Archive by date

KADIN: Aksi Bela Islam Tak Menggangu Iklim Investasi Indonesia

item-thumbnail


+ResistNews Blog
 - Ketua Kamar dan Industri Indonesia (KADIN), Rosan P. Roeslani mengatakan, aksi besar-besaran menuntut penegakan hukum yang adil terhadap tersangka penistaan agama, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, 4 November lalu tidak mengganggu iklim investasi di Indonesia.

Hal itu, kata dia, merupakan jawaban dari para pihak perusahaan dan kedutaan negara sahabat di Indonesia pasca aksi yang dikenal dengan istilah Aksi Damai 411 itu.

“Karena mereka percaya dengan fundamental pertumbuhan Indonesia ke depan. Dengan 2-3 kejadian demo menurutnya tidak membuat anjlok (perekonomian),” ujar Rosan saat konferensi pers di Menara KADIN, Jl HR Rasuna Said, Jakarta, Selasa (29/11/2016).

Rosan menjelaskan, sebagian besar perusahaan sudah menanam bisnis di Indonesia sejak 30 tahun lalu. Dan kebanyakan pabrik atau tempat produksinya tidak berada di Jakarta.

“Kita investasi jangka panjang. Bukan untuk 1-5 tahun,” ungkapnya.

Menurutnya, justru yang ditakutkan oleh para pengusaha di Indonesia adalah kebijakan pemerintah yang tidak konsisten.

“Yang itu bisa mereduksi kemampuan dari produksi. Itu yang mereka takutkan,” tandas Rosan. [panjimas/ +ResistNews Blog ]
loading...
Read more »

Terkait Aksi Bela Islam III, Berikut Enam Sikap Gerakan Kader Muda PERSIS

item-thumbnail


Forum Gerakan Kader Muda Persatuan Islam dalam konferensi pers di Hotel Blue Sky, Jakarta Pusat, menyatakan sikapnya terkait Aksi Bela Islam III yang akan diselenggarakan di Monas pada hari, Jum’at 2 Desember mendatang. Rabu, (30/11).

Dalam salah satu sikapnya, FGKM-PI mendesak Presiden RI, Joko Widodo agar mendukung proses hukum terhadap gubernur nonaktif DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama. Menurut Ketua Umum HIMA, Nizar Ahmad Saputra, setiap orang di Indonesia yang diduga menista agama, langsung ditahan dan proses hukumnya cepat, berbeda halnya dengan Ahok.

Oleh karena itu, FGKM-PI menggelar konferensi pers terkait issue-issue terkini yang menyangkut Aksi Bela Islam III dan terkait masalah penistaan yang melibatkan gubernur nonaktif DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Berikut enam sikap FGKM-PI:
  1. Tangkap dan tahan Ahok yang sudah ditetapkan sebagai tersangka penista agama.
  2. FGKM-PI mendukung Aksi Super Damai Bela Islam III 212.
  3. Gerakan kita adalah Gerakan murni untuk penegakan hukum yang berkeadilan demi menjaga keutuhan NKRI.
  4. Mendesak kepada aparat penegak hukum di daerah untuk melaksanakan instruksi Kapolri untuk mencabut larangan terkait izin penyewaan sarana transportasi kepada masyarakat yang ingin mengikuti aksi.
  5. Menghimbau kepada masyarakat untuk tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi terhadap isu-isu yang tidak jelas sumbernya.
  6. Mendesak Presiden RI, Joko Widodo untuk mendukung proses hukum Basuki Tjahaja Purnama secara adil dan aspiratif. 
loading...
Read more »

"Sebuah Kesaksian" Saat Membersamai Kafilah Jalan Kaki 212 Ciamis

item-thumbnail
"Sebuah Kesaksian"
By: Deny Suwarja

Tadinya tidak terpikirkan, ikut menjemput dan mengawal para peserta long march Ciamis-Jakarta di Malangbong. Saat ada keperluan di Cibatu, pukul 15.40 WIB (Selasa kemarin) membaca update info rombongan dari salah seorang peserta. Bahwa, rombongan sudah tiba di mesjid Agung Malangbong (Garut). Tertarik dan panggilan hati, ingin memberi dukungan moril kepada mereka.

Via Sasakbeusi, menuju Malangbong. Perasaan dan hati dibuat bangga dan sejuk. Betapa tidak, di sepanjang tepi jalan tampak masyarakat berkerumun di setiap sudut. Anak-anak, ibu-ibu, bapak-bapak, kakek-kakek, nenek-nenek semua bersiap menyambut, lengkap dengan makanan dan minuman bahkan buah-buahan.

Di Lewo, berhenti sejenak. Mendekati kerumunan itu dan memasang kamera kecil. Saat ditanya mengapa mereka melakukan hal itu? Jawaban mereka: "Lillahita’ala, demi Allah, demi agama kami, demi membela Al Quran yang telah dinistakan".

“Ini murni dari hamba Allah, bukan dari partai politik yang dituduhkan si penista! Kami tidak bisa ikut long march. Tapi, kami ingin mendukung mereka. Tukang tahu, menyumbang tahu. Tukang emplod, tukang tempe, tukang kerupuk, tukang roti, tukang bala-bala. Bapak lihat sendiri, ini di depan. Semua sumbangan sukarela. Ikhlas, gak ada yang membayar!”, jawab mereka.

Subhanallah. Bulu kuduk merinding, ada yang tersekat di tenggorokan. Mereka rakyat biasa, begitu rela berkorban. Demi keyakinan dan keimanan mereka yang diinjak-injak dan dinistakan. Mereka rela berkorban dan sudah berdiri di sana, lebih kurang 1,5 jam. Padahal rombongan long march, baru tiba di mesjid Agung Malangbong dan rehat dengan sholat magrib. Perjalanan baru akan dilanjut bada sholat Magrib.




Tiba di mesjid Agung Malangbong, suasana seperti malam takbiran. Setiap melewati kerumunan orang-orang gema takbir dan kepalan tangan terangkat selalu terucap. Tegas tanpa rasa ragu. Tampak beberapa ada yang makan nasi bungkus berdua, bahkan ada yang bertiga sambil duduk bersandar ke tembok. Belakangan mendapat informasi dari koordinator konsumsi, bahwa makanan, snack, ari kemasan, obat-obatan lebih dari cukup sumbangan sukarela dari masyarakat yang terlewati rombongan. Yang kurang adalah untuk nasi bungkus/box. Untuk nasi bungkus/box sering mengalami keterlambatan karena langsung didrop dari pesantren di Ciamis!!! Namun peserta tidak mengeluh, saat di Malangbong mendapatkan sumbangan 300 nasi bungkus dari masyarakat setempat. Mereka rela berbagi dengan teman-temannya! Subhanallah!

Untuk makanan kemasan seperti biskuit atau roti dan air kemasan lebih dari cukup. Bahkan, mobil feeding kewalahan untuk mengangkut semua itu. Alternatifnya koordinator konsumsi harus mendatangakan truk dump truck yang besar, untuk mengangkut semua konsumsi yang disediakan masyarakat sepanjang Ciamis-Malangbong. Pastinya akan terus bertambahan selama perjalanan ke Jakarta.

Yang mengiris hati diantara makanan kemasan tampak juga makanan tradisional seperti cuhcur, ali agrem, burayot, rangginang, emplod, ladu, bahkan air kopi panas yang dimasukan plastik ada di sana! Yang pasti semua makanan tradisional tersebut diolah oleh rakyat kebanyakan, rakyat miskin, rakyat yang tidak rela kitab sucinya dihina dan ingin membela dengan cara mereka.

Kumandang adzan magrib bergema! Wajah-wajah yang tidak bisa menyembunyikan rasa lelah tapi dengan sorot mata penuh semangat itu langsung mengambil air wudhu. Tidak sampai 2 menit, kerumunan jemaah lebih dari 2000 orang tersebut (plus mukimin). Langsung berbanjar rapi. Tanpa harus berteriak-teriak ala polisi yang kemarin sempat melarang mereka PO bus agar tidak menyewakan bus kepada mereka. Mereka tertib rapih, merapatkan barisan menghadap kiblat, rapi makmum hanya sesaat setelah mendengar suara iqamat.

Selama sholat, tidak terasa mata basah. Alhamdulillah, bisa ikut berjamaah bersama mereka. Terasa atmosfer ghirah izzatul Islam yang kental. Khusyu' dan penuh kesyahduan. Setelah membaca salam, air mata makin basah saat para santri tersebut bersalaman sambil mencium tangan saya penuh hormat. Padahal saya tidak mengenal mereka. Mereka tidak mengenal saya. Akhlak mereka begitu santun, saat melewati orang yang lebih tua mereka berjalan membungkuk, merendahkan tubuhnya dengan posisi tangan lurus ke bawah menyentuh lutut.

Hujan turun gerimis saat meninggalkan mesjid Agung Limbangan, agar dapat mengambil gambar yang bagus. Lebih kurang 6 km dari alun-alun Malangbong, berhenti di sebuah warung untuk menyantap mie sambil menunggu rombongan, buang air kecil dan ngopi. “Paling perkiraan memakan waktu satu jam dari Malangbong ke sini” kata si Bapak pemilik warung. “Bapak yakin? Saya perkirakan paling 30 menit. Kan hanya 6 km!” bantah saya. Tapi, saya dan istri dibuat terpelongo belum lima belas menit duduk sambil menikmat mie rebus. Tiba-tiba dari arah timur mobil polisi yang mengawal sudah tiba. Polisi memberlakukan jalur satu arah.

Kendaraan dari arah Limbangan diminta menepi.


Tidak sampai lima menit kemudian, dalam guyuran hujan yang makin deras. Tampak rombongan muncul dari arah Malangbong! Hanya 20 menit! Mereka bertakbir, bersholawat menembus hujan dengan hanya berlapiskan jas hujan plastik keresek. Beriringan, sebagian ada yang berpegangan tangan, sebagian ada yang membawa tongkat. Sebagian ada yang menggandeng temannya. Tidak henti, mobil ambulan dan mobil evak yang mengikuti rombongan. Memberikan pengarahan kepada para peserta yang sudah tidak kuat berjalan jangan memaksakan, silakan naik mobil yang kedua lampu daruratnya menyala. Tapi yang minta dievak bisa dihitung dengan jari. Mayoritas mereka tetap berjalan, bahkan ada yang setengah berlari menembus hujan deras.




Menuju ke Warung Bandrek, Kersamanah di sepanjang jalan tampak masyarakat menyemut. Lebih heboh daripada tadi sore saat mereka menunggu rombongan. Makanan dan minuman yang disediakan mereka makin banyak. Seorang nenek, berdiri di antara kerumunan masyarakat. Di tangannya tampak dia memegang sebungkus emplod (makanan khas lewo dari singkong). Seorang Bapak sibuk, menyeduh kopi panas di gelas plastik dan memberikan dengan penuh kasih sayang serta doa kepada setiap peserta yang melewatinya!

