Imam Besar Front Pembela Islam (FPI), 
Habib Rizieq Shihab, saat memberi 
kesaksian dalam sidang lanjutan Peninjauan 
Kembali (PK) yang diajukan Abu Bakar Baasyir 
di Ruang Wijayakusuma, Pengadilan 
Negeri (PN) Cilacap, Selasa (26/1) kemarin.
+ResistNews Blog – Imam Besar FPI Habib Rizieq Syihab menilai bahwa dakwaan yang ditimpakan atas Ustadz Abu Bakar Baasyir terkait pendanaan pelatihan militer di Aceh tak bisa dibenarkan.

“Ustadz Abu Bakar Baasyir memang benar beliau memberikan dananya untuk perjuangan umat islam di Palestina, namun beliau tidak tahu-menahu terkait pelatihan militer di Aceh. Adapun pendanaan terkait pelatihan militer di Janin Janto, Aceh tersebut murni seutuhnya dibiayai oleh Sufyan Atsauri alias Abu Sayaf alias Marwan yang terungkap sebagai desertir Brimob,” tegas Habib Rizieq saat bersumpah memberikan kesaksiannya di Ruang Wijayakusuma, Pengadilan Negeri Cilacap, Jawa Tengah, Selasa, (26/01).

Lebih lanjut, Habib Rizieq mengatakan bahwa setelah mendengar jika Abu Bakar Baasyir dituduh terlibat dalam latihan militer di Aceh, dia menilai tuduhan tersebut sangat tidak masuk akal.

Menurut dia, latihan militer tersebut sebenarnya dirancang oleh Sofyan Tsauri sesuai fakta-fakta persidangan terhadap terpidana kasus terorisme yang juga seorang desertir dari Brimob.

Ia mengatakan, Sofyan Tsauri diketahui membujuk sejumlah peserta latihan fisik untuk mengikuti latihan menggunakan senjata tanpa sepengetahuan pimpinan organisasi masing-masing peserta.

Habib Rizieq menceritakan, sebelumnya Sofyan Tsauri datang ke DPD FPI Aceh mengajukan diri untuk menjadi pelatih asykari FPI Aceh, Sofyan diterima sebagai pelatih asykari setelah diwawancara DPD FPI Aceh tanpa sepengetahuan FPI Pusat.

Kemudian, berlanjut Sufyan meminta izin kepada DPD FPI Aceh untuk mengajak sepuluh orang terbaik FPI Aceh saat masa pelatihan agar bisa berlatih menembak di Mako Brimob Kelapa Dua, Depok serta sepenuhnya biaya akan ditanggung oleh Sufyan, dengan syarat tanpa sepengetahuan FPI Pusat, sehingga terayulah DPD FPI Aceh.

Sofyan Tsauri melanjutkan keinginannya yakni untuk membentuk kamp latihan militer dengan menggunakan senjata api, namun kali ini keinginannya itu tidak diizinkan oleh DPD FPI Aceh.

Akhirnya, Sufyan pun diketahui membujuk sejumlah peserta latihan fisik untuk mengikuti latihan menggunakan senjata tanpa sepengetahuan pimpinan organisasi masing-masing peserta dan di antaranya dua anggota FPI yang tanpa sepengetahuan DPD FPI Aceh maupun FPI Pusat.

Akan tetapi, menjelang pelaksanaan pelatihan tersebut di Aceh, lanjut dia, lokasi pelatihan dikepung aparat keamanan dan Sofyan Tsauri melarikan diri melalui jalur menuju Jakarta.

“Sofyan Tsauri sudah ditangkap, sudah divonis, bahkan sekarang sudah pembebasan bersyarat. Jadi aneh, ada orang sebagai aktor utama yang mengakibatkan adanya korban jiwa, aktor utama yang menyediakan segala macam persenjataan dan amunisi, aktor utama yang menjebak generasi muda kita, kok hari ini sudah bisa gentayangan di tengah masyarakat,” tutur Habib Rizieq.

Jika Abu Bakar Baasyir dituduh terlibat dalam latihan militer di Aceh, dia menilai tuduhan tersebut sangat tidak masuk akal.

“Mungkin karena Ustadz Abu sudah menjadi pesanan, mau tidak mau yah harus ditangkap dengan memainkan hukum negara, karena saya belum menjadi pesanan jadi masih bisa bebas,” sindir Habib Rizieq.

Terkait infak dana yang diberikan ustadz Abu Bakar Baasyir dengan kelompoknya (JAT, red) murni untuk perjuangan dan membantu umat Islam di Palestina yang diterima oleh Dr Jose Rizal Jurnalis melalui lembaganya MER-C.

“Hal itu nantinya akan dijelaskan dan dibuktikan oleh penerima dana tersebut yang turut hadir selaku saksi dalam sidang PK Ustadz Abu Bakar Baasyir ini,” pungkas Habib Rizieq.

Bantahan Sufyan Tsauri

Kiblat.net berupaya kembali mengkonfirmasi tuduhan Habib Rizieq terhadap Sufyan Tsauri. Pria berusia 39 tahun yang baru saja bebas dari LP Cipinang ini memberikan jawaban kepada redaksi pada Sabtu, 30 Januari 2016 berupa risalah berjudul: ‘Napak Tilas Rihlah Jihadiyah Sufyan Tsauri’

Namun, demi alasan kenyamanan pembaca, Kiblat.net memuat ringkasan risalah yang aslinya sebanyak 18 halaman itu.

Menurut Sofyan, keterlibatannya dengan pelatihan Aceh tidaklah serta merta. Setelah keluar dari dinas kepolisian, pada tahun 2008 bulan Agustus, ia mengadakan kontak dengan ikhwah-ikhwah Aceh dan sekaligus pulang kampung untuk mengunjungi mertuanya di Aceh yang memang asli orang Pidie, Aceh.

Terkait penunjukan dirinya sebagai pelatih militer pun berbeda dengan keterangan Habib Rizieq. Menurut versi FPI, Sufyan yang meminta jadi instruktur, namun hal itu dibantah Sufyan.

“Awalnya, kami mempunyai agenda dakwah akan tetapi beberapa dari warga Aceh yang kami kunjungi menginginkan agar kami mengadakan program Askari (Militer) dan memilih saya menjadi mudarib/ Instruktur Militer bagi mereka,” kata Sufyan dalam risalah pembelaannya.

Program di Aceh pun bukan inisiatif Sofyan, “Ini dimotori oleh Akhi Yudi Zulfahri, ia sebetulnya lebih fokus kepada dakwah saja, tetapi beberapa dari mereka memang ngotot untuk mengadakan program Askari juga,” sambungya.

Disebutkan oleh Habib Rizieq bahwa Sofyan Tsauri merupakan anggota Brimob. Namun, hal ini dibantah olehJuru Bicara Mabes Polri Inspektur Jenderal Edward Aritonang di laman Tempo.co edisi 10 Agustus 2010. “Tapi dia bukan anggota Brimob melainkan anggota Sabara Polres Depok” kata Edward kepada Tempo di Jakarta.

Menurut Edward, Sofyan pernah dikirim Kepolisian bersama tim Da’i Kamtibmas ke Aceh untuk menjaga ketertiban di sana. Selama bertugas di Aceh, Sofyan justru terlibat dalam kegiatan kelompok dakwah pimpinan Aman Abdurrahman (Di Tempo tertulis Oman Abdulrahman, red).

“Dia kan tertarik dengan yang dakwah-dakwah seperti itu.” ujarnya. Di tanah rencong itu, Sofyan beristri gadis Aceh. “Pulang dari Aceh, ia tidak pernah masuk tugas” kata Edward. Akhir tahun 2006, Sufyan dipecat. Masih menurut Edward, selepas dipecat, tahun 2008, Sofyan ikut kelompok Aman Abdurrahman.

Sofyan Tsauri sendiri dalam sebuah wawancara dengan TribunNews.com (23/9) pernah membantah tuduhan bahwa dirinya seorang intel atau penyusup. Dia mengatakan, “Saya bukan penyusup atau intel polisi. Saya ini adalah buah dari dakwah tauhid. Kalau saya susupan, saya tempatnya bukan di dalam sel.”

Terkait tudingan DPD FPI Aceh bahwa Sofyan membujuk peserta pelatihan agar datang ke Jakarta, Sofyan menjelaskan, justru yang memberangkatkan 17 peserta dari Aceh ke Jakarta ialah seorang pengurus FPI bernama Tengku Yusuf Qardhawi. Sofyan pun mencurigai bahwa Tengku Yusuf Qardhawi ini adalah intel susupan BAIS-TNI (Badan Intelijen Strategis).

Akan tetapi, setibanya mereka di Jakarta ternyata tidak didapati adanya pemberangkatan ke Palestina. Bagi Sufyan, jelas ini merupakan penipuan. Karena, FPI di Aceh yang dipimpin oleh Tengku Yusuf Qardhawi inilah yang banyak berkoar-koar, berkampanye dan menggalang dana dengan berkedok akan mengirimkan pejuangnya di bumi Quds Palestina.

Atas tuduhan ini, Sufyan merasa terganggu dan berpikir untuk menggugat balik gugatan atas tuduhan Habib Rizieq. “Tuduhan tersebut telah menggiring opini bahwa saya sebagai pengkhianat, tajassus yang berkonsekuensi jatuhnya martabat saya sebagai da’i, pengajar dan berkonsekuensi halalnya darah dan harta saya oleh orang-orang yang tersesat akibat opini Habib Riziq yang keji lagi jahat,” tegas Direktur Muqawammah Media ini.

