+ResistNews Blog - Sidang kasus penistaan agama Islam yang dilakukan oleh Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mulai digelar di memasuki agenda persidangan. Sidang perdana dimulai dengan agenda pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Selasa (13/12).

Berikut surat dakwaan lengkap kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan Ahok yang dibacakan JPU Ali Mukartono:

Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, untuk keadilan, Surat Dakwaan nomor register perkara idm 147/jkt.ut/12/201.

I. Identitas Terdakwa.
Nama lengkap Ir Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Tempat lahir Mangar, Kabupaten Belitung Timur. Usia 50 tahun. Tanggal lahir 29 Juni 1966. Jenis kelamin laki-laki. Kewarganegaraan Indonesia. Alamat Jalan Pantai Mutiara Blok C, Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara. Agama Kristen. Pekerjaan Gubernur DKI Jakarta. Pendidikan S2 magister manajemen.

II Penahanan.
Oleh penyidik tidak dilakukan penahanan, oleh penuntut umum tidak dilakukan penahanan.

III Dakwaan Pertama bahwa terdakwa Ir Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok pada Selasa 27 sept 2016 sekira pukul 08.30-10.30 WIB, atau setidak-tidaknya pada bulan September 2016, bertempat di tempat pelelangan ikan atau TPI Pulau Pramuka, Kelurahan Pulau Panggang, Kecamatan Pulau Seribu Selatan, Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain di mana Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang mengadili dengan sengaja di muka umum, mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada hari Selasa, 27 september 2016 sekira pukul 08.30 WIB, terdakwa selaku Gubernur DKI Jakarta mengadakan kunjungan kerja di TPI Pulau Pramuka, Kelurahan Pulang Panggang, Kecamatan Pulau Seribu Selatan, Kabupaten administratif Kepulauan Seribu, Prov DKI Jakarta dalam rangka panen ikan kerapu dengan didampingi oleh anggota DPRD DKI, Bupati Kepulauan Seribu, kepala dinas kelautan, perikanan dan ketahanan pangan DKI Jakarta, asisten ekonomi dan dihadiri oleh para nelayan, tokoh agama, tokoh masyarakat dan aparat setempat.

Pada saat terdakwa mengadakan kunjungan tersebut, terdakwa sudah terdaftar sebagai salah satu calon gubernur DKI Jakarta yang pemilihannya akan dilaksanakan pada bulan Februari 2017, bahwa meskipun pada kunjungan kerja tersebut tidak ada hubungannya dengan pelaksanaan pemiihan gubernur DKI Jakarta, akan tetapi oleh karena terdakwa telah terdaftar sebagai salah satu calon gubernur, maka ketika terdakwa memberikan sambutan, dengan sengaja memasukkan kalimat dengan agenda pemilihan gubernur DKI Jakarta dengan mengaitkan Surah al-Maidah ayat 51 yang antara lain mengatakan sebagai berikut:

"Ini pemilihan kan dimajuin, jadi kalau saya tidak terpilih pun saya berhentinya Oktober 2017. Jadi kalau program ini kita jalankan dengan baik pun, bapak ibu masih sempat panen sama saya sekalipun saya tidak terpilih jadi gubernur, jd cerita ini supaya bapak ibu semangat, jadi enggak usah pikiran ah nanti kalau enggak kepilih pasti Ahok programnya bubar. Enggak, saya sampai Oktober 2017. Jadi jangan percaya sama orang, kan bisa saja dalam hati kecil bapak ibu enggak bisa pilih saya, ya kan, dibohongi pakai surah Al Maidah 51, macam-macam itu, itu hak bapak ibu ya. Jadi kalau bapak ibu perasaan enggak bisa kepilih nih, karena saya takut masuk neraka, karena dibodohin gitu, ya enggak apa-apa, karena ini kan panggilan pribadi bapak ibu. Program ini jalan saja. Jadi bapak ibu enggak usah merasa enggak enak. Dalam nuraninya enggak bisa milih ahok, enggaksuka sama Ahok nih, tapi programnya gw kalau terima enggak enak dong, jadi utang budi, jangan bapak ibu punya perasaan enggak enak, nanti mati pelan-pelan loh, kena stroke".

Bahwa dengan pernyataan ini, seolah-olah surah Al Maidah ayat 51 telah digunakan orang lain untuk membohongi dan membodohi masyarakat dalam pemilihan kepala daerah. Padahal terdakwa sendiri yang mendudukkan atau menempatkan surah Al Maidah 51 sebagai alat atau sarana untuk membohongi dan membodohi masyarakat dalam proses pemilihan kepala daerah. Menurut terdakwa kandungan Surah al-Maidah ayat 51 tidak ada hubungannya dalam memilih kepala daerah. Di mana pendapat tersebut didasarkan pengalaman terdakwa dalam pemilihan kepala daerah di Bangka Belitung. Saat itu terdakwa mendapatkan selebaran-selebaran yang pada pokoknya berisi larangan pemimpin non-Muslim yang antara lain mengacu pada al-Maidah 51 yang diduga dilakukan lawan-lawan politik terdakwa.

Bahwa Surah Al Maidah 51 yang merupakan bagian Alquran sebagai kitab suci agama Islam berdasarkan terjemahan Departemen atau Kementerian Agama, bahwa "Wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpinmu, sebagian mereka adalah pemimpin bagi sebagian yang lain. Barang siapa di antara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk bagi orang-orang yang zalim. Di mana terjemahan dan interpretasinya menjadi domain bagi pemeluk dan penganut agama Islam baik bagi pemahamannya maupun dalam penerapannya.

Bahwa perbuatan terdakwa yang telah mendudukkan atau menempatkan Surah al-Maidah ayat 51 sebagai alat atau sarana untuk membohongi dan membodohi masyarakat dalam rangka pemilihan gubernur DKI Jakarta dipandang sebagai penodaan terhadap Alquran sebagai kitab suci agama Islam sejalan dengan pendapat dan sikap keagamaan MUI tanggal 11 Okt 2016 angka 4 yang menyatakan bahwa kandungan Surah al-Maidah ayat 51 yang berisi larangan menjadikan Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin adalah sebuah kebohongan hukumnya haram dan termasuk penodaan terhadap Alquran.

Perbuatan terdakwa Ir Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 156 a huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Atau, kedua bahwa terdakwa Ir Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok pada Selasa 27 September 2016 sekira pukul 08.30-10.30 WIB, atau setidak-tidaknya pada bulan September 2016, bertempat di tempat pelelangan ikan atau TPI Pulau Pramuka, Kelurahan Pulau Panggang, Kecamatan Pulau Seribu Selatan, Kabupaten administrasi Kepulauan Seribu atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain di mana Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang mengadili dengan sengaja di muka umum, mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada hari Selasa, 27 September 2016 sekira pukul 08.30 WIB, terdakwa selaku Gubernur DKI Jakarta mengadakan kunjungan kerja di TPI Pulau Pramuka, Kelurahan Pulang Panggang, Kecamatan Pulau Seribu Selatan, Kabupaten administratif Kepulauan Seribu, Prov DKI Jakarta dalam rangka panen ikan kerapu dengan didampingi oleh anggota DPRD DKI, Bupati Kepulauan Seribu, kepala dinas kelautan, perikanan dan ketahanan pangan DKI Jakarta, asisten ekonomi dan dihadiri oleh para nelayan, tokoh agama, tokoh masyarakat dan aparat setempat.

Pada saat terdakwa mengadakan kunjungan tersebut, terdakwa sudah terdaftar sebagai salah satu calon gubernur DKI Jakarta yang pemilihannya akan dilaksanakan pada bulan Februari 2017, bahwa meskipun pada kunjungan kerja tersebut tidak ada hubungannya dengan pelaksanaan pemilihan gubernur DKI Jakarta, akan tetapi oleh karena terdakwa telah terdaftar sebagai salah satu calon gubernur, maka ketika terdakwa memberikan sambutan, dengan sengaja memasukkan kalimat dengan agenda pemilihan gubernur DKI Jakarta dengan mengaitkan surah Al Maidah ayat 51 yang antara lain mengatakan sebaga berikut:

"Ini pemilihan kan dimajuin, jadi kalau saya tidak terpilih pun saya berhentinya Oktober 2017. Jadi kalau program ini kita jalankan dengan baik pun, bapak ibu masih sempat panen sama saya sekalipun saya tidak terpilih jadi gubernur, jd cerita ini supaya bapak ibu semangat, jadi enggak usah pikiran ah nanti kl enggak kepilih pasti Ahok programnya bubar. Enggak, saya sampai Oktober 2017. Jadi jangan percaya sama orang, kan bisa saja dalam hati kecil bapak ibu enggak bisa pilih saya, ya kan, dibohongi pakai surah Al Maidah 51, macam-macam itu, itu hak bapak ibu ya. Jadi kalau bapak ibu perasaan enggak bisa kepilih nih, karena saya takut masuk neraka, karena dibodohin gitu, ya enggak apa-apa, karena ini kan panggilan pribadi bapak ibu. Program ini jalan saja. Jadi bapak ibu enggak usah merasa enggak enak. Dalam nuraninya enggak bisa milih ahok, enggaksuka sama Ahok nih, tapi programnya gw kalau terima enggak enak dong, jadi utang budi, jangan bapak ibu punya perasaan enggak enak, nanti mati pelan-pelan loh, kena stroke".

