: ثم أتيناه نودعه حين أردنا الخروج، فقال: إني كنت أمرتكم أن تحرقوا فلانا وفلانا بالنار، وإن النار لا يعذب بها إلا الله، فإن أخذتموهما فاقتلوهما

”Jika kalian mendapati Fulan dan Fulan –yaitu dua orang Qurasiy dan nama keduanya disebut Nabi– bakarlah keduanya dengan api.” Abu Hurairah RA berkata,’Kemudian kami [para shahabat] mendatangi Nabi SAW untuk pamit kepada beliau pada saat kami hendak keluar. Nabi SAW bersabda,’Sesungguhnya aku pernah memerintahkan kalian membakar Fulan dan Fulan dengan api. Tapi sesungguhnya api itu, tidaklah ada yang berhak membakar dengannya, kecuali Allah. Maka jika kalian mendapati keduanya, bunuh saja keduanya.” (HR Bukhari no 2853).

Imam Ibnu Hajar Al Asqalani berkata :

وأما حديث الباب فظاهر النهي فيه التحريم وهو نسخ لأمره المتقدم

”Hadits dalam bab ini secara jelas menunjukkan adanya larangan untuk membakar. Ini merupakan nasakh bagi perintah Nabi sebelumnya.” (Ibnu Hajar Al Asqalani, Fathul Bari, 6/131, syarah hadits no 2853). Wallahu a’lam. (Ustadz Muhammad Shiddiq al Jawi)
loading...
Read more »

Umat Kristen Timur Hidup Aman di Bawah Naungan Islam

item-thumbnail

Barat Penyebab Terusirnya Jutaan Kaum Muslim dan Umat Kristen Dari Rumah Mereka

+ResistNews Blog - Perdana Menteri Perancis, Manuel Carlos Valls Galfetti mengatakan, pada Jum’at malam (24/4) bahwa Kristen Timur “sedang terancam tumbang”. Untuk itu, ia menyerukan agar “mengakhiri operasi pelenyapan mereka” oleh organisasi negara Islam Irak dan Suriah (ISIS), pada khususnya.

Valls menambahkan saat peringatan seratus tahun genosida Armenia di Paris, “Kami harus menyebut sesuatu dengan namanya dan menjelaskan fakta: orang-orang Kristen Timur, dan ini juga merupakan kasus minoritas lainnya, yang sedang terancam tumbang di wilayah ini melalui terorisme yang mengerikan”.

Menurut surat kabar “An-Nahar” bahwa sekitar 300 ribu orang Kristen melarikan diri dari Suriah sejak pecahnya konflik pada tahun 2011. Sementara yang tinggal di Irak hanya tersisa 400 ribu, padahal jumlah mereka pada tahun 1987 sekitar 1,4 juta.

*** *** ***

Selama 14 abad umat Kristen, Yahudi dan lain-lainnya hidup dengan aman di bawah naungan Islam dan negaranya, yaitu negara Khilafah. Umat Kristen dan lainnya memiliki hak sebagaimana kaum Muslim, seperti perlindungan kaum miskin, pendidikan, pengobatan, perawatan, pelayanan, serta perlindungan bagi diri mereka, harta mereka dan rumah-rumah ibadah mereka. Negara mengambil jizyah dari mereka, dan Islam tidak mewajibkan mereka berperang bersama kaum Muslim. Sementara kaum Muslim membayar zakat dan juga uang ketika negara kekurangan dana untuk memobilissi tentara, serta memberi makan kaum Muslim dan non-Muslim yang kekurangan.

Kondisi umat Kristen yang hidup dalam keamanan dan kenyamanan di rumah-rumah mereka dalam negara Islam terus belangsung hingga Perancis dan Inggris bersekongkol meruntuhkan Khilafah, lalu keduanya menjajah sebagian besar negeri-negeri Islam dan membaginya menjadi negeri-negeri kecil sesuai dengan perjanjian Sykes-Picot. Perancis dan Inggris mengusir kaum Muslim dan non-Muslim dari rumah-rumah mereka, menjarah kekayaannya, dan menciptakan pemerintahan antek sekuler diktator sebelum keduanya keluar dari negeri-negeri kaum Muslim, serta menciptakan entitas Yahudi di Palestina yang menyebabkan terusirnya jutaan kaum Muslim dan umat Kristen ke bebagai negara di dunia. Juga seperti yang dilakukan para sekularis yang menghancurkan Khilafah atas dukungan Barat dengan melakukan penganiayaan terhadap kaum Muslim dan umat Kristen Armenia.