Suasana sangat Islami, tulus, ikhlas dan ukhuwah Islamiyah. Berkali-kali saya dan istri menyeka air mata saat menyaksikan mereka di sepanjang perjalanan. Allahu Akbar!

Ya Allah, saksikanlah kami ridho Engkau menjadi Tuhan kami. Kami ridho Islam menjadi agama kami. Kami ridho Nabi Muhammad S.A.W. menjadi Rosul kami, kami rela Al Quran menjadi kitab suci kami! Jauhkan kami dari orang-orang munafik, yang lebih ridho kaum kafir jadi pemimpinnya dan menyangkal kebenaran kalam-Mu. Amiiin.... [ppi/ +ResistNews Blog ]
loading...
Read more »

Polisi Langgar KUHAP Jika Pelimpahan Tahap Dua Ahok Tidak Juga Ditahan

item-thumbnail


+ResistNews Blog
 - Praktisi hukum dan kandidat doktor ilmu hukum Universitas Jember, Ikhsan Abdullah, menyatakan penyidik Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Polri melanggar KUHAP jika tidak menyerahkan barang bukti dan tersangka kasus dugaan penistaan agama Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) ke kejaksaan.

Jaksa Agung Muda Pidana Umum, Noor Rachmad, siang tadi menyatakan bahwa berkas perkara Ahok telah lengkap atau P21. Kejaksaan meminta Bareskrim Polri segera melimpahkan barang bukti dan tersangka sehingga nantinya bisa segera dilimpahkan ke pengadilan.

“Bila tidak ditangkap dan ditahan maka penyidik melanggar KUHAP yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Pasal 8 ayat 2 dan 3,” kata Ikhsan kepada Aktual.com, Rabu (30/11).

Diungkapkan, pelimpahan berkas tahap kedua dari kepolisian ke kejaksaan sesuai aturan berupa barang bukti dan tersangka Ahok. Sesuai aturan pula, pelimpahan barang bukti dan tersangka hukumnya wajib.

“Karena tersangkanya selama ini tidak ditahan, maka penyidik harus melakukan penangkapan. Atasan penyidik harus membuat surat penangkapan kepada tersangka,” jelasnya.

Pasal 8 ayat 2 KUHAP, beber Ikhsan, disebutkan bahwa ‘Penyidik menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum’. Sementara pada ayat 3 disebutkan bahwa ‘Penyerahan berkas perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 dilakukan; a. Pada tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara’.

Pada poin b, disebutkan bahwa ‘Dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggungjawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum’.

“Ketentuan KUHAP itu tidak boleh dilanggar oleh siapapun, apalagi oleh penyidik, demi kepastian hukum dan keadilan,” kata Ikhsan.

Disinggung pula jika penyerahan dan pemberkasan pada tahap kedua telah selesai, maka selanjutnya menjadi wewenang kejaksaan. Apakah nantinya tersangka akan ditahan untuk 20 hari pertama atau dilepaskan semuanya ditangan kejaksaan. [aktual+ResistNews Blog ]
loading...
Read more »

Ada Perlakuan Berbeda Antara Kasus Penistaan Ahok dengan Penistaan Lain

item-thumbnail


+ResistNews Blog
 - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) meminta pihak Kepolisian untuk tidak mengistimewakan tersangka kasus penistaan agama, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Salah satu organisasi keagamaan tertua di tanah air ini mendesak agar polisi segera menahan Ahok.

Wakil Rais Aam PBNU, KH Miftachul Akhyar menilai ada perlakuan berbeda saat polisi menangani kasus Ahok dengan kasus penistaan lainnya, misalnya kasus penistaan agama yang membelit Aswendo Asmowiloto.

Sebab, usai ditetapkan sebagai tersangka kasus penistaan agama, mantan wartawan itu langsung menjalani sementara hidupnya di balik jeruji besi.

“Kami berharap polisi menahan Ahok, sama dengan kasus penistaan agama yang pernah terjadi sebelumnya. Tersangka langsung ditahan untuk meredam amarah umat,” papar Miftachul usai pembukaan Musyawarah Wilayah (Muswil) IV PKB Jawa Timur di Hotel Shangrilla, Surabaya, Minggu (27/11).

Dalam kesempatan ini, Miftachul pun mengaku sudah berbicara dengan Kapolri, Jenderal Tito Karnavian. “Imbauan ini sudah saya sampaikan pada Kapolri saat saya menjadi saksi ahli, sebelum Ahok ditetapkan tersangka,” ungkapnya.

Meski demikian, Miftachul selaku perwakilan pimpinan PBNU tetap menghimbau kepada warga nahdliyin untuk mempertimbangkan kembali, bilamana memiliki rencana ikut dalam unjuk rasa 2 Desember 2016 mendatang.

Seperti diketahui, unjuk ras pada 2 Desember nanti atau dikenal dengan Aksi Bela Islam III, diprakarsai oleh Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI), organisasi yang memang fokus mengawal penanganan kasus dugaan penistaan agama oleh Ahok.[aktual/ +ResistNews Blog ]
loading...
Read more »

Panggilan Ilahi 212 Momen Penting Bagi Umat Islam

item-thumbnail
Panggilan Ilahi pada Jum’at 2 Desember 2016 adalah kesempatan untuk meluangkan waktu bagi masyarakat bersama umat Islam dalam membela agama Allah dengan niat tulus menegakkan kalimat Allah.

Setiap muslim tentunya akan terpanggil membela kesucian Al Qur’an yang telah dilecehkan untuk kepentingan politik oleh Ahok agar umat Islam tidak mempercayai ayat Al Ma’idah 51 yang dapat MENGGERUS suaranya dalam Pilgub DKI 2017.

Hal tersebut yang menjadi sebab utama KEMARAHAN UMAT ISLAM, hingga membuat aksi-aksi damai terus bergulir untuk menuntut ditegakkannya keadilan bagi penista agama yang seharusnya sudah DIJEBLOSKAN ke dalam penjara. Maka kami sebagai rakyat Indonesia, putra-putri Indonesia yang merupakan aset bangsa, mengingatkan kepada segenap pejabat maupun aparat agar menghargai masyarakat jika mengadakan suatu unjuk rasa, karena ini adalah bagian daripada hak anak-anak bangsa yang ingin menyuarakan keadilan.

Maka kesempatan aksi ini tidak lain memberikan suatu wacana bahwa Indonesia adalah negara demokrasi yang dapat menjadi teladan untuk negara-negara lain. Kondisi ini harus terus dibina dan dibesarkan karena dunia dapat melihat keharmonisan umat beragama dengan semangat kebangsaan dapat terbungkus dalam satu aksi 212 ini. Bahkan selayaknya MURI mencatat aksi umat Islam sebagai AKSI DAMAI TERBESAR yang pernah ada di negeri ini.

Kami juga menekankan kepada masyarakat Jakarta, untuk turut ambil bagian dalam aksi 212 mendatang. Sungguh akan sangat memalukan jika kita sama sekali tidak berpartisipasi dalam bentuk apa pun dan tidak menunjukkan semangat sebagai umat yang mau berjuang menegakkan KEADILAN. Tunjukkan sikap tegas kita terhadap penghina dan penista agama. Marilah kita semua menyatukan pikiran dan semangat, yakinkan bahwa hari Jum’at lah momen yang tepat untuk kita menunjukkan JATI DIRI kepada Allah Ta’ala sebagai hamba yang membela agama juga kepada masyarakat Indonesia sebagai rakyat yang menegakkan keadilan. Mari kita berdiri dan bersiap dengan segala kemampuan untuk menyambut panggilan ILAHI.

Panglima Generasi Cinta Negeri (GENTARI),

Umar Moch Al Hamid

loading...
Read more »

Demo Dukungan Referendum Papua Digelar 1 Desember

item-thumbnail


+ResistNews Blog
 - Front Rakyat Indonesia (FRI) untuk Papua Barat berencana menggelar aksi demonstrasi menuntut referendum bagi Papua pada 1 Desember 2016. Unjuk rasa itu akan diadakan di Bundaran Hotel Indonesia. Dari Bundaran HI, massa akan long march menuju Istana Negara.

"Kami akan turun aksi di Jakarta dan beberapa daerah lainnya," kata juru bicara FRI Surya Anta mengatakan, di Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, Selasa (29/11).

FRI merupakan organisasi yang terdiri dari sejumlah kelompok masyarakat Partai Pembebasan Rakyat, Pusat Perjuangan Rakyat Indonesia, PEMBEBASAN, Serikat Kebudayaan Masyarakat Indonesia, Lingkar Studi Sosialis, dan Perkumpulan Solidaritas Net.

Meski mendukung penentuan nasib sendiri warga Papua, namun belum bisa dipastikan bakal ada warga Papua yang akan ikut aksi.

Surya mengatakan, dukungan untuk Papua diberikan karena selama ini masih terjadi penjajahan di wilayah paling timur Indonesia itu. Bentuk penjajahan itu salah satunya adalah diskriminasi dan kekerasan terhadap masyarakat Papua. Surya menampik adanya kepentingan asing dalam solidaritas mereka untuk referendum Papua.

Dalam aksi demonstrasi 1 Desember nanti, akan diusung beberapa tuntutan. Selain dukungan terhadap referendum Papua, mereka mendukung keanggotaan United Liberation Movement fof West Papua (ULMWP) di Melanesia Spearhead Group, Pacific Island Forum dan memperjuangkan keanggotaan ULMWP di Perserikatan Bangsa-bangsa.

FRI juga mendesak militer ditarik dari Papua agar referendum berjalan damai, adil dan tanpa tekanan. Hal ini juga supaya masyarakat Papua mendapatkan kebebasan informasi, ekspresi dan berorganisasi.

FRI juga menyerukan kepada dunia internasional untuk membangun konsilidasi solidaritas perjuangan hak menentukan nasib sendiri bagi Papua Barat.

"Kami juga memperjuangkan supaya masyarakat dapatkan pendidikan gratis, perluasan sekolah dan universitas, kesehatan gratis dan transportasi murah," ujarnya.

Tanggal 1 Desember selama ini dikenal sebagai Hari Ulang Tahun Organisasi Papua Merdeka (OPM) dan dianggap istimewa bagi sebagian kelompok di Papua karena dinilai sebagai hari kemerdekaan. Setiap tahunnya pada tanggal ini petugas keamanan selalu memperketat pengawasan di Papua lantaran kerap ada pengibaran bendera bintang kejora, simbol kemerdekaan di Papua. (cnnindonesia/ +ResistNews Blog )
loading...
Read more »

Beredar Selebaran Kabarkan Jokowi Kabur (Lagi) ke Malang Pada 2 Desember 2016

item-thumbnail


+ResistNews Blog
 - Harapan rakyat Indonesia pendemo peserta Aksi Bela Islam III di Jakarta pada 2 Desember 2016 nanti untuk bisa bertemu dengan Presiden Jokowi sepertinya akan sia-sia. Sama seperti pada Aksi Bela Islam II 4 November silam, dimana Jokowi juga kabur meninggalkan istana negara dengan alasan sedang meninjau pembangunan bandara.


