+ResistNews Blog - Perundingan Saudi dan Iran berkenaan pemberangkatan jamaah haji kembali berakhir buntu. Perundingan kedua yang diadakan pada Jumat (27/05) kemarin, gagal setelah Iran memilih meninggalkan lokasi tanpa menghasilkan kesepakatan seperti dikutip SPA.

“Iran telah meminta hak untuk mengatur massa dan hak istimewa, hal ini bisa menimbulkan gangguan ibadah haji. Ini tidak dapat diterima,” ungkap Al-Juber dalam konferensi pers bersama Menlu Inggris Philib Hommand seperti dikutip dari BBC pada Ahad (29/05).

Arab Saudi menyalahkan Iran atas kebuntuan perundingan itu. Pasalnya, Saudi menilai Iran kurang serius dalam perundingan masalah ini. Bahkan, Iran dinilai mencoba mempolitisasi masalah haji ini.

Sebaliknya, Ali Jannati Menteri Kebudayaan Iran menyatakan bahwa Arab Saudi sengaja mencegah keberangkatan jamaah haji Iran tahun ini. Jannati dalam rilisnya menyayangkan hal itu.

“Setelah dua babak perundingan tanpa hasil, karena hambatan yang diberikan otoritas Saudi, sangat disayangkan jamaah Iran tidak bisa menunaikan ibadah haji (September mendatang),” terang Menteri Kebudayaan Iran Ali Jannati.

Bantahan tegas pun disampaikan oleh Menlu Saudi Adel Al-Juber seperti dikutip dari Al-Jazeera. Al-Juber menjelaskan bahwa Iran menolak untuk penandatanganan memorandum kesepahaman haji, yang merupakan rutinitas kesepakatan tahunan menjelang musim haji. Hal itu dilakukan guna memperjelas tindakan apa yang dibutuhkan untuk menjaga keselamatan dan keamanan jamaah haji, dari masing masing negara.

“Saudi tidak pernah menghalangi satu pun rutinitas berkenaan dengan kewajiban,” tegasnya.

Al-Juber menyebutkan bahwa hal itu terus dilakukan oleh 70 negara peserta haji. Namun untuk tahun ini Iran enggan menandatanganinya, karena mengangap Saudi tidak memenuhi tuntutan otoritas haji Iran.

“Saudi setiap tahunnya mengadakan penandatanganan memorandum kesepemahaman bersama 70 negara, untuk menjamin keamanan dan keselamatan jamaah haji. Tetapi Iran enggan menadatangani memorandum tahun ini,” imbuh Al-Juber.

Iran Meminta Jamaahnya Gelar Ritual Syiah

Selain itu, Adel Al-Juber memaparkan bahwa Iran menuntut keistimewaan lebih dari biasanya, dalam penyelenggaraan haji tahun ini. Misalnya mengizinkan ritual Syiah dalam pelaksanaan haji. Hal itu justru akan memicu kekacauan saat musim haji. Saudi dengan tegas menolak permintaan tersebut. Saudi juga memberi rambu-rambu agar setiap permintaan bersih dari kepentingan-kepentingan politik Iran.

Meski demikian, Saudi tetap memenuhi sejumlah permintaan lainnya, seperti penggunaan visa elektronik yang bisa dicetak Iran, walaupun tidak memiliki hubungan diplomatik. Saudi juga menyetujui permintaan Iran agar memiliki perwakilan diplomatik di kedutaan Swiss, untuk menangani keadaan darurat yang terjadi pada jamaahnya.

“Riyadh sepakat akan mempermudah pemberangkatan jamaah haji asal Iran, meskipun hubungan diplomatik dan penerbangan antarkedua negara telah putus,” jelas Al-Juber.

Sebagaiman diketahui, Riyadh telah memutuskan hubungan diplomatik dengan Teheran, pasca aksi brutal massa syiah yang menyerbu ke Kedutaan Saudi di Teheran pada bulan Januari lalu, menyusul pelaksanaan hukuman mati ulama Syiah Nimr Baqir Nimr.

Insiden itu memicu perselisihan kedua negara ke daerah lain, terutama dalam konflik di Suriah dan Yaman yang hingga kini belum berakhir, dan konflik lainnya di Timur Tengah. [kiblat.net/ +ResistNews Blog ]

Penulis: Romlah (Ibu Rumah Tangga – Parongpong)

Ngeri, miris sekaligus ngilu saat membaca, menyimak, dan melihat rentetan peristiwa tidak bermoral ramai diberitakan media nasional. Kisah tragis gadis 14 tahun bernama Yuyun yang ‘digilir’ 14 pemuda hingga meregang nyawa. Hal tersebut terjadi pada bulan April di Bengkulu lalu, minuman keras menjadi penyebab kalapnya 14 pemuda melakukan aksi keji itu.

Belum lagi kisah memilukan Yuyun mereda, kisah yang tidak kalah biadab kembali terulang, Dadap Tangerang digemparkan oleh kasus kematian Eno, seorang karyawati sebuah pabrik di kawasan industri meregang nyawa di kamar messnya sendiri. Kali ini video porno melatarbelakangi kejadian cangkul maut. Ral yang tak lain adalah kekasih Eno menjadi dalang pembunuhan sadis itu. Ral gelap mata setelah ajakan berhubungan intimnya di tolak oleh Eno, hingga akhirnya cangkul maut bersarang di tubuh Eno. Sebenarnya masih banyak lagi kisah tragis kaum hawa lainnya yang tidak atau belum tercium oleh media. Kasus tersebut amatlah biadab sehingga membuat publik bertanya-tanya, mengapa pemerkosaan begitu mudah terjadi di negeri yang penduduknya mayoritas muslim ini?

Bila diamati secara seksama hal ini terjadi karena berbagai faktor. Pertama, makin jauhnya individu masyarakat dari nilai- nilai agama sehingga tidak takut kepada Sang Pencipta, Allah WT. Seorang lelaki yang mencuri kehormatan perempuan berarti bejat moralnya karena ia tidak takut azab Allah SWT, sebaliknya, seorang perempuan yang tampil merangsang hingga kerap menjadi korban dengan membuka aurat, berperilaku menggoda atau sengaja memancing birahi lawan jenis, juga bukan profil individu yang takut kepada Allah SWT.

Kedua, diumbarnya rangsangan- rangsangan seksual di ranah publik yang kian vulgar dan liar, lklan, film, musik, bacaan dan media massa semakin kental dengan muatan seksualitas tanpa sensor. Negara dengan kewenangannya, seharusnya melarang peredaran konten porno tersebut di ranah publik. Namun, tentu saja Negara yang menerapkan sistem sekuler- demokrasi dengan alasan hak asasi manusia tidak biisa melakukan hal itu.

Ketiga, dengan dalih HAM, siapapun bebas berbuat dan bertingkah laku, termasuk bisnis porno pun tumbuh subur dan tidak boleh dilarang karena bisa di anggap melanggar HAM.

Keempat, makin bebasnya interaksi laki-laki dan perempuan. Kondisi ini membuka peluang terjadinya ransangan-rangsangan seksual dengan begitu mudah. Merebaknya pacaran, teman tapi mesra, hubungan tanpa status dan perselingkuhan menjadikan peluang terjadinya pemerkosaan pun semakin terbuka sehingga tidak sedikit kita menemukan korban diperkosa oleh pacarnya sendiri.

Kelima, tidak adanya hukuman tegas yang membuat jera pemerkosa. Dalam hukum yang berlaku saat ini, pemerkosaan tidak dianggap kriminalitas berat. Sehingga faktanya tak sedikit yang di kurung beberapa bulan atau tahun, setelah itu bebas berkeliaran dan memperkosa lagi.

Kapitalisme sejatinya telah gagal menjamin keamanan. Maraknya pemerkosaan membuktikan bahwa Negara gagal melindungi kehormatan kaum perempuan. Bukti bahwa hukum buatan manusia yang di terapkan saat ini mandul dalam menjamin keamanan rakyatnya, khususnya kaum hawa. Ini membuktikan bahwa sistem sekuler-kapitalisme yang diterapkan hampir di seluruh dunia saat ini telah gagal menjamin keamanan, kehormatan dan kemuliaan perempuan. Sungguh mengerikan, dimana-mana perempuan terancam menjadi objek kejahatan seksual oleh para penjahat kelamin tak berperikemanusiaan. Itulah sebabnya, saatnya mengganti sistem sekuler-kapitalis ini dengan sistem Islam buatan Sang Pencipta Allah SWT.

Sistem Islam menjaga kehormatam perempuan. Islam mendudukan perempuan di posisi mulia, sehingga peluang dilecehkan juga minim apalagi jika ia taat pada syariat dengan selalu menutup aurat dan menjaga pandangannya dari syahwat.

Begitu pula jika sistem hukum Islam diterapkan pelaku pelecehan dan kejahatan seksual akan dihukum berat dan dibuat jera, masyarakat lain tercegah untuk berbuat hal yang sama. Semisal bagi pemerkosa jika melakukannya tanpa mengancam dengan menggunakan senjata, maka dihukumi layaknya pelaku zina. Jika pelaku sudah menikah dirajam, dan jika belum menikah di cambuk 100 kali, dan diasingkan selama 1 tahun. Sedangkan pemerkosaan dengan menggunakan senjata, dihukumi sebagaimana perampok, Allah Ta’ala berfirman:

“Sesungguhnya hukuman terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya dan membuat kerusakan di muka bumi, adalah mereka dibunuh atau disalib, dipotong tangan dan kaki mereka dengan bersilang atau dibuang (keluar daerah) yang demikian itu sebagai suatu penghinaan untuk mereka di dunia dan di akhirat mereka mendapat siksaan yang besar” (Q.S Al Maidah :33).

Hukum tegas seperti inilah yang akan memberi jaminan keamanan, benarlah firmanNya: ”Apakah hukum jahiliah yang mereka kehendaki dan [hukum] siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin? (TQS Al Maidah: 50).

Pembahasan RUU Pengampunan Pajak (“Tax Amnesty”) molor dari jadwal yang ditetapkan. Dewan Perwakilan Rakyat melalui Rapat Paripurna telah menutup masa persidangan IV tahun 2015-2016, namun rancangan undang-undang (RUU) Pengampunan Pajak belum juga diundangkan.

RUU Tax Amnesty berada di bawah Komisi XI DPR yang membidangi keuangan. DPR pada periode persidangan kali ini akan mengintensifkan pembahasan RUU Tax Amnesty, termasuk RUU Pilkada, yang keduanya lewat dari target masa sidang sebelumnya.

Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Pengampunan Pajak Soepriyatno menyebut ada lima tema pembahasan yang krusial dalam rapat panja pemerintah dengan DPR untuk merumuskan aturan hukum pengampunan pajak. (Antara, 26/05/2016).

Sementara itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Demokrat, Hinca Panjaitan dengan tegas mengatakan jika partainya menolak RUU Tax Amnesty yang tengah dibahas. Menurutnya, ada beberapa pertanyaan penting dari RUU itu yang belum dijawab pemerintah.

“Kami menolak. Jadi, kenapa kami menolak. Kalau (pemerintah bisa menjawab) dijawab kenapanya, baru kami setuju,” kata Hinca (vivanews.co.id, 28/05/2016).

Hinca menilai selama ini pemerintah menyandarkan kebijakan Tax Amnesty hanya berdasarkan asumsi terdapat uang triliunan rupiah yang dibawa orang Indonesia ke luar negeri.

Asumsi dana yang dapat ditarik 1.000 triliun dari luar negeri, akan menambal APBN. Dalam hal ini, negara telah menerapkan dugaan atas adanya kejahatan pajak, sehingga menerapkan pengampunan pajak.

Lebih dari itu, menurutnya masih diperlukan pembahasan yang luas, menyeluruh dan komprehensif agar kebijakan Tax Amnesty dapat dieksekusi dan memberikan nilai manfaat. Selain, pemberian Tax Amnesty juga wajib memperhatikan unsur keadilan dalam pelaksanaannya.



Substansi Perdebatan

Secara umum, Pemerintah dan DPR telah memiliki kesatuan pendapat dan kesepahaman tentang pentingnya pembahasan RUU Tax Amnesty. Langkah ini, diyakini dapat menambah pemasukan negara dari sektor pajak dan sekaligus dapat menutup problem devisit Anggaran yang dialami.

Sebagaimana diketahui Nilai Realisasi pendapatan negara dari pajak, meleset dari target dan sasaran pencapaian. Pendapat pajak tahun 2015 sebesar Rp1.055 triliun, realisasi penerimaan tersebut baru 81,5 persen dari target Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2015 yang dipatok Rp1.294 triliun atau kurang Rp239 triliun.

Tak hanya meleset (shortfall) dari target APBNP 2015, realisasi penerimaan pajak itu juga tidak sesuai dengan realisasi yang dijanjikan Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro yakni 85 persen dari target atau maksimal shortfall Rp195 triliun.