Barat pada umumnya yang dipimpin Amerika telah melancarkan perang di negeri-negeri Islam, seperti Irak dan Afghanistan, yang menyebabkan terusirnya jutaan kaum Muslim dan Kristen dari rumah-rumah mereka. Amerika dan Barat mendukung rezim Assad, dan membisu atas kejahatannya terhadap rakyat Suriah yang menyebabkan terusirnya jutaan orang, termasuk minoritas Kristen. Barat, termasuk Perancis adalah yang paling bertanggung jawab atas terusirnya kaum Muslim dan Kristen dari rumah-rumah mereka. Akan tetapi kebencian yang telah membuat Perancis buta untuk melihat kebenaran, telah membuatnya berbicara tentang terusirnya ratusan ribu umat Kristen, sementara di saat yang sama puluhan juta kaum Muslim terusir dari rumah-rumah mereka, dan diselimuti berbagai penderitaan.

Kami kaum Muslim bertanggung jawab terhadap umat Kristen yang ada di negeri kami. Mereka adalah warga yang ada perjanjian dengan kami, sehingga kami wajib melindunginya. Untuk itu, kami berjuang menegakkan Khilafah Rasyidah yang sesuai metode kenabian dalam rangka menerapkan Islam, membebaskan negeri-negeri yang terjajah, melenyapkan rezim-rezim tiran, serta mengembalikan keadilan dan keamanan. Dengan demikian, semua yang terusir, baik Muslim, non-Muslim dan yang lainnya dapat kembali ke rumah-rumah mereka, dan mereka akan menikmati keadilan dan kedamaian Islam, setelah mereka diselimuti oleh penderitaan dan kesengsaraan yang disebabkan oleh Barat dan sekularismenya yang menjijikkan. [Ir. Ahmad Khatib]

[hizb-ut-tahrir.info/ +ResistNews Blog ]
loading...
Read more »

Allahu akbar, merasa berdosa, jurnalis New York Times sesali pernah beritakan orang tertuduh sebagai "teroris"

item-thumbnail


Allahu akbar, Allah mahamembolak-balikkan hati hamba-Nya. Allahu Al Haadiy juga memberikan petunjuk kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Itu pula lah yang terjadi pada Raymond Bonner, eks reporter the New York Times. Ia menuliskan penyesalan dan rasa bersalahnya karena pernah ikut memberitakan tentang penangkapan orang-orang yang dituduh sebagai teroris. Demikian dikutip Rusdi Mathari dari Politico.com, yang mengungkap dosa wartawan dan dosa jurnalistik, Rabu (22/4/2015).

Reymond Bonner adalah mantan reporter investigasi the New York Times yang pernah menulis kisah penangkapan Lotfi Raissi pasca peristiwa 9/11. Dalam teks pengakuan penyesalannya, wartawan itu mengaku bersalah telah ikut melaporkan apa yang pernah banyak menghiasi kepala berita media bertajuk, “perang melawan teror,” sebagaimana dilaporkan Politico.com, Selasa (21/4).



Lotfi Raissi

Raissi adalah pilot kelahiran Aljazair. Ia ditangkap oleh sepasukan FBI di dekat bandara Heathrow, London, tak lama setelah peristiwa 9/11. Tuduhannya: Raissi melatih beberapa pilot yang konon menerbangkan pesawat dan menabrakkannya ke Gedung WTC di New York, 11 September 2001, semasa ia menjadi instruktur penerbangan di Arizona [1997-2000]. Bukti yang memberatkan Raissi antara lain fakta dari beberapa halaman log penerbangannya yang hilang selama periode waktu ia dituding telah melatih salah satu pembajak.

Bonner menulis laporan kisah penangkapan Raissi itu. Mengintai rumahnya, mewawancarai tetangganya, juga upaya pemerintahan George Bush untuk mengekstradisi Raissi ke Amerika Serikat. Dulu, ketika menuliskan itu semua, Bonner mungkin berbangga telah ikut menyampaikan fakta demi menjaga keamanan nasional, melindungi publik dari aksi para teroris. Sekarang, lewat tulisannya di Politico, ia mengaku meringis membaca laporannya sendiri yang dimuat di the New York Times karena sebuah pengadilan di Inggris justru menyatakan, Raissi adalah korban fitnah dan memerintahkan agar dia mendapat kompensasi.

