Archive by date

Pemerintah Komunis China Larang Muslim Uighur Berpuasa

item-thumbnail
+ResistNews Blog - Otoritas China telah melakukan kebijakan intoleran dengan melarang ibadah puasa Ramadan di wilayah yang dihuni mayoritas Muslim di Xinjiang. Wilayah tersebut dihuni oleh sedikitnya 10 juta Muslim Uighur. Dalam beberapa tahun terakhir, Xinjiang menjadi saksi bisu kezaliman oleh pasukan pemerintah.

Umat Islam diwajibkan untuk berpuasa dari Imsak hingga Maghrib dalam satu hari selama Bulan Suci Ramadan. Namun, pemerintah Negeri Tirai Bambu melarang pegawai negeri sipil (PNS), pelajar, dan guru-guru di Xinjiang untuk menjalani ibadah puasa.

Bulan Suci Ramadan di China baru akan dimulai pada Kamis 9 Juni 2016. Namun, Partai Komunis China telah menerbitkan larangan puasa tersebut sejak Senin 6 Juni 2016. Partai Komunis China memang dikenal atheis atau tidak mengakui Tuhan dan telah melarang ibadah puasa Ramadan dalam beberapa tahun terakhir.

“Selama Ramadan, jangan berpuasa atau terlibat kegiatan keagamaan lainnya. Tempat-tempat makan wajib tetap beroperasi normal selama Ramadan,” bunyi pemberitahuan tersebut yang dipampang Badan Pangan dan Obat-Obatan (BPOM) Xinjiang, sebagaimana dikutip Al Jazeera, Selasa (7/6/2016).

Pemberitahuan serupa juga dipajang di situs resmi sejumlah sekolah dan institusi pendidikan lainnya di Provinsi Xinjiang.

Larangan berpuasa di Xinjiang setiap tahunnya mendapat kritik keras dari pembela hak asasi manusia (HAM). Kelompok pembela HAM Uighur mengatakan larangan tersebut malah akan menambah tensi di antara pemeluk agama di Xinjiang. [suara-islam.com/ +ResistNews Blog ]
loading...
Read more »

50 Ribu Orang Masih Terperangkap di Fallujah Irak

item-thumbnail

+ResistNews Blog - SEKITAR 50.000 orang masih terperangkap di Fallujah, yang jaraknya 69 kilometer (43 mil) sebelah barat dari ibukota Irak Baghdad, pada saat pertempuran semakin meningkat, PBB memperingatkan Senin kemarin (6/6/2016).

“Ribuan orang mengungsi dari Fallujah pada saat pertempuran meningkat,” kata UNICEF, Program Pangan Dunia (WFP), Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM), dan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dalam sebuah pernyataan bersama hari Senin.

Dalam 10 hari terakhir, sekitar 10.000 orang telah datang mengungsi ke kamp yang didirikan untuk menerima orang yang melarikan diri dari pertempuran antara ISIS dengan pasukan Irak, lapor Anadolu Agency.

“Diperkirakan 50.000 orang masih terperangkap di Fallujah pada saat serangan militer terus berlanjut. Pemerintah Irak sendiri telah mendirikan sejumlah kamp untuk 60.000 orang yang mengungsi di provinsi Anbar dalam mengantisipasi gerakan pengungsi dari wilayah Fallujah,” kata pernyataan PBB.

PBB memperingatkan bahwa konflik kemungkinan terus meningkat dan akan lebih banyak orang yang mengungsi.