Bahwa dengan perkataan terdakwa tersebut, pemeluk dan penganut agama Islam yang merupakan salah satu golongan rakyat Indonesia seolah-olah adalah orang yang membohongi dan membodohi dalam menyampaikan kandungan surah Al Maidah ayat 51 yang merupakan bagian dari Alquran kitab suci bagi umat Islam tentang larangan menjadikan non-Muslim sebagai pemimpin kepada masyarakat dalam rangka pemilihan gubernur DKI Jakarta, karena menurut terdakwa, kandungan Surah al-Maidah ayat 51 tidak ada hubungannya dalam pemilihan kepala daerah. Di mana pendapat tersebut didasarkan pengalaman terdakwa dalam pemilihan kepala daerah di Bangka Belitung. Saat itu terdakwa mendapatkan selebaran-selebaran yang pada pokoknya berisi larangan memilih pemimpin non-Muslim yang antara lain mengacu pada al-Maidah 51 yang diduga dilakukan oleh lawan-lawan politik terdakwa.

Bahwa Surah al-Maidah 51 yang merupakan bagian Alquran sebagai kitab suci agama Islam berdasarkan terjemahan Departemen atau Kementerian Agama, bahwa "Wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpinmu, sebagian mereka adalah pemimpin bagi sebagian yang lain. Barang siapa di antara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk bagi orang-orang yang zalim. Di mana terjemahan dan interpretasinya menjadi domain bagi pemeluk dan penganut agama Islam baik bagi pemahamannya maupun dalam penerapannya.

Bahwa perbuatan terdakwa yang telah menyatakan bohong kepada orang lain dalam hal ini pemeluk dan penganut agama Islam sebagai salah satu agama yang diiikuti di Indonesia yang menyampaikan kandungan Surah al-Maidah ayat 51 tentang larangan menjadikan non-Muslim sebagai pemimpin dalam rangka pemilihan gubernur DKI Jakarta sebagai suatu penghinaan terhadap suatu golongan rakyat Indonesia sejalan dengan pendapat dan sikap keagamaan MUI tanggal 11 Oktober 2016 angka 5 yang menyatakan bohong terhadap ulama yang menyampaikan dalil surah Al Maidah ayat 51 tentang larangan non-Muslim sebagai pemimpin adalah penghinaan terhadap ulama dan umat Islam.

Perbuatan terdakwa Ir Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 156 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Jakarta 01 Desember 2016

Penuntut Umum Ali Mukartono

[republika+ResistNews Blog ]

Berikut Video Lengkap Pembacaan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Terhadap Ahok Atas Kasus Penistaan Agama



+ResistNews Blog
 - Ketua Dewan Pembina Tim Pengacara Muslim (TPM) Muhammad Mahendradatta mengatakan nota keberatan yang disampaikan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dalam sidang perdana kasus dugaan penodaan agama dinilai blunder. Hal ini karena isi nota keberatan tersebut sudah seperti nota pembelaan.

Dia meyakini hakim bersikap 'lurus-lurus' saja dan hanya akan menilai keberatan soal dakwaan. "Kalau nanti ditolak, akibatnya nota pembelaan yang akan disampaikan dalam proses selanjutnya tidak akan berarti. Ini strategi beracara yang salah," ujarnya Mahendradatta kepada Republika.co.id, Selasa (13/12).

Tim kuasa hukum Ahok menyampaikan bahwa reaksi terhadap pernyataan Ahok tentang surah Al Maidah ayat 51 muncul setelah video tersebut diunggah oleh Buni Yani. Padahal saat video tersebut diunggah pertama kali oleh Kominfo Pemprov DKI Jakarta sembilan hari sebelumnya, tidak ada reaksi apa-apa dari masyarakat. Mengomentari hal itu, Mahendradatta mengatakan dalam delik pidana yang terdapat pada pasal 156a KUHP, mengetahui atau tidak mengetahui bukanlah sebuah unsur. Begitupun dengan ketahuan atau tidak ketahuan.

Dia menduga tim kuasa hukum Ahok akan menyebarkan opini sesat, misalnya tentang trial by the mob atau pengadilan karena desakan massa. "Ini sebuah kebiasaan yang dilakukan musuh-musuh umat Islam. Kejadiannya selalu umat Islam dipojokkan karena bereaksi atas adanya aksi. Sementara aksinya sendiri ditutup-tutupi. Jangan tutupi aksi dengan reaksi," kata dia.

Kepolisian disarankan segera menahan Ahok. Hal ini karena dalam sejarah hukum di Indonesia, tidak ada satupun tersangka penistaan atau penodaan agama yang tidak ditangkap, kecuali Ahok. Menurut dia, ini membuktikan bahwa sudah ada privilege atau hak istimewa untuk Ahok. Kepolisian sudah menjelaskan alasan tidak menahan Ahok, yakni karena mantan Bupati Belitung Timur tersebut kooperatif dan tidak akan menghilangkan barang bukti.

Namun, kata Mahendradatta, ada satu lagi alasan yang harus dipertimbangkan polisi yakni tidak mengulangi tindak pidana. Namun hal itu dilanggar Ahok. "Beberapa jam setelah ditetapkan sebagai tersangka, dia mengulangi lagi dengan menyebut peserta 411 massa bayaran. Tetapi tetap tidak ditahan," kata dia.

Pihaknya tidak dapat menerima alasan kepolisian tidak menahan Ahok. Padahal setelah menuduh peserta 411 sebagai massa bayaran, ada laporan baru terhadap Ahok. Artinya, kata dia, ada tindak pidana lagi yang dilakukan Ahok saat dia sudah ditetapkan sebagai tersangka.

Pengacara senior yang pernah menangani kasus Ambon dan Poso tersebut meminta kuasa hukum Ahok tidak 'marah-marah' dan menyalahkan reaksi masyarakat. Menurutnya, reaksi tersebut muncul atas aksi yang dilakukan Ahok sendiri. "Alhamdulillah reaksinya masih bagus dan damai. Bukan marah-marah seperti penasihat hukumnya," ujar Mahendradata. [rol+ResistNews Blog ]



+ResistNews Blog
 - Meskipun tidak jelas apakah konstitusi Jerman akan memungkinkan larangan burka, Kanselir Angela Merkel Selasa (6/12) menekankan pentingnya integrasi bagi pendatang baru di Jerman.

Kanselir Jerman Angela Merkel menginginkan burka, penutup wajah yang umumnya dikenakan perempuan Muslim, dilarang sebagai cara mencegah "berkembangnya sebuah masyarakat paralel di Jerman."

Merkel baru saja terpilih kembali sebagai ketua partainya, Kristen Demokrat (CDU), dalam konferensi tahunan hari Selasa (6/12) ketika ia mengatakan burka harus dilarang "di mana pun dimungkinkan secara hukum," yang akan mencakup sekolah, pengadilan dan bangunan umum lainnya.

Meskipun tidak jelas apakah konstitusi Jerman akan memungkinkan larangan burka, Merkel menekankan pentingnya integrasi bagi pendatang baru, dan itu termasuk menolak penutup wajah. [voaindonesia/ +ResistNews Blog ]


+ResistNews Blog - Keberpihakan Jaksa Agung HM Prasetyo sangat jelas. Hal ini jelas terlihat saat Prasetya berkata dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR bahwa kasus Ahok menjadi ramai karena dia China dan bukan Muslim.

Demikian disamapaikan pemerhati kebijakan publik dan aktivis 77-78, Syafril Sjofyan. Syafril pun menegaskan bahwa persoalan etnisitas dan agama bukan persoalan sesungguhnya. Faktanya, dalam dua tahun memimpin Jakarta, latarbelakang etnis dan agama Ahok tak dipersoalkan, Bahkan kinerja Ahok juga mendapat apresiasi.

Menjadi persoalan, sambung Syafril, setelah Ahok menista Alquran dan Ulama sesuai fatwa MUI sehingga muncul gelombang aksi 1410, 411 dan 212 oleh Gerakan Nasional Pembela Fatwa (GNPF MUI). Aksi ini terjadi pada bulan Oktober, Nopember dan Desember, sehingga menggambarkan betapa lamban dan terlambatnya penegak hukum melakukan tindakan dan terlihat diskriminatif sebab beberapa penista agama sebelumnya begitu menjadi tersangka langsung ditahan.

"Sementara Ahok tersangka dengan berbagai alasan baik polisi maupun kejaksaan tidak menahan, dan dengan bebasnya Ahok melakukan penistaan lagi seperti menyatakan peserta aksi 411 dibayar Rp 500 ribu per orang, sehingga banyak lagi pengaduan masyarakat ke Polisi," kata Syafril dalam keterangan beberapa saat lalu (Rabu, 7/12).

"Perlakuan diskriminasi yang dilakukan oleh penegak hukum baik penyidik polisi dengan tidak menahan Ahok serta Jaksa Agung berkilah bahwa mengikuti Polisi tidak menahan. Ini sebagai bukti ketidak pahaman Jaksa Agung terhadap rasa keadilan umat," sambung Syafril.

Syafril menekankan bahwa ekskalasi Aksi Bela Islam semakin meningkat dan berjilid-jilid, bukan karena Ahok China dan non-muslim seperti dikatakan Jaksa Agung. Apalagi beberapa menteri Jokowi maupun menteri sebelumnya juga beretnis China. Pun demikian, banyak juga tokoh nasional beretnis China yang sangat dihormati masyarakat seperti Kwik Gian Gie dan Jaya Suprana.

