[Al Islam Edisi 820]

Sebagaimana kita ketahui, selama ini ada dua sumber pemasukan utama APBN di negeri ini. Pertama:utang ribawi. Kedua: Pajak.


Membebani Negara

Utang ribawi, bahkan dengan bunga yang sangat tinggi, sudah puluhan tahun menjadi sumber pemasukan utama APBN di negeri ini. Dalam 6 tahun terakhir saja (2010-2016) utang Indonesia bukan berkurang, tetapi bertambah rata-rata pertahun sebesar 13,5% (Kemenkeu.go.id).

Pada tahun 2016 ini, khusus untuk utang luar negeri, menurut Bank Indonesia (BI) hingga Triwulan II tahun ini utang Indonesia mencapai Rp 4.281 triliun (Tempo.co, 23/8).

Tahun ini pula Pemerintah harus membayar cicilan bunga utang sebesar Rp 191,2 triliun, sementara tahun depan cicilan bunga yang harus dibayarkan Pemerintah mencapai Rp 221,4 triliun (Detik.com, 18/8). Itu berarti, rata-rata cicilan bunga utang Indonesia selama 2016-2017 adalah sekitar Rp 200 triliun pertahun! Ingat, itu baru cicilan bunganya, belum cicilan pokoknya.

Padahal jelas, utang ribawi termasuk dosa besar. Di dalam al-Quran surat al-Baqarah ayat 275, Allah SWT secara tegas telah mengharamkan riba. Bahkan Allah SWT pun tegas menyatakan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ – فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ

Hai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, dan tinggalkan sisa-sia riba jika kalian benar-benar kaum Mukmin. Jika kalian tidak melakukan itu (meninggalkan riba), berarti kalian telah memaklumkan perang terhadap Allah dan Rasul-Nya (QS al-Baqarah [2]: 278-279).



Baginda Rasulullah juga tegas menyatakan:

دِرْهَمُ رِبَا يَأْكُلُهُ الرَّجُلُ وَهُوَ يَعْلَمُ أَشَدُّ مِنْ سِتَّةٍ وَثَلاَثِيْنَ زَنِيَّةً

Satu dirham yang dinikmati seseorang, sementara dia tahu, adalah lebih besar (dosanya) daripada 36 kali zina(HR ad-Daruquthni, ath-Thabrani dan al-Haitsami).



Zina adalah dosa besar. Pelakunya layak dihukum cambuk 100 kali atau dirajam sampai mati. Namun, riba ternyata jauh lebih besar dosanya daripada zina. Jika satu dirham (sekitar Rp 60 ribu) harta riba dosanya lebih besar daripada 36 kali zina, tentu tak terbayangkan dosa dari harta riba sebanyak ratusan bahkan ribuan triliun rupiah.

Selain itu, bunga cicilan utang Indonesia yang rata-rata pertahun Rp 200 triliun itu sesungguhnya menjadi beban berat bagi negara. Pasalnya, jika dibanding-bandingkan dengan alokasi Belanja Pemerintah Pusat, uang Rp 200 triliun itu sangatlah besar. Uang Rp 200 triliun itu sama dengan: 1,5 kali lipat anggaran pendidikan yang hanya Rp 150,1 triliun; 3 kali lipat anggaran kesehatan yang hanya Rp 67,2 triliun; 2 kali lipat anggaran pertahanan yang hanya Rp 99,6 triliun; 5 kali lipat anggaran perumahan dan fasilitas umum yang hanya 34,7 triliun; 4 kali lipat alokasi dana desa (untuk sekitar 74 ribu desa) yang hanya Rp 47 trilun; 3 kali lipat subsidi BBM yang hanya Rp 65,7 triliun; 5 kali lipat subsidi listrik yang hanya Rp 38,4 triliun; dan 10 kali lipat subsidi pangan yang hanya Rp 21,0 triliun.

Uang Rp 200 triliun itu juga sama dengan 8 kali lipat anggaran Pemerintah Pusat untuk mensubsidi 92,4 juta jiwa peserta PBI jaminan kesehatan yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan yang hanya Rp 25,5 triliun (Cnnindonesia.com, 16/03/16).

Dengan membandingkan jumlah cicilan bunga utang di atas yang rata-rata berkali-kali lipat dibandingkan dengan masing-masing pos anggaran untuk kepentingan publik, jelas cicilan bunga utang tersebut menjadi beban negara setiap tahunnya. Anehnya, saat pemasukan APBN tidak sesuai target, Pemerintah tidak berusaha mengurangi atau menunda pembayaran cicilan utang, apalagi berani menolak membayar cicilan bunganya yang jelas-jelas termasuk riba (haram). Yang justru dikurangi atau dipangkas oleh Pemerintah adalah pos-pos anggaran yang berhubungan langsung dengan kepentinghan rakyat, misalnya pendidikan.

Menzalimi Rakyat

Selain utang, yang paling menjadi andalan pemasukan APBN setiap tahunnya adalah pajak. Pajak bahkan menjadi satu-satunya sumber pemasukan terbesar dalam APBN kita selama puluhan tahun. Pada tahun 2016 ini, dalam APBN 2016 pemasukan dari pajak ditargetkan sebesar 75% dari total pemasukan APBN atau sekitar Rp 1.360,2 triliun. Jumlah sebesar itu belum termasuk target pemasukan dari kepabeanan dan cukai sebesar 10% atau sekitar Rp 186,5 triliun. Jika keduanya digabung, praktis penerimaan dari perpajakan adalah 85%-nya dari semua penerimaan APBN. Pajak, bea dan cukai tentu sebagiannya berasal dari uang rakyat. Ironisnya, pemasukan APBN yang berasal dari PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) hanya ditargetkan 15% atau sebesar Rp 273,8 triliun saja. Dari jumlah sebesar itu, penerimaan dari migas (minyak dan gas) hanya Rp 78,6 triliun (Kemenkeu.go.id).

Fakta di atas membuktikan bahwa selama ini APBN tidak berpihak kepada rakyat, tetapi lebih berpihak kepada para pemilik modal, terutama pihak asing. Apalagi subsidi untuk rakyat terus dikurangi, sementara beban pajak atas rakyat makin ditambah, di antaranya melalui pemberlakukan UU Tax Amnesty, yang ternyata disinyalir akan menyasar juga rakyat kebanyakan. Padahal selama ini pun mereka telah terbebani oleh berbagai pungutan pajak yang amat memberatkan. Terkait itu, Baginda Rasulullah saw. telah bersabda:

مَا مِنْ رَجُلٍ يَسْتَرْعَى رَعِيَّةً يَمُوْتُ حَيْنَ يَمُوْتُ وَهُوَ غَاشٌ لِرَعِيَّتِهِ اِلاَّ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ

Tidaklah seseorang diangkat untuk mengurus rakyat, lalu mati, sementara ia menipu (menzalimi) rakyatnya, kecuali Allah mengharamkan bagi dia surga (HR al-Bukhari).

Solusi Nyata

Kebanyakan rakyat memahami, bahwa Indonesia adalah negeri yang sangat kaya dengan sumberdaya alamnya seperti emas, perak, tembaga, timah, bouksit, nikel, minyak dan gas (migas), serta batubara selain kekayaan lain berupa puluhan juta hektar hutan, kekayaan laut dengan jutaan ton ikannya, dll. Namun anehnya, sumber pemasukan utama APBN kita bukan dari hasil-hasil kekayaan alam yang berlimpah-ruah tersebut, tetapi justru dari pajak yang sebagian besarnya dipungut dari rakyat dan juga dari utang ribawi. Pertanyaannya: Lalu kemana uang hasil dari berbagai sumberdaya alam milik rakyat itu? Tidak lain, sebagian besarnya masuk ke pihak swasta, khususnya pihak asing. Mengapa? Karena memang sebagain besar sumberdaya alam milik rakyat itu sudah lama berada dalam genggaman pihak swasta terutama pihak asing. Menurut Data Litbang Kompas, hingga tahun 2011 saja asing telah menguasai: 70% tambang migas; 75% batubara, bauksit, nikel dan timah;’ 85% tembaga dan emas; dan 40% perkebunan sawit dari total 8,5 juta hektar. Menurut Kompas (25/5/2011) pula, dengan penerapan otonomi daerah yang cenderung liberal, hingga tahun 2011 saja sudah ada 8.000 izin kuasa pertambangan yang dikeluarkan pemerintah daerah. Kondisi itu makin membuka peluang asing untuk menguasai langsung sumberdaya batubara dan mineral.

Padahal penguasaan swasta apalagi asing atas sumber-sumber keayaan alam milik umat jelas haram karena bertentangan dengan nash-nash syariah, antara lain sabda Nabi saw.:

اَلنَّاسُ شُرَكَاءٌ فِي ثَلاَثَةٍ :اَلْمَاءِ وَالْكَلأِ وَالنَّارِ

Umat manusia bersekutu (memiliki hak yang sama) dalam tiga perkara: air, pedang gembalaan dan api (HR Ibn Majah).



Dalam hadis lain dinyatakan: Abyadh bin Ahmmal pernah meminta tambang garam kepada Nabi saw. di daerah Ma’rib. Awalnya Nabi saw. hendak memberikan tambang garam itu kepada Abyadh. Namun, seseorang berkata, ”Tambang garam itu seperti air yang mengalir (berlimpah, red.).” Seketika Nabi saw. pun menolak untuk memberikan tambang garam itu kepada Abyadh (HR al-Baihaqi, ad-Daruquthni dan ad-Darimi).

Karena itu solusi nyata untuk mengatasi defisit APBN sesungguhnya bukanlah dengan utang yang makin membebani negara dan pajak yang makin menyengsarakan rakyat. Solusinya tidak lain adalah dengan mengembalikan semua sumberdaya alam itu kepada umat sebagai pemiliknya yang sah, lalu dikelola oleh negara sesuai dengan tuntunan syariah Islam. Dengan dikelola oleh negara, seluruh hasil dari sumberdaya alam itu pasti akan dinikmati sepenuhnya oleh rakyat, bukan oleh segelintir pihak swasta dan pihak asing. Dengan begitu negara tidak akan terus-menerus dibebani utang luar negeri berikut bunganya. Rakyat pun tidak terus-menerus dirugikan dengan berbagai macam pungutan pajak. Mengapa? Karena hasil-hasil dari sumberdaya alam milik rakyat itu lebih dari cukup untuk membiayai pengurusan rakyat, bahkan akan sanggup memakmurkan dan mensejahterakan mereka.

Semua itu pasti bakal terwujud saat bangsa ini benar-benar mau secara sungguh-sungguh menerapkan syariah Islam secara kâffah dalam institusi Khilafah ar-Rasyidah ‘ala minhaj an-Nubuwwah. Itulah wujud ketakwaan hakiki. Jika umat ini telah benar-benar bertakwa, Allah SWT pasti akan menurunkan keberkahan-Nya dari langit dan bumi, sebagaimana firman-Nya:

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ

Jika saja penduduk negeri beriman dan bertakwa, Kami pasti akan membukakan untuk mereka keberkahan dari langit dan bumi. Akan tetapi, mereka mendustakan (Kami) sehingga Kami menyiksa mereka karena perbuatan yang mereka lakukan itu (QS al-A’raf [7]: 96).



Komentar al-Islam:


PP Muhammadiyah Gugat UU “Tax Amnesty”, Program Ini Semakin Banyak Ganjalan (Kompas.com, 29/8/16).
  1. UU apapun yang merugikan rakyat dan bertentangan dengan syariah layak digugat.
  2. Sayang, selama negeri ini sekular, lahirnya banyak UU yang merugikan rakyat dan bertentangan dengan syariah akan sulit dicegah.
  3. Hanya dalam institusi Khilafah ‘ala Minhâj an-Nubuwwah akan lahir banyak UU yang berpihak pada kepentingan rakyat dan sesuai dengan tuntutan syariah.
[hizbut-tahrir.or.id/ +ResistNews Blog ]

Perdana Menteri Turki Bin Ali Yildirim mengatakan bahwa rezim Suriah tidak dapat diabaikan dalam rangka untuk menemukan solusi politik di Suriah. Ia menambahkan dalam sebuah wawancara yang ditayangkan di saluran berita Turki bahwa ada kebutuhan untuk meningkatkan hubungan dengan Mesir, sementara hubungan tidak dapat berjalan dengan situasi seperti ini.

