Komnas HAM : Pemerintah Harus Lindungi Pengungsi Rohingya


+ResistNews Blog - Anggota Komnas Hak Asasi Manusia (HAM) Manager Nasution mendesak agar pemerintah Indonesia dapat melindungi hak-hak para pengungsi Rohingya yang saat ini terdampar di Aceh. Menurut Manager, masalah Rohingya bukan saja menjadi masalah regional ataupun nasional, namun Internasional.

"Pertama kita mendesak agar pemerintah dapat melindungi terlebih dahulu hak mereka, kemudian mencari solusi bersama untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi," ujar Manager di Jakarta, Sabtu (23/5).

Komnas HAM juga akan terus memantau untuk memastikan kehadiran pemerintah guna memperlakukan mereka sebaik mungkin. Seperti melindungi para wanita, anak-anak dan pengungsi lainnya. "Ini adalah permasalahan bersama tentang nilai kemanusian yang harus diperjuangkan," kata Manager.

Sebelumnya, pemerintah Indonesia dan Malasyia menyatakan siap menampung pegungsi Rohingya. Indonesia dan Malaysia juga siap memberikan penampungan selama satu tahun.

Menteri Sosial, Khofifah Indar Parawansa juga mengaku akan mengunjungi para pengungsi Rohingya di Aceh. Menteri Khofifah menyebutkan pemerintah Indonesia tak akan membiarkan pengungsi Rohingya terlantar.

"Minggu tanggal 24 Mei saya akan ke Langsa (Aceh). Pemerintah akan melayani pengungsi dari Rohingya, dan Bangladesh saat mereka berada di wilayah Indonesia. Karena ini soal kemanusiaan," kata Menteri Khofifah di Malang, Kamis (21/5/2015).

Selain itu, sambung Khofifah, dalam kunjungannya ke Aceh, Kementerian Sosial (Kemensos) akan tetap berkoordinasi dengan berbagai lembaga untuk memantapkan penyaluran bantuan.

"Kemensos akan turut membantu pada saat tanggap darurat dengan tetap koordinasi dengan kementerian, dan lembaga yang lain termasuk dengan International Organization of Migration (IOM)," ujarnya

Sebelumnya, Indonesia mendapat apresiasi dari Persatuan Bangsa Bangsa (PBB) atas penanganan pengungsi etnis Rohingya. Sebab, hingga kini Indonesia telah menampung lebih dari 11 ribu pengungsi minoritas asal Myanmar itu.

"Ini mendapatkan apresiasi dari deputi sekjen PBB yang melakukan komunikasi dengan Kemenlu pada hari Minggu sekitar pukul 9.30-10.00 WIB pagi hari," ujar Menteri Luar Negeri Retno Marsudi seusai mengikuti sidang kabinet di Kantor Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Selasa (19/5/2015). [suara-islam.com/ +ResistNews Blog ]

No comments

Post a Comment

Home
loading...