Ia pun menasehati Habib Rizieq untuk bertaubat kepada Allah ta’ala karena tuduhan keji dan dusta adalah dosa besar yang tidak terampuni kecuali dengan meminta maaf kepada korban yang terfitnah,

“Dengan alasan strategi, Engkau menjatuhkan martabat kehormatan seorang muslim? Dengan itu kalian menuduh jassus yang berkonsekuensi pembunuhan dan halalnya darah saya karena berkonsekuensi riddah?” Pungkas Sufyan. [kiblat.net/ +ResistNews Blog ]

+ResistNews Blog  – Koalisi AS menyatakan akan melatih 10 brigade pasukan keamanan Irak untuk merebut Mosul.

“Apa yang kita lakukan sekarang adalah dalam proses membangun kekuatan yang akan pergi ke Mosul,” kata Kolonel Steve Warren pada Jum’at (29/01).

Warren membeberkan bahwa pihaknya akan melatih sekitar 10 brigade yang beranggotakan sekitar 2.000 sampai 3.000 pasukan.

“Kami pikir kami akan melatih 10 brigade sekitar 2.000, kadang-kadang 3.000. Hal ini tergantung pada berapa banyak orang yang berada di brigade,” jelasnya.

Ia juga mengatakan, koalisi ingin memberikan pelatihan tambahan untuk 20.000 pasukan keamanan Irak, termasuk polisi dan pejuang suku Sunni.

“Ini akan menjadi berbulan-bulan sebelum kita melihat operasi sebenarnya untuk Mosul dimulai,” tambahnya.

Selain itu, Warren juga menyatakan akan merebut Raqqah dalam operasi jangka panjangnya di wilayah Suriah dan Irak.

“Hal ini tentu layak bahwa Raqqah dapat ditekan atau bahkan diserang di tahun depan, yang dapat membutuhkan waktu lebih dari satu tahun,” bebernya.

Namun, menurut dia, untuk dapat mengontrol Raqqah juga tergantung pada pengembangan kekuatan gabungan, terutama oposisi Suriah, karena koalisi tidak memiliki koneksi di Suriah sebagaimana di Iraq. [Anadolu/kiblat.net/ +ResistNews Blog ]

+ResistNews Blog  – Peneliti dari Institute for the Study of Islamic Thought and Civilizations (INSISTS), Tiar Anwar Bachtiar menyatakan, bahwa penyebaran gerakan LGBT memanfaatkan anak-anak muda yang masih labil.

“Nah, kesuksesan penyebaran LGBT ini salah satunya melalui jalur anak-anak muda yang secara mental psikologis masih labil dalam berfikir dan menentukan sikap,” ujar Tiar sebagaimana dikutip dari Dakta.com, Jum’at (29/01).

Ia juga menyatakan, gerakan LGBT saat ini adalah buah dari penanaman ide liberalisme sejak 20 tahun lampau. Pada tahun 70an dan 80an, tokoh-tokoh LGBT mulai bermunculan dan gencar menyuarakan pemikirannya di Indonesia. Namun karena tidak ditangani dengan serius, gerakan ini terus tumbuh hingga sebesar sekarang.

Ia menjelaskan bahwa dari SMA, gerakan LGBT sudah mulai merayu para remaja melalui berbagai media untuk menerima pemahaman-pemahaman yang mereka sampaikan. Dan ketika menginjak bangku kuliah, karena sudah lebih mandiri, mereka ini kemudian didorong untuk bersuara mengampanyekan LGBT.

“Makanya kita lihat, jarang gerakan LGBT menyasar orang-orang yang sudah cukup umur,” paparnya.

Untuk membentengi umat dari gerakan ini, Tiar menjelaskan bahwa harus ada dai-dai yang bekerja untuk merangkul dan memberikan bimbingan serta konseling terhadap mereka yang terjebak dengan perilaku menyimpang ini.

Selain itu, peran pemerintah untuk mencegah gerakan LGBT juga dinilai memiliki peran besar. Oleh karenanya ia menghimbau kepada seluruh elemen umat agar terus mengawal pemerintah agar jangan sampai melahirkan UU yang melegalkan keberadaan mereka.

“Bisa kita lihat bahwa negara-negara yang melegalkan LGBT adalah negara yang sudah tidak lagi memiliki kepekaan moral,” pungkasnya. [Dakta/ +ResistNews Blog ]

+ResistNews Blog - Pemerintah Belanda telah menyatakan bergabung dengan koalisi AS yang telah memulai kampanye perang di Suriah dan Irak.

Perdana Menteri Belanda, Mark Rutte menuturkan bahwa pihaknya telah mengirim empat pesawat F-16 yang tengah beroperasi di Irak. Namun, untuk di Suriah, Belanda tidak akan memperpanjang serangan udara tanpa mandat PBB.

“Kami akan menyebarkan F-16 di Suriah, khususnya untuk menghentikan saluran minyak dari Suriah ke Irak,” bebernya pada Jum’at (29/01).

Pada bulan Oktober 2014 lalu, pemerintah Belanda telah mengirim empat jet tempur F-16 ke wilayah Irak dan akan aktif sampai 1 Juli mendatang.

“Kami yakin bahwa hanya pendekatan yang konsisten untuk membawa kembali stabilitas di Irak dan Suriah,” kata Menteri Luar Negeri Bert Koenders.

Selain itu, pada akhir tahun lalu pasca serangan di Paris, Amsterdam juga telah mengabulkan permintaan Perancis untuk membalas dendam.

Belanda juga tengah mempertimbangkan untuk menyediakan peralatan militer dan pelatihan untuk tentara Irak guna memerangi para pejuang.

Pemerintah Amsterdam sebelumnya telah mengalami keruntuhan pada tahun 2010 akibat partisipasinya dalam operasi militer terhadap Taliban di Afghanistan. [ABC/kiblat.net/ +ResistNews Blog ]

+ResistNews Blog - Gelombang protes masyarakat yang meluas di Kasserine dan beberapa kota lain di Tunisia menurut Hizbut Tahrir Tunisia disebabkan karena ketidakadilan penguasa.

“(Semua aksi itu, red) mengungkapkan betapa rezim telah mengabaikan perannya dalam menjaga martabat rakyat , yang diwajibkan oleh Islam, melalui tindakan yang baik dan adil; dan kami telah melihat adanya ketidakadilan rezim yang terus-menerus dan janji-janji palsu yang meminggirkan dan melakukan tindakan tidak layak dalam menjaga kesejahteraan bagi rakyat,” ungkap Kantor Media Hizbut Tahrir Tunisia dalam siaran persnya tertanggal 1 Rabiul Tsani 1437 H/ 21 Januari 2016.

Menurut Hizbut Tahrir Tunisia, rezim ini telah membelakangi Islam dan jatuh ke dalam pelukan kaum kafir penjajah Barat dan merasa puas dengan perintah-perintah mereka, dengan berbangga bahwa Tunisia telah dipuji oleh organisasi-organisasi internasional dan negara-negara Barat.

“Namun, lupa bahwa organisasi-organisasi dan negara-negara itu hanya memuji sistem mereka, dan bahwa apa yang mereka rencanakan untuk negara kami adalah untuk melayani kepentingan perusahaan-perusahaan yang hanya datang ke negara kami dan negara-negara Muslim lainnya untuk mengeksploitasi kekayaan kami dan memanfaatkan energi dari anak-anak kami,” beber rilis tersebut.

Hizbut Tahrir Tunisia juga mengingatkan seluruh masyarakat agar jangan tertipu oleh remah-remah dan solusi tambal sulam yang ditawarkan pemerintah maupun Barat. Karena itu hanyalah obat penenang dan pengalihan perhatian; tujuannya hanya untuk mengurangi sebagian rasa sakit selama beberapa waktu dan kemudian akan kembali sakit.

“Dan ketahuilah bahwa Islam yang besar hanya dengan hukum syariah yang berasal dari keyakinan yang murni saja, merupakan penjamin untuk memenuhi kebutuhan dasar individu dan masyarakat,” ungkapnya.

Rilis itu juga menegaskan syariah adalah penjamin untuk penghapusan kemiskinan, pengangguran dan korupsi, melalui sebuah negara yang mengimplementasikannya; yang para penguasanya benar-benar mengurusi urusan rakyat.

“Penguasa tidak akan makan sementara anak-anak kaum Muslim kelaparan, dan tidak akan puas sementara anak-anak kaum Muslim berteriak dari penindasan yang dilakukan oleh para gubernur dan pejabat, dan tidak akan tidur di istananya sementara anak-anak kaum Muslim menceburkan diri ke dalam laut untuk melarikan diri, dan tunduk terhadap rasa frustasi,” tegas rilis tersebut.

Di akhir rilisnya, Hizbut Tahrir Tunisia menyeru masyarakat agar bersama-sama berjuang menegakkan khilafah, sistem pemerintahan yang menerapkan syariah Islam secara kaffah.[hizbut-tahrir.or.id/ +ResistNews Blog ]

+ResistNews Blog - Duta Besar Amerika Serikat di Rusia, John Tefft, menegaskan bahwa tidak mungkin bagi negaranya menggelar solusi militer untuk menyelesaikan konflik yang telah berlangsung selama 5 tahun di Suriah.

Seperti dilansir kantor berita Russia Today dari keterangan John pada hari Kamis (28/01) kemarin mengatakan, “Kami berharap negosiasi Jenewa III yang digagas PBB untuk menyelesaikan konflik di Suriah dapat berlangsung sukses.”

John melanjutkan, “Solusi politik untuk konflik di suatu negara adalah satu-satunya cara untuk menyelesaikan perpecahan yang terjadi. Dan Washington melihat solusi militer bukan cara terbaik untuk menyelesaikan krisis di Suriah.”

Dari informasi yang diterima BBC menyatakan bahwa perundingan damai mengenai konflik di Suriah akan dilakukan secara tidak langsung antara delegasi dua kelompok yang bertikai, dimana permintaan masing-masing pihak akan dibawa oleh mediator yang bertugas menegahi keduanya.