Pada hari Rabu, Turki telah menggerakkan pasukannya ke dalam wilayah Suriah dan membombandir pusat-pusat organisasi negara Islam di kota Jarabulus, utara kota Aleppo, serta memberi dukungan militer untuk pasukan oposisi bersenjata sehingga memungkinkan mereka untuk mengontrol penuh atas kota yang berada di perbatasan Turki.

Sementara Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengatakan bahwa operasi militer di Jarabulus menargetkan para militan organisasi negara dan unit-unit perlindungan rakyat Kurdi, dimana Angkara telah dibuatnya gelisah oleh sejumlah keberhasilannya di wilayah utara Suriah, dimana unit-unit tersebut membantu Partai Buruh Kurdistan yang dilarang (sumber: Al Jazeera).

*** *** ***

Erdogan dan pemerintah Turki terus melayani kepentingan Amerika Serikat di Suriah, sehingga tidak peduli dengan pembantaian yang terjadi di sana setiap hari di tangan Amerika, Rusia, Iran dan partainya di Lebanon.

Bertahun-tahun pembunuhan, pembantaian, penyiksaan dan kejahatan terjadi terus-menerus dengan menggunakan senjata terlarang secara internasional. Dan Suriah benar-benar telah menggunakan senjata tersebut di depan mata Pemerintah Turki, namun dengan semua ini Erdogan diam saja.

Rakyat Turki adalah Muslim yang mencintai agamanya dan ingin menolong saudara-saudaranya di Suriah. Sedangkan Erdogan memanfaatkan perasaan Islam yang tak terkendali ini justru untuk melayani Amerika dan tujuannya. Erdogan telah memperkuat posisinya di Turki dengan memakai topeng dan jubah Islam palsu, sehingga rakyat Turki pun mendukungnya sebab topeng dan jubah palsu ini.

Erdogan juga memanfaatkan faktor nasionalisme Turki di Suriah bagi rakyat Turki. Sementara Suriah bertahun-tahun menangis berharap Erdogan dan pasukannya campur tangan untuk menolong rakyat Suriah melawan tiran Bashar. Erdogan akhirnya campur tangan juga, namun itu tidak untuk menolong kaum Muslim di Suriah, melainkan untuk membantu Amerika dalam rangka menggagalkan revolusi rakyat Suriah yang diberkati, dan untuk memperkokoh rezim Bashar yang berlumuran kejahatan.

Dalam hal ini, Erdogan tengah memainkan peran permainan kotor Abdel Nasser di kawasan Timur Tengah untuk melayani kepentingan Amerika. Namun, sayang dan sayang sekali wahai Erdogan, bahwa tidak lama lagi kepalsuan yang menyelimutimu dan topeng yang kamu kenakan akan segera tersingkap, rakyat Turki akan mengetahui fakta Anda yang sebenarnya, dan rakyat Turki akan mencatat Anda dalam lembaran sejarah hitam umat manusia, mengingat Anda melayani kepentingan Amerika dan membantunya dalam memerangi kaum Muslim di Suriah. [DR. Faraj Abu Malik].

Sumber: hizb-ut-tahrir.info, 29/8/2016.


+ResistNews Blog - Ketua Pimpinan Pusat Muhammadyah Bidang Hukum, HAM dan Kebijakan Publik Busyro Muqoddas mengatakan tidak dibukanya draf naskah akademik Rancangan Undang Undang Terorisme bakal memunculkan pelanggaran hak asasi manusia di kemudian hari.

“Mulai pelanggaran kebebasan berserikat, berpendapat, dan berkumpul,” katanya pada Rapat Kerja Nasional Majelis Hukum dan HAM PP Muhammadyah, seperti dilansir Tempo, Ahad, 28 Agustus 2016 lalu.

Menurut Busyro, publik selama ini tidak mendapat akses untuk mempelajari pasal demi pasal draf revisi atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme itu,

Menurut Busyro, beleid terorisme yang saat sedang dibahas di Dewan Perwakilan Rakyat, dikhawatirkan bakal dengan mudah mencap seseorang bertindak subversif bila ada perbincangan di masyarakat yang mengarah ke pemikiran radikal. “Naskah akademik RUU ini sampai sekarang tidak pernah dibuka ke publlik, ini bahaya,” ujarnya.

Bagi Muhammadiyah, kata dia, hal subtansial dalam penanggulan terorisme adalah penanganan dari sumber konflik. Menurut dia pemahaman pada sikap radikal harus benar-benar bisa dimengerti para penegak hukum. “Radikalisme membahayakan jika itu berwujud dalam tindakan, namun berpikiran secara radikal dari aspek akademis itu justru diperlukan,” ujarnya.

Muhammadyah pun meminta DPR dan pemerintah memberikan akses kepada masyarakat untuk memberikan masukan dan mempelajari naskah revisi RUU Terorisme itu sebelum disahkan oleh DPR.

Busyro berharap pada Kapolri saat ini, Jenderal Polisi Tito Karnavian, dapat membuka pintu dialog soal revisi UU terorisme ini. Tito, menurut Busyri dinilai memiliki pandangan modern soal terorisme. Begitu pula dengan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Komisaris Jenderal Suhardi Alius yang dianggap bisa membuka pintu dialog soal terorisme.

Wakil Ketua Panitia Khusus Revisi Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Ahmad Hanafi Rais mengatakan pembahasan RUU ini masih berkutat pada persoalan pelibatan militer. Karena itu, ia meminta Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto membangun diskusi terlebih dulu antara TNI dan Polri agar satu suara. “RUU ini kan inisiatif pemerintah,” katanya 19 Agustus lalu.

Menurut politikus Partai Amanat Nasional ini, Wiranto harus mencari kesepakatan antara TNI dan Polri soal pasal pelibatan militer tersebut. “Sehingga, di DPR tidak untuk mengadu dua institusi ini,” ujarnya. Masih alotnya polemik pelibatan militer ini, menurut Hanafi membuat RUU Terorisme tidak mungkin bisa disahkan pada masa sidang ini. [AW/Tmp/panjimas/ +ResistNews Blog ]

+ResistNews Blog - Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dalam acara ulang tahunnya yang ke 22, memberikan sejumlah penghargaan. Diantaranya Penghargaan Suardi Tasrif Award kepada organisasi Forum Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Intersex, Queer Indonesia (LGBTIQ Indonesia) dan IPT 65, pada Jumat (26/08) malam.

Ironisnya, dalam acara yang memberikan penghargaan pada kaum homoseks dan lesbian itu, hadir Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin.

Menteri Agama Lukman Saifuddin hadir untuk menyampaikan orasi kebudayaan sebagai puncak acara. Hadir pula Menteri Komunikasi dan Informasi, Rudiantara.

Tentu saja, kaum LGBT memanfaatkan hadirnya Menteri Agama untuk “curhat” memaparkan keluhan mereka.

Abhipraya Ardiansyah Muchtar yang dilahirkan sebagai perempuan namun sejak awal merasa dirinya seorang pria, dalam pidato meminta Menteri Agama memperhatikan kaum LGBT.

“Kini ada usaha kriminalisasi LGBTIQ lewat mekanisme Mahkamah Konstitusi. Saya berharap pemerintah Indonesia, termasuk Pak Menteri (Agama), mau melihat keadaan kami yang serba sulit, sering dipojokkan, dan mendukung pendidikan publik, agar mengerti dan mau menghentikan upaya diskriminasi terhadap kami,” kata Abhipraya Ardiansyah, seperti dikutip BBC Indonesia.

Kemudian, seorang transgender yang lahir sebagai lelaki dan merasa sebagai perempuan, Kanza Vina yang juga mewakili Forum LGBTIQ Indonesia, memapar pengalamannya sendiri mengalami pelecehan sejak kecil oleh guru dan teman-temannya di sekolah.

“Ketika mulai sekolah, makin tahun, saya makin sering jadi korban ejekan dan cemoohan karena saya feminin. Ketika pelajaran agama, saya menjadi ‘alat peraga’ karena penampilan saya. Saya dibilang ‘umat Nabi Luth.’ Kegiatan sekolah perlahan jadi kegiatan penuh ketakutan” jelas dia.

Resepsi ulang tahun ke 22 AJI dipuncaki dengan orasi kebudayaan dari Menteri Agama Lukman Saifuddin, yang memapar antara lain, Indonesia merupakan bangsa yang becirikan kemajemukan dan keberagaman, namun belakangan didera berbagai ancaman dari kalangan yang hendak memaksakan keseragaman. [AW/BBC/ +ResistNews Blog ]

+ResistNews Blog - Pakar Hukum Tata Negara yang juga Wakil Rektor Universitas Indonesia (UI), Hamid Cholid menganggap bahwa selama ini negara secara diam-diam telah melegalkan zina, perkosaan kepada laki-laki, dan cabul sesama jenis orang dewasa (LGBT).

Hal tersebut dia sampaikan saat menjadi saksi ahli dalam persidangan judicial review yang diajukan Aliansi Cinta Keluarga (Aila) Indonesia, terkait pasal 284, 285, dan 292 KUHP di Mahkamah Konstitusi beberapa saat lalu.

Dia menganggap bahwa pelarangan perbuatan zina yang diatur dalam pasal 284, hanya menghukum pelaku jika salah seorangnya telah berkahwin. Dalam pasal 285, tindak pidana perkosaan hanya akan dijatuhi hukuman jika korban perempuan.

Kemudian dalam pasal 292, tindak pidana pencabulan hanya akan menghukum jika korbannya adalah anak di bawah umur. Sementara jika tindakan cabul antara orang dewasa sesama jenis (LGBT) tidak dipidana.

“Kesimpulannya, negara secara diam-diam telah melegalkan perzinahan, perkosaan terhadap lelaki, dan perbuatan cabul sesama jenis,” tegas Hamid.

Oleh karenya, Hamid mendukung permohonan Aila terkait pasal-pasal yang dianggap telah melegalkan perbuatan-perbuatan tersebut.

“Di kampus saya sendiri sudah banyak terjadi (perbuatan cabul), mereka (pelaku LGBT) sudah tidak malu lagi,” ungkap Hamid.* [voa-islam.com/ +ResistNews Blog ]


+ResistNews Blog - Sebanyak 219 Yahudi termasuk keamanan dan personil militer dilaporkan telah menodai halaman Masjid Al-Aqsha selama pekan lalu, PIC melaporkan pada Jumat (26/8/2016).

Menurut sebuah laporan yang dirilis oleh Quds Press, sekitar 204 Yahudi dan 15 pasukan militer beserta pasukan keamanan telah berkeliling halaman Masjid selama periode antara 21-25 Agustus 2016.

Gerbang Maghareba Masjid Al-Aqsha telah berada di bawah kendali Israel sejak menduduki Yerusalem pada tahun 1967. Hal ini menyebabkan gerbang Maghareba selalu terbuka bagi Yahudi yang ingin melakukan ritual sepanjang minggu, kecuali pada Jumat dan Sabtu.

Tur Yahudi di Al-Aqsha berlangsung dari pagi hingga sore hari di bawah perlindungan polisi Israel. Lalu mereka meninggalkan masjid melalui gerbang Al-Silsila.

Selama kehadiran Yahudi di Al-Aqsha, beberapa Yahudi melakukan ritual, menyanyi atau menari secara provokatif tanpa menghormati kesucian masjid milik umat Islam. [islampos.com/ +ResistNews Blog ]

+ResistNews Blog - Setelah Kanada mengizinkan polwan mengenakan jilbab sebagai bagian dari seragam mereka, kini polisi Skotlandia juga memberlakukan hal yang sama. Kepolisian Skotlandia mengumumkan pada Rabu (24/8/2016) bahwa jilbab juga akan menjadi bagian dari seragam resmi kepolisian Skotlandia.