"Sebaiknya Jaksa Agung Prasetiyo dicopot oleh Presiden Jokowi, karena terlalu jelas keberpihakannya dengan pernyataan yang menghasut, sehingga sebagian masyarakat menerima mentah-mentah pernyataan Jaksa Agung yang jelas tidak mencerminkan ke negarawanan sebagai salah pejabat tinggi di bidang hukum. Sayang sekali sewaktu rapat kerja dengan DPR RI tidak ada teguran oleh anggota DPR RI sewaktu rapat kerja, apa karena semua partai semua sudah menjadi pendukung pemerintah," demikian Syafril. [rmol/ +ResistNews Blog ]



+ResistNews Blog
 - Kebaktian Kebangunan Rohani (KKR) yang dibubarkan Selasa malam disesalkan sejumlah pihak. Ormas Islam pun dituding melakukan tindakan intoleransi. Padahal, pembubaran acara akibat kesalahan panitia yang tidak mematuhi aturan.

Walikota Bandung, Ridwan Kamil mengatakan, pihaknya akan mengevaluasi koordinasi terkait acara tersebut. Dikatakan dia, acara digelar tidak sesuai dengan kesepakatan.

“Dalam proses koordinasi, panitia KKR menyepakati bahwa kegiatan ibadah di Sabuga hanya siang hari,” terang Emil dalam keterangan persnya.

Dia pun menyayangkan panitia yang menggelar acara melebihi waktu yang telah ditentukan.

“Saya menyesalkan miskoordinasi antara pihak panitia dan aparat dalam pengamanan kegiatan ini ketika panitia berkeinginan untuk melaksanakan tambahan acara di malam hari yang berbeda dengan surat kesepakatan,” katanya.

Sebelumnya, KKR digelar di Gedung Sasana Budaya Ganesa, Bandung Jawa Barat, Selasa (6/12). Acara berlanjut hingga jelang malam. Karena dinilai melanggar aturan acara dibubarkan sekitar pukul 8 malam. [persisalamin+ResistNews Blog ]


+ResistNews Blog - Presiden Joko Widodo terbang ke ke Bali untuk beberapa agenda di antaranya sosialisasi amnesti pajak kepada para pelaku usaha di provinsi tersebut dan sekitarnya.

Presiden Jokowi dan rombongan lepas landas dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma Jakarta, Rabu (7/12/2016), sekitar pukul 12.00 WIB.

Presiden bertolak ke Bali setelah sebelumnya menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2017 dan Anugerah "Dana Rakca" Tahun 2016 bagi Daerah Berkinerja Baik di Istana Negara, Jakarta.

Dalam kunjungan kerja ke Bali, Presiden dijadwalkan menjalankan beberapa agenda di antaranya sosialisasi amnesti pajak di Bali Nusa Dua Convention Center, Nusa dua Kabupaten Badung.

Presiden rencananya juga akan melakukan "nonton bareng" alias nobar pertandingan sepak bola semifinal kedua piala AFF Indonesia-Vietnam pada Rabu malam (7/12).

Selain itu, Kepala Negara juga direncanakan membuka "Bali Democracy Forum" atau Forum Demokrasi Bali pada Kamis (8/12).

Sedangkan untuk gempa di Aceh, Presiden mengutus Teten Masduki untuk meninjau bencana yang terjadi di Kabupaten Pidie Jaya, Aceh.

"Saya perintahkan agar semua bergerak sesuai dengan otoritasnya. Nanti Kepala Staf Kepresidenan juga meluncur ke Aceh," kata Presiden Jokowi di Istana Negara Jakarta.

Presiden menyebutkan dirinya sudah mendapatkan laporan mengenai terjadinya bencana alam itu.

"Tadi pagi-pagi tejadi gempa di Aceh, saya sudah mendapatkan laporan," katanya.

Ia menyebutkan Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Teten Masduki langsung ke Aceh. "Ini KSP yang akan ke sana dulu," katanya.

Presiden menyebutkan akan terus mengikuti perkembangan penanganan bencana itu. "Akan terus kita ikuti, mudahan-mudahan tidak ada korban," katanya. [harianterbit+ResistNews Blog ]


Setelah tidak diberi izin menyampaikan tuntutan damai, 7 perwakilan kaum Muslimin berfoto di depan ruang tunggu pabrik Sari Roti (Muhammad Arif Kirdiat-FB)


+ResistNews Blog
 - Tujuh orang yang mengikuti Aksi 212 di Monas Jakarta pada Jum'at (2/12/16) mendatangi pabrik Sari Roti di Kawasan Industri Modern Cikande Kabupaten Serang, Banten pada Rabu (7/12/16) sore. Tujuh orang ini terdiri dari perwakilan pimpinan pondok pesantren, dosen, guru dan kalangan profesional.

Mereka hendak menemui pihak manajemen Sari Roti terkait klarifikasi yang menyakiti kaum Muslimin terkait Aksi 212. Mereka ingin menyampaikan pendapat dan tuntutan secara damai, berdasarkan asas kekeluargaan dan dialog.

Sayangnya, kedatangan mereka ditolak. Pihak manajemen hanya mau menemui 3 orang, padahal 7 orang merupakan jumlah yang sedikit dan bisa masuk ke ruang pertemuan.

Perwakilan kaum Muslimin pun mengajukan usul pertemuan di ruang tunggu. Selain lebih luas, di sana bisa disaksikan oleh pihak keamanan, jika pihak manajemen merasa tidak aman.

Namun, negosiasi mereka buntu. Gagal. Pihak manajemen sempat memberikan ruang dengan mengizinkan empat orang untuk masuk, tapi perwakilan kaum Muslimin tetap pada pendirian agar bisa masuk sebanyak 7 orang sebagai representasi dari berbagai lapis masyarakat dan profesi.

Hampir satu jam berada di lokasi, upaya baik-baik perwakilan kaum Muslimin sia-sia. Pihak manajemen tidak bersedia menemui 7 orang, padahal mereka sudah izin satu hari sebelumnya untuk melakukan audiensi melalui telepon.

"Terpaksa kami langsung pulang setelah semua permintaan dari kami ditolak oleh Kantor Sari Roti di Cikande. Kami katakan terima kasih sudah tidak mau menerima rombongan kami untuk klarifikasi ini," tulis Muhammad Arif Kirdiat, perwakilan kaum Muslimin melalui akun fesbuknya, Rabu (7/12/16) sore. [Tarbawia/ +ResistNews Blog ]



+ResistNews Blog
 - Massa dari kaum muslimin dari berbagai ormas Islam yang ada di Kota Bandung akhirnya Selasa (6/12) malam berhasil menggagalkan sekaligus membubarkan kegiatan Kebaktian Kebangunan Rohani (KKR) yang menghadirkan Pendeta Stephen Tong melalui negosiasi yang alot dan kegiatan tersebut yang dianggap melanggar SPB 3 Menteri karena melaksanakan kegiatan peribadatan yang bukan di gereja melainkan di Gedung Sasana Budaya Ganesha (Sabuga) Kota Bandung yang merupakan gedung untuk kegiatan publik bukan gereja atau tempat peribadatan.

Sehari sebelumnya, ormas Islam yang terdiri dari Pembela Ahlus Sunnah (PAS), Komite Peduli Umat Islam Bandung (KPUB), DDII Jawa Barat dan Gerakan Nasional Anti Pemurtadan Jawa Barat, MUI Kota Bandung, FKUB dan Kesbangpol Kota Bandung melakukan pertemuan di jalan Cicendo, namun hasilnya ternyata Kesbangpol Kota Bandung yang diwakili Bapak Iwan justru memutuskan memberi izin kegiatan tersebut secara sepihak sehingga seluruh perwakilan umat Islam melakukan aksi walk out saat mereka kembali setelah Shalat Ashar.

Kesbangpol Kota Bandung beralasan memberikan izin tersebut karena ada rekomendasi dari Kemenag Provinsi Jawa Barat, melalui Binmas Kristen tetapi hal itu tak bisa dijadikan dasar untuk izin kegiatan tersebut.

“Karena MUI saat itu tidak dilibatkan maka MUI Kota Bandung dan ormas Islam menyatakan walk out. Artinya pada prinsipnya kami tidak setuju jika KKR itu dilakukan di Sabuga, kecuali di gereja mereka, silakan,” tutur Ustad Cecep Sudirman pada kesempatan tersebut.

Ustad Roinul Balad dari Gerakan Nasinonal Anti Pemurtadan (GNAP) Jawa Barat menegaskan jika KKR itu adalah sebuah peribadatan yang dilakukan Kaum Nasrani. Intinya menurut Roin jika mau melakukan ibadat ya di gereja dan kalaupun alasan mereka banyak pesertanya maka dilakukan dalam beberapa gelombang dan tak perlu dilakukan dalam satu waktu.

“Sementara jika kita baca KKR itu sendiri sebenarnya identik dengan ibadat-ibadat yang pernah dilakukan Yesus Kristus dulu seperti khotbah di bukit, pelayanan-pelayanan di tempat umum. Jadi ini semacam ibadat juga. Karenanya kami menghimbau di lakukan di gereja saja. Dalam hal ini kami tegaskan bukan kami intoleransi kepada non muslim justeru di sini kami membantu Pemerintah dalam mentaati peraturan khususnya SPB 3 Menteri. Jangan menganggap ini arogansi umat Islam tetapi hal ini dilakukan untuk menjaga kondusifitas dengan tidak melanggar aturan,” ujar Roin.

Gatot Riyanto, manajer Pengelola Sabuga menjelaskan ia berharap segalanya berlangsung secara kondusif dan tidak menimbulkan konflik. Namun ia menunggu perkembangan yang ada dengan harapan bisa diberi yang terbaik. “Kami memaklumi apa yang menjadi keinginan umat Islam yang tentu saja segalanya bisa berlangsung aman tanpa ada gesekan dari kedua belah pihak,” pinta Gatot.