Tercatat hingga akhir Januari tahun 2016, sebanyak 250 ribu warga sipil tewas dalam konflik yang berlangsung sejak 2011. (Dostor/Ram/eramuslim/ +ResistNews Blog )

+ResistNews Blog - Surat kabar New York Times mengungkapkan rencana pemerintah Amerika Serikat untuk membentuk kelompok bersenjata baru di Libya, dalam rangka memerangi faksi-faksi mujahidin Islam.

Seperti dikutip New York Times dari seorang sumber tinggi pemerintah AS mengatakan, “Ini adalah rencana terbaru dari Presiden Obama mengenai konflik di Libya tanpa adanya konsultasi terlebih dahulu dengan Kongres.”

Sumber tersebut melanjutkan, “Saat ini Pentagon telah bergerak untuk mengumpulkan seluruh informasi intelejen di Libya. Dan operasi terbaru diperkirakan akan mancakup serangan udara dan pelaksanaan operasi khusus oleh pasukan elit AS.”

Menurut New York Times, rencana pembentukan ini sejalan dengan agenda besar AS yang akan menggelar operasi militer khusus dalam perang melawan Negara Islam di Irak dan Suriah.

Perlu diketahui bahwa konflik di Libya memanas setelah Mayjen Khalifa Haftar memberontak dan mengkudeta pemerintahan General National Congress (GNC), yang terpilih pada pemilu bulan Juli tahun 2012 lalu karena di dominasi oleh kalangan Islamis. (Rassd/Ram/eramuslim/ +ResistNews Blog )

+ResistNews Blog - Presiden AS Barack Obama mengatakan pada hari Rabu (27/1), saat mengenang para korban Holocaust, bahwa dirinya dan warga amerika“semuanya adalah Yahudi”. Ia menegaskan bahwa Washington tidak akan pernah melepaskan dukungannya terhadap Israel.

Obama mengatakan dalam pidato yang disampaikan di Kedutaan Besar Israel di Washington: “Kita semua adalah Yahudi, karena anti-Semitisme merupakan kejahatan yang melewati segmen besar dalam sejarah umat manusia … Jika kita tidak menanggapi itu dengan benar, maka kita tidak akan mampu mengatasi kejahatan apapun.”

Sementara Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu dalam menanggapi pernyataan tersebut mengatakan bahwa “Israel tidak memiliki teman yang paling dekat daripada amerika Serikat.”

Surat kabar “New York Times” menilai bahwa cumbu rayu yang diperlihatkan oleh Obama dan Netanyahu ini menunjukkan pulihnya hubungan antara Washington dan Tel Aviv secara normal setelah degradasi yang disebabkan oleh kesepakatan nuklir negara-negara besar dengan Iran.

Pernyataan “Kita semua Yahudi” ini sebenarnya mengulangi perkataan militer Rudy Edmonds yang menolak untuk menyerahkan para tawanan Yahudi pada tahun 1945 kepada pengelolaan salah satu kamp Nazi, dimana dalam penolakannya ia mengatakan: “Kita semua Yahudi”. Dan semua itu dilakukan untuk mencegah pengungkapan mereka (islammemo.cc/hizbut-tahrir.or.id/ +ResistNews Blog ).

14 Januari 2016, yang lalu, setelah “bom Thamrin” meletus, ragam spekulasi siapa pelaku, otak di balik pengeboman bermunculan. Aparat langsung menyasar ISIS dibalik aksi.

Selanjutnya hampir semua TV di negeri ini kemudian “mengaminkan” dengan melakukan “monsterisasi” terhadap ISIS. Tanpa menunggu kejelasan siapa pelaku dan otak di balik teror. Masyarakat muslim diteror dengan monsterisasi ISIS ini.

Sudah setengah bulan berlalu, pengusutan siapa otak di balik pengeboman –padahal ini yang diinginkan masyarakat agar spekulasi dan stigmatisasi tidak terus berlarut– sayup-sayup semakin tidak terdengar lagi.

Seperti lagu-lagu penanganan teroris sebelumnya, bahwa siapa pelaku dan otak di balik pengeboman itu selalu kabur. Persis seperti kaburnya penunjukan makna terorisme dan istilah radikalime. Karena memang bagi pemerintah itu tidak penting. Dari dulu pemerintah terkesan tidak pernah serius menanganinya.

Pemerintah justru sibuk menggolkan agenda berikutnya, yakni revisi terhadap UU anti terorisme”.

Menurut Luhut Pandjaitan, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, “Salah satu pasal penting yang ditambahi dalam draf revisi tersebut adalah soal penindakan terhadap seseorang yang melakukan penistaan pada negara dengan tidak mengakui Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Penunjukan apa yang dimaksud dengan pasal penambahan dari revisi UU itu juga tidak jelas dan kabur.

Luhut mengatakan selama ini orang atau sekelompok orang yang tidak mengakui negara Republik Indonesia dan menyatakan ingin mendirikan negara sendiri seperti halnya ISIS, bisa bebas menyatakan pengakuannya karena memang tidak ada undang-undang yang mengaturnya.

Kenapa Luhut langsung menohok ke ISIS. Kenapa tidak OPM (Organisasi Papua Merdeka) yang jelas-jelas sudah mendaftarkan kemerdekaan Papua diri ke PBB tidak termasuk teroris? Bahkan dua orang anggota TNI beberapa waktu lalu dikabarkan di Papua sudah ” dimasak”. Jelas pernyataan Luhut ini paranoid dan irrasional.

Di kesempatan lain Luhut juga menunjukkan ketakutan yang berlebihan terhadap Islam atas nama terorisme. “Kami desain UU ini agar negeri ini aman. Teroris itu 50 % lebih balik lagi menjadi teroris. Kalau dia mau masuk ke surga, ketemu 76 angels (bidadari) nya, fine (baik). Kau pergi saja, suruh Ustadznya aja pergi dulu. Dia cerita bagus baru balik sini, biar kita rame-rame ke sana.” Isi kepala Luhut seolah tidak ada tafsir lain persoalan terorisme ini kecuali Islam dan kaum muslimin.

Amerika Serikat dan Inggris yang bersaing pengaruh atas Papua sama sekali tidak dicurigai sebagai teroris. Duta Besar Amerika seminggu melakukan “kunjungan” ke Papua, Demikian pula Dubes Inggris. Papua diperebutkan asing, kenapa Luhut diam?

Sikap paranoid terhadap Islam juga ditunjukkan oleh pihak kepolisian. Kapolri Jenderal Polisi Badrodin Haiti mengusulkan Ceramah Provokatif Masuk Draft Revisi UU Terorisme. Bahkan Kapolri juga ingin pidanakan orang yang Baru pulang dari Suriah.

Sementara menteri-menteri yang “menjual” aset BUMN dengan menghutang pada asing, melakukan liberalisasi di sana sini, yang jelas-jelas berbahaya bagi NKRI, tidak dipahami membahayakan negara.

Kominfo juga tidak mau ketinggalan ambil bagian. Kementerian Komunikasi dan Informatika menyampaikan telah kembali memblokir 24 situs radikal. dan semua situs-situs yang diblokir adalah yang beristilahkan Islam. Tidak ada situs Organisasi Papua Merdeja atau LGBT yang diblokir. Ini juga merupakan sikap paranoid atas kaum muslim dengan dalil radikalisme.

Kaum muslimin selalu jadi bulan-bulanan atas penanganan terorisme yang tidak serius di negeri ini. Ulama juga merasakan dan mengeluhkan sikap paranoid aparat dalam penanggulangan terorisme ini.

“Sebetulnya kita ini dikejar perbuatan manusia-manusia yang dikatakan teroris, terduga teroris yang dikeler, ulama-ulama yang dikeler, dituduh, terduga teroris, entah benar atau tidak. Sementara bangsa teroris yang jelas-jelas teroris, negara teroris yang jelas-jelas teroris dibiarkan begitu saja,” tutur Pimpinan Pondok Modern Darussalam Gontor (PMDS), KH Hasan Abdullah Sahal dalam Silaturahim Nasional Kiai/Pimpinan Pesantren Alumni Gontor di Siti Hotel, Tangerang, Jum’at (22/01/2016).

Sehingga, apa yang dikatakan Ismail Yusanto (Juru Bicara Hizbut Tahrir Indobesia), bahwa penanganan kasus terorisme adalah proyek bukan isapan jempol.

Saat ada bom, terjadi penangkapan terhadap kaum muslim, benar atau salah, semua serba tidak jelas dan tidak ada habisnya. Semua seolah harus terus dan terus terjadi agar proyek terus berlangsung.

Semua ini menunjukkan bahwa penanganan pemerintah atas persoalan terorisme tidak pernah serius. [hizbut-tahrir.or.id]

+ResistNews Blog - Presiden AS, Barack Obama menyeru Pakistan untuk menunjukkan “keseriusannya” dalam memerangi jaringan para ekstrimis di negara ini. Ia mengatakan bahwa pembantaian baru-baru ini yang menimpa para siswa menekankan pada perlunya tindakan tegas.

Dalam sebuah wawancara dengan kantor berita“Press Trust of India”, yang diterbitkan pada hari Ahad yang lalu, bahwa Presiden AS menyambut baik penangkapan baru-baru ini yang dilakukan oleh pasukan keamanan Pakistan, namun ia menganggap bahwa Islamabad masih belum berkontribusi dengan kekuatan penuh dalam operasi ini.

Obama mengatakan bahwa Pakistan punya kesempatan untuk menunjukkan keseriusannya dalam hal kemampuannya untuk mendelegitimasi dan membongkar jaringan teroris. Ia menambahkan: “Di wilayah ini dan dunia, tidak boleh lunak dengan benteng (jaringan) ini, dan para teroris harus diseret ke pengadilan.” (Situs Alarabiya Net).