Kepolisian Skotlandia berharap dapat merekrut lebih banyak Muslimah menjadi polisi dan menciptakan lebih banyak keanekaragaman,Alarabiya melaporkan.

Dalam sebuah pernyataan, kepala polisi Skotlandia mengatakan bahwa langkah ini akan “Mendorong wanita dari umat Islam yang mungkin tak melihat polisi sebagai pilihan karir dapat mempertimbangkan bahwa menjadi polisi adalah solusi yang baik,” tulis The Independent.

“Saya senang telah membuat pengumuman ini dan dapat menyambut dukungan dari umat Islam serta masyarakat luas untuk dapat menjadi petugas polisi,” ungkap kepala polisi Phil Gormley.

“Saya berharap dengan memberikan seragam berjilbab akan memberikan kontribusi agar mampu memberikan keberagaman dan menambah keterampilan hidup, pengalaman dan kualitas pribadi yang akan memberikan respon positif masyarakat pada kepolisian Skotlandia,” demikian Gormley. [islampos.com/ +ResistNews Blog ]

+ResistNews Blog - BEBERAPA walikota di Prancis, Jumat (26/8/2016) mengatakan akan mempertahankan larangan burkini meskipun putusan pengadilan tertinggi Prancis memutuskan menangguhkan larangan.

Dilansir Al-Arabiya, larangan burkini telah membuat marah umat Islam, feminis dan kampanye kebebasan sipil. Namun, walikota Corsica dan Frejus akan terus memberlakukan larangan itu.

Walikota Corsica mengatakan ia tidak akan menangguhkan larangan-Nya sendiri. “Ada banyak ketegangan di sini dan saya tidak akan menarik diri keputusan saya,” kata Sisco walikota Ange-Pierre Vivoni kepada BFM TV.

Sementara itu, Perdana Menteri Manuel Valls kukuh membela larangan burkini, meskipun beberapa menteri mengkritik itu, memperlihatkan perpecahan di dalam pemerintah.

Mantan Presiden Nicolas Sarkozy mengatakan ia akan memberlakukan pelarangan secara nasional jika terpilih. Ia berusaha untuk memposisikan dirinya sebagai pembela nilai-nilai Prancis.

“Ini adalah tamparan bagi perdana menteri dan tendangan dari belakang untuk Sarkozy,” Abdallah Zekri, sekretaris jenderal Perancis Muslim Council (CFCM) menanggapi putusan pengadilan.

“Kami puas dengan ini,” tegasnya.

Pengadilan menyatakan keputusan untuk melarang burqini di Villeneuve-Loubet “serius, dan jelas ilegal, melanggar kebebasan dasar untuk datang dan pergi, kebebasan keyakinan dan kebebasan individu.”

Pengacara yang mewakili Liga Hak Asasi Manusia, kelompok kampanye yang telah menantang larangan di Villeneuve-Loubet, berpendapat larangan melanggar kebebasan sipil. [islampos.com/ +ResistNews Blog ]

+ResistNews Blog - Sekretaris Jenderal DPR Winantuningtyastiti prihatin dengan kinerja DPR yang selalu dipersepsikan buruk oleh masyarakat.

Hal ini disampaikan Winantuningtyastiti saat membuka diskusi ’71 Tahun DPR dan Kinerjanya’ di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (25/8/2016).

“Diskusi ini merupakan rangkaian HUT ke-71 DPR RI, yang makin hari kami merasakan makin minim apresiasi dari masyarakat,” kata Win, sapaan akrabnya.

Apresiasi masyarakat yang minim ini, lanjut Win, bisa dirasakan melalui pemberitaan di media massa maupun perbincangan netizen di media sosial.

“DPR seringkali dimarahi di media dan media sosial,” ucap Win.

Untuk kembali membangun citra DPR yang positif, Win mengaku sudah mengundang para pegiat media sosial untuk memahami peran dan fungsi DPR dalam sistem ketatanegaraan.

“Saya berharap agar forum diskusi ini bisa mendiskusikan bagaimana DPR bisa baik di mata publik. Dan antara kepentingan DPR dan publik sama suaranya,” kata dia.

Sementara itu, Indra Palevi dari Biro Pusat Penelitian DPR menambahkan, belakangan memang muncul tren global menurunnya kepercayaan terhadap parlemen di hampir semua negara.

Tren ini diketahui dari survei yang dilakukan oleh lembaga penelitian di Jepang. Di Inggris, kata dia, survei menunjukkan 70 persen responden tak peduli dengan Parlemen mereka.

Di Amerika Serikat, 60 persen mengaku benci dengan kongres. Sementara di Jepang, 72 persen responden mengaku tak percaya dengan parlemen.

“Jadi di Indonesia ini masih so so, lebih baik dari negara lain,” ucap Indra. (kompas.com/ +ResistNews Blog )

[Al-Islam No. 819, 23 Dzulqa’dah 1437 H/26 Agustus 2016]

Selasa (23/08), Kementerian Pertahanan mengadakan Gelar Apel Bela Negara di Lapangan Silang Monas, Jakarta Pusat. Apel dihadiri sekitar 10 ribu peserta. Menhan Ryamizard mengajak setiap komponen bangsa Indonesia mewujudkan kecintaan pada Tanah Air. Salah satunya dengan mendukung program Bela Negara yang telah dicanangkan oleh Presiden Jokowi sejak 19 Desember 2014 (m.tempo.co,23/08/2016).

Karena itu selain mengadakan sosialisasi dan pelatihan, Kemenhan juga bekerjasama dengan Kemendikbud membuat kurikulum pengajaran bela negara dari tingkat TK hingga perguruan tinggi (Harianterbit.com, 23/08).

Ryamizard menargetkan jumlah kader bela negara mencapai 100 juta orang (Okezone.com, 23/08).

Siapa yang Mengancam Negara?

Dalam pandangan Juri Bicara Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), M. Ismail Yusanto, setiap warga negara memang punya kewajiban untuk membela negaranya. Hanya saja, kata Ismail, bila negara ini harus dibela, dari ancaman siapa? Pasalnya, sejauh ini pemetaan atas ancaman terhadap negara ini belum beranjak dari kerangka lama, yakni yang disebut ekstrem kiri yang datang dari paham komunisme danekstrem kanan yang datang dari apa yang mereka sebut “Islam radikal”. Ironisnya, neoliberalisme dan neoimperialisme, yang nyata-nyata telah merusak negara ini, tidak dianggap sebagai ancaman.

Kesalahan dalam memetakan ancaman atau musuh negara ini berakibat fatal. Teman bisa dijadikan musuh, sementara musuh sebenarnya malah dijadikan teman. Umat Islam, misalnya, terutama yang berjuang untuk menerapkan syariah Islam secara kâffah, kerap dianggap sebagai musuh negara setelah sebelumnya dilabeli dengan cap “radikal”, “anti Pancasila”, “anti NKRI”, atau bahkan “teroris”. Sebaliknya, Barat dan negara-negara kafir penjajah dijadikan kawan. Padahal hingga saat ini mereka terus menjajah negara dan bangsa ini dalam wujud penjajahan non-fisik, terutama di bidang ekonomi seperti lewat investasi asing, utang luar negeri, dll.

Perlu Teladan Penguasa

Terkait bela negara, saat ini Pemerintah sendiri belum memberikan teladan yang baik. Bahkan sebaliknya, Pemerintah seperti membiarkan negeri ini berada dalam ancaman dan penjajahan pihak asing. Hal ini menjadi ironi bahkan kontradiksi. Di satu sisi rakyat disuruh untuk bela negara, tetapi di sisi lain Pemerintah malah menggadaikan negara ini kepada pihak asing. Pemerintah sering bicara nasionalisme, tetapi Pemerintah malah membiarkan upaya disintegrasi Papua, misalnya. Pemerintah mengklaim anti penjajahan, tetapi Pemerintah pula yang secara sengaja mengundang campur tangan penjajah, terutama melalui berbagai investasi asing dan utang luar negeri yang terus bertumpuk. Akibatnya, kekayaan alam kita banyak dikuasai pihak asing. Di bidang minyak dan gas (migas), misalnya, ada 60 kontraktor asing. Mereka telah menguasai hampir 90% migas. Semua itu terjadi lantaran kebijakan liberalisasi di sektor tambang dan migas oleh Pemerintah (InilahREVIEW, 05/II/10/2012).

Di bidang perkebunan, Pemerintah juga membiarkan lahan perkebunan karet dan sawit dikuasai asing. Di Sumut, misalnya, menurut Sekretaris Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Sumut, luas kebun seperti kebun sawit—dengan total 1,2 juta hektar—yang telah dikuasai asing diperkirakan sudah di atas 50%.

Pemerintah juga membiarkan sejumlah pulau di Indonesia dikuasai asing. Tak kurang dari enam pulau di Indonesia sudah dikuasai oleh asing, di antaranya: Anambas, Wakatobi, Raja Ampat, Pulau Cubadak, Tanjung Keramat dan Karimun Jawa (Travelesia.co, 11/2014).

Pendek kata, hampir semua bidang dikuasai asing. Di sisi lain, karena utang luar negeri, Pemerintah sering tunduk begitu saja pada kemauan pihak asing. Jika sudah begini, apa artinya bela negara, sementara negara ini sudah “digadaikan” oleh Pemerintah kepada pihak asing dan Pemerintah pun sering tak berdaya menghadapi tekanan asing?

Wajib Bela Negara

Islam sesungguhnya telah mewajibkan setiap Muslim untuk membela bangsa dan negaranya dari serangan musuh dan segala hal yang membahayakan bangsa dan negaranya itu. Di dalam al-Quran jelas sekali ada perintah jihad untuk melawan musuh yang menyerang kita:

وَ قَاتِلُوْا فِي سَبِيْلِ اللهِ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُوْا إِنَّ اللهَ لاَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ

Perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kalian, (tetapi) janganlah kalian melampaui batas karena sesungguhnya Allah tidak menyukai kaum yang melampaui batas (QS al-Baqarah [2]: 190).



Menyadari kewajiban itu, jauh sebelum kemerdekaan, kaum Muslim tak pernah berhenti mengobarkan perang jihad melawan penjajah. Pangeran Diponegoro, Imam Bonjol, Tengku Cik Di Tiro, Teuku Umar, Cut Nyak Dien, dll adalah di antara para pahlawan Islam yang berjihad fi sabilillah melawan kafir penjajah.

Setelah merdeka, KH Hasyim Asy’ari dalam Resolusi Jihad-nya (22 Oktober 1945) menyatakan bahwa membela Indonesia sebagai negeri Muslim dari kaum penjajah adalah kewajiban syar’i. Menurut cucu KH Hasyim, KH Salahuddin Wahid, fatwa atau resolusi itu telah mendorong puluhan ribu Muslim untuk kembali berjihad melawan Belanda yang berlindung di balik tentara Inggris.

Ancaman Terhadap Negara Saat Ini

Alhamdulillah, saat ini kita memang telah merdeka dari penjajahan secara fisik. Namun, pasca kemerdekaan sesungguhnya kita dihadapkan pada sejumlah ancaman. Ancaman utama terhadap negeri ini hingga saat ini setidaknya ada dua. Pertama: Sekularisme. Sejak Indonesia merdeka, lebih dari 70 tahun negeri ini dijajah oleh sistem sekular hingga sekarang. Karena itu lahirlah berbagai bentuk tatanan yang jauh dari Islam. Akibatnya, bukan kebaikan yang diperoleh oleh bangsa ini, melainkan berbagai problem berkepanjangan yang datang secara bertubi-tubi. Lihatlah, meski Indonesia amat kaya dan sudah lebih dari 70 tahun merdeka, sekarang ada lebih dari 100 juta orang terpaksa hidup dalam kemiskinan. Puluhan juta angkatan kerja menganggur. Jutaan anak putus sekolah. Jutaan lagi mengalami malnutrisi. Beban kehidupan bertambah berat seiring dengan kenaikan harga-harga yang terus terjadi. Bagi mereka yang lemah iman, berbagai kesulitan yang dihadapi itu dengan mudah mendorong mereka untuk melakukan tindak kejahatan. Wajar bila lantas orang bertanya, sudah 70 tahun merdeka, hidup kokmakin susah.