Menurut PBB, lebih dari 3,4 juta orang pengungsi di seluruh Irak, lebih dari setengah dari mereka adalah anak-anak dan lebih dari 10 juta orang di negeri ini perlu mendapatkan bantuan kemanusiaan.[islampos/ +ResistNews Blog ]
loading...
Read more »

Transisi Kebijakan Militer Pentagon di Tengah Perang Panjang Melawan Jihadis

item-thumbnail
Jika diamati saat ini Amerika Serikat sedang mengalami suatu transisi strategi militer di tengah perang panjang yang masih terus berlangsung melawan pejuang-pejuang Islamis Jihadis di berbagai belahan dunia. Sebelumnya, dunia melihat dalam operasi-operasi militer AS kerap mengerahkan puluhan hingga ratusan ribu pasukan tempur di berbagai basis & pangkalan militer yang banyak tersebar di luar negeri. Namun kini kekuatan masif itu digantikan dengan pengerahan pasukan dalam unit-unit kecil yang terbatas. Selaras dengan pergeseran strategi inilah, Pentagon sedang mengubah fokus pelatihan yang bertujuan untuk mempersiapkan pasukan yang bisa ditempatkan di mana saja.

Frase “di mana saja” dalam pelatihan militer berarti merujuk pada suatu tempat atau wilayah yang sangat jauh. Personil pasukan akan dilatih dengan melakukan perjalanan long-march membawa ransel besar & berat, menggali parit secara manual, dan tidur di tenda-tenda yang tidak memiliki akses apapun kecuali yang hanya bisa memenuhi kebutuhan hidup dasar.

Kondisi ini sangat jauh berbeda dengan saat mobilisasi pasukan secara masif di pangkalan-pangkalan asing yang penuh dengan fasilitas kenyamanan standar rumah tinggal, seperti AC, suplai air bersih, listrik, gas, TV kabel, dan lain-lain, termasuk berbagai makanan cepat saji. Para pejabat Pentagon menegaskan bahwa hal itu penting, karena ke depan para personil pasukan akan semakin banyak dikerahkan ke berbagai wilayah konflik yang tidak tersedia bermacam-macam kenyaman semacam itu. Pasukan hanya akan dibekali dengan peralatan yang terbatas, sehingga mereka diharapkan mampu membawa dan melindungi diri mereka sendiri.

Pergeseran atau transisi ini dianggap wajar untuk meningkatkan daya tahan & skill individu pasukan dalam rangka mengimbangi pejuang-pejuang jihadis yang memiliki kemampuan tempur termasuk determinasi di atas rata-rata pasukan reguler. Dalam banyak operasi militer, para aktor negara sub-ordinat Amerika dan AS sendiri dalam proyek global GWOT selalu menggunakan “rumus baku”, yaitu mengerahkan pasukan dengan kekuatan berlipat untuk menghadapi para jihadis. Satu regu jihadis akan dilawan dengan satu batalyon, satu batalyon dilawan satu brigade, satu brigade dilawan satu divisi, dst. Rumus baku ini pula diadopsi oleh satuan-satuan non-militer lain, baik itu aparat intelkam saat mengawasi target individu maupun lembaga “penegak hukum” saat melakukan penindakan.

Persis dengan pola yang kini sedang dieksperimentasikan oleh Pentagon, bahwa para kombatan jihadis sangat biasa mendapatkan pelatihan dalam “tadrib askari” mereka dengan pola yang “simple dan terarah”. Simpel karena tidak banyak menggunakan peralatan berteknologi tinggi, seperti simulator menembak di dalam ruangan, alat berat untuk membangun trenches atau parit pertahanan regu, ataupun alat navigasi satelit. Sebaliknya, para jihadis langsung menggunakan peluru hidup tanpa simulator elektronik, mengandalkan kekuatan fisik untuk menggali parit, serta penguasaan medan secara riil yang tidak lagi memerlukan alat-alat elektronik pendukung. Terarah karena para jihadis tidak harus melewati semua “menu” latihan ala Navy SEAL, namun langsung disesuaikan dengan misi dan karakter musuh dan medan perang.