Selasa malam, massa peserta KKR mulai berdatangan dan berusaha mengikuti kegiatan tersebut di gedung Sabuga itu, namun seiring itu pula ratusan orang dari berbagai ormas Islam pun langsung masuk ke area Sabuga dan meminta kepada Panitia acara untuk menghentikan kegiatan tesrebut. Tak pelak perdebatan pun berlangsung alot dan kubu masing-masing mempertahankan alasannya. Namun atas desakan dari ormas Islam yang ada dan dikhawatirkan menimbulkan konflik maka sekitar pukul 21.30 WIB panitia membubarkan peserta dan acara pun dibatalkan. Hal itu dilakukan demi menjaga situasi tetap kondusif.

Kepala Bidang Humas Polda Jabar Komisaris Besar Yusri Yunus mengatakan panitia KKR Natal tersebut tidak memiliki izin menggelar acara itu secara lengkap. Karenanya Kapolrestabes Kota Bandung Kombes Winarto memediasi panitia KKR dan ormas yang melakukan protes di Sabuga.

“Intinya ormas-ormas Islam itu tidak menolak. Mereka hanya menanyakan perizinan saja. Selasa malam tidak ada kericuhan ataupun kekerasan fisik dan situasi tetap kondusif namun hanya terjadi kesalahan pahaman saja,” ujarnya.

Menurut Ustad Roinnul Ballad, di kota Cirebon saja kegiatan KKR dengan pendeta Stephen Tong karena dilaksanakan di mall bisa dibatalkan maka tentu saja di Sabuga pun pantas untuk dibubarkan.

“Sekali lagi, ini hasil perjuangan seluruh umat Islam yang ingin di Kota Bandung ini tetap kondusif dan tidak dimanfaatkan untuk kegiatan yang melanggar aturan karena kegiatan peribadatan kaum Nasrani hanya dapat dilakukan gereja bukan gedung atau tempat publik karena itu salah peruntukkannya,” tegasnya saat itu. [panjimas/ +ResistNews Blog ]



+ResistNews Blog
 - Banyaknya pesantren dengan sarana-prasarana memprihatinkan mendorong lahirnya Yayasan Peduli Pesantren. Yayasan yang diresmikan di MNC Financial Center, Jakarta pada Minggu, 4 Desember 2016 ini akan membantu pembangunan pesantren di seluruh Indonesia. Ditargetkan dana lebih dari Rp500 miliar bisa disalurkan ke pesantren-pesantren dalam waktu dekat.

Berikut ini struktur kepengurusan Yayasan Peduli Pesantren

Ketua Umum : Hary Tanoesoedibjo

Ketua Harian : Syafril Nasution

Wakil Ketua Harian : Abdul Kholiq Ahmad

Sekretaris Umum : Fathur Rahman

Sekretaris : Armyn Gultom

Wakil Sekretaris : M. Sopiyan

Bendahara Umum : Stien Maria Schouten

Bendahara : Donny Ferdiansyah

Ajun Damayanti

Shinta

Dewan Pembina

Ketua : KH Said Aqil Siradj

Anggota :

Mahfud MD

Hajriyanto Y. Thohari

Ahmad Rofiq

Ketua Dewan Pengawas : KH Salahuddin Wahid

Wakil Ketua Dewan Pengawas: Liliana Tanoesoedibjo

Anggota :

Firmanzah

Yamin Tawary. 



+ResistNews Blog
 - Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengecam gerakan Fatah, yang kini memimpin Otoritas Palestina, atas keputusan Fatah baru-baru ini yang menunjuk Aktivis gerakan perlawanan Palestina Marwan Barghouti (yang dipenjarakan Israel) ke posisi pemimpin senior Fatah.

“Marwan adalah pemimpin dari sebuah organisasi teroris yang mendorong dan memimpin serangan teror yang menewaskan dan melukai puluhan warga Israel yang tidak bersalah,” kata PM Netanyahu dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan oleh kantornya Selasa (06/12), dikutip dari AA.

“Dengan memilih dia [Marwan Barghouti], Fatah tidak lagi puas dengan hasutan di sekolah-sekolah dan penamaan jalan-jalan serta lapangan dengan nama para pembunuh, Fatah juga menempatkan mereka dalam peran kepemimpinan yang tinggi,” Imbuh Netanyahu.

Ikon perlawanan Palestina, Marwan Barghouti – yang telah mendekam di penjara Israel selama lebih dari satu dekade (10 tahun), memenangkan kursi di Otoritas Komite Sentral Fatah dalam Kongres Fatah beberapa waktu lalu.

Barghouti memainkan peran utama dalam gerakan jihad “Intifada Palestina” I dan II pada tahun 1987 dan 2000, yang sangat menentang pendudukan Israel.

Pada tahun 2002, Marwan Barghouti ditangkap oleh Israel dan menghukumnya dengan 5 kali hukuman penjara seumur hidup berturut-turut, karena Barghouti diduga terlibat dalam beberapa serangan di Israel. [panjimas/ +ResistNews Blog ]



+ResistNews Blog
 - Kegiatan KKR (Kebaktian Kebangunan Rohani) Natal Bandung 2016 dengan menghadirkan Pendeta Stephen Tong tetap ngotot dilaksanakan. Meski dalam kegiatan tersebut tidak mendapatkan ijin dari Kemenag dan pemerintah terkait.

Mensikapi hal itu ormas Islam Jawa Barat Pembela Ahli Sunnah (PAS) yang dipimpin Ketua umumnya terpaksa membubarkan kegiatan Kebaktian Kebangunan Rohani (KKR) Natal Bandung 2016 di Sasana Budaya Ganesha (Sabuga), Jalan Taman Sari, Selasa (6/12) sore.

Bersama umat Islam Bandung Ustadz Muhammad Ro’in masuk kedalam ruang utama dan membubarkan jemaat yang sedang menyanyikan kidung di atas panggung.

“Hentikan lantunan kidung, kita kan sudah sepakat tadi. Jangan dilanggar dong” Seru Ustad M Ro’in diikuti sejumlah anggotanya.

Kejadian tersebut dipicu lantunan kidung yang tetap dinyanyikan oleh jemaat KKR. Massa menganggap hal tersebut melanggar kesepakatan yang telah dibuat oleh panitia dengan massa PAS.

Salah seorang panitia KKR, Didi meminta agar dihentikan sementara lantunan kidung, dan menenangkan massa PAS. Jemaat yang mayoritas berusia remaja dengan wajah panik akhirnya turun dari panggung.

Sebelumnya, beberapa orang perwakilan telah dipersilahkan untuk menunggu di ruang depan, hingga kesepakatan berjalan, yaitu pembubaran peserta KKR oleh panitia. Ormas Islam PAS menilai acara tersebut melanggar aturan. [seputar jabar/panjimas/ +ResistNews Blog ]

Satu unit bus 'ngangkang' teronggok begitu saja setelah sempat diuji coba pada Agustus lalu.

+ResistNews Blog - Salah satu proyek sarana transportasi umum yang pernah menghebohkan yaitu traffic elevated bus (TEB) alias bus "ngangkang" kini terbengkalai.

Satu unit prototipe bus "ngangkang" itu kini teronggok begitu saja di salah satu sudut jalan di kota Hebei selama lebih dari dua bulan terakhir.

Awalnya digadang-gadang sebagai solusi masa depan untuk mengatasi kemacetan lalu lintas di perkotaan, kini bus "ngangkang" itu malah menjadi bagian dari kemacetan.

Setelah sempat diuji coba di kota Qinhuangdao, kini bus masa depan itu dilupakan dan dibiarkan berkarat dan berdebu disebuah gudang.

Bus itu baru dirawat dan dijaga setelah dua orang penjaga keamanan berusia tua mengaku bahwa mereka telah melupakan bus itu.

"Manajer perusahaan ini sudah lama pergi dan saya tak bisa menghubungi dia," kata penjaga keamanan yang tak mau disebutkan namanya itu.

Kondisi ini sunggung berbanding terbalik ketika pada awal Agustus lalu TEB melakukan uji perdana di sebuah jalan khusus sepanjang 300 meter yang mendapat perhatian luas media massa.

ShanghaiistEforia warga saat bus 'ngangkang' diuji coba di kota Qinhuangdao pada Agustus lalu.
Sayangnya, uji coba itu kemudian dihentikan setelah beberapa hari setelahnya media massa di China menyebut proyek ini adalah sebuah tipu daya belaka.

Para investor yang ketakutan kemudian meminta modal mereka kembali dan kritikan publik langsung menenggelamkan pujian yang pernah diterima bus "ngangkang" ini.

Pada awal September sempat diumumkan TEB akan kembali menjalani uji coba dan warga setempat diundang untuk berpartisipasi.

Namun, upaya tersebut tak berhasil mendongkrak kembali popularitas TEB dan alhasil bus "ngangkang" ini tetap teronggok di dalam gudang. [shanghaiist,/kompas+ResistNews Blog ]



+ResistNews Blog
 - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengajak masyarakat untuk tak terlalu berpegang pada nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Nilai tukar rupiah terhadap mata uang Negeri Paman Sam itu dianggap tak mencerminkan nilai fundamental ekonomi Indonesia sesungguhnya.

Menurut Jokowi kurs rupiah seharusnya disandingkan dengan mata uang yang selama ini menjadi mitra dagang utama Indonesia. Mata uang itu adalah yuan dari China, Yen Jepang, atau Euro dari Uni Eropa.

