+ResistNews Blog - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Rabu siang (30/03) mengadakan rapat dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk membahas kelanjutan autopsi jenazah korban Densus 88 Siyono. Komnas HAM mengungkapkan bahwa setiap hari keluarga Siyono menerima intimidasi. Bahkan intimidasi tidak cuma dari pihak-pihak yang tidak dikenal, namun juga dari masyarakat sekitar.

“Ada gerakan yang dilakukan oleh aparat-aparat desa, yang kemarin terlibat dalam penjemputan jenazah, mereka secara sistematis melakukan koordinasi dengan pihak aparat keamanan dan melakukan intimidasi terhadap pihak keluarga,” ujar Komisioner Komnas HAM, Siane Indriani di gedung MUI.

Siane mengungkapkan, Suratmi istri Siyono sudah berkali-kali melaporkan intimidasi yang diterimanya. Diantaranya dari seorang yang memintanya menandatangani surat kerelaan.

“Surat itu intinya mengikhlaskan kematian suaminya, kemudian tidak menuntut secara hukum, dan minta tidak diautopsi,” jelas Siane.

Ia juga mengungkapkan bahwa kejadian itu terus berulang hampir tiap hari. Pada puncaknya, Suratmi tidak tahan dengan keadaan itu kemudian mendatangi PP Muhammadiyah guna meminta perlindungan hukum. Suratmi juga membawa uang dua gepok yang diterimanya dari Densus 88 yang tidak ia sentuh sama sekali.

”Ia masih yakin bahwa suaminya mati tidak wajar, sehingga uang itu tidak disentuhnya. Pada akhirnya, dia merasa uang itu harus dikembalikan kepada siapa tidak tau, semula mau diserahkan pada Komnas HAM, tapi kami tidak punya kewenangan untuk menerima uang itu, sebaiknya diserahkan kepada kuasa hukumnya. Sekarang diberikan kepada Busyro Muqoddas,” tutur Siane. [kiblat.net/ +ResistNews Blog]

+ResistNews Blog - Pemerintahan rezim Syiah Nushairiyah Bashar al-Assad akan jatuh tahun lalu, sebelum Rusia turun tangan untuk menopang rezim Suriah itu, kata Jenderal AS, Joseph Francis Dunford Jr pada hari Selasa (29/03/2016). Demikian dilansir Anadolu.

“Biarkan saya jujur. Saya pikir rezim Suriah terguncang Juli atau Agustus lalu dan stabil sekarang ini dan rezim Assad tentu dalam bentuk yang jauh lebih baik daripada kondisi sebelum intervensi Rusia, “kata Jenderal Joseph Dunford, Kepala Staff Militer AS, dalam sebuah diskusi panel di Center for Strategic International Studies.

Ia mengatakan Rusia mengklaim bahwa niat mereka adalah untuk memerangi Islamic State (IS) ketika melakukan intervensi militer di Suriah pada bulan September tahun lalu akan tetapi Moskow menarik diri, sementara masih banyak yang harus dilakukan terhadap kelompok ISIL.

Menurut Pentagon, Mayoritas serangan udara Rusia menyasar kelompok oposisi yang disokong AS dan Turki.

Menjelaskan beberapa tantangan untuk AS di seluruh dunia, Jenderal Dunford mengatakan bahwa Rusia juga menantang stabilitas Eropa Timur, terutama di Ukraina.

Dia mencatat bahwa ada “permusuhan kompetisi” militer terhadap AS yang mempengaruhi kepentingan Amerika.

“musuh tahu persis apa ambang batas bagi kami untuk mengambil tindakan militer yang menentukan, sehingga mereka beroperasi di bawah level tersebut,” katanya, merujuk kepada Rusia dan China.

“Mereka [Rusia dan China] terus memajukan kepentingan mereka dan kami kehilangan keunggulan kompetitif, dan terus terang kehilangan kepentingan kami yang juga terkena dampak.”

Komandan-Komandan militer AS akan bertemu pekan depan untuk membahas tentang bagaimana menghadapi perlawanan global, menurut Jenderal Dunford, yang menyarankan bahwa militer AS harus menjaga komunikasi militer-ke-militer dengan Rusia untuk menghindari adanya salah perhitungan.

Jenderal Francis Dunford mengatakan ia telah berbicara dengan rekan Jenderal Rusia-nya selama “tiga kali” tahun ini dan menggambarkannya sebagai “dialog profesional.” [panjimas.com/ +ResistNews Blog ]

+ResistNews Blog - Munculnya penolakan otopsi jenazah Siyono korban pembunuhan Densus 88 tanpa peradilan oleh Kepala Desa Pogung Djoko Widoyo membuat Komnas HAM semakin yakin adanya kejanggalan dalam kasus ini.

“Ini agak aneh kenapa ada penolakan yang begitu sistematis. Hal ini justru semakin muncul kecurigaan ada apa sebenarnya.” ujar Siane Indriyani Komisioner Komnas HAM kepada Panjimas Rabu, (30/3/2016).

Adanya reaksi tersebut Komnas HAM juga berharap agar pihak-pihak terkait tidak mengambil kepentingan.

“Bukankah Kapolri sendiri menyarankan dan membolehkan jika akan diadakan otopsi ulang”

Apa yang mesti dikawatirkan jika diadakan otopsi ulang. Jika tidak ada persoalan tentunya tidak perlu takut.

Siane juga merasa heran karena otopsi yang akan dilakukan oleh PP Muhammadiyah ini dilakukan oleh tim dokter yang profesional. Sehingga apa yang mesti dikhwatirkan.

Namun demikian Komnas HAM berharap tidak terjadi konflik horisontal karena akan merugikan semua pihak. [panjimas.com/ +ResistNews Blog ]

+ResistNews Blog - Beberapa hari ini kita memperingati tahun kelima sejak dimulainya revolusi rakyat Syam melawan rezim tirani penguasa, yaitu revolusi takbīr(semangat pengagungan terhadap Allah SWT), dimana masjid sebagai pintu masuk, sementara syahid dan kemenangan menjadi arus utama yang menunjukkan pada pengorbanan besar yang diberikan oleh rakyat Syam yang beriman dalam perjuangan mereka melawan rezim tirani ini. Sehingga dengan pengorbanan besar dan sikap yang jelas initelah membuat mereka kokoh dan teguh dalam menghadapi konspirasi internasional yang dilakukan dengan berbagai cara dan sarana, untuk mempertahankan kelangsungan hidup rezim tirani ini, melalui sejumlah antek dan sekutu. Namun setiap upaya untuk melawan dan menggagalkan revolusi ini pasti akan berakhir dengan kekecewaan. Begitu juga setiap upaya dan konspirasi baru untuk menggagalkan revolusi, maka akan bernasib sama dengan sebelumnya. Dengan demikian, kegagalan dan kekecewaan tengah menantinya di negeri yang dijamin Allah SWT, sehingga negeri dan rakyatnya benar-benar dijaga dan dilindungi-Nya.

Beberapa hari ini kita mengenang kembali lima tahun yang lalu, untuk saat-saat kemuliaan dan kehormatan, di mana masyarakat internasional ingin merampasnya dari kita, sehingga mereka mengerahkan semua tenaga dan kekuatan yang dimilikinya, serta peningkatan konsentrasi dari Amerika dan agen-agennya untuk menikam revolusi ini dengan belati beracun, yang jika menimpanya akan mematikan. Mereka terpesona dengan kesuksesan yang berhasil diwujudkannya dalam menggiring faksi-faksi militan untuk menerima proyek gencatan senjata yang diajukannya. Mereka juga terpesona dengan dukungan dari faksi-faksi tersebut untuk badan negosiasi yang telah memasukijalan rehabilitasi rezim saat ini. Dengan demikian, pertemuan Ankara yang dihadiri oleh sejumlah pemimpin faksi revolusioner militan, juga dihadiri oleh pelayan senior Assad, sebagai koordinator badan negosiasi baru, yaitu Riyad Hijab. Sementara tujuan dari pertemuan dikemukakan oleh penasihat Assad dan mantan menterinya, serta juru bicara resmi badan negosiasi saat ini, yaitu Riyad Nassan Agha, dimana ia menyerukan semua faksi tersebut untuk bersatu di bawah tentara nasional Suriah, yang dikendalikan oleh dewan militer bersatu.

Pertemuan tersebut berlangsung di depan mata para penguasa Turki, alat Amerika di Ankara, sehingga pertemuan itu harus berjalan dalam koridor politik Amerika, yang masih menentang tindakan militer apapun untuk menggulingkan rezim, berusaha untuk merestorasi dan merehabilitasi dengan mengusung tema “solusi politik”, dimana melalui Dewan ini mereka ingin melihat apa yang dikodifikasikan dalam dokumen Jenewa menjadi realitas dan kesuksesan, dengan adanya pihak yang mengeksekusi, melindungi dan membelanya. Mereka berharap dari mereka ada yang menjadi copy paste dari Organisasi Pembebasan Palestina, yang masuk dalam jalan negosiasi pada dekade lalu, yang pada akhirnya negosiasi menjadi koordinasi keamanan dengan entitas Yahudi dalam menghadapi kaum Muslim. Itulah organisasi yang pada awal berdirinya mengusung slogan “Pembebasan Palestina”!

Wahai rakyat Syam yang dipenuhi kebaikan dan keberkahan. Sungguh, Amerika saat ini tengah memanfaatkan semua alatnya (anteknya) di Arab Saudi dan Turki. Sebab, merekaini yang dianggap paling mampu untuk menyelesaikan rencana Amerika, bukan hanya karena ada di tengah Anda kelompok yang tunduk pada mereka dan tertipu oleh mereka, namun fakta sebenarnya bahwa jika mereka bukan musuh maka mereka adalah kaki tangan dan kroni-kroninya. Jadi, berhati-hatilah dari mereka semua dan menjauhlah. Sebaliknya, arahkan perhatian Anda terhadap Allah SWT, Dia-lah satu-satunya penolong bagi rakyat Syam. Sementara nama-nama dari banyak negara hanyalah entitas yang memerangi Allah dan agama-Nya, serta memerangi revolusi Anda. Sedangkan yang akan membebaskan Anda dari dominasi kotor masyarakat internasional ini dan yang akan mengakhirinya, insya Allah adalah Khilafah Rasyidah ‘ala minhājin nubuwah.

Wahai para pemimpin faksi: Anda menyadari bahwa orang-orang yang bersama Anda adalah untuk mencari ridha Allah, bukan untuk mencari kepuasan Amerika. Anda tahu bahwa mereka bersama Anda untuk menggulingkan rezim dan menghancurkannya, bukan untuk melindungi lembaga-lembaganya dan mempercantiknya. Juga, Anda tahu bahwa mereka bersama Anda untuk menegakkan hukum Islam, serta kedaulatan Al-Qur’an dan as-Sunnah di Syam. Untuk itu, janganlah Anda merusak janji Anda, dan satukan tekad Anda untuk membuang setiap konferensi Amerika dan konspirasinya. Dan hendaklah Anda bersatu di atas agama Allah, bukan aturan-aturan Amerika, antek-antek dan kroni-kroninya. Hendaklah Anda bersatu dalam proyek kenabian “Khilafah Rasyidah ‘ala minhājin nubuwah”.

