+ResistNews Blog -Penguasa Myanmar meminta bantuan dunia karena terjadinya banjir yang telah menewaskan paling tidak 46 orang dan membuat lebih 210.000 orang menderita.

Empat daerah di negara tersebut dinyatakan sebagai wilayah bencana karena meluasnya banjir dan longsor akibar hujan deras.

Banyak tempat masih terputus hubungan karena tingginya permukaan air dan rusaknya jalan.

Penguasa mengakui tidak memberikan respons yang cukup dalam menangani banjir, lapor media pemerintah.

Koran The Global New Light of Myanmar mengutip Menteri Penerangan, Ye Htut, yang mengatakan peringatan banjir tidak diterima semua orang dan terjadi kebingungan terkait usaha pengungsian.

Banjir pada musim hujan tahun ini dipandang cukup parah.

Permintaan bantuan internasional berbeda dengan kebijakan pada tahun 2008 saat Topan Nargis menewaskan lebih 130.000 orang dan pemerintah menolak bantuan dari luar.

Kementerian penerangan Myanmar menaruh permintaan bantuan kemanusiaan kepada badan PBB dan negara donor pada halaman Facebook Senin (3/8) malam.
Permintaan ini juga muncul di koran setempat pada Selasa.

Sebuah video dari Reuters pada Senin (3/8) menunjukkan ratusan orang berbondong-bondong melalui banjir lumpur untuk mengambil persediaan yang dijatuhkan dari udara.

Rakhine adalah rumah bagi 140 ribu pengungsi, terutama Muslim Rohingya yang tinggal di kamp-kamp kumuh yang tersebar di seluruh negara bagian.

Pekerja darurat masih menghapi kesulitan di Chin pada Selasa, setelah hujan menyebabkan tanah longsor di pegunungan yang membatasi wilayah India dan Bangladesh.

Htut menambahkan, jalanan utama di Myanmar menjadi buntu dan helikopter yang mencoba memasuki kota dengan helikopter juga terhambat oleh hujan.

Akibat banjir, ratusan ribu hektar lahan pertanian rusak. PBB telah memperingatkan Myanmar bahwa hal tersebut dapat menganggu musim tanam dan akan berdampak buruk terhadap persediaan pangan jangka panjang.

Koran Myanmar Global New Light, mengutip Menteri Pendidikan, mengatakan bahwa setidaknya 1.300 sekolah telah ditutup karena banjir.

Juru Bicara Parlemen Myanmar, Shwe Mann, mengatakan parlemen juga menunda pertemuan menjadi tanggal 10 Agustus, yang akan menjadi pertemuan final sebelum pemilihan umum pada 8 November. (Atjehcyber.net/ +ResistNews Blog )



+ResistNews Blog – Dmitry Peskov, juru bicara kepresidenan Rusia, mengatakan Rusia tidak berencana mengirim pasukan dan bersama Amerika Serikat (AS) memerangi ISIS di Suriah dan Irak.

“Kami tidak pernah mengagendakan pembicaraan pengiriman pasukan untuk memerangi ISIS,” ujar Peskov kepada wartawan, saat ditanya tentang kemungkinan keterlibatan Rusia dalam perang melawan ISIS.

Peskov juga mengatakan Presiden Rusia Bashar Assad tidak pernah meminta Presiden Rusia Vladimir Putin mengirim pasukan ke Suriah.

Sebelumnya, Jenderal Vladimir Shamanov, komandan pasukan terjun payung Rusia, mengatakan pasukannya sangat ingin membantu Suriah memerangi ‘terorisme’.

Kepada Russia Today, Peskov mengatakan tentara Rusia hanya menerima perintah dari panglima tertinggi, yaitu Presiden Vladimir Putin.

AS membom posisi ISIS diSuriah sejak Agustus 2014, tapi tidak ada indikasi perang melawan jihadis di negara itu akan berakhir. AS enggan menurunkan pasukan darat, karena dinilai terlalu berisiko, dan AS juga telah terlalu banyak menggelontorkan dana pada masa lalu melawan ‘terorisme’. [lasdipo/ +ResistNews Blog ]



+ResistNews Blog – Amerika Serikat untuk pertama kalinya melancarkan serangan pesawat tanpa awak (drone) ke markas pejuang Daulah di Irak dan Suriah (ISIS) dari pangkalan di Turki.

Juru bicara Pentagon mengatakan, Rabu (5/8), serangan terhadap ISIS menggunakan drone telah dimulai sejak awal pekan ini. Drone tersebut diterbangkan dari pangkalan Incirlik di kota sebelah selatan, Adana, Turki.

Bulan lalu, Turki telah mengizinkan pesawat militer AS untuk menggunakan pangkalan mereka dalam menghadapi pejuang Daulah. Pemberian izin tersebut merupakan perubahan drastis dari kebijakan Turki dalam melawan pejuang Suriah. Hal ini tidak bisa dihindarkan pasca oposisi Kurdi Turki berhasil memasuki parlemen Erdogan.

Berdasarkan kesepakatan Ankara dan Washington, keduanya juga setuju memberikan perlindungan udara bagi “oposisi moderat” yang mendapat pelatihan AS. “Sebagai bagian dari kesepakatan denga AS, kita telah membuat langkah progres dalam pembukaan pangkalan kami, terutama Incirlik,” ujar Menteri Luar Negeri Mevlut Cavusoglu kepada televisi negara TRT.

Persiapan pun telah dilakukan untuk menggempur basis ISIS dengan menggunakan jet tempur. Namun sejauh ini, serangan baru dilancarkan dengan menggunakan drone.

Menteri Luar Negeri Suriah Walid al-Moualem mengatakan, Suriah mendukung upaya untuk melawan ISIS. Ia menambahkan, AS juga telah berkordinasi dengan Suriah terkait pelibatan milisi dalam melawan sejumlah pejuang di Suriah non “moderat”.

“AS mengontak kami sebelum mengirimkan kelompok yang mereka latih, dan Washington mengatakan mereka berperang melawah Daesh (ISIS), bukan militer Suriah,” ujarnya.

Rumah sakit tersebut terletak sekitar 200 meter dari lokasi serangan. Sementara, 11 dokter di rumah sakit juga terluka dalam ledakan tersebut. [lasdipo/ +ResistNews Blog ]



[Al-Islam edisi 766, 22 Syawal 1436 H – 7 Agustus 2015 M]

Berbagai media memberitakan MUI yang memfatwakan haram sistem BPJS Kesehatan. Pro-kontra pun muncul. Namun, pemberitaan itu sudah ‘diluruskan’ oleh Ketua MUI Din Syamsudin. Din Syamsudin (Kompas.com, 1/8) menegaskan, tidak ada pernyataan “haram” di dalam hasil kesimpulan Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa MUI se-Indonesia Tahun 2015 di Tegal terkait BPJS Kesehatan beberapa waktu lalu.