Kedua: Neoliberalisme dan neoimperialisme. Indonesia memang telah merdeka secara fisik. Namun, penjajahan tidaklah berakhir begitu saja. Kafir Barat penjajah tetap berupaya melanggengkan dominasi mereka atas Dunia Islam, termasuk Indonesia. Neoliberalisme dan neoimperialisme mereka lancarkan untuk mengontrol politik pemerintahan dan menghisap sumberdaya ekonomi negara lain. Melalui instrumen utang dan kebijakan global, lembaga-lembaga dunia seperti IMF, World Bank dan WTO dibuat tidak untuk membantu negara berkembang seperti Indonesia, tetapi justru untuk melegalkan penjajahan mereka. Akibatnya, negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, tidak lagi merdeka secara ekonomi maupun politik. Penentuan pejabat, misalnya, khususnya di bidang ekonomi, harus memperturutkan apa mau mereka. Wajar bila kemudian para pejabat itu bekerja tidak untuk rakyat, tetapi untuk kepentingan tuan-tuan kapitalis mereka. Demi memenuhi kemauan tuan-tuan kapitalis itu, tidak segan mereka merancang aturan dan membuat kebijakan yang merugikan bangsa dan negara. Lihatlah UU Kelistrikan, UU Migas dan UU Penamanan Modal. Lihatlah penyerahan blok kaya minyak Cepu kepada Exxon Mobil. Lihatlah pembiaran terhadap Exxon yang terus mengangkangi 80 triliun kaki kubik gas di Natuna meski sudah 25 tahun tidak diproduksi dan kontrak sudah berakhir 9 tahun lalu. Lihat pula perpanjangan kontrak Pemerintah dengan Freeport yang telah mengeruk jutaan ton emas di Papua selama puluhan tahun. Ironisnya, kontrak itu diperpanjang lagi oleh Pemerintah sampai 2041! Tak pelak lagi, rakyatlah yang akhirnya menjadi korban, seperti yang kita rasakan sekarang.

Wujud Nyata Bela Negara

Dengan memperhatikan acaman dan musuh negara yang sebenarnya saat ini, tentu penting bagi kita untuk sungguh-sungguh mencari solusi tuntas atas berbagai persoalan bangsa dan negara ini. Inilah bentuk kongkret dari bela negara, seperti yang selama ini dilakukan oleh HTI yang selalu menyampaikan pandangan atau solusi Islam atas berbagai persoalan yang melanda bangsa dan negara ini.

Bukan hanya membela negara ini, HTI bahkan ingin menyelamatkan bangsa dan negara ini dari ancaman dan musuh yang nyata. Caranya tidak lain dengan terus berjuang bersama umat untuk menegakkan syariah secara kâffah di bawah naungan Khilafah. Mengapa syariah dan Khilafah? Karena kita yakin, syariahlah yang akan menyelamatkan Indonesia dari keterpurukan akibat penerapan sistem sekular dan liberal selama ini. Adapun Khilafah akan menghentikan ancaman neoimperialisme yang kini tengah menimpa negeri-negeri Islam, termasuk Indonesia, yang dilakukan oleh negara adikuasa, terutama AS. Inilah yang terus diperjuangkan oleh HTI di negeri ini. Jadi, aneh jika ada yang menuding HTI mengancam negara, sementara mereka buta atas ancaman terhadap negara yang sesungguhnya, yakni sekularisme serta neoliberalisme dan neoimperialisme.

Wahai kaum Muslim:

Karena itulah, mari kita terus berjuang untuk melawan musuh negara ini, yakni sekularisme serta neoliberalisme dan neoimperialisme. Itulah ancaman nyata terhadap bangsa dan negara ini sekaligus lawan yang harus disingkirkan. Mari kita terus berjuang untuk menegakkan syariah dan Khilafah. Inilah yang akan sungguh-sungguh menyelamatkan bangsa dan negara ini. Ini pula wujud bela negara yang sesungguhnya. []



Komentar al-Islam:

Indonesia Punya Modal Jadi Sejahtera (Kompas, 23/08/2016).
  1. Betul, syaratnya: campakkan sistem sekular-kapitalis-liberal yang telah terbukti menjadi biang kebangkrutan negeri ini, lalu terapkan syariah secara kâffah dalam institusi Khilafah sebagai penggantinya.
  2. Hanya dengan cara itulah Indonesia bisa sejahtera.
[hizbut-tahrir.or.id/ +ResistNews Blog ]

+ResistNews Blog  -Imam Masjid al-Aqsha, Syeikh Youssef Abu Sneineh dikabarkan telah menyatakan bahwa masjid Al-Aqsha hanya untuk umat Islam. Syekh Abu Sneineh mengatakan hal ini saat berada di depan 45 ribu lebih jamaah shalat Jumat di masjid Al-Aqsha, Jumat (12/8/2016).

Syeikh Abu Sneineh juga menegaskan penolakan tegas umat Muslim terhadap gangguan Israel di al-Aqsa dan dalam urusan pembangunan masjid oleh pemerintah Yerusalem, PIC melaporkan.

Ia juga telah menyerukan untuk mengintensifkan kehadiran jamaah Muslim di al-Aqsha dan Kubah Batu dalam menanggapi tindakan sewenang-wenang Israel terhadap jamaah Muslim.

“Yerusalem tidak akan pernah kehilangan satu inci-pun tanah dan tempat ibadah. Israel sebaiknya berhenti bermain dengan api,” pungkas Syeikh Abu Sneineh.

Ia juga mendesak Israel untuk membebaskan jenazah pemuda Palestina yang telah dibunuh. Lebih jauh, Syeikh Sneineh juga menyerukan untuk menjaga perdamaian dan kasih sayang yang dianjurkan ajaran Islam. [islampos.com/ +ResistNews Blog ]

+ResistNews Blog - Pemerintah India dilaporkan tengah berencana untuk menambah jumlah Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) berkapasitas 1.000 megawatt. Dan untuk merealisasikan PLTN ini, India kembali bekerja sama dengan Rusia, RBTHmelaporkan pada Jumat (12/8/2016).

Keterangan ini disampaikan oleh Perdana Menteri India Narendra Modi dalam upacara serah-terima unit pertama PLTN Kudankulam bersama Presiden Rusia Vladimir Putin, pada Rabu (10/8/2016).

Melalui akun Twitter-nya, Modi menulis “Sungguh sesuai bahwa kita sama-sama berdedikasi dalam membangun PLTN Kudankulam.”
Modi mengaku India akan bertekad untuk mengejar ambisi pembangunan PLTN. “Di Kundakulam sendiri, kami berencana untuk menambah lima unit PLTN yang masing-masing bertenaga 1.000 megawatt. Kami berencana membangun sejumlah PLTN raksasa, bekerja sama dengan Rusia,” kata Modi seperti dikutip Sputnik.

Saat ini, Rusia merupakan satu-satunya mitra India dalam pembangunan PLTN. Hasil pertama yang tercipta dari Kerja sama energi nuklir Rusia-India adalah pengoperasian salah satu reaktor nuklir di PLTN Kudankulam, dan diperkirakan reaktor kedua akan dapat beroperasi dalam beberapa bulan mendatang.

Rusia yang menjadi sekutu rezim Assad di Suriah terus melakukan pengembangan senjata dan pembangkit energi nuklir dengan beberapa negara termasuk Iran. [islampos.com/ +ResistNews Blog ]

+ResistNews Blog - Muslimah Inggris dikabarkan telah menjadi kelompok paling sulit mendapatkan pekerjaan. Menurut laporan BBC, Komite Perempuan dan Kesetaraan di Inggris mengatakan kaum Muslimah tiga kali lipat tidak bekerja dan lebih sulit mencari pekerjaan dibandingkan wanita pada umumnya dan lebih dari dua kali lipat tidak aktif secara ekonomi.

Bahkan anggota parlemen Inggris menyebut Muslimah di Inggris adalah kelompok yang paling rendah secara ekonomi.

Pemerintah harus mengenalkan rencana untuk menangani ketidaksetaraan ini sebelum akhir tahun 2016, desak anggota parlemen Inggris. Pemerintah mengatakan mereka berkomitmen untuk menjadikan Inggris ‘tempat bagi semua orang’.

“Kami membuat kemajuan -contohnya, saat ini 45 persen Muslimah lebih banyak bekerja dibandingkan pada 2011. Namun kami tahu bahwa ada banyak hal yang perlu dilakukan,” kata juru bicara pemerintah.

Komite menyebutkan banyak wanita Muslim di Inggris menghadapi ‘penalti tiga kali’ yaitu sebagai wanita, berasal dari minoritas etnis, dan sebagai seorang Muslim, sehingga hal tersebut berdampak pada prospek pekerjaan mereka. [islampos.com/ +ResistNews Blog ]


+ResistNews Blog - Pemerintah Israel dikabarkan telah menelantarkan lebih dari 1000 warga Palestina selama awal tahun 2016 hingga saat ini, Memomelaporkan pada Jumat (12/8/2016).

Hingga 8 Agustus kemarin, pasukan Israel telah menghancurkan 726 bangunan di Tepi Barat dan Yerusalem Timur. Israel beralasan bangunan-bangunan ini tidak memiliki ‘ijin’ yang hampir mustahil untuk mendapatkannya. Penghancuran ini telah menambah jumlah pengungsi hingga 1020 warga Palestina.

Temuan ini setara dengan pembongkaran bangunan sebanyak 531 oleh pasukan Israel dan menyebabkan 688 orang harus mengungsi.

Data tersebut termasuk dalam laporan terbaru lembaga PBB, OCHA. Menurut laporan, telah terjadi ada 14 insiden terpisah selama 2 – 8 Agustus. Insiden ini dipicu oleh Israel yang menuduh pemuda Palestina yang melakukan perlawanan hingga memaksa pasukan Israel untuk menghancurkan bangunan warga Palestina, menyita 42 bangunan karena dianggap tak punya izin bangunan dan menggusur lahan yang dihuni 30 orang.

OCHA juga mencatat, dua belas bangunan yang ditargetkan Israel sebelumnya telah disiapkan sebagai pusat bantuan kemanusiaan, termasuk tempat penampungan darurat, gudang ternak, kakus, pusat komunitas, dan penyimpanan air. [islampos.com/ +ResistNews Blog ]

+ResistNews Blog - Juru Bicara Presiden Johan Budi mengatakan negara berkewajiban penuh melindungi setiap warga negara tanpa memandang orientasi seksualnya. Meski demikian, di Indonesia tidak ada ruang untuk gerakan LGBT apalagi sampai membentuk kelompok.

“Sebagai warga negara siapa pun tentu akan dilindungi hak-haknya oleh negara termasuk perlindungan jika mereka mengalami kekerasan, jadi tidak melihat kecenderungan seksualitasnya,” kata Johan, Kamis (11/8/2016) dikutip lamandetiknews.com.

Johan mengingatkan, tidak ada ruang di Indonesia bagi gerakan penyuka sesama jenis. Apalagi bila gerakan penyuka sesama jenis ini sampai melakukan ajakan untuk bergabung dengan kelompoknya.

“Namun kalau LGBT diartikan sebagai gerakan untuk mempengaruhi pihak lain misalnya untuk mengikuti menjadi seperti mereka, maka itu tidak dibenarkan dan tidak ada ruang di sini,” tegas Johan.

Seperti diketahui, perkara LGBT kini tengah digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK) oleh beberapa akademisi.

12 Akademisi yang tergabung dalam Aliansi Cinta Keluarga (ACK) memohon Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menafsir ulang pasal homoseks dan kumpul kebo dalam KUHP. Pemohon ingin dunia tahu bahwa Indonesia memiliki hukum yang jelas.