Wahai para mujahid yang mukhlis: Anda orang-orang yang menyerahkan sesuatu yang sangat mahal dan berharga di jalan Allah, serta meninggikan agama-Nya. Sementara kaum kafir Barat membuat tipu daya pada kami dan revolusi kami. Untuk itu, Anda harus tetap teguh, bersabar dan bertahan. Dan kami harus melawan setiap kekuatan yang berjalan mengikuti kelompok—yang terperangkap dalam—gencatan senjata dan negosiasi untuk menjual darah kami, kehormatan kami, serta pengorbanan kami di pasar pelelangan dan penyerahan.

﴿هَٰذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِلْمُتَّقِينَ * وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾

“(Al Quran) ini adalah penerangan bagi seluruh manusia, dan petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah (pula) kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi (derajatnya), jika kamu orang-orang yang beriman.” (TQS. Ali Imran [3] : 138-139).



[Kantor Media Hizbut Tahrir/Wilayah Suriah/ +ResistNews Blog ]

+ResistNews Blog - Pada hari Sabtu (26/3) situs Al Jazeera Net mengutip berita dengan judul “Zalmay Khalilzad: Amerika Tidak Akan Menghancurkan Irak Untuk Kepentingan Iran”. Dalam berita itu disebutkan: “Mantan duta besar AS untuk Irak, Zalmay Khalilzad mengatakan bahwa AS tidak akn menghancurkan Irak untuk kepentingan Iran. Namun pernyataan ini bertentangan dengan apa yang beredar di Washington, bahwa negaranya dapat memperbaiki dan merespon untuk orientasi baru Irak.

Ia menjelaskan dalam artikelnya yang dipublikasikan oleh surat kabar Amerika, The Wall Street Journal, bahwa pembantaian yang dilakukan oleh organisasi negara Islam (ISIS) telah meyakinkan banyak rakyat Irak tentang perlunya hubungan yang lebih baik dengan AS.

Ia menambahkan bahwa banyak dari para pemimpin Syiah di Irak yang kecewa terhadap Iran, dan mereka ingin memperkuat hubungan dengan AS, karena ada ketakutan atas penyebaran peran kelompok milisi bahkan setelah lenyapnya organisasi negara (ISIS), serta dihantui ketakutan bahwa kelompok milisi akan menjadi pihak atau alat-alat dalam perang saudara kaum Syiah.

Ia mencatat bahwa manifestasi dari rasa takut ini mulai terungkap dalam sejumlah ancaman konfrontasi langsung antara pemimpin kekuatan al-Shadari, Muqtadi al-Shadar, dan pemerintah Irak, bahwa ancaman yang ditimbulkan oleh kekuatan al-Shadari terus meningkat, sehingga ini menjadi salah satu alasan mengapa para pemimpin Syiah mencari lebih banyak dukungan dari AS.”

*** *** ***

Masihkah janji-janji dan perkataan Amerika itu kita percaya, bahwa Amerika peduli betul dengan kemanusiaan pada umumnya, khususnya kaum Muslim dan kepentingannya? Masihkah kita percaya dengan pernyataan Zalmay Khalilzad, bahwa AS peduli betul kepentingan Irak dan rakyatnya? Masihkah percaya setelah melihat apa yang dilakukan AS di Irak, Syam, Libya dan negeri-negeri kaum Muslim lainnya, semua itu tidak lepas dari tindakan politik AS di negeri itu, belum lagi pembunuhan dan penghancuran manusia, pohon-pohon dan batu-batu? Masihkan percaya bahwa AS memusuhi Iran, sebaliknya Iran memusuhi AS, sementara kami merasakan kehangatan hubungan politik dan ekonomi di antara mereka, dan contoh yang masih melekat di pikiran kita adalah sikap AS dalam masalah reaktor nuklir di Iran.

Akankah mantan duta besar AS untuk Irak itu berpikir bahwa ada orang yang mempercayainya, ataukah ia seorang politisi pembohong yang merendahkan pikiran semua umat manusia, terutama umat Islam? Apakah AS benar-benar peduli dengan kehidupan umat Islam yang disebut Sunni dan Syiah? Kami bertanya, siapa yang mengobarkan dan menyalakan api perselisihan sektarian di negeri-negeri kaum Muslim, bukankah Amerika, para politisi dan kaum intelektual anteknya yang melakukan semua itu? Kemudian siapa yang membantu dan mempersiapkan kondisi untuk munculnya sejumlah faksi, milisi dan organisasi, serta siapa yang membantunya pendanaan dan persenjataan untuk melawan dan memerangi kaum Muslim, yang kadang-kadang dengan dalih Sunni, dan yang lainnya dengan dalih Syi’ah? Dan masih banyak lagi pertanyaan serupa, namun kami katakan kepada AS, para antek, agen dan kroninya, serta siapa saja yang berjalan di barisannya, kalian sudah terlalu jauh bertindak, bahwa kalian tengah menipu umat Islam, sementara umat Islam saat ini bukanlah umat Islam yang pikun politik, melainkan umat yang sadar dengan apa yang sedang kalian rencanakan, terutama di tanah Syam. Ingat, bahwa para pejuang revolusi yang sebenarnya tidak akan pernah terseret—Insya Allah—ke dalam rawa jebakan dan berjalan dalam barisan AS, Eropa dan para anteknya, juga tidak akan tertipu oleh janji-janji palsu; dan para pejuang revolusi tidak akan pernah meletakkan senjatanya kecuali terus menghancurkan sisa-sisa rezim dan melenyapkannya hingga benar-benar musnah, kemudian mendirikan institusi Islam yang sebenarnya di atas reruntuhannya, dengan demikian musnahlah janji-janji dan kebohongan AS seperti tersapu angin. Ingat, umat Islam sangat percaya dengan Tuhannya, dan tidak percaya pada janji-janji dari orang-orang kafir. Allah SWT berfirman: “Dan perdayakanlah siapa saja yang kamu sanggupi di antara mereka dengan ajakanmu, dan kerahkanlah terhadap mereka pasukan berkuda dan pasukanmu yang berjalan kaki dan berserikatlah dengan mereka pada harta dan anak-anak dan beri janjilah mereka. Dan tidak ada yang dijanjikan oleh syaitan kepada mereka melainkan tipuan belaka.” (TQS. Al-Isrā’ [17] : 64).

[hizb-ut-tahrir.info/ +ResistNews Blog ]

[Al-Islam edisi 800, 23 Jumada ats-Tsani 1437 H – 1 April 2016 M]

Besaran iuran BPJS Kesehatan untuk peserta mandiri atau membayar sendiri dinaikkan oleh Pemerintah melalui Perpres No. 19/2016. Dalam pasal 16F diatur bahwa iuran setiap orang perbulan untuk pelayanan perawatan kelas III menjadi Rp 30.000, naik dari sebelumnya Rp 25.500; kelas II menjadi Rp 51.000, naik dari sebelumnya Rp 42.500 perorang perbulan; dan kelas I menjadi Rp 80.000, naik dari sebelumnya Rp 59.500. Semua kenaikan iuran itu berlaku mulai 1 April 2016.

Dalam Pasal 17 juga diatur, jika terlambat membayar iuran jaminan kesehatan lebih dari satu bulan sejak tanggal 10, penjaminan peserta diberhentikan sementara. Ini berlaku sejak 1 Juli 2016. Penjaminan akan diaktifkan kembali jika peserta membayar. Kemudian, dalam waktu 45 hari sejak status kepesertaan aktif kembali, peserta wajib membayar denda kepada BPJS Kesehatan untuk setiap pelayanan kesehatan rawat inap yang diperoleh. Denda itu adalah 2,5 persen dari biaya pelayanan kesehatan untuk setiap bulan tertunggak. Jumlah bulan tertunggak maksimal 12 bulan, dan nilai denda paling tinggi Rp 30 juta.

Iuran sebagian Pekerja Penerima Upah, yaitu yang gaji atau upahnya di atas 4.72 juta perbulan, juga naik. Pasalnya, Perpres No. 19/2016 mengubah batas atas gaji yang dijadikan dasar penghitungan iuran dari 2XPTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) atau 4,72 juta menjadi 8 juta. Kenaikan itu akan ditanggung oleh pekerja dan pemberi kerja.

Untuk Menutupi Defisit?

Kenaikan iuran BPJS Kesehatan untuk peserta mandiri itu dilakukan untuk menutupi defisit pengelolaan BPJS Kesehatan yang totalnya mencapai lebih dari 6 triliun. Namun, Kepala Humas BPJS Kesehatan Irfan Humaidi menolak disebut adanya defisit. Kata dia, yang terjadi adalah adanya mismatch atau ketidaksesuaian, yakni ketidaksesuaian jumlah iuran yang dibayarkan peserta dengan pengeluaran BPJS Kesehatan, yakni untuk klaim. Untuk itu, salah satu solusinya adalah dengan penyesuaian iuran (Kompas.com, 16/3).

BPJS Kesehatan dan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) menyatakan ada 4,2 juta peserta BPJS Kesehatan yang tidak membayar iuran. Jumlah itu sekitar 40% dari total peserta mandiri (Kompas.com, 17/3).

Rakyat Makin Tercekik!

Komisi IX DPR meminta empat poin pertanggungjawaban BPJS Kesehatan terlebih dulu sebelum menaikkan iuran, yaitu menyangkut pelayanan kesehatan yang belum memuaskan, kinerja BPJS terkait peningkatan kepesertaan mandiri, audit investigasi terkait transparansi laporan keuangan/penggunaan anggaran dan laporan pendistribusian kartu Penerima Bantuan Iuran (PBI) (Mediakonsumen.com, 19/3).

Perkumpulan Prakarsa menilai, argumen BPJS Kesehatan bahwa kenaikan iuran harus dilakukan sebagai akibat dari defisit berjalan sebesar Rp 4 triliun sebenarnya tidak adil. Pasalnya, menurut Direktur Eksekutif Perkumpulan Prakarsa, Ah Maftuchan, BPJS Kesehatan menutup mata atas adanya ketidakefisienan dan kebocoran yang terjadi dalam pelayanan BPJS Kesehatan. Maftuchan juga menyatakan, kenaikan tarif BPJS Kesehatan akan membuat beban ekonomi masyarakat lebih besar. “Akses masyarakat terhadap jaminan kesehatan akan makin sulit dan peserta mandiri terancam menjadi kelompok “Sadikin” (Sakit Sedikit Jatuh Miskin),” kata Maftuchan (Bisnis.com, 22/3/2016).

Ketua Yayasan Pemberdayaan Konsumen Kesehatan Indonesia, dr. Marius Widjajarta, juga mengungkapkan, “BPJS bilang pelayanan yang selama ini bagus akan lebih bagus lagi kalau ada penambahan iuran. Masyarakat merasa dibodohi kalau tahu menajamen yang amburadul dari BPJS Kesehatan.” Ia menambahkan, “Dari investigasi kami ke BPJS, posisi keuangan yang muncul sekarang ini akibat kesalahan manajemen,” tegas Marius (RMOL, 19/3).