*** *** ***

Meskipun para penguasa Pakistan telah memerangi Islam dan kaum muslim di Pakistan dan Afghanistan, bahkan mereka terlibat dengan para penguasa India dalam melawan kaum muslim di Kashmir, BarackObama masih saja menyeru Pakistan untuk menunjukkan keseriusannya dalam perang ini. PadahalObama memahami sejauh mana keseriusan para penguasa Pakistan dalam perang tersebut. Mengapa, karena Obama membutuhkan mereka lebih lanjut keterlibatannya dalam perang yang dilakukan amerikaterhadap Islam dan kaum muslim (alraiah.net/hizbut-tahrir.or.id/ +ResistNews Blog ).

+ResistNews Blog - Sejak September 2015 hingga akhir bulan ini, Serangan udara Rusia dilaporkan telah merenggut nyawa setidaknya 1.815 warga sipil di daerah-daerah oposisi Suriah, demikian menurut laporan terbaru Syrian Civil Defense Authority statistics (Otoritas Pertahanan Sipil Suriah), seperti dilansir olehAnadolu.

Militer Rusia telah mengintensifkan serangan-serangannya terhadap wilayah-wilayah yang dikuasai oposisi Suriah dalam beberapa pekan terakhir

Serangan jet-jet tempur Rusia ini dimulai di Suriah dengan dalih “memerangi terorisme”, namun dalam kenyataannya, daerah oposisi Suriah yang moderat telah ditargetkan oleh militer Rusia lebih dari daerah-daerah yang dikendalikan Islamic State (IS).

Untuk diketahui, bahwa Serangan udara Rusia telah diintensifkan di kota-kota seperti Idlib, Aleppo, Hama dan Homs, di samping daerah pedesaan di Latakia, Daraa dan bagian selatan Damaskus.

Bahkan kekejaman militer Rusia tak pandang bulu, dan serampangan menyasar beberapa fasilitas umum, kesehatan, dan tempat ibadah, seperti Masjid-Masjid, Rumah Sakit, Toko-Toko Roti dan Sekolah-Sekolah.

Menurut laporan bulan Desember yang dirilis oleh Syrian Network For Human Rights, Jaringan Suriah untuk Hak Asasi Manusia, lebih dari 570 warga sipil tewas sejak 30 September, ketika Rusia mulai serangan-serangan udaranya untuk menopang rezim Assad. [panjimas/ +ResistNews Blog ]

+ResistNews Blog - Sekitar 25 Sekolah di daerah yang dikendalikan oposisi Suriah telah ditargetkan oleh bom-bom jet-jet tempur Rusia dalam beberapa bulan terakhir, demikian menurut rilis pemerintah interim (sementara) Suriah, dilansir oleh Anadolu.

Pemerintah Interim (sementara) Suriah mengatakan pekan ini bahwa serangan-serangan udara Rusia terutama telah menargetkan wilayah oposisi-oposisi dan umumnya tidak menyerang Islamic State (IS).

Menurut pernyataan resmi Pemerintah Interim Suriah pekan ini, serangan-serangan udara Rusia telah diintensifkan di kota-kota Idlib, Aleppo, Hama dan Homs, di samping juga menargetkan daerah pedesaan di Latakia, Daraa dan bagian selatan Damaskus.

Bahkan kekejaman militer Rusia tak pandang bulu, dan serampangan mmenyasar beberapa fasilitas umum, kesehatan, dan tempat ibadah, seperti Masjid-Masjid, Rumah Sakit, Toko-Toko Roti dan Sekolah-Sekolah, demikian menurut Pemerintah Interim (sementara) Suriah

Sebagaimana diketahui, menurut data PBB, Perang sipil Suriah yang sedang berlangsung hingga kini sejak 2011 telah menewaskan lebih dari 250.000 jiwa dan telah mengubah negara itu menjadi sumber pengungsi dan orang terlantar terbesar di dunia. [panjimas/ +ResistNews Blog ]

+ResistNews Blog - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) terus memburu situs-situs yang dianggap bermuatan konten radikal. Langkah antisipasi ini pasca serangan teroris di jalan MH Thamrin, Jakarta, pada 14 Januari 2016 lalu.

Menurut Ismail Cawidu, Kepala Pusat Informasi dan Humas Kominfo, Tim Panel 2 Pengelolaan Konten Negatif Bidang SARA dan Radikalisme kembali melakukan pembahasan terhadap beberapa situs yang dilaporkan masyarakat.

Seperti diungkapkan olehnya, setelah memblokir 24 situs yang diduga radikal dari 27 yang terindikasi, Tim Panel kembali meminta pemblokiran sembilan situs berisi radikal/terorisme, yaitu:

manjanik.com
eramuslim.com
mikailkanie.wordpress.com
revolusiislambersamaazzammedia.blogspot.co.id
langitmuslim.blogspot.co.id
kajiantauhid.blogspot.co.id
pendukungdaulahislam.blogspot.co.id
muslimori1.blogspot.co

“Dari delapan situs tersebut plus satu situs tambahan adanya kloning bahrunnaim, yaitu bahrunnaim.space, jadi seluruhnya berjumlah sembilan situs,” kata Cawidu dalam keterangan yang disampaikannya, Kamis (28/1/2016).

Permintaan pemblokiran situs tersebut telah disampaikan kepada para penyelenggara internet (ISP) untuk diblokir sejak kemarin Rabu, dengan alasan seluruhnya menyebarkan paham radikalisme dan kebencian yang melanggar pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Dalam pasal itu disebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan /atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA).

Kemudian pada ancaman hukuman dalam pasal 45, pelanggaran atas pasal 28 tersebut diancam dengan pidana penjara enam tahun dan atau denda paling banyak Rp 1 miliar.

Sementara saat ditemui sebelumnya, Menkominfo Rudiantara menegaskan akan terus mengejar situs yang berisikan paham-paham radikalisme. “Kita terus buru situs-situs radikal yang memuat konten sensitif, dalam pelaksanaannya akan dibantu oleh aparat keamanan,” ujarnya. [dtk/panjimas/ +ResistNews Blog ]

+ResistNews Blog – Amnesty Internasional mengecam langkah Iran dan menyebutnya munafik karena telah menutup-nutupi prosesi hukuman mati remaja di bawah umur.

“Pihak berwenang Iran berusaha menutupi pelanggaran dan kejahatan mereka terhadap hukuman mati untuk anak-anak,” kata Organisasi HAM tersebut pada Rabu (27/01).

Wakil direktur Amnesty Internasional, Boumedouha menyatakan bahwa selama ini pemerintah Teheran telah mengabaikan hak-hak anak di bawah umur.

“Iran telah mengabaikan hak-hak anak, mereka merupakan salah satu yang terus mengeksekusi para remaja di bawah umur,” katanya.

Dia juga mengkritisi hukum mutlak Teheran dalam menghukum mati orang-orang di bawah usia 18 tahun.

“Meskipun ada reformasi peradilan anak, Iran terus mempertahankan undang-undang yang mengizinkan gadis 9 tahun dan anak laki-laki 15 tahun dapat dihukum mati,” jelasnya.

Amnesty Internasional juga melaporkan, pemerintah Iran telah mengeksekusi 73 remaja dalam kurun waktu 10 tahun ini. Sedangkan dalam pernyataan PBB dijelaskan bahwa Iran telah mengeksekusi mati 160 anak di bawah umur.

Teheran sendiri baru saja terbebas dari sanksi nuklir yang selama ini menjerat mereka. Hal tersebut dimanfaatkan untuk mendekati negara-negara Eropa. [Arabnews/kiblatnet/ +ResistNews Blog ]

+ResistNews Blog - Amerika Serikat menekan oposisi Suriah menghadiri perundingan di Jenewa Jumat besok tanpa mengajukan syarat. Washington mengatakan kepada oposisi bahwa ini merupakan “kesempatan bersejarah.”

“Faksi-faksi oposisi Suriah memiliki kesempatan bersejarah untuk menghadiri perundingan Jenewa dan melakukan upaya serius untuk menerapkan gencatan senjata, memungkinkan bantuan masuk dan lainnya yang dapat membangun kepercayaan,” kata juru bicara Departemen Pertahanan AS, Mark Toner, Rabu (27/01).

“Semua itu harus dilakukan tanpa syarat,” tegas Toner menambahkan.

Sebaliknya, Koordinator Umum Oposisi Suriah Riyadh Hijab mengatakan bahwa perdebatan tentang undangan dan orang-orang yang mewakili oposisi dalam perundingan Jenewa disebabkan upaya rezim Suriah mengganggu proses politik.

Dia menjelaskan, rezim masih mempertanyakan tokoh-tokoh oposisi yang dilibatkan dalam negosiasi dan meragukan tekan oposisi memerangi “terorisme”. Upaya-upaya seperti ini, tegasnya, sengaja dilakukan rezim untuk menghambat proses politik dan untuk menghindari perpindahan kekuasaan serta mengambil manfaat di lapangan.

Sementara itu, juru bicara Otoritas Tinggi Oposisi Riyadh Nassan Agha menegaskan bahwa oposisi tidak akan menghadiri negosiasi kecuali setelah ada balasan klarifikasi yang diminta oleh utusan PBB Staffan de Mistura. Syarat ini dipermasalahkan oleh AS.

Seperti dijadwalkan, pertemuan Jenewa untuk membahas perdamaian di Suriah kembali digelar Jumat besok. Pembicaraan ini dihadiri negara-negara pendukung dan penentang rezim Bashar Assad.

Pembicaraan ini merupakan kelanjutan dari pembicaraan sebelumnya, yang menyepakati solusi politik untuk krisis Suriah. Nampaknya, kesepakatan itu ditentang oleh banyak pejuang Suriah di lapangan karena dianggap menguntungkan rezim. Mereka juga merasa solusi itu hanya menyia-nyiakan darah warga Suriah selama empat tahun. [Al-Jazeera/kiblat.net/ +ResistNews Blog ]

Oleh Luthfi Hidayat

Di saat kaum muslimin mendapat serangan atas isu terorisme, kaum muslimin juga begitu masif mendapat serangan dari pihak-pihak yang secara sadar maupun tidak, membela kepentingan LGBT.

