Oleh: Handrini

Peneliti Politik Dalam Negeri

KOMISI Penyiaran Indonesia (KPI) telah mengeluarkan Surat Edaran tertanggal 23 Februari 2016 dengan Nomor 203/K/KPI/02/2016 yang ditujukan kepada seluruh Direktur Utama Lembaga Penyiaran.

Surat edaran tersebut mendapat sejumlah tentangan di antaranya dari aktivis HAM dan Perempuan dari One Billion Rising (OBR) Indonesia, Dhyta Caturani yang menilai menilai, Komisi Penyiaran Indonesia telah melakukan diskriminasi dengan mengeluarkan surat edaran yang melarang televisi menampilkan ‘pria berpenampilan kewanitaan.’

Kebijakan yang dibuat oleh KPI itu ditetapkan berdasarkan pemantauan dan aduan yang diterima. Sikap KPI ini dianggap sejalan dengan sikap Majelis Ulama Indonesia, Nahdlatul Ulama, dan Muhammadiyah yang menolak promosi dan legalisasi terhadap LGBT.

Bagaimana seharusnya negara memandang polemik pengaturan lesbian, gay, biseksual, transgender (LGBT) ini?

Dari sisi kepentingan negara, upaya dorongan dari luar secara global yang menuntun legalisasi LGBT di Indonesia yang berasal dari luar dan mulai menyusup ke dalam negeri ini seyogyanya segera disikapi secara tegas karena sudah merupakan ancaman keamanan nasional.

Dalam konteks keamanan nasional, negara seharusnya memahami bahwa keamanan nasional tidak hanya terbatas kepada pertahanan dan keamanan negara saja namun juga mencakup ideologi, politik, ekonomi, sosial-budaya, pertahanan dan keamanan negara.

Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu menilai fenomena kemunculan lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT)di Indonesia sebagai bagian dari “proxy war” atau perang proksi untuk menguasai suatu bangsa, tanpa perlu mengirim pasukan militer.

Kondisi menguatnya dorongan dari luar akan tuntutan legalisasi LGBT di Indonesia ini menuntut adanya keberadaan payung hukum yang mampu menjamin tegaknya sistem keamanan yang komprehensif dalam upaya membendung LGBT sebagai ancaman nasional.

Keamanan komprehensif (comprehensive security) sebagaimana diungkapkan Muladi adalah konsep keamanan komprehensif dan Ketahanan Nasional merupakan reorganisasi konsep keamanan yang menjangkau hal-hal diluar pengertian yang bersifat militer (dengan tetap tidak mengesampingannya) dan mencakup dimensi-dimensi politik, ekonomi dan sosial budaya. Keamanan yang komprehensif berarti keamanan dipengaruhi lima bidang utama, yaitu militer, politik, ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Lantas bagaimana LGBT dapat menjadi ancaman nasional? Mengutip pendapat Hasnan Habib dalam “Globalisasi dan Keamanan Nasional Indonesia”, keamanan nasional diartikan sebagai perpaduan atau gabungan antara keamanan teritorial (pertahanan) dan keamanan manusia. Dan LGBT tersebut merupakan salah satu bentuk ancaman keamanan manusia. Karena LGBT dapat mengancam keberadaan fitrah manusia yang berpasangan antara laki-laki dan perempuan, yang kemudian menikah dan menghasilkan keturunan. Selain itu, LGBT – khususnya homoseks dan transgender berdasarkan penelitian memberikan sumbangan yang signifikan terhadap meningkatnya angka penderita penyakit menular (AIDS).

Berbagai alasan tersebut kiranya dapat dipahami apabila Tentara Nasional Indonesia telah mengambil sikap tegas dengan menyatakan bahwa anggota TNI yang terlibat jaringan lesbian, homoseks, biseksual, transgender dipastikan bakal langsung dipecat. TNI memandang LGBT adalah perbuatan yang bertentangan dengan norma hukum, agama, dan budaya. Bahkan TNI dengan segera mengadakan sosialisasi bahaya LGBT kepada seluruh personel TNI dan pegawai negeri sipil (PNS) yang berada dijajarannya.

Salah satu sosialisasi yang telah dilakukan adalah di Korem 152/Babullah, Ternate. Kepala Penerangan Korem (Kapenrem) 152/Babullah Mayor Inf Anang Setyoadi menjelaskan sosialisasi bahaya LGBT itu diselenggarakan terkait maraknya kampanye dan propaganda kelompok penyimpangan seksual LGBT yang dinilai dapat merusak ahlak masyarakat.

Dalam sosialisasi tersebut menyatakan pihaknya akan melakukan sosialisasi bahaya perbuatan asusila tersebut ke masyarakat dengan melibatkan personel di lapangan. Menurutnya, penyimpangan seksual LGBT merupakan salah satu penyakit kejiwaan yang diidap seseorang akibat faktor-faktor eksternal seperti traumatik, pergaulan, kurang rasa percaya diri, dan kurangnya keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa.


Pentingnya UU Anti LGBT

Lantas bagaimanakah sikap negara, dalam hal ini DPR dan pemerintah seharusnya? Berdasarkan penjelasan Wakil Ketua Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Deding Ishak mengatakan anggota legislatif berencana mengusulkan Rancangan Undang-Undang Anti Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT).

Menurut Deding Ishak, RUU LGBT penting untuk memastikan ada payung hukum yang mengawal tentang kebutuhan dari bangsa ini agar lebih baik melakukan ajaran agama dan tidak menyimpang secara seksual yang sebetulnya bertentangan dengan bangsa dan negara.

Namun, tentu, langkah besar DPR untuk mengupayakan perlindungan hak-hak warga negara akan ancaman nasional berupa upaya propaganda kaum LGBT yang bermula dari luar tersebut mendapat tentangan yang serius. Sejumlah kegagalan pencalonan kandidat komisioner sejumlah oknum yang kebetulan LGBT dikait-kaitkan dengan kondisinya sebagai LGBT. Padahal, tidak ada bukti hitam di atas putih yang mampu membuktikan kebenaran dugaan kaum pengiat LGBT tersebut.

Sejumlah negara telah mengibarkan bendera putih dan menyerah terhadap propaganda LGBT. Tercatat, Amerika Serikat, Inggris, Belanda, Thailand telah melegalkan pernikahan sesama jenis. Bahkan di Amerika Serikat, kalangan gay dan dan lebsbian diperbolehkan masuk ke militer dan mereka bisa mengungkapkan secara terbuka orientasi seksual mereka. Tak hanya itu, pasangan sesama jenis diperbolehkan untuk mengadopsi anak.

Dalam telaah komunikasi, propaganda LGBT, baik melalui pemberitaan, tayangan maupun keseharian – misalnya mempertontonkan kemesraan sesama jenis di depan umum – seperti yang terjadi di sejumlah kafe di kota-kota besar, di sejumlah tempat sarana umum di antaranya stasiun, dapat menyebabkan terjadinya pergeseran makna.

Pakar Komunikasi Emrus Sihombing menjelaskan, proses pembiasaan menjadikan makna bergeser. Ketika memasuki ruang-ruang publik, seperti tempat yang merupakan sarana umum, media penyiaran, maka seharusnya segala perilaku menyimpang termasuk LGBT – harus diatur secara tegas.

Artinya, makna bahwa LGBT merupakan perilaku yang menyimpang – jika terus terjadi pembiasaan akibat dorongan propaganda LGBT yang masih tanpa adanya kehadiran negara dan hukum yang mampu melindungi hak-hak warga negara lainnya dari “pembiasaan” LGBT – maka makna LGBT menyimpang akan mengalami pergeseran. Akibatnya, akan menerima perilaku tersebut sebagai hal yang normal dan tidak mustahil akan terpengaruh.

Karena itu wajar, apabila di Republik Rakyat Tingkok (RRT) dengan tegas mengeluarkan 3 (tiga) larangan dalam dunia penyiaran terkait dengan LGBT yaitu dilarang untuk mendorong, memperolok-olok dan mempromosikan LGBT.

Tentu, perlindungan terhadap hak-hak kaum pendukung LGBT maupun kaum LGBT tetap harus dilindungi. Hak-hak mendasar sebagai warga negara untuk mendapatkan jaminan keamanan dan keselamatan tentu akan berlaku sama. Namun tentu, sebagai negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana ditegaskan dalam Pancasila, maka Indonesia harus dengan tegas bersikap menghadapi segala macam bentuk ancaman yang ada.

Pertanyaannya sekarang, bagaimanakah DPR dan pemerintah akan melindungi keamanan negara dari ancaman propaganda LGBT? Akankah DPR dan pemerintah membiarkan warga negara mereka merasa was-was akan keberlangsungan generasi penerus masa depan bangsa ke depan? Kita – sebagai warga negara tentu tidak hanya berdiam dan berpangku tangan membiarkan para pemimpin kita gagap dalam menentukan sikap.

Saatnya kedaulatan di tangan rakyat kita wujudkan dengan pernyataan yang lantang – meminta agar DPR dan pemerintah segera duduk bersama membahas payung hukum perundang-undangan yang dapat melindungi kita – warga negara Indonesia – dari ancaman propaganda LGBT.

+ResistNews Blog - SEBANYAK 22 tahanan Palestina dilaporkan tengah mengidap berbagai jenis kanker. Diduga mereka menderita kelalaian medis di penjara-penjara Israel, Pusat Studi Tahanan Palestina (PPCS) melaporkan.

PPCS melaporkan angka tersebut termasuk tahanan yang telah menghabiskan lebih dari 15 tahun di penjara tanpa menerima pengobatan yang diperlukan. Laporan itu menambahkan bahwa pemerintah Israel hanya memberikan obat penenang kepada pasien yang dipenjara, padahal hal tersebut dapat memperburuk kondisi mereka.