Nah, untuk Aksi Bela Islam jilid III nanti, sepertinya juga akan bernasib sama. Sebagaimana selebaran yang beredar di media sosial, pada tanggal itu, yaitu 2 Desember 2016, Presiden Jokowi dijadwalkan berada di malang, Jawa Timur untuk membuka acara Grand Opening Batu International Islamic Tourism 2016. Acara itu sendiri akan berlangsung selama 3 hari, dimulai tanggal 2 Desember dan akan berakhir pada 4 Desember 2016.






PBNU; Penggagas Batu International Islamic Tourism 2016


Menurut situs Humas Kota Batu, acara Batu International Islamic Tourism 2016 ini digagas oleh Lembaga Seni Budaya Muslimin, sebuah lembaga yang berada di bawah naungan PBNU.

Alasan utama digelar acara ini adalah untuk menunjukan kepada dunia akan ajaran Islam yang tidak radikal atau anarkhis.

"Kita juga akan menyajikan bahwa ISLAM tidak radikal/anarkhis. Kita dorong anggapan luar islam tidak baik maka dengan adanya kegiatan ini merubah mindset, PBNU memfasilitasi terutama LESBUMI kegiatan dari seluruh negara ini termasuk duta besar dan pejabat negara setingkat menteri dari luar negeri, dengan anggaran kita yang begitu adanya kita dibantu dengan PBNU. Kita harus sudah siap sebelumnya, dari sisi tempat baik hotel harus mau menampung tamu kita, sisi keamanan juga disiapkan. Saya harap semua SKPD mendukung penuh kegiatan ini karena kegiatan ini adalah kesempatan kita agar dikenal dunia international (momentum ini harus kita manfaatkan) apalagi rencananya akan dihadiri oleh Presiden RI . Bahkan pembangunan taman saya tekankan harus selesai. Saya kira semua SKPD bisa mensupport semua kegiatan ini dan saat ini berkumpul bersama dan tidak parsial-parsial,”urai ER sapaan akrab Walikota Batu dihadapan seluruh Kepala SKPD yang mengikuti coffe morning sebagaimana dilansir website Humas Kota Batu, (1/11).

Pembukaan Hari Jum'at, 2 Desember 2016, Pukul 19.30 - 20.45 WIB, bertempat di Stadion Gelora Brantas Kota Batu. Akan di buka oleh Presiden Republik Indonesia bersama Wali Kota Batu dan akan d ihadiri oleh Menteri Pariwisata, Kepala Badan Kreatif Indonesia, DelegasiKontingen Delegasi Negara peserta dari 5 Benua, budayawan, pelaku dunia pariwisata, pelajar / mahasiswa, Instansi Pemerintah Kota Batu.

loading...
Read more »

Ditanya Kemana 2 Desember, Jokowi : "Belum Tahu"

item-thumbnail

+ResistNews Blog - Presiden Joko Widodo menyatakan belum tahu akan menggelar agenda apa pada Jumat, 2 Desember nanti. “Belum tahu,” kata Jokowi singkat. Hal itu dia sampaikan setelah menggelar makan siang bersama Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Zulkifli Hasan di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu, 30 November 2016.

Meski demikian, Jokowi menilai para peserta aksi begitu bersemangat meramaikan Aksi Super Damai yang rencananya digelar di Lapangan Monumen Nasional. Sampai ada peserta aksi yang memilih berjalan kaki ke Jakarta lantaran disebut-sebut perusahaan otobus enggan membawanya.

Kepada seluruh peserta, Jokowi meminta agar aksi berjalan damai alias tidak rusuh. Jokowi pun berharap doa yang dipanjatkan untuk kedamaian dan kemakmuran bangsa Indonesia. “Saya kira doanya untuk persatuan kita,” kata Jokowi.

Lebih lanjut, upaya konsolidasi dengan tokoh politik akan terus berlanjut. Jokowi mengatakan akan mengunjungi berbagai elemen masyarakat, tidak hanya partai politik melulu. “Negara kita besar. Bisa (bertemu) dengan petani, nelayan, juga dengan kelompok buruh,” ucapnya.

Rabu siang, 30 November 2016, Jokowi kembali menggelar makan siang bersama tokoh politik. Kali ini giliran Ketua MPR Zulkifli Hasan yang datang ke Istana Merdeka. Kemarin, Ketua Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar yang dijamu Jokowi.

Sementara itu, Aksi Bela Islam III pada 2 Desember berubah menjadi Aksi Super Damai. Para ulama dan pihak kepolisian mengubah format aksi menjadi kegiatan ibadah. Diprediksi ratusan ribu masyarakat akan tumpah-ruah meramaikan aksi tersebut.[tempo/ +ResistNews Blog ]
loading...
Read more »

Kivlan Zein Mengaku Dapat Bocoran: Ahok Diperkirakan Akan Bebas, Ada Tekanan dari Partai Penguasa

item-thumbnail

+ResistNews Blog - Mantan Kepala Staf Kostrad Mayjen TNI (Purn) Kivlan Zen memprediksi tersangka kasus penistaan agama Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) akan lolos dari jerat hukum di Pengadilan.

Menurutnya, kerja keras aparat kepolisian yang sudah menaikkan kasus Ahok ke tahap penyidikan akan sia-sia.

"Polisi yang susah payah menetapkan Ahok tersangka tidak akan berujung pada hukuman penjara. Saya kira Ahok pasti bebas, atau maksimal tetap divonis penjara tapi tidak akan lebih dari satu tahun," kata Kivlan dalam sebuah diskusi bertema; 'Memetakan Motif, Agenda, dan Kekuatan di Balik Ahok', di Kantor PB HMI, Jalan Sultan Agung, Guntur, Jakarta Selatan, Senin (28/11/2016).‎

Pernyataan tersebut bukan tanpa alasan. Kivlan mengaku dapat bocoran kabar tentang skenario pembebasan Ahok dari beberapa orang dekatnya.

"Yang saya dengar, memang ada tekanan luar biasa dari partai penguasa, yang tak lain adalah partai pendukung utama Ahok di Pilkada DKI 2017," ungkapnya.

"Kita juga tahu, Kejaksanaan saat ini dipimpin orang dari salah satu Parpol yang juga pendukung Ahok, yaitu NasDem. Nah, nanti mereka akan mencari-cari pasal yang lemah atau data yang bisa melemahkan tuntutan ke Ahok. Sehingga nanti majelis hakim tinggal ketok palu bebas, atau sekurang-kurangnya dihukum ringan," beber Kivlan.

Lebih jauh, dia menjelaskan, kekuatan yang mem'bacup' dibelakang Ahok bukanlah orang sembarangan.

"Aktor di belakang Ahok, itu ada James Riady, Tomy Winata, Group Podomoro, Sinar Mas dan sembilan taipan lainnya. Mereka semua akan memback up habis-habisan demi kepentingan mereka," ungkap Kivlan.

Dijelaskan dia, kalau Ahok tumbang tak boleh ikut Pilkada dan batal jadi gubernur DKI, maka semua di belakangnya akan ikut tumbang. Sementara mereka sudah investasi di berbagai proyek properti dan reklamasi.

"Bayangkan, jika dia (Ahok) ditahan, semua bisa bubar. Makanya, tidak mungkin Ahok sampai dipenjara dan dia tetap akan ikut Pilkada," katanya.

"Agenda mereka jelas, ingin berkuasa di Indonesia. Penopanag di dalamnya partai dan taipan, agendanya merubah tata pemerintahan indonesia, salah satunya melalui perubahan UUD 45. Mereka saat ini tengah mempersiapkan pemenangan politik nasional 2019 (Pilpres),‎" ujar Kivlan menambahkan.

Karenanya, lanjut Kivlan, kalau Ahok ditangkap, maka konsekuensinya juga tidak main-main. Yaitu, semua Ketua Umum Parpol pendukungnya, mulai dari Ketum PDIP Megawati, Ketum Hanura Wiranto, Ketum NasDem Surya Paloh hingga Ketum Golkar Setya Novanto akan kehilangan muka di depan rakayat.

"Tentu mereka tidak akan rela dipermalukan (Ahok dipenjara)," tegas Kivlan.

Dengan demikian, ia berkeyakinan, benteng terakhir saat ini ada di Nasdem melalui Jaksa Agung HM Prasetyo yang notabene adalah kader Ketua Umum Nasdem, Surya Paloh.

"Makanya publik jangan kaget, kalau nanti Jaksa Agung bilang ini kasus (penistaan Agama) tidak lengkap. Terlepas dari itu semua, saya berharap, jangan sampai kita terpecah belah karena kasus yang satu ini," pesannya.[teropongsenayan/ +ResistNews Blog ]
loading...
Read more »

Ustadz Fauzil Adhim: Hadapi Era Digital, Anak Wajib Dibekali Ilmu Agama

item-thumbnail


+ResistNews Blog
 - Di hadapan ratusan masyarakat Malang, Ustadz Moh. Fauzil Adhim, pakar keluarga mengatakan seiring berkembangnya zaman maka pola didik orang tua yang masih mengajarkan cara tradisional tidak relevan.

”Harus diingat bahwa karakter anak ditentukan oleh peran pendidikan, teknologi, dan pola asuhan,” ungkapnya dalam seminar Parenting bertajuk “ Membangun Karakter Positif Anak di Era Digital”, Ahad (27/11/2016) kemarin di Gedung Perpustakaan kota Malang, Jawa Timur.

Pakar parenting dari Yogyakarta ini menegaskan, bahwa wajib untuk membekali ilmu keagamaan kepada anak-anak kita. Kewajiban dari ayah ibu diutamakan dalam menghadapi era digital ini, orang tua perlu menekankan diri untuk mengamati setiap perkembangan zaman .

“Penguatan karakter sangat penting bagi anak,” tegas penulis buku best seller Membuat Anak Gila Membaca ini.

Di era digital,tutur lelaki berperawakan besar ini, banyak sekali sumber informasi di mana anak kita belum dapat membedakan mana yang baik dan buruk. Dan disinilah peran orang tua untuk menuntun agar menyerap informasi yang benar dan bermanfaat. ”Anak itu harus punya dua hal, yakni iman dan ilmu,” ucap Ustadz Moh Faudzil Adzim.

Salah satu peserta seminar, Dinar Ginrachmitta, menyampaikan kesan sangat bermanfaat acara ini khususnya bagi dirinya yang mempersiapkan diri ketika kelak memiliki putra.