Memasuki dekade kedua pasca 11/9 dunia dihadapkan dengan perkembangan semakin menyebarnya titik-titik api perjuangan jihadis di banyak tempat di Timur Tengah, Asia, dan Afrika. Sejak itu pula Pentagon mulai realistis dengan tidak lagi mengirim pasukan besar-besaran sebagaimana di era Bush Jr., namun AS mulai menggalang negara-negara di dunia untuk mengambil alih posisi Amerika di front terdepan yang berhadapan langsung dengan jihadis. Seperti dalam konflik di Suriah, Yaman, Iraq, dan Afghanistan, saat ini Washington lebih banyak mengandalkan dan memanfaatkan sekutu-sekutu lokal pemerintahan negara-negara subordinat termasuk milisi-milisi non-negara untuk dipersenjatai dan menjadi proksi AS melawan jihadis. Sementara AS sendiri akan mengambil peran sebagai pelatih, pengawas, dan penasehat militer bagi sekutu-sekutu lokal tersebut.

Pergeseran strategi Pentagon yang mulai fokus mempersiapkan pasukan dalam unit-unit kecil terkait pula dengan perkembangan benua Afrika dalam satu dekade terakhir yang terlihat sangat kondusif bagi kelompok-kelompok jihadis. Sejak era Farah Aidit di tahun 1990an, Somalia sudah menjadi tempat yang tidak nyaman bagi kehadiran militer Amerika. Perkembangan terkini di mana para jihadis al-Syabaab telah menguasai kota-kota dan wilayah yang luas menjadikan situasi bukan lagi sekedar “tidak nyaman” bagi Amerika, namun semakin rumit. Arab Springs menjadi momentum dimulainya “kekacauan” dan munculnya kelompok-kelompok perlawanan bersenjata di Afrika Utara dari Mesir hingga Algeria. Cabang-cabang al-Qaidah yang sudah eksis lama di Barat & Utara dan di bentang Sahara termasuk kelompok afiliasi ISIS berkontribusi menjadikan benua Afrika sebagai harapan sekaligus tantangan bagi para pejuang jihadis dan juga bagi strategi Amerika.

Di dalam negeri AS sendiri telah dimulai kebijakan pengurangan sejumlah anggaran baik oleh pemerintah federal maupun senat. Budget operasional untuk dinas keamanan dan militer beberapa kali terpaksa dipangkas setelah diajukan ke Kongres. Pengurangan anggaran biasanya dilakukan untuk mengendalikan serta menjaga keseimbangan negara secara finansial terkait resiko mengalami krisis dengan level tertentu. Apakah pergeseran strategi yang dilakukan Pentagon saat ini berlatar belakang kondisi finansial pemerintah Amerika yang tidak seimbang, ataukah semata-mata sebagai bentuk penyesuaian & respon terhadap meningkatnya eskalasi penyebaran titik api jihadis? Kita bisa menjawab dengan adagium kontemporer bahwa di era dunia yang semakin ter-connected seperti saat ini, hampir tidak ada satu peristiwa yang disebabkan oleh faktor tunggal. [Antiwar/ +ResistNews Blog ]
loading...
Read more »

‘Teror Negara’ Terhadap Muslim Cina

item-thumbnail
Oleh: Umar Syarifudin (Syabab HTI)

Diskriminasi dari pemerintah Cina terhadap Muslim Uighur masih terus terjadi. Otoritas China melarang kaum muslim untuk berpuasa. Pemerintah China di Xinjiang mengumumkan hal itu melalui situs berita mereka pada Senin (6/6/2016), hari dimulainya bulan suci Ramadhan.

Cina telah melanggar hak asasi manusia selama bertahun-tahun dalam memperlakukan bangsa Uighur, di mana ratusan telah dieksekusi di luar kerangka hukum, dan beberapa lainnya dieksekusi melalui operasi rahasia oleh pasukan keamanan Cina.