Hasil kesimpulan Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia V Tahun 2015, Komisi B2 Masail Fiqhiyyah Mu’ashirah (Masalah Fikih Kontemporer) tentang panduan Jaminan Kesehatan Nasional dan BPJS Kesehatan menegaskan dua hal: “1. Penyelenggaraan jaminan sosial oleh BPJS Kesehatan, terutama yang terkait dengan akad antar para pihak, tidak sesuai dengan prinsip syariah karena mengandung unsur gharar (penipuan), maysir (judi) dan riba. 2. MUI mendorong Pemerintah untuk membentuk, menyelenggarakan dan melakukan pelayanan jaminan sosial berdasarkan prinsip syariah dan melakukan pelayanan prima.”

Di luar kritik yang disampaikan dalam hasil kesimpulan Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa itu sebenarnya ada sejumlah masalah mendasar dalam sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola oleh BPJS. Sejumlah masalah itulah yang membuat sistem JKN yang dikelola BPJS saat ini bertentangan dengan syariah Islam.

Negara Lepas Tanggung Jawab

Menurut Asih dan Miroslaw dari German Technical Cooperation (GTZ), LSM yang berperan aktif membidani kelahiran JKN: “Ide dasar jaminan kesehatan sosial adalah pengalihan tanggung jawab penyelenggaraan pelayanan kesehatan dari Pemerintah kepada institusi yang memiliki kemampuan tinggi untuk membiayai pelayanan kesehatan atas nama peserta jaminan sosial.” (Lihat: www.sjsn.menkokesra.go.id).

Sistem JKN oleh BPJS saat ini mengalihkan tanggung jawab berupa penjaminan kesehatan dari pundak negara ke pundak seluruh rakyat yang memang telah diwajibkan menjadi peserta JKN.

Dengan demikian negara lepas tangan. Pasalnya, jaminan kesehatan yang merupakan hak rakyat dan seharusnya menjadi tanggung jawab negara akhirnya berubah menjadi kewajiban rakyat. Rakyat dipaksa saling membiayai pelayanan kesehatan di antara mereka melalui sistem JKN dengan prinsip asuransi sosial. Saling menanggung itulah yang dimaksudkan dengan prinsip kegotongroyongan.

JKN=Asuransi Sosial

Istilah “jaminan kesehatan” ternyata palsu. Pasalnya, yang ada bukan jaminan kesehatan, tetapi asuransi sosial kesehatan. Jaminan dengan asuransi sosial jelas berbeda.

Pasal 19 ayat 1 UU SJSN menegaskan sistem JKN diselenggarakan berdasarkan prinsip asuransi sosial yaitu:suatu mekanisme pengumpulan dana yang bersifat wajib yang berasal dari iuran guna memberikan perlindungan atas risiko sosial ekonomi yang menimpa peserta dan/atau anggota keluarganya (Pasal 1 ayat 3).

Konsekuensinya, seluruh rakyat wajib membayar iuran/premi bulanan. Meski iuran untuk orang miskin dibayar oleh negara (sebagai penerima bantuan iuran-PBI), hal itu tidak menghilangkan hakikat bahwa seluruh rakyat wajib membayar iuran bulanan. Jadi pada dasarnya JKN sama dengan asuransi pada umumnya. Peserta JKN, yakni seluruh rakyat, baru bisa mendapat pelayanan dari BPJS selama membayar iuran/premi bulanan. Jika tidak bayar, mereka tidak mendapat pelayanan. Jika nunggak membayar, mereka pun dikenai denda 2% perbulan, maksimalnya enam bulan. Lebih dari enam bulan menunggak, pelayanan dihentikan. Bahkan lebih dari itu, karena wajib, mereka yang tidak membayar iuran akan dijatuhi sanksi, yakni tidak akan mendapat pelayanan administratif seperti pembuatan KTP, KK, paspor, sertifikat dsb.

Jadi dalam JKN, rakyat bukan dijamin pelayanan kesehatannya. Faktanya, rakyat diwajibkan membayar iuran tiap bulan, baru mereka mendapat layanan. Jika tidak membayar lebih dari enam bulan, mereka tidak dilayani dan bahkan dijatuhi sanksi.

Tidak Adil dan Bernuansa Bisnis

Sistem JKN masih mengadopsi pendekatan diskriminatif alias tidak adil. Contoh: ada pembedaan antara peserta PBI dan non-PBI. Sistem JKN juga mengenal pembagian kelas: kelas III, II dan I; masing-masing dengan iuran bulanan berbeda dan layanan berbeda. Itu artinya, JKN menganut prinsip pemberian pelayanan berdasarkan kemampuan bayar peserta atau status ekonomi peserta. Prinsip ini merupakan watak komersial yang dianut oleh lembaga bisnis.

Watak itu makin kental karena SJSN dan JKN ini menghimpun dana rakyat untuk investasi. Atas nama SJSN dan JKN, ratusan triliun dana rakyat dihimpun atas nama iuran/premi asuransi sosial yang bersiat wajib. Sebagian dana itu wajib diinvestasikan oleh BPJS. Pasalnya, sesuai UU SJSN dan BPJS, investasi dana asuansi sosial itu bersifat mandatori, artinya wajib, tentu dengan segala konsekuensi sebuah investasi. Hingga saat ini saja, total investasi oleh BPJS Kesehatan mencapai lebih dari 10 triliun rupiah.

Negara Wajib Menjamin Kesehatan Warganya

Jaminan kesehatan mestinya diberikan oleh negara secara bebas biaya dan berkualitas untuk seluruh rakyat tanpa kecuali dan tanpa diskriminasi. Pertanyaannya, apakah jaminan kesehatan seperti itu mungkin untuk diwujudkan saat ini? Jawabannya, mungkin, bahkan sangat mungkin, apalagi melalui penerapan sistem Islam secara menyeluruh.