Demikian kisah Raissi, yang menurut Rusdi Mathari -blogger penggiat anti-monopoli jurnalisme oleh korporasi- sebagai gambaran tentang kerja wartawan dan media, sejauh ini. Ia mengatakan, para redaktur telah berperilaku mirip politisi. Mereka menjadikan seluruh keterangan aparat sebagai satu-satunya rujukan untuk menjelaskan “perang melawan teror” demi keamanan negara dan atas nama kebebasan sipil. Tujukan sesat itu lantas dijadikan kepala berita di halaman depan media mereka, tapi melupakan cerita-cerita mengerikan dari orang-orang yang dituduh teroris. Kisah mereka tak layak ditulis, tak perlu diungkap. Itu cukup dilipat di kertas-kertas catatan mereka dan dibiarkan menumpuk di meja redaksi.



John Ashcroft

Menurut Bonner, sewaktu reruntuhan gedung WTC masih membara, Jaksa Agung John Ashcroft mengatakan kepada sebuah komite kongres bahwa sebuah Masjid di Brooklyn telah menyalurkan uang ke al Qaeda. Keterangannya itu kemudian menjadi berita utama di the New York Times tapi informasi ternyata salah. Eric Lichtblau, reporter yang menulis berita itu, berterusterang, medianya larut dalam suasana nasional yang dirundung ketakutan dan juga kemarahan.

Bonner juga membeberkan bahwa, baru-baru ini the New York Times mengumumkan, akan menuliskan kata “penyiksaan” untuk menyebut kelakuan anggota CIA yang menyiksa orang-orang yang dituduh sebagai teroris sampai di luar batas yang bisa dibayangkan: dibentur-benturkan ke tembok, ditelanjangi lalu digantung, dijadikan mangsa anjing, kepala ditutup plastik lalu dialiri air, dan lain-lain. Itu perubahan yang drastis, menyusul laporan Komite Intelijen Senat [Desember silam] yang menyebut kebrutalan para anggota CIA menginterogasi orang-orang yang dituding sebagai teroris.



Waterboarding, salah satu cara CIA menyiksa tahanan muslim yang dituduh teroris diseluruh dunia

Sebelumnya, para redaktur the New York Times beralasan tidak digunakannya kata “penyiksaan” karena kuatir terlibat terlibat dalam debat politik. Sebagian berdalih kata “penyiksaan” tidak ditemukan dalam determinan hukum. Dan koran itu tidak sendiri. Media seperti Los Angeles Times, USA Today dan the Wall Street Journal juga tidak pernah menyebut kata “penyiksaan.”

Menurut Rusdi, dosa jurnalistik lain yang diungkap oleh Bonner adalah pemberitaan tentang Abu Zubaydah. Pria itu ditangkap dalam sebuah serangan di Pakistan, dan disiksa secara brutal di sebuah penjara rahasia di Thailand. Zubaydah dituduh sebagai salah satu perwira senior Osama bin Laden. Faktanya: dia bahkan bukan anggota al Qaeda.



Idealisme Jurnalis, dok. DM

Jauh sebelum Bonner menulis pengakuan dosa, Judith Miller, rekannya di the New York Times sudah membongkar semua kebohongan pemerintahan Bush, presiden sialan itu, kutip Rusdi. Miller membeberkan laporan palsu CIA tentang senjata pemusnah masal di Irak, yang dijadikan dalih oleh pemerintahan Bush untuk menyerang Irak dan kemudian juga Afghanistan, menyusul peristiwa 9/11, yang belakangan juga dijadikan sebagai propaganda “perang melawan teror” di seluruh dunia.

Kasus itu menyeret Miller dan Matthew Cooper, wartawan majalah Time ke pengadilan. Rezim Bush menganggap berita yang ditulis keduanya sebagai tindakan membocorkan rahasia negara. Mereka diminta memberikan indetitas sumber beritanya, yang tentu saja ditolak oleh Miller.



