Oleh: Endah Sulistiowati, S. Pd. – MHTI Kediri (pengamat politik)

“AS dan sekutunya yang berdalih melindungi HAM, hingga kini sedang menunggu-nunggu kesempatan melakukan operasi militer di Indonesia atas nama humanitarian intervention. Bukan tidak mungkin tentara dari negeri Cina (mencuri kesempatan di tikungan) juga datang dengan alasan ingin melindungi warga negaranya yang bekerja di Indonesia.” Umar Syarifudin – Lajnah Siyasiyah DPD HTI Kota Kediri

Diawali pasca perang dunia ke-2, Amerika mengalami krisis ekonomi yang benar-benar buruk, terjadi inflasi besar dan angka pengangguran tinggi. Hal inilah yang mendorong Amerika untuk memutar otak mencari solusi untuk mengatasi masalah ini. Dan munculah ide untuk mencari emas, karena emas adalah logam mulia yang paling disuka dan dicari banyak orang, harganya pun relatif stabil dari waktu ke waktu. Jadilah Amerika mengirim seluruh ahli geologinya keseluruh penjuru dunia untuk mencari emas, tak terkecuali ke Indonesia.

Pada tahun 1960, Forbes Wilson (direktur Freeport saat itu) adalah orang yang melakukan ekspedisi ke Irian Barat (Papua) dan menemukan harta karun melimpah di ketinggian pegunungan Jayawijaya dan sekitarnya. Ekspedisi ini kemudian ditulisnya dalam buku berjudul The Conquest of Cooper Mountain. Wilson sendiri terkejut dengan temuannya itu, karena selain dipenuhi bijih tembaga, gunung tersebut juga menyimpan bijih emas dan perak.

Bagaimana dengan OPM (Organisasi Papua Merdeka) dan referendum satu orang satu suara? Tidak menutup kemungkinan hal ini dijadikan alat untuk lebih menancapkan hegemoni Amerika dalam menguasai harta karun papua. Karena dengan terbebasnya Papua dari Indonesia berarti semakin mudah untuk mengontrol peta hasil tambang di Papua. Amerika memang sukses menjadi sales demokrasi terbaik, sehingga hampir seluruh negara-negara di dunia ini memakai demokrasi dalam sistem pemerintahannya. Namun, kita pantas belajar dari Afganistan, Irak dan yang terakhir Sudan. Amerika memang berhasil membentuk 3 negara baru, namun Amerika tidak bisa menyelesaikan berbagai masalah disana, 3 negara tersebut justru semakin terjerumus pada problem horisontal yang berkepanjangan, indahnya hidup dalam sistem demokrasi menjadi sekedar ilusi dan mimpi.

Papua merupakan bagian integral Indonesia Merdeka sejak rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada 18 Agustus 1945, sehari setelah Sukarno-Hatta memproklamirkan kemerdekaan Indonesia, pada 17 Agustus 1945. Sampai saat ini, kelompok separatis yang aktif menyuarakan kemerdekaan bagi Papua tidak lain adalah Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) dan Komite Nasional Papua Barat (KNPB) karena dua kelompok tersebut mendukung United Liberation Movement for West Papua(ULMWP) sebagai anggota tetap Melanesian Spearhead Groups (MSG).

Menurut dua kelompok tersebut, United Liberalition Movement for West Papua (ULMWP) merupakan wadah representative Rakyat Papua yang terbentuk atas penyatuan faksi yang berjuang untuk kemerdekaan Papua yang dilakukan pada tanggal 1-4 Desember 2014, dengan tujuan menegakkan kedaulatan West Papua demi kembali kepada keluarga besar Melanesia dalam forum Melanesian Spearhead Group (MSG). Selain itu, kelompok pro kemerdekaan Papua ini selalu mempertanyakan kehadiran pemerintah Indonesia di MSG, karena blok regional itu diklaim didirikan untuk kepentingan negara-negara Melanesia dan orang-orang Melanesia yang memperjuangkan kemerdekaan dari wilayah jajahan.

Untuk memberi gambaran nyata betapa AS dan sekutu-sekutunya dari blok barat bermaksud menggunakan isu demokratisasi dan hak-hak asasi manusia sebagai alat untuk menekan sebuah negara yang dipandangnya berpotensi menentang skema global AS untuk konteks saat ini, kiranya Indonesia, khususnya kasus maraknya kelompok-kelompok separatisme di Papua, bisa menjadi sebuah ilustrasi yang cukup tepat, bahwa AS dan beberapa negara blok barat mendukung secara tidak langsung manuver beberapa elemen-elemen pro Papua Merdeka untuk membawa isu Papua ke forum internasional. Meng-internasionalisasikan isu kemerdekaan Papua dan Hak Masyarakat Papua untuk Menentukan Nasibnya Sendiri.

Beberapa waktu lalu, pemerintah Indonesia sempat dikejutkan dengan manuver oleh yang menamakan dirinya United Liberation Movement for West Papua (ULMWP). Kelompok ini berkeinginan untuk menjadi anggota Melanesian Spearhead Group (MSG) yang pada waktu akan dibahas di London pada tanggal 3 Mei 2016. Yang lebih mengkhawatirkan lagi, beberapa organisasi sipil di Papua kemudian menggalang dan memobilisasi massa untuk melakukan desakan politik agar ULMWP menjadi anggota tetap MSG.

Kalau menelisik langkah ini, jelaslah sudah bahwa gerakan meng-internasionalisasikan isu Papua, memang masih cukup gencar dilalukan oleh beberapa elemen-elemen pro Papua Merdeka di dalam maupun di luar negeri. Hal itu semakin diperkuat dengan perkembangan terkini, ketika Komite Nasional Papua Barat (KNPB) menyatakan, desakan agar ULMWP menjadi anggota penuh MSG merupakan keinginan murni rakyat West Papua yang menuntut bebas dari penjajahan kolonial Indonesia, dan seluruh masyarakat Papua yang tergabung dalam KNPB tidak takut jika ditangkap oleh aparat. Coba cermati baik-baik frase yang digunakan KNPB, “Menuntut bebas dari penjajahan kolonial Indonesia.” Mengerikan bukan?

Beberapa organisasi antara lain Parlemen Nasional West Papua (PNWP) melalui ketuanya Buchtar Tabuni sudah gencar melakukan propaganda terutama melalui media sosial. Isi propaganda Buchtar Tabuni antara lain KTT Pemimpin negara MSG tanggal 14 Juli 2016 mendatang di Honiara nanti memiliki nilai strategis dan bermanfaat menegakkan wibawa dan harga diri bangsa Papua.

Isu kemerdekaan yang terus disebarluaskan oleh kelompok KNPB maupun AMP tidak hanya memicu penolakan atas pergerakan mereka tetapi juga telah memberikan pandangan negatif oleh masyarakat atas kelompok tersebut, sehingga dimungkinkan akan berdampak terhadap tindakan spontanitas yang cukup memojokkan kedua kelompok ini.

Mulusnya upaya pemisahan Papua tidak bisa dilepaskan dari kegagalan Pemerintah rezim liberal untuk mensejahterakan rakyat Papua. Meskipun Papua memiliki kekayaan alam yang luar biasa, rakyatnya hidup dalam kemiskinan. Pangkalnya adalah peerapan demokrasi-kapitalisme. Sistem demokrasi telah memuluskan berbagai UU liberal yang mengesahkan perusahaan asing seperti Freeport untuk merampok kekayaan alam Papua.

Penting untuk disadari oleh semua pihak, khususnya rakyat Papua, pemisahan Papua dari Indonesia bukanlah solusi bagi persoalan rakyat Papua. Meminta bantuan negara-negara imperialis untuk memisahkan diri merupakan bunuh diri politik. Memisahkan diri akan memperlemah Papua. Negara-negara imperialis yang rakus justru akan lebih leluasa memangsa kekayaan alam dan sumberdaya negeri Papua. Pemisahan Papua hanyalah untuk kepentingan segelintir elit politik yang bekerjasama dengan negara-negara asing imperialis.[]

[Al-Islam edisi 813, 9 Syawal 1437 H — 15 Juli 2016 M]

Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah SWT karena telah diberi kesempatan dan kekuatan untuk menyelesaikan puasa Ramadhan. Kita berharap, berpuasa sebulan penuh dapat mengantarkan kita menjadi kaum yang bertakwa sebagaimana dinyatakan dalam firman Allah SWT QS al-Baqarah [2]: 183.

Umar bin Abdul Aziz rahimahulLâh, sebagaimana dikutip Imam as-Suyuthi dalam Ad-Durr al-Mantsûr, berkata, “Takwa kepada Allah itu bukanlah berpuasa pada siang hari, shalat pada malam hari dan memadukan keduanya. Namun, takwa kepada Allah itu adalah meninggalkan apa saja yang telah Allah haramkan dan menunaikan apa saja yang telah Allah wajibkan.”

Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah rahimahulLâh dalam kitabnya, Zâd al-Muhâjir ilâ Rabihi, juga berkata, “Hakikat takwa adalah menaati Allah atas dasar iman dan mengharapkan ridha-Nya, baik atas perkara yang Allah perintahkan maupun yang Allah larang.”

Itulah takwa. Itulah yang diharapkan terwujud pada diri setiap Muslim setelah menjalankan ibadah puasa Ramadhan. Mereka senantiasa menaati syariah-Nya secara kâffah atas dasar keimanan.

Orang yang bertakwa tidak akan berani minum khamr, misalnya, apalagi melegalkan khamr itu dalam kehidupan. Tentu karena Allah SWT telah mengharamkan khamr. Khamr adalah perbuatan najis, termasuk perbuatan setan dan wajib dijauhi (lihat QS al-Maidah [5]: 90-91). Bahkan Rasulullah saw. bersabda:

«الْخَمْرُ أُمُّ الْخَبَائِثِ»

Khamr adalah biang segala keburukan (HR ad-Daruquthni).