Adapun Pada tahun 2016 ini, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan realisasi penerimaan pajak kuartal I baru mencapai Rp194 triliun atau Rp 4 triliun lebih rendah dari realisasi penerimaan pajak periode yang sama tahun lalu, Rp198,23 triliun.

“Kuartal pertama sedikit di bawah tahun lalu,” tutur Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro (CNNindonesia, 05/04/2016).

Bahkan, Menkeu berencana melakukan pemotongan Dana Alokasi Khusus (DAK) bagi Pemerintahan Daerah sebesar 10%, untuk dijadikan dasar penyesuaian APBN-P tahun 2016, dikarenakan meleset nya pendapatan negara. Rencana pengurangan DAK telah dituangkan dalam Surat Edaran Nomor: SE-10/MK-07/2016, yang dikeluarkan Kementrian Keuangan.

Adapun beberapa isu krusial yang menjadi bahan perdebatan antara Pemerintah dan DPR terkait RUU Tax Amnesty, setidaknya terbagi dalam beberapa hal, yakni :

Pertama, Pengertian menyeluruh tentang “Tax Amnesty”. Wacana awal RUU pengampunan pajak, adalah untuk menarik dana-dana WNI yang di Parkir di luar negeri (re-Patriasi).

Jika merujuk devinisi umum Tax Amnesty, maka keberatan Demokrat atas substansi pembahasan pajak yang belum detail dan rinci dapat dibenarkan.

Menurut Wikipedia, Tax Amnesty didefinisikan :

“Tax Amnesty is a limited-time opportunity for a specified group of taxpayers to pay a defined amount, in exchange for forgiveness of a tax liability (including interest and penalties) relating to a previous tax period or periods and without fear of criminal prosecution. It typically expires when some authority begins a tax investigation of the past-due tax. In some cases, legislation extending amnesty also imposes harsher penalties on those who are eligible for amnesty but do not take it”. [wikipedia].

Pembahasan definisi Tax Amnesty, menjadi penting mengingat dengan dasar definisi ini Pemerintah dapat menetapkan sasaran subjek dan objek pajak berikut ruang lingkup dalam pembahasan.

Subjek pajak berkaitan dengan pajak pribadi maupun korporasi, baik secara langsung melalui korporasi inti di Indonesia maupun menggunakan korporasi yang berbadan hukum negara asing.

Pribadi wajib pajak juga terkait apakah pribadi dikhususkan pada properti atau kepemilikan dalam bentuk benda bergerak atau tidak bergerak yang bersifat asset tetap, atau termasuk di dalamnya aset melalui kepemilikan bisnis dalam bentuk saham-saham perseroan di luar negeri, baik perseroan murni asing, berafiliasi dengan perseroan di Indonesia, atau bahkan merupakan anak usaha dari perseroan di Indonesia.

Pada konteks wajib pajak institusi maupun badan hukum yang memiliki aktivitas bisnis di dalam negeri, beberapa aset pribadi dan/atau perseroan yang sebelumnya belum terdaftar sebagai aset dan/atau penghasilan terlapor, hal ini juga penting untuk dibahas dapat atau tidaknya diikutkan dalam kebijakan Tax Amnesty.

Artinya, fasilitas Tax Amnesty berlaku umum tidak saja pada dana gelap yang ada diluar negeri tetapi juga meliputi dana-dana gelap yang disembunyikan di dalam negeri.

Hal ini penting, karena ada juga aset WP baik pribadi maupun badan hukum yang belum terlapor pada aset dan harta kena pajak. Momentum Tax Amnesty, bisa saja digunakan untuk menarik aset-aset gelap ini menjadi terang dan legal.

Perlu juga dipertimbangkan nilai dan batasan fasilitas Tax Amnesty, selain membahas besaran dan tarif pajak atas re-patriasi aset, jika itu berada di luar negeri, atau legalisasi aset jika itu terdapat di dalam negeri.

Kedua, penerapan besaran tarif dari uang tebusan, baik besaran pajak pokok, bunga sekaligus dendanya. Wacana awal yang berkembang, besaran tarif re-patriasi aset pada triwulan pertama sebesar 1 %. Triwulan kedua 2 % dan triwulan ke-tiga sebesar 4 %.

Belakangan wacana berkembang dengan menaikan nilai besaran presentasi pajak, diawali dari triwulan pertama sebesar 2 %. Triwulan kedua 4 % dan triwulan ke-tiga sebesar 6 sampai 8 %.

Ketiga, mengenai tata cara mengikuti program pengampunan pajak. Tata cara mengikuti program bisa saja Juklak dan juknis nya dirinci melalui permenkeu. Namun, wacana umumnya harus dituangkan dalam UU sebagai dasar pembentukan permenkeu.

Mekanisme penarikan dana dan penempatan aset di Indonesia diantara pembahasan yang masih belum final. Pemerintah telah menyiapkan instrumen penempatan dana re-Patriasi melalui SBN (Surat Berharga Negara), deposito satu bulan, obligasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pun menyiapkan instrumen Reksa Dana Penyertaan Terbatas dan Modal Ventura.

Instrument lain berupa investasi keuangan pada bank yang nantinya ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk menerima setoran penerimaan negara bukan impor. Bank yang ditunjuk kelak disebut bank Persepsi.

Bank yang akan ditunjuk sebagai bank persepsi adalah Bank Umum Kelompok Usaha (BUKU) 3 dan Bank BUKU 4. Bank BUKU 3 adalah bank dengan modal inti Rp 5 Triliun sampai dengan kurang dari Rp30 Triliun. Sedangkan bank BUKU 4 adalah bank dengan modal inti di atas Rp 30 Triliun.

Penyiapan data dan fakta akurat, menjadi prasarat mutlak suksesnya program Tax Amnesty. Tanpa validitas data, boleh jadi asumsi-asumsi penerimaan pajak dari program Tax Amnesty akan berakhir di atas kertas.

keempat, fasilitas dan konsekuensi maupun sanksi.

Fasilitas yang perlu dibahas adalah prioritas dan benefit apa saja yang dapat diperoleh para wajib pajak atas kepatuhan pelaksanaan program Tax Amnesty, baik patuh pada pelaksanaan yang sesuai jadwal pengampunan, transparansi dan akuntabilitas laporan aset, termasuk penempatan dan pemilihan instrumen penempatan dana re-patriasi.

Konsekuensi hukum, baik secara perdata maupun pidana perlu diatur secara tegas agar kepatuhan yang telah didorong atas kesadaran dengan pemberian benefit tertentu bagi wajib pajak, semakin maksimal dengan adanya klausul sanksi dan ancaman.

Secara perdata, selain ancaman besaran nilai presentasi dana re-patriasi membengkak jika meleset dari jadwal pembayaran secara triwulan 1, 2 dan 3, termasuk juga tambahan sanksi bunga dan denda pajak.

Perlu juga dipikirkan sanksi pidana bagi wajib pajak yang tidak mengikuti program Tax Amnesty hingga batas akhir yang telah ditetapkan, agar UU Tax Amnesty ini berkekuatan eksekutorial.

Perlu juga pengaturan pengawasan dana-dana re-patriasi, agar masuknya aset dari luar negeri ini tidak sekedar menjadi _Hot Money_ yang setelah program Tax Amnesty, dana-dana tersebut lari ke luar negeri lagi.

Hal ini untuk menghindari kebijakan Tax Amnesty tidak menjadi sarana “Legalisasi Money Laundry Oleh Negara” kepada para Wajib Pajak Nakal.

Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi?

Tax Amnesty adalah sarana negara untuk menambah pemasukan negara melalui pendapatan pajak dari dana re-patriasi. Memang benar, kebijakan ini berpotensi menambah pertambahan pemasukan negara.

Tapi serta merta menyimpulkan masuknya dana re-patriasi akan mendongkrak laju pertumbuhan ekonomi, rasanya kurang tepat jika tidak dibarengi dengan kebijakan pemompaan aktivitas ekonomi riel oleh Pemerintah.

Dana re-Patriasi yang ditampung dalam SBN, misalnya tidak akan memberikan faidah pada pertumbuhan ekonomi jika penggunaannya oleh negara melalui program dan proyek-proyek negara tidak bersifat ekonomis dan produktif.

Justru penempatan dana pada SBN menambah besaran kewajiban negara atas komitmen kompensasi penempatan dana tersebut.

Sama juga jika penempatan dana-dana re-Patriasi ditempatkan pada bank persepsi baik bank dalam kualifikasi BUKU 3, BUKU 4 maupun BUKU 5.

Sepanjang aktivitas ekonomi riek tidak didorong dengan kebijakan yang nyata dan pro rakyat, maka dana-dana re-patriasi hanya akan menjadi tandon tampungan di bank, dan tidak menambah apapun bagi pertumbuhan ekonomi.

Nilai Pertumbuhan ekonomi tahun 2015 yang mengalami perlambatan sebesar 4,73%, turun nol koma sekian persen dari target 5,7%, tidak mustahil akan kembali terulang ditahun 2016.

Alhasil, Tax Amnesty jika terealisasi dengan baik baru berpotensi menyediakan modal, bukan menyelesaikan usahanya. Pertumbuhan ekonomi sangat dipengaruhi oleh intensitas usaha riel, meskipun ketersediaan modal menjadi salah satu aspek penting.

Jika Pemerintah tidak menyiapkan paket kebijakan ekonomi yang tepat, maka kebijakan Tax Amnesty hanya memberikan solusi tambal sulam dan tidak akan pernah menyelesaikan problem akarnya, yakni perlambatan ekonomi. *[]*



Abu Jaisy al Askary

Oleh: Umar Syarifudin – Syabab HTI (Praktisi Politik)

Para pemimpin dari tujuh negara industri maju atau G7 pada Kamis (26/5/2016) memulai Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) di kota Ise Shima, Prefektur Mie, Jepang. Topik yang akan dibahas dalam pertemuan dua hari ini antara lain; masalah kebijakan fiskal yang fleksibel untuk memacu pertumbuhan ekonomi dunia, keamanan dan ketegangan Laut Cina Selatan, perdamaian dan keamanan dunia, terorisme, dan krisis pengungsi. Negara-negara anggota G7 terdiri atas Amerika Serikat, Inggris, Kanada, Perancis, Jerman, Italia, dan Jepang.

Jokowi tercatat sebagai Presiden Pertama RI yang diundang dalam pertemuan Konferensi tingkat tinggi Group Seven (G7) di Jepang 26-27 Mei 2016. Tentu di tataran pemerintahan sendiri ini dianggap sebagai prestasi, dimana Indonesia diundang di dalam pertemuan G7 ke 42 tersebut. Di sisi lain, dengan bangganya Jokowi berpidato di dalam sesi tambahan untuk membahas terkait keamanan dan perekonomian Asia sebagai tumpuhan dunia saat ini.

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) menghadiri konferensi tingkat tinggi (KTT) Group of Seven atau yang dikenal dengan G7 di Ise-Shima Prefektur Mie, Jepang pada 26-27 Mei 2016. Beberapa menteri ikut mendampingi presiden dalam pertemuan tersebut, diantaranya Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Lestari Priansari Marsudi, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional Sofyan Djalil.

Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe mengatakan, yang paling mengkhawatirkan adalah kontraksi ekonomi global. Hal ini dipicu oleh pelemahan ekonomi negara-negara berkembang. Abe mengatakan, ekonomi global akan jatuh pada krisis jika tidak ada kebijakan khusus. Para pemimpin negara industri besar dunia menyelesaikan konferensi dengan janji untuk menggunakan segala kebijakan demi meningkatkan permintaan dan mengurangi masalah pasokan. Dalam deklarasi bersama, G-7 mengatakan, perkembangan global tetap dan di bawah potensi yang seharusnya, sementara risiko melemah masih ada.

Sementara itu, Jepang ingin memastikan bahwa sebagai tuan rumah, gelaran Konferensi Tingkat TinggiGroup of Seven (KTT G7) berlangsung aman. Sebagai jaminan, Negeri Sakura itu pun mengerahkan 100 ribu personel kepolisian dan 4.500 khusus untuk penjagaan Presiden AS Obama. Hakekatnya mereka memahami bahwa rakyat seluruh dunia tentu mengecam pertemuan jahat ini termasuk rakyat Jepang.



KTT G7 dan Persekongkolan Jahat

Kelompok G-7 berdiri pada tahun 1976. Kelompok G-7 ini dibentuk oleh menteri-menteri keuangan tujuh negara industri besar dengan tujuan untuk membahas masalah-masalah ekonomi dan politik. Anggota kelompok G-7 adalah: Perancis, Jerman, Italia, Jepang, Inggris, Amerika dan Kanada. Pertemuan G-7 dihadiri oleh ketua umum Uni Eropa mewakili Uni ropa, dan kepala negara yang sedang menjadi ketua Dewan Uni Eropa. Kemudian Rusia bergabung ke dalam kelompok G-7 pada tahun 1997. Setelah itu kelompok tersebut disebut kelompok G-8. Tidak ada kewajiban meleburkan kelompok G-7 dan kelompok G-8.