“ Kurs rupiah-dolar AS bukan lagi tolak ukur yang tepat,” kata dia dalam acara “ Sarasehan 100 Ekonom” di Jakarta, Selasa 6 Desember 2016.

Menurut Jokowi, aktivitas ekspor Indonesia ke Negara Paman Sam terbilang kecil, hanya kisaran 9-10 persen. Angka ini lebih kecil daripada angka ekspor Indonesia ke mitra dagang lainnya, seperti Tiongkok dan Jepang.

Dikatakan bahwa ekspor Indonesia ke Tiongkok itu 15,5 persen dari total ekspor Indonesia, Jepang 10,7 persen, dan Eropa 11,4 persen.

“ Harusnya kurs yang relevan adalah rupiah terhadap mitra dagang utama kita. Kalau mitra dagang kita dengan Tiongkok, (tolok ukur yang dipakai itu) reinmimbi/RMB. Kalau dengan Jepang, kita pakai yen,” kata dia.

Mantan gubernur DKI Jakarta ini pun berharap para ekonom dan pebisnis untuk mengedukasi masyarakat tak lagi memantau kurs dengan tolok ukur dolar AS, tapi pada kurs uang negara mitra dagang.

“ Kalau mengukur ekonomi RI hanya pada dolar AS, nantinya (perekonomian) kita akan kelihatan jelek, padahal negara lain mengalami hal yang sama. Ekonomi kita tidak ada masalah,” kata dia.(dream/ +ResistNews Blog )



+ResistNews Blog
 - Gerakan Boikot Metro TV semakin gencar dilakukan umat Islam, setelah menyiarkan pemlintiran berita Aksi Bela Islam bahkan mengalami pengusiran. Umat Islam semakin cerdas menilai mana stasiun Televisi yang berhak dikonsumsi sebagai media hiburan dirumah mereka.

Menurut Muhammad Aldhira, Inisiator Broadcast Gerakan Boikot Metro TV mengatakan dengan gerakan ini, umat Islam akan menghapus channel Metro TV di setiap rumah. Hal ini akan menjadi pelajaran bagi media lain yang sering menyudutkan umat Islam.

“Sebagai bentuk pembelajaran bagi media-media untuk berhati-hati dalam membuat pemberitaan. Seperti Metro TV ini berulang kali menyudutkan dan menyinggung umat Islam, sebetulnya akan menjadi pembelajaran media lain” katanya pada Panjimas, Selasa (6/12/2016).

Aldhira menilai bahwa gerakan boikot Metro TV, hanya dengan menghapus channel akan sangat efektif untuk menumbangkan bisnis entertainment Metro. Terbukti selasa pagi (6/12) muncul statemen program Islami di Metro, menurut dia ini bagian ketakutan Metro TV.

“Saya kira ini akan sangat efektif, kita lihat statement pagi tadi Metro TV sudah membuat program semacam pembelajaran Islam, gitu ya. Itukan jarang-jarang, itu kan seperti ingin meraih hati umat Islam, tapi sebenarnya itukan semacam ketakutan Metro TV” sorotnya.

Selain itu, Aldhira yakin masih ada media lain yang tidak obyektif dalam pemberitaan, namun kata dia tidak separah Metro TV.

“Sebenarnya ada beberapa media yang memberitakan kurang obyektif terhadap umat Islam, tapi saya melihat belum separah Metro. Metro ini kan terang-terangan, kita lihat pada aksi 212 kemarin kan kalau orang teriak Metro tipu kan semua ikut. Nah Metro TV ini tidak menyadari bahwa umat Islam sudah kecewa dengan Metro TV ini” ujarnya. [panjimas/ +ResistNews Blog ]



+ResistNews Blog
 - Aksi yang sejatinya menuntut agar Ahok ditahan lantaran menistakan Al-Qur’an, di-framing berbagai media sekuler untuk melindungi calon petahana gubernur DKI Jakarta tersebut.

“Ini soal hegemoni makna dalam istilah lain disebut framing, jadi bagaimana persoalan Ahok itu di-framing. Kemudian oleh media-media sekuler itu dilarikannya ke kebhinekaan, kesatuan atau Pancasila,” ungkap Juru Bicara Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Muhammad Ismail Yusanto kepada mediaumat.com, Senin (05/12/2016).

Menurut Ismail, padahal substansinya bukan di situ. Substansinya adalah keadilan atau ketidakadilan. Di situlah umat Islam bergerak menuntut keadilan karena nyata-nyata telah terjadi ketidakadilan. Bagaimana mungkin Ahok yang jelas-jelas menista Al-Qur’an itu tidak segera dijadikan tersangka, sehingga terjadilah Aksi 411, kemudian barulah dijadikan tersangka. Tapi tidak segera ditahan, jadi Aksi 212 itu sebenarnya adalah puncak dari perasaan umat Islam yang melihat ketidakadilan begitu nyata terjadi kepada orang yang menistakan Al-Qur’an.

“Jadi di dalam Aksi 212 itu ada unsur kemarahan terhadap ketidakadilan tetapi juga sekaligus ada pembelaan terhadap Al-Qur’an yang dinistakan. Nah, pesan ini tidak nampak di media-media sekuler,” bebernya.

Ismail juga menyatakan, media sekuler justru membawa publik kepada jargon-jargon yang sesungguhnya tidak berhubungan sama sekali dengan akar masalah tersebut. Bahkan ada kesan ini merupakan bentuk perlindungan terhadap Ahok dengan menyebut ada ancaman terhadap kebhinekaan, ada ancaman terhadap persatuan.

“Kita ingin mengatakan, justru ketidakadilan dan perlindungan terhadap penista Al-Qur’an itulah yang akan mengancam persatuan,” pungkasnya. (mediaumat.com/ +ResistNews Blog )


[Buletin Al-Islam No. 833 – 2 Rabi’ al-Awwal 1438 H – 2 Desember 2016 M]

Sebagaimana diberitakan oleh media cetak maupun online, “Aksi Bela Islam III” atau “Aksi 212” pada Jumat tanggal 2 Desember 2016 nanti insya Allah tetap akan dilangsungkan. Hal ini terutama setelah ada kesepakatan Mabes Polri dengan GNPF-MUI (Republika.co.id, 30/11).

Ribuan umat Islam dari berbagai daerah sudah menyatakan keikutsertaannya dalam aksi nanti. Bahkan ribuan umat Islam dari Kabupaten Ciamis Jawa Barat sudah longmarch menuju Jakarta setelah sebelumnya sejumlah PO Bus dilarang mengangkut mereka oleh pihak Kepolisian. Larangan ini diberlakukan oleh Kepolisian di berbagai daerah. Akibatnya, sejumlah PO Bus takut menyewakan busnya untuk “Aksi 212”, terutama setelah mereka didatangi aparat (Republika.co.id, 29/11). Namun belakangan, konon larangan ini telah dicabut oleh Kepolisian.

Umat Bisa Bersatu

Baik “Aksi 411” (4 November 2016) maupun “Aksi 212” (2 Desember 2016) nanti setidaknya membuktikan dua hal: Pertama, bahwa umat Islam sesungguhnya bisa bersatu. Mereka—yang tentu berasal dari berbagai latar belakang mazhab, organisasi, kelompok, profesi, dll—faktanya bisa dipersatukan oleh al-Quran. Penistaan al-Quran oleh Ahok telah membuat kemarahan yang sama pada diri setiap Muslim yang masih memiliki iman di dalam dadanya masing-masing. Hanya kaum sekular-liberal yang tidak tergugah sedikit pun saat al-Quran dinistakan oleh orang kafir. Kedua, bahwa umat Islam masih “hidup”. Kemarahan mereka terhadap Ahok sang penista al-Quran dan sigapnya mereka untuk terlibat dalam “Aksi 411” maupun “Aksi 212”—dengan segenap semangat dan pengorbanan mereka—membuktikan bahwa mereka masih memiliki ghirah yang luar biasa. Mereka benar-benar masih memiliki “ruh”.

Dua hal ini tentu menjadi modal berharga bagi kebangkitan umat selanjutnya. Saat umat “bangun dari tidur panjangnya”, maka siapapun tak akan bisa menghalangi segala hasrat dan keinginan mereka.

Pentingnya Kesadaran Ideologis

Tentu akan lebih dahsyat jika umat memiliki kesadaran ideologis Islam demi menggenapi ghirah dan persatuan yang terbukti bisa mereka wujudkan. Dengan kesadaran ideologis Islam, umat sejatinya sadar bahwa kasus penistaan al-Quran oleh Ahok ini mengharuskan mereka untuk terus bergerak dengan dua tujuan:

Pertama, terus menekan Pemerintah untuk segera memenjarakan Ahok dengan cepat dan menghukum dia dengan hukuman berat. Apalagi dalam Islam, penista al-Quran layak dihukum mati. Karena itu “Aksi 212” nanti seharusnya tidak memalingkan umat dari upaya untuk terus mendesak Pemerintah agar segera memenjarakan Ahok dan menghukum dia dengan hukuman berat.

Kedua, semestinya umat tidak berhenti pada kasus penistaan al-Quran oleh Ahok. Pasalnya, penistaan al-Quran oleh Ahok hanyalah akibat, bukan sebab. Sebabnya adalah karena negeri ini memang sekular, yakni menjauhkan agama (Islam) dari kehidupan. Karena sekular, negeri ini dijauhkan dari al-Quran. Al-Quran tidak diterapkan dalam kehidupan. Padahal Allah SWT telah memerintahkan kaum Muslim agar menjadikan al-Quran sebagai sumber hukum, sebagaimana firman-Nya:

وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ

Berlakukanlah hukum di tengah-tengah mereka berdasarkan wahyu yang telah Allah turunkan kepada kamu dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka (TQS al-Maidah [5]: 49).