Menurut laporan PressTV pada Senin (29/2/2016), Juru bicara PPCS, Riyad al-Ashqar mengatakan bahwa pihak berwenang Israel menjaga tahanan untuk tetap hidup, hanya untuk menghindari tuduhan atas kematian para tahanan di penjara-penjara Israel.

Pada kenyataannya, beberapa tahanan tetap ada yang meninggal dunia di dalam tahanan Israel. Maysara Abu Hamdiya adalah salah satu tahanan pengidap kanker yang meninggal di penjara Israel. Saat itu, Israel mengatakan Hamdiya menolak untuk diobati dan dibebaskan, Ashqar menambahkan.

Ashqar mengatakan para tahanan yang sakit kanker di penjara-penjara Israel juga menderita komplikasi jangka panjang. Hal ini para tahanan dapatkan meski mereka telah bebas dari penjara Israel. [sm/islampos/ +ResistNews Blog ]

+ResistNews Blog - PRESIDEN AS Barack Obama memperingatkan bahwa kekerasan antara pihak yang bertikai di Suriah tidak akan segera berakhir. Lansir World Bulletin, Ahad (28/2/2016).

“Bahkan dalam situasi yang terbaik, kekerasan tidak akan segera berakhir ,” kata Obama dalam pidato mingguannya.

Gencatan senjata yang ditengahi oleh AS dan Rusia awal pekan ini, diharapkan menjadi jalan bagi bantuan kemanusiaan untuk membantu warga sipil Suriah yang membutuhkan pertolongan.

Afiliasi Al-Qaeda Suriah, Nusra Front, dan ISIS tidak termasuk pihak yang melakukan perjanjian gencatan senjata. Obama telah berjanji untuk terus menyerang ISIS tanpa jeda.

“Kami tidak akan berhenti,” kata Obama. “Kami akan menghancurkan organisasi teroris barbar ini dan berdiri dengan orang-orang di seluruh dunia yang mencari masa depan yang lebih baik, masa depan yang lebih aman,” tambah Obama.

Kurang dari satu jam sebelum kesepakatan gencatan senjata berlaku, Dewan Keamanan PBB dengan suara bulat menyetujui sebuah resolusi mendukung penghentian pertempuran.

Resolusi menuntut semua pihak melakukan gencatan senjata, memenuhi komitmen masing-masing pihak, dan mendesak negara-negara besar untuk menggunakan pengaruhnya mendukung upaya untuk menciptakan kondisi aman dan terciptanya perdamaian. [rf/Islampos/ +ResistNews Blog ]

+ResistNews Blog - Ketua MUI Bidang Kerukunan Umat Beragama, Dr KH Yusnar Yusuf mengatakan bahwa perbankan syariah telah melakukan promosi besar-besaran untuk mengajak umat Islam berhutang dalam pangsa pasar haji dan umrah.

Menurut dia, karena keterbatasan finansial, bank syariah seolah hadir sebagai pahlawan dan mengabaikan bahwa haji dan umrah dikerjakan bagi umat Islam yang mampu, termasuk finansial.

“Islam tidak menganjurkan untuk berhutang kecuali dalam keadaan terpaksa. Berbalik 180 derajat, kini malah perbankan syariah yang didasari pembentukannya dengan syariah Islam malah melakukan promosi besar-besaran untuk mengajak umat Islam berutang,” kata Yusnar seperti dikutip dari Antara News, Sabtu (27/02).

Ruh perbankan syariah dilandasi dengan terbitnya UU 21/2008 tentang Perbankan Syariah dinilai menjadi pemicu tinggginya daftar tunggu umrah dan haji.

“Tak heran jika daftar tunggu haji semakin panjang akibat pembiayaan utang ini, rata-rata 19 tahun. Diperkirakan, pertumbuhan daftar tunggu itu akan terus meningkat,” kata dia.

Ketua Umum Pengurus Besar Ormas Islam Al Washliyah itu juga mengungkaplan bahwa utang bisa menjadi penyebab perceraian. Dari dua juta pasangan yang diteliti Kementerian Agama, 74.599 di antaranya memutuskan untuk bercerai karena himpitan ekonomi. Selain itu kemungkinan puluhan ribu jemaah umrah tertipu dan terlantar akibat umrah biaya murah ditengarai adanya peran utang.

“Perbankan syariah lebih banyak mengandalkan produk pembiayaan. Parahnya pembiayaan banyak untuk umrah dan haji. Ini tidak benar dan menjadi bank yang tidak mandiri. Market share hanya kisaran 4,5 persen. Apalagi dana setoran haji disetor di sana. Bisa saja mereka manfaatkan buat memutar dana tersebut ke sektor pembiayaan umrah dan haji,” kata Yusnar.

Jika bank syariah mempromosikan utang, kata Yusnar, maka tidak ada bedanya dengan bank konvesional.

“Nabi tidak pernah menganjurkan umatnya untuk berutang, kecuali dalam keadaan terpaksa. Sama ketika Nabi SAW berhutang pada wanita Yahudi untuk memperoleh makanan, Nabi memberikan baju perangnya sebagai jaminan bahwa beliau akan membayarnya, ingat itu,” tegas Yusnar.

Jika keadaan tersebut terus berlangsung, Yusnar akan membuat surat resmi kepada Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk meninjau kembali soal tersebut.

“Jika tidak ada juga reaksi maka kami akan mengajukan naskah akademik kepada DPR RI untuk merivisi UU 21/2008. Naskah akademik revisi UU 21/2008 itu sedang kami proses. Jangan manfaatkan ibadah untuk keuntungan apalagi mengajarkan umat Islam untuk berutang soal ibadah, ini akan menjadi budaya buruk nantinya ke depan,” tegas Yusnar. [Antara/kiblat.net/ +ResistNews Blog ]

+ResistNews Blog - Otoritas Palestina pada hari Ahad (28/02) menolak bantuan keuangan yang diberikan Iran untuk keluarga Palestina yang tewas dalam gelombang kekerasan yang telah terjadi dalam lima bulan terakhir.

Pihak otoritas mengatakan tidak akan menerima bantuan hanya dari jalur resmi.

“Iran harus mengirim uang ini melalui yayasan korban dan tahanan yang resmi, daripada melalui jalur informal dan jalan yang memutar,” kata juru bicara kepresidenan Palestina Nabil Abu Rudeina seperti dikutip Worldbulletin, Senin (29/02).

“Dana yang diberikan secara ilegal sama dengan ikut campur dalam urusan internal Palestina,” imbuhnya.

Hari Rabu sebelumnya, Duta Besar Iran untuk Lebanon, Mohammad Fathali, mengatakan bahwa Teheran akan menawarkan bantuan senilai 7.000 dolar kepada setiap keluarga Palestina yang anggotanya tewas dalam “Intifadah Jilid III”.

“Iran juga akan memberikan 30.000 dolar ke keluarga Palestina yang rumahnya telah dihancurkan oleh Israel karena anggotanya dituduh melaksanakan serangan anti Israel,” katanya dalam konferensi pers di Beirut.

“Bantuan bulanan biasanya disalurkan oleh lembaga Iran sejak 1987 kepada keluarga Palestina yang dibunuh,” lanjutnya.

Gelombang kekerasan di Israel dan Palestina sejak Oktober lalu telah menewaskan 177 Palestina dan 28 Israel, Amerika, Sudan, dan Eritrea, menurut laporan AFP.

Sebagian besar Palestina yang tewas dibunuh oleh pasukan-pasukan Israel diklaim karena akan melakukan serangan dengan pisau, senjata dan serangan mobil. Warga Palestina lainnya ditembak mati oleh pasukan-pasukan Israel selama bentrokan dan demonstrasi.

Iran juga dituding memberikan dukungan kepada Hamas, yang mengontrol jalur Gaza dan menjadi saingan Presiden Palestina Mahmud Abbas di Partai Fatah. Fatah sendiri mendominasi Otoritas Palestina. [World Bulletin/kiblat.net/ +ResistNews Blog ]

+ResistNews Blog – Militer rezim Suriah dan jet tempur Rusia, Senin (29/02), kembali menggempur wilayah oposisi di hari ketiga gencatan senjata yang disepakati AS dan Rusia dan disetujui oleh rezim dan oposisi. Pertempuran juga masih terus terjadi.

Federasi Koordinasi Revolusi melaporkan, seperti dilansir sabq.org, rezim Suriah meluncurkan gempuran sengit dengan artileri berat dan rudal permukaan ke front Al-Marj di daerah Ghautah Timur, Damaskus. Wilayah tersebut mayoritas dikontrol pejuang Jaisyul Islam.

Jet tempur Rusia juga meluncurkan serangan ke kota Darah Azzah di pedesaan Aleppo Barat, kota Kafr Hamrah dan Kafr Basin yang terletak di pedesaan Aleppo Selatan. Serangan itu menimbulkan banyak bangunan runtuh dan melukai sejumlah sipil.

Setidaknya dua sipil dilaporkan tewas dan 12 lainnya luka-luka, termasuk anak-anak, akibat serangan jet tempur Rusia di kota Jisr Asy-Shughur dan sekitarnya di pedesaan Idlib Barat.

Kota Al-Kandah dan An-Najiyah, yang terletak tidak jauh dari Jisr Asy-Syughur, juga tak luput dari serangan jet tempur Rusia. Beruntung serangan itu tidak menimbulkan korban jiwa, namun banyak bangunan hancur.

Di saat bersamaan, pertempuran meletus antara pejuang dan militer Suriah di dekat jalan Khanasir-Atsriya di Aleppo. Sebanyak 26 pejuang dilaporkan terbunuh akbiat sernagan itu.