Senada dengan Dinar, peserta jauh dari Kota Tulungagung, Deni Bagus Ardiansyah mengungkapnkan selain berharap ketemu langsung dengan pembicara, dirinya sebagai keluarga muda juga merasakan pentingnya ilmu pola asuh untuk anaknya yang kini menginjak usia dua tahun.[panjimas/ +ResistNews Blog ]
loading...
Read more »

Cegah Ormas Anti-Pancasila dan Anarkis, Pemerintah akan Revisi UU Ormas

item-thumbnail


+ResistNews Blog
 - Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum, Kementerian Dalam Negeri, Soedarmo, mengatakan pemerintah berencana merevisi Undang-undang Organisasi Kemasyarakatan Nomor 17 Tahun 2013 agar sesuai perkembangan zaman dalam mengantisipasi ormas yang bertentangan dengan Pancasila.

“Nanti coba kita revisi apakah undang-undang ini sudah sesuai dengan kondisi sekarang apa belum. Kalau belum memang ini kita coba masukkan ke revisi, kalau memang ada hal yang belum sesuai dengan kondisi sekarang,” kata Soedarmo usai rapat koordinasi khusus di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Selasa (29/11/2016) seperti dikutip Antara.

Rapat ini dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto, Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly l, Jaksa Agung Prasetyo, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Suhardi Alius, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan, dan Ditjen Polpum Kemendagri.

Soedarmo mengatakan pemerintah akan melengkapi payung hukum untuk menindak ormas yang melanggar ketentuan undang-undang dan bertentangan dengan Pancasila.

“Namanya antisipasi kan boleh kita antisipasi dulu. Kan lebih bagus kita sedia payung sebelum hujan dari pada kita kehujanan. Istilahnya begitu kan? Itu yang kita buat,” kata dia.

Soedarmo mengungkapkan, poin yang direvisi adalah menertibkan ormas di Indonesia sehingga tidak menimbulkan kegiatan yang meresahkan masyarakat.

“Terkait masalah ormas yang melaksanakan kegiatan atau selalu membuat situasi onar misalnya, anarkistis. Ormas yang bertentangan dengan Pancasila,” sambung dia.

Dia mengatakan pemerintah berencana mengatur lebih lanjut aturan pada Undang-undang Ormas untuk menindak ormas anti-Pancasila.

“Nanti ada sanksi kalau memang ditemukan ormas-ormas mengarah ke situ dan kalau regulasinya menyatakan bahwa ormas-ormas bertentangan dengan Pancasila itu dilarang. Nah, antisipasinya harus kita buat kan begitu,” tutur dia.

Soedarmo menilai sanksi yang dijatuhkan kepada ormas yang melanggar ketentuan hukum masih berbelit-belit karena ada masa waktu proses pemberian sanksi sehingga perlu disederhanakan.

“Misalnya terkait sanksi ini kan untuk memberikan sanksi untuk ormas yang melakukan pelanggaran kan terlalu berbelit-belit. Enggak simple (sederhana) gitu. Enggak praktis,” kata dia lagi.

Soedarmo mengatakan hingga saat ini pemerintah belum mengidentifikasi ada ormas yang bertolak belakang dengan Pancasila, namun ormas jenis ini dapat dilihat dari berbagai aspek seperti asas dan kegiatan ormas yang dikaitkan dengan nilai ideologi bangsa Indonesia. [AF/ANTARA/pikiranumat/ +ResistNews Blog ]
loading...
Read more »

Bantah Israel, Bintang Hollywood Morgan Freeman Sebut Adzan Suara Paling Indah di Dunia

item-thumbnail


+ResistNews Blog
 - Aktor Hollywood, Morgan Freeman baru-baru ini mengungkapkan kekagumannya atas Islam.

Morgan menyebutkan bahwa suara kumandang adzan, merupakan salah satu suara yang paling indah di dunia, dilansir MEMO.

Pengakuan bintang papan atas Hollywood itu membantah klaim Israel yang menyatakan bahwa suara panggilan adzan lima kali dalam sehari sebagai “polusi suara”.

“Pelarangan [Adzan] itu salah total,” pungkas aktor berusia 79 tahun itu kepada “National Geographic Channel” saat Ia sedang melakukan syuting film ‘The Story of Allah”.

Dalam video yang diunggah di Youtube tersebut, Tampak Morgan Freeman bertemu dengan seorang Imam Masjid, Ia pun menanyakan apakah seorang Muadzin (seseorang yang mengumandangkan adzan) harus mengikuti audisi ataupun seleksi terlebih dahulu, kemudian Imam Masjid itu pun menjawab bahwa muadzin dipilih berdasarkan suara termerdu.

“Allahu Akbar.. Bukankah begitu pengucapannya?” tandas Morgan tak lama setelah Imam memberikan jawabannya.

Pertengahan Oktober, Morgan Freeman diketahui menghadiri sebuah khutbah Jumat di salah satu Masjid di London. Meskipun, Ia kemudian akhirnya mengakui bahwa kunjungannya hanya untuk mempelajari festival “Asyura” demi keperluan filmnya tersebut.[panjimas/ +ResistNews Blog ]
loading...
Read more »

Kivlan Zen Sebut Orang-Orang Dibalik Ahok

item-thumbnail


+ResistNews Blog
 - Mayjen TNI (Purn) Kivlan Zen menyebutkan tokoh besar di balik kekuatan Ahok yang secara terang-terangan memberikan dukungan adalah para taipan.

“Para taipan itu tokoh besar dibalik Ahok, yang buat pulau reklamasi kan itu dirancang untuk orang-orang China. Apartemen itu nanti aksesnya hanya untuk orang China daratan,” kata Kivlan kepada Islamic News Agency usai diskusi di Markas HMI, Jakarta, Senin (28/11).

Bukan hanya itu, Kivlan menyebutkan nama-nama serta perusahaan-perusahaan swasta yang berdiri di belakang Ahok.

“James Riyadi, Tommy Winata, Grup Astra, Grup Podomoro,” kata tokoh militer Indonesia ini kepada kantor berita yang dikelola Jurnalis Islam Bersatu (JITU).

Melihat hal itu, ia menilai bahwa para taipan akan menjadikan Indonesia sebagai Chinaisasi yang diawali dengan merampas hak-hak rakyat Indonesia terlebih dahulu melalui reklamasi.

“Pemerintah harus segera sadar akan hal ini, Ahok ini harus ditumbangkan kalau tidak 2019 nanti akan merubah Republik China-Indonesia,” terang Kivlan.

Oleh sebab itu, dia mendukung aksi untuk mendesak agar Ahok segera dipenjara. Lewat aksi 212 nanti, Kivlan berharap Ahok bisa dihukum atas perbuatannya.

“Jika Ahok tumbang, saya pastikan tokoh-tokoh kuat di belakangnya akan runtuh, dan Indonesia akan selamat,”tutupnya. [panjimas/ +ResistNews Blog ]
loading...
Read more »

Tak Tahan Ahok, IPW Sebut Polri Terapkan Standar Ganda

item-thumbnail


+ResistNews Blog
 - Kasus penistaan agama oleh Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok telah menguras tenaga semua pihak, bahkan menyebabkan gesekan panas antara masyarakat dan kepolisian belakangan ini.

Untuk itu, Direktur Indonesian Police Watch Polri Neta S Pane mendesak kepolisian segera menahan Ahok. Sebab, Ahok sudah melanggar ketentuan hukum dalam hal ini mengulangi perbuatannya.

“Jika tidak segera menahan Ahok berarti Polri telah menerapkan standar ganda dalam penegakan hukum,” ujar Neta kepeda redaksi, Selasa (29/11).

Lebih jauh Neta berpendapat, sikap berbeda ditunjukkan kepolisian dalam menangani kasus penistaan agama oleh Ahok ini. Padahal, polisi biasanya melakukan penahanan bagi pihak yang belum jelas perkaranya. Namun, berbeda dengan kasus Ahok ini, polisi justeru mengistimewakan.

Dia pun menyayangkan sikap Polri yang mengistimewakan Ahok. Jelas dalam undang undang seorang tersangka bisa tidak ditahan dengan tiga alasan, yaitu tidak melarikan diri, tidak menghilangkan barang bukti dan tidak mengulangi perbuatannya.

“Yang terjadi pada Ahok adalah dia mengulangi perbuatannya, dengan cara menuding bahwa para pendemo 411 mendapat bayaran dari pihak tertentu. Akibatnya, Ahok kembali dilaporkan ke polisi akibat mulutnya tersebut.”

Jika dibiarkan, dikhawatirkan Polri bisa membuat gesekan antara masyarakat yang akan terus melakukan demo menuntut agar Ahok segera ditahan. Juga pertikaian antar elit politik semakin panjang. (Aktual.com / +ResistNews Blog )
loading...
Read more »

Rohingya Menyeru Internasional dan Dunia Islam

item-thumbnail


+ResistNews Blog
 - Kepala Dewan Rohingya di Eropa (yang bermarkas di Belanda), Khairul Amin, Senin (28/11), menyeru masyarakat internasional dan dunia Islam membantu serta melindungi Muslim Rohingya di Myanmar. Di tempat lain, Direktur Federasi Rohingya Arakan bahwa mengatakan bahwa kekerasan terhadap Muslim Rohingya berubah menjadi “genosida.”

“Kami berharap mendapat perlindungan dan dukungan untuk membela diri. Ini adalah pesan kami kepada masyarakat internasional, dunia Muslim dan Turki,” kata Amin kepada Anadolu Agency.

Dia menjelaskan bahwa situasi di Arakan sejak serangan di tiga pos polisi pada 9 Oktober lalu sangat buruk dan memprihatinkan. Sekitar tiga puluh ribu warga mengungsi meninggalkan rumah mereka karena tindakan agresif Pemerintah Myanmar. Saat ini, mereka tidak memiliki tempat tinggal dan tujuan.

Amin menunjukkan bahwa sejak Oktober lalu empat ratus orang tewas dan tiga desa hancur sepenuhnya. Kurang lebih 2.500 rumah warga Rohingya dibakar dan masjid serta sekolah dihancurkan.

Pada gilirannya, Direktur Jenderal Federasi Rohingya Arakan Waqarudin bin Masihudin mengatakan bahwa kekerasan terhadap Muslim Rohingya berubah menjadi “genosida.”

Mengomentari kekerasan terhadap Muslim Rohingya, Waqarudin mengungkapkan bahwa pemerintah Myanmar melakukan pembantaian tanpa pandang bulu, antara wanita dan anak serta lansia. Rezim membakar hidup-hidup warga Rohingya.

“Pembantaian kali ini bukan hanya dilakukan kelompok-kelompok ekstremis Buddha, bahkan dilakukan Pemerintah Myanmar,” ujarnya menekankan.