Saat ini banyak negara yang bisa memberikan jaminan kesehatan itu. Di antara yang terbaik menurut pengakuan dunia adalah Kuba. Kondisi perekonomian Kuba tidak jauh berbeda dengan negeri ini. Bahkan kekayaan alam Kuba jauh lebih sedikit dibandingkan dengan negeri ini. Namun, meski jauh lebih miskin, Kuba berhasil memberikan jaminan kesehatan untuk seluruh rakyatnya secara gratis dan berkualitas tinggi; jauh lebih baik dari AS, Eropa dan negara-negara yang jauh lebih kaya.

Semestinya negara ini jauh lebih bisa memberikan jaminan kesehatan gratis dan berkualitas untuk seluruh rakyat. Yang diperlukan hanyalah kemauan dan komitmen politik serta perhatian sungguh-sungguh Pemerintah untuk memelihara kemaslahatan rakyat.

Jaminan Kesehatan dalam Islam

Dalam Islam, kebutuhan akan pelayanan kesehatan termasuk kebutuhan dasar masyarakat yang menjadi kewajiban negara. Rumah sakit, klinik dan fasilitas kesehatan lainnya merupakan fasilitas umum yang diperlukan oleh kaum Muslim dalam terapi pengobatan dan berobat. Dengan demikian pelayanan kesehatan termasuk bagian dari kemaslahatan dan fasilitas umum yang harus dirasakan oleh seluruh rakyat. Kemaslahatan dan fasilitas umum (al-mashâlih wa al-marâfiq) itu wajib dijamin oleh negara sebagai bagian dari pelayanan negara terhadap rakyatnya. Dalilnya adalah sabda Rasul saw.:

«الإِمَامُ رَاعٍ وَهُوَ وَمَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ»

Imam (penguasa) adalah pengurus rakyat dan dia bertanggung jawab atas rakyatnya (HR al-Bukhari dari Abdullah bin Umar ra.).

Imam Muslim meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad saw. pun—dalam kedudukan beliau sebagai kepala negara—pernah mendatangkan dokter untuk mengobati salah seorang warganya, yakni Ubay. Saat Nabi saw. mendapatkan hadiah dokter dari Muqauqis, Raja Mesir, beliau pun menjadikan dokter itu sebagai dokter umum bagi seluruh warganya.

Imam Bukhari dan Muslim juga meriwayatkan dari Anas ra. bahwa serombongan orang dari Kabilah ‘Urainah masuk Islam. Lalu mereka jatuh sakit di Madinah. Rasulullah saw. selaku kepala negara saat itu meminta mereka untuk tinggal di penggembalaan unta zakat yang dikelola oleh Baitul Mal di dekat Quba’. Mereka dibolehkan minum air susunya sampai sembuh. Al-Hakim meriwayatkan bahwa Khalifah Umar bin Khaththab ra. juga pernah memanggil dokter untuk mengobati salah seorang warganya, yakni Aslam.

Semua itu merupakan dalil bahwa pelayanan kesehatan termasuk kebutuhan dasar bagi seluruh rakyat yang wajib disediakan oleh negara secara gratis dan tanpa diskriminasi.

Jaminan kesehatan dalam Islam itu memiliki tiga sifat. Pertama: berlaku umum tanpa diskriminasi, dalam arti tidak ada pengkelasan dan pembedaan dalam pemberian layanan kesehatan kepada rakyat. Kedua: bebas biaya. Rakyat tidak boleh dikenai pungutan biaya apapun untuk mendapat pelayanan kesehatan oleh negara. Ketiga: seluruh rakyat harus diberi kemudahan untuk bisa mendapatkan pelayanan kesehatan oleh negara.

Pemberian jaminan kesehatan seperti itu tentu membutuhkan dana besar. Dana tersebut bisa dipenuhi dari sumber-sumber pemasukan negara yang telah ditentukan oleh syariah. Di antaranya dari hasil pengelolaan harta kekayaan umum termasuk hutan, berbagai macam tambang, minyak dan gas, dan sebagainya; dari sumber-sumber kharaj, jizyah, ghanimah, fa’i, ‘usyur; dari hasil pengelolaan harta milik negara dan sebagainya. Semua itu akan lebih dari cukup untuk bisa memberikan pelayanan kesehatan secara memadai dan gratis untuk seluruh rakyat, tentu dengan kualitas yang jauh lebih baik dari yang berhasil dicapai saat ini di beberapa negara.

Kuncinya adalah dengan menerapkan syariah Islam secara menyeluruh. Hal itu hanya bisa diwujudkan di bawah sistem yang dicontohkan dan ditinggalkan oleh Nabi saw. Sistem ini kemudian dilanjutkan oleh Khulafaur Rasyidin serta dijaga dan dilanjutkan oleh generasi selanjutnya. Itulah sistem Khilafah Rasyidah yang mengikuti manhaj kenabian. Inilah yang harus diperjuangkan oleh umat. Umat secara keseluruhan tentu bertanggung jawab untuk menegakkan kembali Khilafah Rasyidah itu. WalLâh a’lam bi ash-shawâb. []



Komentar al-Islam

BPJS Kesehatan melalui Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) mengusulkan kenaikan iuran atau premi bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI). Usulan ini terkait melonjaknya jumlah klaim, sementara premi yang dibayarkan minim. Akibatnya, BPJS Kesehatan menanggung klaim hingga Rp 42,65 triliun sepanjang tahun 2014 (Finance.cetik.com, 4/8).
  1. Sekarang iuran PBI dinaikkan, berikutnya akan merambah iuran peserta non-PBI.
  2. Rakyat akan terus ditimpa beban dari pengalihan tanggung jawab negara ke pundak rakyat dan penghimpunan dana untuk investasi.
  3. Sistem JKN harus diganti dengan jaminan kesehatan dalam sistem Islam. Hanya dengan itu jaminan kesehatan yang sesungguhnya benar-benar bisa terwujud.
[hizbut-tahrir.or.id/ +ResistNews Blog ]



Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan penyelenggaraan BPJS Kesehatan saat ini tidak sesuai dengan syariah karena mengandung unsur gharar, maisir dan riba. Apakah masalahnya hanya itu? Atau adakah masalah yang lebih mendasar lagi? Temukan jawabannya dalam wawancara wartawan mediaumat.com Joko Prasetyo dengan DPP Hizbut Tahrir Indonesia dan juga Mudir Ponpes Hamfara, Bantul, DIY KH Shiddiq Al Jawi. Berikut petikannya.

Apakah haramnya BPJS karena ada unsurgharar, maisir, dan riba?