Pertempuran juga meletus di wilayah pesisir Suriah. Di wilayah Hama juga terjadi pertempuran yang dikabarkan menewaskan tiga pejuang.

Jumat malam pukul 00.00 waktu Suriah resmi diberlakukan gencatan senjata yang disepakati AS dan Rusia sepekan sebelumnya. Namun gencatan itu tidak berlakuk bagi wilayah yang dikontrol Jabhah Nusrah, ISIS dan kelompok oposisi Suriah yang dianggap teroris. [sabq.org/kiblat.net/ +ResistNews Blog ]

+ResistNews Blog - Warga Aljazair memboikot perusahaan penyedia layanan ponsel VimpelCom menyusul pendaanan serta dukungan kuat mereka terhadap pendudukan ilagal zionis Israel di wilayah Palestina, demikian menurut laporan Israel’s Army Radio hari Kamis (25/02/2016).

Platform media sosial menunjukkan gambar dan video dari warga-warga Aljazair yang merusak kartu SIM ponsel mereka. Sebelumnya, para aktivis telah mem-posting informasi dan gambar yang menunjukkan pemilik VimpelCom seorang Yahudi bernama Mikhail Fridman, menjadi sponsor resmi Konferensi Yahudi-Rusia.

“Kami tidak akan membiarkan 1 dinar dari Aljazair digunakan melawan saudara-saudara kami di Palestina,” demikian sebuah poster mengatakan.

Pengusaha Yahudi-Rusia tersebut, diketahui memiliki 49 persen saham dari VimpelCom, yang mengoperasikan layanan Djezzy untuk ponsel di Aljazair. [panjimas.com/ +ResistNews Blog ]

Oleh Luthfi Hidayat (Lajnah Tsaqafiyah HTI DPD I Kalimantan Selatan)

Untuk yang kesekian kalinya, di negeri ini suara sumbang HAM (Hak Asasi Manusia) dinyanyikan untuk membela kepentingan ide menyimpang sekaligus untuk menohok keagungan ajaran Islam.

Mulai dari pegiat LGBT, menjadikan HAM sebagai dalih atas penyakit jiwa dan penyimpangan seksual yang mereka derita. Tanpa berpikir bahwa ide ini yang menabrak hak melahirkan, hak mengandung, dan hak menyusui seorang ibu dari pernikahan manusia normal. Perilaku LGBT justru meniscayakan terhambatnya hidup manusia, karena perilaku ini mustahil melahirkan generasi. LGBT justru bukti pelanggaran nyata terhadap hak hidup manusia.

Menteri dalam negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo secara sepihak mengatkan bahwa Perda Jilbab di Aceh melanggar HAM. Tanpa mengetahui secara cermat pesoalan di lapangan. Dia mengatakan “Pemda Aceh mengeluarkan aturan wajib memakai jilbab bagi wanita, sementara masyarakat di Aceh ada yang beragama non muslim.” ujar Tjahjo (NBCIndonesia.com,23/2/2016).

Menanggapi pernyataan Mendagri tersebut, Wakil Ketua MPU Aceh, Tengku. H. Faisal Ali menyatakan bahwa Tjahjo Kumolo tampaknya tidak memahami payung hukum Aceh, yakni Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh.(Islammedia.com)

Tjahjo juga lupa, bahwa di Bali tidak semua orang beragama Hindu, tapi peraturan nyepi tetap saja diberlakukan untuk semua orang, tanpa memandang agama. Dan tidak ada suara sumbang HAM atas hak tidak nyepinya kaum muslimin di sana.

HAM juga dijadikan alibi untuk memaksakan kehendak minoritas atas mayoritas dengan alasan kebebasan beragama. Termasuk mengacak-ngacak agama Islam seperti yang dilakukan oleh Jama’at Ahmadiyah. Namun saat mayoritas Kristen membakar masjid di Tolikora, pegiat HAM bungkam.

Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi, yang mempropagandakan kemusyirikan, menebar dan mengagungkan patung di berbagai sudut kota, serta dengan arogan mencabik-cabik Hak Asasi Beragama Mayoritas, justru diberi penghargaan oleh komnas HAM. Sementara daerah-daerah yang menjaga akidah dan nilai-nilai Agama dari rongrongan kelompok Ahmadiyah justru dicap pelanggar HAM oleh komnas HAM.

Rangkaian jejak rekam alibi HAM di atas, terlihat jelas bahwa HAM tidak lebih dari sekedar instrument pihak-pihak tertentu untuk melegalisasi berbagai penyimpangan, sekaligus menohok Islam dan kaum muslimin yang ingin menjalankan hak beragamanya dengan baik.

Namun demikian, hal ini sebenarnya tidak aneh, mengingat HAM adalah “barang impor” dari Barat yang bertentangan secara diametral dengan akidah Islam, mayoritas agama di negara ini.

Tahun 1996, sebelum HAM ini benar-benar menjadi alat propaganda pegiatnya, Hizbut Tahrir telah menjelaskan kerusakan filosofi HAM ini dalam kutayyib (buku kecil) yang berjudul; al Hamlah al Amirikiyyah lil qadha’i ‘alal Islam/Serangan ide-ide Amerika untuk menghancurkan Dunia Islam”.

Ide HAM ini bermula dari pandangan filosofi Barat yang keliru atas; tabiat manusia, interaksi individu dengan komunitas di masyarakat, hakikat masyarakat, dan fungsi negara dalam memberikan perlindungan kepada rakyatnya.

Atas tabiat manusia, Barat memandang bahwa tabiat dasar manusia adalah benar, tidak salah. Menurut mereka kesalahan terjadi justru ketika dilakukan pengekangan atas keinginan tabiat asli manusia itu. Karenanya wajar di dunia Barat selalu mengagung-agungkan ide kebebasan. Bahkan ide ini selalu menjadi inspirator dalam berbagai sisi kehidupan. Ada kebebasan beragama (berakidah), kebebasan berpendapat (berbicara), kebebasan berekonomi (memiliki), dan kebebasan dalam berperilaku. Semua tindak kebebasan ini akan sah dengan alasan HAM.

Kemudian segi hubungan antara ibdividu dengan komunitas di masyarakat. Barat melihat bahwa hubungan antara individu dengan komunitas di masyarakat adalah hubungan kontradiktif. Keinginan individu berbeda dengan keinginan masyarakat. Selanjutnya pandangan ini memenangkan kepentingan individu atas kepentingan masyarakat. Pola hidup individualis pada akhirnya menjadi ciri khas yang menonjol di masyarakat Barat.

Adapun tentang hakikat masyarakat, Barat memandang bahwa masyarakat adalah kumpulan dari individu-individu yang hidup di suatu tempat. Maka saat sempurna jaminan atas individu, akan sempurna pula jaminan atas masyarakat. Perhatian terhadap problematika masyarakat cukup dan bertumpu pada persoalan individu.

Sehingga peran negara dalam filosofi Barat adalah semata menjamin terealisirnya hak-hak individu dalam masyarakat. Negara seringkali “kalah” saat individu menggugat untuk diberikan perlindungan atas hak-hak asasinya. Contoh dilegalkannya LGBT di beberapa negara Barat merupakan bukti nyata kekalahan negara dan masyarakat, atas kepentingan individu.

Jika ditelisisk secara jernih, pandangan Barat tersebut adalah keliru. Tabiat dasar manusia itu hakikatnya tidak bisa dikatakan baik, atau juga tidak bisa dikatakan buruk –seperti yang diungkap oleh gereja dengan konsep dosa warisan–. Yang benar adalah, bahwa pada manusia ada memiliki potensi kehidupan, yakni potensi naluri (gharizah) dan potensi hajat/fisik (hajat adhawiyah) yang keduanya memerlukan pemenuhan. Selain juga juga, pada manusia ada potensi –keutamaan– akal yang memberi kemampuan bagi manusia untuk memilih cara yang baik atau yang buruk dalam pememenuhan kedua potensi hidup tadi. Jika dia memenuhi dengan cara yang benar maka perbuatannya dikatakan baik, dan jika dilakukan dengan cara yang salah, maka dikatakan perbuatan buruk.

Jadi hakikatnya manusia memiliki pilihan untuk melakukan perbuatan baik atau buruk sesuai keinginannya. Inilah pandangan yang diberikan oleh Islam. Firman Allah SWT:

(وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا)

“Dan jiwa serta penyempurnaannya (ciptaannya), maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu (jalan) kefasikan/keburukan dan ketakwaan/kebaikan-nya. [Surat Ash-Shams 7-8]

Demikian pula Firman-Nya;

(وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ)

“Dan Kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan (yakni kebaikan dan keburukan),”[Surat Al-Balad 10]

Hubungan individu dengan masyarakat juga bukan hubungan kontradiktif sehingga harus memenangkan perilaku individu. Bukan pula individu bagaikan gerigi dalam roda –seperti pandangan Sosialias terhadap masyarakat–. Hakikat hubungan individu dalam masyarakat adalah layaknya anggota badan dengan tubuh. Badan tidak akan sempurna jika tidak ada mata, tangan atau kaki. Sementara tangan tidak berarti apa apa jika tidak melekat pada tubuh. Keindahan hubungan individu dengan masyarakat terurai jelas dalam sabda Rasulullah saw.