Aliansi Cinta Keluarga (AILA) menilai makna dalam pasal 284, 285 dan 292 KUHP terkait perzinaan, perkosaan dan perbuatan cabul sesama jenis tidak sejalan dengan nilai-nilai moral, agama, dan budaya sebuah bangsa yang beradab.

Menurut AILA, pasal-pasal tersebut tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan peradaban manusia Indonesia masa kini maupun untuk kebutuhan mendatang. KUHP saat ini, menurutnya, adalah produk kolonial satu abad silam.

“Pasal-pasal tersebut memiliki kekosongan pengaturan ataupun kekosongan hukum yang menimbulkan ketidakpastian hukum yang amat berpotensi melahirkan ketidakadilan bagi banyak kelompok orang,” terang AILA kepada hidayatullah.com, Kamis (21/07/2016).

Sidang di MK itu digelar atas permohonan Prof Dr Euis Sunarti, Rita Hendrawaty Soebagio SpPsi MSi, Dr Dinar Dewi Kania, Dr Sitaresmi Sulistyawati Soekanto, Nurul Hidayati Kusumahastuti Ubaya SS MA, Dr Sabriaty Aziz. Ada juga Fithra Faisal Hastiadi SE MA MSc PhD, Dr Tiar Anwar Bachtiar SS MHum, Sri Vira Chandra D SS MA, Qurrata Ayuni SH, Akmal ST MPdI dan Dhona El Furqon SHI MH. [hidayatullah.com/ +ResistNews Blog ]

+ResistNews Blog - Palestina tidak muncul sebagai negara di layanan peta online Google Maps sehingga Google menuai kritikan dari banyak pihak. Raksasa internet itu akhirnya angkat bicara.

Seperti dikutip detikINET dari Fortune, Kamis (11/8/2016), Google mengatakan bahwa Palestina memang tidak pernah ada sejak pertama kali layanan Google Maps meluncur.

"Tak pernah ada label Palestina di Google Maps, namun kami menemukan bug yang menghilangkan label untuk West Bank (Tepi Barat) dan Gaza Strip (Jalur Gaza). Kami bekerja secepatnya untuk memuat label itu kembali ke wilayah tersebut," demikian pernyataan Google.

Dengan kata lain, Google menyatakan belum pernah melabeli Palestina sebagai sebuah negara. Jawaban tersebut dirasa belum memuaskan karena Google tak menjelaskan mengapa mereka melakukan hal itu.

Padahal pada keterangan di Google Maps sendiri disebutkan Palestina merupakan negara di Timur Tengah yang diakui 136 negara anggota PBB sejak tahun 2012. Tapi wilayah Palestina tak dimunculkan secara jelas meski di beberapa area, misalnya jika pengguna Google Maps mengklik kota Ramallah, maka dijelaskan kalau Ramallah adalah kota Palestina.



Banyan netizen meradang pada Google. Ada petisi online bertajuk 'Google: Put Palestine On Your Maps!' di situs change.org yang dibuat oleh Zak Martin. Petisi tersebut kini sudah mengumpulkan lebih dari 250 ribu dukungan dan terus bertambah seiring berjalannya waktu.

"Negara Palestina tidak muncul di Google Maps. Kenapa demikian? Israel yang didirikan di tanah Palestina jelas-jelas diakui (keberadaannya oleh Google Maps). Tetap tidak demikian dengan Palestina. Menurut Google, Palestina tidak ada," demikian bunyi protes dalam petisi tersebut.

"Kelalaian ini (tidak menyebutkan Palestina-red.) adalah penghinaan menyedihkan bagi rakyat Palestina dan merusak upaya jutaan orang yang terlibat dalam kampanye untuk mengamankan kemerdekaan dan kebebasan Palestina dari pendudukan serta penindasan Israel". [detik/ +ResistNews Blog ]

Soal: Bagaimana hukum dialog antar agama, dengan tujuan untuk mencari titik temu antar berbagai agama?



Jawab:

Istilah “dialog antar agama”, dalam bahasa Arab disebut, al-hiwâr bayna al-adyân, sebenarnya istilah yang lahir dari rahim ideologi Kapitalisme. Kapitalisme, sebagai ideologi yang dibangun berdasarkan akidah Sekularisme yang memisahkan agama dari kehidupan jelas tidak memberikan ruang pada agama untuk mengatur urusan kehidupan. Ideologi Kapitalisme, dengan akidah Sekularisme, juga mempunyai metode baku, yaitu penjajahan (imperialisme). Untuk melakukan penjajahan ini mereka menggunakan strategi,devide et impera (farriq tasud), atau politik belah bambu.

Akibatnya, konflik antar pemeluk agama; Muslim dengan Kristen, Yahudi, Hindu, Budha dan seterusnya mewarnai kehidupan umat manusia di dunia. Bahkan konflik antar sesama pemeluk agama—Muslim dengan sesama Muslim, hanya karena beda aliran, mazhab dan organisasi—juga tak jarang terjadi. Semuanya itu bagian dari strategi politik penjajahan agar imperialisme di sebuah negeri tetap bisa dipertahankan. Setelah berbagai konflik tersebut terjadi, muncullah seruan untuk mencari titik temu antar agama, agar konflik horisontal akibat perbedaan agama, dan paham keagamaan tersebut bisa didamaikan.

Karena itu “dialog antar agama” dalam kontek mencari titik temu antar agama adalah seruan yang lahir bukan dari akidah Islam. Bahkan itu merupakan bentuk tambal sulam dari kebobrokan sistem Kapitalisme. Semua ini adalah akibat kejahatan sistemik yang diterapkan untuk mempertahankan penjajahan di negeri kaum Muslim. Selain itu “dialog antar agama” ini juga lahir dari paham Pluralisme yang menganggap semua agama sama. Inilah latar belakang dan dasar yang melahirkan “dialog antar agama”.

Karena dasarnya bukan akidah Islam, “dialog antar agama” seperti ini tidak saja menyalahi hukum Islam, tetapi juga bertentangan dengan akidah dan hukum Islam.

Pertama: Allah SWT menyatakan bahwa selain Islam adalah kufur:

لَمْ يَكُنِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِيْنَ مُنْفَكِّيْنَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ..

Kaum kafir, baik dari kalangan Ahli Kitab (Yahudi dan Nasrani) maupun musyrik, tidak akan meninggalkan agamanya, sebelum datang kepada mereka bukti yang nyata [QS al-Bayyinah [98]: 1).



Dalam ayat di atas dengan tegas Allah SWT menyebut Ahli Kitab, yaitu pemeluk Yahudi dan Nasrani, dan musyrik sebagai orang kafir. Selain Islam adalah kufur dan bertentangan dengan akidah Islam, yang diyakini oleh kaum Muslim. Seorang Muslim yang meyakini akidah Islam jelas tidak mungkin bisa mengakui, bahwa selain Islam (kufur) itu sama dengan Islam, atau setidaknya mempunyai persamaan dengan Islam. Akidah seperti ini meniscayakan penolakan untuk menyamakan Islam dengan agama lain, termasuk mencari persamaan satu dengan yang lain.

Kedua: Allah SWT juga menyatakan, bahwa selain Islam tidak akan Dia terima:

وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلاَمِ دِيْنًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِيْنَ..

Siapa saja yang memeluk selain Islam sebagai agama, maka sekali-kali tidak akan pernah diterima, dan di Akhirat dia termasuk orang-orang yang merugi.” (QS Ali ‘Imran [3]: 85).

Dalam ayat di atas dengan tegas Allah SWT menyebut selain Islam—baik Kristen, Yahudi, Budha, Hindu dan sebagainya—tidak akan diterima oleh Allah. Mereka yang memeluknya di dunia, di Akhirat pasti merugi, karena amal perbuatan mereka tak satupun yang diterima oleh Allah SWT. Padahal mereka sudah bersusah-payah. Jika agama yang lain ditolak oleh Allah, bagaimana mungkin agama seperti ini disamakan dengan Islam, yang merupakan satu-satunya agama yang diterima oleh Allah? Lalu bagaimana mungkin bisa dicari titik temu di antara keduanya, yang tidak mungkin dipertemukan?

Dalam konteks hukum juga jelas, Allah SWT menolak sinkretisme. Islam dengan yang lain dicampuradukkan. Allah SWT berfirman:

قُلْ يَا أَيُّهَا الْكاَفِرُوْنَ لاَ أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُوْنَ، وَلاَ أَنْتُمْ عَابِدُوْنَ مَا أَعْبُدُ، وَلاَ أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ، وَلاَ أَنْتُمْ عَابِدُوْنَ مَا أَعْبُدُ، لَكُمْ دِيْنُكُمْ وَلِيَ دِيْنٌ.

Katakanlah (Muhammad), “Wahai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Kalian juga tidak akan menyembah apa yang aku sembah. Aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Kalian juga tidak akan menyembah apa yang aku sembah. Bagi kalian agama kalian dan bagiku agamaku.” (QS al-Kafirun [109]: 1-6).

Ayat ini dengan tegas melarang umat Islam untuk melakukan sinkretisme dengan kaum kafir dalam peribadatan.

Ketiga: Allah SWT juga menegaskan, bahwa ketika seorang Muslim menyatakan beriman kepada Allah, pada saat yang sama, dia wajib mengingkari yang lain [thaghut].

فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوْتِ وَيُؤْمِنْ بِاللهِ فَقَدْ اِسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُسْطَى.

Siapa saja yang mengingkari taghut dan mengimani Allah sesungguhnya dia berpegang teguh pada tali yang amat kuat (QS al-Baqarah [2]: 256).

Itu artinya, keyakinan seorang Muslim pada akidah Islam meniscayakan harus menolak yang lain.

Memang, ada argumen yang sering digunakan, seperti: Pertama, firman Allah SWT:

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلاَ نَعْبُدَ إِلاَّ اللهَ وَلاَ نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلاَ يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُوْنِ اللهِ.

Katakanlah (Muhammad), “Wahai Ahli Kitab, mari kita (berpegang) pada satu kalimat yang sama, yang tidak ada perselisihan di antara kami dan kalian. Hendaknya kita tidak menyembah kecuali kepada Allah. Kita tidak menyekutukan-Nya dengan apapun. Kita juga tidak menjadikan sesama kita sebagai tuhan selain Allah.” (QS Ali ‘Imran [3]: 64).

Konotasi “kalimat[in] sawa’” [satu kalimat yang sama] di dalam ayat ini dijelaskan oleh kalimat berikutnya,“Alla na’buda i-Llaha, wa la nusyrika bihi syai’a, wa la yattikha ba’dhuna ba’dh[an] arbab[an] min duni-Llah(Hendaknya kita tidak menyembah kecuali kepada Allah. Kita tidak menyekutukan-Nya dengan apapun. Kita juga tidak menjadikan sesama kita sebagai tuhan selain Allah). Inilah inti “millah” yang diturunkan oleh kepada para nabi dan rasul. Ayat ini bukan ajakan “dialog antar agama” untuk mencari titik temu, atau persamaan di antara berbagai agama yang berbeda.

Kedua, sabda Nabi saw. yang menyatakan tentang turunnya Nabi ‘Isa as. di Akhir zaman:
وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ لَيُوْشِكَنَّ أَنْ يَنْزِلَ فِيْكُمْ اِبْنُ مَرْيَمَ حَكَماً مُقْسِطاً فَيُكَسِّرَ الصَّلِيْبَ وَيَقْتُلَ الْخِنْزِيْرَ وَيَضَعَ الْجِزْيَةَ.

Demi Zat Yang jiwaku dalam genggaman-Nya, nyaris akan turun di tengah-tengah kalian Putra Maryam sebagai pemutus yang adil. Beliau akan menghancurkan salib, membunuh babi dan membatalkan jizyah (HR al-Bukhari).