Untuk diketahui, di DPR sekarang sedang digodok RUU Minuman Beralkohol. Ironisnya, arus besar yang berkembang di DPR, peredaran minuman beralkohol hanya akan diatur dan dikendalikan, bukan dilarang dan diberantas. Tentu hal itu menyalahi ketakwaan dan bukan termasuk karakter orang bertakwa, apapun alasannya.

Orang yang bertakwa juga tidak akan berani memakan harta dari transaksi riba. Mereka juga tidak akan melegalkan riba, apalagi menjadikan riba sebagai urat nadi perekonomian dan menjadikan utang ribawi sebagai sumber pendapatan negara. Tentu karena Allah SWT telah mengharamkan riba dengan tegas. Pemakan riba diancam untuk dijadikan sebagai penghuni neraka (lihat QS al-Baqarah [2]: 275). Jika mereka tetap tidak mau meninggalkan sisa riba, diumumkan kepada mereka perang dengan Allah SWT dan Rasul-Nya (lihat QS al-Baqarah [2]: 279).

Tentang dosa riba, Rasullah saw. bahkan bersabda:

«الرِّبَا ثَلاَثَةٌ وَسَبْعُونَ بَابًا أَيْسَرُهَا مِثْلُ أَنْ يَنْكِحَ الرَّجلُ أُمَّهُ»

Riba itu memiliki 73 pintu. Yang paling ringan (dosanya) adalah seperti seseorang menzinai ibunya sendiri (HR al-Hakim dan al-Baihaqi).



Untuk diketahui, total utang Pemerintah Indonesia pada Mei 2016 ini telah mencapai Rp 3.323 triliun. Semua utang tersebut adalah utang ribawi yang jelas-jelas haram. Orang yang bertakwa niscaya tidak akan berutang dengan utang ribawi, apalagi sampai sebanyak itu. Apalagi lebih dari 700 triliun utang ribawi itu didapat dari kaum kafir penjajah yang sudah terbukti menjerumuskan negara ini ke dalam cengkeraman penjajahan.

Orang yang bertakwa juga tidak akan memilih dan mengangkat orang kafir sebagai pemimpinnya. Apalagi ikut mengkampanyekan calon pemimpin kafir itu. Tentu karena Allah SWT telah mengharamkan umat Islam mengangkat orang kafir sebagai pemimpin mereka (Lihat: QS an-Nisa [4]: 141). Tidak ada ikhtilaf di kalangan para ulama atas keharaman ini. Al-Qadhi Iyadh, sebagaimana dikutip oleh Imam al-Nawawi dalam Syarh Muslim, berkata, “Tidak ada perbedaan di kalangan para ulama bahwa kepemimpinan itu tidak sah bagi orang kafir.”

Ibnu Hazm dalam Marâtib al-Ijmâ’ juga berkata, ”Para ulama sepakat bahwa kepemimpinan tidak boleh diserahkan kepada perempuan, orang kafir, anak kecil yang belum balig (dewasa) dan orang gila.”

Namun, sekarang muncul pernyaatan yang dilemparkan ke tengah-tengah umat, “Pemimpin kafir yang jujur dan adil adalah lebih baik daripada pemimpin Muslim yang tidak jujur dan tidak adil.”

Jelas, pernyataan seperti ini tidak mungkin keluar dari lisan orang yang bertakwa. Tentu, selain menyalahi al-Quran, as-Sunnah dan ijmak para ulama, pernyataan itu jelas merendahkan umat Islam. Seolah-olah tidak ada seorang pun dari umat Islam ini yang layak menjadi pemimpin sehingga mereka harus mengemis kepada orang kafir untuk menjadi pemimpin mereka.

Orang yang bertakwa tidak akan mau menerima sistem demokrasi yang telah menjadikan manusia sebagai pembuat hukum. Hukum yang ditetapkan lewat proses demokrasi pun tidak didasarkan pada halal dan haram, tetapi didasarkan pada suara terbanyak. Padahal dalam Islam, pemilik otoritas tunggal untuk membuat hukum hanyalah Allah SWT (Lihat: QS Yusuf [12]: 40).

Suara terbanyak jelas tidak boleh dijadikan sebagai penentu dalam ketetapan hukum. Tentu karena suara terbanyak tidak selalu sejalan dengan kebenaran. Bahkan Allah SWT menegaskan bahwa jika kalian menuruti kebanyakan manusia di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkan kalian dari jalan-Nya (lihat QS al-An’am [16]: 116).

Orang yang bertakwa pasti akan menolak liberalisme. Tentu karena liberalisme meniscayakan kebebasan dan menolak terikat dengan syariah. Liberalisme berlawanan dengan Islam yang justru mewajibkan manusia untuk terikat dengan semua hukumnya.

Orang yang bertakwa juga akan menolak sekularisme yang mempersempit Islam hanya sebagai agama yang mengatur urusan pribadi. Padahal Islam adalah agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan. Semua aturan Islam wajib diterapkan. Allah SWT berfiman:

﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلاَ تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ﴾

Hai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara keseluruhannya, dan janganlah kalian menuruti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh kalian yang nyata (TQS al-Baqarah [2]: 208).



Saat menjelaskan ayat ini, Abu al-Fida Ibnu Katsir rahimahulLâh, berkata, “Allah SWT memerintahkan hamba-Nya yang Mukmin dan membenarkan Rasul-Nya untuk mengambil semua aspek Islam dan syariahnya, mengamalkan semua perintahnya dan meninggalkan semua larangannya.”

Karena itu orang yang bertakwa pasti menginginkan syariah diterapkan secara kâffah dalam semua aspek kehidupan.

Orang yang bertakwa juga tidak akan menolak Khilafah, apalagi menentang dan menjadi penghalangnya. Tentu karena Khilafah adalah kewajiban yang harus ditegakkan. Imam al-Qurthubi rahimahulLâh dalam kita tafsirnya, Al-Jâmi li Ahkâm al-Qur`ân, menegaskan, “Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan umat maupun para imam tentang kewajiban mengangkat khalifah, kecuali al-Asham. Dinamakan al-Asham(orang yang tuli) karena dia tuli dari syariah. Demikian pula orang yang sependapat dengan dia serta mengikuti pendapat dan mazhabnya.”

Selain itu, penerapan syariah secara kâffah membutuhkan keberadaan Khilafah. Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama mutabar, Khilafah adalah institusi pelaksana syariah. Imam Abu Zakaria an-NawawirahimahulLâh dalam Rawdhah at-Thâlibîn wa Umdat al-Muftîn, berkata:

]لاَ بُدَّ لِلْأُمَّةِ مِنْ إِمَامٍ يُقِيمُ الدِّينَ، وَيَنْصُرُ السُّنَّةَ، وَيَنْتَصِفُ لِلْمَظْلُومِينَ، وَيَسْتَوْفِي الْحُقُوقَ وَيَضَعُهَا مَوَاضِعَهَا[

Umat harus memiliki seorang imam (khalifah) yang bertugas menegakkan agama, menolong sunnah, membela orang yang dizalimi serta menunaikan hak dan menempatkan hak itu pada tempatnya.



Tanpa Khilafah, niscaya banyak sekali hukum syariah yang tidak diterapkan dalam kehidupan, sebagaimana saat ini. Karena itu orang bertakwa akan merindukan dan mendambakan Khilafah, bahkan turut berjuang untuk mengembalikan tegaknya Khilafah Rasyidah ala minhajin nubuwwah.

Orang yang bertakwa juga tidak akan menganggap syariah dan khilafah sebagai ancaman. Tentu karena syariah dan khilafah adalah risalah dari Allah SWT yang dibawa oleh Rasulullah saw., yang akan mewujudkan rahmat bagi alam semesta. Allah SWT berfirman:

﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَةً لِلْعَالَمِيْنَ﴾

Kami tidak mengutus kamu [Muhammad] kecuali untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam (QS al-Anbiya [21]: 107).

Menurut Al-Allamah Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani rahimahuLlâh, ayat ini menjelaskan bahwa tujuan Rasulullah saw. diutus adalah agar risalahnya menjadi rahmat bagi manusia. Konsekuensinya, risalah ini diturunkan untuk mewujudkan kemaslahatan (jalb al-mashalih) mereka dan mencegah kemafsadatan (dar’u al-mafasid) dari mereka.

Khilafah juga akan menjadi junnah (perisai) yang melindungi umat Islam. Tidak seperti sekarang, umat Islam benar-benar seperti anak yatim tanpa pelindung. Agama mereka dilecehkan. Darah mereka ditumpahkan. Harta kekayaan mereka pun dijarah oleh musuh-musuh mereka. Semua itu menimpa mereka tanpa ada yang melindungi. Lihatlah saudara-saudara kita di Suriah yang setiap hari dibombardir oleh rezim kafir Basyar Asad dan negara-negara kafir penjajah. Demikian pula saudara-saudara kita di Palestina dan Rohingnya. Nasib serupa juga dialami oleh kaum Muslim di Afrika Tengah, Irak, Uzbekistan, dan lain-lain. Semua itu terjadi ketika umat Islam hidup tanpa Khilafah sebagai pelindung mereka.

Khilafah juga akan menyatukan umat Islam dalam satu kepemimpinan. Tidak seperti sekarang, umat Islam terpecah-pisah menjadi lebih dari 50 negara yang sibuk dengan urusannya masing-masing. Akibatnya, begitu mudah musuh-musuh Islam menghancurkan Islam dan umatnya.

Karena itu kita semua harus berjuang menegakkan syariah dan khilafah. Hanya dengan tegaknya Khilafah, ketaatan pada syariah secara kâffah dapat diwujudkan. WalLâh alam bi ash-shawâb. [hizbut-tahrir.or.id/ +ResistNews Blog ]

+ResistNews Blog - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik IndonesiaAnies Baswedan resmi melarang pelaksanaan Masa Orientasi Sekolah (MOS) yang dilakukan oleh kalangan siswa atau pelajar.

“Meski pelaksananya anggota OSIS akan tetap kita larang. Mulai tahun ini harus dilakukan oleh guru atau pengajar,” tutur Menteri Anies dalam sebuah konferensi pers di kantor Kemdikbud di Jakarta, Antaranews, Selasa, (12/07/2016).