Menurut Imam al-Khazin, Allah SWT dalam ayat ini memerintahkan Rasulullah saw. untuk memberlakukan hukum atas umat manusia dengan hukum yang telah Allah SWT turunkan dalam Kitabnya (al-Quran) (Al-Khazin, Lubâb at-Ta’wîl fî Ma’âni at-Tanzîl, 2/295).

Di sisi lain, saat al-Quran tidak diterapkan, berarti al-Quran dicampakkan. Inilah yang justru dikeluhkan oleh Rasulullah saw. sebagaimana dinyatakan dalam al-Quran:

وَقَالَ الرَّسُوْلُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوْا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُوْرًا

Berkatalah Rasul, “Tuhanku, sungguh kaumku telah menjadikan al-Quran ini sebagai sesuatu yang dicampakkan.” (TQS al-Furqan [25]: 30).

Terkait ayat di atas, banyak sikap dan perilaku yang oleh para mufasir dikategori hajr al-Qur’ân (mencampakkan al-Quran). Di antaranya, menurut Ibn Katsir, adalah: menolak untuk mengimani dan membenarkan al-Quran; tidak men-tadaburi dan memahami al-Quran; tidak mengamalkan serta mematuhi perintah dan larangan al-Quran; berpaling dari al-Quran, kemudian berpaling pada selain al-Quran, di antaranya mengambil tharîqah (jalan hidup) dari selain al-Quran (Ibn Katsir, Tafsîr al-Qur’ân al-‘Azhîm, III/335).

Semua tindakan yang terkategori mencampakkan al-Quran adalah haram. Yang menjadi qarînah-nya adalah ayat berikutnya:

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ

Seperti itulah Kami mengadakan bagi setiap nabi musuh dari para pendosa (TQS al-Furqan [25]: 31).

Dalam ayat ini, tampak jelas bahwa orang-orang yang mencampakkan al-Quran disejajarkan dengan musuh para nabi dari para pendosa.

Selain itu, selama al-Quran diabaikan dan dicampakkan, kasus demi kasus penistaan Islam oleh orang-orang kafir tentu akan terus bermunculan. Mengapa? Karena dalam sistem sekular yang tidak menerapkan al-Quran, menistakan Islam dianggap sebagai bagian dari ekspresi kebebasan yang dijamin oleh demokrasi dan tidak melanggar HAM. Itulah yang sering terjadi di negara-negara pengusung demokrasi seperti Eropa dan Amerika. Betapa sering di negara-negara Barat tersebut, kaum Muslimah dilecehkan karena jilbab yang mereka kenakan, masjid-masjid dilempari dan dirusak, al-Quran dilempar ke kloset atau dibakar, Nabi Muhammad saw. yang mulia direndahkan lewat film-film tak bermutu, dll.

Jangan Berhenti pada Kasus Ahok

Karena itu menarik pernyataaan KH Abdullah Gymnastiar bahwa reaksi umat Islam dalam “Aksi Bela Islam” bukanlah seutuhnya cerminan bentuk kecintaan kepada al-Quran karena hanya lewat lisan. “Memang dengan masalah ini kita semua sadar untuk membela al-Quran. Namun, akan jauh lebih bermanfaat kalau membela al-Quran itu dengan akhlak al-Quran yang ada dalam diri kita,” kata Aa Gym. Menurut Aa Gym, untuk memiliki akhlak mulia sesuai al-Quran, umat Islam harus mempelajari dan mengamalkan al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Tidak hanya ketika al-Quran dinistakan, tetapi mengaplikasikan al-Quran dalam kehidupan bernegara (Lihat: Detiknews.com, 17/11/2016).

Tentu kita sepakat al-Quran wajib diterapkan dalam kehidupan bernegera. Tentu penerapan al-Quran dalam kehidupan bernegara tidak mungkin hanya dijalankan oleh pribadi-pribadi, tetapi sekaligus harus dijalankan oleh negara. Ayat-ayat tentang kewajiban menegakkan hudûd, jinâyat, jihad, futûhat, pengharaman riba, keharaman orang kafir menjadi pemimpin, hukuman mati bagi penista Islam, dan lain-lain tidak bisa diterapkan secara sempurna kecuali oleh negara. Itulah Khilafah yang merupakan satu-satunya model sistem pemerintahan Islam. Berdiam diri alias tidak ikut berjuang untuk menegakkan Khilafah, bahkan menghalangi perjuangan umat untuk menegakkan kembali Khilafah, berarti membiarkan al-Quran tetap ditelantarkan. Ini dapat dikategorikan sebagai tindakan mengabaikan al-Quran yang nyata-nyata haram. Sebab, Khilafah adalah satu-satunya institusi penegak syariah, yang dengan itulah al-Quran benar-benar bisa diterapkan dalam seluruh aspek kehidupan. Tanpa Khilafah, al-Quran tetap akan terabaikan. Karena itu di sini berlaku kaidah:

مَا لاَ يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلاَّ بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ

Tidaklah kewajiban sempurna kecuali karena sesuatu maka sesuatu itu pun wajib adanya.

Khilafah: Berkah

Khilafah bukanlah ancaman sebagaimana sering dituding orang. Pasalnya, esensi Khilafah paling tidak ada dua:

Pertama, penerapan syariah secara kâffah, yang merupakan wujud ketakwaan hakiki kepada Allah SWT, yang pasti bakal membawa berkah (Lihat: QS al-A’raf [7]: 96).

Kedua, persatuan umat.

Dalam sejarah, keduanya benar-benar terwujuyd nyata. Inilah yang antara lain diakui secara jujur oleh Will Durant, “Para Khalifah telah memberikan keamanan kepada manusia hingga batas yang luar biasa besarnya bagi kehidupan dan kerja keras mereka. Para Khalifah itu juga telah menyediakan berbagai peluang untuk siapapun yang memerlukannya dan memberikan kesejahteraan selama berabad-abad dalam wilayah yang sangat luas. Fenomena seperti itu belum pernah tercatat (dalam sejarah) setelah zaman mereka. Kegigihan dan kerja keras mereka menjadikan pendidikan tersebar luas hingga berbagai ilmu, sastera, filsafat dan seni mengalami kemajuan luar biasa, yang menjadikan Asia Barat sebagai bagian dunia yang paling maju peradabannya selama lima abad.” (Durant, The Story of Civilization (XIII/151).

Durant juga secara jujur menuturkan kisah manis kerukunan umat beragama antara pemeluk Islam, Yahudi dan Kristen di Spanyol pada era Khilafah Bani Umayah (Durant, The Story of Civilization, XIII/296-297).

Selain Durant, dalam pidatonya pada tahun 2001, Carly Fiorina, CEO Hewlett-Packard, juga pernah menyatakan, “Model kepemimpinan yang cemerlang inilah (Khilafah, ed.)—yaitu kepemimpinan yang memelihara, mengayomi, penuh keragaman dan penuh keberanian—yang mampu menghasilkan berbagai penemuan dan menciptakan kesejahteraan selama 800 tahun (http://www.hp.com/hpinfo/execteam/speeches/fiorina/minnesota01.html).

Alhasil, siapapun yang menganggap Khilafah sebagai ancaman adalah orang yang buta agama, politik dan sejarah. WalLâhu a’lam. []

Komentar al-Islam:

Panglima TNI Ingatkan Kekuatan Utama Bangsa Indonesia (Republika.co.id, 30/11/2016)
  1. Sungguh kekuatan bangsa Indonesia adalah umat Islam.
  2. Jika umat Islam terus dipinggirkan, bahkan terus-menerus dimusuhi, Indonesia pasti hancur.
  3. Karena itu waspadai kekuatan manapun, terutama asing dan aseng, yang ingin menghancurkan umat Islam
[hizbut-tahrir.or.id/ +ResistNews Blog ]



+ResistNews Blog
 - Presiden Amerika Serikat terpilih, Donald Trump, dilaporkan akan memiliki anggota kabinet ‘termewah’ dalam sejarah modern negara itu, setelah beberapa nama yang telah diumumkan Trump memiliki aset bernilai jutaan dolar.

Steven Mnuchin, mantan eksekutif di Goldman Sachs, dicalonkan jadi menteri keuangan. Ia dilaporkan memiliki total nilai kekayaan mencapai US$ 40 juta (Rp 540,9 miliar). Dia bukan satu-satunya multijutawan dalam susunan kabinet Trump. Lainnya berasal dari keluarga dan keturunan miliarder serta konglomerat bersertifikat orang terkaya versi Forbes.

Betsy Devos, yang telah ditunjuk Trump sebagai menteri pendidikan. Ia merupakan menantu dari pemilik kerajaan bisnis retail Amway, Richard Devos, yang tercatat memiliki kekayaan US$ 5,1 miliar (Rp 68,9 triliun).

Selanjutnya, Wilbur Ross, yang dipilih menjadi menteri perdagangan. Forbes melaporkan bahwa kekayaan Ross, yang memimpin sebuah perusahaan investasi, bernilai sekitar US$ 2,5 miliar (Rp 33,8 triliun).

Elaine Chao, yang akan mengambil peran sebagai menteri transportasi, adalah putri dari seorang raja pengiriman kilat, tapi jumlah hartanya tidak dilansir. Selain, itu dia merupakan istri dari Pemimpin Mayoritas Senat, Mitch McConnell.