Akibat Pemerintah Lepas Tanggung Jawab

BPJS Kesehatan mengandung ruh pengalihan tanggung jawab dari pundak negara ke pundak rakyat. Jaminan kesehatan yang merupakan hak rakyat dan menjadi tanggungjawab negara diubah menjadi kewajiban rakyat. Rakyat diwajibkan untuk saling membiayai pelayanan kesehatan di antara mereka melalui sistem asuransi sosial. Jadilah hak rakyat disulap menjadi kewajiban rakyat. Dengan sulap yang sama, kewajiban negara untuk menjamin hak rakyat atas pelayanan kesehatan dihilangkan.

Klaim BPJS Kesehatan sebagai lembaga penjamin kesehatan juga menyesatkan. Pasalnya, BPJS identik dengan asuransi sosial. Pada prinsipnya, asuransi sosial adalah suatu mekanisme pengumpulan dana yang bersifat wajib yang berasal dari iuran guna memberikan perlindungan atas risiko sosial-ekonomi yang menimpa peserta dan/atau anggota keluarganya (Pasal 1 ayat 3 UU SJSN).

Akibatnya, pelayanan kesehatan untuk rakyat disandarkan pada premi yang dibayar oleh rakyat. Jika rakyat tidak bayar, mereka tidak berhak atas pelayanan kesehatan. Karena diwajibkan, jika telat atau tidak bayar, rakyat (peserta asuransi sosial kesehatan) dikenai sanksi baik denda atau sanksi administratif. Pelayanan kesehatan rakyat juga bergantung pada jumlah premi yang dibayar rakyat. Jika tidak cukup maka iuran harus dinaikkan. Itulah ide dasar operasional BPJS dan sebab mendasar kenaikan iuran BPJS.

Kezaliman Berlipat Ganda

BPJS Kesehatan dengan sistem asuransi sosial yang mengubah pelayanan kesehatan dari hak rakyat dan kewajiban negara menjadi kewajiban rakyat, terlepas dari pundak negara, jelas itu merupakan kezaliman. Iuran yang diwajibkan terhadap rakyat jelas merupakan kezaliman. Kenaikan iuran BPJS Kesehatan artinya menambah kezaliman terhadap rakyat.

Di sisi lain, kekayaan alam yang sejatinya adalah milik bersama seluruh rakyat, justru diserahkan kepada swasta dan kebanyakan asing. Rakyat dan negara pun kehilangan sumber dana yang semestinya bisa digunakan membiayai jaminan kesehatan untuk rakyat tanpa memungut dari rakyat. Akibatnya, rakyat kehilangan kekayaannya dan masih dipaksa membayar iuran untuk pelayanan kesehatan mereka. Dilihat dari sisi ini, maka kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang diberlakukan jelas merupakan kezaliman di atas kezaliman.

Jaminan Kesehatan Harus Gratis

Dalam Islam, kebutuhan akan pelayanan kesehatan adalah termasuk kebutuhan dasar masyarakat yang menjadi kewajiban negara. Rumah sakit, klinik dan fasilitas kesehatan lainnya merupakan fasilitas publik yang diperlukan oleh rakyat dalam terapi pengobatan dan berobat. Jadi pengobatan itu sendiri merupakan kemaslahatan dan fasilitas publik. Negara wajib menyediakan semua itu untuk rakyat. Negara wajib mengurus urusan dan kemaslahatan rakyat, termasuk pelayanan kesehatan. Rasul saw bersabda:

«الإِمَامُ رَاعٍ وَهُوَ وَمَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ»

Pemimpin (kepala negara) adalah pengurus rakyat dan dia bertanggungjawab atas rakyatnya (HR al-Bukhari dari Abdullah bin Umar).

Imam Muslim meriwayatkan dari Jabir bahwa Nabi saw. (sebagai kepala negara) pernah mendatangkan dokter untuk mengobati Ubay. Beliau juga pernah menjadikan seorang dokter yang merupakan hadiah dari Muqauqis Raja Mesir—sebagai dokter umum bagi masyarakat.

Imam al-Bukhari dan Muslim pun meriwayatkan dari Anas r.a. bahwa serombongan orang dari Kabilah ‘Urainah masuk Islam. Mereka lalu jatuh sakit di Madinah. Rasulullah saw. selaku kepala negara kemudian meminta mereka untuk tinggal di penggembalaan unta zakat yang dikelola Baitul Mal di dekat Quba’. Di sana mereka diizinkan untuk minum air susu unta sampai sembuh.

Semua itu merupakan dalil bahwa pelayanan kesehatan dan pengobatan adalah termasuk kebutuhan dasar rakyat yang wajib disediakan oleh negara secara gratis. Pelayanan kesehatan gratis itu diberikan dan menjadi hak setiap individu rakyat sesuai dengan kebutuhan layanan kesehatannya tanpa memperhatikan tingkat ekonominya.

Pemberian jaminan kesehatan seperti itu tentu membutuhkan dana besar. Biaya untuk itu bisa dipenuhi dari sumber-sumber pemasukan negara yang telah ditentukan oleh syariah. Di antaranya dari hasil pengelolaan harta kekayaan umum, di antaranya hutan, berbagai macam tambang, minyak dan gas. Dalam Islam, semua itu merupakan harta milik umum, yakni milik seluruh rakyat.

Wahai Kaum Muslim:

Segala bentuk kezaliman harus dihilangkan. Menghilangkan kezaliman di atas tentu hanya dengan mengubah jaminan kesehatan yang palsu itu menjadi jaminan kesehatan yang benar dan hakiki. Hal itu hanya bisa diwujudkan dengan menerapkan syariah dan hukum Islam secara menyeluruh. Itu hanya bisa terwujud melalui sistem Khilafah Rasyidah. Dengan itu rahmat Islam, khususnya kemaslahatan berupa jaminan kesehatan bisa diwujudkan. Dengan itu pula, kemadaratan dalam bentuk pembebanan iuran terhadap rakyat dan penguasaan kekayaan alam milik rakyat oleh swasta dan asing bisa dicegah. Semua itu bisa menjadi nyata dan dirasakan oleh semua Muslim dan non-Muslim. WalLâh a’lam bi ash-shawâb. []


Komentar al-Islam:

Ketua Bidang Hukum dan HAM PP Muhammadiyah, Busyro Muqoddas, meminta Presiden Jokowi segera membentuk tim independen untuk mengevaluasi kinerja Densus 88 dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), termasuk memeriksa dana operasionalnya (Kompas.com, 29/3).

Sebelumnya, Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) menilai ada yang tidak wajar dalam kasus kematian Siyono. Pasalnya, kondisi fisik jenazah Siyono penuh dengan luka dan lebam yang diduga akibat tindakan penyiksaan dan penganiayaan (Kompas.com, 28/3).
  1. Secara keseluruhan, program pemberantasan terorisme harus dibekukan dan diaudit total.
  2. Sejak awal, pemberantasan terorisme kental sekali membidik Islam.
  3. Itu menjadi indikasi, pemberantasan terorisme hanya mengekor model, gaya dan pendekatan Barat, khususnya Amerika.
  4. Jadilah pemberantasan terorisme menjadi program memusuhi Islam dan kaum Muslim.
[hizbut-tahrir.or.id/ +ResistNews Blog ]

+ResistNews Blog - Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bertemu, Senin 28 Maret 2016, dengan delegasi wartawan Indonesia yang tiba di Israel atas undangan Kementerian Luar Negeri Israel.

"Sudah waktunya untuk pembentukan hubungan resmi antara Indonesia dan Israel," kata Perdana Menteri Netanyahu, seperti dilansir media berbahasa Ibrani Mignews.

"Kami memiliki banyak peluang untuk kerjasama. Israel juga memiliki hubungan yang sangat baik dengan sejumlah negara Asia, seperti China, Jepang, India dan Vietnam," jelasnya.

"Selain itu, Israel memperdalam hubungan dengan Afrika, Amerika Latin dan Rusia, karena kita adalah sekutu dalam memerangi Islam radikal," kata Netanyahu.

"Hubungan antara Israel dan Indonesia juga harus berubah, karena alasan yang selama ini menjadi penghalang tidak lagi relevan. Saya memiliki banyak teman Indonesia di Facebook. Ini adalah waktu untuk mengubah hubungan Israel-Indonesia, dan saya berharap kunjungan Anda ini berkontribusi," tegas Perdana Menteri Israel yang melancarkan agresi terhadap Jalur Gaza pada awal Juli 2014.

Lebih dari 2.200 warga Palestina tewas dan 11.100 cedera selama 50 hari agresi militer Israel pada musim panas lalu.

Atas kekejaman dan kebiadabannya itu, sampai-sampai rakyat di Inggris membuat dan menandatangani petisi yang menyerukan pemerintahnya supaya menangkap Benjamin Netanyahu setibanya di Inggris pada bulan September 2015 lalu.

Namun, wartawan Indonesia sepertinya sudah lupa ingatan betapa kejamnya Netanyahu menbunuh warga Gaza Palestina dengan korban mayoritas anak-anak.

Wartawan Indonesia tampak senang berkunjung ke Israel memenuhi undangan negara penjajah itu. Dan mungkin ke depan akan jadi corong Israel.

Siapa saja wartawan Indonesia yang ke Israel? Salah satunya dari wartawan Tempo, seperti yang dimuat di link berita Tempo ini:https://m.tempo.co/read/news/2016/03/29/115757632/netanyahu-sudah-waktunya-hubungan-indonesia-israel-berubah.

(portalpiyungan.com/ +ResistNews Blog )

+ResistNews Blog - Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, menyerukan pembentukan hubungan diplomatik antara Israel dan Indonesia.

Sebagaimana dilaporkan surat kabar The Times of Israel, seruan Netanyahu tersebut dikemukakan di hadapan sekelompok wartawan asal Indonesia yang berkunjung ke Israel, pada Senin (28/03).

Saat itu dia mengatakan tiada lagi alasan bagi Israel dan Indonesia untuk tidak menjalin hubungan diplomatik.

“Sudah saatnya mengubah hubungan kita karena alasan yang menghalanginya tak lagi relevan,” kata Netanyahu.

Menurutnya, hubungan antara Jerusalem dan Jakarta akan menjadi persekutuan yang didorong oleh kepentingan bersama, yaitu menangkal ancaman terorisme dan faktor ekonomi.

“Sudah saatnya dibentuk hubungan resmi antara Indonesia dan Israel. Kita punya banyak peluang untuk kerja sama bilateral, khususnya di bidang teknologi air dan teknologi canggih,” ujar Netanyahu.

Kesepakatan rahasia

Seruan Netanyahu agar Israel dan Indonesia menjalin hubungan diplomatik diutarakan genap 10 hari setelah Wakil Menlu Israel, Tzipi Hotovely, membeberkan kesepakatan rahasia antara Israel dan Indonesia.

Hotovely mengaku Israel mengirimkan pejabat senior ke Jakarta untuk membicarakan rencana kunjungan Menlu RI Retno Marsudi ke Ramallah, Tepi Barat, untuk melantik Konsul Kehormatan RI.

Dalam pembicaraan itu, seperti diklaim Hotovely, Israel dan Indonesia bersepakat bahwa Retno Marsudi harus terlebih dulu melawat ke Israel sebelum bertandang ke Ramallah. Kenyataannya, Retno tidak memenuhi kesepakatan ini dan memilih langsung ke Ramallah, tanpa ke Israel. Konsekuensinya, kata Hotovely, aparat Israel tidak memberikan ijin kepada Retno untuk mencapai Ramallah.