Haramnya BPJS menurut fatwa MUI dikarenakan BPJS sekarang faktanya adalah asuransi. Dan asuransi diharamkan sebagian ulama dengan alasan-alasan karena adanya unsur gharar (ketidakpastian,uncertainty), riba (bunga), dan maisir (judi/spekulasi).

Fatwa MUI itu menurut saya sudah tepat, karena alasan-alasan tersebut memang ada pada BPJS saat ini, misalnya BPJS ternyata menginvestasikan dana iuran pesertai BPJS dalam deposito dan obligasi konvensional yang berbunga (riba). Padahal riba jelas-jelas diharamkan dalam Islam. Selain itu, surplus dan defisit underwriting dalam BPJS ternyata dikelola dengan basis gharar dan pinjaman berbunga (riba). Ini juga haram.

Tapi menurut saya, alasan-alasan tersebut tidak lengkap. Perlu ditambahkan alasan lain untuk haramnya asuransi, yaitu akadnya yang memang tak sesuai syariah, bukan sekedar karena adanya gharar, riba, danmaisir. Mengapa akadnya tak sesuai syariah? Karena objek akad (ma’quud ‘alaihi) asuransi tidak dapat dikategorikan objek akad yang sah, yaitu barang atau jasa. Objek akad asuransi, adalah janji/komitmen (at ta’ahhud), yakni perusahaan asuransi berjanji akan membayar dana pertanggungan jika terjadi suatu peristiwa penyebab turunnya dana pertanggungan, seperti kematian, kecelakaan, kebakaran, dan sebagainya. Nah, janji seperti ini tidak dapat dikategorikan barang atau jasa, maka asuransi itu haram hukumnya.

Selain aspek objek akad itu, akad asuransi juga haram karena tak sesuai dengan ketentuan-ketentuan akad pertanggungan/jaminan (al dhamaan) dalam Islam. Dalil mengenai ketentuan-ketentuan akad ini adalah hadits shahih dari Jabir bin Abdillah RA. Suatu saat Rasulullah SAW tidak bersedia mensholatkan satu jenazah yang masih punya utang dua dinar kepada orang lain. Lalu seorang sahabat bernama Abu Qatadah Al Anshari berkata,”Dua dinar itu menjadi kewajiban saya wahai Rasulullah.” Maka kemudian Rasulullah SAW bersedia mensholatkan jenazah itu. (HR Abu Dawud, Sunan Abi Dawud, no 3345, Bab Tasydiid Ad Dain).

Menurut Imam Taqiyuddin An Nabhani dalam kitabnya An Nizham Al Iqtishadi fil Islam hlm. 185, hadits tersebut menunjukkan ketentuan-ketentuan akad pertanggungan Islami, sbb ; terdapat 3 (tiga) pihak yang terlibat, yaitu penanggung (dhamin), tertanggung (madhmun ‘anhu), dan penerima tanggungan (madhmun lahu), di mana terjadi penggabungan tanggungan (dhamm al dzimmah) pihak tertanggung menjadi tanggungan pihak penanggung, dan pihak penerima tanggungan tidak membayar apa-apa untuk mendapatkan dana pertanggungan.

Ketentuan-ketentuan itu jelas bertolak belakang dengan ketentuan asuransi. Karena dalam asuransi hanya ada dua pihak (bukan tiga pihak), yaitu perusahaan asuransi sebagai penanggung (dhamin), dan peserta asuransi sebagai penerima tanggungan (madhmun lahu). Tak ada pihak tertanggung (madhmun ‘anhu). Juga, dalam asuransi tak terjadi penggabungan tanggungan peserta asuransi dengan tanggungan perusahaan asuransi, karena peserta asuransi sebenarnya tidak sedang punya tanggungan apa-apa kepada pihak lain. Dan juga, dalam asuransi pihak penerima tanggungan (peserta asuransi) harus membayar premi (iuran) per bulan kepada penanggung (perusahaan asuransi). Kalau dalam Islam, penerima tanggungan tidak membayar apa-apa kepada pihak penanggung. Jadi, jelas sekali akad asuransi tidak sesuai dengan akad pertanggungan dalam Islam, sehingga haram hukumnya.

Tapi ada yang mengatakan bahwa walau BPJS tidak sesuai dengan syariah, tidak otomatis hukumnya haram?

Begini, ketidaksesuaian dengan syariah itu bentuknya memang ada dua macam. Pertama, meninggalkan kewajiban (tarkul wajibat), misalnya meninggalkan sholat lima waktu. Kedua, melakukan keharaman (irtikabul haraam), seperti berzina, minum khamr (minuman keras), dsb.

Jadi, penyimpangan syariah itu memang tidak otomatis haram, karena bisa jadi bentuk ketidaksesuaian itu bukan mengerjakan yang haram, tapi meninggalkan yang wajib. Nah, orang yang meninggalkan yang wajib tidak disebut berbuat haram, tapi melakukan dosa atau maksiat.

Untuk konteks BPJS, ketidaksesuaian dengan syariahnya terletak pada aspek mengerjakan yang haram, yaitu melakukan akad yang tidak disyariahkan dalam Islam. Karena akad asuransi (at ta`miin) itu akad yang berasal dari sistem kapitalisme Barat, bukan berasal dari Syariah Islam. Maka melakukan akad asuransi hukumnya haram, karena ada larangan dari Rasulullah SAW yang bersifat umum, yang melarang perbuatan apa pun yang tidak disyariahkan Islam,”Barangsiapa yang melakukan perbuatan yang tidak ada dalam perintah kami, maka perbuatan itu tertolak.” (HR Muslim). (Taqiyuddin An Nabhani, Al Syakhshiyyah Al Islamiyyah, 3/232, Bab An Nahyu ‘An Al Tasharrufaat wa Al ‘Uquud).

Apakah ada aspek penyimpangan syariah lainnya pada BPJS?

Ada, yaitu BPJS tidak sesuai dengan jaminan kesehatan dalam Islam. Karena dalam BPJS, untuk mendapat jaminan kesehatan rakyat dipaksa membayar iuran. Sedang dalam Islam, jaminan kesehatan diperoleh oleh rakyat dari pemerintah secara gratis (cuma-cuma), alias tidak membayar sama sekali.

Dalam ajaran Islam, negara wajib hukumnya menjamin kesehatan rakyatnya secara cuma-cuma, tanpa membebani rakyat untuk membayar. Dalam Shahih Muslim terdapat hadits dari Jabir bin Abdillah RA, dia berkata,”Rasulullah SAW telah mengirim seorang dokter kepada Ubay bin Ka’ab (yang sedang sakit). Dokter itu memotong salah satu urat Ubay bin Ka’ab lalu melakukan kay (pengecosan dengan besi panas) pada urat itu.” (HR Muslim no 2207).