Nabi Isa as. turun bukan untuk menerapkan ajaran Kristen, tetapi untuk menerapkan Islam. Dalam menjelaskan hadis di atas, Ibn Hajar al-Asqalani menyatakan, “Maksud dari ungkapan, “Menghancurkan salib dan membunuh babi”, adalah membatalkan agama Kristen, dengan menghancurkan salib secara nyata, dan membatalkan apa yang diakui orang-orang Kristen karena dianggap agung.”

Karena itu tidak ada argumen yang bisa digunakan sebagai justifikasi untuk membenarkan “dialog antar agama”.

Hanya saja perlu dicatat, dialog sebagai perbuatan secara umum boleh. Apalagi jika dialog itu digunakan sebagai sarana untuk berdakwah kepada orang non-Muslim agar mereka memahami Islam, kemudian melalui dialog tersebut mereka akhirnya tertarik dan memeluk Islam. Dialog seperti ini hukumnya boleh dan tidak termasuk dalam konteks “dialog antar agama” sebagaimana yang dilarang di atas.

Inilah yang dimaksud oleh firman Allah:
وَلاَ تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ.

Janganlah kalian mendebat Ahli Kitab, kecuali dengan argumen yang lebih baik (sempurna) (QS al-Ankabut [29]: 46).

Dalam nas yang lain, Allah SWT menyatakan:
وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ.

Debatlah mereka dengan argumen yang lebih baik (sempurna) (QS an-Nahl [16]: 125].

WalLâhu a’lam bi as-shawab. [KH. Hafidz Abdurrahmann]

[Al-Islam edisi 817, 9 Dzulqa’dah 1437 H – 12 Agustus 2016 M]

Empat belas abad yang lalu Baginda Nabi Muhammad saw. sudah mengingatkan umatnya:

«أَهْلَكَ أُمَّتِيْ رَجُلاَنِ: عَالِمٌ فَاجِرٌ، وَجَاهِلٌ مُتَعَبِّدٌ »

Ada dua orang yang membinasakan umatku: orang berilmu yang durjana dan orang bodoh yang suka beribadah (Al-Mawardi dalam Adab ad-Dunyâ wa ad-Dîn).



Menjelang Pilkada atau Pilpres, umat Islam telah mendapatkan ujian, khususnya dari mereka yang disebut orang berilmu. Pasalnya, mereka berani mengeluarkan fatwa yang bertentangan dengan al-Quran dan as-Sunnah serta apa yang telah disepakati sebagai Ijmak. Segala dalih dikemukakan. Bahkan ada yang dengan jelas berani menyatakan, “Ayat Konstitusi lebih tinggi dari ayat al-Quran.” Dengan alasan itu, dia tidak lagi mengindahkan larangan al-Quran. Padahal dia mengklaim sebagai Muslim. Larangan al-Quran, as-Sunnah dan Ijmak pun mereka terjang. Bahkan mereka tidak segan menyesatkan umat dengan mengatakan, “Mana yang lebih baik, pemimpin Muslim yang korup atau pemimpin kafir yang bersih?”

Ada pula argumentasi lain, bahwa kepala daerah berbeda dengan kepala negara. Karena itu, kata mereka, larangan mengangkat pemimpin kafir sebagai kepala negara tidak berlaku untuk kepala daerah. Lebih mengerikan lagi, mereka tidak segan membajak pendapat ulama sekelas Imam al-Mawardi, seolah umat Islam bisa mereka bodohi dengan manipulasi mereka.



Pemimpin Diangkat untuk Menegakkan Agama

Islam memang mensyariatkan pengangkatan pemimpin dan penguasa bagi kaum Muslim. Islam mensyariatkan hal itu untuk mewujudkan tujuan yang ditetapkan oleh syariah. Pemimpin kaum Muslim itu diangkat untuk menegakkan agama Allah, menegakkan syariah-Nya, mewujudkan amar makruf nahi mungkar, meninggikan kalimat-Nya, menjaga pelaksanaan hudûd-Nya, memelihara hak-hak para hamba-Nya serta mengatur urusan kaum Muslim baik dalam urusan agama ataupun urusan dunia mereka. Dalam syariah, pemimpin (peguasa) itu diangkat tidak lain untuk menerapkan syariah secara menyeluruh. Penerapan syariah secara menyeluruh akan membuahkan rahmat untuk seluruh manusia. Dengan pemimpin yang menerapkan syariah itulah akan terwujud Islam rahmatan lil ‘alamin.

Imam al-Mawardi di dalam Al-Ahkâm as-Sulthâniyyah (hlm. 5) menyatakan, “Imamah adalah topik untuk khilafah nubuwwah dalam memelihara agama dan mengatur dunia. Mengakadkan Imamah/Khilafah untuk orang yang menegakkan hal itu di tengah umat adalah wajib.”

Jika demikian tugas dan pentingnya kepemimpinan bagi kaum Muslim, maka bagaimana mungkin pemimpin kafir—yang tidak mengimani Islam—akan menegakkan tugas-tugas itu? Bagaimana mungkin pemimpin kafir—yang tidak mengetahui dan meyakini mana yang makruf dan mana yang mungkar—akan bisa menegakkan amar makruf nahi mungkar? Bagaimana mungkin pemimpin yang tidak mengetahui dan meyakini urusan keagamaan kaum Muslim akan bisa mengurusi dan memperhatikan urusan kaum Muslim? Oleh karena itu, sangat jelas bahwa orang kafir tidak mungkin diangkat menjadi pemimpin bagi kaum Muslim.



Pemimpin Kafir Haram!

Dengan tegas Allah SWT telah menyatakan keharaman orang kafir menjadi pemimpin bagi kaum Muslim.

﴿وَلَنْ يَجْعَلَ اللهُ لِلْكَافِرِيْنَ عَلَى المُؤْمِنِيْنَ سَبِيْلاً﴾

Allah sekali-kali tidak akan memberikan jalan kepada kaum kafir untuk menguasai kaum Mukmin.” (TQS an-Nisa’ [04]: 141).



Ayat ini merupakan kalimat berita [kalam al-khabar] yang berisi larangan (nahy). Ini karena adanya hurufnafyu al-istimrâr “lan” yang bermakna “penafian untuk selamanya”. Artinya, Allah SWT melarang untuk selamanya orang kafir menguasai orang Mukmin. Karena itu, berdasarkan ayat ini semua ulama sepakat, bahwa haram mengangkat orang kafir menjadi pemimpin kaum Mukmin (Ibnu al-‘Arabi, Ahkâm al-Qur’ân, I/641).

Dalam nash lain dengan tegas Allah SWT melarang kita menjadikan orang kafir sebagai wali:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَتَّخِذُوا الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ﴾

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan kaum kafir sebagai wali, selain kaum Mukmin(TQS an-Nisa’ [4]: 144).



Ibn Katsir menjelaskan bahwa ayat ini mengandung larangan atas kaum Mukmin untuk bersahabat, berteman, saling memberi dan meminta nasihat, berkasih sayang serta menyebarkan rahasia orang Mukmin kepada mereka (Ibn Katsir, Tafsîr Ibn Katsîr, Juz I/867).

Ubadah bin Shamit ra. menuturkan dari Nabi saw.:

«وَأَنْ لاَ نُنَازِعَ اْلأَمْرَ أَهْلَهُ، قَالَ: إِلاَّ أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِنَ اللهِ فِيْهِ بُرْهَانٌ»

“Hendaknya kita tidak mengambil alih urusan itu dari yang berhak.” Baginda bersabda, “Kecuali jika kalian menyaksikan kekufuran yang nyata, sedangkan kalian mempunyai bukti yang kuat di hadapan Allah.” (HR al-Bukhari).



Jika penguasa Muslim yang telah menjadi kafir saja wajib diganti, maka larangan ini juga berlaku untuk mengangkat orang kafir menjadi penguasa kaum Muslim. Jika mempertahankan pemimpin Muslim yang berubah menjadi kafir dilarang, apalagi memilih orang kafir menjadi pemimpin.

Selain al-Quran, as-Sunnah dan Ijmak. Al-Qadhi ‘Iyadh menyatakan, “Para ulama telah sepakat bahwa kepemimpinan itu tidak boleh diberikan kepada orang kafir. Kalau kemudian tampak kekufuran pada dirinya, maka dia wajib diganti.” (Imam an-Nawawi, Syarh Shahîh Muslim, VI/315).

Ibn Mundzir juga menyatakan, “Telah sepakat para ahli ilmu yang menjadi rujukan, bahwa orang kafir tidak berhak mempunyai kekuasaan atas kaum Muslim dalam urusan apapun.” (Ibn al-Qayyim, Ahkâm Ahl adz-Dzimmah, II/787).



Kepala Negara dan Kepala Daerah Sama

Memang ada pendapat Imam al-Mawardi tentang “wazîr tanfîdz” yang tidak disyaratkan harus Muslim karena hanya menangani urusan administrasi. Pendapat ini kemudian digunakan untuk mengabsahkan kebolehan gubenur non-Muslim. Terkait itu maka redaksinya harus dilihat dengan cermat sebagai berikut, “Adapun wizârah tanfîdz hukumnya lebih lemah dan lebih ringan syaratnya. Pasalnya, kewenangan dalam urusan (wizârah tanfîdz) ini terbatas pada melaksanakan dan menjalankan pandangan Imam (Khalifah). Wazir ini menjadi perantara Imam (Khalifah) dengan rakyat dan wali (kepala daerah). Dia bertugas menyampaikan apa yang diinstruktikan dari Imam (Khalifah) dan menjalankan apa yang telah disebutkanImam (Khalifah). Dia juga melaksanakan apa yang diputuskan oleh Imam (Khalifah), memberitahukan pengangkatan wali (kepala daerah) dan penyiapan tentara. Dia juga bertugas menyampaikan kepada Imam(Khalifah) perkara penting yang ada serta peristiwa penting yang silih berganti, agar dia bisa menjalankan apa yang diinstruksikan kepada dirinya. Dia merupakan pembantu dalam menjalankan berbagai urusan, bukan wali dan orang yang diangkat untuk mengurus urusan tersebut. Jika dia dilibatkan dalam memberikan pendapat, itu lebih khusus atas nama wazir. Jika dia tidak dilibatkan maka itu lebih menyerupai perantara dan utusan…Dia tidak boleh memerintah sehingga harus berilmu, tetapi dia hanya berhak terhadap dua perkara: Pertama, menyampaikan kepada Khalifah. Kedua, menyampaikan dari Khalifah.” (Al-Mawardi, Al-Ahkâm as-Sulthâniyyah, hlm. 34-35).

Dalam kalimat berikutnya, Imam al-Mawardi menyatakan, “Berdasarkan empat perbedaan di antara dua kategori ini maka ada empat perbedaan syarat pada kedua wazir tersebut. Pertama: Merdeka menjadi patokan bagi wizârah tafwîdh, tetapi tidak bagi wizârah tanfîdz. Kedua: Islam menjadi patokan wizârah tafwîdh, tetapi tidak bagi wizârah tanfîdz. Ketiga: Ilmu tentang hukum syariah menjadi patokan bagi wizârah tafwîdh, tetapi tidak bagi wizârah tanfîdz. Keempat: Mengetahui urusan perang dan kharaj menjadi patokan bagi wizârah tafwîdh, tetapi tidak bagi wizârah tanfîdz.” (Al-Mawardi, Al-Ahkâm as-Sulthâniyyah, hlm. 36).

Jelas, yang dimaksud dengan wazîr tanfîdz oleh Imam al-Mawardi adalah pembantu Khalifah di bidang administrasi; bukan kepala daerah, baik wali maupun amil. Dia tidak boleh membuat keputusan, apalagi memerintah. Itulah posisi wazîr tanfîdz yang dimaksud oleh Imam al-Mawardi. Artinya, dia bukan pembuat kebijakan; bukan kepala daerah, baik tingkat I maupun tingkat II.