مَثَلُ الْقَائِمِ عَلَى حُدُودِ اللَّهِ وَالْوَاقِعِ فِيهَا كَمَثَلِ قَوْمٍ اسْتَهَمُوا عَلَى سَفِينَةٍ فَأَصَابَ بَعْضُهُمْ أَعْلَاهَا وَبَعْضُهُمْ أَسْفَلَهَا فَكَانَ الَّذِينَ فِي أَسْفَلِهَا إِذَا اسْتَقَوْا مِنْ الْمَاءِ مَرُّوا عَلَى مَنْ فَوْقَهُمْ فَقَالُوا لَوْ أَنَّا خَرَقْنَا فِي نَصِيبِنَا خَرْقًا وَلَمْ نُؤْذِ مَنْ فَوْقَنَا فَإِنْ يَتْرُكُوهُمْ وَمَا أَرَادُوا هَلَكُوا جَمِيعًا وَإِنْ أَخَذُوا عَلَى أَيْدِيهِمْ نَجَوْا وَنَجَوْا جَمِيعًا

“Perumpamaan orang yang menegakkan hukum Allah dan orang yang diam terhadapnya seperti sekelompok orang yang berlayar dengan sebuah kapal. Lalu sebagian dari mereka ada yang mendapat tempat di atas, dan sebagian lagi di bagian bawah perahu. Kemudian orang yang berada di bawah perahu, bila mereka mencari air untuk minum mereka harus melewati orang-orang yang berada di bagian atas seraya berkata; “Seandainya boleh kami lubangi saja perahu ini untuk mendapatkan bagian kami sehingga kami tidak mengganggu orang yang berada di atas kami”. Bila orang yang berada di atas membiarkan saja apa yang diinginkan orang-orang yang di bawah itu maka mereka akan binasa semuanya. Namun bila mereka mencegah dengan tangan mereka maka mereka akan selamat semuanya”. (HR. Bukhari)

Adapun tentang fakta masyarakat, bahwa masyarakat hakikatnya bukan sekedar sekumpulan individu yang hidup pada suatu tempat. Terwujudnya suatu masyarakat selain ada manusia (individu), juga meniscayakan adanya pemikiran, perasaan, dan peraturan, untuk terwujudnya hubungan yang kontinyu (masyarakat). Sekedar kumpulan individu tidak layak dikatakan sebuah masyarakat. Hanya sekedar kumpulan atau kelompok orang-orang unsich.

Demikian pula sejatinya peran negara. Negara bukanlah sarana untuk melindungi –kebebasan– perilaku individu semata. Sejatinya negara adalah institusi yang mengurusi persoalan individu, jama’ah, dan masyarakat, baik untuk persoalan dalam negeri maupun luar negeri, dengan sebuah sudut pandang yang menjamin hak dan kewajiban warga masyarakatnya secara utuh. Ini merupakan tugas kemanusiaan adanya negara, sehingga akan akan terwujud peradaban yang memanusiakan manusia.

Karenanya, HAM dalam pandangan Barat memiliki akar filosofis yang cacat dari awalnya. Dan saat ide ini dijajakan di negeri-negeri Islam, tidak lebih dari sekedar untuk menghancurkan entitas masyarakat muslim yang memiliki identitas, sekaligus sebagai legitimasi untuk menjajal ide-ide Barat yang rusak. Kaum muslimin wajib menentang keras ide HAM ini dan membongkar “bau busuk” yang melekat padanya.[]

+ResistNews Blog - Pada hari Rabu dan Kamis (16-17 Februari) telah diselenggarakan Konferensi Doha XII dengan tema “Keamanan Spiritual Dan Intelektual Dalam Persepektif Ajaran Agama”. Isi dari konferensi itu yang paling penting adalah seruan untuk memberikan prioritas terhadap bahasa dialog dan toleransi daripada bahasa kekerasan, kebencian dan penghinaan bagi agama, keyakinan dan doktrin-doktrin dalam masyarakat. Konferensi yang diikuti oleh sejumlah besar peneliti, “tokoh agama” dan cendekiawan ini merekomendasikan pentingnya untuk mengatasi setiap penyimpangan yang sesat dan fanatisme etnis, serta perang melawan terorisme. Para anggota konferensi mengapresiasi kelompok pemuda yang paling perhatian dengan fokus pada cara-cara mengimunisasi para pemuda dari kekerasan pemikiran dan moral, serta penyesatan budaya. Pembicaraan para anggota konferensi fokus tentang pentingnya konsolidasi konsep kesatuan agama-agama, bahwa terorisme menjadi ancaman bagi perdamaian masyarakat dan dunia, dan ini tidak dapat diatasi kecuali dengan proyek pemikiran alternatif bagi generasi masa depan kita (situs resmi konferensi).
Kita semua harus tahu bahwa gagasan dialog antaragama yang dipromosikan oleh Barat saat ini, adalah gagasan asing (nyeleneh) yang sama sekali tidak memiliki dasar dalam Islam. Gagasan ini menyerukan untuk menemukan benang merah antara agama, bahkan juga menyerukan penciptaan agama baru yangapokrifa atau tidak dapat dipercaya, yang akan dianut oleh kaum Muslim menggantikan Islam.

Sementara Islam telah mewajibkan kita untuk mengemban dakwah Islam kepada non-Muslim semuanya, artinya masing-masing dari kita diwajibkan untuk mengajak mereka kepada Islam, sebagai satu-satunya agama yang benar, bukan berdialog dengan mereka untuk menemukan benang merahnya. Keyakinan seorang Muslim adalah bahwa Allah SWT telah mengutus Muhammad saw sebagai utusan untuk semua orang, dan meminta mereka untuk meninggalkan agama apapun selain Isla, serta menyerukan kepada mereka agar menjadikan Islam sebagai satu-satunya agama. Siapa saja yang memenuhi seruan itu, maka ia Muslim. Sebaliknya, siapa saja yang mengingkarinya, maka ia kafir. Allah SWT berfirman: “Sesungguhnya agama (yang diridhai) disisi Allah hanyalah Islam. Tiada berselisih orang-orang yang telah diberi Al Kitab kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka, karena kedengkian (yang ada) di antara mereka. Barangsiapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah, maka sesungguhnya Allah sangat cepat hisab-Nya. Kemudian jika mereka mendebat kamu (tentang kebenaran Islam), maka katakanlah: “Aku menyerahkan diriku kepada Allah dan (demikian pula) orang-orang yang mengikutiku”. Dan katakanlah kepada orang-orang yang telah diberi Al Kitab dan kepada orang-orang yang ummi: “Apakah kamu (mau) masuk Islam”. Jika mereka masuk Islam, sesungguhnya mereka telah mendapat petunjuk, dan jika mereka berpaling, maka kewajiban kamu hanyalah menyampaikan (ayat-ayat Allah). Dan Allah Maha Melihat akan hamba-hamba-Nya.” (TQS. Ali Imran [3] : 19-20).

Rasulullah saw bersabda:

«وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَا يَسْمَعُ بِي أَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ يَهُودِيٌّ وَلَا نَصْرَانِيٌّ ثُمَّ يَمُوتُ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَّا كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّار»

“Demi Dzat yang jiwa Muhammad ada dalam tangan-Nya, bahwa tidak seorang pun dari umat ini, Yahudi atau Nasrani, yang mendengar agamaku, kemudian ia mati, sementara ia tidak percaya dengan agama yang aku diutus untuknya, maka ia di antara penghuni neraka.” (HR. Muslim).

Dan masih banyak lagi nash-nash al-Qur’an dan hadits tentang masalah ini. Jika akidah Islam telah menetapkan bahwa siapa saja yang menginginkan selain Islam sebagai agama, maka tidak akan pernah diterima darinya. Sedang syariah Islam telah menetapkan kewajiban mengemban dakwah Islam kepada non-Muslim dengan dakwah dan jihad sampai mereka beriman atau mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk. Jadi, dari mana para pengusung ide dialog antar agama ini mendapatkan dalil tentang gagasannya itu?

Barat telah bekerja keras untuk menyebarkan gagasan ini dan mengokohkannya. Barat menggelar sejumlah konferensi, mengadakan berbagai kuliah, dan menulis beragam buku untuk membicarakan hal ini. Kaum kafir Barat menggunakan sarana dialog antar agama ini, seperti sarana-sarana lainnya, setelah mereka gagal untuk menjauhkan kaum Muslim dari akidahnya. Kemudian mereka memasukkan (menyusupkan) ke dalam sendi-sendi masyarakat Islam istilah-istilah dan kata-kata yang memukau, yang menunjukkan pada makna umum dengan tujuan membuat penyesatan dan penipuan.

Sebenarnya, Barat yang menyerukan dialog dengan kaum Muslim, justru mereka melihat Islam dengan pandangan permusuhan, bahkan pandangan inilah yang motivasi mereka untuk melakukan dialog. Jadi, pandangan itulah yang mengendalikan dan menjalankan gagasan dialog tersebut. Seorang orientalis, Bernard Lewis mengatakan tentang Islam dan kapitalisme “bahwa keduanya bertentangan sehingga tidak ada ruang untuk dialog.” Mereka yang mengklaim bahwa mereka ingin persaudaraan serta hidup dalam damai dan aman bersama dengan kaum Muslim sebenarnya adalah orang-orang yang sama dari mereka yang mengadakan berbagai konferensi dan pertemuan yang bertujuan untuk menghancurkan Islam dan memecah belah di antara kaum Muslim. Dan mereka yang mengaku mencintai kaum Muslim dan Islam, justru diri mereka sendiri yang hatinya dipenuhi dengan kebencian dan kemarahan terhadap kaum Muslim.

Apakah masuk akal membenarkan kaum kafir yang beruasaha mencari solusi untuk hidup berdampingan dengan kaum Muslim untuk menjaga agama mereka dan Islam, sementara nash-nash syariah yang kita miliki justru memperingatkan kita untuk tidak berpihak dan cenderung kepada orang-orang kafir, mencintai mereka dan merasa aman di sisi mereka . Allah SWT berfirman: “Dan janganlah kamu cenderung kepada orang-orang yang zalim yang menyebabkan kamu disentuh api neraka, dan sekali-kali kamu tiada mempunyai seorang penolongpun selain daripada Allah, kemudian kamu tidak akan diberi pertolongan.” (TQS. Hūd [11] : 113).