Dalam hadits tersebut, Rasulullah SAW sebagai kepala negara telah menjamin kesehatan rakyatnya secara cuma-cuma, dengan cara mengirimkan dokter kepada rakyatnya yang sakit tanpa memungut biaya dari rakyatnya itu. (Taqiyuddin An Nabhani, Muqaddimah Ad Dustur, 2/143).

Terdapat pula hadits lain dengan maksud yang sama, dalam Al Mustadrak ‘Ala As Shahihain karya Imam Al Hakim, “Dari Zaid bin Aslam dari ayahnya, dia berkata,”Aku pernah sakit pada masa Umar bin Khaththab dengan sakit yang parah. Lalu Umar memanggil seorang dokter untukku, kemudian dokter itu menyuruhku diet (memantang memakan yang membahayakan) hingga aku harus menghisap biji kurma karena saking kerasnya diet itu.” (HR Al Hakim, dalam Al Mustadrak, Juz 4 no 7464).

Hadits ini juga menunjukkan, bahwa Umar selaku Khalifah (kepala negara Khilafah Islam) telah menjamin kesehatan rakyatnya secara gratis, dengan cara mengirimkan dokter kepada rakyatnya yang sakit tanpa meminta sedikitpun imbalan dari rakyatnya. (Taqiyuddin An Nabhani, Muqaddimah Ad Dustur, 2/143).

Kedua hadits di atas merupakan dalil syariah yang sahih, bahwa dalam Islam jaminan kesehatan itu wajib hukumnya diberikan oleh negara kepada rakyatnya secara gratis, tanpa membebani apalagi memaksa rakyat untuk membayar, seperti dalam BPJS. Layanan kesehatan dalam Islam adalah hak rakyat, bukan kewajiban rakyat. [ ]



+ResistNews Blog - Guru besar kajian media Universitas Rutgers, Amerika Serikat, Deepa Kumar memicu perdebatan saat berkomentar mengenai situasi politik dunia saat ini. Dia menilai media-media Barat berlebihan memberitakan kekejaman Negara Islam Irak dan Syam (ISIS).

Kumar, yang diwawancarai stasiun televisi Fox News pekan lalu, mengatakan Amerika Serikat secara faktual membunuh lebih banyak warga sipil di Timur Tengah dibanding militan khilafah ataupun organisasi teroris lainnya.

"Ya ISIS memang brutal, tapi AS jelas lebih brutal lagi bila kita mengingat 1,3 juta orang yang mati sia-sia di Irak, Afghanistan, atau Pakistan," kata Kumar seperti dilansir Times of India, Selasa (4/8).

Para penonton tayangan televisi itu melontarkan makian rasis pada Kumar. Beberapa orang, lewat jejaring sosial Twitter, menyatakan siap mendanai Kumar untuk jadi jihadis ISIS daripada terus mengajar di Negeri Paman Sam.

Tak kurang sesama dosen ikut mengecam komentar Kumar. "Saya kasihan pada mahasiswanya di Rutgers yang terpaksa diajar oleh seorang yang terbutakan oleh ideologi," kata Profesor Politik di Universitas Northeastern, Max Abrahms.

Akademisi wanita berdarah India itu mengaku santai menanggapi semua kecaman yang dialamatkan pada komentarnya. Menurut Kumar, konstitusi AS menjamin kebebasan berekspresi. Bagi Kumar, yang berideologi liberal, data-data memang menunjukkan militer AS bertanggung jawab atas kematian begitu banyak warga sipil di Timur Tengah sejak Perang Irak 2003. [merdeka/ +ResistNews Blog ]



+ResistNews Blog - Setidaknya 966 warga sipil, termasuk 286 anak-anak dan 209 wanita, telah tewas oleh serangan udara rezim Suriah di seluruh negara pada bulan Juli lalu, Jaringan Suriah untuk Hak Asasi Manusia mengatakan.

Kelompok pemantauan yang melacak perang di Suriah juga melaporkan bahwa 58 orang telah disiksa sampai mati oleh keamanan rezim di bulan Juli.

Pada gilirannya, koalisi pimpinan AS telah membunuh 23 warga sipil, termasuk anak-anak dan 7 wanita, Juli lalu, kata SNHR.

Statistik lain oleh Yaqeen Media korporasi mengatakan bahwa angkatan udara rezim telah melakukan 110 serangan di provinsi selatan Daraa pada Juli lalu, menjatuhkan lebih dari 650 bom barel yang menewaskan puluhan.

Lebih dari 250.000 orang telah tewas sejak Maret 2011. Empat juta orang lain telah melarikan diri ke luar negeri untuk menghindari pertempuran dan lebih dari 8 juta telah pengungsi, menurut laporan PBB dan kelompok pemantau. (za/lasdipo/ +ResistNews Blog )



+ResistNews Blog - Sebanyak 21.000 tentara rezim Suriah membelot dari kesatuan sejak meletus perang Suriah. Daftar tersebut mencerminkan buruknya kondisi pasukan rezim sejak revolusi meletus pada Maret 2011.

Tentara Suriah telah kehilangan banyak wilayah selama perang berlangsung. Beberapa propinsi bahkan sepenuhnya jatuh dan telah dikendalikan oleh pejuang Suriah. Banyak pemuda bahkan telah meninggalkan negara atau mencari cara untuk menghindari wajib militer.

Bashar al-Assad pada Sabtu mengeluarkan dekrit yang berisi pengumuman amnesti umum bagi desertir militer yang melanggar hukum wajib militer di negara itu wajib militer, ungkap televisi negara.

PErang yang berkepanjangan dan tidak menunjukkan tanda-tanda akan berhenti membuat militer Assad kekurangan personal. Assad dalam beberapa bulan terakhir hanya mengandalkan pada rekrutmen dari milisi loyalis di provinsi yang dikendalikan rezim.

Seperti biasa, para milisi tersebut menggaet para pemuda agar mau bergabung di barisan rezim dengan iming-iming gaji yang besar. Padahal belum tentu gaji itu dibayarkan mengingat besarnya baiya perang.

“Kita harus memperkuat wilayah dengan angkatan bersenjata sehingga memperkecil kemungkinan runtuhnya sisa wilayah (yang masih dikuasai rezim),” kata Assad.