Presiden Joko Widodo menyerukan pemboikotan produk-produk Israel yang dihasilkan di wilayah pendudukan.

Pengakuan Hotovely tersebut dibantah Kementerian Luar Negeri RI melalui juru bicaranya, Arrmanatha Nasir.

"Tidak pernah ada pembahasan, apalagi kesepakatan dengan Menlu RI mengenai kunjungan ke Jerusalem," kata Arrmanatha kepada BBC Indonesia, Jumat (18/03).

Arrmanatha menegaskan bahwa pengaturan rencana kunjungan Retno ke Ramallah dilakukan melalui jalur diplomatik resmi sejak akhir Desember 2015 oleh dubes RI Palestina di KBRI Amman, Yordania, dengan pihak Palestina dan Yordania.

Disebutkan bahwa Menlu Retno akan menggunakan helikopter dari Amman ke Ramallah.

"Tidak lewat check point (titik pemeriksaan) daratan Israel," kata Arrmanatha.


Indonesia dan Israel aktif melakukan perdagangan sejak 2000 silam.

Hubungan bilateral

Indonesia dan Israel tidak pernah menjalin hubungan diplomatik. Meski demikian, kedua negara punya relasi dagang.

Dalam catatan Badan Pusat Statistik (BPS), Indonesia aktif mengekspor ke Israel dan mengimpor barang-barang dari Israel sejak 2000.

Selama 2015, Indonesia tercatat mengekspor berbagai produk ke Israel senilai US$116,7 juta. Nilai tersebut menurun dari setahun sebelumnya. Pada 2014, Indonesia mengekspor ke Israel senilai US$127,2 juta.

Dari sisi impor, Indonesia terlihat aktif. Pada 2015, Indonesia mengimpor barang-barang dari Israel sebesar US$77,7 juta. Nilai tersebut meningkat dari Rp13,01 juta pada 2014.

Sedangkan dalam pidato penutupan Konferensi Tingkat Tinggi KTT Luar Biasa Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), 7 Maret lalu, Presiden Joko Widodo menyerukan boikot terhadap produk Israel yang dihasilkan di wilayah pendudukan'.

Joko Widodo menambahkan perlunya peningkatan tekanan kepada DK PBB untuk memberikan perlindungan internasional bagi Palestina. "Dan penetapan batas waktu pengakhiran pendudukan Israel," tegasnya. [bbc.com/ +ResistNews Blog ]

+ResistNews Blog - Ratusan aktivis lewat wadah Change.org mengeluarkan petisi kepada komite Nobel Perdamaian untuk mencabut hadiah Nobel yang diterima tokoh politik Myanmar, Aung San Suu Kyi, 2012 silam.

Ini menyusul pernyataan Suu Kyi yang menyebut “Tak seorang pun memberi tahu bahwa saya akan diwawancara oleh seorang Muslim.”

Komentar yang tertulis di buku biografi berjudul “The Lady and The Generals : Aung San Suu Kyi and Burma’s Struggle for Freedom” tersebut, dikeluarkan Suu Kyi karena ‘geram’ usai wawancara dengan wartawan BBC Mishal Husain yang berdarah Pakistan, 2013 silam.

Dalam wawancara dengan Suu Kyi, Husain sebelumnya mempertanyakan sikap presiden Partai NLD tersebut, yang membisu terhadap sentimen anti-Islam dan diksriminasi terhadap etnik minoritas Rohigya.

Salah satu penggagas petisi, aktivis sosial Hamid Basyaib menilai pernyataan Suu Kyi itu sebagai tindakan “diskriminatif” terhadap Muslim.

“Itu kan pernyataan yang tidak pantas, yang tidak relevan. Kalau diwawancara, oleh siapa saja ya boleh toh. Orang Islam, atau apa...,” ungkap Hamid kepada wartawan BBC Indonesia, Rafki Hidayat, Senin (28/03).

Turunkan kredibilitas Nobel

Komentar figur yang kerap disebut “pejuang demokrasi” tersebut, dinilai penggagas petisi, bertentangan dengan prinsip Nobel Perdamaian, yang menjunjung unsur-unsur antidiskriminasi, antirasisme dan pluralisme.

“Kalau seorang penerima nobel perdamaian justru memunculkan sikap antitesis yang berlawanan dengan unsur perdamaian, berarti nggak pantas.”

Suu Kyi bersama presiden baru Myanmar, Htin Kyaw.

Agus Sari dari Publik Virtue Institute, yang ikut mengajukan petisi ini menyebut, “(Pernyataan Suu Kyi) menurunkan kredibilitas dari Nobel Peace Prize, karena banyak sekali pemegang nobel yang betul-betul berjuang untuk perdamaian dan sampai akhir hayat konsisten.”

“Jadi, kalau tak bisa konsisten, lebih baik, dikembalikan atau dipaksa untuk mengembalikan.”

Pada petisi di Change.org ditulis, “Selama tiga tahun terakhir lebih dari 140.000 etnik Muslim Rohingya hidup sengsara di kamp pengungsi di Myanmar dan berbagai negara. Bukankah demokrasi dan HAM mengajarkan untuk menghormati setiap perbedaan keyakinan dan menjunjung tinggi persaudaraan?”

Dilansir dari The Telepraph, dalam buku biografinya, Suu Kyi disebut “menolak untuk mengutuk sentimen anti-Islam dan pembantaian terhadap kelompok Muslim di Myanmar”.

"Penting” untuk Indonesia

Menurut Agus, pengajuan petisi ini penting bagi Indonesia yang ikut menampung pengungsi Rohingya. “Indonesia dan Myanmar, juga sama-sama negara ASEAN.”

Apalagi partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) pimpinan Suu Kyi telah memenangkan pemilu. Suu Kyi bahkan menjabat menteri di kabinet baru Myanmar.

Setiap ucapan Suu Kyi, akan berpengaruh pada kebijakan Myanmar, termasuk soal Rohingya.

Etnik Rohingya dari Myanmar mengungsi ke berbagai negara.

“Namun, seperti politik pada umumnya, minoritas ini (Rohingya) tak akan memiliki kekuatan apa-apa. Dulu kita kira dia (Suu Kyi) tak berani bersikap, di bawah tekanan. Sekarang, telah bebas ternyata (tetap) tak ada sikap,” tegas Agus.

Pengajuan petisi ini dinilai Hamid Basyaib bisa menjadi pembelajaran pula bagi Indonesia.

“Gak bisa kaum Muslim diskriminasi orang beragama lain, etnik lain. Ini kan himbauan universal, sebetulnya. Jadi, kalau bisa ini berdampak pula pada Indonesia, membuat para bigot atau yang biasa mendiskriminasi orang atas dasar agama, untuk jadikan ini renungan. Sikap semacam ini harus universal. Kita tak boleh mendiskriminasi Muslim dan tak boleh pula mendiskriminasi non-Muslim,” pungkas Hamid.

Petisi yang diluncurkan Senin (28/03) sore tersebut, diharapkan penggagasnya dapat meraih ratusan ribu dukungan dari Indonesia dan luar negeri, dalam seminggu ke depan. [bbc.com/ +ResistNews Blog ]

+ResistNews Blog - Kematian Siyono beberapa waktu lalu saat pemeriksaan Densus 88 masih hangat diperbincangkan. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyebut adanya kejanggalan dan dugaan pelanggaran HAM dalam kematian Siyono.

Menanggapi hal tersebut, Kapolri Jenderal Badrodin Haiti menegaskan pihaknya sudah meminta Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri melakukan pemeriksaan untuk memastikan ada tidaknya pelanggaran tersebut.

“Saya sudah minta Propam periksa, mungkin bisa koordinasi dengan Kontras, dimana yang melanggar HAM itu. Tapi anggota itu babak belur apa dibiarkan lari,” kata Badrodin di Auditorium STIK-PTIK, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (28/03), sebagaimana dikutip dari Detik.com.

Badrodin juga menanggapi pernyataan Kontras yang menyebut keluarga Siyono diminta bungkam terkait kasus ini. “Bisa jadi, tapi apakah itu pelanggaran hukum soal bungkam. Kecuali dibungkam mulut dijahit itu melanggar hukum,” ujarnya.

Diketahui, investigasi yang dilakukan Kontras mengungkap tiga poin besar yang menyangkut kematian Siyono. Pertama, tindakan Densus yang tidak porsedural dengan mengambil Siyono tanpa surat penangkapan. Kedua, ditemukan bukti-bukti penganiayaan dalam jenazah Siyono. Dan ketiga terkait intimidasi terhadap keluarga Siyono untuk memperoleh peradilan, dimana hal itu melanggar Pasal 17 UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. [kiblat.net/ +ResistNews Blog ]

Satrio Wirataru dari Divisi Pembelaan Hak Sipil dan Politik Kontras
+ResistNews Blog - Polisi sempat menyebut Siyono sebagai seorang panglima dalam jaringan terorisme. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyebut bahwa pernyataan tersebut tidak etis dan sebatas imajinasi.

Dalam pernyataan Senin (14/03), Kadiv Humas Mabes Polri Anton Charliyan menyebut bahwa Siyono merupakan panglima dalam kelompok yang disebut Neo Jamaah Islamiyah. “Siyono berpangkat panglima atau sekelas direktur dalam kelompoknya ini,” ujarnya.

KontraS menyatakan bahwa tidak etis polisi mengeluarkan pernyataan tersebut. “Tidak etis pernyataan itu keluar, karena fakta-fakta yang disampaikan itu tidak pernah diuji di pengadilan,” kata Satrio Wirataru dari Devisi Pembelaan Hak Sipil dan Politik Kontras, Sabtu (26/03) di Jakarta.

Menurut Satrio alasan lainnya adalah polisi tidak menyebutkan asal dan sumber informasi tersebut. Sementara, hal itu juga tak mungkin lagi diklarifikasi karena Siyono telah meninggal.

“Karena sudah tidak bisa diklarifikasi lagi seharusnya polisi tidak memberikan keterangan seperti itu,” ujar Satrio.

Terlebih, Siyono belum berstatus sebagai tersangka saat meninggal dunia. Artinya, lanjut Satrio, belum ada bukti permulaan yang cukup untuk menaikkan status pria asal Klaten itu menjadi tersangka. “Bagaimana polisi bisa menyimpulkan bahwa Siyono ini punya posisi yang tinggi di struktur terorisme,” imbuhnya.

KontraS pun mengkhawatirkan alasan-alasan itu dikemukakan hanya untuk sekadar memperkuat legitimasi polisi terkait kematian Siyono. Selanjutnya akan muncul kesan bahwa pria yang dikenal sebagai aktivis masjid itu sangat-sangat berbahaya.

“Jadi kesimpulan polisi yang mengatakan bahwa Siyono ini panglima terorisme lalu meningal karena perlawanan, kami melihat masih sebatas imajinasi. Tidak layak secara hukum untuk diumumkan secara publik,” terang Satrio. [kiblat.net/ +ResistNews Blog ]

+ResistNews Blog - Ledakan mematikan di Brussels telah berdampak negatif terhadap kehidupan masyarakat Muslim di AS, pemimpin Asosiasi Mahasiswa Muslim di Universitas Princeton, Nabil Shaikh, mengatakan kepada Radio Sputnik(28/3/2016).