Dia menjelaskan, hal tersebut dilakukan mengingat rawannya terjadi aksi perploncoan atau “bullying” dan bahkan kekerasan yang dilakukan senior terhadap adik kelasnya yang baru masuk sekolah.

Menurut dia, konsep kegiatan pengenalan lingkungan sekolah sudah saatnya harus diubah dengan memutus salah satu masalah utama dalam lingkungan sekolah, yaitu kekerasan.

Dia menceritakan, keputusan tersebut diambil mengingat banyaknya laporan kekerasan baik psikis maupun fisik yang dialami murid baru saat pertama masuk sekolah.

Bahkan telah terjadi sejumlah kasus kekerasan di lingkungan sekolah di beberapa daerah yang berakibat pada kematian, tuturnya.

“Ini tidak bisa lagi dibiarkan, karena tidak ada orang tua yang ingin mengantar anaknya ke sekolah dalam kondisi bahagia tetapi menjemputnya dengan kondisi yang menyedihkan,” pungkasnya.

Menteri Anies memaparkan, pada konsep baru ini yang akan menjadi pelaksana pengenalan lingkungan sekolah ialah guru di sekolah yang bersangkutan.

“Kegiatan tidak ada lagi dilakukan oleh senior, dan MOS hanya dilakukan oleh guru pada jam-jam belajar, serta di dalam lingkungan sekolah,” ujarnya menegaskan.

Walaupun dilakukan oleh guru, Menteri Anies menekankan bahwa kegiatan pengenalan harus bersifat edukatif dan menyenangkan.

“Siswa pun harus pakai seragam seperti belajar sehari-hari. Tidak perlu pakai aksesoris yang aneh-aneh, harus pakai atribut sekolah,” tuturnya. [hidayatullah.com/ +ResistNews Blog ]

+ResistNews Blog - Pengacara pemerintah Filipina membela keputusan polisi untuk membunuh puluhan orang yang diduga sebagai pengedar narkoba, tanpa diupayakan penangkapan terlebih dulu.

Pengacara yang bernama Jose Calida itu berkata ia akan terus membela tindakan keras yang diambil terhadap orang-orang yang diduga terlibat dalam penyelundupan narkoba.

“Berapa jumlah pecandu obat atau pengeder narkoba di Filipina? Desa-desa kita hampir dibanjiri dengan narkoba,” tegasnya dalam jumpa pers di markas kepolisian di Manila pada Senin (11/07/2016) sebagaimana dikutip BBC.

Kepolisian mengukuhkan telah membunuh lebih dari 110 terduga pengedar narkoba sejak presiden baru Rodrigo Duterte menang dalam pemilihan Mei lalu.

Presiden Filipina yang baru Rodrigo Duterte benar-benar membuktikan janjinya memerangi narkoba di negaranya. Hanya dalam dua bulan, yakni 10 Mei hingga 7 Juli, total lebih dari seratus pengguna dan pengedar narkoba menemui ajal. surat kabar Philippine Daily Inquirer mengklaim jumlahnya mencapai 119 orang. Termasuk 13 orang yang tidak diketahui identitasnya.

Sebelumnya, dalam kampanyenya, Duterte pernah berjanji akan menegakkan ketertiban dan keamanan, termasuk memberantas peredaran narkoba sehingga para pelaku akan memenuhi rumah-rumah persemayaman.

Para pengedar narkoba yang beroperasi di luar negeri tak luput jadi incaran Duterte. “Jangan kembali. Kalau tidak, sesaat setelah keluar pesawat, kamu akan mati,” ancamnya. Pria yang dijuluki The Punisher itu juga mengancam dua pengedar narkoba yang masih beroperasi meski sudah berada di balik bui.

“Lebih baik mereka bunuh diri karena saya tidak akan membiarkan mereka terus beraksi,” ucap Duterte.

Namun dengan peningkatan jumlah orang yang dibunuh, sejumlah pengacara hak asasi manusia dan anggota parlemen menyampaikan kekhawatiran mendalam bahwa operasi itu berada di luar kontrol.

Diserukan oleh mereka bahwa polisi seharus mengupayakan penangkapan terduga dan membawa mereka ke pengadilan.

Akan tetapi Calida menegaskan ia akan membela kepolisian jika sampai dipanggil oleh Kongres untuk dimintai pertanggung jawaban atas operasi pembunuhan terhadap terduga pengedar narkoba. [hidayatullah.com/ +ResistNews Blog ]


+ResistNews Blog - SATU kelompok hak asasi manusia Israel menggugat Facebook sebesar 1 miliar dolar. Kelompok HAM Shurat Hadin melayangkan gugatan atas nama para keluarga yang menjadi korban serangan Palestina.

Mereka mengatakan Facebook melanggar undang-undang antiterorisme Amerika Serikat dengan membolehkan kelompok seperti Hamas memakai Facebook untuk menyebarkan ide mereka, lapor BBC.

Dalam gugatan yang dimasukkan ke pengadilan di New York disebutkan bahwa ‘Facebook menyediakan dukungan dan sumber daya bagi Hamas, memfasilitasi kelompok teroris untuk melakukan komunikasi, perekrutan, dan serangan bagi musuh-musuh mereka’.
Nama-nama korban yang tercantum dalam berkas gugatan berkewarganegaraan Amerika, termasuk Taylor Force, yang tewas ditikam saat berkunjung ke Israel pada Maret lalu.

Nama lain mencakup beberapa korban yang memiliki kewarganegaraan ganda Amerika-Israel yang tewas dalam serangan di Tel Aviv, Jerusalem, dan wilayah pendudukan Tepi Barat antara 2014 hingga 2016.

Juru bicara Hamas di Gaza, Sami Abu Zuhri, menuduh Israel memanfaatkan Facebook sebagai alat untuk memata-matai Palestina.

Ia mengatakan politikus dan tentara Israel menyampaikan kebanggaan di Facebook dan saluran media sosial lain ketika membunuh orang-orang Palestina.

“Ujian yang sebenarnya adalah apakah pemilik Facebook menolak tekanan ini,” kata Abu Zuhri.[islampos/ +ResistNews Blog ]

Media Inggris “Express” menerbitkan sebuah laporan tentang lima organisasi rahasia yang paling berbahaya di dunia. Organisasi ini bertujuan “membuat pemimpin negara-negara besar untuk menerapkan kebijakan dan mencapai tujuan tersembunyi.”

1. Skull and Bones

Skull and Bones Association dibentuk pada tahun 1832 di Universitas “Yale” yang diprakarsai oleh mahasiswa Yale bernama William Huntington Russel. Russel berasal dari sebuah keluarga kaya yang mendapatkan hartanya dari bisnis perdagangan opium.

Organisasi ini muncul karena sentimen anti Freemason yang saat itu berkembang di AS, hingga menyasar organisasi-organisasi di kampus. Dari sini, Russel lantas mengumpul orang untuk membentuk Skull and Bones.

Anggota yang paling menonjol adalah Presiden ke-27 Amerika Serikat, William Howard Taft, yang mengambil alih kepresidenan 1908-1912. Menteri Luar Negeri AS John Kerry, mantan Presiden AS George HW Bush dan anaknya George W. Bush juga menjadi anggota dari organisasi ini.

2. Illuminati

Organisasi rahasia kedua yang paling berbahaya, yang menjalankan dunia adalah Illuminati yang didirikan di Jerman pada tahun 1776 oleh Adam Weishaupt. Organisiasi ini dibentuk dalam rangka menciptakan masyarakat sekular di Eropa dan perlawanan terhadap ekspansi agama.

Puluhan politisi internasional, bintang pop dan masyarakat, termasuk Presiden AS Barack Obama, dan bintang seni Jay-Z, Madonna dan Beyonce termasuk anggotanya.

Organisasi ini “menyusup” ke dalam industri hiburan untuk mencuci otak masyarakat. Organisasi ini merupakan penyebab utama di balik terjadinya puluhan perang berdarah dan revolusi dunia.

3. Freemason

Organisasi Freemason dibentuk di Inggris pada tahun 1717. Organisi adalah organisasi payung, yang menjadi sumber dari semua organisasi rahasia yang mengendalikan dunia.

Anggota paling terkenal dari organisasi ini adalah mantan Presiden AS George Washington dan Benjamin Franklin, perdana menteri Inggris Winston Churchill, dan musisi terkenal di dunia Mozart.

4. Bohemian Bustan

Organisasi Bohemian Bustan dibentuk pada tahun 1872 oleh pendirinya, Henry Edwards, di daerah Monte Rio, California, USA.

Anggotanya adalah mantan presiden Amerika paling terkenal Richard Nixon dan Ronald Reagan. Bill Clinton dan istrinya Hillary Clinton juga menjadi anggota dari organisasi ini.

5. Bilderberg

Organisasi Bilderberg berasdi di tempat kelima dari organisasi paling berbahaya di dunia. Organisasi ini dibentuk di Belanda pada tahun 1954 oleh keluarga kerajaan di negara itu.

Menurut media Inggris lebih dari 150 orang pemimpin senior, politisi dan orang-orang keuangan dan ekonomi di Eropa dan Amerika menjadi anggota organisasi ini.

Anggota paling terkenal dari organisai ini adalah Kanselir Jerman Angela Merkel, Henry Kissinger, Tony Blair dan David Cameron, juga perdana menteri Inggris Margaret Thatcher. [kiblat.net/ +ResistNews Blog ]



Tahun 2016 ini, Hollywood baru saja merilis film fiksi berjudul “Eye in the Sky”. Ini merupakan film yang bercerita mengenai pengintaian yang dilakukan oleh militer Inggris untuk mengintai gerak gerik militan Muslim di Kenya. Operasi ini dilakukan dengan menggunakan sebuah drone rahasia yang bisa dipersenjatai dengan peluru kendali. Petinggi militer Inggris, Kolonel Katherine Powell (diperankan oleh Helen Mirren) memimpin operasi ini dari London serta melibatkan pilot Amerika di ruang kendali drone di Texas, AS, yang bernama Steve Watts (diperankan Aaron Paul).

