+ResistNews Blog - Pernyataan Kapolda Papua dan Dandim Cendrawasih yang tidak mengetahui teroris sparatis Organisasi Papua Merdeka (OPM) telah meresmikan kantor United Liberation Movement fot West Papua(ULWP) pada Senin lalu, menurut anggota Lajnah Siyasi DPP Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Budi Mulyana menunjukkan lima kelemahan pemerintah.

Pertama, lemahnya intelejen negara dalam memantau pergerakan separatisme di Papua.

“Semestinya sudah bisa diketahui, kok bisa sampai terjadi peresmian kantor OPM?” ujarnya kepadamediaumat.com, Kamis (18/2) melalui surat elektronik.

Kedua, keinginan OPM untuk memerdekakan Papua merupakan hal yang tidak ditawar lagi. Pemerintah gagal membujuk mereka untuk meredakan keinginannya untuk merdeka. Pemberlakuan Otonomi Khusus tidak menyurutkannya untuk tetap penghimpun kekuatan Papua Merdeka. Terlebih ketika Pemerintah semakin lemah dengan melakukan pembiaran terhadap kriminalitas yang dilakukan oleh OPM.

“Seperti yang terjadi di Tolikara, bukannya menindak tegas malah mengundang tokoh-tokohnya ke istana negara. HAM menjadi alat yang jitu untuk melemahkan pemerintah Indonesia,” ungkapnya.

Ketiga, dokrin nasionalisme, ternyata gagal untuk membendung keinginan OPM memerdekakan diri. Dengan alasan pondasi nation yang berbeda, maka ide nasionalisme selalu akan mendapatkan tantangan untuk menyatukan Papua dengan Indonesia.

“Belum lagi gerakan internasional semacam MSG (Melanesians Spearhead Groups) terus mengompori agar Papua melepaskan diri dari Indonesia,” tulis Budi.

Keempat, harus ada pondasi lain yang dapat mengikatkan Papua dengan Indonesia. Salah satunya landasan historis bahwa Papua adalah bagian yang tidak terlepaskan dari kerajaan-kerajaan Islam di Tidore-Ternate.

“Namun isu agama ini kadang sering dipandang sebelah mata oleh pemerintah. Padahal sangat jelas juga kalangan nasrani internasional ada dibalik gerakan Papua merdeka,” bebernya.

Kelima, harus terus diwaspadai peran asing dalam upaya memerdekakan Papua. Dengan SDA yang melimpah, Papua adalah aset yang menjadi incaran asing yang ingin mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya.

“Baik dengan menekan pemerintah Indonesia untuk mendapatkan dukungannya atau mendorong Papua merdeka dengan kompensasi SDA yang dimilikinya,” pungkas Budi.

Belum Tahu

Seperti diberitakan kompas.com, Senin (15/2), Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat OPM Sebby Sambom menyatakan, kehadiran lembaga ini di Wamena atas dorongan dari Perdana Menteri Kepulauan Solomon Manasye Sogavare.

“Beliau adalah pimpinan organisasi Melanesian Spearhead Group (MSG) atau perkumpulan negara di kawasan Melanesia. Ia pun berharap dengan kehadiran ULWP di Papua akan memperkuat dukungan internasional untuk kemerdekaan Papua,” kata Sebby.

Ia mengatakan, total sudah terdapat tiga kantor ULWP. Dua lainnya berada di negara Vanuatu dan Kepulauan Salomon.

Sementara itu, Panglima Komando Daerah Militer XVII/Cenderawasih Mayor Jenderal TNI Hinsa Siburian menyatakan belum mengetahui kehadiran ULWP di Papua.

“Saya belum mendapat laporan soal peresmian kantor ULWP di Wamena. Bagi kami, NKRI harga mati,” kata Hinsa.

Kapolda pun menyatakan hal yang sama dengan Dandim. “Dimana? Di Wamena? Nggak ada, sampai sekarang nggak ada. Belum tahu saya, kalau OPM enggak ada,” ujar Kapolda Papua, Irjen Paulus Waterpaw, Senin (15/2) seperti diberitakan republika.co.id. (mediaumat.com/ +ResistNews Blog )

Post a Comment

Powered by Blogger.