Ben Carson, yang akan dipilih menjadi menteri perumahan, memiliki kekayaan US$ 26 juta dan Tom Price, yang akan mengepalai pelayanan kesehatan dan manusia, dilaporkan mempunyai kekayaan US$ 13,6 juta.

Secara total, beberapa pengamat menyebutkan bahwa kabinet Trump akan memiliki jumlah total nilai kekayaan US$ 35 miliar atau Rp 473,2 triliun. Nilai itu dijumlahkan dengan isu akan masuknya raja minyak, Harold Hamm sebagai menteri energi dan ditambah dengan kekayaan Trump yang diklaim mencapai US$ 10 miliar.

Trump sudah mengumumkan sebelas orang yang akan membantu kabinetnya untuk empat tahun ke depan. (tempo.co/ +ResistNews Blog )


+ResistNews Blog - Sari Roti menyampaikan klarifikasi bahwa pembagian gratis roti merk Sari Roti oleh penjual keliling bukan kebijakan dari manajemen Sari Roti.

Siapa pemilik Sari Roti? PT Nippon Indosari Corpindo Tbk. selaku produsen produk Sari Roti didirikan oleh Wendy Sui Cheng Yap. Posisi di Nippon Indosari Corpindo adalah presiden direktur dan chief executive officer (CEO).

Wendy Yap adalah anak sulung dari empat bersaudara, tiga anak perempuan dan satu laki-laki. Saudara laki-lakinya meninggal pada 2004. Wendy Sui Cheng Yap menjadi presiden direktur PT Nippon Indosari Corpindo Tbk semenjak tahun 1998.

Ayah Wendy bernama Piet Yap, mantan mantan eksekutif Grup Salim yang mendirikan Bogasari Flour Mills, perusahaan penghasil tepung terigu terbesar di Indonesia. [acehtrend/ +ResistNews Blog ]



+ResistNews Blog
 - Sari Roti menyampaikan klarifikasi terkait informasi bagi roti Sari Roti secara gratis oleh penjual roti keliling di Aksi Bela Islam 212. Menurut Sari Roti, pembagian itu bukan kebijakan dan tanpa seijin PT Nippon Indosari Corpindo Tbk.

“Sampai di sini tidak masalah,” kata Aryos Nivada, Selasa (6/12).



Peneliti di JSI itu juga memandang biasa saja apresiasi Sari Roti kepada Aksi Super Damai 212 yang berjalan lancar dan tertib. “Jangankan pihak Sari Roti, Presiden dan Wakil Presiden RI pun telah menyampaikan apresiasi kepada semua aksi rakyat karena undang-undang memang tidak melarang, apalagi yang dilakukan dengan tertib dan damai, ” tambah Aryos Nivada.

Hanya saja, yang dipertanyakan Aryos, mengapa Sari Roti mesti menambah penegasan bahwa PT Nippon Indosari Corpindo Tbk. senantiasa berkomitmen menjaga Nasionalisme, keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Bhinneka Tunggal Ika?

“Ada beberapa kumungkinan penyebabnya, ” sebut Aryos.

Pernyataan ini sangat mungkin karena Sari Roti memiliki stereotip bahwa Aksi Bela Islam III adalah aksi yang tidak nasionalis, merusak NKRI dan mengancam Bhinneka Tunggal Ika. “Ini stereotip yang aneh, ” nilai Aryos .

Atau, bisa jadi Sari Roti mendapat teguran dari pihak tertentu yang mempertanyakan nasionalisme Sari Roti karena tidak melarang para penjual roti keliling berada di area aksi. “Ini juga salah tempat karena tidak boleh ada pihak yang menakuti apalagi melarang pedagang, kecuali memang pada tempat itu sudah dinyatakan ssbagai arena larangan untuk berjualan, ” kata Aryos.

Terakhir, Aryos menduga bahwa klarifikasi itu bentuk ketakutan Sari Roti sendiri sehingga harus mengeluarkan klarifikasi yang sebenarnya tidak dibutuhkan. “Semua pedagang, dalam moment apapun dibebaskan untuk menjaja produk apapun sejauh area tersebut memang tidak dilarang untuk berdagang,” sebutnya. [acehtrend/ +ResistNews Blog ]



+ResistNews Blog
 - Aksi 'Kita Indonesia 412' yang berlangsung pada 4 Desember 2016 kemarin mengundang sejumlah kritikan. Selain rusaknya tanaman dan bunga akibat terinjak, atribut partai politik juga bertebaran di lokasi yang juga mengambil momen Car Free Day atau CFD.

Aksi ini juga menuai keprihatinan dari Kapolri Jenderal Tito Karnavian. Tito mengklaim telah mengingatkan penyelenggara tentang ketentuan CFD.

"Kami sudah sampaikan kepada penyelenggara, ini acara ketentuan CFD sebetulnya untuk kegiatan olahraga, hiburan, kegiatan budaya," kata Tito di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin, 5 Desember 2016.

Mantan Kapolda Metro Jaya ini juga menyayangkan banyaknya atribut partai akibat aksi itu. Kepolisian akan memanggil penyelenggara untuk diberi teguran.

"Memang disayangkan ada atribut partai. Oleh karena itu, kami panggil panitia supaya atribut partai ditegur. Supaya ke depan CFD tidak dilakukan lagi untuk kegiatan partai," ujar Tito.

Tito mengakui banyak pihak yang beberapa kali memanfaatkan CFD untuk kegiatan lain. Namun, dia tetap konsisten berpandangan CFD hanya untuk olahraga dan hiburan. "CFD spiritnya untuk berikan area bagi masyarakat di hari minggu untuk olahraga, hiburan," kata Tito.

Sebelumnya, aksi kebhinekaan bertajuk Kita Indonesia diselenggarakan di Bundaran HI, Minggu, 4 Desember 2016. Aksi tersebut sempat diwarnai dengan munculnya atribut partai. Bahkan, usai acara, banyak sampah berserakan dan tanaman yang rusak di kawasan itu. (viva/ +ResistNews Blog )



+ResistNews Blog
 - Minggu 4 Desember 2016, tentara rezim Syiah Assad ultimatum kelompok mujahdin Aleppo untuk meninggalkan kota atau bersiap menghadapi kematian akibat memilih mempertahankan kota.

“Kami akan terus berjuang sampai dapat mengembalikan stabilitas dan keamanan di semua lingkungan Aleppo. Mereka yang memilih untuk tinggal akan menghadapi kematian yang tak terelakkan,” ancam jubir militer tentara rezim Syiah Assad, Brigadir Jenderal Samir Suleiman.

Brigjen Samir Suleiman melanjutkan, “Tentara rezim telah menguasai 50% wilayah timur Aleppo. Bersama dengan milisi Syiah dan Rusia kami akan menghancurkan kantong oposisi di sisi timur kota.”

Menurut Brigjen Samir Suleiman pertempuran untuk merebut kembali lingkungan bersejarah Aleppo (Aleppo Tua) akan menjadi yang paling sulit, “Pemerintah berencana akan menggunakan infanteri dan pasukan khusus untuk operasi ini,” ungkapnya.

Menanggapi ultimatum tersebut, pejabat senior mujahidin Suriah Zakaria Malhafji menegaskan kepada Amerika Serikat bahwa para mujahidin tidak akan meninggalkan kota, ditengah pembicaraan serius antara Moskow dan Washington untuk mengakhiri krisis di kota terkepung Aleppo. (Dostor/Ram/eramuslim/ +ResistNews Blog )



+ResistNews Blog
 - Situs berita intelejen dan militer Yahudi “Walla” mengungkapkan adanya perjanjian diam-diam antara pemerintah tel Avib dengan Moskow, khususnya terkait transfer senjata yang dapat membahayakan keamanan Zionis Israel.

Rusia mengakui serangan yang dilakukan Angkatan Udara Zionis Israel di wilayah pinggiran provinsi Damaskus pada Rabu pagi 30 November kemarin. Pemerintah Netanyahu telah mengirim surat kepada Rusia bahwa mereka tidak akan membiarkan transfer senjata apapun dari Suriah ke Lebanon, meskipun pada faktanya Moskow terus memberikan dukungan senjata kepada sekutu-sekutu Syiah Iran, tulis Walla dalam artikel terbitannya pada hari Minggu (4/12).

Walla melanjutkan, “Tidak adanya pernyataan resmi Rusia terkait serangan udara Israel di pinggiran ibukota Damaskus menunjukan persetujuan diam-diam Moskow terhadap kebijakan Israel di Damaskus, selama itu tidak mempengaruhi kepentingan militer dan politik Rusia di Suriah.”

Informasi yang diperoleh Walla mengungkapkan bahwa pertemuan pejabat politik dan militer kedua negara untuk membahas perjanjian ini dilakukan secara rahasia serta jauh dari sorotan kamera dan pemberitaan, termasuk diantaranya kunjungan kepala Komite urusan Luar Negeri dan Pertahanan Zionis Israel, Avi Dichter, ke ibukota Moskow pada bulan lalu.

Kedekatan milisi Syiah Hizbullah dengan tentara Rusia menjadi kekhawatiran tersendiri bagi Zionis Israel, terlebih kini Hizbullah telah mampu menggunakan senjata tempur canggih buatan Rusia yang tidak dimilikinya sebelumnya. (Dostor/Ram/eramuslim/ +ResistNews Blog )



Ada begitu banyak keajaiban dalam Aksi 212 tempo hari. Baik itu sebelum, selama, maupun setelah acara selesai. Long March Santri Ciamis yang begitu menginspirasi, para peserta yang saling menasehati sepanjang acara, hingga hujan yang menjadi pertanda dikabulkannya doa. Kisah-kisah, foto, dan video yang begitu menginspirasi bertebaran di sosial media.