Dan firman-Nya: “Kamu tidak akan mendapati kaum yang beriman pada Allah dan hari akhirat, saling berkasih-sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya.” (TQS. Al-Mujādilah [58] : 22).

Dan firman-Nya: “Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu hingga kamu mengikuti agama mereka.” (TQS. Al-Baqarah [2] : 120).

Juga, apakah kita masih membenarkan upaya mereka setelah kita melihat semua kejahatan orang-orang kafir di negeri-negeri kaum Muslim sejak runtuhnya Khilafah, mulai dari membangun pemukiman Yahudi di Palestina, hingga pembantaian kaum Muslim di Syam, Irak, Myanmar, Afghanistan, Uzbekistan, dan lain-lainnya, serta penyematan sebutan terorisme dan ekstremisme pada Islam dan kaum Muslim.

Dengan demikian, setelah melihat nash-nash tersebut dan lainnya, serta melihat catatan kejahatan orang-orang kafir terhadap kaum Muslim sepanjang sejarah sampai hari ini, maka kami menyadari betul bahwa tidak ada ruang untuk meragukan arti dan tujuan dari dialog yang dilakukan kaum kafir Barat dengan kaum Muslim, yaitu untuk mencegah kembalinya Islam dalam kehidupan sebagai sebuah sistem, sebab hal itu akan mengancam keberlangsungan ideologi dan peradaban mereka, serta akan mengakhiri kepentingan dan pengaruhnya.

Oleh karena itu, berhati-hatilah dari membenarkan klaim palsu orang-orang kafir terhadap kaum Muslim dan Islam. Ingat, bahwa dialog antar agama itu bertentangan dengan akidah dan syariah. Lebih dari itu, dialog antar agama ini termasuk sebuah jenis ilusi karena bertentangan dengan kaidah-kaidah pemikiran dan karakteristik peradaban, bahkan Barat tidak melihat Islam kecuali dengan pandangan permusuhan.

Untuk itu kaum Muslim harus menyempurnakan peralatan yang sepadan untuk menghadai konflik, yaitu mendirikan negara Khilafah Rasyidah ‘ala minhājin nubuwah, yang akan menjaga kewibawaan, pemikiran dan peradaban kaum Muslim, juga yang akan mengemban dakwah ke seluruh penjuru dunia untuk menyeru mereka kepada Islam (mb-alraiah.net/hizbut-tahrir.or.id/ +ResistNews Blog ).

+ResistNews Blog - Selain menangkapi para aktivis Islam dan menghukumnya dengan kejam, penguasa Tajikistan sejak setahun lalu mulai menutup dan menghancurkan mushola di negeri itu dalam jumlah yang tidak terhitung, kendatipun masjid besar di ibukota Dushanbe masih diizinkan untuk melanjutkan pelaksanaan shalat berjamaah.

Masjid yang bisa melaksanakan shalat Jumat hanya bisa ada di wilayah dengan penduduk antara 10.000 dan 20.000 orang, dan masjid biasa di wilayah dengan setidaknya 100 sampai 1.000 orang.

Penggerebekan masjid dan mushola dilakukan dengan alasan tidak ada izin bangunan dan telah berlangsung sejak tahun 2009, namun telah meningkat dalam setahun terakhir.

Pada konferensi pers tanggal 25 Januari Menteri Dalam Negeri Ramazon Rahimzoda mengatakan bahwa Tajikistan memiliki masjid paling banyak di Asia Tengah dan bahwa masjid terbesar di kawasan ini sedang dibangun di Dushanbe.

Komite urusan agama negara, badan yang bertanggung jawab untuk urusan registrasi masjid, mengatakan pihaknya tidak memiliki angka yang tepat atas mushola yang telah ditutup atau dihancurkan, namun berdalih bahwa hanya mushola ‘tanpa izin yang menjadi target’ .

Rahimzoda telah mengatakan bahwa sekitar 900 dari perkiraan 1.500 mushola adalah tidak diatur dan masjid sudah tidak ada lagi.

Masalah bisa agak rumut jika kepala mufti dan pejabat dari komite urusan agama sendiri yang melakukan perhitungan mengatakan ada masalah ketidakakuratan dalam menentukan arah kiblat.(eurasianet.org/hizbut-tahrir.or.id/ +ResistNews Blog )

+ResistNews Blog - Persekutuan Gereja Gereja Jayawijaya (PGGJ) menyampaikan penolakan terhadap pembangunan Mesjid Raya di Jayawijaya. Penolakan ini disampaikan pada rapat koordinasi antar FKUB Kabupaten Jayawijaya Pemda dan Persekutuan Gereja-Gereja Jayawijaya.

Tampak hadir, John Wempi Wetipom SH, MH (Bupati Jayawijaya), John Richard Banua, SE.M.Si (Wakil Bupati Kab. Jayawijaya), Yohanes Walilo, S.Sos. M.Si (Sekda Kab. Jayawijaya), Taufik Petrus Latuihamalo (Ketua DPRD Kab. Jayawijaya), Matias Tabuni (Waket I DPRD Kab. Jayawijaya), Nur Cahyo J. Matio, SH (Kejari Wamena), Letkol Inf Muhammad Aidi, S.Ip (Dandim 1702/Jwy), AKBP Semmy Ronny Thabaa (Kapolres Jayawijaya), H. Sholehudin Saleh (Wakil Ketua FKUB dan Ketua MUI Kab. Jayawijaya), Pdt. Alexander Mauri (Sekretaris FKUB Kab. Jayawijaya), k. Pdt. Abraham Unirwalu, S.Th (Ketua PGGJ Kab. Jayawijaya), Theo Hesegem (Ketua JAP HAM Kab. Jayawijaya)
m. Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda.

Pdt. Abraham Unirwalu, S,Th mengatakan bahwa pihak PGGJ sangat menghargai keputusan Pemerintah Daerah Jayawijaya untuk membangun bangunan yang berlantai 3, namun tidak untuk membangun masjid Agung Baiturahman. Atas nama 15 dominasi gereja di Kab. Jayawijaya kami menolak pembangunan Masjid Baiturahman di Kab. Jayawijaya.

Pdt. Abraham Unirwalu, S.Th selaku Ketua PGGJ Kab. Jayawijaya membacakan pernyataan sikap antara lain ,
  1. Seluruh dominasi gereja di kabupaten Jayawijaya meminta pemda jayawijaya mencabut/membatalkan ijin membangun masjid Baiturahman wamena.
  2. Panitia pembangunan masjid harus menghentikan pembangunan.
  3. Menutup mushola/ masjid yang tidak memiliki ijin bangunan.
  4. Dilarang pembangunan masjid baru di Kabupaten Jayawijaya
  5. Dilarang menggunakan toa/pengeras suara saat sholat, karena sangat mengganggu ketenangan masyarakat.
  6. Dilarang menggunakan busana ibadah, jubah dan jilbab di tempat umum.
  7. Hentikan upaya menyekolahkan anak- anak Kristen Papua di Pesantren.
  8. Hentikan mendatangkan guru-guru kontrak non kristen.
  9. Demi keharmonisan kenyamanan, dan keamanan agar dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.


Pernyataan sikap ini mendapat tanggapan dari John Wempi Wetipo, SH, MH (Bupati Jayawijaya), yg intinya mari membangun kerukunan umat beeagama di Jayawijaya. “Saya berharap kita tetap bersama-sama membangun kerukunan umat beragama di wilayah Kab. Jayawijaya yang telah berlangsung dengan baik, ” ujarnya
Dijelaskannya pula bahwa telah mendatangani IMB untuk membangun Masjid Baiturahman Wamena dan tidak ada persekongkolan antara Pemerintah daerah dan FKUB Jayawijaya.

“Kami forum Pemerintah Daerah akan melaksanakan rapat kembali untuk memutuskan jawaban atas pernyataan sikap yang diserahkan. Saya berharap kita bisa jaga kekompakan dan komitmen untuk membangun Kabupaten Jayawijaya agar menjadi lebih baik” ujar Bupati.

Bupati meminta waktu 1 minggu untuk rapat. “kami akan berdiskusi untuk memutuskan apa yang telah menjadi keputusan kami semua. Sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh dominasi gereja Kabupaten Jayawijaya atas aspirasi yang telah di bacakan, ” ujar bupati mengakhiri pertemuan. [pasificpos.com/ +ResistNews Blog ]

Tanya:

Ustadz, bolehkah mahasiswa muslim mengikuti ibadah misa Natal di gereja dengan alasan akademis ilmiah?

Jawab :

Haram hukumnya seorang muslim mengikuti atau menghadiri ibadah misa Natal di gereja walaupun untuk alasan akademis ilmiah. Alasan akademis ilmiah ini meskipun kelihatannya baik, tetapi sesungguhnya tetap tidak dapat menghalalkan sesuatu yang haram. Karena sesuatu yang haram dalam Islam itu hukumnya tetap haram walaupun dilakukan dengan niat untuk melakukan kebaikan. (As Sayyid bin Hamudah, An Nafa`is fi Ahkam Al Kana`is, hlm. 183; Yusuf Al Qaradhawi, Al Halal wa Al Haram fi Al Islam, hlm. 33).

Mengenai keharamannya, As Sayyid bin Hamudah dalam kitabnya An Nafa`is fi Ahkam Al Kana`ismengatakan,”Para ahli fiqih telah sepakat mengenai haramnya seorang muslim untuk memasuki tempat-tempat ibadah kaum kafir pada saat hari-hari raya mereka dan pada saat momentum-momentum keagamaan mereka.” (ittafaqa al fuqoha ‘ala tahriim dukhul al muslim ma’aabida al kuffar waqta a’yadihim wa munasabatihim al diiniyyah). (As Sayyid bin Hamudah, An Nafa`is fi Ahkam Al Kana`is, hlm. 183).