Partai komunis yang berkuasa di China secara resmi adalah ateis. Menurut Pew Research Centre, jumlah Muslimin di Cina mencapai 21,6 juta jiwa. Selama bertahun-tahun mereka telah melarang pegawai pemerintah dan anak-anak Xinjiang untuk berpuasa. Xinjiang adalah rumah bagi lebih dari 10 juta muslim Uighur. Kelompok-kelompok hak asasi manusia (HAM) menyalahkan ketegangan di Xinjiang sebagai akibat pengekangan kebebasan agama dan budaya yang seharusnya dinikmati Uighur. Beberapa departemen pemerintah daerah di Xinjiang merilis pemberitahuan di situs web mereka dalam seminggu terakhir tentang larangan berpuasa selama bulan Ramadhan.

“Anggota partai, kader, PNS, mahasiswa, dan anak di bawah umur tidak boleh puasa selama Ramadhan dan tidak harus mengambil bagian dalam kegiatan keagamaan,” kata situs pemerintah kota Koarla, Xinjiang tengah. Pembatasan dan bahkan larangan berpuasa itu terjadi di hampir semua wilayah di Xinjiang. Mereka mengumumkannya secara terbuka melalui situs-situs internalnya.

Muslimin Cina sering kali menjadi objek pembantaian, terutama di kawasan Xinjiang yang memang menjadi tempat kebanyakan Muslim Cina. Dikabarkan oleh VOA Islam, telah banyak terjadi pembantaian di sepanjang sejarah Muslim Cina. Menurut VOA, Muslim Uyghur sering kali menjadi target kekerasan. Mereka bahkan dimasukkan dalam daftar teroris Cina.“Warga Muslim Uyghur memang selalu menjadi kambing hitam Pemerintah Cina atas aksi kekerasan di Kota Urumqi, Provinsi Xinjiang. Di Xinjiang, selama 2009 telah terjadi ketegangan antara suku Muslim Uighur dan suku Han yang mendominasi daratan Cina,” tulis berita tersebut.

Tercatat, pada Juli 2009 terjadi konflik kekerasan antara Uyghur dan suku Han di Urumqi, ibu kota Xinjiang. Konflik tersebut menyebabkan sedikitnya 197 orang tewas, 1.700 orang terluka, dan 1.434 Muslim Uighur diculik serta dihukum pemerintah Cina. Konflik Juga terjadi pada 2008. Sedikitnya, 22 orang meninggal akibat bentrok Muslim Uyghur dengan aparat setempat. Konflik terjadi ketika Muslimin tak mendapat izin untuk membangun masjid.

Surat kabar Prancis “Le Monde” menerbitkan laporan tentang pembungkaman media yang dilakukan oleh pemerintah Cina terkait apa yang terjadi di daerah kaum Muslim Uighur, menyusul serangan yang terjadi pada 18 September 2015, di tambang Aksu, provinsi Xinjiang, Cina. Ketika sekelompok orang yang tak dikenal menyerang para pekerja tambang dan aparat polisi yang ada di tempat, hingga menewaskan 16 orang.

Surat kabar itu mengatakan bahwa pemerintah Cina menganggap setiap peristiwa yang terjadi di daerah Xinjiang adalah aksi terorisme, karena wilayah tersebut dihuni oleh minoritas kaum Muslim Uighur. Oleh karena itu, pemerintah Cina memberi dirinya hak untuk melakukan kekerasan dan penyiksaan terhadap setiap tersangka. Semua inilah yang semakin membuat tegang hubungan antara minoritas Muslim dengan pemerintah Cina.

Berbagai kejahatan, penyiksaan, dan permusuhan yang dilakukan oleh bangsa China ini terhadap kaum Muslim bisa diselesaikan dengan dua cara, yakni Pertama: Melakukan aktivitas bersama, yaitu kaum Muslim melakukan tekanan terhadap pemerintah negeri-negeri Islam untuk mengambil tindakan aktif terhadap China, termasuk menghentikan impor dari China, serta memutuskan hubungan perdagangan, ekonomi, dan politik dengan China.