Perang dunia I dan II menjadi manifestasi perang antar negara-negara imperialisme untuk merebut dominiasi dan kekuasaannya termasuk membentuk negara jajahan dan setengah jajahan. Negara-negara imperialisme yang mengalami kerugian dan menimbulkan depresi ekonomi seperti; Negara Inggris, Belanda, Jepang, Prancis, Italia dan Jerman, kemudian diberikan kuncuran bantuan Mashall Plan AS. Jaminan kuncuran hutang tersebut yaitu AS mendapatkan sebagian besar emas dari Negara-negara tersebut yang dulu menjadi ukuran cadangan kekayaan.

Praktis, Imperialisme AS mampu menjalankan berbagai kebijakannya yang nanti akan memuluskan skema dalam menguasai dunia baik di Negara-negara kapitalisme itu sendiri maupun di Negara-negara dunia ketiga. Era ini ditandai dengan monopoli internasional melalui eksport kapital serta ekspor barang dan jasa ke seluruh dunia. Tujuan tentu untuk menumpuk seluruh superprofit dari seluruh rakyat dunia. Praktis, imperialisme AS pasca perang dunia II keluar sebagai penguasa tunggal di antara negara-negara imperialisme dunia.

Dalam hukum ekonomi yang dikembangkan imperialisme, mulai dari liberalisme hingga neo-liberalisme di tahun 1970an, tentu akan selalu berhari depan krisis yang melanda. Kebijakan apapun yang dilahirkan imperialisme di dunia, akan selalu jatuh pada jurang krisis yang semakin membuat rakyat dunia kehilangan pekerjaan, pendapatan menurun, pengangguran hingga perampokan-perampokan SDA secara barbar.

Sekarang perhatian utama banyak pihak dalam pertemuan di Ise Shima tertuju pada upaya AS untuk meraup keuntungan dari perseteruan Cina dengan beberapa negara di wilayah Asia terkait kepemilikan pulau-pulau di Laut Cina Selatan. Jepang juga terlibat sengketa wilayah dengan Cina di Laut Cina Timur.

AS ingin memanfaatkan perseteruan itu untuk memperkuat atau menambah jumlah sekutunya di kawasan dan meningkatkan tekanan terhadap Cina. Presiden Barack Obama sebelumnya menyatakan bahwa strategi Washington adalah penyebaran pasukan di wilayah Asia Timur dan fokus pada Beijing.

Jadi, konflik di antara negara-negara regional seperti, para anggota ASEAN dengan Cina atau Jepang dengan Cina, mendorong AS untuk menandatangani kontrak penjualan senjata, menggelar latihan militer bersama, dan memperkuat kehadirannya di Asia.

KTT G7 di Jepang tampaknya akan terpengaruh oleh kebijakan AS dalam hubungannya dengan Cina dan Jepang sebagai tuan rumah, juga berusaha menarik dukungan Kelompok Tujuh untuk memperkuat posisinya di hadapan Cina.

KTT G7 merupakan pertemuan eksklusif pemimpin imperialisme dunia yang mewakili kepentingan kapitalis monopoli besar dan perusahaan-perusahaan transnasional. Yang disebut ‘pemimpin dunia’ tidak pernah mewakili kepentingan rakyat terhisap dan tertindas dunia. Mereka telah membawa penderitaan yang luar biasa untuk rakyat dunia dengan kebijakan neoliberalisasinya. Di sisi lain, mempromosikan Ilusi Demokrasi dan HAM ala AS, Perang Agresi, Perang melawan Teroris, menjadi cara-cara jahat yang dijalankan imperialisme di dunia.

Pertemuan G7 ini, hanya berusaha untuk memindahkan beban krisis di tubuh imperialisme (G7) ke pundak rakyat dunia. Dalam pertemuan KTT G7 di Jepang ini, mereka akan membahas isu tentang perekonomian rakyat dunia untuk menghadapi krisis, SDGs, Nuklir Korut, Laut China, Investasi dan infrastuktur, komersialisasi kesehatan, perubahan iklim, dan kesetaraan gender.

Dari sejumlah pembahasan itu, tidak sedikit pun akan memberikan perubahan untuk meningkatkan kesejahteraan bagi rakyat dunia. G7 melakukan pembahasan tentang perekonomian dunia dan berusaha keluar dari krisis, hanya akan melahirkan resolusi untuk memuluskan program-program borjuasi internasional (TNc/MNc) ke seluruh dunia khususnya negara berkembang. G7 akan mempertahankan defisit anggaran di negara-negara dunia khususnya negara berkembang, sehingga negara berkembang akan terus bersandar pada investasi dan hutang luar negeri dari imperialisme untuk membiayai APBN-nya (Skema eksport kapital). Mengapa di negara-negara berkembang terjadi defisit anggaran ? alasannya bahwa negara-negara berkembang hakekatnya tidak akan pernah mendapatkan surplus neraca perdagangan, karena perdagangan seluruhnya dimonopoli imperialisme khususnya AS.

Demikian Infrastuktur yang sangat masif menjadi program imperialisme di seluruh dunia khususnya di negara berkembang di Asia seperti Indonesia. Hakekatnya pembangunan infrastuktur bukanlah mengabdi pada fasilitas rakyat. Namun pembangunan infrastuktur hanyalah menjadi objek investasi imperialisme, bisnis dan sirkulasi kapitalnya.

Sedangkan isu SDGs, hanya menjadi produk untuk mengilusi dan mendikte jenis pembangunan di seluruh dunia. Dengan isu mengentaskan kemiskinan, kepalaparan, ketimpangan ekonomi, penyakit menular, dsb, hanya menjadi program untuk memuluskan operasi kapital bagi imperialisme baik berinvestasi atau berbisnis. Jadi, SDGs 2015-2030 sebagai pengganti MDGs 2000-2015, bukanlah untuk rakyat, namun untuk imperialisme dan mempertahankan kemiskinan rakyat dengan berbagai program yang seolah-olah humanis.

Sementara isu Korut, adalah usaha imperialisme AS dan sekutunya untuk terus memerosotkan perjuangan rakyat Korut di dalam melawan negara-negara kapitalisme seperti AS dan sekutunya Korsel. Serupa dengan isu laut China Selatan, hanya memberikan legitimasi baik bagi AS maupun sekutunya di Asia untuk memperkuat militernya dan berlahan untuk mengeliminasi kekuatan China. Jadi, KTT G7 hanyalah sampah dan wabah penyakit bagi rakyat dunia.



Upaya Pengokohan Dominasi AS

Amerika di dalam konferensi G-7 itu berusaha untuk mengokohkan dirinya bahwa Amerika tetap sebagai pemimpin dunia. Itulah yang didektekan Amerika setelah kepercayaan terhadap kepemimpinan Amerika melemah akibat krisis finansial mutakhir. Amerika terus mendiktekan keinginannya kepada negara-negara lainnya. Khususnya bahwa negara-negara besar di Uni Eropa tidak bisa menggantikan posisi Amerika. Secara lebih khusus ketika Amerika harus menanggung beban terjadinya krisis finansial mutakhir, sehingga menyebabkan kepercayaan kepada Amerika dan kepada doktrin kapitalisme secara lebih umum melemah.

Disamping semua itu, Amerika terus bekerja untuk menampakkan bahwa Amerika adalah pemimpin dunia dan bahwa Amerika masih mengendalikan semua urusan di dunia. Barat bertindak seakan-akan tidak menemukan solusi yang bisa menyelesaikan kambrukan total bagi sistem keuangan global. Semua yang dilakukan adalah menambah gelontoran uang di pasar atau meminta negara-negara –utamanya negara G-20- untuk ikut serta dalam menanggung beban masalah mereka. Misalnya, kelompok G-7 mendorong China untuk memperhatikan tingkat suku bunga mereka.

Sesungguhnya, pokok masalahnya adalah bahwa orang-orang Eropa tidak percaya dengan liberalisme pasar yang disodorkan oleh Amerika. Amerika menyatakan bahwa Amerika menginginkan liberalisme. Akan tetapi rencana stimulus yang dibenarkan oleh para pembuat undang-undang Amerika justru menguatkan langkah-langkah proteksi. Dan ini bertetangan dengan keputusan-keputusan G-7.

Eropa sangat terkejut oleh ulah Amerika yang menutup pasar-pasar Amerika terhadap komoditas-komoditas Eropa. Eropa juga sangat terkejut dengan kerja keras pemerintahan Obama untuk meringankan dampak krisis perekonomian Amerika melalui stimulus sebesar US $ 787 milyar yang tertuang didalam rencana stimulus.

Di atas semua itu, orang-orang Eropa juga ikut serta dalam melakukan langkah-langkah proteksi seperti langkah-langkah yang diambil oleh Inggris paling akhir untuk melindungi angkatan kerjanya dari para imigran Eropa. Atau langkah-langkah pemerintah yang diambil oleh Perancis dan Italia untuk menyelamatkan industri produsen otomotif. Dari sisi praktis, sebenarnya ide pasar bebas telah mati.

Karena hekekatnya kita sepakat bahwa G7 adalah forum di antara imperialisme yang melahirkan resolusi untuk intensifikasi penghisapan dan penindasan. Jadi Jokowi diundang ke G7 hanya menjadi gambaran ketertundukan Jokowi kepada negara imperialisme sebagai tuannya dan mempunyai komitmen untuk menyukseskan resolusi yang menyelamatkan G7 dari krisis yang menggerogoti borjuasi internasionalnya (TNc/MNc). Sebaliknya, G7 yang dihadiri Jokowi hanya akan berdampak semakin kuatnya dominasi imperialisme khususnya AS di Indonesia yang menghisap dan menindas rakyat.



Jokowi Datang Menyerahkan Indonesia

Presiden Jokowi diminta untuk menjadi pembicara utama dalam sesi pertama, Stabilitas dan Keamanan Asia. Selain juga direncanakan akan melakukan beberapa pertemuan bilateral di sela-sela acara. “Kita dilihat dan dipuji oleh negara-negara yang lain, terutama untuk pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan mengarah pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” kata Presiden pada Jumat.

Presiden mengatakan sejumlah negara maju dunia tertarik dengan upaya pembangunan di Tanah Air dan menganggapnya sebagai motor ekonomi dunia saat ini. “Saya kira kesempatan seperti inilah yang kita pakai untuk membangun sebuah kepercayaan, membangun sebuah trust, agar investasi itu datang ke Indonesia sebanyak-banyaknya,” jelas Presiden. Presiden mengatakan, ketertarikan investasi tersebut akan difokuskan kepada proyek infrastruktur yang membutuhkan dana besar.

Membuka keran Investasi selebar-lebarnya lagi? Tentu saja bagi AS, Jepang dan Eropa, Indonesia sangat strategis. Tidak hanya secara ekonomi, tapi juga secara militer untuk mengamankan kepentingannya di wilayah Laut Cina Selatan. Dalam perjalanannya, liberalisasi perdagangan di berbagai kawasan saat ini telah berhasil mereduksi peran negara. Negara bukan lagi satu-satunya aktor atau agen yang berperan dalam ekonomi politik internasional, walaupun negara masih memiliki otoritas tertinggi dalam mengatur segala kompetensi yang dimiliki dari sumber daya alam di sebuah negara.

Dari sini akhirnya bisa dipahami bahwa apa yang dilakukan pemerintah Indonesia untuk menjaring investor dalam perhelatan KTT G-7 adalah suatu kezaliman. Pemerintah melalui kebijakannya akan mempermudah berbagai prosedur, membuat UU atau perpu, menyederhanakan birokrasi sehingga investor asing mudah masuk dan menanamkan investasinya di Indonesia. Dan sudah tak terhitung lagi berbagai UU yang melempangkan jalan bagi asing untuk menguasai sumber daya alam Indonesia seperti UU Migas, UU Minerba, dan sebagainya.

Realisasinya semua infrastruktur yang menguasai hajat hidup orang banyak dibangun dengan skema kerjasama pemerintah dengan swasta atau asing yang sudah pasti tidak mau rugi. Berarti rakyat harus menanggung biaya hidup yang sangat besar. Tidak hanya BBM, listrik, pendidikan dan kesehatan, kelak semua kebutuhan hidup harus dibayar dengan mahal. Inilah realita rezim neoliberal yang membuka pintu bagi neoimperialis.

+ResistNews Blog - Pendidikan seksual yang sarat dengan nilai liberalisme tidak akan menyelesaikan persoalan kejahatan seksual. Justru sistem liberal inilah yang menjadi pangkal kekerasan seksual yang marak belakangan ini.