Dalil keharamannya adalah firman Allah SWT (yang artinya),”Dan apabila kamu melihat orang-orang memperolok-olokkan ayat-ayat Kami, maka tinggalkanlah mereka sehingga mereka membicarakan pembicaraan yang lain.” (QS Al An’aam [6] : 68). Ayat ini telah mengharamkan seorang muslim untuk ikut serta pada suatu majelis dimana dia mempersaksikan kebatilan (musyahadah al bathil) dan mendengarkan kebatilan (istima’ al bathil) di dalamnya. Maka dari itu, haram hukumnya seorang muslim ikut serta dalam ibadah misa Natal di gereja, karena dalam ibadah di gereja itu dapat dipastikan seorang muslim akan menyaksikan dan mendengar hal-hal yang batil dalam pandangan Aqidah Islam, seperti ketuhanan Yesus, doktrin Trinitas, dsb. (As Sayyid bin Hamudah, An Nafa`is fi Ahkam Al Kana`is, hlm. 183).

Dalil lainnya adalah firman Allah SWT (yang artinya),” ”Dan [ciri-ciri hamba Allah adalah] tidak menghadiri/mempersaksikan kedustaan/kepalsuan.” (walladziina laa yasyhaduuna az zuur). (QS Al Furqaan [25] : 72). Imam Ibnul Qayyim meriwayatkan penafsiran Ibnu Abbas, Adh Dhahhak, dan lain-lain, bahwa yang dimaksud az zuur (kedustaan/kepalsuan) dalam ayat ini adalah hari raya orang-orang musyrik (‘iedul musyrikiin). Maka berdasarkan ayat itu, Imam Ibnul Qayyim mengharamkan seorang muslim untuk turut serta merayakan (mumaala`ah), menghadiri (hudhuur), atau memberi bantuan (musa`adah) pada hari-hari raya kaum kafir. (Imam Ibnul Qayyim, Ahkam Ahlidz Dzimmah, 2/156).

Berdasarkan dua dalil atas, dan dalil-dalil lain yang semisalnya, haram hukumnya seorang muslim mengikuti atau menghadiri ibadah misa Natal di gereja. Di sini perlu ditegaskan supaya tidak ada kerancuan, bahwa sungguh tidak ada khilafiyah di kalangan fuqaha dalam masalah ini, yaitu haramnya seorang muslim untuk memasuki tempat-tempat ibadah kaum kafir pada saat hari-hari raya mereka dan pada saat momentum-momentum keagamaan mereka. Semua fuqaha sepakat mengharamkan. Yang ada khilafiyah adalah hukum masuknya seorang muslim ke dalam gereja di luar konteks hari raya atau momentum keagamaan Kristiani, misalnya untuk duduk-duduk, istirahat, mengamati bangunannya, dsb. (Al Mausu’ah Al Fiqhiyyah, 38/155; Imam Al Qarafi, Al Dzakhiirah, 12/35; Imam Qurthubi, Al Jami’ li Ahkam Al Qur`an, 13/54; Imam Ibnu Hajar Al Haitami, Al Fatawa Al Kubra, 2/485; Imam Ibnul Qayyim, Ahkam Ahlidz Dzimmah, 2/722).

Adapun mengapa alasan akademis ilmiah dalam hal ini tidak dapat diterima, karena dalam Islam terdapat kaidah-kaidah syariah yang tegas mengenai halal-haram. Di antaranya kaidah “an niyyat al hasanah laa tubarrir al haram” (niat yang baik tidak dapat membenarkan yang haram). Demikian juga kaidah “al ghaayah laa tubarrir al waasithah” (tujuan tidak dapat membenarkan segala macam cara). (Yusuf Al Qaradhawi, Al Halal wa Al Haram fi Al Islam, hlm. 33; Taqiyuddin An Nabhani, Muqadimah Ad Dustur, 2/181).

Dengan demikian, jelaslah bahwa alasan akademis ilmiah tidak dapat diterima sebagai justifikasi untuk membenarkan aktivitas mahasiswa muslim mengikuti ibadah misa Natal di gereja. Wallahu a’lam. (Ustadz Siddiq al Jawie)

[Al-Islam edisi 795, 17 Jumadul Awal 1437 H – 26 Februari 2016 M]


Organisasi Papua Merdeka meresmikan kantor United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) pada Senin (15/2/2016) di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua. Peresmian kantor ULMWP ini dilakukan secara tertutup. Kehadiran lembaga ini bersama perkumpulan negara-negara di kawasan Melanesia berperan untuk mendorong referendum Papua ke Dewan PBB (Kompas.com, 15/2). ULMWP sebelumnya telah mendirikan kantor di Port Vila, ibukota Vanuatu, dan di Honiara, Kepulauan Solomon.

Pembukaan kantor ULMWP itu dibantah oleh Pemerintah. Meski demikian, pihak Kepolisian Resort Jayawijaya menyita papan Kantor ULMWP milik OPM di Jalan Trikora, Wamena Papua, pada Selasa (16/2/2016) sore (Kompas.com, 17/2).

Strategi Umum Pemisahan Papua

Upaya pemisahan (separatisme) Papua dilakukan melalui tiga strategi. Pertama, terus melakukan perlawanan di dalam negeri melalui sayap militer OPM dan melalui aksi-aksi non-kekerasan, semisal demonstrasi oleh mahasiswa, yang jelas menyuarakan kemerdekaan Papua. Kemerdekaan Papua terus disuarakan melalui berbagai organisasi termasuk LSM.

Kedua, melalui jalur politik dan internasionalisasi isu Papua. Babak baru internasionalisasi itu dimulai ketika Benny Wenda membuka kantor organisasi Free West Papua di Oxfort Inggris pada April 2013; diikuti pembukaan kantor di Belanda, Australia dan negara Melanesia; lalu pembukaan kantor ULMWP di Vanuatu dan Solomon Island; kemudian klaim peresmian kantor ULMWP di Wamena. Semua itu merupakan bagian dari internasionalisasi isu Papua. Kampanye yang selalu diangkat adalah pelanggaran HAM, penindasan dan ketidakadilan yang diderita rakyat Papua; juga terus disuarakan bahwa integrasi Papua ke Indonesia tidak sah.

Ketiga, terus mendesakkan referendum penentuan nasib sendiri untuk rakyat Papua. Internasionalisasi isu Papua adalah upaya untuk mendesakkan referendum ini. Strategi referendum Papua melalui Dewan PBB itu sama seperti strategi pemisahan Timor Timur dari Indonesia.

Pemerintah Lemah

Pembukaan kantor ULMWP itu menunjukkan Pemerintah lemah dalam menghadapi upaya disintegrasi (pemecahbelahan) Indonesia. Pemerintah cenderung membiarkan berbagai manuver untuk mengkondisikan kemerdekaan Papua.

Pada 1 Desember 2014, sekitar 300 mahasiswa asal Papua melakukan unjuk rasa di Bundaran HI Jakarta menyuarakan “Papua Merdeka”. Meski unjuk rasa itu dibubarkan oleh aparat, tak terlihat ada tindakan tegas terkait hal itu.

Pemerintah juga membiarkan kelompok-kelompok LSM liberal asing maupun lokal—termasuk pihak Gereja—gencar menyerukan pemisahan Papua. Hasil sidang sinode GKI (Gereja Kristen Indonesia) Oktober 2011 mengeluarkan pesan: mendorong “Hak Menentukan Nasib Sendiri” orang Papua. Pesan ini sejalan dengan rekomendasi Aliansi Gereja-gereja Reformasi se-Dunia (World Alliance of Reformed Churches) tahun 2004. Sebelumnya, Timor Timur lepas dari Indonesia juga tidak terlepas dari peran Gereja bekerjasama dengan kekuatan imperialis asing dan LSM komprador.

Pemerintah pun lemah dan cenderung diam terhadap negara-negara yang memberikan jalan pembukaan kantor kelompok separatis Papua. Saat Free West Papua dengan tokohnya Benny Wenda membuka kantor di Oxford Inggris pada April 2013 silam, Pemerintah hanya melayangkan protes dan meminta penjelasan. Hal serupa juga dilakukan saat separatis Papua itu membuka kantor di Australia dan Belanda. Padahal Pemerintah Inggris, Australia dan Belanda mendiamkan saja pembukaan kantor itu. Pemerintah malah bekerjasama makin erat dengan negara-negara imperialis itu.

Sekarang, klaim peresmian kantor ULMWP di Wamena berusaha ditutupi dan dinafikan oleh Pemerintah. Pemerintah juga tidak tegas terhadap Vanuatu dan Solomon Island. Pemerintah malah akan membina hubungan dan meningkatkan hubungan dekat dengan neagra-negara Melanesia, termasuk Vanuatu dan Solomon Island.

Campur Tangan Asing

Semua pihak harus mewaspadai campur tangan asing dalam upaya pemisahan Papua. Semua pihak, khususnya Pemerintah, seharusnya paham, negara-negara imperialis tidak akan membiarkan Indonesia menjadi negara yang utuh dan kuat. Negara-negara imperialis ini akan selalu melakukan konspirasi untuk kepentingan ekonomi dan politik mereka.