18 Oktober 2005, Reporter the New York Times, Judith Miller hadir pada the 2005 Society of Professional Journalists Convention & National Journalism Conference di Aladdin Casino & Resort. Miller, dipenjara 85 hari karena menolak mengungkap nama informannya yang membongkar identitas Valerie Plame, agen CIA yang menyamar. Ia mendapatkan the First Amendment Award dari kelompok itu, sebelum memaparkan tulisannya, “Hak Istimewa Reporter Telah Diserang”. (Foto Ethan Miller/Getty Images)

Perempuan itu lebih memilih dipenjara ketimbang harus membeberkan nama sumbernya. Ia ingin menunjukkan komitmen sebagai wartawan yang bertanggung jawab dan bermartabat: melindungi keselamatan sumber. Baginya, identitas sumber yang berbicara atas dasar off the record harus tetap ditutup rapat. Apapun alasannya, dan alasannya masuk akal, sebab membocorkan nama agen CIA menurut UU Amerika Serikat adalah kejahatan serius, dan bisa berakibat pada keselamatan pribadi dan keluarga sumber.

Sebaliknya dengan Cooper. Meskipun pada mulanya ingin bersikap seperti Miller tapi ia mengungkap jati diri sumber kepada pejabat pemerintah, dengan alasan telah ditekan atasannya. Akibat pengakuan Cooper, terungkap kemudian nama Karl Rove, salah satu penasihat politik utama Bush. Rove dipecat dan menghadapi tuntutan pengadilan. Kisah Rove kemudian dinukil dalam buku “What Happened” yang ditulis Scott McClellan, bekas juru bicara Gedung Putih.



“What Happened” yang ditulis Scott McClellan, bekas juru bicara Gedung Putih.

Di buku itu, McClellan antara lain menceritakan tentang isi konferensi pers yang dilakukan oleh dia dan Rove. Ia menyalahkan Bush dan wakilnya, Dick Cheney tentang peran Gedung Putih atas penyesatan informasi kepada publik tentang pembocoran indetitas agen rahasia CIA.

“Saya bersalah telah memberi terlalu banyak kepercayaan untuk tuduhan dari para pejabat pemerintah bahwa seseorang adalah teroris,” tulis Bonner.

Rusdi menekankan, pernyataan itu memang terasa menampar, tapi Bonner, Miller dan Lichtblau telah melakukan hal yang benar sebagai wartawan. Mereka mengabarkan yang sesungguhnya terjadi, meminta pertanggungjawaban pemerintah, dan menyodorkan skeptisisme.

“Itulah jurnalistik,” tegas Rusdi yang telah menkampanyekan kebebasan menyuarakan kebenaran lewat tulisan tanpa kungkungan perusahaan pers, sejak 2007 itu.

Meski penyesalan mereka datang terlambat, tetapi tentunya itu lebih baik daripada terus-menerus menutupi kebenaran dengan kebohongan. Tulisan Raymond Bonner yang dimuat di Politico.com itu, adalah salah satu penyesalan seorang wartawan.

Latas bagaimana dengan wartawan di Indonesia?

Menurut Rusdi Mathari, sejauh ini belum ada pengakuan dosa dan bersalah dari wartawan dan media, yang sebelumnya telah begitu gencar memberitakan teroris dan terorisme. Stigma teroris terhadap orang-orang tertentu, rupanya telah menyebabkan arus besar wartawan larut dengan stigma itu, dan abai bahwa keterangan polisi dan aparat lainnya tidak mungkin menjadi satu-satunya rujukan. Tak ada juga usaha yang serius, misalnya untuk menelisik: berapa ribu orang yang ditangkap Densus 88 selama kurang-lebih 14 tahun terakhir, karena dituding teroris dan bagaimana nasib mereka [dan keluarganya] sekarang?

“Berapa jumlah yang ditembak mati, atau mati sebab disiksa di tahanan atau di penjara? Benarkah mereka benar berada di penjara? Benarkah mereka teroris seperti yang sebelumnya diberitakan?” telisik Rusdi.

Citizen jurnalist yang independen itu juga menegaskan, “Wartawan dan media mana pula yang mau mengaku bersalah dan bersedia meminta maaf, karena di masa kampanye tahun lalu misalnya, telah sedemikian berpihak dengan memberitakan seseorang seolah bagai titisan nabi yang akan membawa ke tanah harapan, dan karena itu layak dipilih sebagai presiden, meskipun belakangan banyak mengecewakan dan menjengkelkan?”