“Tentara mampu … Semuanya tersedia, tapi ada kekurangan kapasitas manusia,” kata Assad dalam pidato yang disiarkan oleh media pemerintah, Minggu kemarin. (za/lasdipo/ +ResistNews Blog )



Oleh: KH Hafidz Abdurrahman

[Ketua Lajnah Tsaqafiyyah DPP Hizbut Tahrir Indonesia]

Pro-Kontra tentang BPJS kembali mencuat minggu lalu, setelah MUI menyatakan haram, melalui fatwa yang dikeluarkan dalam Ijtima’ MUI di Tegal beberapa waktu lalu. Meski kemudian melunak, setelah ada beberapa pihak yang menolak mengharamkannya, sebagaimana yang dinyatakan oleh Ketua PBNU, Said Aqil Siradj. MUI pun kemudian menyatakan, bahwa BPJS belum sesuai dengan prinsip syariah.

Dalam Talkshow dengan TVOne, Dr. Syafii Antonio, menyatakan, bahwa masalah BPJS ini ada tiga. Pertama, terkait dengan ta’awun. Kedua, investasi. Ketiga, denda. Jadi, kalau ada yang belum sesuai dengan syariah, bisa diselesaikan dengan tiga skema tersebut. Tapi, benarkah, BPJS dengan produknya SJSN [Sistem Jaminan Sosial Nasional] itu hanya tidak sesuai dengan syariah, sehingga bisa disyariahkan? Ataukah, memang BPJS dan SJSN-nya memang haram dari asasnya, sehingga tidak mungkin disyariahkan?

Inilah yang hendak dibahas dalam tulisan ini.

BPJS Produk Hadharah Non-Islam

Penting didudukkan, bahwa BPJS-SJSN adalah produk pemikiran yang juga berbentuk pemikiran, sehingga bisa dikategorikan hadharah [peradaban]. BPJS-SJSN bukan produk pemikiran yang berbentuk fisik atau materi [asykal madiyyah], sehingga bisa disebut madaniyyah. Mengapa kategori ini penting?

Karena, alat ukur untuk menentukan status masing-masing berbeda. Begitu juga implementasinya secara praktis. Dalam konteks madaniyyah, “sesuai” atau “tidak sesuai dengan syariah” merupakan alat ukur yang bisa digunakan. “Bertentangan” atau “tidak bertentangan dengan Islam” juga bisa menjadi alat ukurnya. Seperti lukisan makhluk, misalnya, jelas menyalahi syariah. Karena itu, lukisan makhluk hidup merupakanmadaniyyah, yang diharamkan. Berbeda dengan lukisan alam atau makhluk yang tidak bernyawa, maka tidak haram.

Tetapi, alat ukur tersebut tidak bisa digunakan untuk menilai hadharah, sebagai produk pemikiran. Karena, meski tampak produk pemikiran tersebut “sesuai dengan Islam”, atau “tidak bertentangan dengan Islam”, tetapi jika tidak lahir dan dibangun berdasarkan akidah Islam, maka tetap saja produk pemikiran tersebut tidak boleh diadopsi, dipraktikkan dan disebarluaskan. Sebagai contoh, demokrasi dengan musyawarahnya, adalah produk pemikiran yang tidak lahir dan dibangun berdasarkan akidah Islam. Meski tampak sepintas musyawarah itu tidak bertentangan, atau sesuai dengan Islam, tetapi karena tidak lahir dan dibangun berdasarkan akidah Islam, tetap saja tidak boleh diadopsi, dipraktikkan dan disebarluaskan.

Karena itu, banyak tokoh dan intelektual Muslim yang kecele, karena melihat dan menilai produk pemikiran tersebut dengan pandangan dan alat ukur yang salah. Sebagai contoh kasus permusyawaratan dalam sistem demokrasi, mereka sering mengatakan, “Apa yang salah dengan musyawarah?” Memang tidak ada yang salah dengan musyawarah. Karena Islam mengajarkan musyawarah, tetapi cara dan mekanisme musyawarah yang dibangun dengan akidah Islam berbeda sama sekali dengan cara dan mekanisme musyawarah dalam demokrasi.

Lalu, ada yang mengatakan, “Kalau ada yang salah pada cara dan mekanismenya, mengapa tidak diubah saja, biar sesuai dengan Islam?” Padahal, dengan mengubah cara dan mekanisme musyawarah dalam demokrasi agar sama dengan Islam tidak mungkin, kecuali dengan meruntuhkan demokrasi. Karena selama dasarnya demokrasi, cara dan mekanisme musyawarah dalam Islam tidak bisa diterapkan.

Inilah fakta dan realitas produk pemikiran yang lahir dan dibangun dengan akidah Kufur. Jadi, kesalahannya bukan terletak pada kulitnya, seperti lukisan atau patung makhluk hidup, yang bisa diubah dengan menghilangkan bagian-bagian yang menjadi ciri khas makhluk hidup. Karena BPJS-SJSN dan musyawarah-demokrasi ini merupakan masalah hadharah, bukan madaniyyah, seperti lukisan. Karena itu, BPJS-SJSN bukan saja tidak sesuai dengan syariah, tetapi juga haram secara mutlak, karena merupakan produkhadharah non-Islam.

Keharaman BPJS-SJSN ini bukan karena konsep ta’awun, investasi dan dendanya yang tidak sesuai dengan syariah, tetapi dari akarnya sudah salah. Karena, ia bukan produk pemikiran yang lahir dan berdasarkan akidah Islam.

BPJS-SJSN Batil dari Akar-akarnya

Sistem jaminan sosial ini, baik dalam bentuk ketenagakerjaan, kesehatan maupun yang lain, sebenarnya lahir dari sistem Kapitalisme. Dalam sistem Kapitalisme, negara tidak mempunyai peran dan tanggungjawab untuk mengurus urusan pribadi rakyat, karena urusan pribadi rakyat adalah urusan mereka sendiri, bukan negara. Negara tidak mempunyai kewajiban untuk menjamin kesehatan, pendidikan, keamanan, serta kebutuhan dasar rakyat yang lain.

Karena itu, kewajiban menjamin kesehatan, pendidikan, keamanan, serta kebutuhan dasar rakyat yang lain ini harus ditanggung sendiri oleh rakyat. Bisa ditanggung sendiri oleh rakyat, atau dengan bergotong royong sesama mereka. Nah, di sinilah akar masalahnya. Padahal, dalam Islam, kewajiban menjamin kesehatan, pendidikan, keamanan, serta kebutuhan dasar rakyat yang lain adalah kewajiban negara, bukan rakyat.