Kesimpulan ini bisa dilihat pada bab berikutnya ketika beliau membahas bab Taqlîd al-Imârah ‘ala al-Bilâd(pengangkatan kepala daerah). Pada bab ini beliau menegaskan bahwa syarat kepala daerah sama dengan syarat wazîr tafwîdh. Dalam hal ini, Imam al-Mawardi menyatakan:

وَتُعْتَبَرُ فِي شُرُوْطِ هَذِهِ الإمَارَةِ الشُّرُوْطُ المُعْتَبَرَةُ فِي وِزَارَةِ التَّفْوِيْضِ

Syarat-syarat yang diakui dalam syarat kepala daerah ini adalah syarat-syarat wizârah tafwîdh (Al-Mawardi, Al-Ahkam as-Sulthâniyyah, hlm. 41).

Terkait syarat-syarat wizârah tafwîdh beliau antara lain mengatakan, “Dalam pengangkatan wizârah ini, syarat yang diberlakukan adalah syarat Imamah, kecuali nasab saja.” (Al-Mawardi, Al-Ahkâm as-Sulthâniyyah, hlm. 30).

Karena itu merupakan kesalahan besar, bahkan melakukan kebohongan atas nama al-Mawardi, jika dikatakan bahwa kepala daerah boleh non-Muslim, dengan alasan sebagaimana yang dinyatakan oleh Imam al-Mawardi. Padahal Imam al-Mawardi tidak pernah menyatakan seperti itu. Gubenur, walikota, bupati adalah kepala daerah, atau dalam bahasa beliau termasuk imârah ‘alâ al-bilâd, yang tidak boleh dijabat oleh non-Muslim. Itulah pendapat Imam al-Mawardi.

Wahai Kaum Muslim:

Dengan demikian keharaman menjadikan orang kafir sebagai pemimpin (penguasa) telah sedemikian jelas. Tidak ada argumentasi syar’i yang bisa membenarkan pengangkatan pemimpin (penguasa) kafir atas kaum Muslim. WalLâh a’lam bi ash-shawâb. []



Komentar al-Islam:


Remisi Koruptor Dipermudah (Kompas, 10/8/2016).
  1. Negeri ini hancur antara lain oleh para koruptor yang telah merampok harta kekayaan milik rakyat.
  2. Dengan dipermudahnya remisi (pengurangan hukuman) bagi koruptor, makin tampak jelas ketidakadilan sistem hukum di negeri ini.
  3. Hanya sistem hukum Islam dalam institusi Khilafah yang bisa memberikan rasa keadilan bagi masyarakat.
[hizbut-tahrir.or.id/ +ResistNews Blog ]


+ResistNews Blog - “Situasi sosial dan ekonomi di Gaza sangat sulit karena angka pengangguran disana saat ini merupakan yang tertinggi di dunia,” kata perwakilan UNRWA hari Senin (08/07), dilansir oleh Safa News Agency.

Dalam laporannya, UNRWA mengatakan untuk mencari pekerjaan di Gaza bukanlah “pekerjaan mudah” karena tingkat pengangguran yang tinggi disana.

Menurut data statistik yang diperoleh Biro Pusat Statistik Palestina (Palestinian Centra Bureau, PCB), angka pengangguran di Gaza telah mencapai 41,2 persen untuk laki-laki dan 62,6 persen diantara perempuan.

Sementara itu, data statistik menunjukkan bahwa 80 persen dari penduduk Gaza sangat bergantung pada bantuan kemanusiaan dari lembaga amal dan organisasi bantuan kemanusiaan.

Beberapa organisasi internasional, termasuk Bank Dunia, juga telah memperingatkan bahwa ekonomi Gaza berada “diambang kehancuran” karena pengepungan zionis Israel berlangsung lebih dari satu dekade dan pemberlakuan blokade ketat oleh Israel. [panjimas.com/ +ResistNews Blog ]

+ResistNews Blog - Pegiat sejarah, Tiar Anwar Bachtiar menilai paham kebatinan yang diklaim oleh penganutnya sebagai paham atau agama asli Indonesia tidaklah memiliki bukti kuat.

Menurut Tiar, klaim tersebut hanya berdasarkan temuan-temuan peninggalan zaman dahulu yang tidak bisa langsung disimpulkan dengan seenaknya. Seperti penemuan situs-situs di dataran Sunda yang dianggap sebagai peninggalan ajaran Sunda Wiwitan.

Terlebih usia situs dan naskah tertua Sunda Wiwitan ataupun kepercayaan kebatinan tidaklah selalu selaras. Usia situs lebih tua dari naskah tertua kebatinan yang ditemukan.

“Itu bisa saja (dulu) bangunan saung, saungnya digunakan ngariung atau ngaliwet (bahasa sunda: makan nasi liwet),” guyon peraih gelar doktoral ilmu sejarah Universitas Indonesia itu di Jakarta, Rabu (10/8/2016).

Tiar sendiri menganggap bahwa ajaran kebatinan khususnya Sunda Wiwitan yang saat ini gencar dimunculkan oleh penganutnya, memiliki ajaran yang tidak jelas sanadnya. Dalam praktek dan kepercayaannya pun campur aduk antara anismisme, dinamisme dengan Hindu, Buddha dan sebagian Islam.

Sementara itu, anggota Majelis Intelektual Ulama Muda Indonesia (MIUMI) itu berpendapat, jika Nabi Adam adalah orang pertama yang membawa agama Allah, dan naskah umat Islam yang menyebutkan Allah telah mengirim nabi dan Rasul di setiap bangsa. Dia memastikan Nusantara telah terdapat ajaran Allah sebelum Sunda Wiwitan dan kepercayaan kebatinan.

“Kalau saya meyakini jika kita percaya manusia pertama adalah Adam, itu ada orang-orang yang membawa agama Allah,” ungkap dia.* [voa-islam.com/ +ResistNews Blog ]

Oleh: Ainun Dawaun Nufus (Muslimah HTI Kab. Kediri)

Kapitalisme memiliki andil besar menciptakan masyarakat yang egois dan eksploitatif terhadap orang banyak. Ini karena peradaban Kapitalisme tegak di atas tiga sistem nilai dasar:
Sekulerisme, sebagai asas/ landasan hidup.
Pragmatisme, sebagai konsep kehidupan yang berjalan karena kemanfaatan.
Hedonisme, sebagai makna kebahagiaan, yakni kepuasan materi individu (hedonisme).

Tiga nilai mendasar ini berperan membentuk identitas masyarakat kapitalis yang materialistik. Perluasaan kekuasaan Kapitalisme di negeri-negeri Muslim, terutama akibat globalisasi dan ekspansi pasar, telah mensosialisasikan nilai-nilai tersebut ke dalam kehidupan masyarakat.

Tata niaga global yang kapitalistik telah terbukti menghasilkan kerusakan karena berbasis liberalisme ekonomi. Yakni mendorong setiap pelaku usaha –individu maupun korporat- untuk mencapai keuntungan tertinggi dengan cara apapun, tanpa peduli membahayakan publik. Juga memberi kebebasan produksi apa pun dan mendistribusikan kemanapun tanpa hambatan pajak dan tarif.

Kemiskinan yang sangat menyedihkan yang kita lihat di Indonesia dan dunia Muslim saat ini adalah akibat langsung dari kecacatan dan ketidakadilan pengelolaan ekonomi, kekayaan, dan sumber daya lahan oleh sistem buatan manusia, dan terutama oleh sistem kapitalis yang merugikan dan ekonomi pasar bebas. Kebebasan kepemilikan, kebijakan pasar bebas, dan model keuangan kapitalisme berbasis bunga mengakibatkan kekayaan terkonsentrasi di tangan segelintir elit sementara masyarakat kelaparan dan miskin.

Dilegalkannya investasi asing melalui UU Penanaman Modal No. 25/2007 pintu investasi asing dibuka selebar-lebarnya, kepemilikan asing atas usaha di dalam negeri dan bidang usaha untuk investasi asing tidak boleh dibatasi, hampir seluruh sektor ekonomi seperti pertanian, pertambangan, migas, keuangan dan perbankkan boleh dikuasai oleh modal asing secara mayoritas bahkan hingga 95 %. Akibatnya, perekonomian negeri ini sebagian besar dikuasai asing. Asing menguasai sebagian besar industri migas, perbankan, manufaktur, dsb. Bahkan banyak perusahaan dalam negeri akhirnya dikuasai asing.

Sebagian besar kebutuhan hidup di negeri ini dikuasai asing. Mulai air minum dalam kemasan dari Pure Life Nestle perusahaan Swiss dan Aqua yang dikuasai Danone Perancis; kecap Cap Bango dan Teh Sariwangi dimiliki Unilever Inggris; Susu SGM milik Sari Husada 82% sahamnya dikuasai Numico Belanda; sabun Lux, Pepsodent dan aneka shampo dikuasai Unilever, Inggris. Beras impor dari Thailand dan Vietnam, gula impor dari Meksiko dan India. Motor/mobil dari perusahaan Jepang, Cina, India, Eropa atau Amerika. Segala macam peralatan elektronik, komputer, ponsel buatan perusahaan Jepang, Korea, atau Cina. Operator telepon mayoritas dikuasai asing baik Indosat, XL, Telkomsel. Belanja? Carrefour punya Perancis, Alfamart 75% sahamnya punya Carrefour; Giant dan Hero dikuasai Dairy Farm International, Circle K dari Amerika dan Lotte dari Korsel. Beberapa Bank (BCA, Danamon, BII, dan Bank Niaga) sudah milik asing meski namanya masih Indonesia. Bangun rumah pakai semen: Tiga Roda Indocement milik Heidelberg, Jerman (61,70%), Semen Gresik milik Cemex Meksiko dan Semen Cibinong milik Holcim (Swiss).

Rezim perdagangan bebas juga telah memaksa negeri-negeri Muslim menerapkan sistem pasar kerja bebas yang meniscayakan para Kapitalis bisa membeli tenaga kerja buruh semurah dan sebanyak mungkin di pasar tenaga kerja tanpa campur tangan negara dalam menjamin perlindungan dan kesejahteraan kaum buruh.

Gerakan eksploitasi perempuan secara sistemik yang didesain oleh rezim pasar bebas Kapitalis ini sungguh telah menghisap habis potensi ekonomi perempuan dan memaksa mereka meninggalkan peran keibuan terhadap jutaan anak-anak mereka. Ideologi Kapitalisme dengan rezim pasar bebasnya telah mengobarkan perang pada peran keibuan kaum perempuan. Tercatat lebih dari 90% buruh di pabrik-pabrik Jakarta adalah perempuan dan mayoritas dari mereka tidak mendapatkan hak untuk menyusui, akibatnya bayi-bayi buruh tersebut menderita gizi buruk, sungguh menyedihkan.

Terampasnya hak dan kewajiban sebagai ibu ini semakin komplit dengan adanya hegemoni nilai-nilai Barat yang kian merasuki keluarga Muslim di negeri-negeri Islam. Peran sebagai Ibu dan pengatur rumah tangga tidak lagi dianggap sebagai peran mulia yang bergengsi, karena tidak menguntungkan secara finansial. Kapitalisme yang tak henti-hentinya mendorong pencapaian keuntungan ekonomi, telah menempatkan pekerjaan diatas fungsi keibuan, merusak peran vital perempuan.

Semua ini adalah puncak gunung es. Dan yang terburuk dari semua itu adalah memaksa kaum Muslim untuk hidup dalam pelukan hukum kufur, dimana mereka bukan hanya tidak percaya, namun hukum itu sangat bertentangan dengan akidah mereka. Sehingga dengan semua itu, mereka dijauhkan dan diasingkan dari agama mereka, baik dalam bidang politik atau sosial, bahkan dalam urusan mereka yang paling pribadi.