Sulit bagi pemerintah untuk melakukannya, karena mereka sendiri bergantung kepada Cina. Namun, tekanan ini akan menciptakan gerakan politik yang sangat membantu untuk mobilitas dalam menghilangkan ketidakadilan dari warga Uighur.

Kedua, Melakukan aktivitas politik untuk membebaskan negeri dari rejim dan sistem kapitalistik yang hanya bungkam terhadap penderitaan umat Islam. Umat Islam harus bersatu menegakkan kembali Khilafah Islam yang akan membebaskan Turkistan Timur, dan menggabungkannya ke dalam Negara Islam yang wajib segera diwujudkan.

Sesungguhnya reaksi dari pemerintah dunia Islam yang mandul dan lemah terhadap kejahatah dan kekejaman China adalah benar-benar menjadi bukti baru pengkhianatan pemerintah dan pengabaiannya terhadap hak-hak umat Islam. Sehingga ini menjadi pembenaran di samping pembenaran-pembenaran yang sudah ada untuk segera menggantikan pemerintah sekuler yang ada sekarang dengan Khilafah Islam.[]
loading...
Read more »

Belasan Ribu Warga Papua Turun ke Jalan Tuntut Bubarkan Organisasi Sparatis

item-thumbnail
+ResistNews Blog - Belasan ribu warga Papua turun ke jalan untuk menuntut pembubaran organisasi sparatis Komite Nasional Papua Barat (KNPB). “Segera bubarkan KNPB! Kalau tidak, jangan salahkan massa yang bertindak!” ujar salah seorang orator di depan para anggota DPRD Papua, Rabu (2/6/2016) siang.

Selain itu, massa juga menuntut agar mengusut tuntas semua pejabat yang terlibat. “Usut tuntas eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang terlibat langsung memberikan dukungan kepada KNPB! Siapapun orangnya dan apapun jabatannya,” pekik sang orator.

Dalih adat, yang biasa digunakan KNPB untuk upaya sparatis juga disinggung massa. “Jangan mengotori nama adat, demi referendum!” tegas orator.

Paginya, massa berkumpul di Lapang Trikora, Abepura. Panitia acara pun sengaja mensetting dengan mendirikan panggung, selain dipakai untuk orasi sekaligus memberikan arahan agar pelaksanaan aksi ini bisa berjalan dengan tertib. “Kurang lebih diikuti belasan ribu massa yang berasal dari wilayah Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura dan Kabupaten Keerom,” ujar panitia.

Bukan hanya perwakilan dari tokoh-tokoh masyarakat, dalam aksi itu nampak pula orasi dari TNI dan Polri. Kemudian massa konvoi menggunakan sepeda motor ke Gedung DPRD Papua.

Dalam pantauan mediaumat.com, sempat terjadi insiden pemukulan yang dilakukan oleh peserta kepada salah seorang pengguna jalan bermotor yang melintasi jalannya aksi di Lapang Trikora. Pasalnya, pengguna jalan yang diduga pro KNPB tersebut meneriakkan kata-kata cacian terhadap massa. Hal ini memicu kemarahan beberapa peserta yang mendengarkan langsung. Yang kemudian terjadi upaya pengejaran serta dihadang oleh massa lainnya. Sebelum menjurus pada tindakan yang lebih berbahaya, beberapa peserta lainnya langsung berusaha melerai.(mediaumat.com/ +ResistNews Blog )
loading...
Read more »

Ramadhan: Saatnya Mewujudkan Islam Kaffah

item-thumbnail
[Al-Islam edisi 809, 27 Sya’ban 1437 H – 3 Juni 2016 M]


Ramadhan sudah sepatutnya menjadi momentum penting bagi kaum Muslim untuk mendekatkan diri (taqarrub) kepada Allah SWT dengan cara melaksanakan syariah-Nya secara kâffah (total). Tentu taqarrubitu tidak hanya terkait dengan amal-amal ritual-spiritual, semata seperti ibadah mahdhah dan akhlak, namun juga mencakup amal-amal politik dalam makna mengurusi urusan umat dengan syariah Islam. Islam tidak mempertentangkan antara amal spiritual dan amal politik.