“Apalagi kalau yang diajarkan dalam pendidikan seksual adalah nilai yang berlaku dalam budaya liberalisme yang melulu urusan seksual. Hal itu malah akan memperburuk pemahaman khalayak tentang relasi pria-wanita,” ujar anggota Lajnah Siyasiyah DPP Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Iwan Januar kepadamediaumat.com, Selasa (24/5) melalui surat elektronik.

Iwan mempertanyakan apakah di Barat yang sudah lama mengajarkan pendidikan seks, bisa mencegah kejahatan seksual ? Nyatanya, tidak, ujarnya.

Masyarakat butuh cara pandang atau nilai yang benar tentang relasi pria-wanita, dan itu hanya ada dalam Islam. “Dalam Islam, relasi pria dan wanita dilakukan dalam rangka tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan,” ungkapnya.

Menurut Iwan, penanganan kekerasan seksual harus dimulai dari mengubah cara pandang itu kepada nilai Islam dan menghentikan nilai-nilai dan budaya liberal yang merusak seperti seks pranikah, pacaran, pornografi dan campur baur pria wanita.

“Selain itu, harus ada sistem sanksi yang ketat sehingga orang takut melalukannya dan berfungsi memberi efek jera,” pungkasnya. (mediaumat.com/ +ResistNews Blog )

+ResistNews Blog - Seksolog Dr Boyke Dian Nugraha menilai hukuman kebiri dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 tahun 2016 tak akan efektif untuk menghukum predator seksual. Dia menjelaskan, ketimbang menghukum kebiri, lebih baik terpidana dihukum mati.

“Daripada kita menyiksa begitu, lebih baik masukkan saja pada extra-ordinary crime karena dia juga membunuh, apalagi pembunuh berantai. Korbannya banyak. (Hukuman yang pantas) untuk ditembak mati."

Menurut Boyke, sudah saatnya pemerkosa sadis tersebut diperlakukan sama seperti teroris dan pengedar narkoba. Boyke bahkan mengusulkan agar hukuman mati tersebut ditunjukkan kepada masyarakat sehingga timbul rasa gentar untuk melakukan pemerkosaan. "Itu lebih baik, daripada kita menyiksa pelaku-pelaku tersebut."

Boyke pun menjelaskan, pendidikan seks yang diberikan secara komprehensif sebenarnya menjadi solusi jangka panjang untuk menekan angka pemerkosaan yang kini marak. Menurut dia, pendidikan seks bisa melindungi diri sendiri, orang lain, serta mengendalikan emosi dan gairah pada diri seseorang. Karena itu, dia mengusulkan agar pendidikan seks masuk kurikulum sekolah.

Tak hanya itu, Boyke meminta agar lembaga pernikahan harus lebih diberdayakan. "Jangan sampai terjadi perceraian. Karena, hampir semua kasus penyimpangan seksual itu berasal dari keluarga-keluarga yang bercerai, tidak harmonis." [republika.co.id/ +ResistNews Blog ]

+ResistNews Blog - Pendidikan seksual yang sarat dengan nilai liberalisme tidak akan menyelesaikan persoalan kejahatan seksual. Justru sistem liberal inilah yang menjadi pangkal kekerasan seksual yang marak belakangan ini.

“Apalagi kalau yang diajarkan dalam pendidikan seksual adalah nilai yang berlaku dalam budaya liberalisme yang melulu urusan seksual. Hal itu malah akan memperburuk pemahaman khalayak tentang relasi pria-wanita,” ujar anggota Lajnah Siyasiyah DPP Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Iwan Januar kepadamediaumat.com, Selasa (24/5) melalui surat elektronik.

Iwan mempertanyakan apakah di Barat yang sudah lama mengajarkan pendidikan seks, bisa mencegah kejahatan seksual ? Nyatanya, tidak, ujarnya.

Masyarakat butuh cara pandang atau nilai yang benar tentang relasi pria-wanita, dan itu hanya ada dalam Islam. “Dalam Islam, relasi pria dan wanita dilakukan dalam rangka tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan,” ungkapnya.

Menurut Iwan, penanganan kekerasan seksual harus dimulai dari mengubah cara pandang itu kepada nilai Islam dan menghentikan nilai-nilai dan budaya liberal yang merusak seperti seks pranikah, pacaran, pornografi dan campur baur pria wanita.

“Selain itu, harus ada sistem sanksi yang ketat sehingga orang takut melalukannya dan berfungsi memberi efek jera,” pungkasnya. (mediaumat.com/ +ResistNews Blog )


PARA gubernur yang memipin di daerah daerah-daerah beserta pegawainya merupakan perantara antara khalifah dengan rakyat. Walaupun khalifah adalah pemutus kebijakan-kebijakan politik tapi ia tidak bisa meralisasikan kebijakan itu dengan baik jika para gubernur di daerah tidak memiliki visi yang sama dengan pusat.

Karena itulah Umar bin Abdul Aziz sangat memperhatikan masalah siapa saja yang akan ditunjuknya sebagai gubernur di daerah. Dan jika kita menyimak kabar tentang pemerintahan Umar bin Abdul Aziz, maka akan mendapati syarat-syarat tertentu yang ia rumuskan bagi siapapun orang yang dipilihnya. Dan diantara syarat-syarat yang penting adalah: takwa, amanah dan agamanya bagus.

Ketika Umar bin Abdul Aziz menurunkan Khalid bin Rayyan –yang menjabat sebagai kepala pengawal pada masa Walid bin Sulaiman- maka Umar bin Abdul Aziz melihatwajah-wajah para pengawal. Kemudian ia memanggil ‘Amr bin Muhajir al-Anshari dan berkata: “Demi Allah, kamu pasti tahu bahwa diantara kita tidak ada hubungan kerabat kecuali saudara seislam. Tapi aku mendengarmu banyak membaca al-Qur’an, dan kamu sering melakukan shalat di tempat yang kamu mengira tak ada orang yang melihatmu, tapi aku melihatmu dan ternyata shalatmu sangat bagus. Maka ambillah pedang ini karena aku telah menjadikanmu sebagai pemimpin pengawalku.”

Kemudian Umar bin Abdul Aziz juga menulis surat kepada para pegawainya di daerah: “Janganlah sekali-kali kalian menunjuk orang untuk membantu pekerjaan kita selain para ahli Qur’an. Karena jika tidak ada kebaikan pada para ahli Qur’an maka selain para ahli Qur’an lebih mungkin untuk tidak memiliki kebaikan.”

Ini adalah sudut pandang yang sangat unik, yang dipakai oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz dalam menilai para pegawainya. Dan ini sangat tepat. Karena jika para ahli Qur’an saja tidak memiliki kebaikan, lalu bagaimana ihwal mereka yang jauh dari al-Qur’an?

Dalam urusan ini, memang kehati-hatian Umar bin Abdul Aziz sangatlah tinggi. Karena dengan mengangkat seseorang menjadi kepala daerah maupun pegawai di bidang lain, berarti Umar telah mengamanahkan urusan ummat kepada mereka. Dan urusan ummat berupa jabatan ini bukanlah urusan sepele yang bisa diperjualbelikan dengan uang. Karena amanah ini akan dipertanggungjawabkan di akhirat, bukan hanya oleh orang yang dipilih, tapi juga bagi diri Umar yang menunjuk.

Karena itulah jika Umar bin Abdul Aziz meragukan kualitas agama seseorang, apakah baik atau sebaliknya, maka ia tidak berani mengangkatnya sebagai pegawainya sampai kualitas agama orang tersebut jelas di mata Umar. Hal ini bisa kita simak pada saat Bilal bin Abi Burdah menghampirinya dan mengucapkan selamat padanya atas dibai’atnya dirinya menjadi khalifah. Bilal bin Abi Burdah berkata:

“Wahai Amirul Mukminin, barangsiapa yang dimuliakan oleh jabatan khalifah ini maka sesungguhnya engkau telah memuliakannya. Dan barangsiapa yang dihiasi oleh jabatan ini maka engkau telah menghiasinya.” Kemudian Bilal membacakan beberapa bait syair dan memuji-muji Umar bin Abdul Aziz, maka iapun membalas pujian itu dengan ucapan terima kasih padanya.

Setelah itu, Umar melihat Bilal senantiasa berada di masjid. Ia selalu membaca al-Qur’an siang dan malam. Umar bin Abdul Aziz berniat hendak mengangkatnya sebagai gubernur di Iraq, tapi ia masih ragu. Kemudian ia menyuruh seseorang untuk menguji kualitas agamanya. Umar berkata kepada orang suruhannya: “Ketahuilah, dia ini orang yang memiliki keutamaan. Maka lihatlah apakah dia ini adalah orang yang terpercaya.”

Orang itu mendatangi Bilal dan bertanya, “Seandainya aku mengangkatmu sebagai gubernur di Iraq, maka apa yang akan kamu berikan padaku?”

Bilal menjawab bahwa dirinya akan memberikan harta yang banyak. Ketika hal itu disampaikan kepada Umar bin Abdul Aziz, maka ia mengurungkan niatnya untuk mengangkat Bilal bin Abi Burdah sebagai gubernur di Iraq.

Orientasi kepemimpinan itu bukanlah semata-mata mengumpulkan kekayaan yang banyak, tapi sebuah kondisi masyarakat yang makmur dengan tatanan yang aman. Orang-orang yang memiliki orientasi duniawiyah seperti ini tidak masuk dalam daftar orang-orang yang akan ditunjuk Umar sebagai pegawainya. Andaikata Bilal ketika ditanya menyampaikan bahwa dirinya akan memberikan tatanan masyarakat Iraq yang islami, menghidupkan majelis-majelis ilmu, dan bersikap adil dalam memimpin, mungkin Umar bin Abdul Aziz akan memilihnya sebagai gubernur di sana. Jadi Khalifah Umar bin Abdul Aziz juga sangat memperhatikan orientasi kepemimpinan orang-orang yang akan dipilih sebagai pegawai di masanya.

Karena sikap kehati-hatian inilah sehingga ketika kita menyimak para gubernur Umar bin Abdul Aziz dan para pegawainya maka kita akan mendapatkan bahwa mereka semua adalah para ulama’ dan para pecinta kebaikan. Karena itu sebagian besar para ulama’ menyatakan dengan terang-terangan bahwa semua orang yang dipilih Umar bin Abdul Aziz sebagai gubernur maupun pegawai adalah orang-orang tsiqoh (terpercaya).

Konsep politik Umar bin Abdul Aziz ini memiliki pengaruh besar terhadap keamanan dan ketentraman rakyat di daerah-daerah kekuasaan. Karena masyarakat rela dipimpin oleh orang-orang pilihan Umar bin Abdul Aziz. Mereka juga memuji para pegawai Umar yang tidak lain adalah orang-orang yang memang memiliki kualitas agama yang bagus. Mereka bergaul dengan rakyat dengan kasih sayang dan keadilan, tidak dengan kekerasan dan kedhaliman.

Sebagaimana tidak ada diantara mereka orang yang fanatik yang memuliakan sebagian kelompok dan merendahkan sebagian yang lain.

Pernah terjadi sebuah peristiwa yang merubakan salah satu bukti bahwa orang-orang pilihan Umar bin Abdul Aziz, baik di daerah maupun di pusat mendapatkan penerimaan yang baik dari rakyat.

Ismail bin Abi Muhajir adalah gubernur di Afrika pada masa Umar bin Abdul Aziz. Kepribadiannya yang baik membuat rakyat mengaguminya. Ditambah lagi dengan keilmuan agamanya yang mendalam. Namun ia diturunkan dari jabatan itu pada masa Yazid bin Abdul Malik.

Yazid yang menjadi khalifah setelah Umar bin Abdul Aziz ini menggantinya dengan Yazid bin Abi Muslim sebagai gubernur di Afrika.

Ternyata gubernur baru ini tidak seperti gubernur yang lama. Ia kejam, keras, gaya kepemimpinannya seperti Hajjaj bin Yusuf. Maka rakyat Afrika pun sepakat untuk membunuh gubernur baru mereka. Pada akhirnya pun terbunuh. Kemudian mereka menulis surat yang ditujukan kepada Khalifah Yazid bin Abdul Malik di Syam. Diantara isi surat itu adalah:

“Sesungguhnya kami tak bermaksud untuk tidak mentaatimu, tapi Yazid bin Abi Muslim adalah kematian bagi kami, yang mana Allah U dan ummat Islam tidak meridhainya. Maka kamipun membunuhnya dan mengembalikannya padamu.”

Setelah membaca surat tersebut, Yazid bin Abdul Malik membalasnya dan menjelaskan bahwa dirinya juga tidak ridha atas apa yang telah diperbuat oleh gubernurnya. Kemudian memutuskan untuk menggantinya dengan Muhammad bin Yazid al-Anshari.[]

Referensi: Umar bin Abdul Aziz 29 Bulan Mengubah Dunia/Karya: Herfi Ghulam Faizi, Lc/Penerbit: Cahaya Siroh


+ResistNews Blog - Rabu malam 25 Mei 2016, Perdana Menteri Slovakia Robert Fico menyatakan dengan tegas bahwa negaranya tidak akan menerima ataupun menampung pengungsi Muslim asal Timur Tengah.