Dan untuk menyelamatkan kaum Muslim dari realitas kehinaan, kekalahan, kemunduran dan ketergantungan dengan asing, maka tidak ada keraguan lagi tentang keharusan mendirikan kembali negara Khilafah seperti sebelumnya. Semua tahu bahwa, mendirikan Khilafah ini adalah perintah Allah dan kabar gembira dari Rasul-Nya.[]


Umar Syarifudin – Syabab HTI (Pengamat Politik Internasional)
Forum Jurnalis Palestina mengecam Google yang menghapus Palestina dari petanya. Wilayah Palestina di Google Maps diganti dengan nama Israel. Dalam pernyataan yang dirilis kemarin, Rabu (3/8), forum mengatakan keputusan Google itu adalah bagian dari skema Israel. Nama Palestina dihapus pada 25 Juli. “Keputusan Google menghapus Palestina dari peta adalah bagian dari skema Israel untuk menjadi negara terlegitimasi bagi generasi masa depannya dan menghapus Palestina,” katanya, dikutip Middle East Monitor.

Upaya Israel menghapus Palestina dari peta mereka sebenarnya bukan persoalan baru, karena hal itu sudah dilakukan Israel selama puluhan tahun dalam berbagai iklam promosi wisatanya. Israel bahkan pernah mengklaim kota Bethlehem sebagai bagian dari wilayah Israel.

Rezim Zionis memanfaatkan semua peluang dan menggunakan segala cara untuk memajukan kebijakan ekspansionisnya. Jika rezim ini memiliki kemampuan yang diperlukan, maka Israel tentunya tak akan segan-segan untuk menggelar perang baru di kawasan. Israel sesungguhnya tidak mempunyai kemampuan untuk berdiri sebagai sebuah negara. Israel bisa berdiri kokoh karena ditopang oleh Inggris pada masa awal pendiriannya, kemudian oleh Amerika Serikat sebagai penyokong utamanya saat ini.

Berdirinya negara Israel tidak lepas dari runtuhnya Khilafah Islamiyah. Konspirasi Yahudi melalui Partai Turki Muda pimpinan Musthafa Kamal Pasha berhasil menggulingkan Khalifah Sultan Abdul Hamid II dan menghapuskan kekhilafahan dari pentas dunia pada tahun 1924. Sebelumnya pada tahun 1909, Sultan Abdul Hamid mengeluarkan pernyataan keras kepada Yahudi yang menginginkan Palestina menjadi Negara mereka. “Seandainya kalian membayar dengan seluruh isi bumi ini, aku tidak akan menerima tawaran itu. Tiga puluh tahun lebih aku mengabdi kepada kaum Muslimin dan kepada Islam itu sendiri. Aku tidak akan mencoreng lembaran sejarah Islam yang telah dirintis oleh nenek moyangku, para Sultan dan Khalifah Uthmaniyah. Sekali lagi aku tidak akan menerima tawaran kalian!” Demikianlah Sultan Abdul Hamid II telah menjadi batu penghalang yang kokoh bagi terealisasinya keinginan Yahudi mendirikan Negara Israel di wilayah Palestina.

Melihat sejarah berdirinya Negara Israel di bumi suci Palestina, dapatlah di simpulkan bahwa Israel lahir sebagai buah dari konspirasi dan pengkhianatan. Gagasan seorang Yahudi Hongaria di Paris, Dr. Theodore Herzl (1896), yang bercita-cita mendirikan sebuah Negara bagi bangsa Yahudi mendapat dukungan dari Inggris sebagai imperialis nomer wahid saat itu. Melalui Deklarasi Balfor tahun 1917, Inggris mendukung pembentukan Negara Yahudi di tanah Palestina. Setelah sebelumnya Inggris bersepakat dengan Perancis untuk membagi wilayah jajahan Timur Tengah melalui perjanjian Sykes Picot tahun 1916.

Tahun 1918 Palestina jatuh. Jendral Lord Allenby berhasil merampas Palestina dari Khilafah Utsmaniyah. Setahun kemudian LBB memberikan mandate Palestina kepada Inggris. Dan pada tahun 1947 secara sewenang-wenang PBB membagi wilayah Palestina menjadi dua. Dan akhirnya pada tahun 1948 menjadi hari yang bersejarah bagi bangsa Yahudi. Tepat hari berakhirnya mandat dan penarikan pasukan Inggris dari Palestina dideklarasikan Pendirian Negara Israel, 14 Mei 1948. Terhadap realitas tersebut, eksistensi Israel adalah ilegal. Israel tidak beda dengan Negara Belanda yang merampas tanah Indonesia di masa penjajahan.

Meski tindakan keji Israel di bumi Palestina sudah ratusan kali berulang, masih saja sebagian kalangan umat Islam menunjukkan sikap keliru dalam merespon masalah Palestina ini. Pertama: Sebagian kalangan umat Islam, bahkan para tokohnya, seolah masih percaya dan menaruh harapan kepada Israel. Buktinya, mereka masih saja menawarkan solusi damai melalui sejumlah dialog dan perundingan dengan institusi Yahudi itu. Padahal sudah jelas, sudah puluhan kali dialog dan perundingan dengan Israel dilakukan, dan sudah berjalan puluhan tahun, hasilnya boleh dikatakan nihil. Bahkan yang terjadi, tindakan Israel di Palestina dari hari ke hari makin membabi-buta.

Kedua: Sebagian kalangan umat Islam, bahkan para tokohnya, juga seolah masih saja percaya dan bahkan berharap kepada AS, apalagi di di khir pemerintahan Obama saat ini yang dianggap lebih bersahabat dengan umat Islam dibandingkan dengan pendahulunya, George W. Bush. Padahal jauh sebelum dilantik menjadi presiden AS, yaitu saat masih dalam masa-masa kampanye Pilpres AS, Obama berkali-kali bertekad untuk menjamin sepenuhnya kepentingan dan keamanan Israel di Timur Tengah.

Sesungguhnya umat tidak mentolerir setiap orang yang berpartisipasi dalam penyesatan dan penelantaran bumi Palestina yang diberkahi oleh Allah ini. Dan sungguh, siksa Allah di Akhirat lebih keras dan menyakitkan seandainya mereka memahami. Palestina memiliki tokoh-tokoh umat yang melangkah dengan langkah-langkah teguh bersama umat mereka untuk menerkam para penguasa jahat, untuk mencabut mereka dan menobatkan Khalifah kaum Muslimin menggantikan para penguasa jahat itu; sehingga Khalifah memimpin mereka dan memimpin pasukan umat untuk membebaskan seluruh Palestina dan menghancurkan entitas Yahudi secara final.

+ResistNews Blog - Presiden ke-3 RI BJ Habibie meresmikan gedung baru Rumah Sakit Khusus Ginjal (RSKG) Ny RA Habibie, Senin (8/8). Menurut Habibie, pasien miskin yang datang ke rumah sakitnya bisa berobat gratis.

"Kalau memang tidak mampu membiayai, dia dapat (berobat) dengan cuma-cuma. Ya, memang persyaratan gitu. Itu persyaratan dari ibu saya dan yang meneruskan adik kandung saya," ujar Habibie kepada wartawan, Senin (8/8).

Menurut Habibie, masyarakat yang tak punya apa-apa silakan datang dan diperiksa.‬ Harapannya, RS Ginjal tersebut bisa benar-benar membantu sumber daya manusia Indonesia agar kesehatannya baik. "Dan bisa benar-benar bekerja produktif dan jadi unggul," katanya.‬

Habibie menjelaskan, sebenarnya yang mahal dalam proses cuci darah adalah cairannya. RS Ny RA Habibie sudah memiliki teknologi untuk membuat cairan sendiri. Bahkan, pihaknya sudah membantu beberapa kabupaten yang secara statistik di daerah tersebut banyak menderita gagal ginjal.

"Dikasih mesinnya cuma-cuma dan dikasih cairannya, tapi datang ke sini, diambil," katanya.

Bahkan, dia mengatakan kalau ada petugas di daerah yang harus dididik, rumah sakitnya siap memberikan pelatihan. "Kita didik di sini‬. Kalau antar (cairannya--Red), kita enggak kuat," katanya.

RS Ginjal ini, Habibie mengatakan, ada dua yang besar, yakni di Bandung dan Batam. Sekarang, yang ketiga masih dalam proses pembuatan dengan mengambil lokasi di Gorontalo. "Ada juga untuk mata, di Bogor. Kita bantu keluarga di Indonesia sebagai mata air," katanya.

Habibie mengatakan, dia ingin menyumbangkan karya nyata untuk pembangunan bangsanya. Menurut dia, semua orang pun harus berusaha menjadi mata air. "Kalau setiap keluarga jadi mata air, Indonesia akan semakin tenteram," katanya.

Habibie mengatakan jangan menyerahkan semua persoalan kepada pemerintah. Sebab, masyarakat justru bisa lebih kuat jika saling membantu.

Dalam acara peresmian rumah sakit tersebut, selain dihibur musisi Cakra Khan dan hidangan lezat satai maranggi, acara seremonial juga ditandai dengan pemotongan tumpeng. Habibie memberikan potongan tumpengnya kepada Bupati Purwakarta yang juga Ketua DPD Golkar Jabar Dedi Mulyadi.

‪Habibie beberapa kali mengucapkan terima kasih kepada Dedi yang sudah berkontribusi pada keberadaan rumah sakit khusus tersebut. Habibie juga memuji Dedi yang bisa menyinergikan antara agama, budaya, dan iptek dalam membangun Purwakarta.‬ ‪"Saya mengucapkan terima kasih pada Pak Bupati yang sejauh ini sudah banyak berkontribusi dan bersinergi untuk kebaikan negeri ini," katanya.‬

RSKG Ny RA Habibie, merupakan rumah sakit khusus tipe C dengan pelayanan hemodialisis yang dilengkapi 60 mesin. Rumah sakit berkapasitas 360 pasien ini melayani peserta BPJS sekitar 97 persen. Seusai peresmian gedung baru ini, RSKG Ny RA Habibie akan mampu mengoperasikan 100 mesin dengan kapasitas 600 pasien. [republika.co.id/ +ResistNews Blog ]

+ResistNews Blog - Sedikitnya 40 orang, sebagian besar anak-anak, tewas oleh penyakit yang tidak dapat terdiagnosis di daerah terpencil utara Myanmar, pejabat dan warga mengatakan, Jumat (05/08/2016), lansir World Bulletin.

Penyakit, dengan gejala seperti campak, telah menyerang delapan desa di sudut jauh dari Zona otonomi Naga di wilayah Sagaing, daerah pegunungan yang dihuni oleh orang-orang dari suku-suku Naga di perbatasan dengan India.

Kay Sai, ketua zona mengatakan pada hari Jumat bahwa sejauh ini 40 orang tewas oleh penyakit di kota-kota Nanyon dan Lahe.

“Kami tidak mampu mengendalikan situasi di sini,” tambahnya, mengatakan bahwa hanya ada satu dokter di Lahe, dan pemerintah pusat dan daerah belum mengirim tim medis ke daerah.

“Sebuah tim dokter dari Nagaland di India siap untuk menyeberangi perbatasan segera setelah mereka mendapatkan izin dari pihak berwenang di Myanmar,” katanya.

Media Negara mengatakan penyedia layanan kesehatan dari dinas kesehatan kota dan pusat kesehatan pedesaan telah menyediakan perawatan medis untuk semua penduduk desa yang didiagnosis dengan penyakit menular sejak minggu ketiga bulan Juli.

Laporan menyatakan bahwa penyakit yang telah menyebabkan kematian mengarah ke ruam, kesulitan bernapas, dan pasien mengeluarkan batuk bintik darah.

Anadolu Agency tidak dapat menghubungi pelayanan kesehatan pemerintah untuk komentar lebih lanjut.

Athong Makury, kepala Dewan Urusan Naga, mengatakan pemerintah harus mengumumkan keadaan darurat di wilayah tersebut, dan memberikan bantuan darurat untuk mengendalikan situasi.

“Pemerintah tidak melakukan cukup untuk membantu orang-orang kami,” katanya di halaman Facebook-nya.

Sekitar 120.000 orang tinggal di Divisi Sagaing, di mana banyak masyarakat Naga – konglomerasi beberapa suku yang mendiami bagian utara timur India dan barat laut Myanmar – hidup miskin dan tidak dapat diakses melalui jalan darat. [Jurnalislam.com/ +ResistNews Blog ]
Powered by Blogger.