Dia melanjutkan, tentara menyerang desa-desa dan membantai penduduknya serta membakar rumah yang ada di dalamnya. Anak-anak dan wanita ditahan di dalam rumah sementara tentara membakar rumah mereka. Bagi warga yang berhasil kabur, militer memburu mereka dengan menggunakan helikopter. Sawah-sawah pun penuh dengan mayat warga.

Waqarudin menggambarkan apa yang terjadi terhadap Muslim Rohingya sebagai “genosida,”. Kami menemukan kuburan massal jasad warga ditembak mati. Di samping itu adanya sejumlah kasus pemerkosaan massal.”

Di akhir, Waqarudin menunjukkan pemerintah Myanmar menutup rapat pembantaian itu kepada internasional. Saat organisasi internasional ke Myanmar, yang diperlihatkan hanya daerah yang terjadi bentrok akibat perlawanan warga. [Al-Jazeera/kiblat+ResistNews Blog ]
loading...
Read more »

UU ITE Terbaru Resmi Berlaku, Ini 7 Poin Utamanya

item-thumbnail


+ResistNews Blog
 - Meski diwarnai pro-kontra, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) akhirnya diberlakukan pada Senin kemarin (28/11).

Sebelumnya, UU itu telah disahkan 30 hari lalu pada 27 Oktober setelah melalui proses revisi. Setidaknya ada 7 poin penting dalam UU baru tersebut, yaitu:

1. Untuk menghindari multitafsir terhadap ketentuan larangan mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik pada ketentuan Pasal 27 ayat (3), dilakukan 3 (tiga) perubahan sebagai berikut:

a. Menambahkan penjelasan atas istilah “mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik”.

b. Menegaskan bahwa ketentuan tersebut adalah delik aduan bukan delik umum.

c. Menegaskan bahwa unsur pidana pada ketentuan tersebut mengacu pada ketentuan pencemaran nama baik dan fitnah yang diatur dalam KUHP.

2. Menurunkan ancaman pidana pada 2 (dua) ketentuan sebagai berikut:

a. Ancaman pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik diturunkan dari pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun menjadi paling lama 4 (tahun) dan/atau denda dari paling banyak Rp 1 miliar menjadi paling banyak Rp 750 juta.

b. Ancaman pidana pengiriman informasi elektronik berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti dari pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun menjadi paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda dari paling banyak Rp 2 miliar menjadi paling banyak Rp 750 juta.

3. Melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi terhadap 2 (dua) ketentuan sebagai berikut:

a. Mengubah ketentuan Pasal 31 ayat (4) yang semula mengamanatkan pengaturan tata cara intersepsi atau penyadapan dalam Peraturan Pemerintah menjadi dalam Undang-Undang.

b. Menambahkan penjelasan pada ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) mengenai keberadaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah.

4. Melakukan sinkronisasi ketentuan hukum acara pada Pasal 43 ayat (5) dan ayat (6) dengan ketentuan hukum acara pada KUHAP, sebagai berikut:

a. Penggeledahan dan/atau penyitaan yang semula harus mendapatkan izin Ketua Pengadilan Negeri setempat, disesuaikan kembali dengan ketentuan KUHAP.

b. Penangkapan penahanan yang semula harus meminta penetapan Ketua Pengadilan Negeri setempat dalam waktu 1×24 jam, disesuaikan kembali dengan ketentuan KUHAP.

5. Memperkuat peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam UU ITE pada ketentuan Pasal 43 ayat (5):

a. Kewenangan membatasi atau memutuskan akses terkait dengan tindak pidana teknologi informasi;

b. Kewenangan meminta informasi dari Penyelenggara Sistem Elektronik terkait tindak pidana teknologi informasi.

6. Menambahkan ketentuan mengenai “right to be forgotten” atau “hak untuk dilupakan” pada ketentuan Pasal 26, sebagai berikut:

a. Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menghapus Informasi Elektronik yang tidak relevan yang berada di bawah kendalinya atas permintaan orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan.

b. Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menyediakan mekanisme penghapusan Informasi Elektronik yang sudah tidak relevan.

7. Memperkuat peran Pemerintah dalam memberikan perlindungan dari segala jenis gangguan akibat penyalahgunaan informasi dan transaksi elektronik dengan menyisipkan kewenangan tambahan pada ketentuan Pasal 40:


a. Pemerintah wajib melakukan pencegahan penyebarluasan Informasi Elektronik yang memiliki muatan yang dilarang;

b. Pemerintah berwenang melakukan pemutusan akses dan/atau memerintahkan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik untuk melakukan pemutusan akses terhadap Informasi Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum.

loading...
Read more »

Jet Koalisi AS Tewaskan 14 Warga Sipil di Mosul

item-thumbnail


+ResistNews Blog
 - Setidaknya 14 warga sipil Iraq dan 10 militan ISIS tewas dalam serangan udara oleh jet-jet tempur koalisi pimpinan AS di kota Mosul, Iraq utara, pada Senin (28/11), menurut seorang petugas polisi setempat.

Serangan itu diklaim menargetkan posisi ISIS ketika mempersiapkan bom dan mortir di Mosul selatan.

“Sepuluh militan tewas dalam serangan, yang juga menyebabkan rantai ledakan yang menewaskan 14 warga sipil di dekatnya,” kata Mayor Dreid Khudeir al-Saadouni.

Pesawat tempur koalisi telah melakukan serangan udara terhadap posisi ISIS di Mosul dalam mendukung serangan Iraq untuk merebut kembali kota utara dari ISIS.

Sebagaimana diketahui, sejak 2014 ISIS telah menguasai Mosul, kota terbesar kedua di Iraq, selain wilayah utara dan barat negara. [World Bulletin/kiblat+ResistNews Blog ]
loading...
Read more »

Guru Besar UI: Saat Demo 1966 Kami juga Sholat di Jalan, Tidak ada yang Berisik!

item-thumbnail

+ResistNews Blog - Guru Besar Universitas Indonesia (UI) Nazaruddin Sjamsudin ikut memberikan suara soal pro kontra sholat Jum’at dalam Aksi Bela Islam III yang akan digelar pada 2 Desember 2016.

Menurut Nazaruddin, dahulu saat menggelar demo pada 1966, demonstran juga mengadakan sholat berjamaan di jalan. “Saat demo 1966 dulu kami juga shalat di jalan, waktu itu ga ada yang berisik loh,” ungkap Nazaruddin di akun Twitter ‏@nazarsjamsuddin.

Pernyataan itu menanggapi komentar aktivis muda Nahdlatul Ulama (NU) Akhmad Sahal. Sebelumnya, Sahal di akun @sahal_AS menulis: “Fatwa NU tentang larangan shalat jumat di jalanan umum pada jam kerja dasarnya mudarat, ganggu ketertiban publik. Di Monas mudarat itu gak ada. Tujuan Syariah itu maslahat publik. Jum’atan di jalanan umum ganggu ketertiban publik = kontra dgn tujuan syariah. Di Monas kan gak ganggu.”

Secara khusus, @nazarsjamsuddin juga menanggapi kicauan akun @RustamIbrahim milik tokoh LP3ES Rustam Ibrahim yang meminta umat Islam tak perlu ikut sholat Jum’at di Monas pada 2 Desember.

“Kan sudah disediakan Lap Monas dan Pemerintah juga ga melarang. Mari kita fasilitasi saja Pak Rustam, sesuai kemampuan,” tegas @nazarsjamsuddin.

Sesuai rencana, Ketua Umum MUI yang juga Rais ‘Aam PBNU, KH Ma’ruf Amin, akan menjadi khatib Jumat pada Aksi Bela Islam III, Jumat (02/12).

“InsyaAllah (pada) shalat Jumat tersebut, yang akan bertindak sebagai khatib adalah guru kita semua, panutan kita, teladan kita, pimpinan kita, yaitu Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia KH Ma’ruf Amin,” ujar Pembina Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) MUI, Habib Rizieq Shihab di kantor MUI (28/11). [itj/ +ResistNews Blog ]
loading...
Read more »

Merasa Ketakutan, Wartawan Minta MetroTV, Kompas TV & BeritaSatu Dapat Jaminan Keamanan Saat Liput Aksi 212

item-thumbnail

+ResistNews Blog - Setelah Kapolri dan GNPF-MUI menyampaikan kesepakatan bersama terkait Aksi Bela Islam 212, Ketua GNPF-MUI Ustadz Bachtiar Nasir memberikan kesempatan kepada media untuk bertanya.

Pertanyaan pertama berisi permintaan perlindungan keamanan dari Polri untuk media khususnya MetroTV, Kompas TV dan Berita Satu yang pada Aksi 411 merasa ketakutan.

“Pak, yang mau saya tanyakan, apakah ada perlindungan terhadap teman-teman media Pak? Karena kemarin sebagian dari teman-teman media khususnya televisi, ini buat Pak Kapolri juga, bahwa kita kemarin sebagai teman-teman media merasa ketakutan Pak. Karena kita dianggap tidak pro, ataupun ada yang dianggap pro ada yang dianggap kontra, begitu Pak. Sementara kita kan hanya petugas juga Pak sama seperti kepolisian, begitu kan Pak. Mungkin bukan terjadi di MNC Pak, tetapi terjadi di teman-teman Metro TV dan Kompas TV maupun Berita Satu. Apakah ada perlindungan bagi kita di lapangan Pak karena kita juga bertugas untuk masyarakat Pak. Kita buat berita. Jadi kami mohon sekali Pak pada Pak Kapolri,” tanya wartawan MNC dalam rangkaian konferensi pers di Kantor MUI, Senin (28/11/2016).

“Kita sudah paham. Jadi beritakan saja yang obyektif. Beritakan apa adanya. Membaur dengan masyarakat dengan baik. Tidak over akting. Syukur-syukur kalau ikut dzikir juga. Insya Allah tidak akan diganggu. Kita akan amankan tetapi yang paling utama adalah pengamanan dari Allah Subhanahu wa Ta’ala,” jawab Kapolri disambut amin para peserta di kantor MUI. [tn/ +ResistNews Blog ]
loading...
Read more »

Gurita Penjajahan Asing-Aseng Makin Membahayakan Negara

item-thumbnail
[Al-Islam edisi 832, 25 Shafar 1438 H – 25 November 2016 M]

Menteri Perencanaan Pembangungan Bambang Brodjonegoro pada pertengahan November lalu mengatakan, “Ekonomi Indonesia saat ini tidak jauh beda dengan kondisi ekonomi saat kita dijajah Belanda…,” ujar Bambang (12/11/2016).

Jauh sebelum pernyataan di atas, mantan Presiden RI Habibie juga mengeluarkan keprihatinan serupa. Empat tahun silam Habibie mengatakan bangsa Indonesia mengalami situasi neo-VOC, yakni pengalihan kekayaan alam suatu negara ke negara lain setelah diolah dengan nilai tambah yang tinggi. Kemudian negara tersebut menjual produk itu ke negara asal. Dengan demikian rakyat harus membeli jam kerja bangsa lain. “Ini adalah penjajahan dalam bentuk baru, neo-colonialism atau VOC dengan baju baru,” katanya kala itu.