Logo BNPT

Rusdi memaparkan, pola yang sama kini terus terjadi: wartawan dan media ramai memberitakan isu ISIS, juga hanya berdasarkan keterangan polisi, BNPT, dan pengamat. “Hanya itu.Tidak ada yang mencoba mengungkap apa dan siapa ISIS dari sumber pertama. Misalnya agar jelas duduk perkaranya, meskipun hal itu tetap bisa dimengerti.”

Rusdi curiga kinerja wartawan bisa demikian, “Barangkali karena medianya tidak punya biaya untuk mengongkosi liputan investigasi, mungkin wartawannya takut dan ketakutan, atau siapa tahu pula wartawan dan medianya memang tidak peduli dan sekadar ingin memberitakan.”

“Atau, di sini, wartawan dan media, pantang menyesali pemberitaan yang keliru, seperti penyesalan dan rasa bersalah yang dilakukan Bonner dan the New York Times?” pungkasnya.

Semoga penyesalan para wartawan tersebut dapat menjadi jalan taubatan nashuha. Ianya taubat yang menjadi nasihat bagi penulis untuk lebih merapat kepada-Nya. Mudah-mudahan Allah Al Haadiy memberikan para jurnalis hidayah dan rahmat yang menghantarkan hingga ke Jannah. Aammiin yaa Rabbal ‘aalamiin.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ ۖ نُورُهُمْ يَسْعَىٰ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَاغْفِرْ لَنَا ۖ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuhaa (taubat yang semurni-murninya). Mudah-mudahan Rabbmu akan menutupi kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang mukmin yang bersama dia; sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan: “Ya Rabb kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami; Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu”. (Qur’an Surat At Tahrim ayat 8).

(arrahmah.com+ResistNews Blog )
loading...
Read more »

Wawancara Eksklusif Radio Al Bayan dengan Tentara Khilafah di Kamp Yarmuk, Damaskus

item-thumbnail


Media Resmi Khilafah, Azzam Media merilis terjemahan wawancara yang dilakukan oleh Channel Radio al Bayan dengan salah satu tentara Khilafah di wilayah Damaskus, al Akh Abu Ja’far al Ghoziy perihal misi penyelamatan Kamp Pengungsi Palestina Yarmuk oleh Mujahidin Daulah Islamiyyah.

Berikut ini transkrip terjemahan interview tersebut.

Wawancara Reporter Radio Al Bayan dengan Tentara Khilafah di Kamp Yarmuk

Al Akh Abu Ja’far al Ghoziy


Pertanyaan: Kenapa kalian memutuskan diri untuk memasuki Kamp Yarmuk?

Jawab: Alasan pertama, yang perlu untuk diketahui oleh setiap orang, bahwa sebelumnya keberadaan Daulah Islamiyyah tersebar di hampir semua wilayah di selatan Damaskus, dan memiliki front-front ribath untuk menjaga semua teritorial tersebut. Namun tatkala akhir bulan Ramadhan, Shohawat menikam kami berujung pada bentrokan sengit di daerah-daerah tersebut. Akhirnya Daulah Islamiyyah meninggalkan wilayah-wilayah yang mereka kontrol sebelumnya, menarik diri mundur ke Distrik Hajarul Aswad. Setelahnya, Shohawat dan rezim Assad terus mengepung Hajarul Aswad selama sembilan bulan.

Milisi Shohawat ini terdiri dari sejumlah faksi, diantaranya Jabhah Islamiyyah (di bawah kepemimpinan Zahron Alusy), Syam Ar Rasul, Ababil Huran, dan Aknaf Baytul Maqdis (berafiliasi dengan Hamas).

Setelah kami mundur dari daerah-daerah tersebut, para shohawat sukses dalam menjalin perdamaian dengan rezim Assad di Yalda, Babila dan Bayt Sahm.

Distrik-distrik tersebut sekarang dikontrol dan digunakan sebagai front oleh Jabhah Islamiyyah dan pasukan Reformasi (Ababil Huran dan Syam Rasul). Mereka juga memiliki beberapa markas militer dan pos checkpoint di wilayah-wilayah tersebut.

Aknaf Baytul Maqdis juga berada di kamp Yarmuk yang merupakan bagian dari wilayah di Provinsi Damaskus.