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengatakan, munculya fenomena lesbi, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) menjadi pekerjaan Indonesia sebagai bangsa. “Masyarakat hendaknya tidak menyalahkan dan menyudutkan pelaku LGBT, mereka adalah korban yang perlu bantuan. Persoalan ini perlu dilihat dari berbagai perspektif, baik dari sisi agama, sosial, medis, maupun HAM.” ujar dia dalam Rapat Komite III DPD, Senayan, Selasa (26/1).

Senada dengan Menteri Agama, Menristek Dikti Mohamad Nasir juga menyatakan; “Pelarangan saya terhadap LGBT masuk ke kampus harus difahami secara objektif. Kampus terbuka lebar untuk segala kajian, edukasi yang bertujuan untuk membangun kerangka keilmuan. Bukan berarti saya melarang segala kegiatan yang ada kaitannya dengan LGBT. Mau menjadi lesbian atau gay itu menjadi hak masing-masing individu. Asal tidak menggangu kondusifitas akademik,” jelas Nasir dalam akun twitter @mensristekdikti, Senin (25/01/2016).”.

Peryataan kedua menteri ini memiliki pijakan filosofi dan sudut pandang yang salah.

Secara genetik, Fenomena LGBT tidak terbukti secara ilmiah merupakan fenomena dari faktor gen. Kode gen “Xq28” yang selama ini ditengarai sebagai gen pembawa kecenderungan fenotepe homoseksual, tidak terbukti mendasari sifat dari homoseksual.

Pada 1999, Prof. George Rice dari Universitas Western Ontario, Kanada, mengadaptasi riset Hamer dengan jumlah responden yang lebih banyak. Rice dan tim memeriksa 52 pasang kakak beradik homoseksual untuk melihat keberadaan empat penanda di daerah kromosom.

Hasilnya menunjukkan, kakak beradik itu tidak memperlihatkan kesamaan penanda di gen Xq28 kecuali secara kebetulan.

Para peneliti tersebut menyatakan bahwa segala kemungkinan adanya gen di Xq28 yang berpengaruh besar secara genetik terhadap timbulnya homoseksualitas dapat ditiadakan. Sehingga hasil penelitian mereka tidak mendukung adanya kaitan gen Xq28 yang dikatakan mendasari homoseksualitas pria.

Penelitian juga dilakukan oleh Prof Alan Sanders dari Universitas Chicago, di tahun 1998-1999. Hasil riset juga tidak mendukung teori hubungan genetik pada homoseksualitas. Penelitian Rice dan Sanders tersebut makin meruntuhkan teori “Gen Gay”.

Ruth Hubbard, seorang pengurus “The Council for Responsible Genetics” yang juga penulis buku “Exploding the Gene Myth” mengatakan: “Pencarian sebuah gen gay bukan suatu usaha pencarian yang bermanfaat. Saya tidak berpikir ada gen tunggal yang memerintah perilaku manusia yang sangat kompleks. Ada berbagai komponen genetik dalam semua yang kita lakukan, dan adalah suatu kebodohan untuk menyatakan gen-gen tidak terlibat.
Secara sudut pandang hubugan sosial kemasyarakatan, justru persoalan LGBT ini muncul dari sudut pandang yang salah dalam melihat “naluri seksual”.

Syekh Taqiyuddin an Nabhaniy –rahimahullah—dalam Kitab An Nizham al Ijtima’i menguraikan, bahwa Barat (Eropa dan Amerika) maupun Sosialis melihat aspek hubungan antara pria dan wanita semata-mata dari sudut pandang jinsiyah (seksualitas), bukan pandangan dalam rangka melestarikan keturunan. Nikah bagi pandangan seperti ini tidaklah penting. Yang penting bagaimana dan dengan apa cara memenuhi naluri seksual tersebut.

Sehingga dengan sengaja pula di Barat diciptakan fakta-fakta yang terindera dan pemikiran-pemikiran yang mendandung hasrat seksual di hadapan pria dan wanita dalam rangka membangkitkan naluri seksual, semata-mata untuk mencari pemuasan.

Cara-cara pemuasan ini bebas dalam pandangan mereka. Tidak ada mengenal mana yang boleh dan mana yang tidak. Tidak ada istilah halal dan haram. Sehingga fakta lesbian, gay, biseksual, dan transgender adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Barat dan Timur. Sebagai cara dalam memenuhi hasrat seksual mereka.

Sementara dalam pandangan Agama Islam, adanya naluri seksual yang ada pada manusia merupakan pandangan untuk melestarikan keturunan manusia. Bukan pandangan yang bersifat seksual semata. Sekalipun Islam mengakui bahwa pemuasan hasrat seksual perupakan perkara yang pasti, tetapi bukan hasrat seksual itu sendiri yang mengendalikan pemuasannya.

Oleh karena itu, Islam memandang adanya pikiran-pikiran yang mengundang hasrat seksual pada suatu komunitas sebagai perkara yang dapat mendatangkan bahaya. Demikian pula Islam memandang bahwa fakta-fakta yang dapat membangkitkan nafsu seksual, akan menyebabkan kerusakan.

Sehingga dalam pandangan Islam, fenomena lesbian, gay, biseksual, dan transgender adalah merupakan penyakit masyarakat. Dan penyakit masyarakat ini menular.

Pernyataan Menristek bahwa “Mau menjadi lesbian atau gay itu menjadi hak masing-masing individu. Asal tidak menggangu kondusifitas akademik,” adalah pernyataan yang bathil dan tidak memiliki argumentasi ilmiah yang sehat dalam kehidupan bermasyarakat.

Fenomena LGBT ini memang akan semakin hancur ketika kita fahami dari sudut pandang HAM Barat. Dan HAM inilah yang menjadi “pupuk segar” menyeruaknya fenomena LGBT.

Pernyataan kedua Menteri di atas secara langsung maupun tidak langsung sebenarnya muncul dari konsep Hak Asasi Manusia dalam pandangan Barat.

HAM Barat sendiri secara filosofi memiliki kerusakan. HAM yang dijajakan ke masyarakat muslim, seringkali sekedar legitimasi atas ide kebabasan agar dapat melakukan apa saja tanpa aturan. Dengan argumentasi HAM orang bisa melakukan hubungan seksual dengan siapa pun, kapan pun dan dengan apa pun.

Dengan alasan HAM seseorang bisa bisa melakukan hubungan seksual dengan binatang. Sehingga secara jelas, bahwa HAM inilah yang pada hakikatnya menghantarkan dunia Barat pada peradaban yang lebih rendah daripada binatang. Firman Allah SWT.

(وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ ۖ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا ۚ أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ)

“Dan Sesungguhnya Kami jadikan untuk (isi neraka Jahannam) kebanyakan dari jin dan manusia, mereka mempunyai hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami (ayat-ayat Allah) dan mereka mempunyai mata (tetapi) tidak dipergunakannya untuk melihat (tanda-tanda kekuasaan Allah), dan mereka mempunyai telinga (tetapi) tidak dipergunakannya untuk mendengar (ayat-ayat Allah). mereka itu sebagai binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. mereka Itulah orang-orang yang lalai.” (Al A’raf 179)

Sehingga apa pun alasannya, derasnya arus opini LGBT ini adalah merupakan perang terhadap peradaban Islam yang mulia. Kaum muslimin harus menghadapi peperangan ini dengan segenap kemampuan pemikiran, kecerdasan, dan bashirah yang cemerlang. []

[Al-Islam edisi 791, 18 Rabiul Akhir 1437 H – 29 Januari 2016 M]

Akhir-akhir ini nama Gafatar (Gerakan Fajar Nusantara) mencuat dan menimbulkan kehebohan, terutama setelah dari berbagai daerah bermunculan laporan warganya pergi ke Kalimantan untuk bergabung dengan Gafatar. Banyak warga yang anggota keluarganya hilang merasa was-was jika keluarganya bergabung dengan Gafatar. Banyak dari mereka mendatangi sekretariat Gafatar. Namun, sekretariat-sekretariat itu sudah kosong ditinggalkan penghuni dan pengurus Gafatar. Isu Gafatar itu akhirnya berpuncak dengan meletusnya pembakaran camp Gafatar di Mempawah oleh massa pada Selasa (19/1) silam. Warga eks Gafatar diusir agar meninggalkan Mempawah. pemerintah akhirnya memutuskan untuk memulangkan warga eks Gafatar ke daerah asalnya.

Kapolri Jenderal Pol. Badrodin Haiti di DPR (25/1) mengatakan Kepolisian tengah mendata eks Gafatar yang berada di Kalimantan Barat. “Tindak lanjut penanganannya melakukan pendataan dan memfasilitasi proses pemulangan eks Gafatar saat ini yang terdata di Kalimantan Barat sebanyak 4.010 jiwa, terdiri dari 907 laki-laki, 632 perempuan dan 2.471 anak-anak,” jelas Badrodin (Viva.co.id, 25/1).


Siapa Gafatar?

Menurut Kapolri Jenderal Badrodin Haiti, Gafatar berawal dari gerakan Al-Qiyadah al-Islamiyah yang dipimpin Ahmad Mushadeq (DetikNews, 25/1).

Tim Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat (Pakem), yang terdiri atas sejumlah lembaga negara, melakukan investigasi untuk menyelidiki dugaan penyimpangan ajaran yang dilakukan Gafatar. “Kami telah meneliti kegiatan Gafatar selama sebulan terakhir dan kami menilai itu ajaran menyimpang,” tutur Wakil Ketua Tim Pakem Adi Toegarisman saat konferensi pers di Kejagung, Kamis, 21 Januari 2016 (Tempo.co, 21/1).