Penjajahan Asing-Aseng

Gurita penjajahan asing-aseng sudah sangat membahayakan negara karena sudah masuk ke segala sektor di Tanah Air, dari mulai perkebunan hingga industri migas. Dengan dalih investasi, Pemerintah mengizinkan masuknya pemodal asing ke negeri ini. Di sektor perkebunan, misalnya, kepemilikan lahan perkebunan sawit oleh asing semakin meningkat. Data dari Sawit Watch menyebutkan sekitar 50% dari luas areal perusahaan perkebunan sawit di Indonesia, yakni sekitar 7,8 juta hektar, milik asing. Di antaranya pengusaha asal Malaysia, Singapura, AS, Inggris, Belgia. Perbandingannya 70:30. Tujuh puluh persen dikuasai asing. Sisanya dimiliki warga. Sebagian milik warga pun kerjasama dengan perusahaan asing.

Asing juga menguasai sektor kakao Indonesia. Produksi kakao Indonesia yang mencapai 700 ribu ton pertahun, sebanyak 75 persen pabrik pengolahannya yang berada di Indonesia adalah perusahaan multinasional. Nasib kopi juga sama mengenaskan. Banyak perusahaan asing kini menjadi pengepul langsung; membeli biji kopi dari petani lokal. Ini membuat petani tak bisa meminta harga yang pantas untuk dijual.

Di pasar saham, dominasi asing juga amat tinggi. Sebagian perusahaan yang ada di Indonesia ternyata sebagian besar sahamnya milik investor asing jika dibandingkan dengan investor dalam negeri. Bahkan menurut data Indonesian Stock Xchange, sekitar 64,3 persen saham dikuasai oleh investor asing dan sisanya oleh investor dalam negeri.

Di bidang minyak dan gas (migas), misalnya, ada 60 kontraktor asing. Mereka telah menguasai hampir 90% migas. Semua itu terjadi lantaran kebijakan liberalisasi di sektor tambang dan migas oleh Pemerintah (InilahREVIEW, 05/II/10/2012).

Pembangunan infrastruktur Indonesia juga sudah disapu bersih oleh perusahaan asing dari Tiongkok. Pada pertemuan Konferensi Asia-Afrika tahun lalu, Presiden Jokowi memastikan bahwa Tiongkok akan ikut berinvestasi dalam proyek infrastruktur.

Dari situs Sekretariat Kabinet disebutkan, proyek infrastruktur yang menggandeng Tiongkok antara lain pembangunan 24 pelabuhan, 15 bandar udara (bandara), pembangunan jalan sepanjang 1.000 kilometer (km), pembangunan jalan kereta api sepanjang 8.700 km, serta pembangunan pembangkit listrik berkapasitas 35.000 megawatt (MW). Tiongkok juga terlibat dalam pembangunan jalur kereta supercepat Jakarta-Bandung dan Jakarta-Surabaya.

Pemerintah Jokowi juga sudah mengizinkan asing menguasai tanah dan properti. Kawasan reklamasi pantai Jakarta sudah mulai ramai ditawarkan kepada kaum kaya di Tiongkok. Ini menunjukkan bahwa pembangunan reklamasi pantai di Jakarta memang bukan ditujukan kepada warga pribumi apalagi rakyat jelata, tetapi kepada kaum kapitalis aseng asal negeri seberang.

Bukan sekadar tanah, ada 16 pulau di Tanah Air yang sudah dikuasai asing. Pusat Data dan Informasi KIARA (Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan) menemukan fakta bahwa 16 pulau yang dikuasai asing dan tidak bisa diakses tanpa izin tersebar di DKI Jakarta, Kepulauan Riau, Nusa Tenggara Barat dan Kalimantan Barat. Semuanya diabaikan begitu saja oleh Pemerintah.


Pahitnya Kebijakan Ekonomi Liberal

Cengkeraman penjajahan asing makin terasa sejak Pemerintah mengeluarkan paket kebijakan ekonomi. Selain belum mampu membangkitkan perekonomian nasional, sejumlah paket kebijakan justru menjerumuskan Indonesia ke dalam sistem ekonomi liberal. Melalui Paket Kebijakan Ekonomi Jilid X Pemerintah sudah mengizinkan pihak asing menguasai berbagai sektor usaha di Tanah Air. Ada 35 sektor usaha yang boleh dimiliki asing yang sebelumnya masuk dalam Daftar Negatif Investasi (DNI). Bahkan sejumlah di antaranya boleh dikuasai hingga 100 persen, seperti sektor karet, gula, jalan tol, bahan baku obat dan lemari pendingin penyimpan ikan atau cold storage.

Banyak kalangan menilai kebijakan ini bagian dari liberalisasi ekonomi dan amat pro asing. Penyerahan sejumlah garapan untuk dikuasai pihak asing justru menyulitkan pengontrolan dan berpotensi mematikan perekonomian dalam negeri.

Pemerintahan Jokowi juga berencana akan mendorong Indonesia masuk ke dalam Pakta Perdagangan Trans-Pacific Partnership (TPP). Masuknya Indonesia ke dalam TPP justru akan memaksa Indonesia untuk semakin meliberalisasi perekonomian.

Jelas sudah, paket ekonomi dan berbagai kebijakan Pemerintah justru menjadi karpet merah untuk kaum kapitalis asing-aseng.

Penjajahan Lewat Utang

Asing juga semakin menguasai Indonesia akibat terus membengkaknya utang luar negeri. Baru dua tahun berkuasa, Jokowi telah berhasil mencatatkan sejarah utang luar negeri Indonesia yang begitu fantastis. Pada 2014 misalnya, utang luar negeri Indonesia mencapai Rp 2.608.78 triliun. Pada 2016 ini, total utang Pemerintah Pusat melesat menjadi Rp 3.263.52 triliun. Ini artinya, utang luar negeri Indonesia pada 2016 melonjak sekitar Rp 750 triliun lebih selama dua tahun pemerintahan Jokowi. Pada tahun ini saja Pemerintah harus menggelontorkan dana sebesar Rp 210 triliun hanya untuk membayar bunga utangnya saja yang akan jatuh tempo pada tahun 2017 nanti.

Pemerintahan Jokowi juga melakukan pinjaman utang ke Cina sebesar 40 miliar dolar AS atau sekitar Rp 520 triliun untuk refinancing sejumlah proyek insfrastuktur yang sebelumnya didanai tiga Bank BUMN.

Rezim Jokowi yang terlalu sering berutang dikhawatirkan oleh banyak kalangan akan memberikan celah bagi penguasaan aset-aset BUMN oleh pihak asing-aseng. Pemberian utang oleh Cina kepada Indonesia tentu tidak gratis. Pasalnya, selain harus membayar bunga, utang tersebut juga mensyaratkan berbagai hal. Dalam perjanjian tersebut, antara lain disyaratkan bahwa BUMN Indonesia yang menggarap proyek-proyek tersebut harus bekerjasama dengan BUMN milik Cina.

Campakkan Liberalisme!

Jelas sudah bahaya yang mengancam negeri ini! Bukan Islam yang menjadi ancaman, tetapi justru kapitalisme dan imperialisme (penjajahan) yang dibuka pintunya oleh penguasa terhadap negeri ini. Padahal Rasulullah saw. telah mengingatkan para penguasa yang menipu rakyatnya dengan ancaman yang keras:

«مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرْعِيْهِ اللهُ رَعِيَّةً يَمُوْتُ يَوْمَ يَمُوْتُ وَهُوَ غَاشٍّ لِرَعِيَّتِهِ إِلاَّ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ»

Tidaklah mati seorang hamba yang Allah minta untuk mengurus rakyat, sementara dia dalam keadaan menipu (mengkhianati) rakyatnya, kecuali Allah mengharamkan surga bagi dirinya (HR al-Bukhari dan Muslim).

Kerusakan ini bukan sekadar karena para pemimpin yang tidak amanah, tetapi karena pemberlakuan kapitalisme-liberalisme. Sistem batil inilah yang membuat negeri ini tak pernah merasakan kemakmuran, justru membuat rakyatnya seperti anak ayam yang mati di lumbung padi.

Hanya Islam satu-satunya aturan yang dapat menyelamatkan negeri ini. Islam akan membangun kemandirian umat dan menciptakan ekonomi yang berkeadilan serta penuh berkah dari Allah SWT karena dibangun di atas asas ketakwaan.

﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾

Jika penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pasti Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Namun, mereka mendustakan (ayat-ayat Kami itu). Karena itu Kami menyiksa mereka karena perbuatan mereka itu (TQS al-A’raf 7]: 96).

Kebijakan Pemerintah bertolak belakang dengan sistem politik dan negara dalam Islam. Seharusnya tugas dan peran penguasa dalam Islam adalah melakukan ri’âyah asy-syu’ûn al-ummah (mengelola urusan umat) dengan cara menerapkan syariah Islam dalam naungan Khilafah. Rasulullah saw. bersabda:

«فَالأَمِيرُ الَّذِى عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ»

Pemimpin yang memimpin masyarakat adalah pemelihara dan dia bertanggung jawab atas rakyatnya (HR al-Bukhari dan Muslim).

Negara tidak boleh menyerahkan aset-aset negeri kepada asing maupun aseng yang menyebabkan mereka menjajah umat. Negara pun tidak boleh melakukan transaksi utang-piutang ribawi yang merugikan umat.

Sungguh tak pantas bila umat masih mempercayai sistem batil ini yang telah menciptakan kesengsaraan demi kesengsaraan. Bahkan keledai saja tak akan pernah jatuh ke lubang yang sama sampai dua kali. Sudah saatnya umat kembali pada Islam. Sungguh Islam—dengan syariah dan Khilafahnya—bukanlah ancaman, tetapi rahmat dan pertolongan bagi siapa saja yang meyakininya. []

Komentar al-Islam:

Lintas Agama Sesalkan Tragedi Rohingya (Republika, 22/11/2016).
  1. Seperti biasa, dunia—termasuk PBB dan lembaga HAM—bungkam jika yang jadi korban kaum Muslim dan berteriak lantang jika yang jadi korban non-Muslim.
  2. Inilah bentuk ketidakadilan dunia di bawah kapitalisme-demokrasi.
  3. Jelas, Dunia Islam makin butuh Khilafah, yang akan melancarkan jihad besar melawan segala penistaan dan penindasan kaum kafir atas kaum Muslim!
[hizbut-tahrir.or.id/ +ResistNews Blog ]
loading...
Read more »

Muslim Rohingya Yang Melarikan Diri dari Myanmar ‘Ditolak Oleh Bangladesh’

item-thumbnail


+ResistNews Blog
 -  Ribuan Muslim Rohingya yang melarikan diri ke Bangladesh dari Myanmar di mana mereka telah diserang oleh pasukan keamanan Myanmar diusir kedatangannya oleh otoritas Bangladesh, menurut Amnesty International.