Ramadhan, Spiritual dan Politik

Seiring dengan kedatangan bulan Ramadhan kali ini, ada dua hal yang sangat penting untuk dipahami.Pertama: Islam menolak sekularisme karena Islam bersifat menyeluruh; mengatur semua aspek kehidupan. Sekularisme memisahkan agama (Islam) dari kehidupan publik/negara (fashl ad-dîn ’an ad-dawlah). Sekularisme sebenarnya berakar dari peradaban Barat-Kristen, yang memisahkan agama (Kristen) dari negara. Tentu hal ini tidak sesuai dengan realita syariah Islam.

Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad saw. untuk mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, dirinya dan sesamanya. Syariah Islam yang terkait pengaturan manusia dengan Tuhannya (seperti ibadah ritual) dan dirinya sendiri (seperti akhlak) ini bisa dilaksanakan oleh individu. Meski demikian, untuk kesempurnaannya harus ada peran negara di dalamnya. Adapun syariah yang terkait pengaturan hubungan manusia dengan sesamanya (muamalah dan ‘uqûbât/sanksi hukum) harus dilaksanakan oleh negara. Misalnya muamalah yang terkait pemerintahan, ekonomi, sosial, pendidikan, politik, keamanan dan sebagainya. Hanya sebagian kecil aktivitas muamalah yang bisa dilaksanakan tanpa peran negara. Syariah Islam yang mengatur masalah ‘uqûbât (sanksi hukum) seperti hukum hudûd, jinâyât, ta’zîr dan mukhâlafât, mutlak harus dilaksanakan oleh negara, tidak boleh dilaksanakan oleh kelompok apalagi individu.

Faktanya, rangkaian proses sekularisasi pemikiran Islam di Indonesia telah berjalan sejak beberapa dekade lalu. Penyebaran ide sekularisme itu berjalan seiring dengan penyebaran ide pluralisme dan liberalisme (kebebasan) serta menjadi bagian penting dari demokratisasi di negeri ini. Perlu dicatat, sekularisasi di negeri ini dan di negeri-negeri Muslim lainnya didukung oleh negara-negara Barat, khususnya AS. Pasalnya, mereka berkepentingan untuk melanggengkan ideologi Kapitalisme di negeri-negeri Muslim, sekaligus menyingkirkan ideologi Islam sebagai rival dan ancaman utamanya.

Karena itu pada bulan Ramadhan ini, selain perlu dibahas masalah ibadah dan akhlak, perlu pula disampaikan dan dikampanyekan secara gencar penerapan syariah Islam yang bersifat menyeluruh. Hal ini sebagai upaya membersihkan pemikiran umat dari ide sekularisme, sekaligus menyelamatkan umat dari bahaya propaganda sekularisme yang bermuara pada kepentingan negara-negara kapitalis, penjajah di negeri-negeri Muslim.

Kedua: Islam tidak memisahkan urusan spritual dengan politik karena keduanya diatur dalam syariah Islam. Politik Islam adalah pengaturan urusan umat di dalam dan luar negeri menurut syariah Islam. Karena itu dalam Islam politik merupakan perkara yang mulia. Politik dilaksanakan oleh negara dan umat. Negara secara langsung melakukan pengaturan ini secara praktis, sedangkan umat mengawasi negara dalam pengaturan tersebut. Pengaturan urusan umat di dalam negeri dilakukan oleh negara dengan menerapkan ideologi Islam dengan syariahnya secara kâffah. Pengaturan urusan umat di luar negeri dilakukan dengan cara mengadakan hubungan dengan berbagai negara, bangsa dan umat lain dalam rangka menyebarluaskan ideologi Islam ke seluruh dunia.