Dari hasil investigasi tersebut, Pakem mendapatkan tiga alasan yang mendasari anggapan bahwa ajaran Gafatar menyimpang. Pertama: Gafatar dinilai menyebarkan ajaran Islam dan sejumlah agama lain dengan cara menyatukan berbagai agama menjadi satu kepercayaan. Kedua: Gafatar merupakan metamorfosis dari Komunitas Millah Abraham (Komar). Sebelumnya, organisasi tersebut juga merupakan metamorfosis dari organisasi Al-Qiyadah al-Islamiyah. Organisasi tersebut telah dilarang sejak 2007 dengan keputusan Jaksa Agung RI nomor: KEP-116/A/JA/11/2007 tentang Larangan Kegiatan Aliran dan Ajaran Al-Qiyadah al-Islamiyah di seluruh Indonesia yang didasarkan pada Fatwa MUI. Ketiga: Ajaran Gafatar mempercayai Ahmad Mushadeq sebagai Al-Masih Al’Maw’ud, Mesias (juru selamat) yang dijanjikan menggantikan Nabi Muhammad saw.


Penyebab

Banyak faktor yang membuat orang bergabung dengan Gafatar. Di antara faktor yang menonjol adalah masih lemahnya pengetahuan masyarakat tentang Islam. Akibatnya, orang bisa terpengaruh dengan Gafatar dan ajarannya meski menyimpang dari Islam.

Faktor lain adalah kondisi dan kesulitan ekonomi yang diderita rakyat. Mayoritas pengungsi eks Gafatar yang dipulangkan melalui Pelabuhan Tanjung Emas Semarang mengaku motivasi mereka bergabung dengan ormas tersebut hanya karena ingin bertani. Untuk itu sebagian dari mereka rela menjual rumah dan kendaraan agar bisa memiliki modal untuk sewa lahan dan menyokong kehidupan di Mempawah, Kalimantan (Liputan6.com, 25/1).

Kapolres Lamongan AKBP Trisno Rachmadi menyebutkan pengikut Gafatar yang menjadi sasaran adalah warga pelosok desa dan rata-rata dengan kondisi ekonomi relatif lemah. Mereka dijanjikan ditampung di rumah-rumah dengan diberi jaminan kecukupan finansial.

Selain itu, Gafatar bisa terus berkembang dan merekrut banyak orang karena pemerintah tidak tegas. Padahal sejak awal pemerintah telah mencium indikasi penyimpangan Gafatar. Andai pemerintah tegas sejak awal, tentu tidak perlu terjadi kehebohan seperti saat ini.

Kemunculan Gafatar dan berbagai aliran sesat lainnya—termasuk berbagai penistaan terhadap Islamdan simbol-simbolnya—menunjukkan bahwa negara tidak sungguh-sungguh menjaga akidah Islam. Hal itu karena negara saat ini dibangun di atas asas sekularisme yang memisahkan urusan negara dengan agama. Urusan agama dan keyakinan dianggap sebagai urusan pribadi. Negara tidak boleh turut campur. Karena itulah aliran sesat hanya akan diproses jika ada pengaduan dari masyarakat atau jika sudah menimbulkan masalah serius di masyarakat. Kalaupun dilakukan penindakan maka itu bukan untuk menjaga dan melindungi akidah Islam, tetapi untuk menjaga keamanan dan kestabilan.

Menuntaskan Masalah

Persoalan ini harus segera diselesaikan dengan tuntas. Jika terbukti menyimpang dan sesat, Gafatar harus segera dilarang, dibubarkan organisasinya dan seluruh aktivitasnya dihentikan.

Warga eks Gafatar harus dibina agar kembali pada Islam (rujû’ ilâ al-haqq). Kepada mereka harus dijelaskan dan dibantah penyimpangan-penyimpangan ajaran Gafatar. akidah dan ajaran Islam yang benar harus dijelaskan kepada mereka dengan disertai argumentasi dan bukti, dengan mengaktifkan akal pikiran mereka dan melibatkan perasaan mereka, sehingga akidah dan ajaran Islam itu tertanam kuat pada diri mereka.

Mereka juga harus difasilitasi dan dibantu untuk bisa membangun kehidupan yang baru. Harta benda mereka yang ditinggalkan di Kalimantan harus dikembalikan kepada mereka dan tidak boleh dirampas oleh siapapun termasuk oleh negara.

Para pengurusnya dan yang menyebarkan ajaran yang menyimpang itu harus ditindak dan dihukum. Penyimpangan ajaran mereka dengan tetap mencatut Islam jelas merupakan penistaan terhadap Islam. Jika terbukti, mereka harus dihukum berat. Tidak menutup kemungkinan di dalam operasi organisasi ini juga terjadi eksploitasi ekonomi terhadap orang-orang yang terjerat bergabung di dalamnya.

Selain itu, dalam jangka panjang harus diusahakan agar masalah seperti itu tidak terus muncul dan berulang. Problem mendasar yang menjadi faktor terulangnya masalah ini adalah karena negara tidak berperan menjadi penjaga akidah Islam. Sebabnya, negara saat ini dibangun di atas asas sekularisme, pemisahan agama dari negara dan pengaturan kehidupan.

Hanya jika negara dibangun di atas landasan akidah Islam dan menerapkan syariah Islam, masalah aliran sesat, penyimpangan dari Islam dan penistaan terhadap Islam tidak akan muncul. Dalam perspektifIslam, salah satu tugas utama pemerintah adalah membina, menjaga dan melindungi akidah umat dari segala bentuk penyimpangan, pendangkalan dan pengaburan serta penodaan. Negara wajib secara terus-menerus membina keislaman seluruh rakyat. Negara wajib mengajarkan dan mendidik masyarakat tentang akidah dan ajaran Islam baik melalui pendidikan formal maupun informal. Bahkan hal itu menjadi salah satu tugas utama negara menurut Islam. Ketika akidah umat kuat dan mereka paham ajaran Islam yang benar, mereka tidak akan terjerumus dalam ajaran sesat.

Di sisi lain, penerapan syariah Islam dalam ekonomi akan bisa mewujudkan pemerataan kekayaan secara adil. Melalui hukum-hukum Islam tentang kepemilikan harta, tentang pengembangan kepemilikan dan pengembangan harta serta hukum tentang pendistribusian kekayaan di tengah masyarakat, Islam akan mampu mewujudkan pemerataan kesejahteraan kepada seluruh rakyat. Jika masyarakat sejahtera, orang tentu tak akan terjerumus ke dalam aliran sesat akibat faktor ekonomi.

Dari sisi penegakan hukum, syariah akan bisa menghentikan pelaku penistaan terhadap Islam dan penyebar aliran sesat sehingga mereka kembali pada kebenaran dan jera tidak akan melakukannya lagi. Para ulama dan fukaha sepakat bahwa hukuman bagi penghina Islam adalah hukuman mati jika dia tidak mau bertobat. Jika dia bertobat maka dia tak dihukum mati, tetapi tetap bisa dijatuhi sanksi sebagai ‘pelajaran’ kepada dia sesuai dengan ketetapan khalifah atau qadhi, dengan memperhatikan tingkat penghinaannya. Hukuman yang tegas itu akan bisa memberi efek jera kepada pelakunya dan akan mencegah orang lain untuk melakukan hal yang sama.

Penyimpangan dan kesesatan bisa menyebabkan pelakunya murtad/keluar dari Islam. Misalnya, dengan menolak kewajiban shalat lima waktu, puasa, Haji, dsb; meyakini ada nabi setelah nabi Muhammad saw; meyakini masih ada wahyu setelah al-Quran dan sebagainya. Pelakunya—jika tidak mau bertobat kembali pada Islam dan meninggalkan keyakinan itu—dihukum mati. Rasul saw. bersabda:

« مَنْ بَدَّلَ دِيْنَهُ فَاقْتُلُوْهُ»

Siapa yang mengganti agamanya (murtad) maka bunuhlah (HR al-Bukhari, an-Nasai, Abu Dawud, at-Tirmidzi, Ibnu Majah dan Ahmad).


Semua itu akan bisa menuntaskan masalah aliran sesat yang tidak bisa dituntaskan dalam sistem saat ini. Semua itu hanya bisa terwujud jika syariah islamiyah diterapkan secara menyeluruh dan formal melalui kekuasaan negara. Hal itu hanya bisa diwujudkan di bawah sistem pemerintahan Islam, yaituKhilafah Rasyidah ‘ala minhaj an-nubuwwah. Itulah yang harus diperjuangkan oleh semua komponen umat Islam agar segera terwujud nyata di tengah kehidupan. WalLâh a’lam bi ash-shawâb. []


Komentar al-Islam:

Sapi impor, belakangan telah memicu kenaikan harga sapi keseluruhan. Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah mencabut kembali pajak pertambahan nilai (PPN) 10 persen untuk sapi impor. Menurut Asnawi, minimal ada tiga syarat yang harus dipenuhi agar harga daging sapi yang kini sekitar Rp 115.000 per kg bisa turun di bawah Rp 100.000 per kg. Pertama, kondisi keamanan harus kondusif sehingga distribusi terjaga. Kedua, perekonomian tumbuh signifikan. Ketiga, nilai tukar rupiah terapresiasi terhadap dolar AS (Kompas.com, 26/1).
  1. Ironis, harga kebutuhan lebih ditentukan oleh ketergantungan impor. Mafia daging dan kebutuhanpemerintah akan pemasukan dari pajak termasuk PPN dan bea impor jadi salah satu masalahnya.
  2. Yang lebih penting diwujudkan adalah kemandirian dalam negeri yang harus didukung penuh olehpemerintah.
[hizbut-tahrir.or.id/ +ResistNews Blog ]

+ResistNews Blog - Anggota senior garakan Perlawanan Islam “Hamas” mengungkapkan bahwa organisasinya siap untuk kembali melanjutkan upaya rekonsiliasi damai dengan Fatah yang tertunda karena Otoritas Presiden Mahmoud Abbas enggan melaksanakan sejumlah kesepakatan yang telah ditandatangani.