Muslim Rohingya melarikan diri dari operasi militer di Myanmar di mana puluhan orang telah tewas dan sebanyak 30 ribu orang mengungsi.

Serangan dari militer Myanmar dianggap sebagai akssi balas dendam atas serangan pada tiga pos polisi di perbatasan pada bulan lalu yang menewaskan sembilan orang polisi Myanmar namun penduduk Rohingya sebenarnya telah mengalami penganiayaan di negeri itu selama bertahun-tahun.

“Penduduk Rohingya sedang ditekan oleh tindakan tidak berperi kemanusiaan baik oleh Burma [Myanmar] maupun otoritas Bangladesh,” kata Champa Patel, Direktur Amnesty Asia Selatan

Dia menambahkan: “Pemerintah Bangladesh seharusnya tidak boleh menambah penderitaan Rohingya. Mereka harus diakui dan dilindungi sebagai pengungsi yang melarikan diri dari penganiayaan, bukan malah dihukum karena mereka adalah Rohingya.”

Pada awal pekan ini, seorang pejabat senior PBB, John McKissick, menuduh pemerintah Myanmar berusaha melakukan pembersihan etnis negara itu dari kelompok minoritas Muslim.

Aung San Suu Kyi, pemimpin de facto Myanmar, telah menjadi sasaran kritik karena tidak berbuat apapun untuk mengakhiri aksi militer, yang – menurut laporan para saksi yang disampaikan kepada Amnesty Internasional- termasuk menembaki penduduk desa dengan helikopter tempur, membakar ratusan rumah, melakukan penangkapan dengan sewenang-wenang dan memperkosa kaum perempuan dan anak perempuan mereka. Namun, pemerintah Myanmar membantah tuduhan pelanggaran HAM oleh militer dan menuduh “para pelobi Rohingya” menyebarkan akun palsu.

Terdapat sekitar 1 juta penduduk Rohingya di Myanmar yang ditolak kewarganegaraannya. Pemerintah Bangladesh telah menolak untuk memberikan status pengungsi kepada Rohingya yang tiba dari Myanmar sejak tahun 1992. (theguardian/ +ResistNews Blog )
loading...
Read more »

Duterte Ejek Ancaman Negara Barat yang Akan Membawanya ke ICC

item-thumbnail

+ResistNews Blog
 - Presiden Filipina Rodrigo Duterte menepis ancaman dari negara-negara Barat untuk mendakwa dia di Mahkamah Pidana Internasional (ICC) atas tindakan kerasnya kepada narkoba.

“Anda menakut-nakuti saya dengan mengacam akan memenjarakan saya? Apa itu Mahkamah Pidana Internasional? Bullsh*t,” kata Duterte dalam pidatonya Senin kemarin (28/11/2016).

Menurut angka resmi polisi, selama tindakan keras Duterte terhadap narkoba, yang dimulai ketika ia menjabat pada Juni lalu, lebih dari 2.500 orang telah tewas, AFP melaporkan.

Bulan lalu, ICC mengumumkan bahwa mereka mungkin memiliki yurisdiksi untuk mengadili mereka yang terlibat dalam pembunuhan.

Jaksa ICC Fatou Bensouda mengatakan bahwa kantornya saat ini sedang menyelidiki kasus pejabat negara yang memesan, meminta, mendorong atau memberikan kontribusi untuk kejahatan yang berkaitan dengan tindakan keras terhadap peredaran narkoba.

Duterte mengklaim bahwa AS bertanggung jawab jika ICC ingin memenjarakan dirinya, sembari mencatat bahwa Washington bahkan bukan bagian dari pengadilan.

“Amerika sendiri mengancam memasukkan saya ke penjara di Mahkamah Pidana Internasional. Tapi saya tidak takut,” ujarnya.

Sejak berkuasa, Duterte telah mengejek Amerika Serikat, Uni Eropa, dan PBB atas keprihatinan mereka terkait pembunuhan di luar hukum yang terjadi selama tindakan kerasnya terhadap narkoba.[islampos/ +ResistNews Blog ]
loading...
Read more »

Soal Aksi 212, Jokowi: Tidak Ada Demo, Hanya Doa Bersama

item-thumbnail


+ResistNews Blog
 - Soal aksi lanjutan Bela Islam 212 mendatang, Presiden RI Joko Widodo menolak menyebut aksi massa tersebut sebagai demo.

“Tidak ada demo, yang ada adalah doa bersama, baik sebelum shalat Jumat maupun setelah shalat Jumat,” kata Presiden di Lapangan Silang Monas, Jakarta Pusat, lansir Republika, Selasa (29/11/2016).

Aksi 2 Desember mendatang sendiri diinisiasi oleh Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) MUI. Rencananya, aksi tersebut akan diikuti oleh ribuan massa.

Menghindari bentrok seperti aksi sebelumnya, GNPF-MUI dan Polri telah sepakat agar aksi massa hanya berlangsung hingga selepas shalat Jumat. Aksi juga akan dilakukan tanpa adanya orasi, tetapi hanya zikir dan doa bersama.

Meski begitu, tuntutan massa tetap sama, yakni menuntut penegakan hukum atas kasus dugaan penistaan agama oleh Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Selain itu, GNPF dan Polri sepakat, pimpinan GNPF akan menyapa umat di sepanjang jalan dan melepas umat pulang. Ini untuk memastikan semua peserta aksi tertib dalam menyuarakan aspirasi mereka. [islampos/ +ResistNews Blog ]
loading...
Read more »

TNI Turunkan Bendera Tiongkok di Smelter di Malut karena Salahi Aturan

item-thumbnail


+ResistNews Blog
 - Bendera Tiongkok yang dikibarkan di suatu perusahaan smelter di Maluku Utara diturunkan TNI. Pasalnya, pengibaran bendera Tiongkok menyalahi ketentuan.

Informasi yang diterima detikcom insiden itu terjadi di sela peresmian smelter suatu perusahaan tambang di Pulau Obi, Maluku Utara pada Jumat (25/11/2016) kemarin. Peresmian dihadiri rombongan Gubernur Maluku Utara dan jajaran forum koordinator pimpinan daerah.

Ada informasi bahwa pengibaran bendera Tiongkok yang posisinya sejajar dengan bendera Indonesia dan ukurannya lebih besar dari bendera Indonesia di dermaga perusahaan tambang dan lokasi acara. Sempat terjadi ketegangan bahwa antara warga yang hendak menurunkan bendera Tiongkok itu di lokasi acara dengan karyawan lapangan asal Tiongkok dan Kapolres Halmahera Selatan, dengan maksud agar bendera Tiongkok itu diturunkan karyawan WN Tiongkok sendiri.

Foto: (Foto: Istimewa)

Kepala keamanan perusahaan tambang itu kemudian dipanggil oleh Pasintel Lanal Ternate, Mayor Laut (P) Harwoko Aji bersama Kasi Intel Korem 152 Babullah, Mayor Arm Suyikno mengenai kronologi dikibarkannya bendera Tiongkok di lokasi acara dan dermaga. Pasintel Lanal Ternate memerintahkan Sertu Mar Agung Priyantoro untuk menuju ke dermaga dan memerintahkan untuk menurunkan bendera Tiongkok diikuti dengan Kasi Intel Korem 152 Babullah.

Insiden pengibaran dan penurunan bendera Tiongkok itu dibenarkan oleh Kepala Penerangan Kodam XVI/Pattimura (Kapendam) Kolonel Arh M Hasyim Lalhakim.

"Benar memang ada insiden penurunan bendera itu, ada kegiatan itu," jelas Hasyim saat dikonfirmasi detikcom, Sabtu (26/11/2016).

Menurut Hasyim, pemasangan bendera Tiongkok di pulau itu tidak diizinkan karena melanggar aturan kenegaraan tentang pemasangan bendera asing.

"Nggak boleh (pengibaran bendera Tiongkok). Ada aturan tertentu yang memang diatur itu (memasang bendera asing)," tegasnya.

Insiden itu dikonfirmasi pula oleh Kepala Dinas Penerangan TNI AL (Kadispenal) Kolonel Laut (P) Gig JM Sipasulta. "Penurunannya dibantu Sertu Mar Agung Priyantoro agar bendera tidak menyentuh tanah. Proses penurunan bendera Tiongkok berjalan aman," demikian konfirmasi tertulis Gig yang diterima hari ini.

Gig menambahkan pihak perusahaan itu siap bertanggung jawab dan sudah meminta maaf atas kejadian pengibaran bendera Tiongkok itu.

Penelusuran detikcom, penggunaan bendera asing diatur dalam UU Nomor 41 Tahun 1958 tentang Penggunaan Bendera Kebangsaan Asing seperti dalam:

Pasal 1

(1) Warganegara asing dapat menggunakan bendera kebangsaannya:
a) Pada hari kebangsaan dan hari berkabung kebangsaan negaranya.
b) Pada waktu Kepala Negara, Wakil Kepala Negara atau Perdana Menteri negaranya berkunjung di Indonesia, di tempat-tempat yang didatangi.

Penggunaan dimaksud sub a dan sub b dilakukan pada rumah dan/atau kantornya atau dihalaman rumah dan/atau di halaman kantor itu.

(2) Warganegara Indonesia dapat menggunakan bendera kebangsaan asing dalam hal dan ditempat-tempat tersebut dalam ayat 1 sub b di atas atas anjuran atau izin Kepala Daerah.

(3) Bendera kebangsaan asing dapat pula digunakan pada kesempatan-kesempatan lain dengan izin Kepala Daerah, jika menurut pendapatnya pada kesempatan-kesempatan itu bendera kebangsaan asing layak digunakan, seperti pada pertemuan-pertemuan internasional. Penggunaan bendera kebangsaan asing itu dilakukan pada tempat-tempat di mana diadakan kesempatan-kesempatan tersebut.

(4) Yang dimaksud dengan menggunakan bendera kebangsaan asing ialah mengibarkan, memasang dan membawa bendera itu di muka umum.

Pasal 3

(1) Apabila bendera kebangsaan asing digunakan, maka bendera itu harus digunakan bersama-sama dengan bendera kebangsaan Indonesia.