Faksi itu juga masuk dalam bagian dari kelompok reformasi yang diketahui ikut dalam perjanjian perdamaian dengan rezim Assad. Mereka hanya memiliki dua pos hajiz di sekitar Kamp Yarmuk yang dibuat dengan tujuan hanya untuk menggagalkan setiap upaya Mujahidin yang hendak maju untuk memerangi rezim Assad.

Saat mujahidin yang jujur di barisan mereka mempermasalahkan adanya perjanjian perdamaian dengan rezim, mereka akan segera menangkapnya. Akhirnya Daulah Islamiyyah memutuskan diri untuk memasuki Kamp Yarmuk dengan tujuan menggagalkan rencana mereka yang ingin menyerahkan Kamp Yarmuk ke tangan rezim.

Diantara salah satu kesepakatan yang tertuang di dalam perjanjian mereka adalah melenyapkan keberadaan Daulah Islamiyyah di selatan Damaskus.

Pertanyaan: Bagaimana cara kalian memasuki Kamp Yarmuk?

Jawab: Agen-agen Intelejen Daulah Islamiyyah berhasil menyusup ke barisan Shohawat sampai ke tingkatan yang paling tinggi, sehingga memungkinkan kita untuk mendapatkan rahasia terpenting mereka, termasuk diantaranya kesepakatan mereka dengan Nushairiyyah untuk menyerahkan kamp Yarmuk ke tangan kekuasaan rezim Assad.

Akhirnya kami berhasil menggagalkan rencana busuk mereka dan membersihkan kamp Yarmuk dari para penghianat.

Pertanyaan: Ya Syaikh, jelaskan pada kami, bagaimana cara kalian memasuki Kamp Yarmuk, dan perlawanan macam apa yang kalian dapat dari milisi-milisi itu?

Jawab: Kami mengambil alih kawasan At Taqodam, yang bersebelahan dengan Distrik Yalda, kawasan Atsar ke-8 di Selatan Damaskus.

Lalu kami mengambil alih jalan raya utama yang menghubungkan kamp Yarmuk dengan Yalda, kemudian kami menanam sejumlah ranjau IED di sekitarnya, pun menempatkan beberapa unit sniper di spot-spot penting. Di sisi lain, saudara-saudara kami terus memperluas wilayah kekuasaan Daulah Islamiyyah di sepanjang wilayah bagian, yang menghubungkan kamp Yarmuk dengan benteng kami di Hajarul Aswad.

Setelahnya, kami mengambil alih wilayah perkebunan di Distrik Yalda.

Kemudian, Alhamdulillah, sel-sel tidur kami mulai melancarkan operasi penyerangan di kawasan At Tadamun (utara Yalda).

Saudara-saudara kami berhasil memutus jalur suplai logistik utama milik faksi Shohawat Aknaf Baytul Maqdis di sebelah timur laut Kamp Yarmuk, dengan menyabotase setiap bantuan mereka untuk memasuki Kamp.

Setelah banyak dari anggota mereka terbunuh percuma, sebagian besar dari mereka menyerahkan diri pada Daulah Islamiyyah.

Hanya segelintir orang yang masih bersikukuh tetap di barisan mereka, dimana mereka dibantu oleh Hamas dan rezim Assad. Dengan demikian menjadi jelas bagi penduduk Kamp Yarmuk, bahwasanya kelompok-kelompok seperti Aknaf dan faksi reformasi lainnya hanyalah penghianat dan agen rezim Assad.

Kini, atas karunia dari Allah, Aknaf dan faksi-faksi milisi lainnya sudah tidak berada lagi di dalam kamp kecuali beberapa wilayah saja yang masih dikontrol oleh rezim Assad dan kelompok Palestina yang lain. Bahkan anggota-anggota milisi Aknaf yang terluka mendapat perawatan di rumah sakit milik rezim Nushairiyyah.

Singkatnya, kami katakan, bahwa kini Aknaf Baytul Maqdis pun milisi-milisi lainnya sama sekali tidak ditemui lagi keberadaannya di kamp Yarmuk.

Pertanyaan: Yaa Syaikh, wilayah mana saja yang telah dikontrol penuh oleh Daulah Islamiyyah? Dan berapa banyak medan ribath di wilayah-wilayah itu?