Keadaan semakin buruk bagi Muslim yang tinggal di AS sejak serangan tahun lalu di Paris, Shaikh mengatakan.

“Setelah ini sulit bagi semua Muslim lain di dunia yang hidup biasa dan bekerja,” tegasnya.

“Setelah serangan Paris, yang kita lihat vandalisme masjid. Kita melihat orang-orang dipukuli di jalan-jalan atau menerima pandangan buruk di jalan karena penampilan mereka sebagai Muslim atau karena keputusan mereka untuk beribadah dengan cara tertentu. Kesejahteraan Muslim menjadi terancam.”

Banyak Muslim yang datang ke Amerika dengan harapan kehidupan yang lebih baik, sekarang berjuang menghadapi prasangka dan khawatir dengan harapan mereka di negara ini. Hal ini disayangkan, Shaikh mencatat, bahwa sentimen anti-Islam juga telah dilakukan oleh politisi AS.

Sejak berita tragedi Brussels muncul, para pemimpin politik AS, membuatnya bahkan lebih sulit bagi umat Islam untuk merasa mendapatkan toleransi dan diterima di Amerika.

“Ini merupakan tahun pemilu, dan kami memiliki kandidat seperti Ted Cruz atau Donald Trump yang menyerukan pengawasan diperketat dari lingkungan Muslim, yang merupakan pelanggaran terhadap kebebasan sipil orang yang tinggal di negara ini,” kata Shaikh.

Akibatnya, umat Islam merasa tertekan dan dipisahkan dari masyarakat, menderita dari tindakan-tindakan tersebut.

“Setelah peristiwa ini terjadi Anda selalu melihat lonjakan islamofobia, Anda selalu melihat menurunnya tingkat toleransi dari orang lain di sekitar Anda,” kata Shaikh. (arrahmah.com+ResistNews Blog )

+ResistNews Blog - Ketua Pusat Kajian Ekonomi Politik Universitas Bung Karno, Salamudin Daeng mengkhawatirkan nasib keuangan negara jika pemerintah terlalu fokus menggenjot pembangunan infrastruktur. Pasalnya, jika tak hati-hati dengan utang luar negeri, Indonesia bisa jatuh menjadi negara bangkrut akibat salah manajemen pengelolaan utang luar negeri.

"Bisa terjadi Indonesia menjadi negara yang bangkrut. Ini karena pemerintah terlalu memaksakan jalannya begitu banyak megaproyek infrastruktur yang ambisius," kata Salamudin saat dihubungi Suara.com, Senin (28/3/2016).

Salamudin mengingatkan selama ini Indonesia adalah negara yang sangat mengandalkan penerimaan negara dari hasil ekspor komoditas. Meliputi minyak sawit atau crude palm oil (CPO), minyak bumi, gas, batubara, serta berbagai komoditi mineral pertambangan yang lain. Dengan kondisi ekonomo global yang lesu dan harga komoditas jatuh, penerimaan negara turun sampai separuh dari komoditas. "Ini masih diperparah dengan target penerimaan pajak yang kerap meleset," ujar Salamudin.

Kondisi ini membuat Presiden Joko Widodo lantas membuka pintu lebar-lebar bagi investor asing untuk berpartisipasi dalam proyek pembangunan infrastruktur. Sayangnya, tak banyak investor asing yang berminat terhadap proyek jangka panjang. Sementara kemampuan pendaanaan APBN dan sumber pinjaman dalam negeri sangat terbatas. "Tentu pilihannya adalah menambah utang luar negeri terhadap lembaga keuangan internasional. Ini yang berbahaya jika pemerintah tidak hati-hati," tutup Salamudin.

Mengacu data Bank Indonesia (BI), Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada Januari 2016 tumbuh 2,2 persen secara year on year (yoy), melambat dibandingkan dengan pertumbuhan Desember 2015 sebesar 5,8 persen yoy. Perlambatan pertumbuhan ini terutama didorong oleh perlambatan ULN sektor publik dan penurunan ULN sektor swasta. ULN berjangka panjang tumbuh 4,8% yoy, lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan Desember 2015 sebesar 8,6 persen yoy. Sementara itu, ULN berjangka pendek masih mengalami penurunan 12,7 persen yoy. Dengan perkembangan tersebut, posisi ULN Indonesia pada akhir Januari 2016 tercatat sebesar 308,0 miliar Dolar Amerika Serikat (AS).

Berdasarkan kelompok peminjam, perlambatan pertumbuhan ULN pada Januari 2016 terjadi pada ULN sektor publik maupun ULN sektor swasta. ULN sektor publik tumbuh melambat menjadi 5,7 persne yoy dari 10,2 persen yoy pada bulan Desember 2015 dan ULN sektor swasta turun 0,7 persen yoy setelah pada Desember 2015 tumbuh sebesar 2,2 persen yoy. Dengan perkembangan tersebut, posisi ULN sektor publik dan swasta masing-masing tercatat sebesar 143,4 miliar Dolar AS atau 46,6 persen dari total ULN dan 164,6 miliar Dolar AS atau 53,4 persen dari total ULN Indonesia.

Menurut sektor ekonomi, ULN swasta pada akhir Januari 2016 terkonsentrasi di sektor keuangan, industri pengolahan, pertambangan, serta listrik, gas dan air bersih. Pangsa ULN keempat sektor tersebut terhadap total ULN swasta mencapai 76,2 persen. Dibandingkan dengan bulan sebelumnya, pertumbuhan tahunan ULN sektor keuangan, industri pengolahan, dan listrik, gas dan air bersih melambat, sementara pertumbuhan tahunan ULN sektor pertambangan mengalami kontraksi yang lebih dalam. [nbcindonesia.com/ +ResistNews Blog ]

+ResistNews Blog - Tewasnya terduga teroris asal Klaten, Jawa Tengah, Siyono, memunculkan polemik berkepanjangan. Apalagi, berdasarkan investigasi Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), ditemukan adanya pelanggaran prosedur hukum dan administrasi saat anggota Detasemen Khusus Antiteror 88 (Densus 88) menangkap dan menggeledah rumah Siyono.

Menyikapi polemik aksi Densus 88, da’i kondang KH Abdullah Gymnastiar (Aa Gym), mengingatkan agar Densus 88 berhati-hati dalam proses penangkapan terduga teroris. “Bila korban tewas oleh Densus 88 berjatuhan tanpa jelas dan bukti kesalahannya di pengadilan akan membuat rakyat kian benci dan marah,” tulis Aa Gym di akun Twitter ‏@aagym.

Di sisi lain, menanggapi laporan Kontras, pihak Polri menyatakan siap menindaklanjuti berbagai laporan terkait indikasi pelanggaran yang diduga dilakukan Densus 88.

“Jika ada pihak lain yang memiliki data yang lain, silakan informasinya diberikan kepada kami. Kami siap untuk mempelajarinya jika didukung oleh fakta yang cukup,” ujar Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigjen Agus Rianto seperti dikutip kompas (26/03).

Sebelumnya, Kepala Divisi Humas Polri Irjen Anton Charliyan menegaskan bahwa meninggalnya Siyono dalam operasi yang dilakukan Densus 88murni akibat kecelakaan karena adanya perlawanan terhadap personel polisi.

Kepala Pusat Kedokteran dan Kesehatan (Kapusdokkes) Polri Brigjen (Pol) Arthur Tampi sebelumnya juga menyatakan bahwa Siyono meninggal akibat luka di kepala bagian belakang, karena benturan benda tumpul. [nbcindonesia.com/ +ResistNews Blog ]

+ResistNews Blog - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Densus 88 membuka sumber dana yang diperolehnya. Selama ini, kedua badan tersebut dinilai tidak terbuka mengenai aliran dana miliknya. Hal ini mendorong kecurigaan mengenai independensi dari keduanya.

Komisioner Komnas HAM Siane Indriyani mengaku sudah beberapa kali mendesak hal ini namun tak digubris BNPT dan Densus 88.Padahal dengan adanya Undang-Undang tentang keterbukaan informasi publik seharusnya BNPT dan Densus membuka aliran dananya. "Selama ini aliran dana banyak yang berasal dari Amerika dan Australia," kata Siane saat dihubungi di Jakarta, Jumat (25/3/2016).

Siane menilai ada kepentingan dalam kedua badan ini apabila dilihat dari sumber dananya. Selama ini, BNPT dan densus 88 dinilai hanya menyudutkan salah satu kelompok saja. Begitu pun dengan kasus terduga teroris, Siyono yang tewas saat pemeriksaan.

Siyono, menurut Siane pada dasarnya masih belum terbukti bersalah. Siyono merupakan anggota Laskar Islam Klaten. Kematiannya yang mendadak tentunya menimbulkan tanda tanya bagi semua pihak.

Karena itu, Siane mengatakan BNPT dan Densus seharusnya membuka dengan jelas sumber dana yang diperolehnya. Apalagi dugaan adanya kepentingan asing dibalik kasus lembaga ini semakin menguat. "Independensi dipertanyakan, selain itu ada indikasi korupsi di sini," ujar dia

Dengan adanya kasus Siyono ini, Siane berharap BNPT dan Densus 88 dapat lebih terbuka kepada publik. Tak hanya mengenai masalah pemeriksaan, tetapi juga mengenai sumber dana yang diperoleh dari BNPT dan Densus 88. [nbcindonesia.com/ +ResistNews Blog ]

+ResistNews Blog - Militer Inggris dan Yordania rupanya secara diam-diam menurunkan pasukan khusus mereka di Libya buat memerangi kelompok negara Islam Irak dan Suriah (ISIS).

Menurut Raja Yordania Abdullah II Ibnu Hussein, pasukan elit Inggris SAS sudah dikerahkan ke Libya buat bekerjasama dengan intelijen Yordania melawan ISIS.

Pernyataan dari Raja Yordania itu adalah konfirmasi resmi pertama yang menyebutkan Inggris memang beroperasi di Libya melawan ISIS.

Situs Middle East Eye memperoleh dokumen berisi informasi soal pertemuan antar Raja Abdullah II dengan pejabat kongres Amerika Serikat pada Januari lalu. Dalam pertemuan di AS itu Raja Abdullah menyatakan Inggris sudah menurunkan pasukannya untuk membantu militer Yordania.

Raja Abdullah ketika itu juga bertemu dengan Menteri Luar Negeri John Kerry dan Menteri Pertahanan Ashton Carter, tapi tidak dengan Presiden Barack Obama yang saat itu beralasan sedang ada jadwal lain yang bentrok, seperti dilansir Middle East Eye, Senin (28/3).

Dalam pertemuan dengan para politisi AS itu Raja Abdullah, Menteri Luar Negeri Nasser Judeh dan Direktur Politik Pengadilan Kerajaan Manar Dabbas menjelaskan panjang lebar bahwa perang melawan ISIS ini adalah awal dari Perang Dunia Ketiga yang dimulai dari Indonesia hingga California.

"Masalahnya lebih besar dari ISIS, ini adalah Perang Dunia Ketiga. Saat ini umat Kristen, Yahudi, bekerjasama dengan muslim melawan Khawarij," kata Abdullah menyebut kelompok yang dikenal di masa Islam awal sebagai kaum yang menyimpang dari Islam.

Ketua parlemen AS Paul Ryan menyatakan pemerintah Amerika tidak melihat hal itu sebagai alasan berperang. Abdullah mendesak AS dan Rusia agar bekerjasama untuk mengalahkan ISIS.