Awalnya, misi yang akan dilakukan adalah melakukan penangkapan terhadap para militan yang disebut sebagai teroris, namun semua berubah ketika Kolonel Katherine Powell menemukan bahwa mereka ingin melakukan aksi bom bunuh diri. Film tersebut menceritakan tentang operasi intelijen yang melibatkan tiga negara dengan kecanggihan teknologi masa kini. Konflik terjadi ketika Kolonel Powell harus mengalami proses berliku untuk mendapatkan legitimasi menghancurkan sasaran dengan menembakkan rudal yang dibawa drone. Baiklah, Hollywood bisa bikin film apa saja, tapi bagaimana cerita sesungguhnya soal drone di alam nyata?



Pada 1 Juli 2016, Pemerintah Obama baru saja merilis angka-angka jumlah korban akibat serangan drone negara adidaya tersebut yang dilancarkan selama kurun waktu 2009 hingga 2015. Laporan itu memberi kesan seolah-olah pemerintah AS sudah bertanggung jawab memenuhi transparansi dan akuntabilitas publik dengan memberikan data yang mendekati kenyataan.

Washington mengumumkan bahwa selama dua periode pemerintahan Obama, serangan drone di berbagai negara termasuk Iraq, Afghanistan, dan Suriah telah memakan korban sipil non-kombatan antara 64 dan 116 orang. Ini adalah angka maksimal korban sipil yang diakui, sementara korban dari kalangan militan diklaim sebanyak 2.581 orang.

Di samping merilis angka resmi jumlah korban, Presiden Obama juga mengeluarkan sebuah ‘executive order’ yang dampaknya secara efektif memerintahkan kepada presiden berikutnya untuk melakukan seperti apa yang telah ia (Obama) lakukan. Bahkan, Obama juga mempublikasikan data tersebut sebagai pijakan dasar pengambilan keputusan perang ke depan.

Meskipun banyak pihak merasa skeptis dengan kecilnya angka tersebut –terutama jumlah korban sipil yang diakui, namun ini adalah sebuah perubahan yang luar biasa. Selama bertahun-tahun, berbagai media dan kelompok-kelompok hak asasi manusia terus mencari informasi mahal semacam ini. Sebelumnya, Washington selalu menolak membeberkan data tersebut dengan dalih untuk menjaga keamanan nasional.

Alih-alih mau secara terbuka memberikan data rinci mengenahi jumlah korban, justru pemerintah AS malah membocorkan sejumlah detil mengenahi keterlibatan pribadi Presiden Obama dalam proses membuat keputusan serangan drone.

Saat itu, publik Amerika diminta untuk mempercayai presiden mereka yang juga seorang profesor hukum. Dengan demikian, publik jadi tahu bahwa ia (Obama) bukan hanya seorang pembunuh kejam berdarah dingin, namun juga memposisikan dirinya sebagai hakim tukang vonis, juri penilai, sekaligus sebagai eksekutor yang berlumuran darah.


Preseden berbahaya

Pengumuman tanggal 1 Juli itu barangkali merupakan cerminan bahwa Obama tidak mempercayai penggantinya sebagaimana yang ia yakini selama ini. Tidaklah penting bagaimana orang melihat kredibilitas dan akurasi data itu, karena satu hal yang pasti bahwa “presiden tidak punya kewenangan untuk membunuh orang lain secara rahasia.”

Faktanya, Obama telah menciptakan preseden berbahaya di mana dengan kebijakannya itu ia melancarkan serangan-serangan mematikan secara rahasia dalam suatu arena pertempuran global yang areanya meluas dari Pakistan, Yaman, Somalia, dan mungkin juga ke wilayah-wilayah lain yang kita tidak tahu. Kini, Washington mulai membongkar warisannya sendiri yang berbahaya.

Adanya ‘executive order” baru itu berarti akan mempersulit presiden berikutnya jika mau membunuh dengan cara yang rahasia sama sekali. Setelah Obama meninggalkan Gedung Putih nanti, pengaruh kebijakannya akan tetap terasa kecuali jika presiden selanjutnya membatalkan perintah itu.

Namun demikian, pemerintah AS harus tetap berkomitmen untuk merilis jumlah korban setiap tahun, dengan konskuensi bagi presiden berikutnya adanya kewajiban menjelaskan alasan detil kepada Kongres yang barangkali akan bersikap kritis, atau sekedar haus informasi tentang bagaimana lembaga eksekutif atau pemerintahan itu melaksanakan operasi kontra-terorisme.


Justifikasi Sesat Operasi Rahasia
Pengumuman tanggal 1 Juli itu barangkali akan berdampak juga pada puluhan negara-negara lainnya yang sudah mengantre untuk mendapatkan teknologi drone. Penggunaan teknologi mesin pembunuh secara berlebihan oleh Obama selama tujuh tahun terakhir telah menciptakan sebuah preseden terjadinya bencana secara global, bahwa “penggunaan teknologi baru senjata pembunuh telah dijadikan pembenaran untuk membunuh secara rahasia dengan tidak menghormati hukum internasional”.

Berbagai perkembangan hari ini merupakan sebuah tambahan, namun tetap menjadi langkah penting bagi kita untuk menjauhkan gagasan bahwa teknologi baru bisa dijadikan justifikasi bagi operasi rahasia. Di balik kecanggihan teknologi drone terdapat sisi gelap bahwa data yang digunakan bisa sama sekali menyesatkan, sekaligus dijadikan dasar legitimasi bagi pembunuhan yang tidak sah.

Sementara, lembaga-lembaga non pemerintah termasuk Amnesty Internasional belum mengkompilasi seluruh data pembunuhan oleh drone, kita melihat paparan sang presiden yang juga profesor hukum tersebut, paling maksimum, hanyalah satu bagian dari kebenaran dan tidak mencerminkan kebenaran secara keseluruhan.

Serangan Drone Amerika Bunuh Ribuan Orang, Apa Dasar Hukumnya?
Fakta-fakta di lapangan menunjukkan banyaknya laporan mengenai adanya ratusan orang yang belum teridentifikasi yang terbunuh oleh serangan-serangan yang secara nyata dilakukan atas perintah Presiden Obama.

Celakanya, keputusan untuk menarget seseorang itu dibuat dengan hanya mendasarkan pada pola-pola tingkah laku, bukan dengan identifikasi individual secara spesifik. Amnesty International dan kelompok-kelompok pegiat HAM lainnya juga telah mendokumentasikan apa yang disebut sebagai ‘serangan terhadap para penolong’, yaitu serangan yang sengaja dilakukan untuk membunuh ataupun mencederai orang-orang yang mencoba menolong korban serangan drone. Para ‘penolong’ tersebut sudah tentu belum teridentifikasi secara spesifik di dalam data target drone, namun tetap dijadikan target serangan di bawah komando sang presiden.


Kategori sepihak
Kita tidak tahu bagaimana cara pemerintah AS menghitung jumlah individu korban serangan-serangan drone, dan kita juga tidak tahu apa dasar mereka dalam membuat keputusan serangan tersebut. Tetapi jika Washington menggunakan angka-angka itu sebagai korban “non-kombatan”, data tersebut sangatlah tidak representatif atau tidak sesuai dengan fakta.

Tanpa informasi lebih lanjut mengenai standar apa yang digunakan pemerintah Amerika, tidak mungkin kita bisa menilai secara akurat laporan mereka, termasuk untuk mengetahui apakah data itu sudah include serangan-serangan atau pembunuhan ilegal seperti yang telah didokumentasikan oleh lembaga-lembaga non pemerintah.

Sebagai contoh, pada tahun 2012 serangan drone Amerika menyasar seorang wanita yang sedang mengumpulkan sayuran di sebuah tanah kosong di sekitar rumahnya. Jika pemerintah Obama serius bekerja secara transparan, mereka seharusnya merilis pernyataan untuk mengkonfirmasi atau menyangkal serangan seperti dalam kasus tewasnya wanita tersebut, serta menjelaskan apakah pemerintah Amerika menganggap individu wanitu itu sebagai ‘kombatan’ atau ‘non-kombatan’?



Serangan drone kembali menyasar warga sipil di Yaman.


Reputasi Kelam CIA

Berapa unit jumlah drone yang dioperasikan juga masih ‘black out’ alias kabur, menunjukkan adanya upaya yang kuat dan sistematis untuk menjadikannya kebal hukum. Dinas intelijen CIA sebagai lembaga dengan catatan sangat buruk terkait akuntabilitas publik diduga masih mengoperasikan serangan drone.

Sungguh luar biasa, jika CIA sebelumnya terlibat dalam program penyiksaan yang kejam dan penahanan rahasia terhadap para tersangka “teroris” di bawah pemerintahan Bush, kini badan intelijen yang bermarkas di Langley itu kembali dipercaya dengan diberikan wewenang oleh pemerintahan Obama mengoperasikan ratusan serangan drone dan membunuhi ribuan orang. Hal inilah rupanya yang membuat publik tidak bisa memperoleh jawaban secara jelas terhadap pertanyaan-pertanyaan tentang drone.

Pengungkapan “angka resmi” jumlah korban hari ini oleh pemerintah AS dinilai masih belum cukup untuk mengantisipasi kemungkinan terulangnya kembali penyalahgunaan wewenang atau skandal oleh CIA maupun badan-badan sejenis pemerintahan lainnya. Respon positif Kongres terhadap itikad pemerintah terkait transparansi tersebut, juga harus dibarengi dengan upaya serius untuk mengungkap jumlah angka keseluruhan korban drone secara objektif.

Pemerintah AS tidak boleh berhenti dengan hanya membeberkan data korban drone yang itu pun masih kontroversial, namun juga selanjutnya harus mau mengakui, meminta maaf, dan memberi kompensasi secara adil bagi warga sipil yang menjadi korban. Jika tidak, maka bisa dipahami bahwa langkah Washington merilis pengumuman seperti pada tanggal 1 Juli itu tidak lebih dari formalitas klise untuk menyampaikan pesan kepada publik bahwa: “Kami tahu pemerintah harus transparan dan akuntabel, namun arogansi serta kekuasaan kami menghalangi kami untuk berbuat lebih.”