Politik Islam, yakni pengaturan urusan umat di dalam dan luar negeri dengan hukum Islam, tidak dapat dipisahkan dengan aspek ritual-spiritual Islam. Keduanya merupakan satu-kesatuan dalam struktur sistem Islam. Pengertian politik seperti itu disandarkan pada hadis-hadis yang menunjukkan aktivitas penguasa, kewajiban mengoreksi penguasa serta pentingnya mengurus kepentingan kaum Muslim. Politik Islam itu dijalankan langsung oleh para nabi, termasuk Nabi Muhammad saw. Sepeninggal Nabi Muhammad saw., politik Islam secara praktis dijalankan oleh para khalifah. Karena itu realisasi politik Islam pasca Nabi Muhammad saw. itu terkait erat dengan keberadan para khalifah dengan sistem Khilafah, seperti yang tampak sejak masa Khulafaur Rasyidin. Hal itulah yang diisyaratkan oleh Rasul saw. dalam sabdanya:

«كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ تَسُوسُهُمُ اْلأَنْبِيَاءُ كُلَّمَا هَلَكَ نَبِيٌّ خَلَفَهُ نَبِيٌّ وَإِنَّهُ لاَ نَبِيَّ بَعْدِي وَسَيَكُونُ خُلَفَاءُ فَيَكْثُرُونَ»

Dulu Bani Israil selalu dipimpin dan diurus oleh para nabi. Setiap kali seorang nabi meninggal, dia digantikan oleh nabi yang lain. Sesungguhnya tidak ada nabi sesudah aku. Yang ada adalah para khalifah yang banyak(yang datang silih berganti, red.) (HR Muslim).

Itulah pengertian politik yang syar’i karena diambil dari dalil-dalil syariah. Karena itu kaum Muslim semestinya tidak memisahkan urusan spiritual dengan politik Islam. Pemisahan keduanya, selain melanggar syariah, juga akan menjauhkan umat dari upaya penerapan syariah secara kâffah. Menerima sebagian syariah Islam (spiritualitas dan moralitas semata) dan menolak sebagian yang lain (politik, pemerintahan, ekonomi, dan lain-lain) merupakan penyimpangan dari Islam. Ini adalah kebiasaan Bani Israel yang dicela dan diancam oleh Allah SWT, dan tentu kita umat Islam sangat tidak layak melakukan hal yang sama. Allah SWT berfirman:

﴿أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلاَّ خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ﴾

Apakah kalian mengimani sebagian al-Kitab (Taurat) dan mengingkari sebagian lainnya? Tidak ada balasan bagi orang yang berbuat demikian di antara kalian, melainkan kenistaan dalam kehidupan dunia, dan pada Hari Kiamat mereka dikembalikan kepada siksa yang sangat berat (TQS al-Baqarah [2]: 85).


Ramadhan: Momentum Penyadaran Umat

Ramadhan dapat menjadi momentum penting untuk: Pertama, meningkatkan ketakwaan dan ketaatan kepada Allah SWT secara total; dalam aspek ibadah spiritual maupun aspek politik, pemerintahan, ekonomi, sosial, budaya, dan sebagainya. Allah SWT telah menjelaskan bahwa Islam adalah agama yang sempurna (QS al-Maidah [5]: 3) dan mengatur seluruh aspek kehidupan umat manusia (QS an-Nahl [16: 89). Karena itu tidak ada yang layak untuk mengatur seluruh aspek kehidupan masyarakat kecuali Islam dengan syariahnya. Allah SWT berfirman:

﴿فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ اْلآخِرِ﴾

Jika kalian berlainan pendapat tentang suatu perkara, kembalikanlah perkara itu kepada Allah (al-Quran) dan Rasul (as-Sunnah) jika kalian benar-benar mengimani Allah dan hari akhir (TQS an-Nisa’ [4]: 59).