Jawab: Daulah Islamiyyah telah mengontrol penuh Distrik Hajarul Aswad dan Kamp Yarmuk. Keduanya dikategorikan sebagai wilayah berbahaya bagi rezim, mengingat jaraknya yang dekat dengan ibukota Damaskus.

Kami memiliki satu front melawan rezim Assad di selatan Hajarul Aswad, dan disana merupakan front terbesar kami dalam melawan rezim di seluruh wilayah tersebut. Dan front ini sepenuhnya di bawah kontrol Daulah Islamiyyah.

Di bagian selatan, front ini menghadapi rezim Nushairiy. Sementara di bagian tenggaranya, front ini menghantam milisi-milisi Syiah Iran yang bertugas menjaga Kuil Syirik ‘Sayyida Zaynab’.

Front tersebut merupakan front yang sangat panjang terbentang hingga hampir 30 km.

Kami juga memiliki satu buah front di kawasan az Zayn dan At Taqodam yang termasuk dalam wilayah kamp Yarmuk dan digunakan sebagai medan untuk menghadapi shohawat di Yalda. Atas karunia Allah, kami berhasil mengontrol penuh wilayah perkebunan di pinggiran Yalda beberapa hari lalu.

Daerah-daerah yang telah kami sebutkan tersebut, berada di bawah kontrol penuh Daulah Islamiyyah.

Kami memohon kepada Allah untuk meneguhkan kami, jugam ereka para mujahidin yang tak kenal lelah berjaga-jaga di medan pertempuran melawan Shohawat dan rezim Assad.

Sementara itu, di wilayah bagian timur Kamp Yarmuk, kami menghadapi front melawan faksi-faksi Palestina yang loyal dengan rezim Assad. Lalu di sebelah Baratnya, kami mengontrol kawasan al Qolam dan al Asala. Kawasan-kawasan tersebut dijaga oleh mujahidin Daulah Islamiyyah dari serangan Rezim Assad, Alhamdulillah situasinya cukup baik.

Pertanyaan: Bagaimana cara kalian menolong Kaum Muslimin yang berada di Kamp Yarmuk, utamanya dalam hal makanan dan bantuan pengobatan. Dan apa pesan yang ingin kau sampaikan pada kaum uslimin yang terusir pergi dari kamp lantaran baku tembak yang terjadi?

Jawab: Satu hal yang harus diketahui semua orang. Selama tiga tahun lamanya, Kamp Yarmuk berada di bawah blokade Rezim Assad, dan meskipun ini bukanlah pekerjaan yang mudah kami akan tetap berusaha sebaik mungkin untuk mengangkat pengepungan yang diderita oleh kaum Muslimin di selatan Damaskus.

Posisi kami di wilayah tersebut sangatlah strategis, mengingat jarak kami sangat dekat dengan ibukota Damaskus itu sendiri. Dan sebagian besar ikhwah Mujahidin Daulah Islamiyyah di kamp Yarmuk, terdiri dari orang-orang Palestina dan Suriah.

Pesan kami kepada penduduk yang mengungsi dari Yarmuk, kami katakan kepada kalian duahi saudara-saudaraku, “Kembalilah ke rumah-rumah kalian, sesungguhnya tentara Daulah Islamiyyah adalah anak-anak kalian, sebagaimana yang telah kalian kenal dengan baik atasnya.”

Satu lagi yang perlu digaris bawahi, penduduk di Kamp Yarmuk memutuskan untuk pergi dari sana bukan disebabkan bentrokan senjata yang terjadi. Namun mereka pergi di karena ketakutan terhadap serangan udara rezim Nushoiriy di kota itu.

Orang-orang yang masih berada di kamp saat ini sangat bahagia dengan kehadiran Daulah Islamiyyah di dalam Kamp, sebab mereka sudah muak dengan faksi-faksi yang mengklaim sebagai bagian dari pemberontakan namun justru loyal terhadap rezim.

Akan tetapi, kebahagiaan mereka itu tidak berlangsung lama lantaran rezim Assad terus melanjutkan aksi bombardirnya terhadap Kamp tersebut.

Diterjemahkan oleh



Divisi Media Khilafah Islamiyah Berbahasa Melayu

[shoutussalam.org/ +ResistNews Blog ]
loading...
Read more »
Home
loading...