Pernyataan rasis dan fasis ini dikatakan PM Robert Fico menanggapi pembagian kuota pengungsi asal Timur Tengah yang diwajibkan oleh Uni Eropa kepada negara-negara anggotanya.

“Kami tidak ingin ribuan Muslim yang ingin mencapai kepentingan mereka sendiri untuk hidup di negara kita,” ujar PM Robert Fico dalam pidatonya di stasiun televisi pemerintah seperti dilansir kantor berita Taser Slovakia.

Menurutnya, multikulturalisme tidak konsisten dengan dasar-dasar negara Slovakia dan sudah menjadi tanggung jawab negara untuk melindungi budaya mereka sendiri dengan tidak memperbolehkan para pendatang merubahnya.

Memiliki jumlah penduduk sekitar 5,4 juta orang dengan sebagian besar dari komunitas Katolik, pemerintah Slovakia ditahun 2015 kemarin hanya menerima 169 aplikasi suaka. (Rassd/Ram/eramuslim.com/ +ResistNews Blog )

+ResistNews Blog - Mantan Perdana Menteri Inggris, Tony Blair, menyebut Barat telah gagal dalam mengantisipasi kekacauan dan ketidakstabilan yang terjadi di kawasan Timur Tengah pasca penggulingan rezim Presiden Irak Saddam Hussein.

Pernyataan ini dikatakan Blair dalam seminar yang diselenggarakan oleh majalah Inggris “Prospect” di daerah Westminster sekat pusat kota London pada hari Rabu (25/05) kemarin.

“Tujuan sebenarnya Barat menempatkan sebagian besat kekuatannya di kawasan Timur Tengah adalah untuk melakukan perubahan, terutama dengan penggulingan rezim Saddam Hussein di Irak,” ujar Blair seperti dikutip surat kabar The Independent Inggris.

Blair menambahkan, “Ini dia pelajaran berharga yang kita dapatkan. Bukan berarti hal yang rumit akan tetapi sederhana yaitu setelah penggulingan Saddam Hussein maka munculah kekuatan-kekuatan baru di kawasan baik kelompok Sunni maupun Syiah.”

“Saya jujur bahwa untuk memahami Timur Tengah saat ini jauh lebih komplek dan dalam daripada ketika saya menjadi perdana menteri, dan saya berterus terang tentang itu,” ujar Blair.

Menurutnya ini bukan berarti bahwa jika seandainya Saddam Hussein masih berkuasa maka Timur Tengah akan menjadi lebih baik, meskipun sejumlah petinggi Barat mulai berpikir bahwa Saddam Hussein lebih baik daripada saat ini.

Sementara itu ketika berbicara mengenai masalah organisasi Negara Islam, Blair menekankan bahwa Barat tidak akan mampu menghabisi organisasi ini tanpa mengirim pasukan darat untuk berperang melawan mereka.

“Jika Anda ingin mengalahkan orang-orang ini, maka Anda pergi dan melancarkan perang darat melawan mereka. Serangan udara tidak akan mungkin mengalahkan Negara Islam tanpa adanya pasukan darat,” Blair menekankan. (Shorouk/Ram/eramuslim.com/ +ResistNews Blog ])

+ResistNews Blog - Pertempuran antara militer Irak dengan pasukan ISIS kian memanas di kota Fallujah, Iraq. Dampaknya, terjadi krisis kemanusiaan di kota yang berada di bawah kendali ISIS tersebut. Penduduk pun terkepung di antara sengitnya pertempuran, banyak dari mereka yang kelaparan. Adapun ketika mereka berupaya melarikan diri dari kota, mereka terancam terbunuh. Hal itu sebagaimana dilaporkan oleh Dewan Pengungsi Norwegia (NRC) seperti dikutip Reuters, Kamis (26/05).

“Jika tetap tinggal di Fallujah maka mereka menghadapi krisis kelaparan, tetapi jika mencoba untuk melarikan diri nantinya mereka justru beresiko terbunuh,” ujar Koordinator NRC Beck Bakr Abdullah.

Menurut NRC, masih ada sekitar 50 ribu warga yang terperangkap di dalam kota dan mengalami kekurangan air, listrik serta bahan bakar. Adapun keluarga yang dilaporkan berhasil melarikan diri dari Fallujah sejak 36 jam terakhir hanya berkisar 40 keluarga, sebab beberapa tidak beruntung dan gagal keluar dari kota.

“Bahkan, ada seorang perempuan mengatakan kepada kami bahwa keluarganya hidup dengan meminum air Sungai Eufrat dan memakan kurma kering sebelum akhirnya berhasil melarikan diri dari Fallujah,” ujarnya.

Pasukan Pemerintah Irak bersama sekutunya telah melancarkan serangan untuk merebut Fallujah dari ISIS sejak Senin, 23 Mei lalu. Bahkan, sebelumnya mereka telah melakukan pengepungan selama enam bulan. Fallujah, kota basis Muslim Sunni Irak itu adalah kota pertama di Irak yang jatuh ke tangan ISIS pada Januari 2014. Sebelumnya, pasukan pemerintah Irak telah berhasil kembali menguasai kota Ramadi, ibukota provinsi Anbar di dekat Fallujah pada bulan Desember.

Menurut sumber rumah sakit utama di kota Fallujah melaporkan, setidaknya terdapat 4 warga sipil tewas dan 19 lainnya terluka oleh tembakan artileri di pusat Fallujah.

Dia menambahkan bahwa jumlah korban tewas sejak awal operasi militer pada hari Senin mencapai 47 orang, 30 dari mereka warga sipil dan 17 lainnya militan.

“Pertempuran di kota tersebut membuat NRC sulit untuk menilai situasi yang terjadi terhadap warga kota di Fallujah,” ujar Dewan Pengungsi Norwegia (NRC) salah satu kelompok bantuan kemanusiaan.

Melihat hal itu, Dewan PBB merasa khawatir terhadap keselamatan warga sipil di Fallujah. Sehingga meminta pihak-pihak yang bertempur untuk menjamin keselamatan penduduk yang berusaha lari dari kota itu untuk menghindari pertempuran. [kiblat.net/ +ResistNews Blog ]

[Al-Islam edisi 808, 20 Syaban 1437 H — 27 Mei 2016 M]

Kemendagri akan mencabut 3.266 peraturan daerah (Perda) yang dianggap menghambat investasi dan pembangunan. Mendagri Tjahjo Kumolo mengakui bahwa di antara Perda tersebut, ada Perda yang berisi pelarangan terhadap minuman beralkohol. Meski demikian, kata Tjahjo, dengan pencabutan Perda-perda itu bukan berarti Pemerintah mendukung peredaran minuman beralkohol. “(Perda) yang saya cabut itu karena bertentangan dengan peraturan dan perundangan,” ujar Tjahjo.

Peraturan yang dimaksud, yakni Peraturan Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Nomor 04/PDN/PER/4/2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengendalian, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol Golongan A. Pemerintah ingin minuman beralkohol tidak dilarang sepenuhnya, melainkan hanya perlu diatur peredaran penjualannya. Perda-Perda itu akan berorientasi pada prinsip itu (Kompas.com, 20/5/2016).

Tjahjo mengaku terus mendukung penuh adanya pelarangan miras. Ia sendiri sudah menghimbau kepala daerah untuk bisa memformulasikan peraturan agar peredaran miras bisa dikendalikan (Republika.co.id, 19/5).

Salah satu Perda miras yang akan dicabut sesuai instruksi Kemendagri adalah Perda Miras DI, yaitu Perda No. 12 Th. 2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol serta Pelarangan Minuman Oplosan. Perda Miras NTB juga diinstruksikan untuk dicabut, yaitu Perda No. 4 Th. 1997 tentang Larangan, Pengawasan, Pengendalian, Penertiban, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol (Minol) di NTB. Di tingkat kota, Perda miras Kota Banjarmasin diinstruksikan untuk dicabut, yaitu Perda No. 32 Th. 2013 tentang Retribusi Perdagangan Minuman Beralkohol, yang dinilai bertentangan dengan Peraturan Kementerian Perdagangan karena melarang penjualan di supermarket (Republika.co.id, 20/5).

Setelah ramai di media dan mendapat banyak tanggapan, Mendagri Thahjo Kumolo melalui siaran pers, Sabtu (21/5) membantah telah membatalkan Perda tentang Larangan, Pengawasan, Penertiban Peredara dan Penjualan Minuman Beralkohol di daerah. Justru, menurut Tjahjo, setiap daerah harus memiliki Perda yang berisi pelarangan minuman beralkohol yang tegas. Hal itu mengingat peredaran minuman beralkohol yang sudah sangat membahayakan generasi muda. Peredaran miras, menurut Tjahjo, adalah pemicu tindak kejahatan (Tribunnews.com, 22/5).

Lagu Lama

Pencabutan Perda Miras oleh Kemendagri, meski dibantah, merupakan lagu lama. Pada awal 2012, Kemendagri juga mencabut beberapa Perda Miras dengan alasan menyalahi peraturan yang lebih tinggi, yaitu Kepres No. 3/1997. Dalam Kepres tersebut, minuman beralkohol (minol) hanya diatur dan dibatasi, dan tidak boleh dilarang total. Perda yang melarang total diinstruksikan untuk dicabut.

Kepres itu pun digugat ke Mahkamah Agung. Pada tanggal 18 Juni 2013, MA melalui putusan MA Nomor 42P/HUM/2012 menyatakan Kepres No. 3/1997 itu sebagai tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Namun, bukan berarti Perda Miras terutama yang melarang total bisa melenggang. Pasalnya, setelah itu dibuat Perpres No. 74/2013 untuk menggantikan Kepres tersebut. Jika dilihat, isinya masih sama, hanya sedikit perubahan dan tambahan. Dalam Perpres itu, minol (minuman beralkohol) hanya diatur dan dibatasi, meski sangat longgar. Dalam Perpres itu minol golongan A (kadar alkohol <5 3="" adalah="" akan="" baru="" bentuk="" boleh="" br="" budaya="" bupati="" daerah="" dalam="" dan="" dari="" daud="" dengan="" di="" dijual="" dki="" epublika.co.id="" erpres="" gubernur="" hal="" ia="" ini.="" ini="" itu="" jakarta="" juga="" kapuspen="" karakteristik="" kebebasan="" kemasan.="" kemendagri="" kepada="" keras.="" lokal.="" memberikan="" mempertimbangkan="" menerbitkan="" menetapkan="" mengatakan="" mengatur="" mihol="" minuman="" nantinya="" pelarangan="" pembatasan="" pemda="" penerapan="" pengawasan="" pengecer="" pengendalian="" peraturan="" perda="" peredaran="" perpres="" restuardy="" saat="" sekarang="" serta-merta="" sinkronisasi="" tak="" terbatas="" toko="" untuk="" walikota="" wewenang="" yang="">
Ancaman Kejahatan yang Meluas

Jika benar hanya sekadar sinkronisasi (penyesuaian), semestinya hanya Perda tingkat Provinsi yang disinkronkan. Sebab, Perpres itu memberi walikota/bupati membuat peraturan dengan mempertimbangkan karakteristik daerah dan budaya lokal. Artinya, Perda Miras tingkat Kota/Kabupaten yang melarang total miras mestinya dibenarkan dan tidak dicabut. Namun nyatanya, Perda Miras Kota Banjarmasin juga diinstruksikan untuk dicabut.

Itu artinya, boleh jadi memang benar ada instruksi pencabutan Perda-perda miras baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Andai tidak ada reaksi luas dari masyarakat, termasuk dari Pemda, Perda-perda miras itu akan amblas semua.

Jika alasannya Perda Miras menghambat investasi, maka investasi yang melibatkan miras merupakan investasi berbahaya. Hasil yang didapatkan tidak akan sebanding dengan besarnya bahaya yang harus ditanggung oleh masyarakat, misalnya mereka yang menjadi korban kejahatan yang dipicu oleh miras seperti dalam banyak kasus kekerasan seksual, pembunuhan, penyiksaan yang banyak terjadi selama ini. Investasi yang melibatkan miras juga tak sebanding dengan risiko finansial, sosial dan moral yang harus ditanggung oleh Pemerintah dan masyarakat secara luas. Jika alasannya demi pariwisata, maka itu hanya menunjukkan kemalasan berpikir mencari inovasi dan terobosan.