Penyesatan Informasi

Sementara terdapat komunitas di tengah publik Amerika sendiri dan masyarakat dunia lainnya yang tidak menjadi korban serangan drone, namun menjadi korban penyesatan informasi. Laporan-laporan media mainstream secara sengaja membuat diksi menggunakan istilah-istilah umum yang mengaburkan seperti ‘kompleks perumahan’ dan ‘konvoi’ untuk menggambarkan korban sipil yang menjadi target serangan. Demikian juga, perkiraan angka kasar jumlah korban sipil yang dirilis pemerintah Amerika juga dinilai berkontribusi dalam proses pengaburan fakta tersebut.

Sejumlah lembaga non-pemerintah memiliki data lebih lengkap siapa saja yang terbunuh akibat serangan drone, sementara pemerintah AS telah menentukan kategorinya. Tanpa tindakan yang lebih, informasi objektif mengenahi korban serangan drone dan dasar pertimbangan dilakukannya serangan drone tersebut akan tetap menjadi kabut misteri yang tak pernah terungkap. Demikian juga dengan langkah Washington untuk mengadopsi transparansi & akuntabilitas publik bagi penyelenggara pemerintahan tidak akan berarti apa-apa, kecuali sebatas retorika verbal tanpa kenyataan.

Penulis: Yasin Muslim
Sumber: The Guardian

+ResistNews Blog - Laporan : PBB Berpihak Dalam Konflik Suriah Dengan Memberikan Rezim Assad Hak Veto Atas Bantuan

7/7/2016

Kelompok The Syrian Campaign merilis sebuah laporan yang menuduh PBB memberikan 99 persen bantuan kemanusian untuk wilayah-wilayah yang dikuasai pemerintah, dan menyerukan PBB untuk “Kembali Netral”.

Laporan itu, yang dihasilkan berdasarkan wawancara dengan para pekerja bantuan di lapangan, termasuk para staf dan mantan staf PBB, menemukan bahwa di Suriah PBB telah melanggar prinsip-prinsip kemanusiaan dan berisiko memicu konflik itu sendiri.

Laporan yang berjudul Taking Sides: The United Nations’ loss of impartiality, independence and neutrality in Syria (Sikap Berpihak PBB : Hilangnya Rasa Keadilan, Independensi dan Netralitas di Suriah) merupakan dokumen laporan bagaimana sejak awal konflik di Suriah, PBBmemberikan pemerintah Suriah “hak veto yang efektif terhadap pengiriman bantuan ke wilayah-wilayah di luar kontrol pemerintah, seheinggamemungkinkan penggunaannya pengepungan sebagai senjata perang “.

Assaad al-Achi, Direktur Baytna Suriah, menuduh PBB kehilangan kredibilitasnya dalam konflik di Suriah dan meminta Sekjen PBB Ban Ki-moon untuk “Mengembalikan kredibilitas PBB dengan menetapkan syarat-syarat untuk berhubungan dengan pemerintah Suriah” .

Laporan itu ditandatangani oleh kelompok-kelompok seperti Syria Civil Defence, yang dikenal sebagai “White Helmets” (Helm Putih), Basmehdan Zeitooneh, Syrian Network for Human Rights, the Violations Documentation Center (Pusak Dokumentasi Kekerasan) dan lusinan organisasi kemanusiaan Suriah, dewan-dewan perwakilan local dan kelompok-kelompok sipil masyarakat.



Berikut adalah beberapa hal yang dimuat dalam laporan tersebut :

Dengan memilih untuk memprioritaskan kerjasama dengan pemerintah Suriah apapun yang harus dilakukan, PBB telah memungkinkan distribusi bantuan internasional bernilai miliaran dolar untuk diarahkan hanya ke satu pihak dalam konflik Suriah.

Hal ini telah mengakibatkan kematian ribuan warga sipil, baik karena kelaparan, penyakit yang berhubungan dengan kekurangan gizi, atau karena kurangnya akses terhadap bantuan medis.

Tindakan berpihak ini ini juga menyebabkan tuduhan bahwa operasi bantuan PBB yang tidak adil ini mempengaruhi – mungkin juga memperpanjang – jalannya konflik itu sendiri.

Hingga saat ini PBB, belum mengirimkan satu bantuanpun dari Damaskus tanpa seizin pemerintah Assad, meskipun beberapa resolusi Dewan Keamanan memberikan sanksi atas hal ini.

Laporan ini mendokumentasikan bahwa awal pelanggaran prinsip-prinsip kemanusiaan itu dimulai saat PBB gagal untuk memberikan bantuan ke kota Daraa yang dikepung pasukan pemerintah Suriah pada awal krisis tahun 2011.

Pemerintah Suriah menggunakan ancaman secara terang-terangan untuk mencabut izin kepada PBB untuk beroperasi di Suriah dan menarik visa bagi para staf PBB non-warga Suriah untuk mencegah bantuan kemanusiaan memberikan bantuan ke Daraa.

Pemerintah Suriah telah menggunakan ancaman ini secara konsisten sejak itu untuk memanipulasi dimana, bagaimana dan kepada siapa PBB bisa memberikan bantuan kemanusiaan.

Menghadapi serangan atas prinsip-prinsip kemanusiaan ini, badan-badan PBB tidak bersatu atau menetapkan batasan atau syarat untuk dilakukannya kerjasama antara mereka dengan pemerintah Suriah.

Sebaliknya, mereka malah memilih untuk menerima kendala dari pemerintah Suriah atas operasi kemanusiaan mereka.

Badan-badan PBB yang tidak mau menekan secara keras untuk mendapatkan akses ke wilayah-wilayah di luar kontrol pemerintah.

Dalam kata-kata dari suatu evaluasi baru-baru ini oleh PBB itu sendiri, lembaga-lembaga bantuan itu “Tidak mau membahayakan operasi kemanusiaan mereka di Suriah bersikan lebih keras melawan pemerintah Suriah. Alasan-alasan atas hal ini adalah di luar wewenang evaluasi ini, tapi pasti akan dianggap tidak pada satu saat kemudian. ” Saat itu adalah sekarang.

Laporan itu mendalami tidak hanya alasan-alasan PBB atas kegagalnya untuk mengambil sikap lebih keras kepada pemerintah, tetapi juga dampak dari kegagalan ini terhadap warga sipil Suriah dan konflik itu sendiri.

PBB telah memberikan pemerintah Suriah suatu hak veto yang efektif atas pengiriman bantuan kemanusiaan itu ke wilayah-wilayah di luar kontrol pemerintah, sehingga memungkinkan penggunaan pengepungan oleh pasukan pemerintah itu sebagai senjata perang.

Sementara itu terdapat orang-orang yang membutuhkan bantuan di seluruh Suriah, dengan menempatkan pemerintah Suriah dalam tanggung jawab atas pengiriman bantuan kemanusiaan dengan cara ini, PBB telah mengekang kemampuannya sendiri untuk memberikan bantuan kepada orang-orang yang paling membutuhkan.

PBB telah memungkinkan pemerintah Suriah untuk dapat mengarahkan bantuan dari Damaskus hampir secara eksklusif ke dalam wilayah-wilayahnya.

Pada bulan April 2016, 88% dari bantuan pangan yang disalurkan dari dalam Suriah masuk ke wilayah-wilayah yang dikuasai pemerintah. 12% wilayah berada di luar kendali pemerintah.

Pada bulan Agustus 2015, mengarahkan lebih dari 99% bantuan PBB dari dalam negeri ke wilayah-wilayah yang dikuasainya.

Pada tahun 2015, kurang dari 1% penduduk yang berada di wilayah-wilayah yang terkepung menerima bantuan pangan PBB setiap bulan. (Riza Aulia, dari berbagai sumber)

http://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/welcome-to-deraa-northern-syria-the-graveyard-of-terrorists-a7121596.html

http://uk.reuters.com/article/uk-mideast-crisis-syria-un-idUKKCN0Z11MG

https://www.buzzfeed.com/janebradley/un-accused-of-allowing-assad-regime-to-censor-syria-aid-plan?utm_term=.bhvPl67Yr#.dhWv1Qq5M

Download Full report :

http://takingsides.thesyriacampaign.org/

+ResistNews Blog - Rezim miter Sisi tidak henti-hentinya menunjukkan kebencian terhadap Mursi dan Ikhwanul Muslimin. Kali ini rezim Sisi memasukkan mantan presiden Mursi sebagai teroris. Meskipun siapapun tahu, justru Sisi telah menumpahkan darah rakyatnya, saat melakukan kudeta terhadap Mursi.

Surat kabar resmi pemerintah, Egypt Gazette kemarin memberitakan keputusan pengadilan yang memasukkan mantan Presiden Mesir yangterpilih secara demokratis di negara itu Mohamed Mursi ke dalam daftar pelaku teror, kata sumber-sumber hukum.

Dalam putusan pertama semacam ini, Pengadilan Kriminal Cairo menyertakan 35 terdakwa, termasuk Mursi, ke dalam daftar teror untuk jangka waktu tiga tahun.

Putusan itu dikeluarkan setelah permintaan dari jaksa menyusul penyelidikan yang dilakukan, the Gazette menambahkan.

Keputusan pengadilan itu dikeluarkan pada tanggal 14 April, yang menyatakan bahwa keputusan itu akan mulai berlaku setelah keputusan pengadilan dikeluarkan. (hizbut-tahrir.or.id/ +ResistNews Blog )

Sumber : https://www.middleeastmonitor.com/20160705-egypt-places-morsi-on-terror-list/

+ResistNews Blog - Sebuah studi menyebutkan bahwa diperkirakan jumlah transgender dewasa di Amerika Serikat (AS) meningkat dua kali lebih banyak dari sebelumnya. Temuan para peneliti itu dinilai bisa memberikan tekanan pada anggota parlemen untuk mengatasi diskriminasi terhadaptransgender.