"Masalahnya masih banyak negara yang merasa hidup dalam perang dingin. Mereka harus melewati masa itu dan fokus pada perang dunia ketiga," kata Abdullah. [nbcindonesia.com/ +ResistNews Blog ]

+ResistNews Blog - Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan kembali sertifikasi halal, selain makanan dan minuman kali ini MUI mengeluarkan sertifikasi halal terhadap produk seperti, baju, celana dan pakaian lainnya.

Ketua MUI Ma’ruf Amin mengatakan, semua produk sandang harus bersertifikasi halal, pasalnya ungkap dia ada bahan-bahan pakaian yang terbuat dari kulit babi.

“Makanya kita pastikan yang dipakai itu halal, seperti sepatu baju dan produk sandang,” ujar Ma’ruf, Jumat (25/3/2016). Seperti dilansir okezone.

Keputusan MUI tersebut karena merujuk kepada Undang-Undang (UU) Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (JPH), dan MUI berlandaskan kepada UU tersebut.

“Iya keputusan kita (MUI) itu menurut UU untuk barang gunaan halal,” katanya.

Dia menambahkan, MUI akan terus melakukan sosialisasi terhadap sertifikasi halal terhadap pakaian, sepatu dan lain-lain tersebut, dia berharap agar pemerintah satu suara terhadap keputusan MUI tersebut.

“Iya ke depan MUI akan sosialiasi itu,” pungkasnya

Keputusan MUI tersebut mendapat dukungan dari anggota DPR. Wakil Ketua Komisi VIII DPR Sodik Mudjahid mengaku, mendukung dari langkah MUI tersebut. Asalkan kata dia, jangan membuat polemik ke depannya di masyarakat.

“Kalau melihat syarikat Islam memang seperti itu, tinggal bagaimana MUI tidak membuat persoalan di masyarakat jadi ribet,” ujar Sodik, Jumat (25/3/2016).

Politisi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) tersebut menambahkan, mulai dari sekarang MUI harus gencar bersosialisasi tentang keputusannya tersebut, terkait sertifikasi halal terhadap pakaian, baju, celana dan sepatu tersebut.

“Harus ada preoses sosialisasinya yang tuntas, harus ada edukasi yang berpegang ke syariat islam,” katanya. [panjimas.com/ +ResistNews Blog ]

+ResistNews Blog - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) melakukan pemantauan terhadap operasi yang dilakukan Densus 88 terkait kasus kematian Siyono, dengan memperhatikan standar aturan di bidang hukum pidana, hukum HAM, dan hukum prosedur khusus penanganan terorisme.

Hasilnya, ada sejumlah pelanggaran yang dilakukan oleh Densus 88. Diantaranya, tidak adanya surat dalam proses penangkapan dan penggeledahan yang membuat upaya paksa itu adalah sah.

“Bahkan berita acara penyitaan tidak ditemukan kepada keluarga. Jadi tidak ada hal apapun yang bisa dilakukan keluarga untuk meminta pertanggungjawaban,” ujar Satria Wirataru, Staf Divisi Hak Sipil dan Politik KontraS, saat konferensi pers di kantor KontraS, Jl. Kramat II No.7, Jakarta Pusat, Sabtu (26/03/2016).

“Padahal di dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) hal itu menjadi kewajiban daripada penyidik yang melakukan upaya paksa,” tambahnya.

Satria juga mengungkapkan, saat keluarga mendapatkan kabar tentang kematian Siyono, dan meminta untuk segera mengambil jenazah korban, tidak adanya penjelasan terkait penyebab kematian yang disampaikan kepada keluarga.

Istri korban, yang menjemput jenazah korban saat itu, sambungnya, hanya diminta menandatangani berita serah terima jenazah.

“Sekali lagi, tidak adanya penjelasan apapun kenapa dan bagaimana korban bisa meninggal. Sama halnya ketika ditangkap, tanpa penjelasan apapun,” ungkapnya.

Sementara itu, lanjut Satria, saat istri Siyono berada di Jakarta untuk mengambil jenazah. Ayah Siyono yang berada di rumah diintimidasi oleh pihak Polres Klaten dan kepala Dusun, serta diminta untuk menandatangani surat agar tidak menuntut pertanggungjawaban dan mengikhlaskan persoalan ini.

“Sementara pak Marso ini buta huruf, dia tidak bisa baca tulis, dia tidak tahu surat apa yang disodorkan kepada dia dan hanya diminta mengikhlaskan lalu tanda tangan,” paparnya.

“Setelah kejadian itu, sampai saat ini pak Marso sangat trauma dan tidak berani berbicara ke banyak orang terkait kematian anaknya. Juga takut akan mendapat konsekuensi dari apa yang ditandatangani,” lanjut Satria.

Oleh karena itu, berdasar fakta tersebut, ia menyimpulkan, pertama secara administrasi, ada pola pelanggaran Densus terkait hukum acara mereka sendiri. Bahkan, kata dia, hal sederhana seperti surat penangkapan, penggeladahan itu tidak dipenuhi.

“Ini janggal, kenapa? karena Densus 88 ini bukan polisi biasa, mereka satuan khusus yang bahkan data hukum mereka sendiri berlapis-lapis untuk menjamin agar mereka patuh hukum,” jelas Satria.

“Dengan dana yang begitu banyak, hanya untuk mengprint surat saja tidak bisa. Kami melihat semangat penanggulangan terorisme ini tidak dibarengi dengan akuntabilitas, nah ini sangat berbahaya,” pungkasnya. [hidayatullah.com/ +ResistNews Blog ]

+ResistNews Blog - Insiden penembakan di Hebron, wilayah Palestina menyisakan sebuah kepedihan. Pasalnya, seorang petugas medis Israel terlibat dalam pembunuhan seorang warga Palestina yang dianggap Israel sebagai teroris.

Sebelumnya, militer Israel melaporkan telah menembak mati dua orang warga Palestina pada Kamis (24/03) setelah melakukan serangan di Hebron. Ketika melihat salah satu warga Palestina masih hidup, seorang petugas medis lantas menembaknya di kepala.

Dalam hal ini, militer Israel mengklaim telah menahan petugas medis tersebut. Serta menyebut insiden itu adalah pelanggaran berat.

Beberapa jam setelahnya, petugas medis itu melakukan pembelaan. Ia mengatakan bahwa orang Palestina yang ditembaknya memiliki pisau dan mungkin saja mengenakan rompi peladak. Selain itu, pengacaranya juga menghimbua masyarakat agar tidak menyalahkan kliennya, karena hal itu dilakukan untuk membela rakyat Israel.

Militer Israel seringkali menggunakan kekuatan berlebihan terhadap warga Palestina. Hal tersebut telah berulangkali diprotes oleh dunia internasional dan masyarakat Arab pada umumnya. [Antiwar/kiblat.net/ +ResistNews Blog ]

+ResistNews Blog – Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu mengatakan bahwa Palestina berusaha merebut wilayah mereka dengan pisau. Demikian dilaporkan surat kabar Israel, Maariv seperti dilansir Middle East Monitor, Rabu (23/03).

Dalam sambutannya pada konferensi AIPAC di Washington Selasa (22/03), Netanyahu menganggap semua serangan yang dilakukan rakyat Palestina demi mempertahankan wilayah mereka sebagai kegiatan teroris. Termasuk perlawanan intifadah Palestina di Tepi Barat dan Yerusalem.

“Apa yang terjadi adalah serangan yang terus-menerus terhadap semua orang,” kata Netanyahu. “Apa bisa mereka memberantas kita, dan memaksakan dominasi mutlak atas kita. Tetapi, ini tidak akan terjadi, teman-teman,” lanjutnya.

“Satu-satunya solusi adalah bekerjasama dan bersatu dalam perang melawan mereka… Kesatuan politik dan moral.” tandasnya. [Middle East Monitor/kiblat.net/ +ResistNews Blog ]

Belum lama ini Presiden Joko Widodo telah menandatangani Perpres nomor 19 Tahun 2016 yang berisi kenaikan tarif iuran BPJS yang diberlakukan per 1 April 2016. Pada pasal 16, iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBI Jaminan Kesehatan serta penduduk yang didaftarkan oleh pemerintah daerah naik dari Rp 19 ribu menjadi Rp 23 ribu per orang per bulan. Pasal 16 F, merinci iuran Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja pun naik. Untuk kelas III menjadi Rp 30.000, kelas II menjadi Rp 51.000 dan kelas I menjadi Rp 80.000.

Kenaikan iuran ini (baca: premi) dinaikkan setelah sebelumnya beredar kabar BPJS akan kolaps. Menurut Guru Besar Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia Budi Hidayat, sepanjang tahun 2016 diperkirakan BPJS Kesehatan akan mengalami defisit senilai Rp10 triliun. Jumlah ini lebih besar dua kali lipat dibanding tahun lalu yang mencapai Rp 5 triliun. Hal ini disebabkan besarnya klaim kesehatan yang dilakukan oleh masyarakat pada berbagai kelas. (Okezone.com, 07/03/16).

BPJS Kesehatan, melalui keterangannya, meminta masyarakat berpikir jernih dalam menyikapi kenaikan tarif ini. Disebutkan semangat kenaikan tarif ini demi Ketersediaan, Kelancaran, dan Keberlanjutan (3K) program jaminan kesehatan.

“Semuanya dilakukan dalam upaya penyempurnaan pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Dalam upaya mewujudkan kesejahteraan bangsa di sektor (bidang) kesehatan,” tulis keterangan tersebut. (Detik,16/03/16)

Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI) memberikan tanggapan terhadap kenaikan tarif BPJS. Menurut IDI, dengan diterbitkannya Perpres Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2013 tentang jaminan kesehatan, harus diikuti dengan perbaikan tata kelola Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang lebih baik.

“Perubahan yang terjadi juga harus ada perbaikan dengan tata kelola pelaksanaan JKN, kecukupan anggaran JKN akan mendorong peningkatan pelayanan kesehatan, sistem kesehatan yang optimal, preventif, promotif, kuratif dan rehabilitatif,” ujar Ketua Umum PB IDI, Prof. Dr. Ilham Oetama Marsis.

Sekretaris Jenderal Ikatan Dokter Indonesia Dr Moh Adib Khumaidi juga memberikan tanggapan. Ia menyebut tidak hanya kenaikan iuran premi tapi juga perbaikan kualitas layanan kesehatan juga harus ditingkatkan. Jumlah dokter harus sesuai dengan rasio, baik fasilitas dan prasarana kesehatan juga harus ditingkatkan.

Rencana kenaikan tarif BPJS menuai kritik buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI). Para buruh menyatakan penolakannya terhadap kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan iuran bagi peserta BPJS Kesehatan pekerja penerima upah (PPU) mengalami kenaikan menjadi 2 persen untuk pekerja dan 3 persen untuk pengusaha.

“Buruh menolak keras kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang dibayar buruh menjadi 2 persen. Sedangkan pengusaha menjadi 3 persen,” ujar dia di Jakarta. (liputan6.com, 11/3/2016)

Ketua Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi mengatakan, meskipun kenaikan iuran BPJS Kesehatan ini dilakukan demi menutup defisit operasional yang mencapai lebih dari Rp 7 triliun sejak 2014, seharusnya pemerintah tidak melakukannya.

