Naikkan TDL 450-900 Watt, Pemerintah Semakin tidak Peduli Penderitaan Rakyat



+ResistNews Blog - Rencana pencabutan subsidi listrik 450-900 Watt, menurut pengamat ekonomi Arim Nasim, menunjukkan ketidakpedulian pemerintah terhadap penderitaan rakyat.

“Pemerintah semakin jelas tidak pernah peduli terhadap penderitaan rakyat, seolah-olah tidak senang rakyat masih menerima subsidi listrik terutama bagi pengguna 450-900 Watt,” tegasnya kepada mediaumat.com, Rabu (24/6) melalui surat elektronik.

Menurutnya, agar masyarakat lebih hemat dalam memggunakan listrik hanyalah dalih pemerintah mencabut subsidi dengan menaikkan tarif dasar listrik (TDL) untuk semakin menambah penderitaan rakyat.

Karena, lanjut Arim, rakyat sudah menderita akibat dari liberalisasi migas yang menyebabkan harga BBM mahal semakin terasa dengan naiknya harga-harga barang ditambah dengan berbagai pungutan pajak serta pelemahana nilai rupiah terhadap dolar. Akibatnya harga barang akan semakin tidak terjangkau oleh rakyat. “Dengan dinaikannya TDL maka penderitaan rakyat akan semakin bertambah!” tegasnya.

Hanya Kedok

Arim mengungkap pemberian subsidi langsung hanya kedok untuk menutupi rencana busuk pemerintah dalam menuntaskan liberalisasi listrik. Kebijakan ini semakin mengokohkan liberalisasi dan neoimperialisme, sementara kepada para kapitalis perampok seperti Freeport, pemerintah selalu berbaik hati, walaupun sudah tiga tahun berturut-turut tidak pernah membayar dividen malah rencana akan diberi perpanjangan kontrak sampai dengan tahun 2035 dengan memberi Izin Usaha Khusus Pertambangan sebagai pengganti Kontrak Karya yang akan berakhir 2021.

Pemerintah juga, lanjut Arim, tidak peduli terhadap kritik dari berbagai pihak, dana ratusan milyar akan diberikan kepada anggota DPR dengan dalil dana aspiradi.

“Semakin jelas rezim dan sistem demokrasi hanya mengokohkan neoliberalisme dan neoimperialisme, saatnya umat dan tokoh umat menghentikan rezim dan sistem demokrasi dengan menegakkan sistem syariah dalam bingkai khilafah,” pungkas Ketua Lajnah Maslahiyah DPP Hizbut Tahrir Indonesia tersebut.(mediaumat.com/ +ResistNews Blog )

No comments

Post a Comment

Home
loading...