Sekitar 1,4 juta orang dewasa AS atau 0,6 persen dari populasi orang dewasa di negara itu, diperkirakan adalah transgender, menurut sebuah kajian oleh Williams Institute di Universitas California, Los Angeles.

Perkiraan baru itu – dua kali lipat angka sebelumnya yang didasarkan pada data dari sekitar 10 tahun yang lalu – memberi tanda bagi anggota parlemen bahwa tuntutan atas hak-hak transgender tidak akan hilang, salah seorang peneliti bernama Gary J. Gates mengatakan.

Sementara itu, pembunuhan 49 orang di sebuah klub malam khusus maho di Orlando, Florida, awal bulan ini, telah mengguncang kelompok lesbian, maho, biseksual dan transgender serta mendorong perdebatan tentang cara warga AS melihat kelompok LGBT.

“Data ini memungkinkan para pembuat kebijakan untuk membuat kasus bahwa ini adalah warga di negara Anda, di distrik Anda, mereka adalah teman dan tetangga,” kata Gates.

Untuk menghitung jumlah baru itu, peneliti dari Williams Institute, sebuah pusat penelitian yang difokuskan pada hukum dan kebijakan LGBT, menggunakan survei tingkat negara bagian pada 2014 serta data Sensus AS. Perkiraan baru itu adalah data yang paling akurat yang dihasilkan pusat penelitian itu berkat maki banyaknya negara bagian yang dalam survei bertanya apakah responden adalah transgender.

Data yang mengidentifikasi individu transgender dari survei di 19 negara bagian menghasilkan perkiraan ini, dibandingkan hanya dua negara bagian untuk perkiraan sebelumnya. [ANTARA News / Atjeh Cyber / +ResistNews Blog ]


+ResistNews Blog - Wakil RI di PBB memilih abstain saat dilakukan voting pelanggaran HAM di Suriah. Dalam Akun twitter @Malcolmite mengunggah foto yang memperlihatkan hasil voting terkait resolusi PBB pelanggaran HAM di Suriah, sabtu(02/07/2016).

Dilansir Islamedia, Hasil voting memperlihatkan 27 memilih YES, 6 NO dan 14 ABSTAIN. Perwakilan Indonesia di PBB termasuk yang memilih sikap abstain dalam voting tersebut. Indonesia bersama 14 negara lainya memilih tidak menentukan sikap

Negara yang memilih abstain selain Indonesia adalah Bangladesh, Burundi, Congo, Ecuador, Ethiopia, India, Kenya, Kusgystan, Namibia, Nigeria, South Africa dan Vietnam.

Dari voting tersebut hanya 6 negara yang menyatakan konflik Suriah bukan pelanggaran HAM, keenam negara tersebut berideologi komunis seperti Algeria, Bolivia, China, Cuba, Rusia, dan Venezuela.

Hingga berita ini dipublikasikan, belum ada keterangan resmi dari pemerintah Indonesia yang memilih sikap abstain.

Sementara masyarakat Indonesia sangat mengecewakan sikap pemerintah Indonesia yang terkesan cari aman dengan memilih abstain terkait konflik Suriah.

Selama ini masyarakat Indonesia yang mayoritas Muslim dikenal mendukung perjuangan rakyat Suriah atas penindasan yang dilakukan Rezim Syiah Bashar Asad Asad. [antiliberalnews/ +ResistNews Blog ]

Jumlah minyak sawit yang diimpor Eropa dari Indonesia tahun 2012 membutuhkan lahan produksi seluas 7000 kilometer persegi, dimana kawasan seluas itu bisa dijadikan habitat untuk sekitar 5000 orangutan. (Foto: Bay Ismoyo / AFP / Getty Images)
+ResistNews Blog - Ambisi Eropa dalam mengurangi jejak karbon menjadi petaka untuk hutan Indonesia. Demi membuat bahan bakar kendaraan lebih ramah lingkungan, benua biru itu mengimpor minyak sawit dari Indonesia dalam jumlah besar.

Bahan bakar nabati pernah didaulat sebagai malaikat iklim. Untuk memproduksi biodiesel misalnya diperlukan minyak sawit. Sekitar 45% minyak sawit yang diimpor oleh Eropa digunakan buat memproduksi bahan bakar kendaraan. Namun hijau di Eropa berarti petaka di Indonesia. Karena kelapa sawit menyisakan banyak kerusakan.

Organisasi lingkungan Jerman Naturschutzbund melaporkan, sebagaimana dilansir Deutsche Welle, penggunaan minyak sawit sebagai bahan campuran untuk Biodiesel meningkat enam kali lipat antara tahun 2010 dan 2014. Jumlah minyak sawit yang diimpor Eropa dari Indonesia tahun 2012 saja membutuhkan lahan produksi seluas 7000 kilometer persegi. Kawasan seluas itu bisa dijadikan habitat untuk sekitar 5000 orangutan.

Tahun 2006 silam parlemen Jerman mengesahkan regulasi kuota bahan bakar nabati. Aturan tersebut mewajibkan produsen energi mencampurkan bahan bakar nabati pada produksi bahan bakar fossil. “Jejak iklim diesel yang sudah negatif berlipat ganda dengan campuran minyak sawit,” kata Direktur Natuschutzbund, Leif Miller.

Minyak sawit adalah komoditi terpanas Indonesia. Selain bahan bakar nabati, minyak sawit juga bisa digunakan untuk memproduksi minyak makan, penganan manis, produk kosmetika atau cairan pembersih. Joko Widodo pernah berujar akan mendorong produksi Biodiesel dengan campuran minyak sawit sebesar 20%. Di Eropa jumlahnya cuma 7%.

Untuk membuka lahan sawit, petani menebangi hutan hujan yang telah berusia ratusan tahun, seperti di Taman Nasional Bukit Tiga Puluh, Riau, ini. “Saya berharap hutan ini dibiarkan hidup selama 30 tahun, supaya semuanya bisa kembali tumbuh normal,” tutur Peter Pratje dari organisasi lingkungan Jerman, ZGF. “Tapi kini kawasan ini kembali dibuka untuk lahan sawit.”

Hutan Indonesia menyimpan keragaman hayati paling kaya di Bumi dengan 30 juta jenis flora dan fauna. Sebagai paru-paru Bumi, hutan tidak cuma memproduksi oksigen, tapi juga menyimpan gas rumah kaca. Ilmuwan mencatat, luas hutan yang menghilang di seluruh dunia setiap enam tahun melebihi dua kali luas pulau Jawa.
Hutan Indonesia menyimpan keragaman hayati paling kaya di Bumi dengan 30 juta jenis flora dan fauna. (Foto: Getty Images)

(arrahmah.com+ResistNews Blog )


+ResistNews Blog - Turki memberikan 11.000 ton pasokan paket makanan, tepung, beras, gula, dan mainan untuk Gaza. Bantuan tersebut diperkirakan akan mencapai Gaza dalam beberapa hari.

Kapal Turki yang membawa bantuan untuk Gaza baru saja merapat di pelabuhan Ashdod Ahad sore (3/7) setelah berangkat pada Jumat (1/7).

Awalnya Turki mendorong untuk pencabutan blokade “Israel” di Gaza sebagai bagian dari negosiasi untuk menormalkan hubunga, tapi “Israel” menolaknya.

Kompromi tersebut akhirnya tercapai hingga memungkinkan Turki untuk mengirim bantuan melalui Ashdod, bukan langsung ke wilayah Palestina.

“Israel” mengklaim blokade tersebut diperlukan untuk mencegah Hamas menerima bahan-bahan yang dapat digunakan untuk tujuan militer. Namun para pejabat PBB telah menyerukan agar dibuka, mengutip memburuknya kondisi di wilayah itu.

“Sejumlah bantuan dari Turki sangat dihargai, tetapi hal yang paling penting bagi warga Gaza adalah kebebasan, harapan, dan proses baru untuk mengakhiri penderitaan dua juta warga Palestina,” Amjad Al-Shawa, direktur jaringan non-pemerintah Palestina mengatakan kepada Al Jazeera dari Kota Gaza.

“Kami berharap Turki menekan ‘Israel’. Untuk menghormati hukum kemanusiaan internasional dan untuk mengangkat blokade tidak manusiawi ini,” tambahnya sebagaimana dilansir Al Jazeera (4/7/2016). (arrahmah.com+ResistNews Blog )

+ResistNews Blog - Laporan AS mengatakan antara 64 -166 orang sipil telah tewas dalam serangan drone, namun politisi Pakistan mengatakan korban sipil lebih dari 2.000 orang.

Laporan Gedung Putih mengenai korban sipil dalam serangan pesawat tak berawak atau drone Amerika memicu berbagai macam reaksi di Pakistan, negara yang menderita jumlah serangan dan korban tertinggi di luar zona konflik aktif.

Kementerian Luar Negeri Pakistan mengeluarkan pernyataan kepada pers yang menyatakan lagi seruannya agar segera dihentikan serangan pesawat tak-berawak yang melanggar keutuhan dan kedaulatan wilayah negara.

Pemerintah Pakistan secara rutin mengutuk serangan yang sangat tidak popular di kalangan rakyat itu, tetapi pihak berwenang diyakini secara diam-diam mengizinkan operasi yang menyerang militan di daerah-daerah suku terpencil negara itu.

Laporan Amerika mengatakan antara 64 sampai 166 orang sipil telah tewas dalam serangan di luar zona tempur aktif dari tahun 2009 sampai tahun 2015. Laporan itu mengatakan serangan tersebut menewaskan antara 2.372 hingga 2.581 militan.

Imran Khan, seorang politisi oposisi dan salah seorang pengeritik paling kuat serangan drone, menyebut data yang dikeluarkan Obama jauh dari realitas di lapangan.

Ia mengatakan pejabat setempat di daerah-daerah suku terpencil Pakistan, tempat sebagian besar serangan pesawat tak-berawak Amerika, melaporkan jumlah yang sangat bertentangan, kira-kira 2.000 warga sipil bukan hanya 100 warga sipil.