Pelonggaran peredaran miras, apapun alasannya, sama saja dengan bunuh diri, mengundang datangnya bahaya besar bagi masyarakat. Fakta-fakta yang ada jelas membuktikan bahwa miras menjadi sumber berbagai kejahatan dan kerusakan seperti kasus pembunuhan, pemerkosaan, perampokan, kecelakaan, dan kejahatan lain yang nyata-nyata terjadi akibat pelakunya dalam pengaruh minuman keras.

Rasul saw telah jauh-jauh hari mengingatkan:

«الْخَمْرُ أُمُّ الْخَبَائِثِ وَمَنْ شَرِبَهَا لَمْ يَقْبَلِ اللَّهُ مِنْهُ صَلاَةً أَرْبَعِينَ يَوْمًا فَإِنْ مَاتَ وَهِىَ فِى بَطْنِهِ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً»

“Khamr itu adalah induk keburukan. Siapa saja yang meminumnya, Allah tidak menerima shalatnya 40 hari. Jika ia mati dan khamr itu ada di dalam perutnya maka ia mati dengan kematian jahiliyah.” (HR ath-Thabrani, ad-Daraquthni, al-Qadhaiy)

Miras Harus Dibabat Total

Pelonggaran peredaran miras jelas menyalahi syariah. Islam tegas mengharamkan miras dan memerintahkan untuk dijauhi agar beruntung. Allah SWT berfirman (yang artinya): “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan setan. Karena itu jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kalian mendapat keberuntungan.” (TQS al-Maidah [5]: 90).


Rasul saw. menjelaskan bahwa semua minuman (cairan) yang memabukkan merupakan khamar dan haram, baik sedikit maupun banyak.

«كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ»

“Semua yang memabukkan adalah khamar dan semua khamar adalah haram” (HR Muslim).

«مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ، فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ»

“Apa saja (minuman/cairan) yang banyaknya memabukkan maka sedikitnya adalah haram” (HR Ahmad dan Ashhabus Sunan).

Khamar harus dibabat total dari masyarakat. Hal itu bisa dipahami dari laknat terhadap 10 pihak terkait khamar. Anas bin Malik ra. menuturkan bahwa Rasul saw. pernah bersabda:

«لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ r فِي الخَمْرِ عَشَرَةً: عَاصِرَهَا، وَمُعْتَصِرَهَا، وَشَارِبَهَا، وَحَامِلَهَا، وَالمَحْمُولَةُ إِلَيْهِ، وَسَاقِيَهَا، وَبَائِعَهَا، وَآكِلَ ثَمَنِهَا، وَالمُشْتَرِي لَهَا، وَالمُشْتَرَاةُ لَهُ»

“Rasulullah saw. telah melaknat dalam hal khamar sepuluh pihak: yang memerasnya, yang minta diperaskan, yang meminumnya, yang membawanya, yang minta dibawakan, yang menuangkan, yang menjualnya, yang memakan harganya, yang membeli dan yang minta dibelikan” (HR at-Tirmidzi dan Ibn Majah).

Hadis ini sekaligus juga menunjukkan bahwa kesepuluh pihak itu berarti telah melakukan tindak kriminal dan layak dijatuhi sanksi sesuai dengan ketentuan syariah. Untuk orang yang minum khamar, sedikit atau banyak, jika terbukti di pengadilan, sanksinya adalah hukum cambuk sebanyak 40 atau 80 kali. Anas ra. menuturkan:

«كان النبي r يَضْرِبُ فِي الخَمْرِ باِلجَرِيْدِ وَالنَّعَالِ أَرْبَعِيْنَ»

“Nabi Muhammad saw.pernah mencambuk orang yang minum khamar dengan pelepah kurma dan terompah sebanyak 40 kali.” (HR al-Bukhari, Muslim, at-Tirmidzi dan Abu Dawud).

Ali bin Abi Thalib ra menuturkan:

«جَلَّدَ رَسُوْلُ اللّهِ أَرْبَعِيْنَ، وَأبُو بَكْرٍ أَرْبَعِيْنَ، وعُمَرُ ثَمَانِيْنَ، وَكُلٌّ سُنَّةٌ، وهَذَا أحَبُّ إِليَّ»

“Rasulullah saw. pernah mencambuk (peminum khamar) 40 kali, Abu Bakar mencambuk 40 kali, Umar mencambuk 80 kali. Masing-masing adalah sunnah. Ini adalah yang lebih aku sukai.” (HR Muslim).


Untuk pihak selain yang meminum khamr, maka sanksinya berupa sanksi ta’zir. Bentuk dan kadar sanksi itu diserahkan kepada Khalifah atau qadhi, sesuai degan ketentuan syariah. Tentu sanksi itu harus memberikan efek jera. Produsen dan pengedar khamar selayaknya dijatuhi sanksi yang lebih keras dari orang yang meminum khamar sebab bahayanya lebih besar dan luas bagi masyarakat.

Dengan syariah seperti itu, masyarakat akan bisa diselamatkan dari ancaman yang timbul akibat khamar atau miras.

Namun, semua itu hanya akan terwujud jika syariah diterapkan secara menyeluruh dalam sistem Khilafah Rasyidah sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi saw. dan dilanjutkan oleh para Sahabat dan generasi kaum Muslim dulu. WalLâh alam bi ash-shawâb. [ ]



Komentar al-Islam:

Hingga akhir April 2016, total utang Pemerintah Pusat tercatat Rp 3.279,28 triliun; naik Rp 7,46 triliun dibandingkan akhir Maret 2016, yaitu Rp 3.271,82 triliun. Periode Januari-April 2016 total cicilan utang Pemerintah mencapai Rp 182,672 triliun (38,03% dari pagu APBN 2016), yang terdiri dari cicilan pokok utang Rp 119,15 triliun dan cicilan bunga Rp 63,522 triliun (Finance.detik.com, 24/5).
  1. Cicilan utang terus membebani APBN. Baru empat bulan saja (satu kuartal), cicilan utang (pokok dan bunga) sudah menyedot hampir 10% APBN. Jika 182,672 triliun itu baru 38,03%, artinya total cicilan utang (pokok dan bunga) akan mencapai 480,33 triliun (sekitar 25% APBN).
  2. Ini merupakan “pembodohan” terhadap rakyat. Subsidi disebut beban. Sebaliknya, cicilan utang dan bunga yang begitu besar serta hanya dinikmat oleh para pemilik modal tidak pernah disebut beban.
  3. Ini berarti, Pemerintah terus menumpuk bahaya. Sudah terbukti utang itu akan menjadi beban tak terbayangkan bagi rakyat negeri ini
[hizbut-tahrir.or.id/ +ResistNews Blog ]



+ResistNews Blog - Sektor pendidikan masih kerap menjadi sasaran tindak korupsi. Dari hasil pantauan Indonesia Corruption Watch (ICW) korupsi anggaran di sektor ini selama 2006-2015 mencapai Rp 1,3 triliun. Penggelapan menjadi modus yang paling kerap digunakan untuk mencuri uang di sana.

Dari penelusuran ICW ditemukan 17 obyek yang rentan korupsi. Sarana dan prasana sekolah merupakan sumber dana yang paling banyak dicuri. Kepala dan Pegawai Dinas Pendidikan menjadi pejabat publik yang paling banyak terlibat.

Setidaknya ditemukan 425 kasus korupsi terkait anggaran pendidikan dalam satu dekade dengan nilai suap mencapai Rp 55 miliar. Menurut Wana Alamsyah, peneliti ICW, sebanyak 411 kasus korupsi telah ditangani dan masuk ke tahap penyidikan oleh penegak hukum. Jumlah kasus tersebut melibatkan 618 tersangka yang kini ditangani Kejaksaan, Kepolisian, dan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Anggaran pendidikan di Indonesia naik setiap tahunnya. Sayangnya kenaikan itu justru dibarengi dengan penyelewengan dan pengelolaan dana. Menurut Siti Juliantari, peneliti ICW, tidak ada dana pendidikan yang lolos dari tindak korupsi. (katadata.co.id/ +ResistNews Blog )


+ResistNews Blog - Minggu malam 22 Mei 2016, Parlemen Mesir sepakat menghukum setiap anggota yang berbicara tentang masalah nilai tukar dolar AS dan krisis moneter yang kini sedang melanda negara.

“Beberapa anggota parlemen sering tampil di televisi untuk berbicara mengenai kebijakan moneter negara, dan selanjutnya justru efek negatif yang di dapat pemerintah selanjutnya,” ujar Kepala Parlemen Mesir, Ali Abdel A’al, dalam sebuah pernyataan Parlemen seperti dilansir Anatolia.

Ali Abdel A’al melanjutkan, “Mereka yang masih berbicara mengenai krisis moneter dan nilai tukar uang di sehingga dapat menyesatkan publilk selanjutnya akan berhadapan dengan Komite Etik Dewan.”

“Kritik diterima di negara ini, akan tetapi untuk membangun dan bukannya menjelekan serta menyalahkan pemerintah. Saya mendapati ada kampanye luar biasa yang ingin menghancurkan pemerintah melalui lembaga legislatif,” alasan Ali Abdel A’al mensahkan peraturan baru ini.

Sebelumnya dipekan yang sama, mantan Menteri Pemuda Mesir era Presiden Muhammad Morsi dijatuhi hukuman vonis penjara oleh pihak pengadilan karena di tuding sebagai provokator aksi unjuk rasa revolusi 28 Januari 2011. (Anatolia/Ram/eramuslim.com/ +ResistNews Blog )

+ResistNews Blog - Para ahli pengamat Palestina sepakat bahwa bergabungnya Partai Israel Beytuna yang dipimpin oleh mantan Menlu Avigdor Lieberman dengan Netanyahu menjadikan pemerintahan Zionis Israel saat ini sebagai pemerintahan paling berbahaya selama berdirinya negara Yahudi.

“Ini adalah pemerintahan kanan yang paling fasis dan ekstrim dalam sejarah berdirinya Zionis Israel,” ujar Dr. Kata Zeddani, dosen di University of Jerusalem dan pakar urusan Israel kepada kantor berita Anatolia.

Hal senada juga ditanggapi anggota Komite Eksekutif Organisasi Pembebasan Palestina, Ahmed al-majdalani, mengatakan, “Perkembangan panggung politik terakhir di Israel menunjukkan adanya kecenderungan besar terhadap fasisme di pemerintah Yahudi seperti yang sebelumnya terjadi di Eropa sebelum Perang Dunia II, termasuk di Jerman, di mana para penguasa ekstrimis fasisme berkuasa.”

Tidak hanya datang dari kalangan pengamat Palestina, tudingan pemerintahan fasis juga dilancarkan mantan Menhan Moshe Ya’alon dalam konferensi pers pengunduran dirinya pada hari Jum’at (20/05) pagi dengan menyebut Benjamin Netanyahu sedang berusaha membuat pemerintahan sayap kanan ekstrim dan fasis di Israel. (Anatolia/Ram/eramuslim.com/ +ResistNews Blog )

Oleh: Umar Syarifudin – Lajnah Siyasiyah DPD HTI Kota Kediri

“Hukum kita masih banyak permainan dan bisa perjualbelikan oleh orang-orang yang punya uang,” kata Mahfud MD

Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar menyebutkan Kota Kediri, Jawa Timur, sudah mampu menjadi kota layak anak, dan memprioritaskan program-program untuk lebih memerhatikan hak anak, dan tidak mendiskriminasikan mereka. Namun antara klaim belum tentu sama dengan realita. Kasus bejat Sony Sandra sebagai puncak gunung es yang ramai dibicarakan dengan sejumlah ironi dan sinisme tentang penegakan keadilan.

Kasus pencabulan anak yang diduga sebanyak 58 orang yang diduga dilakukan oleh Direktur Utama PT Triple S Kediri Sony Sandra (SS) alias Koko sudah berlangsung lama. Tapi Lembaga Perlindungan Anak dan Perempuan ‘BRANTAS’ mengetahui hal ini karena salah satu ibu korban melakukan pengaduan, tepatnya 2015 lalu. Pengaduan tersebut langsung diteruskan pada Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia, namun kata ketua BRANTAS Habib laporan pengaduan yang dikirm 14 Juli 2015 tidak direspon.

Sejumlah korban pencabulan Direktur PT Triple S Kediri, pengusaha Sony Sandra sempat menerima uang dari pelaku. Pasalnya, Sony ingin agar kasus tersebut tidak dilanjutkan. Beredar informasi, jumlah uang yang diterima beberapa korban ratusan juta rupiah.

Ander Sumiwi, salah satu pengacara korban mengatakan, beberapa orang dari Sony Sandra sempat mendatangi korban-korban agar bersedia mencabut laporan dengan imbalan sejumlah uang. Ander mengaku, beberapa korban tersebut sempat mengadu ke dirinya dengan tawaran tersebut.