“Telah ada pengaturan dan upaya mediator yang dilakukan Qatar untuk mengundang keduanya duduk kembali melanjutkan upaya rekosiliasi damai yang disepakati pada 23 April tahun 2014 lalu,” ujar Ismail Ridwan kepada reporter Anatolia dalam wawancaranya pada hari Senin (25/01) .

Ismail Ridwan melanjutkan, “Pertemuan kedua petinggi gerakan Fatah dan Hamas insya Allah akan dilangsungkan segera di ibukota Qatar, Doha,” tanpa mau menyebut pasti kapan tanggal pertemuan tersebut.

Ismail Ridwan membocorkan bahwa organisasinya tidak akan masuk dalam perjanjian baru dengan Fatah, dan hanya akan fokus untuk membahas hambatan dalam kesepakatan yang ditandatangani sebelumnya oleh kedua belah pihak.

Perlu diketahui bahwa upaya rekonsiliasi yang dimoderatori pemerintahan Qatar pada tahun 2014 lalu gagal akibat Mahmoud Abbas yang menjabat sebagai presiden belum mau menetapkan tanggal pasti kapan pelaksanaan pemilu ulang Palestina, sebagai langkah awal membentuk pemerintahan bersama dalam melawan penjajah Zionis Israel. (Anatolia/Ram/eramuslim/ +ResistNews Blog )

+ResistNews Blog - Senin 25 Januari 2016, Uni Eropa mengumumkan pembukaan lembaga keamanan bersama organisasi di kota Den Haag, Belanda, sebagai pusat utama koordinasi dalam perang melawan aksi teror organisasi Negara Islam.

Seperti dilansir saluran televise ABC dari keterangan resmi Kepolisian Eropa (Europol) menyatakan, “Ada kekhawatiran yang timbul di kalangan petugas kepolisian Eropa mengenai adanya serangan susulan Negara Islam pasca Paris Attack yang terjadi pada November tahun 2015 kemarin.”

Europol melanjutkan, “Kantor ini dibentuk untuk memerangi aksi lanjutan dari Negara Islam dalam perang melawan aksi teror mereka.”

Menurut data yang diperoleh Europol, sedikitnya ada 5 ribu warga Eropa yang ikut tergabung dalam berbagai faksi kelompok perjuangan di Irak dan Suriah sejak tahun 2011 lalu.

Tercatat ada sekitar 40 sampai 50 petugas ahli kontra-terorisme yang bergabung dalam lembaga baru ini, dan akan bertugas melacak anggota organisasi teroris, sumber pembiayaan dari mana persenjataan yang diperoleh. (Dostor/Ram/eramuslim/ +ResistNews Blog )

+ResistNews Blog - Lembaga survei dunia “World Values ​​Survey” menyatakan India sebagai negara dengan tingkat rasisme dan sikap diskrimitafi tertinggi di dunia pada tahun 2015.

Dalam survei yang dilakukan sekelompok peneliti Swedia terhadap 80 negara mengenai sikap toleransi negara-negara di dunia terhadap suatu perbedaan menempatkan India sebagai negara rasis pertama, di susul oleh Syiah Iran ditempat kedua dan Nigeria di urutan ketiga.

Sementara itu hasil berbeda justru di dapat dari Amerika Serikat, Australia dan Inggris, dimana masyarakat di 3 negara ini malah menunjukan sikap toleransi yang tinggi terhadap perbedaan yang terjadi di sekitar mereka, dalam survei yang dilakukan World Values ​​Survey.

Lalu bagaimana dengan negara kita tercinta Indonesia? Yaa dalam gambar yang di dapat dari kantor berita Sky News menunjukan bahwa Indonesia ditandai dengan cokelat muda yang berarti menandakan bahwa sikap rasis dan diskriminatif masih cukup tinggi di negara ini. (Skynewsarabia/Ram/eramuslim/ +ResistNews Blog )

+ResistNews Blog - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyelesaikan penghitungan kerugian negara terkait kasus dugaan korupsi penjualan kondensat yang melibatkan PT TPPI, BP Migas (kini berubah menjadi SKK Migas), serta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

“Jumat pekan kemarin kami terima. Perkara korupsi itu, jika merujuk pada PKN BPK, telah merugikan negara sebesar 2,7 miliar dollar AS atau jika dengan nilai tukar saat ini sebesar Rp 35 triliun,” ujar Kepala Subdirektorat Money Laundry Direktorat Tindak pidanaekonomi Khusus Bareskrim Polri Kombes Golkar Pangerso saat dihubungi, Senin (25/1/2016) pagi.

BPK, sebut Golkar, menyebutkan bahwa nilai kerugian itu adalah yang terbesar yang pernah dihitung BPK dan disidik oleh polisi.

“Sebelumnya kan yang paling besar itu perkara Century,” lanjut Golkar. Pada perkara Century, total kerugian negara mencapai Rp 7,4 triliun.

Dengan adanya catatan perhitungan kerugian negara ini, maka proses penyidikan kasus kondensat tuntas. Paling lambat, penyidik akan mengirim berkas perkara itu lengkap dengan dokumen perhitungan kerugian negara ke Kejaksaan Agung untuk dilanjutkan ke tahap persidangan.

Saat ditanya apakah pengusutan perkara itu akan berhenti, Golkar menampiknya. Menurut dia, berdasarkan penyidikan perkara itu, ada banyak pihak yang terlibat. Oleh sebab itu, dia memastikan bahwa penyidikan perkara itu tak akan berhenti hingga di situ saja.

Golkar juga memastikan bahwa penyidikan baru untuk mencari tersangka baru akan dilakukan oleh penyidiknya.

“Penyidikan baru kami lakukan, bisa sebelum berkas pertama dikirim ke kejaksaan atau setelahnya. Yang jelas, pengusutan ini tidak akan berhenti,” ujar Golkar.

Kasus ini mulai disidik Direktorat Tindak pidana ekonomi Khusus Bareskrim Polri pada Mei 2015. Penyidik menemukan sejumlah dugaan tindak pidana, yakni penunjukan langsung PT TPPI oleh BP Migas untuk menjual kondensat.

Penyidik juga menemukan, meskipun kontrak kerja sama BP Migas dengan PT TPPI ditandatangani pada Maret 2009, tetapi PT TPPI sudah menerima kondensat dari BP Migas sejak Januari 2009 untuk dijual. PT TPPI diduga tidak menyerahkan hasil penjualan kondensat ke kas negara.

Dalam kasus ini, penyidik menetapkan tiga orang tersangka, yakni eks Kepala BP Migas Raden Priyono, eks mantan Deputi Finansial ekonomi dan Pemasaran BP Migas Djoko Harsono, serta mantan pemilik PT TPPI Honggo Wendratmo.Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyelesaikan penghitungan kerugian negara terkait kasus dugaan korupsi penjualan kondensat yang melibatkan PT TPPI, BP Migas (kini berubah menjadi SKK Migas), serta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

“Jumat pekan kemarin kami terima. Perkara korupsi itu, jika merujuk pada PKN BPK, telah merugikan negara sebesar 2,7 miliar dollar AS atau jika dengan nilai tukar saat ini sebesar Rp 35 triliun,” ujar Kepala Subdirektorat Money Laundry Direktorat Tindak pidana ekonomi Khusus Bareskrim Polri Kombes Golkar Pangerso saat dihubungi, Senin (25/1/2016) pagi.

BPK, sebut Golkar, menyebutkan bahwa nilai kerugian itu adalah yang terbesar yang pernah dihitung BPK dan disidik oleh polisi.

“Sebelumnya kan yang paling besar itu perkara Century,” lanjut Golkar. Pada perkara Century, total kerugian negara mencapai Rp 7,4 triliun.

Dengan adanya catatan perhitungan kerugian negara ini, maka proses penyidikan kasus kondensat tuntas. Paling lambat, penyidik akan mengirim berkas perkara itu lengkap dengan dokumen perhitungan kerugian negara ke Kejaksaan Agung untuk dilanjutkan ke tahap persidangan.

Saat ditanya apakah pengusutan perkara itu akan berhenti, Golkar menampiknya. Menurut dia, berdasarkan penyidikan perkara itu, ada banyak pihak yang terlibat. Oleh sebab itu, dia memastikan bahwa penyidikan perkara itu tak akan berhenti hingga di situ saja.

Golkar juga memastikan bahwa penyidikan baru untuk mencari tersangka baru akan dilakukan oleh penyidiknya.

“Penyidikan baru kami lakukan, bisa sebelum berkas pertama dikirim ke kejaksaan atau setelahnya. Yang jelas, pengusutan ini tidak akan berhenti,” ujar Golkar.

Kasus ini mulai disidik Direktorat Tindak pidana ekonomi Khusus Bareskrim Polri pada Mei 2015. Penyidik menemukan sejumlah dugaan tindak pidana, yakni penunjukan langsung PT TPPI oleh BP Migas untuk menjual kondensat.

Penyidik juga menemukan, meskipun kontrak kerja sama BP Migas dengan PT TPPI ditandatangani pada Maret 2009, tetapi PT TPPI sudah menerima kondensat dari BP Migas sejak Januari 2009 untuk dijual. PT TPPI diduga tidak menyerahkan hasil penjualan kondensat ke kas negara.

Dalam kasus ini, penyidik menetapkan tiga orang tersangka, yakni eks Kepala BP Migas Raden Priyono, eks mantan Deputi Finansial ekonomi dan Pemasaran BP Migas Djoko Harsono, serta mantan pemilik PT TPPI Honggo Wendratmo. (kompas.com/ +ResistNews Blog )

+ResistNews Blog - Dalam rencana bantuan PBB, seharusnyapemerintah Suriah bekerja sama dengan banyak LSM internasional dan tiga kantor PBB yang mengawasi distribusi bantuan di Suriah, yang berbasis di Damaskus, Yordania, dan Turki.