Tidak boleh dilupakan, pada tahun 1998 pernah muncul rekomendasi dari Rand Corporation, lembaga kajian strategis yang sering memberikan rekomendasi kepada Kemenhan AS, bahwa Indonesia harus dibagi dalam 8 wilayah. Salah satu prioritas adalah memerdekakan Papua. Hal itu diugkap oleh Hendrajit dkk dalam buku Tangan-Tangan Amerika (Operasi Siluman AS di Pelbagai Belahan Dunia), terbitan Global Future Institute pada 2010. Rekomendasi skenario “balkanisasi” Indonesia yang dikeluarkan saat Bill Clinton berkuasa itu tampaknya dijalankan meski dengan detil proses yang dimodifikasi.

Faktor Pemicu

Senjata ampuh yang digunakan dalam proses disintegrasi, belajar dari kasus Timtim, adalah demokrasi. Sebelumnya, nilai penting demokrasi, yaitu hak menentukan nasib sendiri, terbukti sukses memisahkan Timtim dari Indonesia. Seharusnya ini menjadi alasan kuat untuk menolak sistem demokrasi. Bayangkan, jika tiap wilayah di Indonesia, atas nama hak menentukan nasib sendiri, menuntut merdeka, dipastikan Indonesia akan terpecah menjadi beberapa negara kecil yang lemah tak berdaya.

Mulusnya upaya pemisahan Papua tidak bisa dilepaskan dari kegagalan Pemerintah rezim liberal untuk mensejahterakan rakyat Papua. Meskipun Papua memiliki kekayaan alam yang luar biasa, rakyatnya hidup dalam kemiskinan. Pangkalnya adalah peerapan demokrasi-kapitalisme. Sistem demokrasi telah memuluskan berbagai UU liberal yang mengesahkan perusahaan asing seperti Freeport untuk merampok kekayaan alam Papua.

Penting untuk disadari oleh semua pihak, khususnya rakyat Papua, pemisahan Papua dari Indonesia bukanlah solusi bagi persoalan rakyat Papua. Meminta bantuan negara-negara imperialis untuk memisahkan diri merupakan bunuh diri politik. Memisahkan diri akan memperlemah Papua. Negara-negara imperialis yang rakus justru akan lebih leluasa memangsa kekayaan alam dan sumberdaya negeri Papua. Pemisahan Papua hanyalah untuk kepentingan segelintir elit politik yang bekerjasama dengan negara-negara asing imperialis.

Solusi Tuntas

Tak ada jalan lain untuk keluar dari persoalan ini, kecuali dengan mencampakkan sistem kapitalisme-demokrasi, lalu menerapkan syariah Islam secara totalitas di bawah naungan Khilafah Rasyidah. Syariah Islam akan menghentikan imperialisme Amerika, Inggris, Australia dan Barat. Syariah Islam akan menutup celah bagi negara imperialis memecah dan menguasai negeri ini. Allah SWT berfirman:

﴿وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً﴾

Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada kaum kafir untuk menguasai kaum Mukmin (TQS an-Nisa’ [4]: 141).

Syariah Islam akan menjaga keamanan dan menjamin kesejahteraan seluruh rakyat tanpa melihat suku, bangsa, warna kulit maupun agama. Kebijakan politik ekonomi Islam adalah untuk menjamin pemenuhan kebutuhan sandang, pangan dan papan setiap individu rakyat; juga menjamin pendidikan dan kesehatan gratis bagi seluruh rakyat.

Islam menetapkan kekayaan alam yang besar sebagai milik umum, milik bersama seluruh rakyat, yang haram dikuaai swasta apalagi asing. Kekayaan alam itu harus dikelola oleh negara mewakili rakyat. Hasilnya akan dihimpun di kas negara dan didistribusikan untuk membiayai kepentingan pembangunan dan pelayanan kepada rakyat. Patokan dalam pendistribusian itu adalah setiap daerah diberi dana sesuai kebutuhannya tanpa memandang berapa besar pemasukan dari daerah itu. Sebab, Islam mewajibkan negara untuk menjaga keseimbangan perekonomian dan pemerataan kekayaan di antara rakyat dan antardaerah. Kesenjangan dan ketimpangan antarindividu dan antardaerah akan segera bisa diatasi dengan penerapan syariah Islam secara total dan menyeluruh itu.

Wahai Kaum Muslim:

Menyelesaikan masalah Papua adalah dengan menghilangkan kezaliman dan ketidakadilan yang terjadi, mengelola kekayaan negeri demi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, serta mendistribusikan kekayaan itu secara merata dan berkeadilan.

Walhasil, hal mendasar dan sangat penting bahkan vital adalah sesegera mungkin mewujudkan penegakan Khilafah Rasyidah yang akan menerapkan seluruh syariah Islam. Syariah Islam, ketika diterapkan secara total, pasti akan memberikan kebaikan kepada siapapun, termasuk non-Muslim. Syariah Islam inilah yang akan memberikan kebaikan kepada kita di dunia dan di akhirat. Dengan syariah dan Khilafah, Islam sebagai rahmatan lil ‘alamin akan bisa nyata-nyata diwujudkan. WalLâh a’lam bi ash-shawâb. []



Komentar al-Islam

Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu menilai fenomena kemunculan lesbian, gay, biseksual, dan transjender (LGBT) di Indonesia adalah bagian dari proxy war atau perang proksi untuk menguasai suatu bangsa tanpa perlu mengirim pasukan militer (Kompas.com, 23/2).
  1. Buktinya, pihak asing menggelontorkan jutan dolar untuk mendukung LGBT.
  2. Perang proxy yang paling berbahaya adalah saat penguasa justru menjadi proxy (baca: boneka) pihak asing yang bekerja menjadi operator kepentingan asing. Jangan-jangan ini sedang terjadi di negeri ini.
[hizbut-tahrir.or.id/ +ResistNews Blog ]

+ResistNews Blog - Daftar Lengkap 379 Perusahaan Yang Mendesak Mahkamah Agung AS Agar Memberikan Dukungan Atas Pernikahan Sejenis

Perusahaan-perusahaan besar telah menyatakan diri dalam mendukung pernikahan sejenis. Tepatnya ada 379 perusahaan dan organisasi perusahaan induk yang mendesak Mahkamah Agung Amerika untuk membatalkan larangan negara atas pernikahan sejenis, menurut laporan dari pengadilan yang diperoleh oleh koran Huffington Post. Dokumen itu diperkirakan akan diajukan pada Kamis pagi hari (5/3/2015).”

Para pengusaha akan terlayani lebih baik dengan adanya keseragaman aturan dalam pernikahan sejenis yang memberikan hak yang sama atas hubungan karyawan,” menurut dokumen itu, yang diajukan oleh firma hukum global Morgan Lewis.”

Selanjutnya disebutkan bahwa membiarkan pasangan sejenis untuk menikah meningkatkan semangat kerja dan produktivitas karyawan, mengurangi ketidakpastian, dan menghilangkan borosnya beban administrasi yang dikenakan oleh perbedaan hukum negara atas tindakan yang dilakukan.”

Tercatat dengan lengkap di bawah ini, para penandatangan dokumen termasuk perusahaan-perusahaan raksasa seperti Coca-Cola Company, Goldman Sachs, Google dan Morgan Stanley. Juga termasuk pemegang merek seperti Ben& Jerry’ s, sebuah divisi Unilever, dan perusahaan olahraga seperti New England Patriots, San Francisco Giants dan Tampa Bay Rays. [huffingtonpost.com/hti/ +ResistNews Blog ]

Berikut daftar Perusahaan pendukung pernikahan sejenis:

A.L. Nella & Company, LLP, CPAs

A.T. Kearney

Aardema Whitelaw, PLLC

Acacia Home LLC*

Accenture

Aetna Inc.


Air Products and Chemicals, Inc.

AJ Leo Electric and Solar

Akamai Technologies, Inc.

Alaska Airlines

Alcoa Inc.

Amazon Services Inc. *

Amazon.com, Inc.


American Airlines Group Inc.

American Apparel*

American Express Company

American International Group, Inc.*

Aparicio-Mercado Law, L.C.*

Apple Inc.


AppNexus Inc.*

Aramark

Arbor Brewing Company, LLC

Arnold & Porter LLP

Aspen Skiing Company

Assemble Sound LLC

AT&T Inc.

Atlas Cut Stone

Atticus Circle

The Austin Gay and Lesbian Chamber of Commerce

Avanade Inc.

Bain & Company, Inc.*

Bakehouse Art Complex*

Baker & McKenzie LLP

Bank of America

The Bank of New York Mellon Corporation

Barclays

Barnes & Noble, Inc.

bebe stores, inc.

Becton, Dickinson and Company

Belcampo Inc.

Ben & Jerry’s


Big Duck Studio, Inc.

Bigelow Villa LLC

Billy’s Farm*

BlackRock, Inc.

Bloomberg L.P.

Blue Apron, Inc.

Blue Heron Ventures

Blue Moon Hotel / Winter Haven Hotel*

Blume, Faulkner & Skeen, PLLC*

Boehringer Ingelheim Pharmaceuticals, Inc.*

Boston Community Capital, Inc.

Boston Consulting Group

The Boston Foundation*

Boston Medical Center Corporation*

Boston Scientific Corporation

Brady Mills LLC

BrandQuery LLC

Bristol-Myers Squibb Company

Broadcom Corporation

Brocade

Cablevision Systems Corporation

Capital One Financial Corporation

Captain Wendell’s Marine Services LLC

Cardinal Health, Inc.*

Care Resource

CBS Corporation

CEB

Central Physical Therapy and Fitness, PSC

CGI

Charlotte Business Guild

The Chubb Corporation

CIGNA Corporation

Cisco Systems, Inc.

Citigroup Inc.

City Catering Company

City Lites Neon, Inc.

The City of Ann Arbor, Michigan

Civitas Public Affairs Group

Clean Yield Asset Management

CloudFlare, Inc.