Zohra Yousuf, ketua Komisi Hak Azasi Pakistan, mengatakan data Gedung Putih itu dapat dipersoalkan, karena lainnya seperti Biro Jurnalisme Investigatif yang telah lama memantau jumlah korban jiwa serangan pesawat tak-berawak atau drone, telah melaporkan jumlah yang lebih tinggi. Dia juga menyebut setiap korban sipil disesalkan dan serangan pesawat tak berawak adalah satu bentuk pembunuhan di luar hukum.

Namun dia juga menambahkan, adalah sebuah kenyataan bahwa sebagian besar orang yang tewas dalam serangan drone adalah para militan. Yousuf mengatakan bahwa kalau dibandingkan dengan pemboman dari udara, yang mengakibatkan korban sipil yang jauh lebih tinggi, korban sipil dari serangan drone jauh lebih rendah. (voaindonesia.com/ +ResistNews Blog )

Oleh : Fauzi Ihsan Jabir (Div. KPL BKLDK Kota Bandung)

“Sampai sekarang umat yang mulia ini adalah korban tak berdaya dari predator-predator penguasa Kufar yang dibiarkan eksis oleh sistem dunia yang diskriminatif terhadap Umat Islam. Mereka juga telah diabaikan oleh para penguasa boneka Muslim -sisa-sisa kolonial dari negara Kapitalis Barat- yang diaborsi rasa kemanusiaannya oleh sistem dunia hari ini yang memuja sekulerisme dan Kapitalisme”. Kata Ustadz Umar Syarifudin (Lajnah Siyasiyah DPD HTI Kota Kediri)

Tak terasa Ramadhan sudah menemui penghujungnya, bulan yang penuh keberkahan, bulan ketika pintu surga dibuka dan pintu neraka ditutup. Ketika syetan dibelenggu, ketika amalan dilipatgandakan serta bulan yang penuh rahmat dan ampunan Allah akan meninggalkan kita satu tahun kedepan. Umat muslim bersedih…Dari jabir R.A, Rasulullah SAW bersabda, ”Di malam terakhir Ramadhan, menangislah tujuh petala langit dan tujuh petala bumi dan para malaikat, karena akan berlalunya ramadhan, dan juga keistimewaannya. Ini merupakan musibah bagi umatku.” Kemudian ada seorang sahabat bertanya,”Apakah musibah itu,ya Rasulullah?”.”Dalam bulan itu segala doa mustajab, sedekah makbul, segala kebajikan digandakan pahalanya, dan siksa kubur terkecuali, maka apakah musibah yang terlebih besar apabila semuanya itu sudah berlalu?”.

Umat muslim pun bersedih, disamping itu banyak pula yang berbahagia karena hari kemenangan segera tiba. Gegap gempita persiapan bahan makanan pokok dan daging sudah direncanakan. Baju dan sepatu baru sudah dibeli dan disusun rapi. Sanak saudara mulai berdatangan, kue-kue siap menyambut tetangga-tetangga. Ketupat dan opor ayam khas indonesia juga sudah siap untuk diramu atau yang mudik siap menyusun perbekalan untuk shafari kemacetan. Ingin rasanya segera menyambut hari kemenangan untuk lahir kembali dalam keadaan suci.

Di saat kita bergembira, di sisi yang sama ada banyak saudara kita sangat susah untuk menyambut datangnya hari kemenangan dengan penuh kegembiraan. Untuk memenuhi hajatul udhowwiyah-nya saja susah apalagi untuk memakai baju baru sepatu baru di hari kemenangan. Saudara kita tetap diburu dan diteror oleh Negara adidaya dan Rezim khianat, tak luput juga dibunuhi dan disembelih. Setidaknya 224 orang tewas di Suriah dalam minggu pertama Ramadhan, dimana sebagian besar korban tewas akibat pemboman oleh pesawat-pesawat tempur Suriah dan Rusia, termasuk di dalamnya 50 anak-anak dan 15 wanita tewas saat helikopter menjatuhkan bom barel. Myanmar menjadi ladang empuk bagi kaum budha radikal untuk menggenosida minoritas muslim, tak jarang di bulan Ramadhan minoritas muslim rohingya tidak diperkenankan puasa bahkan dipaksa untuk berbuka. Palestina tetap seperti biasa terus dibohongi dan dijajah oleh yahudi, anak-anak diculik wanita-wanita diperkosa di dalam penjara. Afrika, umat muslim disuruh sembelih saudaranya sendiri, dibantai di depan umum hal yang wajar bagi mayoritas. Cina, pelarangan berpuasa jelas bahkan di umumkan oleh pemerintah yang katanya ingin menjunjung hak asasi manusia. Muslim Uighur menjadi sasaran pembunuhan dan dijadikan kaming hitam sebagai teroris Cina.

Diriwayatkan dari Thauban R.A., bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Setelah aku wafat, setelah lama aku tinggalkan, umat Islam akan lemah. Di atas kelemahan itu orang kafir akan menindas mereka bagai orang yang menghadapi piring dan mengajak orang lain makan bersama.” Maka para sahabat r.a. pun bertanya,”Apakah ketika itu umat Islam telah lemah dan musuh sangat kuat?” Sabda Baginda SAW: ”Bahkan saat itu mereka lebih ramai tetapi tidak berguna, tidak berarti dan tidak menakutkan musuh. Mereka adalah ibarat buih di laut.” Sahabat bertanya lagi,”Mengapa seramai itu tetapi seperti buih di laut?” Jawab Rasulullah SAW,”Karena ada dua penyakit, yaitu mereka ditimpa penyakit al-Wahn.” Sahabat bertanya lagi,”Apakah itu al-Wahn?” Rasulullah SAW bersabda: “Cintakan dunia dan takut akan kematian.”

Fakta nyata di hadapan kita bahwa satu setengah milyar lebih penduduk bumi adalah muslim. Tamparan keras bagi kita saat ini, saudara kita masih banyak hidup dalam garis hidup dan mati. Begitu banyak umat terjebak dalam penyakit Wahn, gemerlapnya dunia sangat memekakan mata dikejar terus tak kenal lelah hingga tiada habisnya. Oh Idul Fitri apakah benar kami akan menuai kemenangan di bulan Ramadhan ini namun syariat masih diabaikan?. Akankah kami kembali suci saat melihat darah saudara kami tertumpah dimana-mana sedang kami tak bergerak dan mendoakan keselamatan baginya?

Kampanye hipokrit HAM oleh negara-negara Barat hanyalah omong kosong bagi ummat Muhammad Saw. Standar “kemanusiaan” Barat hanyalah alat untuk mengontrol Dunia Islam. Sangat jelas bahwa kaum Muslimin telah menjadi korban serta target dari berbagai bentuk penindasan negara-negara kafir dan kroni-kroninya, praktik pembantaian dan penindasan di Myanmar, Gaza, Suriah, Afrika Tengah, Xinjiang, Pattani, Mindanao, adalah bukti yang tidak terbantahkan!

Karena itu, dalam momentum Idul Fitri ini, yang berarti kembali ke fitrah, sudah selayaknya kaum Muslim segera kembali menerapkan semua aturan-aturan Islam (syariah)—yang memang sesuai dengan fitrah manusia—dalam semua aspek kehidupan. Sebaliknya, sudah selayaknya kaum Muslim segera meninggalkan berbagai aturan kufur yang berasal dari sekularisme, yang nyata-nyata bertentangan dengan fitrah manusia, dan terbukti banyak menyengsarakan umat manusia.

Di titik cerah ini, mari berjuang bersama dengan seluruh upaya anda, untuk mengembalikan cahaya kemuliaan dari Khilafah – sistem Allah (Swt) di negeri-negeri Muslim dengan cara meyakinkan keluarga, rekan sejawat, dan jaringan yang anda miliki tentang kebutuhan darurat akan kembalinya negara ini, sehingga rahmat hukum-hukumnya akan sekali lagi memberkati umat ini, dan menyinari dunia sebagai mercusuar keadilan bagi umat manusia.[]

Oleh: KH Hafidz Abdurrahman

Sebagai negara Islam yang menerapkan hukum syara’ dalam seluruh aspek kehidupan, maka detil-detil pelaksanaan hukum syara’ dalam aspek kehidupan, termasuk hari raya sangat diperhatikan oleh khalifah, sebagai pemangku khilafah. Hari Raya adalah hukum syara’ yang ditetapkan oleh Allah kepada kaum Muslim tiap tahun. Ada dua hari raya tiap tahun bagi mereka. Masing-masing hari raya ini jatuh setelah ibadah yang agung.

Idul Fitri jatuh setelah puasa, yang merupakan rukun keempat. Idul Fitri pertama kali dirayakan kaum Muslim tahun 2 H untuk menyempurnakan puasa dan bulan yang mulia. Sedangkan Idul Adha jatuh setelah ibadah yang agung, yang merupakan rukun kelima, yaitu haji di Baitullah. Masing-masing hari raya ini memiliki kesunahan dan adab yang telah digambarkan oleh Nabi SAW Baginda SAW pun menjaga dan menunaikannya untuk mensyukuri nikmat Allah.

Mencari Hilal Syawal

Tuntunan Nabi SAW inilah yang akan dilakukan oleh khilafah dalam merayakan Idul Fitri, maupun Idul Adha. Dengan begitu, umat Islam yang merayakannya tidak saja mereguk kesenangan dan kebahagiaan, tetapi juga pahala di sisi Allah SWT. Sebagaimana titah Nabi SAW saat mengawali puasa, maka ketika mengakhiri puasa dan memasuki hari raya, Nabi SAW pun menitahkan untuk melakukan rukyat hilal. Sabda Nabi, “Shumu li ru’yatihi, wa afthiru li ru’yatihi [Berpuasalah karena melihat hilal, dan berhari rayalah, karena melihat hilal].” [HR Muslim]. Maka, hukum mencari hilal pun Fardhu Kifayah.