“Terlepas dari soal defisit, kebijakan menaikkan tarif iuran BPJS untuk peserta mandiri adalah kebijakan yang kontraproduktif dan tidak mempunyai empati. Di saat sedang lesunya pertumbuhan ekonomi dan menurunnya daya beli masyarakat,” ujarnya.

Tulus menjelaskan sebelum menaikkan iuran, BPJS seharusnya melakukan evaluasi terhadap kinerjanya. Pasalnya, sampai detik ini BPJS Kesehatan belum mempunyai standar pelayanan minimal yang jelas (14/03/16).

Ketua Harian DPP Partai Gerindra Moekhlas Sidik menyatakan Partai Gerindra menolak kenaikan tarif iuran BPJS. Sikap partainya itu didasari alasan bahwa kenaikan iuran BPJS Kesehatan akan semakin membebani masyarakat. Selain itu, masih banyak keluhan soal pelayanan kesehatan yang diperoleh masyarakat peserta BPJS Kesehatan.

“Gerindra menolak keras kenaikan iuran BPJS Kesehatan di tengah pemberian fasilitas pelayanan yang masih buruk kepada masyarakat saat ini,” tegas Moekhlas Sidik di Jakarta, Jumat. (jpnn.com, 18/3/16)

Adapun DPR melalui Komisi IX DPR RI yang menangani masalah kesehatan meminta agar Presiden Jokowi menunda kenaikan iuran tersebut. Ketua Komisi IX Dede Yusuf mengatakan, pihaknya telah membuat Panitia Kerja terkait BPJS Kesehatan yang telah berjalan selama dua bulan. Rencananya, hasil kerja tersebut akan dilaporkan ke pemerintah sebagai bahan pertimbangan (19/03/16).

Menyikapi besarnya arus penolakan kenaikan BPJS kesehatan, Pemerintah terkesan panik. Saat dimintai. tanggapannya, Presiden Joko Widodo mengaku akan memanggil Direksi dan manajemen BPJS untuk melihat urgensi kenaikan iuran BPJS tersebut.

“Saya akan panggil direksi dan manajemennya,” kata Presiden saat meninjau pelaksanaan BPJS Kesehatan di RSUD Sumedang, (rmol.com, 17/3)

BPJS Kesehatan adalah Asuransi Publik, bukan jaminan sosial kesehatan

Sistem pelayanan kesehatan BPJS kesehatan pada hakekatnya menerapkan prinsip asuransi. BPJS memberikan layanan pertanggungan kepada tertanggung, yakni masyarakat, dengan meminta kompensasi pembayaran premi melalui iuran BPJS. Klaim pertanggungan yang diberikan kepada masyarakat layaknya klaim asuransi swasta lainnya. Klaim hanya diberikan kepada masyarakat yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS kesehatan, artinya asuransi masyarakat yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS kesehatan adalah pihak tertanggung.

Problem klasik yang dialami asuransi kesehatan berupa besarnya klaim ketimbang penerimaan premi pembayaran juga dialami BPJS kesehatan. Maka di semua perusahaan asuransi akan menerapkan manajemen resiko berupa upaya untuk mengurangi jumlah dan besaran pertanggungan kepada tertanggung, berupa pengetatan syarat klaim dalam polis, pelaksanaan klaim yang ketat dengan mengikuti prosedur tertentu, dan serangkaian tindakan lainnya yang dapat mengurangi atau setidaknya-tidaknya dapat mengefektifkan dan mengefisienkan besaran klaim.

Sementara dalam upaya menggenjot penerimaan, perusahaan asuransi akan mengupayakan serangkaian langkah dan tindakan untuk menaikan pembayaran premi termasuk meningkatnya jumlah dan nominal pembayaran. Bisa dengan menawarkan produk layanan dengan kompensasi tambahan, pemasaran produk asuransi kepada masyarakat yang belum bergabung, layanan pembayaran premi yang diperluas dan dipermudah sarana dan prasarananya, atau cara-cara lain.

Dalam dunia asuransi ada adagium umum, “senyum perusahaan asuransi saat menagih premi menjadi ketus saat melayani klaim”. Ini dikarenakan perusahaan asuransi adalah perusahaan jasa yang corebisnisnya bertujuan memeroleh untung. Jika jumlah layanan klaim lebih tinggi ketimbang nilai penerimaan premi, perusahaan asuransi akan merugi bahkan bisa tutup. Sebaliknya, jika penerimaan premi lebih tinggi (besar) ketimbang jumlah layanan klaim maka perusahaan asuransi akan memperoleh keuntungan.

Strategi umum pengembangan perusahaan asuransi adalah bagaimana melakukan pengetatan klaim hingga mendekati angka 0 (nol), sekaligus memaksimalkan penerimaan premi hingga menuju angka tak terhingga.

Kita tahu bahwa asuransi swasta sifatnya opsional, masyarakat bisa memilih dan membandingkan kualitas layanan asuransi, sehingga bisa menetapkan keikutsertaan program asuransi berdasarkan manfaat maksimal yang diperoleh. Akan tetapi, berbeda halnya dengan BPJS kesehatan. BPJS kesehatan adalah asuransi publik yang keikutsertaannya dipaksa berdasarkan kekuatan undang-undang. Sehingga, seburuk atau banyaknya masalah layanan BPJS kesehatan dalam melayani tertanggung (peserta BPJS) peserta BPJS tidak bisa memilih keluar dari kepesertaan BPJS.

Hal ini memicu beberapa perusahaan asuransi swasta untuk menawarkan layanan Coordination of Benefit(CoB) kepada peserta asuransinya. Sistem CoB berupaya mengkoordinasikan layanan BPJS dengan benefit asuransi. Mengingat tidak semua layanan kesehatan disediakan BPJS kesehatan, sementara tertanggung membutuhkannya. Ini juga dijadikan jalan keluar bagi asuransi swasta untuk dapat bertahan di tengah gempuran persaingan sejak diberlakukannya BPJS. Bagi beberapa peserta asuransi swasta, terpaksa membiayai layanan kesehatan secara ganda. Membayar iuran BPJS dan terdaftar pada asuransi swasta sesuai dengan layanan dan benefit yang dikehendaki.


Solusi Islam

Asuransi adalah perusahaan bisnis yang bertentangan dengan konsep Islam. Manfaat untuk memberikan pertanggungan berupa kompensasi pembiayaan dan pembayaran, pada kondisi tertentu yang dialami tertanggung bukanlah objek syirkah (bisnis) yang diperbolehkan dalam Islam.

Sementara negara, tidak boleh memberikan layanan kesehatan dengan membebankan pembiayaannya kepada masyarakat, baik dengan sistem asuransi atau pengenaan pajak. Penarikan dana masyarakat baik dalam bentuk iuran, pajak atau apapun namanya, dengan dalih dana tersebut akan dikelola untuk memberikan layanan kesehatan bagi masyarakat tidak bisa dibenarkan. Negara harus mengambil peran sebagai pelayan bukan pebisnis. Maka keseluruhan layanan publik, berupa pendidikan, keamanan termasuk layanan kesehatan harus diberikan oleh negara kepada rakyat secara cuma-cuma, tanpa memandang kelas. Semua rakyat, baik kaya atau miskin memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dari negara.

Layanan kesehatan masyarakat adalah layanan yang sifatnya darurat. Keberadaannya mendesak untuk disediakan negara untuk memenuhi kebutuhan rakyat. Negara harus menanggung keseluruhan biaya kesehatan—tanpa membebankannya—kepada masyarakat. Negara bisa mengambil pos-pos penerimaan negara dari milkiyatul umat seperti harta penerimaan negara dari tambang, minyak dan gas, pendapatan hasil hutan, yang jumlahnya melimpah.

Mengingat pentingnya layanan kesehatan maka negara harus mengupayakan dan menjamin ketersediaannya. Jika ada anggaran di pos perbendaharaan negara maka negara segera membelanjakannya. Jika anggaran di perbendaharaan negara kosong, negara harus mencari solusi alternatif baik berupa pinjaman maupun menetapkan dharibah (pajak khusus) yang dibebankan hanya kepada warga negara yang kaya.

Dengan demikian, layanan kesehatan dapat diberikan negara secara maksimal tanpa membebani rakyat. Konsep layanan ini hanya dapat diwujudkan jika negara menerapkan syariah secara total dalam mengatur kehidupan rakyat. Tanpa penerapan syariah Islam secara total, niscaya problem layanan kesehatan dan problem-problem lain yang menimpa negeri ini tidak akan pernah tuntas.

“Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri tersebut beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya.” (Qs. Al-A’raf: 96)

Wallahu a’lam bish Showab. [] Abu Jaisy al Askari

ى يقع صحيحًا متقبلاً ﻻ بد أن تراعى فيه اﻷمور الآتية:

Sungguh aktivitas apa pun sehingga sampai menjadi amal Sholeh haruslah memperhatikan perkara-perkara berikut;

أوﻻً: أن يكون موافقًا ﻷمر المشرع مستوفيًا للشروط واﻷركان، فلا يعبد الله إﻻ بما شرع.

Pertama: Haruslah selaras dengan yang disyari’atkan Allah dan Rasul-Nya, mencukupi syarat dan rukun dalam beramal. Sehingga tidak akan dinamakan beribadah kepada Allah jika tidak selaras dengan syari’at.

ثانياً: أن يكون العمل خالصًا لله، قال صلى الله عليه وسلم: «إنما اﻷعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى».
فالعمل إن كان منضبطًا بالحكم الشرعي ولكن لغير الله فهو مردود.

Kedua; amal itu harus ikhlas. Teruntuk hanya kepada Allah semata. Rasul saw bersabda: “Sesungguhnya hanyalah amal itu tergantung pada niatnya, dan nilai sebuah amal adalah niatnya”.

Sehingga jika amal sudah selaras dengan tuntunan syari’at, namun tidak untuk Allah, maka akan tertolak.

ثالثاً: أن يكون العمل وفق اﻷولويات الشرعية فلا يُقدَّم مندوبٌ على فرض، ومثاله:إن تعليم القرآن الكريم من اﻷعمال الجليلة قال صلى الله عليه وسلم: «خيركم من تعلم القران وعلمه». ولكن إذا أراد أحدهم تعليم القرآن الكريم وقت نداء الجمعة يحرم هذا العمل بسبب تقديم تعليم القرآن الذي هو مندوب على فرض الجمعة لمخالفته للأولويات حسب ترتيب الشرع ،

Adalah Ta’lim Al Qur’an meripakan amal yang sangat mulia, Rasul saw bersabda: ” Sebaik baik kalian adalah yang belajar Al Qur’an dan mengajarkan nya”.

Namun akan menjadi persoalan saat ta’lim Al Qur’an ini dilakukan keyika ada seruan shalat berjama’ah. Maka aktivitas tersebut diharamkan, karena ta’lim Al Qur’an adalah mandub, sementara shalat berjama’ah adalah wajib. Dan dalam hal ini yang sunnah tidak boleh lebih diutamakan atas yang wajib.

وكذلك ترك العمل ﻹقامة الخلافة الذي هو فرض بسبب الانشغال بجمع الصدقات وتوزيعها على اﻷرامل واﻷيتام، فلا يقدم المندوب على الفرض إن تعارضا.