Imam Ibnu Katsir di dalam Tafsir al-Qur’ân al-‘Azhîm menjelaskan bahwa segala perkara yang diperselisihkan oleh manusia, baik perkara pokok (ushûl) maupun cabang (furû’) agama, harus dikembalikan pada al-Quran dan as-Sunnah. Ini sebagaimana juga firman Allah SWT dalam surat asy-Syura ayat 10 (yang artinya): Tentang apapun yang kalian perselisihkan, putusan (hukum)-nya dikembalikan kepada Allah.

Sangat jelas, ayat ini memerintahkan kaum Muslim untuk berhukum pada al-Quran dan as-Sunnah. Artinya, kaum Muslim diperintahkan untuk menerapkan syariah Islam secara total dalam seluruh aspek kehidupan. Karena itu ketakwaan harus diwujudkan melalui ketundukan pada syariah Islam secara menyeluruh.

Kedua: Ramadhan seharusnya mampu memperkuat dakwah untuk menegakkan Khilafah Rasyidah sebagai institusi untuk menerapkan syariah secara totalitas tersebut. Sebagaimana diketahui, sejak Khilafah diruntuhkan pada 28 Rajab 1342 H/3 Maret 1924 M oleh Musthafa Kamal at-Taturk, umat Islam kehilangan institusi pelaksana syariah itu. Akibatnya, di negeri-negeri Muslim hukum Islam disingkirkan, digantikan dengan hukum dan undang-undang warisan kafir penjajah.

Ketiadaan Khilafah juga menyebabkan umat ini tidak lagi memiliki institusi pemersatu mereka. Padahal dengan Khilafah umat Islam akan dipersatukan dalam satu negara dan satu kepemimpinan menjadi umat yang kuat.

Ketiadaan Khilafah juga menyebabkan umat ini kehilangan institusi yang melindungi agama, harta dan darah mereka, sebagaimana sabda Rasulullah saw.:

«إِنَّمَا اْلإِمَامُ جُنَّةٌ يُقَاتَلُ مِنْ وَرَائِهِ وَيُتَّقَى بِهِ»

Sesungguhnya seorang pemimpian itu laksana perisai; orang-orang berperang di belakang dia dan berlindung kepada dirinya (HR al-Bukhari dan Muslim).

Karena itu ketiadaan Khilafah ini harus diakhiri dengan jalan menegakkan kembali Khilafah Rasyidah yang akan menerapkan kembali syariah Islam secara menyeluruh. Hal itu merupakan keniscayaan untuk mengakhiri berbagai problem dan keburukan yang diderita umat saat ini dan untuk mengembalikan kejayaan dan kemuliaan ke tangan umat Islam. WalLâh a’lam bi ash-shawâb. []



Komentar al-Islam:

Pemerintah telah memutuskan untuk membuka keran impor daging sapi menjelang puasa. Hal itu menyusul permintaan Presiden Joko Widodo bahwa harga daging sapi harus turun menjadi Rp 80.000 per kg. “Untuk mencapai target tersebut, Pemerintah akan melakukan penambahan pasokan daging dengan importasi daging sapi,” ujar Menteri Perdagangan Thomas Lembong seusai rapat koordinasi di Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta, Rabu (31/5/2016). (Kompas.com, 31/5).

  1. Yang naik bukan hanya daging. Banyak barang lainnya harganya juga naik. Kebijakan ini bisa jadi kurang efektif. Pasalnya, jika impor sekarang, barang baru akan tiba paling cepat beberapa minggu ke depan. Efeknya baru akan terasa setelah lebaran, waktu yang sangat kritis justru telah lewat, dan biasanya setelah lebaran harga sebagiannya akan kembali turun.
  2. Yang harus dilakukan adalah kebijakan jangka panjang melalui swasembada dan pengaturan logistik yang baik.
[hizbut-tahrir.or.id/ +ResistNews Blog ]
loading...
Read more »
Home
loading...