Dari korban yang terindentifikasi rata-rata berada di bawah garis kemiskinan. Diantaranya AK (SD kelas 6) anak seorang janda dengan berlatar belakang pekerjaan tukang cuci pakaian dan sore hari ia usaha warung kopi. Kemudian II (SMP kelas 2) anak dari pemulung, AN (SD kelas 5) anak seorang tukang masak, dan lain-lain. dari sejumlah korban yang berhasil diinvestigasi, meraka telah drop out sekolah, dan yang lainnya sudah pindah rumah bahkan ke Kalimatan atau tidak ditahu keberadaannya.

Korban mengaku dijemput oleh pelaku dari kosnya kadang pukul 15.00 WIB atau 15.30 WIB dengan mobil yang berbeda-beda. Saat di dalam mobil korban disuruh minum pil (separuh) warna putih atau pink sedangkan pelaku minum pil utuh. Saat memasuki hotel Bukit Dauan korban disuruh merunduk agar tidak kelihatan oleh satpam. Setiba di Hotel, Obat yang diminum korban tadi sudah beraksi. Korban merasa pusing, rasa mau muntah, badan lemas, wajah merah, serta tangan dan kaki kram. Korban dilarang memuntahkan pil tersebut, dan jika pil itu dimuntahkan maka korban akan dipaksa minum lagi.

Ander mengaku mengetahui orang-orang dari Sony Sandra ini mendatangani sejumlah korban dengan tawaran sejumlah uang. “Setahu saya ada yang sempat terima uang Rp30 juta, Rp100 juta dan ada juga yang menerima uang Rp50 juta. Saya berpikir mereka menerima uang atau tidak kan hak meraka. Tapi kasus ini tetap lanjut dan Sony Sandara ditangkap dan diadili karena korbannya adalah anak-anak di bawah umur,” ujarnya. Dalam kasus ini, kata dia, banyak pihak-pihak yang sengaja bermain dan menumpangi. Mengingat sosok Sony Sandara adalah pengusaha besar di Kediri dan beberapa proyek nasional.

Kini, Vonis yang dijatuhkan majelis hakim Pengadilan Negeri Kota Kediri yang berlangsung Kamis (19/5/2016) tersebut dengan putusan 9 tahun pidana penjara bagi terdakwa Sony Sandra dalam kasus hubungan seksual dengan anak di bawah umur. Vonis dianggap belum sesuai dengan harapan masyarakat dan jauh dari tuntutan yang dibuat jaksa.

Sebelumnya, majelis hakim yang dipimpin oleh Purnomo Amin Tjahyo dengan anggota Daru Swastika Rini dan Rachmawati memutus terdakwa Soni Sandra 9 tahun penjara dan denda Rp 250 juta subsider 4 bulan penjara.

Pengusaha konstruksi asal Kota Kediri itu dinyatakan bersalah melanggar Pasal 81 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak juncto pasal 65 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Tepat setelah putusan itu majelis hakim memberikan kesempatan para pihak untuk menyikapi putusan.

Saat itu pihak jaksa penuntut umum mengambil sikap pikir-pikir dan meminta waktu untuk berkonsultasi dengan atasannya. Sebelumnya, Sony Sandra menjalani dua persidangan dengan perkara serupa yaitu di Pengadilan Negeri Kota Kediri dan Kabupaten Kediri. Di pengadilan Kota Kediri dengan korban 3 orang gadis dan sudah ada putusan. Di pengadilan Kabupaten Kediri ada dua korban dan jaksa penuntut umum menuntut terdakwa Soni Sandra 14 tahun pidana penjara. Sesuai rencana, sidang dengan agenda putusan akan berlangsung Senin (23/5/2016).

Lebih ‘aneh’ lagi, konon menurut salah satu sumber berita, meski dalam ruang tahanan, Sony Sandra masih menerima proyek-proyek besar. Menurut salah satu sumber berita, untuk menutup atau menghentikan kasus ini, Sony telah mengeluarkan dana 50 miliyar. Tentu nominal ini kecil bagi Sony yang asetnya triliunan. Info yang beredar, untuk membungkam korban ada yang ditabrak anak buah Sony, untungnya masih bisa selamat.

Jalan Berduri Perlindungan Anak

Masyarakat kini was-was atas maraknya predator seksual yang bisa menjelma di mana saja dan menjadi siapa saja. Ada beberapa faktor penyebab kejahatan seksual terhadap anak itu menjadi menggila di berbagai wilayah tanah air. Pertama adalah inflasi media porno yang tidak terkontrol, bahkan hingga beredar dengan mudah ke jejaring sosial yang kian digemari berbagai kalangan.

Masyarakat semakin disakiti nuraninya dengan vonis ringan bagi Sony Sandra, Saat ini, hukum berlaku hanya bagi orang-orang “apes” saja atau kurang beruntung dengan tidak memiliki pembela karena tidak memiliki uang. Sedangkan, orang yang memiliki kekuatan politik maupun uang bisa mempengaruhi terhadap keputusan hukum. Pelaku kejahatan itu bisa saja dipindahkan atau dibebaskan, sebab adanya permainan hukum.

Hasil olah data Komnas Perlindungan Anak, Kemendikbud, kasus kekerasan terhadap anak tahun 2014 terjadi 2.750 kasus, dan 58% berupa kasus kekerasan seksual. Hanya dengan iming-iming diberi uang jajan, dsb. Laporan Norton Cybercrime Report bahkan menyatakan, pada 2013 ada sebanyak 1,5 miliar jiwa anak berbagai negara di dunia menjadi korban media sosial bahkan ada yang melakukan tindak kejahatan karenanya. Jika harus dibagi, setiap harinya ada 1,5 juta anak di berbagai negara termasuk Indonesia menjadi korban jejaringan sosial (dunia maya) atau 18 anak perdetik.

Banyak program pemerintah yang dikeluarkan untuk melindungi penerus bangsa, tapi banyak pula program lain yang justru bertolak belakang. Sebagi contoh, pemerintah mengandalkan keluarga sebagai pemeran penting dalam pendidikan dan perlindungan anak. Namun disisi lain, pemerintah menggalakkan pemberdayaan ekonomi perempuan demi kepentingan ekonomi dan eksistensi diri. Keluarga menjadi pembina mental anak, namun pemerintah juga memberikan fasilitas bisnis dan media yang memicu hasrat seksual.

Negara telah abai dari tanggung jawabnya dengan mereduksi fungsinya hanya sekedar pembuat regulasi dan bukan sebagai penanggung jawab penuh dalam perlindungan. Negara seharusnya mengambil tanggung jawab penuh dalam melindungi anak, faktanya menyerahkannya kepada keluarga. Terbukti dengan adanya statemen pejabat dan lembaga Negara terkait yang menisbahkan solusi persoalan kekerasan terhadap anak dan masalah sosial lainnya kepada keluarga.

Tinggalkan Kapitalisme

Kasus Sony Sandra merupakan simbol dari kejahatan kapitalis liberal yang merampas hak-hak keadilan korban dengan motif pembungkaman untuk bersuara. Di saat Presiden mencanangkan MEA, artinya membawa masyarakat menuju era yang liberal. Di mana kemudian masyarakat menjunjung menyerahkan semuanya ke mekanisme pasar. Itu bertolak belakang prinsip Islam. Pada saat yang sama, semakin banyak anak-anak di negeri ini menghadapi kekejaman yang sama karena sistem kapitalis liberal yang menyebarkan segala macam kebebasan dan membiarkan pelampiasan sebebas mungkin bagi nafsu dan keinginan primitif.

Dilema yang muncul di sini adalah di satu sisi sistem kapitalis tidak memiliki nilai yang lebih luhur yang dapat mengubah manusia dari sekadar dikendalikan naluri menuju pribadi intelektual bersih dan bermartabat, di sisi lain sistem sekuler itu sendiri juga tidak mengizinkan adanya larangan atau pembatasan yang jelas, yaitu perndangan dan sanksi yang berat, yang akan secara ketat mencegah perilaku kebinatangan. Hal ini karena bentuk pembatasan yang jelas atau hukuman yang berat merupakan suatu inkonsistensi yang bertentangan dengan nilai-nilai dasar sistem Kapitalis itu sendiri.

Realitasnya adalah demokrasi liberal Indonesia tidak pernah mampu untuk memecahkan masalah masyarakat. Lebih dari 71 tahun penerapan demokrasi tidak dapat menghapus penindasan dari bagian masyarakat. Sebaliknya, dalam perspektif perlindungan anak situasi makin rentan malah kian buruk.

Perlindungan anak berarti segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Seorang anak sangat rentan terhadap tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi, baik sebagai korban maupun pelaku. Karenanya, mereka yang berkewajiban melindungi anak adalah negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orangtua atau wali. Sudah saatnya rakyat Indonesia mengevaluasi kembali nilai-nilai, metode, tujuan dan prestasi yang kapitalisme berikan dan membandingkannya secara tulus dan jujur dengan Islam dan yang dijanjikannya.

+ResistNews Blog - Pencabutan Perda Larangan Miras dinilai justru memperlonggar peraturan yang sudah ketat. Sebaliknya, pemerintah seharusnya memperkeras hukuman bagi para produsen, pengedar dan peminum minuman keras.

“Seharusnya pemerintah berpikir dan berencana memperkeras hukuman peminum miras, pengedar, maupun produsennya, dan memaksimalkan penegakan hukum dari peraturan peraturan yg telah dibuat,” kata Wakil Ketua Umum Persis Dr. Jeje Zainudin, Senin (23/05).

“Bukan malah mewacanakan memperlonggar dan mencabut Perda yang ketat,” imbuhnya.

Seperti diketahui, Menteri Dalam Negeri sempat melontarkan wacana pencabutan Perda yang dianggap bermasalah, termasuk di antaranya Perda Larangan Miras. Pencabutan perda-perda tersebut akan dilakukan dengan alasan bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi.

Belakangan Mendagri Tjahjo Kumolo melakukan klarifikasi dengan mengatakan bahwa Perda Miras tidak dicabut tetapi akan disesuaikan atau disinkronkan. Bentuk penyesuaian itu antara lain dengan tidak melarang miras secara total, tetapi membatasi peredarannya di wilayah tertentu seperti di kawasan wisata.

Jeje menilai bahwa alasan pengaturan kawasan maupun kalangan yang boleh mengkonsumsi miras, mencerminkan tidak adanya keberpihakan dan penghormatan terhadap hukum agama. Selain itu juga akan membuka peluang penyelewengan peraturan.

“Tidakkah kita mengambil pelajaran bahwa merajalelanya kejahatan keji yang terus belangsung di masyarakat kita karena salah satunya adalah lemahnya bahkan gagalnya penegakan hukum,” ujarnya.

Maraknya kejahatan, lanjut Jeje, terjadi karena peraturan yang telah ditetapkan tidak pernah dilaksanakan dengan benar. Selain itu pelanggarnya tidak ditindak aparat hukum dengan semestinya.

“Akibat kegagalan-kegagalan pemerintah dalam menjalankan fungsi dan tugas utamanya itulah menjadi malapetaka bagi rakyat,” tandasnya. [kiblat.net/ +ResistNews Blog ]

+ResistNews Blog - Angkatan bersenjata Amerika Serikat akan lebih banyak diperkuat oleh kaum wanita dan homo. Demikian kata Wakil Presiden AS, Joe Biden saat mengisi kelas Akademi Militer AS 2016 pada Sabtu (21/05) lalu. Ia menyebut bahwa hal itu adalah sebuah bentuk keberagaman dalam personel militer

“Adanya laki-laki dan perempuan di medan perang adalah aset yang luar biasa, terutama ketika mereka diminta untuk memimpin tim di belahan dunia dengan harapan dan norma-norma fundamental yang berbeda,” kata Biden dalam sambutannya pada upacara wisuda di Stadion Michie, West Point yang diadakan di pinggiran Sungai Hudson.

Sebagaimana dikutip dari ABC News, lebih dari 950 taruna menerima gelar dan diangkat pangkatnya menjadi letnan dua. Di antara mereka terdapat tujuh wanita pertama yang akan ditugaskan ke divisi tempur.

Dalam kesempatan ini, Wapres memberi sanjungan kepada Eugene “EJ” Coleman, selaku ketua angkatan yang berani mengungkapkan dirinya sebagai gay atau homo.

Sebelum kebijakan militer “don’t ask, don’t tell” dicabut pada 2010, EJ dapat saja dipecat dari Angkatan Darat, dan kita akan kehilangan bakat yang luar biasa,” kata Biden.

“Terima kasih atas keberanian Anda, EJ. Saya berharap kita akan mendengar hal-hal besar dari Anda, sobat,” lanjutnya.

Kebijakan “Don’t Ask, Don’t Tell” adalah kebijakan militer AS yang mengharuskan para anggota militer tetap diam bila mengetahui salah satu rekannya adalah gay.

Biden juga mengingatkan kepada lulusan tersebut terhadap berbagai macam tantangan yang kompleks, termasuk memerangi Negara Islam dan melawan serangan cyber mereka.