Pasal 4

Dengan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut dalam pasal 1 dan pasal 3, maka bendera kebangsaan asing dapat digunakan tersendiri dan setiap hari:

a) Pada gedung-gedung Perwakilan Diplomatik negara asing dan Perwakilan Konsuler negara asing di tempat-tempat di mana tidak ada Perwakilan Diplomatik negara asing yang bersangkutan dan di halaman-halaman gedung-gedung tersebut;
b) Pada rumah-rumah jabatan dan di halaman rumah-rumah jabatan, dan pada kendaraan-kendaraan Kepala Perwakilan Diplomatik dan Kepala Perwakilan Konsuler negara asing ditempat-tempat di mana tidak ada Perwakilan Konsuler Diplomatik negara asing itu

Pasal 6

Dengan tidak mengurangi hak penggunaan bendera kebangsaan asing yang dimaksud dalam pasal 4 sub a dan sub b, maka Kepala Daerah dapat melarang penggunaan bendera kebangsaan asing, apabila menurut pertimbangannya penggunaan itu dapat menyebabkan timbulnya gangguan ketertiban dan keamanan umum. 

loading...
Read more »

PM Israel: Siapapun yang akan menghancurkan Israel, akan kami habisi!

item-thumbnail


+ResistNews Blog
 - Pasca kejadian terbakarnya “negara Israel”, PM Israel Benjamin Netanyahu menuduh “negara Arab” berada dibalik aksi pembakaran di Tel Aviv. “Siapapun yang akan menghancurkan Negara Israel, kami akan melawannya dengan keras.” Tegas Netanyahu.

“Pihak keamanan Israel akan bersiap-siap untuk menghadapi aksi serangan selanjutnya. Untungnya, dua pesawat Amerika datang cepat memadamkan api dengan membawa tanki air raksasa. Israel akan mengusut tuntas kasus ini. ” Ungkap PM Israel.

Menteri Dalam Negeri Israel, Ghilad Irdan, dalam konferensi persnya menyatakan bahwa pihaknya bekerjasama dengan departemen pemadam kebakaran Amerika. Dan sampai kemarin, ada puluhan relawan petugas pemadam kebakaran Amerika Serikat berdatangan ke Israel. [sp+ResistNews Blog ]
loading...
Read more »

Mendikbud: 2017 Tidak Ada Ujian Nasional

item-thumbnail


+ResistNews Blog
 - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhadjir Efendy memastikan mulai tahun 2017 Ujian Nasional ditiadakan. Penentuan kelulusan peserta didik diserahkan kepada pihak sekolah.

“Dimoratorium, di tahun 2017 ditiadakan,” terang Mujadjir, Jum’at (25/11) seperti dilansirdetik.com.

Keputusan itu tinggal menunggu instruksi presiden. Dikatakan Muhadjir, presiden telah menyetujui dihapusnya ujian nasional.

“Prinsipnya beliau sudah menyetuji, tinggal menunggu inpres,” katanya.

Lebih lanjut dia menjelaskan, berikutnya ujian akhir akan dipusatkan di pemerintah daerah. Tingkat SMA/sederajat ditangani pemprov, sedangkan tingkat SMP-SD/sederajat diserahkan kepada kabupaten atau kota.

“Pelaksanaannya tetap standar nasional. Badan Standardisasi Nasional akan mengawal, mengontrol, mengendalikan prosesnya. Jadi tidak ada lagi itu supply-supply soal ke daerah dikawal polisi,” paparnya.

Salah satu standar kelulusan peserta didik adalah hasil ujian akhir yang dilaksanakan pemerintah daerah. [persisalamin+ResistNews Blog ]
loading...
Read more »

Bachtiar Nasir Tegaskan Aksi 212 Tidak Ada Makar

item-thumbnail


+ResistNews Blog
 - Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI, Bachtiar Nasir mengingatkan umat Islam bahwa aksi bela Islam yang akan digelar 2 Desember mendatang adalah aksi super damai. Ia pun menampik tudingan Kapolri yang menyebut aksi tersebut sebagai upaya makar.

“Indonesia bukan darul harb (negara perang, red),” ucap Nasir saat memberikan ceramah bertema Konsolidasi Umat Islam Solo Raya dalam Menegakkan Jihadul Kalimah di Masjid Mujahidin, Solo Raya, Jum’at (25/11) kemarin.

Dia menilai kekuasaan di Indonesia saat ini dipegang orang-orang yang tidak layak memegang kekuasaan. Karenanya dia yakin bahwa kekuasaan seperti itu dengan sendirinya akan tumbang.

“Untuk menjungkalkannya tidak perlu dengan senjata. Cukup berdo’a, baca ayat ini (Ali-Imran: 26, red). Setelah itu biarkan para malaikat yang bekerja,” ujarnya.

Dia juga mengingatkan umat Islam yang akan turut dalam aksi super damai 2 Desember mendatang agar meluruskan niat, menjaga ketenangan, dan tidak emosi.

“Kalau anda emosi, anda ikuti hawa nafsu, anda yang susah, akan ada banyak korban,” dia mengingatkan.

Nasir juga mengingatkan agar rakyat Indonesia memperbanyak do’a untuk kebaikan Indonesia.

“Ya Allah, berikan kekuasaan kepada orang yang pantas Kau beri kekuasaan. Ya Allah, cabut dengan paksa kekuasaan dari orang yang tidak pantas Kau beri kekuasaan,” serunya. [persisalamin+ResistNews Blog ]
loading...
Read more »

Ketum Persis: Tidak Ada Larangan Salat Jum’at di Jalan

item-thumbnail


+ResistNews Blog
 - Umat Islam yang tergabung dalam Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) MUI berencana menggelar aksi super damai pada Jum’at, 2 Desember mendatang. Dalam aksi itu, rencananya massa akan melaksanakan salat Jum’at di ruas Jalan M.H.Thamrin. Namun Polri melarang rencana tersebut.

Belakangan, beberapa oknum ulama berpendapat melaksanakan salat Jum’at di jalan tidak boleh. Bahkan diantaranya ada yang menyebut hal itu termasuk bid’ah.

Menanggapi hal itu, pakar fikih yang juga Ketua Umum Persatuan Islam (Persis), A. Zakaria mengatakan, tidak ada larangan melaksanakan salat Jum’at di jalan.

“Tidak ada itu yang melarang. Boleh saja salat Jum’at di jalan,” ucapnya.

Dia menjelaskan, melaksanakan salat termasuk salat Jum’at boleh dikerjakan di manapun, kecuali di dua tempat saja.

“Hanya dua tempat yang tidak boleh itu, di WC atau di kuburan,” terangnya.

Masih kata A. Zakaria, terlarangnya salat Jum’at di jalan sebagaimana dikatakan beberapa pihak tidak memiliki dasar yang kuat. Pendapat itu, katanya, hanya untuk kepentingan politik.

“Ah itu mah alasan politis saja bukan alasan fikih,” katanya. [persisalamin+ResistNews Blog ]
loading...
Read more »

Di Haifa 234 Keluarga Kehilangan Tempat Tinggal, 110 Bangunan Hangus

item-thumbnail


+ResistNews Blog
 - Kebakaran yang melanda wilayah pendudukan penjajah Zionis hingga yang hingga kini semakin bertambah jumlah titik apinya, telah menyebabkan kerugian besar.

Sebagaimana dilansir oleh TV i24 (25/11/2016) yang beroperasi di wilayah pendudukan Zionis Israel disebutkan bahwa untuk kota Haifa, 234 keluarga telah kehilangan tempat tinggal mereka dan 110 bangunan telah hangus dilalap api.

TV i24 juga melansir bahwa dalam bahwa polusi udara parah akan terjadi di banyak wilayah Israel. [hidayatullah+ResistNews Blog ]
loading...
Read more »

Rusia, Turki, Yunani, Kroasia, Italia dan Siprus Kirim 10 Pesawat Pemadam untuk Zionis Israel

item-thumbnail


+ResistNews Blog
 - Setidaknya 130 terluka karena kabakaran yang meluas di wilayah pendudukan penjajah Zionis.

Sementara itu, Rusia, Turki, Yunani, Kroasia, Siprus serta Itali telah sepakat sebelumnya untuk mengirim 10 pesawat pemadam kebakaran, demikian lansir Haaretz (25/11/2016).

AS sebagai rekan dekat penjajah Zionis telah mengirim Boeing 747 Super Tanker, yang telah tiba 28 jam sebelumnya.

Pada hari Kamis (24/11/2016) pihak penjajah Zionis juga menerima bantuan dari 4 tim pemadam kebakaran dari pihak Otoritas Palestina.

Pihak penjajah juga menerima bantuan dari tim pemadam kebakaran dari Mesir dengan dua heli pemadam serta dari Yordan berupa tim pemadam kebakaran darat. [hidayatullah+ResistNews Blog ]
loading...
Read more »

Turki Kecam Pemerintah Myanmar

item-thumbnail


+ResistNews Blog
 - Pemerintah Turki menyatakan keprihatinannya terkait adanya krisis baru yang menimpa etnis Rohingya.

Kementerian Luar Negeri Ankara mengaku prihatin atas serangan yang menimpa etnis Muslim Rohingya di Rakhine.

“Kami sangat prihatin tentang korban sipil dan ketegangan yang ada di Rakhine setelah adanya serangan pada bulan lalu,” katanya pada Jum’at (25/11).

Pemerintah Turki mengutuk pemerintah Myanmar yang telah melakukan kekerasan terhadap etnis Rohingya yang tidak bersalah.

“Kami mengutuk semua tindakan kekerasan yang menargetkan warga sipil yang tidak melakukan kesalahan,” tegasnya.

“Kami juga mengundang semua pihak untuk bertindak dengan prinsip kehati-hatian sehingga kekerasan tidak harus mengarah pada konflik etnis dan agama,” tambahnya.

Terkait permasalahan ini, Kementerian Luar Negeri Ankara mendesak semua organisasi internasional dan pemerintah Myanmar untuk “bekerjasama dengan maksimal”.

Sejak 9 Oktober, Myanmar telah mengatakan bahwa setidaknya 86 orang termasuk 17 tentara dan 69 warga Muslim Rohingya (di antara mereka dua perempuan) tewas.

Namun pernyataan itu dibantah oleh sebuah kelompok yang mewakili etnis Rohingya, dan mengklaim bahwa jumlah warga sipil yang tewas dalam satu pekan saja bisa mencapai 150 orang. [Anadolu Agency/kiblat+ResistNews Blog ]
loading...
Read more »

Wawancara Eksklusif: Ada Apa dengan Rohingya? (Bersama Syaikh Abdullah Umar Alarakani)

item-thumbnail
Konflik Rohingya membara lagi, pembantaian dan pembakaran terjadi lagi. Korban-korban baru berjatuhan lagi. Namun dunia seakan diam tak peduli. Seakan tak pernah terjadi apa-apa. Apa yang sebenarnya terjadi di Rohingya ? Tim Kiblat Tv telah mewawancarai Syaikh Abdullah Umar Alarakani (Dosen di Universitas Ummul Quro, Makkah) yang merupakan asli darah Arakhan. Yuk, kita simak bersama ! [kiblat/ +ResistNews Blog ]

loading...
Read more »
Home
loading...