Harusnya Pemerintah Perkeras Hukuman, Bukan Malah Cabut Perda Miras

+ResistNews Blog - Pencabutan Perda Larangan Miras dinilai justru memperlonggar peraturan yang sudah ketat. Sebaliknya, pemerintah seharusnya memperkeras hukuman bagi para produsen, pengedar dan peminum minuman keras.

“Seharusnya pemerintah berpikir dan berencana memperkeras hukuman peminum miras, pengedar, maupun produsennya, dan memaksimalkan penegakan hukum dari peraturan peraturan yg telah dibuat,” kata Wakil Ketua Umum Persis Dr. Jeje Zainudin, Senin (23/05).

“Bukan malah mewacanakan memperlonggar dan mencabut Perda yang ketat,” imbuhnya.

Seperti diketahui, Menteri Dalam Negeri sempat melontarkan wacana pencabutan Perda yang dianggap bermasalah, termasuk di antaranya Perda Larangan Miras. Pencabutan perda-perda tersebut akan dilakukan dengan alasan bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi.

Belakangan Mendagri Tjahjo Kumolo melakukan klarifikasi dengan mengatakan bahwa Perda Miras tidak dicabut tetapi akan disesuaikan atau disinkronkan. Bentuk penyesuaian itu antara lain dengan tidak melarang miras secara total, tetapi membatasi peredarannya di wilayah tertentu seperti di kawasan wisata.

Jeje menilai bahwa alasan pengaturan kawasan maupun kalangan yang boleh mengkonsumsi miras, mencerminkan tidak adanya keberpihakan dan penghormatan terhadap hukum agama. Selain itu juga akan membuka peluang penyelewengan peraturan.

“Tidakkah kita mengambil pelajaran bahwa merajalelanya kejahatan keji yang terus belangsung di masyarakat kita karena salah satunya adalah lemahnya bahkan gagalnya penegakan hukum,” ujarnya.

Maraknya kejahatan, lanjut Jeje, terjadi karena peraturan yang telah ditetapkan tidak pernah dilaksanakan dengan benar. Selain itu pelanggarnya tidak ditindak aparat hukum dengan semestinya.

“Akibat kegagalan-kegagalan pemerintah dalam menjalankan fungsi dan tugas utamanya itulah menjadi malapetaka bagi rakyat,” tandasnya. [kiblat.net/ +ResistNews Blog ]

No comments

Post a Comment

Home
loading...