“Setiap kali taruhannya lebih tinggi, kita beralih ke Angkatan Darat Amerika Serikat. Apakah terkait memerangi terorisme, melatih mitra kita, meyakinkan sekutu kita atau memberikan bantuan kemanusiaan, kita akan memanggil Anda,” katanya.

“Dan sekarang, taruhannya tidak bisa lebih tinggi,” imbuhnya.

Biden menggarisbawahi tentang ancaman cyber yang dapat menjadi ancaman serius bagi Amerika. Ancaman itu dapat melumpuhkan jaringan listrik atau menonaktifkan satelit milik negara.

“Hal buruk sebagai efek teknologi yang canggih adalah memberikan kekuatan besar bagi aktor non negara,” kata Biden. [kiblat.net/ +ResistNews Blog ]


+ResistNews Blog - Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri (EKUIN) di zaman Presiden Megawati Soekarnoputri, Kwik Kian Gie, hadir dalam diskusi tentang arah kebijakan ekonomi yang tidak sesuai dengan UUD 1945 di Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat, Selasa (18/05/2016).

Politisi PDI-P yang dikenal sangat dekat dengan Megawati ini banyak bercerita tentang kebijakan-kebijakan ekonomi yang diambil saat dirinya menjadi Menko EKUIN dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bapennas. Termasuk bercerita tentang habisnya kontrak pengelolaan Blok Cepu oleh Exxon Mobil hingga diperpanjang kembali.

Kwik mengakui, Indonesia sejatinya tidaklah kekurangan teknokrat. Menurut Kwik, saat dirinya menempuh pendidikan di Belanda dan menjadi Ketua Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Belanda, diketahui bila mahasiswa Indonesia saat itu sudah ada hampir di semua negara di dunia. Dengan data itu, kata Kwik, sangat mudah bagi bangsa Indonesia untuk mengelola Blok Cepu. Apalagi, dari sisi pendanaan juga tidak ada masalah, sebab sudah ada empat bank dalam negeri yang siap membiayai.

Lalu kenapa Blok Cepu lepas kembali, padahal kontraknya harusnya habis pada 2010 lalu?.

"Karena para pemimpin tak punya kemerdekaan. Mentalnya ingin mengabdi pada pemodal asing. Kenapa seperti itu, karena memang dirancang seperti itu oleh Amerika Serikat," ungkap Kwik.

Kwik merasa heran, dalam perdebatan-perdebatan yang terjadi soal pengambil alihan Blok Cepu dan soal-soal lain, justru yang mengetakan bila bangsa Indonesia belum mampu untuk mengoperasikan sendiri justru orang Indonesia sendiri. "Yang membela bahwa kita tidak mampu, itu orang Indonesia semua," katanya heran.

Padahal, kata Kwik, dalam kasus pengelolaan Blok Cepu, dirinya hanya ingin mengganti kepemilikan saja. Toh, teknis operasional sebenarnya tambang minyak itu sudah dioperasikan oleh tenaga-tenaga Indonesia sendiri. Sementara jajaran direksi bisa saja tetap dipertahankan dengan gaji tetap dan bahkan ditambahi yang kemungkinan mereka pasti mau. [pos-metro/ +ResistNews Blog ]

Belum lama ini Bank Indonesia (BI) melaporkan utang luar negeri (ULN) Indonesia pada akhir kuartal I-2016 sebesar 316 miliar dollar AS, atau tumbuh 5,7 persen secara tahunan. Jika dihitung dengan kurs Rp. 13.278,-/dolar, maka hutang tersebut telah setara dengan 4.195 triliun rupiah lebih.

Berdasarkan rincian tenor, ULN jangka panjang tercatat meningkat, sementara ULN jangka pendek menurun. Jika ditilik kelompok peminjam, ULN sektor publik tercatat meningkat, sementara ULN sektor swasta menurun.

Rasio ULN terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada akhir kuartal I-2016 tercatat sebesar 36,5 persen, meningkat dari 36 persen pada akhir kuartal IV 2015.

ULN jangka panjang pada akhir kuartal I-2016 nilainya mencapai 277,9 miliar dollar AS (87,9 persen dari total ULN) atau naik 7,9 persen dari periode yang sama tahun sebelumnya.

Untuk ULN berjangka pendek pada akhir kuartal I-2016 tercatat sebesar 38,1 miliar dollar AS atau turun 8,4 persen (kompas.com, 17/05/16).

Pembengkakan hutang ini berkesinambungan dan sejalan dengan kebijakan Presiden Jokowi sebelumnya. Pada periode Maret 2015, total utang pemerintah pusat telah tercatat Rp 2.795,84 triliun. Naik Rp 51,48 triliun dibandingkan posisi bulan sebelumnya, yaitu Rp 2.744,36 triliun.

Menteri keuangan Bambang Brodjonegoro, mengatakan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) memang masih menjalankan kebijakan Front Loading. Artinya, penarikan utang (terutama melalui penerbitan surat utang/obligasi) banyak dilakukan pada awal tahun.

“Memang front loading, kita lakukan strategi itu,” ujarnya. (Detik, 21/04/2015).

Presiden Joko Widodo sendiri mengakui bahwa pemerintah menjadikan utang luar negeri sebagai solusi untuk menggenjot pembangunan infrastruktur dan akhirnya berujung pada pertumbuhan ekonomi nasional.

Jokowi mengklaim utang yang diciptakan pemerintahannya tidak akan merepotkan bangsa Indonesia di masa mendatang.

“Solusi lain yang kita kejar adalah bekerja keras untuk galang dana investasi terutama dari Jepang, Korea, Tiongkok, Singapura, dari Jerman, dari Amerika,” ujar Jokowi di hadapan para ekonom dan pelaku usaha. (RMOL.CO, 09/07/2015).

Kebijakan Ngutang, Jurus Andalan Jokowi mengelola APBN

Presiden Jokowi diketahui telah mencananangkan mega proyek pembangkit listrik 35.000 megawatt, membeli 30 pesawat jenis Airbus untuk Garuda, dan menyediakan Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Projyek-proyek ini pembiayaannya berasal dari dana hutang.

Kebijakan hutang Jokowi banyak mendapat sorotan tajam dan kritik pengamat ekonomi dan analis keuangan. Mengingat, utang luar negeri Indonesia yang terus menumpuk dinilai tidak sehat dan akan membebani anggaran.

Sampai April 2015 utang indonesia mencapai 302,292 miliar dolar Amerika Serikat (AS) atau setara dengan Rp 4.200 triliun (kurs Rp 13.888/dolar AS) per akhir April 2015.

Menko Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli, salah satu punggawa kabinet Jokowi – JK juga turut mengkritik kebijakan hutang Jokowi ini.

“Kritikan itu sangat masuk diakal dan seharusnya Jokowi mengevaluasi proyek yang dimaksud,” kata Analisis Asosiasi Ekonomi dan Politik Indonesia (AEPI) Dani Setiawan.

Dani juga menyebutkan, dari semua utang luar negara Indonesia itu, utang swasta mencapai 56 persen atau 168,740 miliar dolar AS atau Rp 2.344,6 triliun, disusul oleh utang Pemerintah dan BI sebesar 133,552 dolar AS atau Rp 1.855,7 triliun.

Utang swasta pada periode 4 tahun terakhir melampaui utang pemerintah. Utang swasta didominasi utang jangka pendek (tenor 1-3 tahun) sementara penggunaannya secara umum untuk proyek jangka panjang sehingga selain menanggung risiko nilai tukar (currency mismatch) juga ada risiko jangka waktu (maturity mismatch), masih menurut Dani.

Ketatnya likuiditas dalam negeri ditambah perkiraan kenaikan suku bunga global akan mengakibatkan beban utang semakin berat, hal ini berimbas pada meningkatnya imbal hasil (yeld) surat utang yang diterbitkan pemerintah. (24/08/15).

Tidak cukup dengan utang yang telah mencapai 4.000 an triliun lebih, pemerintahan Jokowi-JK pada awal tahun 2016 kembali akan menambah utang sebesar Rp. 605,3 triliun.

Analis Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Dani Setiawan kembali mengungkapkan, keinginan pemerintah yang melakukan penambahan utang sebesar Rp 605,3 triliun pada tahun awal tahun 2016 hanya akan menambah sulit perekonomian dan menambah beban bagi rakyat Indonesia.

“Negara yang bergantung pada utang sudah pasti perekonomiannya tidak sehat,” ungkapnya di Jakarta, Sabtu (2/1/2016).

Pemerintahan yang bergantung pada utang dalam perekonomiannya cenderung akan eksploitatif dalam melakukan kegiatan ekonomi. Pasalnya, kegiatan ekonomi yang dilakukan akan diarahkan bagaimana kemudian untuk melakukan pembayaran kewajiban dan melunasi utang.

Semua kegiatan ekonomi hanya akan diperuntukkan dan bermuara pada pembayaran utang. Sehingga fokus ke sektor lain akan terbengkalai.

Akibat beban dan kewajiban utang, SDM dan SDA indonesia akan dieksploitasi untuk mendapatkan Devisa guna melakukan pembayaran utang.

“Kebijakan penambahan utang adalah kebijakan yang ngawur. Pemerintahan Jokowi-JK makin lama makin ngawur,” lanjut Dani.

Siapa Yang Terbebani Hutang Jokowi ?

Sebagaimana diketahui bersama, dalam sistem negara demokrasi – sekuler, sumber pembiayaan negara yang paling utama berasal dari pajak. Pajak adalah pungutan yang ditetapkan oleh negara dan ditarik dari rakyat tanpa pandang bulu.

Dari dana-dana pajak inilah negara membiayai seluruh komponen belanja negara, membiayai pembangunan termasuk untuk membayar cicilan hutang. Jadi, hakekatnya rakyatlah yang berkewajiban membayar utang negara. Meskipun, acap kali hutang-hutang yang dibuat Pemerintah lebih menguntungkan pihak-pihak tertentu, termasuk memberikan untung besar pada negara pemberi hutang.

Padahal, pendapatan pajak negara pada pemerintahan Jokowi periode tahun 2015 meleset jauh dari target yang ditetapkan. Angka pendapatan pajak hanya sebesar Rp 1.046,2 triliun atau Rp 249,5 triliun lebih rendah dari target yang dibebankan.

Potensi penerimaan pendapatan yang berkurang dari pajak ini, berimplikasi pada resiko defisit anggaran. Selama ini, untuk mengatasi devisit anggaran negara selalu menetapkan 2 (dua) jurus pamungkas.

Pertama, Pemerintah mengurangi Alokasi subsidi bagi rakyat dengan berbagai dalih. Pengurangan subsidi BBM untuk konsumsi rakyat, adalah salah satu bentuknya.

Pengetatan pengeluaran pada porsi subsidi untuk rakyat, diharapkan Pemerintah dapat menutup kurang devisit anggaran yang terjadi.

Cara ini -yakni mengurangi subsidi untuk rakyat- tentu saja telah menjadi beban tersendiri bagi rakyat. Rakyat, terpaksa membiayai kebutuhannya sendiri tanpa negara ikut terlibat membantu rakyatnya, padahal negara selalu hadir memungut pajak rakyatnya.

Imbas dari dicabutnya subsidi BBM seperti kenaikan harga berbagai kebutuhan pokok, meningkatnya biaya transportasi, termasuk berefek pada meningkatnya biaya layanan primer kolektif rakyat seperti pendidikan dan kesehatan, semakin mencekik leher rakyat.

Kedua, jurus klasik kembali digunakan yakni dengan menambah besaran hutang. Hutang, sekali lagi akan menjerat rakyat dengan pajak dan berbagai pungutan untuk mengembalikan cicilan, bunga dan pokok hutang.

Sepanjang demikian, maka lingkaran setan alur pemerasan terhadap rakyat ini berlangsung secara terstruktur, sistematis dan massif.

Rakyat dihadapkan pada dia beban sekaligus, pungutan pajak dan pencabutan subsidi.

Negara yang menganut sistem demokrasi sekuler, telah menjadikan pajak sumber wajib bagi negara sekaligus mengharamkan subsidi terhadap rakyat.

Dengan demikian, dapat dipastikan beban tanggungan atas hutang-hutan yang terus ditumpuk rezim Jokowi-JK ini akan dipanggulkan pada pundak rakyat. Padahal, sekedar untuk memenuhi hajat asasinya sendiri, rakyat sudah terseok dan hampir jatuh ditekan berbagai himpitan kebutuhan dan kesulitan ekonomi.

Karenanya, kedzaliman sistem demokrasi – sekuler termasuk para penguasanya terhadap rakyat ini harus segera dihentikan. Tidak ada jalan lain, selain mengganti sistem dan rezim yang rusak ini dengan sistem yang berasal dari Dzat sang maha pencipta, itulah sistem Khilafah. [hizbut-tahrir.or.id/ +ResistNews Blog ]
Powered by Blogger.