Ketika sistem seperti ini dianggap menyengsarakan rakyat, mulailah dicari solusi. Solusinya dengan membuat BPJS-SJSN ini. Di negara-negara Barat, sistem jaminan sosial ini kemudian diikuti dengan cara dan mekanisme yang juga tidak kalah zalimnya. Sudahlah negara tidak bertanggungjawab menjamin kesehatan, pendidikan, keamanan, serta kebutuhan dasar rakyatnya yang lain, negara justru memalak mereka dengan mewajibkan rakyat untuk membayar premi.

Dengan kata lain, negara telah memindahkan tanggungjawab ini ke pundak rakyat. Ketika ini sudah ditetapkan sebagai kewajiban di pundak rakyat, maka ketika rakyat tidak membayar, mereka pun akan dikenai sanksi dan denda. Di sinilah, kezaliman sistem BPJS-SJSN ini. Bukan saja zalim, tetapi juga batil. Mengapa? Karena mu’amalah seperti ini tidak lahir dan berdasarkan akidah Islam, sehingga tidak bisa diperbaiki lagi. Mengapa tidak bisa diperbaiki lagi? Karena, kesalahannya bukan hanya pada daun [buah]-nya, tetapi sejak dari akarnya.

Ta’awun, Sanksi, Denda dan Investasi Bukan Akar Masalah

Menyederhanakan masalah BPJS-SJSN hanya dengan menyesuaikan masalah ta’awun, sanksi, denda dan invetasi agar sesuai dengan syariah jelas keliru. Karena, ini bukan akar masalahnya. Menyesuaikan masalahta’awun, sanksi, denda dan invetasi dalam BPJS-SJSN agar sesuai dengan syariah, tanpa melihat akar masalahnya jelas salah.

Bahkan, tindakan seperti ini bisa dianggap menipu umat Islam. Karena itu artinya, konsep ta’awun, sanksi, denda dan invetasi yang dibangun berdasarkan sistem Kufur dipoles dengan “syariah”, sementara dasarnya bukan Islam. Padahal, ta’awun, sanksi, denda dan invetasi dalam kedua sistem tersebut jelas berbeda. Ini sama seperti kasus musyawarah dalam sistem demokrasi dengan Islam, jelas berbeda.

Ta’awun, tolong-menolong atau gotong royong sebenarnya bukan akad, meski termasuk dalam kategoritasharruf. Karena, menolong atau membantu adalah kewajiban syara’ bagi yang mampu. Diminta atau tidak, ketika ada orang lain membutuhkan bantuan, maka hukum membantu atau menolongnya adalah wajib. Ini berlaku dalam kasus menolong orang sakit, misalnya. Namun, kewajiban ini tidak bisa dibebankan kepada semua orang. Terlebih, ketika kewajiban ini sebenarnya adalah kewajiban negara, sementara negara sendiri tidak menjalankan kewajibannya. Sudah begitu, kewajiban ini dibebankan kepada rakyat, yang seharusnya menjadi pihak yang mendapatkan hak yang menjadi kewajiban negara.

Nah, di sinilah letak batilnya konsep ta’awun BPJS-SJSN ini. Berbeda dengan Islam. Islam mengajarkanta’awun, tetapi dalam konteks ini hanya bersifat pelengkap. Ketika, negara yang memang telah memenuhi kewajibannya kepada rakyat, tidak memiliki dana yang cukup untuk menunaikan kewajibannya. Dalam hal ini, negara boleh mengambil dana dari masyarakat dengan skema dharibah [pajak], yang diberlakukan sesuai dengan kebutuhan, bersifat temporal, dan hanya berlaku bagi kaum Muslim, pria dan mampu.

Jika konsep ta’awun dalam BPJS-SJSN ini juga diasumsikan sama dengan skema dhaman dalam Islam juga keliru. Karena dhaman juga bukan akad, tetapi tasharruf yang berbentuk tabarru’ [bantuan suka rela]. Perbedaannya pun tampak jelas. Penanggung [dhamin], orang yang ditanggung [madhmun ‘anhu], pihak yang memperoleh pertanggungan [madhmun lahu] dan pertanggungan [dhaman]-nya sendiri diikat oleh ikatan tolong-menolong dengan suka rela [tabarru’]. Pihak yang menolong, dalam hal ini, penjamin [dhamin] tidak mendapatkan apa-apa dari pihak yang memperoleh jaminan [madhmun lahu], selain pahala dari Allah SWT.

Sementara konsep ta’awun dalam BPJS-SJSN ini dibangun dengan prinsip benefit, sebagaimana dalam praktik asuransi. Peserta BPJS-SJSN sebagai penanggung [mu’ammin], BPJS sebagai pihak yang ditanggung [syarikatu at-ta’min], baik pihak yang memperoleh pertanggungan [mu’amman] adalah dirinya atau orang lain, dan premi yang dibayarkan per bulan [ta’min wa amn] jelas dibangun berdasarkan motif benefit. Bukan prinsip tabarru’. Karena itu, hubungan ta’awun dalam BPJS-SJSN tidak bisa dikategorikan sebagai tasharrufsepihak, atau ta’awun murni, tetapi tasharruf dua pihak, sehingga berstatus akad. Karena sudah melibatkan untung-rugi, dan nilai materi.

Sayangnya, obyek yang diakadkan, yaitu “pertanggungan terhadap resiko”, seperti sakit, kecelakaan dan sebagainya juga bukanlah jasa [manfa’at] atau barang [‘ain]. Karena bukan jasa dan barang, maka terhadapnya juga tidak bisa diberlakukan akad. Dari dua fakta ini saja sudah terbukti, bahwa konsepta’awun dalam BPJS-SJSN jelas batil, dan haram.

Ta’awun dan Investasi Kog Dikenai Sanksi dan Denda?

Praktik ta’awun dalam Islam itu bersifat suka rela. Konsekuensinya, siapa yang tidak sanggup membantu, karena tidak mampu, tentu tidak akan dikenakan sanksi dan atau denda. Nah, dari sini saja sudah jelas berbeda dengan konsep ta’awun dalam BPJS-SJSN. Karena itu, istilah ta’awun mestinya tidak layak digunakan, karena sifatnya yang memaksa, bukan suka rela. Mengapa, rakyat dipaksa, bahkan ketika tidak bisa membayar premi bulanan dikenai sanksi dan denda?