Namun yang terjadi, pemerintah Suriah berkeras menjadi bagian dari proses konsultasi dengan pihak yang bertikai.

Draft laporan akhir yang disepakati oleh LSM dan kantor PBB dikirim ke pemerintah Suriah untuk dilakukan konsultasi pada bulan Desember tahun lalu, yang merupakan suatu prosedur standar. Seorang staf PBB, yang tidak disebut namanya untuk melindungi pekerjaannya, menuduh kantor PBB di Damaskus ”terlalu dekat” dengan pemerintah Suriah.

“Apa yang disebut sebagai rekan-rekan kami yang terkenal memiliki kepentingan semua orang pada diri mereka untuk dapat membuat perubahan karena pemerintah Suriah telah sangat jelas mengarahkan mereka atas apa yang dapat dilakukan.” Salah satu perubahan yang membuat marah para whistlebloweradalah penghapusan kata- kata” terkepung” dan” pengepungan” atas beberapa kota, yang diganti dengan istilah “Lokasi yang tercantum dalam laporan UNSCR 2139, 2165, 2191″- yang merujuk untuk mengadopsi resolusi Dewan Keamanan PBB yang telah memberikan lembaga bantuan akses ke wilayah-wilayah yang terkepung tanpa persetujuan dari pemerintah Suriah.

Juga dihilangkan setiap penyebutan atas program “pelayanan tindakan terhadap ranjau”yang menyebabkan kekhawatiran di antara lembaga-lembaga kemanusiaan Suriah.”

pemerintah Suriah memiliki bom dan memasang ranjau darat sebagai bagian dari strategi militer mereka sehingga mereka melakukan segala cara untuk menghentikan program PBB yang pada dasarnya dibuat untuk menghapusnya.”

PBB telah berulang kali memperingatkan pelanggaran hukum internasional oleh semua pihak pada konflik Suriah, termasuk serangan terhadap fasilitas medis dan stasiun air serta pemblokiran bantuan. Seorang anggota LSM yang bekerja di lapangan mengatakan: “Masalah terbesar di Suriah bukanlah kekurangan makanan atau gempa bumi – melainkan ini adalah perang yang aktif di mana setiap pihak, terutama pemerintah Suriah, melanggar hukum internasional dari waktu ke waktu.”

Sebuah database yang dikirim BuzzFeedNews oleh LSM yang terlibat dalam laporan yang memuat rincian atas sejumlah perubahan lebih lanjut yang dilaporkan dibuat oleh kantor PBB di Damaskus atas permintaan rezim Assad. (riza/buzzfeed/ +ResistNews Blog )

Apakah amerika Telah Sampai Pada Tahap Kegilaan Dalam Perang Melawan Islam dan Khilafah Rāsyidah?

+ResistNews Blog - Setelah jatuhnya sosialisme dan disintegrasi Uni Soviet, maka hal itu mengakhiri adanya politik bipolar, dan amerika pun memimpin dunia dengan politik unipolar; dengan berlandaskan pada kekuatan internasionalnya, dan arsenal nuklirnya yang melampaui gabungan negara-negara nuklir utama, serta arsenal militernya yang besar dengan perlengkapan senjata canggih yang berkualitas dan mematikan, juga kekuatan ekonominya yang besar sebelum ditimpa oleh krisis keuangan, dan pengaruhnya di banyak wilayah di dunia, khususnya negeri-negeri muslim, dimana pengaruhnya terus meningkatkan dengan bertambahnya jumlah antek loyalisnya, terutama setelah Inggris diusir dari beberapa koloninya,berdasarkan padapolitiknya yang kuat untuk mengisi kekosongan dan pengusiran kolonialisme lama dari semua koloni Inggris. Sehubungan dengan hal ini, amerika telah melaksanakan politiknya sejak tahun lima puluhan abad lalu setelah peluncuran proyek Eisenhower mengisi kekosongan.

Setelah jatuhnya ideologi sosialis, amerika telah menjadikan Islam sebagai satu-satunya musuh, meskipun faktanya bahwa Islam tidak memiliki negara yang menerapkannya, dan mengemban kepemimpinan pemikirannya ke dunia dengan membawa misi bimbingan dan pencerahan yang akan menyelamatkan manusia dari penindasan kapitalisme dan undang-undang positif yang rusak yang membuat hidup manusia berada di bawah ketidakadilan, yang menyebabkan ketidakbahagiaan pada manusia. Buruknya lagi,hukum internasional menjadi pemutus dalam semua urusannya, serta kontrol negara-negara besar, terutama amerika Serikat.

Mengingat Islam satu-satunya kandidat untuk menyelamatkan dunia dari kejahatan kapitalisme, undang-undangnya, dan negara-negara kolonialismenya; mengingat hanya Islam yang memiliki kemampuan untuk menyelesaikan semua masalah, mengatasi semua ketidakadilan dan krisis, serta menjamin tercapainya kebahagiaan bagi semua orang, maka amerika menjadi Islam satu-satunya musuh dan memeranginyatanpa henti. amerika sudah tidak menemukan cara untuk keberhasilannya dalam perang melawan Islam, selain membebani para anteknya di antara penguasa kaum muslim yang menjalankannya, sehingga apapun cara yang bisa untuk menyerang kaum muslim pasti dilakukannya.amerika berusaha dengan semua kekuatan yang dimilikinya untuk menghapus kepribadian Islam dari kehidupan, melebur identitas kaum muslim dan menjadikan kapitalisme sebagai agama bagi semua penduduk bumi, terutama kaum muslim.

Namun amerika gagal karena kelemahan pemikiran kapitalisme yang busuk, ideologinya yang rapuh,serta ide-ide yang kacau dan rusak. Sebaliknya, amerika bertabrakan dengan kokohnya ideologiIslam yang telah berakar di hati kaum muslim, serta kuatnya hukum-hukum Islam, juga munculnya kebangkitan Islam dengan kekuatan yang menakjubkan, dan dorongan kaum muslim untuk berjuang menegakkan Khilafah, serta menolong orang-orang yang berusaha menegakkannya. Bahkan kembalinyaKhilafah Rāsyidah ‘ala minhājin nubuwah semakin jelas dan terang setelah pecahnya revolusi Syamyang diberkati, sehingga hal itu membuat amerika semakin sesak dadanya hingga kebencian dan permusuhannya terhadap Islam dan kaum muslim semakin menjadi-jadi seperti kesurupan. Dan amerikapun terus meningkatkan perangnya terhadap Islam dan kaum muslim dengan berbagai cara.

Ketika amerika sampai pada sebuah kesimpulan bahwa ia tidak mungkin menghapus Islam dari hati kaum muslim dan melebur identitasnya, serta mencegah berdirinya negara Islam, maka amerikamemutuskan untuk mendistorsi Islam dan Khilafah dengan cara yang tidak pernah dilakukan oleh setan sekalipun. Lalu, amerika meramunya dengan ramuan ide pendistorsian dan menerapkannya dalam dunia nyata, di antaranya menghubungkan setiap aksi kejahatan yang dilakukannya sendiri dengan Islamdan Khilafahyang akan datang. Dalam hal ini, amerika memanfaatkan aksi-aksi kejahatan organisasi negara (ISIS) yang dilakukannya dengan bungkus jubah Khilafah palsu yang diklaimnya. amerika selalu menyematkan setiap kejahatan organisasi negara (ISIS) pada Islam agar kaum muslim berpaling dari berpikir serius tentang kembalinya Khilafah Rāsyidah yang tengah diperjuangkan oleh Hizbut Tahrir di tengah-tengah umat sejak lebih dari enam puluh tahun untuk ditegakkannya, di samping pembungkaman media dari Hizbut Tahrir dan semua aktivitasnya sehingga umat tetap jauh darinya, dan tidak mendukungnya yang akan mempercepat keberhasilannya dalam menegakkan kembali Khilafah.

Juga, amerika berusaha untuk menghubungkan Hizbut Tahrir dengan organisasi negara (ISIS) untuk mengasingkan Hizbut Tahrir dari masyarakat. amerika terus meramu untuk menghasilkan ide-ide baru dalam rangka melawan Islam dan Khilafah. Dalam hal ini, mungkin ide-ide yang terbaru dan bahkan yang terburuk adalah ide untuk membangun aliansi militer sebagai koalisi Salibis yang akan melakukan perang Salib Ketiga terhadap kaum muslim dengan kedok memerangi organisasi negara (ISIS), semua itu hanyalah kedok untuk mencegah tegaknya Khilafah Rāsyidah ‘ala minhājin nubuwahdi Syam, seperti yang dinyatakan sendiri oleh para pemimpin Barat, di antaranya Menteri Luar Negeri Rusia, Lavrov. Juga, pembentukan aliansi militer yang dipimpin oleh antek amerika, Salman untuk memalingkan jalannyarevolusi Syam, yang tidak mampu dicapai oleh amerika, Rusia, Iran dan partainya selama lima tahun terakhir. Akan tetapi mereka tidak akan bisa memadamkan matahari dengan mulut-mulutnya.

Apapun yang mereka lakukan, Allah yang berkuasa atas segala sesuatu. Politik amerika dalam perang melawan Islam dan Khilafah yang akan datang, meski upayanya telah sampai pada tahap kegilaan, maka kegagalan akan tetap setia menemani amerika. Dengan demikian, amerika akan menghabiskan uangnya untuk kerugiannya, dan kekalahan yang menjadi dirinya terhinakan, sebab hukum Allah yang pasti menang, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Sementara Khilafah Rāsyidah Kedua‘ala minhājin nubuwah pasti tegak kembali, dimana pada saat itulah orang-orang beriman akan berbahagia dan bersukacita (hizb-ut-tahrir.info/ +ResistNews Blog ).
Powered by Blogger.