Tanggal 29 Ramadhan pun dilakukan rukyat hilal. Bukan hanya di satu titik, tetapi di berbagai belahan dunia. Untuk menentukan di titik mana diperkirakan hilal bisa dilihat dan tampak, maka hasil kajian BMKG bisa digunakan. Jika ada yang melihatnya, maka diambil sumpah, dengan saksi yang cukup. Setelah ditetapkan keabsahannya, hasil rukyat tersebut diumumkan oleh khalifah, atau pejabat yang ditunjuk ke seluruh dunia melalui media massa yang dipancarkan ke seluruh belahan dunia.

Begitu juga sebaliknya, jika rukyat hilal tidak berhasil, karena terhalang mendung dan sebagainya, maka khalifah atau pejabat yang ditunjuk juga bisa mengumumkan ke seluruh dunia, bahwa puasa Ramadhan tahun itu digenapkan menjadi 30 hari, sehingga Hari Raya Idul Fitri jatuh setelahnya. Itsbat ini merupakan tabanni khalifah untuk menyatukan suara kaum Muslim dalam berpuasa dan berhari raya.

Takbir dan Zakat

Setelah hari raya ditetapkan oleh khalifah, maka khalifah pun akan menyampaikan pidato kenegaraan. Mengucapkan selamat kepada seluruh umat Islam yang merayakan hari raya. Mendoakan mereka agar ibadahnya diterima oleh Allah SWT. Selain itu, juga berisi pesan hari raya agar bisa dijadikan pedoman dalam kehidupan umat. Sambutan khalifah ini diawali dengan takbir, dan diakhiri dengan takbir.

Malam itu, saat matahari telah tenggelam, tepatnya malam hari raya, setelah sambutan khalifah, pendek kata takbir pun dikumandangkan di seluruh penjuru wilayah khilafah. Ini adalah perintah Allah SWT dalam Alquran, “Wa litukmilu al-‘iddata wa litukabbira-Llaha ‘ala ma hadakum wa la’allaku tasykurun [Hendaknya kalian sempurnakan bilangannya, dan agungkan asma Allah atas apa yang Dia tunjukkan kepada kamu, dan agar kamu bersyukur.” [TQS al-Baqarah: 185]

Ibn ‘Umat menuturkan, bahwa Rasulullah SAW telah keluar di dua hari raya dengan mengeraskan suaranya untuk mengumandangkan takbir dan tahlil. Takbir dan tahlil ini terus dikumandangkan hingga imam shalat tiba. Adapun redaksi takbir sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi SAW, “Allah Akbar, Allah Akbar lailaha illa-Llah wa-Llahu Akbar wa li-Llahi al-hamd.” Dalam kitab sunan al-Baihaqi diriwayatkan, “Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, lailaha illa-Llah wa-Llahu Akbar, Allah Akbar wa li-Llahi al-hamd.”

Disunahkan mengumandangkan takbir di jalan-jalan, masjid dan rumah dengan suara keras bagi kaum pria. Sedangkan kaum wanita disunahkan dengan suara lirih.

Nabi SAW memerintahkan untuk mengeluarkan zakat fitrah, sebelum berangkat shalat hari raya di Hari Raya Idul Fitri. Zakat Fitrah ini hukumnya wajib, tidak saja bagi orang dewasa, tetapi juga bagi anak-anak.

Wanita dan Anak-anak Keluar

Mendirikan shalat Idul Fitri hukumnya Sunah Mu’akkadah. Pria, wanita, tua dan muda, semuanya disunahkan untuk mendirikan shalat Idul Fitri. Ummu ‘Athiyyah menuturkan, “Kami diperintahkan untuk mengeluarkan budak-budak wanita yang telah dewasa, wanita-wanita yang sudah haid, di dua Hari Raya, agar mereka bisa menyaksikan kebaikan, dan seruan kaum Muslim. Sementara yang sedang berhalangan dijauhkan dari tempat shalat.” [HR Muttafaq ‘alaih]

Dari Ibn ‘Abbas berkata, “Rasulullah SAW telah memerintahkan putri-putri dan istri-istrinya untuk keluar di dua hari raya.” Nabi SAW memulai shalat sebelum khutbah, sebagaimana yang dinyatakan dalam riwayat Bukhari-Muslim dari Ibn ‘Umar. Jumlah rakaatnya sebanyak dua rakaat, dengan bacaan al-Fatihah dan surat keras. Pada rakaat pertama, setelah al-Fatihah, Nabi SAW membaca QS al-A’la. Rakaat kedua, setelah al-Fatihah, membaca QS al-Ghasyiyah.

Jumlah takbir rakaat pertama adalah tujuh kali takbiratu al-ihram. Sedangkan takbir rakaat kedua sebanyak enam kali, termasuk takbir intiqal [perpindahan dari sujud ke takbir]. Dengan kata lain, takbirnya hanya lima kali. Setiap takbir disertai mengangkat tangan, sebagaimana yang dinyatakan dalam hadits riwayat Abu Dawud. Shalat ini tidak dimulai dengan adzan dan iqamah.

Kemeriahan di Hari Raya

Hari Raya identik dengan kesenangan dan kebahagiaan. Karena itu, hari raya diisi dengan berbagai kemeriahan oleh kaum Muslim. Bahkan, di zaman Nabi, kemeriahan itu pun sudah ada, meski masih terbatas. Setelah era Khilafah Bani Umayyah, kemeriahan mengisi Hari Raya Idul Fitri dan Adha pun tampak semakin luar biasa.

Lampu-lampu dinyalakan. Di zaman Nabi, ketika belum ada listrik, maka di rumah-rumah, masjid dan jalan-jalan lampu-lampu yang diisi minyak pun dinyalakan untuk memeriahkan hari raya. Seiring dengan perkembangan zaman, tradisi ini tetap dipertahankan oleh Khilafah Bani Umayyah, bahkan lebih meriah lagi. Karena itu, kemeriahan ini bisa dilakukan oleh khilafah yang akan datang.

Khilafah bisa mengisi Hari Raya dengan berbagai hiburan yang mubah. Dengan suasana yang terang-benderang di malam harinya, baik di jalan, di masjid maupun di rumah-rumah. Saling berkunjung kepada keluarga, tetangga dan teman juga merupakan salah satu kegembiraan yang menghiasi hari raya. Saling mendoakan, “Taqabbala-Llahu minna wa minkum [Semoga Allah menerima amal kami dan Anda].” Doa-doa ini menghiasi pertemuan kaum Muslim di antara sesama mereka.

Bahkan, di zaman Khilafah ‘Abbasiyyah, istana negara telah melakukan tradisi open house. Dengan jamuan makan-makan yang bisa dinikmati oleh publik, setelah mereka kembali dari tempat shalat. Khalifah pun menjadi tuan rumah dalam open house tersebut. Ini merupakan salah satu cara yang digunakan oleh khalifah untuk mendekatkan diri dengan rakyat, sekaligus menyaring aspirasi mereka.

Begitulah Idul Fitri dirayakan oleh kaum Muslim, dan begitulah Khilafah merayakan Hari Raya Idul Fitri.

+ResistNews Blog - Setelah hasil referendum Brexit yang mengejutkan, Alan Greenspan membuat tertegun host CNBC yang mewawancarinya. Ia mengatakan hal-hal yang buruk, lebih buruk dari yang pernah ia saksikan sebelumnya.

“Ini adalah periode terburuk dari yang saya ingat sejak saya berada di pelayanan publik. Tidak ada yang seperti itu, termasuk krisis yang lalu – ingat 19 Oktober 1987, ketika Dow turun dengan rekor 23 persen tingginya? Yang saya pikir itu merupkan yang terendah dari semua potensi masalah. Ini memiliki efek korosif yang tidak akan pergi. Aku berharap menemukan sesuatu yang lebih positif untuk dikatakan.”

Berkaitan dengan hasil Brexit, kepada Bloomberg, Greenspan menyatakan bahwa David Cameron salah perhitungan dan membuat “kesalahan besar” dengan mengadakan referendum. Keputusan itu menyebabkan “hasil yang mengerikan dalam segala hal,” kata Greenspan. “Itu seharusnya tidak perlu terjadi.”

Greenspan menambahkan bahwa sebagai akibat dari Brexit, “kita berada di hari-hari awal krisis yang harus terlewati”, dan ia menunjuk ke Skotlandia yang katanya akan mengadakan referendumnya sendiri, dan Irlandia Utara juga “mungkin” akan pergi dengan cara yang sama.

Mantan Gubernur The Fed itu juga mengatakan bahwa Zona Euro memang sangat rentan. Masuknya Yunani menurutnya adalah liabilitas. Tapi justru, terbalik dari kasus Inggris, dipertahankan mati-matian. Ditambah dengan masalah-maslah imigrasi yang makin rumit, Greenspan mengatakan bahwa krisis lah yang akan terjadi. Dan, masalah mendasarnya lagi, ucap Greenspan adalah: “pertumbuhan produktivitas telah terhenti.” Sementara, indikator penting prekonomian, yakni inflasi, telah mencapai angka 6-7 persen.

Dan di sini sampailah ke inti masalah, Greenspan mengatakan bahwa hiperinflasi akan datang! Menghadapi ini, Greenspan memberikan solusinya: standar emas.

Jika dunia kembali kepada standar emas dan berpegang pada struktur dari standar emas sebelum tahun 1913 (berdirinya the Fed), keadaan akan baik-baik saja. Periode 1870-1913 adalah salah satu periode ekonomis paling agresif di Amerika Serikat, dan merupakan masa keemasan standar emas. Ketika standar emas ditinggalkan, inflasi kronis lahyang terjadi. Nilai mata uang kertas terus merosot, krisis demi krisis silih berganti.

Umat Islam, sudah lama punya solusi yang lebih hebat, karena diajarkan oleh Rasul SAW, yakni menggunakan Dinar emas dan Dirham perak. Saatnya umat Islam kembali mentaatinya saja. [muslimina+ResistNews Blog ]
Powered by Blogger.