Adanya denda dan sanksi yang diberlakukan kepada rakyat yang tidak membayar premi bulanan dalam sistem SJSN-BPJS ini membuktikan, bahwa ini bukan ta’awun. Tetapi, kewajiban. Sebagaimana telah dijelaskan di atas, ini sebenarnya bukan kewajiban rakyat, tetapi kewajiban negara. Ketika rakyat dikenai sanksi dan denda, karena tidak menjalankan apa yang bukan menjadi kewajibannya, jelas ini merupakan kezaliman yang luar biasa.

Begitu juga, kalau ini dianggap sebagai investasi. Bukankah, investasi merupakan akad? Jika investasi merupakan akad, bukankah akad itu bersifat suka rela [ridha wa ikhtiar], tidak boleh dipaksa? Nah, dari kacamata apapun, baik Islam maupun Kapitalisme, orang yang melakukan akad tidak boleh dipaksa. Ketika orang melakukan akad dipaksa, maka akadnya itu sendiri tidak sah.

Karena itu, masalah BPJS-SJSN ini sangat kompleks sekali. Selama akar masalahnya tidak diselesaikan, maka permasalahan hukum yang kompleks dalam praktik SJSN-BPJS ini tidak akan bisa diselesaikan. Dengan kata lain, sistem ini bukan hanya fasid, tetapi batil. Jika fasid, mungkin bisa dipermak. Tetapi, jika batil, sistem ini tidak lagi bisa dipermak, melainkan harus diganti total dari akar-akarnya. Mempermak sistem yang batil dengan label syariah jelas merupakan kebohongan, pembodohan dan penyesatan kepada umat Islam.

Wallahu a’lam.



+ResistNews Blog - Setelah dipaksa untuk melarikan diri dari Republik Afrika Tengah (CAR) di tengah kekerasan sektarian, Muslim yang kembali ke negara itu sekarang dipaksa untuk masuk agama Kristen di bawah ancaman pembunuhan, Amnesty International mengatakan hari ini.

Dalam laporan yang berjudul ‘Identitas Yang Hilang : Muslim di Wilayah Pembersihan Etnis Republik Afrika Tengah’, LSM itu mengklaim bahwa mayoritas Muslim telah meninggalkan wilayah barat negara itu menyusul gelombang pembersihan etnis di awal tahun 2014.

CAR telah dilanda oleh kekerasan sejak mayoritas-Muslim Séléka mengusir Presiden Francois Bozizé dalam kudeta pada bulan Maret 2013.

Puluhan ribu umat Islam diusir dengan kekerasan, dan banyak yang melarikan diri ke negara-negara tetangga.

Namun kedua kelompok hanya memiliki hubungan yang longgar dalam hal afiliasi agama mereka, dan para pemimpin Muslim dan Kristen CAR telah bersatu untuk mengutuk konflik itu.

Meskipun demikian, saksi mengatakan kepada Amnesty bahwa sebagian dari mereka yang beroperasi di bawah nama Anti-Balaka telah memaksa kaum Muslim untuk masuk agama Kristen.

“Kami tidak punya pilihan selain bergabung dengan Gereja Katolik. Anti-Balaka bersumpah mereka akan membunuh kami jika tidak masuk Kristen,” kata seorang pria berusia 23 tahun. (US News/ +ResistNews Blog )



+ResistNews Blog - FOX News kembali menyerang siapapun yang mengkritik kejahatan Amerika dengan tudingan menganut ideologi anti Amerika yang beracun. Reaksi berlebihan FOX New kembali membongkar demokrasi palsu ala Amerika yang membungkam pihak-pihak kritis.

Seperti yang diberitakan Times of India (2/8), seorang profesor India-Amerika dari bidang studi media telah memicu kemarahan di media dan kalangan akademisi karena menyatakan bahwa Amerika Serikat lebih brutal dari ISIS karena telah membunuh lebih banyak orang di Irak, Afghanistan, dan Pakistan.

“Ya ISIS memang brutal, tapi AS lebih brutal, dimana 1,3 juta tewas di Irak, Afghanistan dan Pakistan #NoToWar,” Deepa Kumar, seorang asisten profesor di Rutgers University yang mentweet pada tanggal 26 Maret.

Pendapatnya pada hari Jumat diserang oleh Fox News yang menampilkan tweetnya dan beberapa tanggapan yang lebih pedas.

Tweet itu menarik perhatian pada jam dan hari pertama setelah diposting, dengan beberapa tanggapan yang memintanya untuk keluar dari Amerika jika menganggap Amerika buruk dan yang lain menolak dan menganggapnya sebagai lelucon. Beberapa rekan liberal membela haknya untuk mengekspresikan pandangannya.

Kumar membela dirinya dalam sebuah wawancara dengan jurnal pendidikan tinggi ketika para pengkritiknya mengatakan dia mencemari dunia akademis dengan apa yang mereka anggap sebagai ideologi anti-AS yang beracun. Kumar adalah pengarang buku ‘Islamophobia and The Politics of Empire.’

“Ini bukan hanya kasus seorang profesor yang menjadi target Fox News,” kata Kumar. (hizbut-tahrir.or.id/ +ResistNews Blog )



+ResistNews Blog - Rekomendasi pemerintah agar Freeport memperpanjang izin ekspor konsentrat untuk enam bulan ke depan, menurut pengamat politik Yahya Abdurrahman, memudarkan cita-cita kemandirian dan penguasaan sendiri kekayaan tambang milik rakyat.

“Cita-cita kemandirian dan penguasaan sendiri kekayaan tambang milik rakyat makin terasa jauh dan memudar,” ungkapnya kepada mediaumat.com, Jum’at (31/7) melalui surat elektronik.

Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), akhirnya memberikan rekomendasi perpanjangan izin ekspor konsentrat tembaga sebesar 775.000 ton untuk enam bulan ke depan kepada PT Freeport Indonesia.

“Freeport sudah memenuhi persyaratan. Karena itu, besok kami akan terbitkan rekomendasi perpanjangan izin ekspor untuk 6 bulan ke depan,” kata Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, Bambang Gatot, di Jakarta, Senin (27/7).

Pernyataan Dirjen ESDM, menurut Yahya Abdurrahman merupakan cerminan kelembekan pemerintah terhadap Freeport. “Lagi-lagi Freeport mendapat kemudahan dan dianakemaskan. Pemerintah lembek terhadap Freeport,” pungkas Ketua Lajnah Siyasiyah DPP Hizbut Tahrir Indonesia. (Mediaumat.com/ +ResistNews Blog )
Powered by Blogger.