Demikian pula dengan meninggalkan aktivitas mendirikan Khilafah yang merupakan sebuah kewajiban tidak boleh dikalahkan aulawiyatnya dengan bersibuk-sibuk dengan hanya mengumpulkan shadaqah dan membagikannya kepada yang berhak. Persoalan demikian adalah mendahulukan yang sunnah dan melalaikan yang wajib. Ini bertentangan dengan aulawiyatnya sebuah amal. []

بقلم: الأستاذ سعيد رضوان- أبو عماد

+ResistNews Blog - SEBUAH penelitian menemukan bahwa persentase orang Amerika yang percaya kepada Tuhan atau berdoa sangat rendah, lansir Independent, Selasa (22/3/2016).

San Diego State University, menemukan bahwa generasi Millennials yakni mereka yang lahir dari tahun 70-an, dapat menjadi generasi paling sekuler dalam sejarah Amerika.

Penelitian ini menganalisis data dari 58.893 responden Survei Sosial Umum, survei nasional yang mewakili orang-orang dewasa di Amerika, yang dilakukan antara tahun 1972 hingga 2014.

Mereka menemukan bahwa hampir dua kali lebih banyak orang Amerika pada tahun 2014 mengatakan bahwa mereka tidak percaya kepada Tuhan, berbanding jauh dengan tahun 1980, dan sejumlah lima kali lebih banyak pada tahun 2014 mengatakan bahwa mereka tidak pernah berdoa.

Amerika pada tahun 2014 kurang terlibat dalam praktek-praktek keagamaan, seperti menghadiri acara keagamaan dan percaya bahwa Alkitab diilhamkan secara langsung oleh Tuhan.

Penurunan terbesar dalam afiliasi keagamaan, dilakukan oleh orang-orang yang berusia antara 18 tahun hingga 29 tahun.

Dr Twenge, pimpinan penelitian merasa skeptis bahwa telah terjadi peningkatan spiritualitas untuk mengkompensasi penurunan agama di Amerika. Sebaliknya, ia menyatakan bahwa Amerika menjadi lebih sekuler. [Islampos/ +ResistNews Blog ]

Masjid tempat Siyono ditangkap Densus 88
+ResistNews Blog - Diantara maklumat Dewan Pers terkait pemberitaan adalah tidak mengaitkan sebuah kejadian dengan agama tertentu. Namun, terkait pemberitaan soal terorisme, Koordinator Indonesian Crime Analyst Forum (ICAF) Mustofa B. Nahrawardaya memandang bahwa beberapa media justru mengaitkan-ngaitkan hal itu dengan aktivitas agama Islam.

“Beberapa media mengaitkan teroris itu rajin shalat, terduga teroris itu rajin khutbah dan terduga teroris itu rajin mengadakan pengajian di rumah. Padahal dewan pers melarang hal itu untuk diceritakan. Akan tetapi persoalannya hal-hal yang memicu ini keluar, muncul dari mulut-mulut aparat. Sehingga sumber berita seperti ini justru bukan menjadikan situasi Indonesia menjadi baik, justru akan membuat luka,” ujarnya kepada Kiblat.net, Selasa (22/03).

Bukan hanya itu, penggrebekan Densus 88 kerap terjadi di depan masyarakat umum bahkan anak-anak. Mustafa menilai kinerja Densus dalam aksinya sering tidak memperhatikan psikis lingkungan warga masyarakat, padahal ada aktivitas belajar mengajar yang di dalamnya banyak anak-anak.

“Seharusnya Densus tidak sampai harus melabrak hal-hal seperti itu, masih banyak cara baik yang bisa dilakukan selain itu, dikarenakan di Densus maupun BNPT memiliki satuan intelijen untuk meninjau lokasi sebelumnya,” lanjutnya.

Pria yang juga anggota PP Muhammadiyah itu menyarankan agar BNPT dan Densus seharusnya bisa lebih baik daripada terorisnya, jangan sampai melanggar hukum.

“Adapun jika Densus dan BNPT selama ini melanggar hukum, kita maupun masyarakat Indonesia bingung dan bertanya, ‘Siapa sih teroris sebenarnya?’,” pungkasnya. [kiblat.net/ +ResistNews Blog ]

Minggu ini menandai peringatan lima tahun revolusi Suriah. Ketika revolusi dimulai, sebagaimana di Mesir dan Tunisia, perasaan yang dirasakan di kalangan Muslim Inggris adalah simpati yang luar biasa kepada rakyat Suriah. Dengan menunjukkan keprihatinan terhadap mereka, kaum Muslim Inggris mengirimkan bantuan amal senilai jutaan pound. Banyak protes yang dilancarkan sebagai respon murni atas penderitaan yang dialami rakyat Suriah. Lima tahun kemudian, setelah revolusi dimulai, alasan untuk menyingkirkan rezim Assad telah mengental. Akan tetapi, perasaan luar biasa itu tampaknya berubah menjadi kebingungan.

Para politisi dan media Inggris menggambarkan ISIS sebagai ancaman terbesar, sementara Assad menjadi ancaman kedua dan mereka berjuang untuk menemukan penyelesaian atasnya. Dukungan kaum Muslim dalam menentang Assad digambarkan sebagai dukungan kepada ISIS, sikap ‘terorisme’, dan pertanda bentuk ‘ekstremisme’. Dengan pandangan yang kusam itu, tidak mengherankan orang-orang yang melihat kejadian ini merasa kebingungan.

Meskipun begitu, dalam situasi yang sedemikian kacau ini, ada dua hal yang perlu kita ingat.

Pertama, rakyat Suriah layak mendapatkan doa dan perhatian kita. Mereka telah menjadi korban kebiadaban rezim Assad—dari sejak awal saat anak-anak mereka tewas dan menjadi korban mutilasi, kemudian setelahnya Shabiha meneror penduduk Suriah dan rezim pemerintah melakukan pembunuhan massal terhadap penduduk sipil. Tidak hanya itu, mereka juga menjadi korban dari orang-orang yang ‘mengklaim’ terlibat dalam memadamkan api, padahal sesungguhnya mereka melemparkan bensin ke dalam api.

Kekuatan-kekuatan lokal seperti Saudi dan Turki—yang memiliki kemampuan militer untuk membela penduduk Suriah, melenyapkan sang penindas, dan mengakhiri eksodus—tidak melakukan apapun yang mereka bisa lakukan. Kekuatan-kekuatan eksternal, seperti AS, Inggris, PBB, dan Rusia, semuanya mengaku ingin mencari solusi tetapi tampaknya saling bekerja sama dalam mengamankan posisi Assad ketika dia berada di titik terlemahnya. Dan di zona konflik, terdapat ISIS, yang menghabiskan lebih banyak tenaganya terhadap para penentang Assad ketimbang melenyapkan rezim itu sendiri, sambil mengenakan label palsu Khilafah dalam tindakannya.

Rakyat Suriah yang perawakannya mirip dengan Mu’awiyah ibn Qura meriwayatkan bahwa Rasulullah (SAW) bersabda, “Jika keadaan rakyat Al-Syam menjadi buruk maka tidak ada kebaikan di antara kamu. Akan selalu ada sekelompok umatku yang akan menang, dan rakyat Al-Syam tidak akan dirugikan oleh orang-orang yang berusaha mempermalukan mereka sampai hari kiamat tiba.”

Mereka adalah orang-orang yang meninggikan suaranya dan berdiri teguh membela Allah; yang menunjukkan protes atas nama Islam.

Hingga sekarang, mereka telah melihat setiap konspirasi internasional untuk menumbangkan tujuan rakyat Suriah, dan adanya upaya untuk mengangkat kepemimpinan yang sesuai dengan tujuan-tujuan Barat.

Tidak ada yang ragu akan perlunya berjuang bersama mereka saat menghadapi ujian dari semua sisi.

Poin kedua yang perlu diingat adalah bahwa, tidak hanya terselesaikannya masalah, Islam merupakan satu-satunya solusi. Ada mitos yang menyatakan, sebelum berbicara tentang pemerintahan Islam, yakni Khilafah Rasyidah dll, perlu adanya situasi yang stabil dan mungkin pemerintah interim. Kemudian, mungkin, perlu adanya diskusi tentang peran Islam di masa depan.

Hal ini adalah sebuah kesalahpahaman atas sifat dari masalah itu dan kesalahpahaman atas peran yang dimiliki Islam dalam memecahkan masalah.

Hanya Khilafah Rasyidah-lah yang akan mempunyai legitimasi untuk menyatukan berbagai faksi yang bersaing yang menentang Assad. Hanya Khilafah Rasyidah-lah yang bisa menyatukan berbagai sekte, baik kelompok minoritas maupun mayoritas sebagai warga negara, yang urusannya dipelihara oleh Islam. Hanya Negara seperti itu yang bisa mengatasi masalah perbatasan palsu Sykes-Picot yang digariskan dengan pensil beberapa abad yang lalu—dan bebas dari pengaruh luar, yang memberikan keamanan kepada wilayah tersebut dan yang menyatukan dengan negeri-negeri lain. Khilafah adalah sistem politik yang konsisten dengan keyakinan dan nilai-nilai masyarakat dan berakar dalam sejarah mereka.

Gagasan bahwa ada beberapa batu loncatan atau pemerintahan interim merupakan pengabaian atas solusi yang jelas—dan karena solusi Islam lah—kekuatan-kekuatan internasional telah bersekongkol melawannya dan telah melakukan semua upaya yang mereka bisa lakukan untuk menumbangkannya.

Pernah suatu ketika, wilayah Yatsrib yang dulunya suka berperang, dan mengalami masalah yang terus menerus karena adanya konflik antar suku, kemudian menjadi Al Madinah Al Munawwarah disebabkan oleh Islam. Ini adalah suatu pengingat bagi kita yang perlu diperhatikan dengan baik. Suku-suku yang berperang satu sama lain menjadi bersatu sebagai saudara. Non-Muslim diikutsertakan oleh konstitusi Islam untuk menjadi warga negara dengan hak-haknya yang dilindungi oleh Muslim. Kaum Ansar membantu orang-orang yang hijrah dari Makkah, yakni kaum Muhajirin, seperti saudara. Negara Khilafah dengan cepat menjadi Negara terkemuka yang membawa cahaya di Semenanjung Arab, yang mulai membawa dakwah Islam ke seluruh dunia.

Kaum penentang dan kaum pesimis akan membuat kita berpikir bahwa hal seperti itu adalah tidak mungkin. Mereka jelas belum mempelajari Islam, atau mungkin mempelajari sejarah lainnya. Negara terkemuka di dunia pada saat ini, yakni Amerika Serikat lahir dari perang kemerdekaan—yang diikuti oleh Perang Saudara bahkan lebih getir.

Adalah tidak masuk akal bahwa orang-orang memberikan legitimasi kepada kekuatan eksternal yang mencoba untuk memaksakan solusi sekuler terhadap Timur Tengah ketika ‘Plan A’ (yakni Sykes Picot) telah terungkap. Namun, mereka tidak dapat melihat bahwa sistem Islam akan menawarkan solusi yang nyata untuk wilayah yang telah mengalami bencana sejak sistem Islam dilenyapkan dari kehidupan panggung politik beberapa dekade yang lalu. [] AbdulWahidHT
Powered by Blogger.