CMIT Solutions of Seattle Downtown

The Coca-Cola Company

Cohen & Associates

Colgate-Palmolive Company

Columbia FunMap, Inc. *

Comcast Corporation

The Computer Butler

ConAgra Foods, Inc.*

The Corcoran Group

Corner Brewery, LLC*

Corning Incorporated*

Cox Enterprises, Inc.

Crazy Misfits Pet Services

Credit Suisse Securities (USA) LLC

Cummins Inc.

Cupcake Royale*

CVS Health Corporation


Dallas Voice

Dana-Farber Cancer Institute, Inc.*

Danaher Corporation

David J. Jarrett, P.C.

David Kosar Insurance Agency

David Mack Henderson Income Tax Preparation

DCI Group AZ, L.L.C.*

Deloitte LLP

Delta Air Lines, Inc.

Depository Trust & Clearing Corporation*

The Desert Business Association*

Deutsche Bank AG

Diageo North America, Inc.

DIRECTV

DocuSign

Domini Social Investments LLC

The Dow Chemical Company

Dreamcatcher Arts and Publishing Ltd. *

Dropbox, Inc.

DuPont

eBay Inc.


Edelman

Eldercare Consulting

Electronic Arts Inc.

EnduringHydro, LLC

Ernst & Young LLP

The Estée Lauder Companies Inc.

Event Rents*

Everything Real Estate LLC

Express Movers Inc.

Facebook, Inc.

Farella Braun + Martel, LLP

Fastsigns*

Fenwick & West LLP

First Data Corporation*

1st Security Bank

1stdibs.Com, Inc.

FIT Technologies

Flanery CPA

Full Court Press Communications

G.A.W., Inc. *

The Gay and Lesbian Chamber of Commerce Nevada*

General Electric Company


General Mills, Inc.

Gensler

Gilt Groupe Holdings, Inc.

GlaxoSmithKline LLC

Gleason & Associates Claims Services

Go Factory, Inc.

Goethel Engelhardt, PLLC

The Goldman Sachs Group, Inc.

Google Inc.

Goulston & Storrs, P.C.*

Great Officiants LLC

The Greater Connecticut Gay and Lesbian Chamber of Commerce

Greater San Diego Business Association*

Greater Seattle Business Association

Greensulate

Grossman Marketing Group

Group Health Cooperative*

Groupon*

Growing Hope

Harrell Remodeling

The Hartford Financial Services Group, Inc.*

Healthline

Hewlett-Packard Company

Hilton Worldwide Holdings Inc.*

Holdredge Wines

Homeward Pet Adoption Center

Horizon Air Industries, Inc.

House Packard LLC

HSBC

Ikard Wynne LLP

The Independence Business Alliance

The Inland Northwest Business Alliance

Insala, Ltd

Inspirato, LLC

Integrated Archive Systems, Inc.

Integrity Law Group*

Intel Corporation

Intuit Inc.

INUS Group, LLC

Jackson Hole Group LLC

Jagod Designs

Jazz Pharmaceuticals, Inc.

Jenn T. Grace International LLC

Jennifer Brown Consulting

JetBlue Airways Corporation

The Jim Henson Company

Johnson & Johnson

Johnston, Kinney and Zulaica LLP

Jonathan L. Bowman, Attorney at Law, PS

JPMorgan Chase & Co.


Julian Chang Consulting, Inc.

kapchur.us photography

The Kathy A. Janssen Foundation

Kazan, McClain, Satterley, & Greenwood, PLC

Keir Jones Agency – State Farm

Keker & Van Nest LLP*

KEO Marketing Inc.

Kimberly-Clark Corp.

Kimpton Hotel & Restaurant Group, LLC

Kollmar Sheet Metal Works, Inc.

Kotzan Chiropractic*

KPMG LLP

Lambda Business Association

Laparoscopic Institute for Gynecologic Oncology

Larson Marketing & Communications LLC

Laughton Properties*

Law Offices of Joel L. Sogol

Law Office of Lisa E. Schuchman

Law Office of Lorie L. Burch, PC

Law Offices of Robin L. Bodiford, P.A.*

The Law Office of Susan K. Fuller, PLLC

Levi Strauss & Co.


Liberty Burger*

Lieff Cabraser Heimann & Bernstein, LLP

Life & Love Celebrations*

Link in the Chain Foundation, Inc.

Littler Mendelson, P.C.

LNT, Inc.

The Long Beach Gay & Lesbian Chamber of Commerce

Lori Karbal et al*

Loring, Wolcott & Coolidge Trust, LLC

The Los Angeles Gay & Lesbian Chamber of Commerce*

Main Street Hair Shoppe Ltd.

Marriott International, Inc.

Marsh & McLennan Companies, Inc.

Massachusetts Mutual Life Insurance Company

McGraw Hill Financial, Inc.*

McKesson Corporation*

McKinsey & Company, Inc.*

Merca Property Management

The Miami-Dade Gay & Lesbian Chamber of Commerce

Microsoft Corporation*


The Mid-America Gay & Lesbian Chamber of Commerce

Miller & Olson, LLP

Miller Shelton Group, LLC*

MillerCoors LLC

Mintz, Levin, Cohn, Ferris, Glovsky and Popeo, P.C.

Mona Smith PLLC

Moody’s Corporation

Morgan Miller Plumbing

Morgan Stanley

MWW Public Relations

NAMI Dallas, Inc. *

The Nashville LGBT Chamber of Commerce

The National Gay & Lesbian Chamber of Commerce

Nationwide Mutual Insurance Company

Neumann Capital Management, LLC

The New England Patriots


New Leaf Columbus

New York Life Insurance Company

Nifty Hoops, LLC

NIKE, Inc.*

Nixon Peabody LLP*

North Texas GLBT Chamber of Commerce*

Northrop Grumman Corporation

OBOX Solutions

Office Depot, Inc.


The Ogilvy Group, Inc.

Ogletree, Deakins, Nash, Smoak & Stewart, P.C.

ONE Community Media, LLC

1 Source Consulting Solutions*

Oracle America, Inc.

Orbitz Worldwide, Inc.*

Out & Equal Workplace Advocates

Outerwall Inc.

Pakmode Publications, LLC

d/b/a Pakmode Media + Marketing

Pandora Media, Inc.

PATH
Peabody & Arnold LLP*
Pepper Hamilton LLP
PepsiCo 
Pfizer Inc.
Pixelligent Technologies LLC
Plexus Education Foundation
Plexus LGBT and Allied Chamber of Commerce
Portland Area Business Association*
PricewaterhouseCoopers LLP
PrideFest
The PrintingWorks
Pro-Tec Data, Inc.
Procter & Gamble
ProTrials Research, Inc. *
Prudential Financial, Inc.
Puma Spring Vineyards
Qualcomm Incorporated
Quorum
RAFI Architecture and Design*
Rainbow Chamber of Commerce Silicon Valley
Ralph’s Regal Weddings
Ray Holley Communications*
RBC Capital Markets, LLC
Replacements, Ltd. *
Restaurant Management Concepts
Reverberate! Marketing Communications, Inc.
Rising Tide Brewing Company*
RJR Photography
Robert H Stutz Jr CPA*
Rockwell Automation, Inc.
Rotella & Hernandez, LLC
The Sacramento Rainbow Chamber of Commerce*
Sadek Bonahoom PLC
The San Francisco Chamber of Commerce
The San Francisco Giants
The Seattle Lesbian, LLC
Seattle Metropolitan Chamber of Commerce*
Sempra Energy*
Seyfarth Shaw LLP
Shingles Roofing LLC*
Sidetrack, Inc. *
Simon, Schindler & Sandberg LLP
Skellenger Bender, P.S.
Skyworks Solutions, Inc.*
Sleeves Up Productions, LLC*
Sōw
Spectra Law PS
Spry Vision, Inc.
St. Jude Medical, Inc.
Staples, Inc.*
Starbucks Corporation
Starrtek LLC*
State Street Corporation
Steven Graves Insurance Agency*
Stonewall Behavioral Health
Stonewall Columbus
Stuffed Cakes, LLC*
Sun Life Financial (U.S.) Services Company, Inc.
SunDaily
Support.com, Inc.
Sweet Dixie Kitchen*
Symantec Corporation
Taber Food Services, Inc.
dba Hobee’s California Restaurants
The Tampa Bay Rays
Target Corporation 
TD Bank, N.A.
TD Securities (USA) LLC
Tech Data Corporation*
TestTracks
Thinking Cap Communications & Design
Third Point LLC
Thomson Reuters*
Tiwary Entertainment Group LLC
TNT Promotions, LLC*
TOCA Events, LLC*
TravelOut, Inc.
Tutta Bella Neapolitan Pizzeria
Twitter, Inc.
206 Inc. *
UBS AG
The Ultimate Software Group, Inc.
United Air Lines, Inc.
United Therapeutics Corporation
Uptown Physicians Group*
VCB Consulting & Accounting Services*
Verizon Communications Inc.
Viacom Inc.
Visa Inc.
VitaPerk*
VMware, Inc. *
W. M. Martin Advertising
W.W. Grainger, Inc.*
W/S Development Associates LLC*
Walsh Wellness Center*
The Walt Disney Company*
Wasserman Media Group
Wells Fargo & Company
Whey Natural! USA LLC
Wisconsin LGBT Chamber of Commerce
Witeck Communications, Inc.
The Workplace Equality Index
Wyndham Worldwide Corporation
Xerox Corporation
Xfund
YES DESIGN GROUP
Ypsilanti Downtown Development Authority
Zausmer, Kaufman, August & Caldwell, P.C.
Zingerman’s Community of Businesses
ZoomSystems
Zynga Inc.
Powered by Blogger.