Bahkan karena masifnya massa, dan tertibnya mereka dalam melakukan aksi, membuat media-media Internasional menyorotnya, baik secara objektif maupun yang bernuansa framing. Beberapa media berbahasa Arab malah menempatkannya sebagai headline. Untuk kali kedua, inilah Shalat Jumat terbesar umat Islam, yang dilakukan di luar Masjidil Haram. Shalat Jumat terbesar pertama terjadi tahun 1453, ketika Muhammad Al-Fatih beserta pasukannya bersiap-siap menaklukkan Konstantinopel.

Ya, saya jadi teringat bagaimana proses Penaklukan Konstantinopel. Diawali dengan bisyarah(kabar gembira) Nabi SAW, lalu bisyarah ini begitu terpatri dalam hati setiap kaum Muslimin, dari generasi ke generasi. Bahkan sahabat Abu Ayyub Al-Anshari RA meminta secara khusus dikuburkan di dekat Konstantinopel, agar terus mendengar deru kuda dan gemerincing senjata, pertanda upaya kaum Muslimin yang tak kenal lelah dalam merealisasikan bisyarah Sang Nabi Junjungan.

Hingga muncullah era Muhammad Al-Fatih, pemimpin Turki Utsmani yang diberkati. Melalui tangannya-lah, Konstantinopel benar-benar ditaklukkan. Penaklukan ini, tentu saja tidak berjalan mudah. Dia melewati proses Tamhiz Rabbani yang begitu panjang, hingga betul-betul terseleksi muslim-muslim, mujahid yang terpilih untuk merealisasikan bisyarah Nabi SAW.

Selain itu, mereka didukung oleh alam dan lingkungan yang memang telah Allah SWT skenariokan. Bersamaan kelahiran Al-Fatih, lahir pula anak-anak kuda kembar. Panen bisa sampai 4 kali setahun. Al-Fatih sendiri dibimbing secara intensif oleh dua Ulama’ Kibar masa itu, Syaikh Al-Kurani dan Syaikh Aaq Syamsuddin.

Menyaksikan Aksi 212 tempo hari, angan-angan saya kembali ke bisyarah Nabi SAW yang lain. Bahwa Islam akan bangkit kembali memimpin peradaban dunia, dari arah Timur. Salah satu ulasannya, bisa dibaca di sini. Dan jika kita analisa lebih dalam kesuksesan Aksi 212, bukan hal yang mustahil, bahwa Timur yang dimaksud Nabi SAW adalah Nusantara, Indonesia. Mari kita kaji satu demi satu.

Aksi 212 sukses, karena kita memiliki Tim Ulama yang komplit. Ada ideolog ustadz Bachtiar Nasir, ada Singa Podium Habib Rizieq Syihab, ada ulama kharismatik KH Ma’ruf Amin, ada pemimpin doa ustadz Arifin Ilham, ada dai Qur’an Syaikh Ali Jaber, ada dai yang konsisten lead by exampleAa Gym, ada spesialis blusukan ustadz Fadlan Garamatan, masih banyak lagi. Semua saling sinergi, membuat bangunan umat ini begitu kokoh.

Aksi 212 bisa sukses, juga karena umat ini yang begitu dewasa. Jutaan massa, tetapi begitu mudahnya dikomando. Tidak ada kata-kata dan sikap kasar yang muncul. Semua berlomba dalam kebaikan. Saling menasehati, itsar (mendahulukan saudara dibanding dirinya), berlomba dalam kebaikan.

Ini mungkin subjektif, tetapi saya tidak yakin, ada bangsa lain yang memiliki kemampuan mengontrol emosi sebaik kita. Bangsa Arab? Sependek yang saya tahu, mereka cukup temperamental. Asia Selatan? Secara pendidikan mereka tidak lebih baik dari kita. Turki? mungkin bisa menyamai kita, tetapi tidak secara kuantitas.

Aksi 212 bisa sukses, juga karena meratanya generasi yang hadir. Ada remaja yang direpresentasikan para Santri Ciamis. Ada pemuda umur 20-40 tahun yang aktif men-supportacara ini, baik melalui kontribusi langsung maupun menjadi cyber jihadist. Ada juga kelompok 40 tahun ke atas yang mapan secara status sosial. Sebagian mereka ada yang sengaja pulang dari luar negeri, khusus hanya untuk menghadiri acara ini. Sebuah modal yang bagus tentunya.

Dengan suksesnya Aksi 212, saya yakin kualitas umat makin meningkat. Mereka makin sadar, bahwa kembali kepada Islam adalah solusi segalanya. Ini terindikasi dengan banyaknya kisah dari mereka yang merubah paradigma Islamnya, setelah menghadiri Aksi ini. Mereka makin sadar, bahwa kualitas beragama bisa didapat hanya melalui pengorbanan.

Ini, tentu saja diluar mereka-mereka yang telah mengkaji Islam secara intensif, jauh sebelum Aksi 212. Grup ODOJ, Anti Riba, Tahfidz Qur’an dan Ekonomi Syariah, adalah sedikit contoh bagaimana umat ini terus berbenah secara kualitas.

Jika demikian, suksesnya umat ini menggelar Aksi 212 adalah sebuah lompatan yang luar biasa. Dimulai dengan ketaatan pada ulama, lalu kedewasaan dalam bersikap, tinggal dilanjutkan dengan pemahaman ilmu-ilmu Islam. Maka kemudian, umat ini akan sangat siap, untuk digerakkan kapan saja. Dan kasus Ahok hanyalah pintu pembuka, akan munculnya generasi Al-Maidah 54:

“Wahai orang-orang yang beriman! Barang siapa di antara kamu yang murtad dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum, Dia mencintai mereka dan mereka pun mencintai-Nya, dan bersikap lemah lembut terhadap orang-orang yang beriman, tetapi bersikap keras terhadap orang-orang kafir, yang berjihad di jalan Allah, dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah yang diberikan-Nya kepada siapa yang dikehendaki. Allah Maha Luas (pemberian-Nya), lagi Maha Mengetahui.”

Jika ciri-ciri Al-Maidah 54 ini sudah mengakar di hati umat, maka realisasi bisyarah Nabi SAW hanya tinggal menunggu waktu. Wallahu a’lam.

Penulis: Madi Hakim (Praktisi Dakwah, tinggal di Purwokerto)



+ResistNews Blog
 - Sedikitnya 68 warga sipil dilaporkan tewas pada Ahad (04/12) dalam sebuah serangan udara rezim Assad di sejumlah kota di provinsi Aleppo dan Idlib, bagian barat laut Suriah. Demikian menurut sumber lokal dari pejabat pertahanan sipil yang pro-oposisi.

Abdul Aziz Kiytaz dari pertahanan sipil Suriah yang beroperasi di Idlib mengatakan bahwa selain 68 orang tewas, terdapat 78 warga sipil lainnya mengalami luka-luka akibat serangan udara di Aleppo dan Idlib tersebut.

“Rezim sengaja menargetkan pasar dan pusat-pusat perbelanjaan di beberapa distrik di wilayah provinsi Idlib. Sejumlah orang luka-luka akibat serangan rezim Assad. Para korban luka sudah dievakuasi ke beberapa rumah sakit yang berbeda. Pesawat-pesawat rezim mengintensifkan serangan mereka di Idlib setelah sebelumnya menyerang Aleppo,” kata Kiytaz.

Kiytaz menambahkan, di samping korban jiwa, serangan brutal jet-jet tempur Assad itu juga mengakibatkan kerusakan material, serta menghancurkan sejumlah pertokoan. Sekitar 300.000 warga sipil di Aleppo timur hidup dalam kondisi yang memprihatinkan di bawah kepungan pasukan rezim selama tiga bulan.

Menurut data yang dikeluarkan pejabat-pejabat pertahanan sipil setempat, bahwa sejak pertengahan November lalu, sudah lebih dari 772 warga sipil terbunuh dan 2.500 lainnya luka-luka akibat serangan rezim di wilayah itu.

Aksi serangan dan bombardir yang dilakukan secara masif telah memaksa rumah sakit-rumah sakit dan berbagai fasilitas medis lainnya menghentikan operasi mereka, sementara kegiatan belajar dan sekolah sudah tidak ada sama sekali.

Serangan-serangan intensif yang dilancarkan pasukan rezim di bagian timur kota Aleppo menunjukkan bahwa rezim dengan dukungan Rusia dan sekutu-sekutunya tengah berusaha untuk merebut kembali bagian timur kota yang sejak empat tahun yang lalu telah dikuasai pejuang-pejuang oposisi. [Worldbulletin/kiblat+ResistNews Blog ]



+ResistNews Blog
 - Jaringan Haqqani yang berbasis di Pakistan masih menjadi kekhawatiran tersendiri bagi pasukan AS di Afghanistan. Komandan tinggi AS di Afghanistan, Jenderal John Nicholson memandang bahwa jaringan itu menjadi salah satu ancaman terbesar.

“Haqqani masih menimbulkan ancaman terbesar bagi Amerika dan mitra koalisi kami juga bagi Afghanistan,” katanya kepada wartawan, seperti dikutip Indian Express, Sabtu (03/12).

Nicholson mengungkapkan bahwa jaringan Haqqani saat ini menyandera lima warga Amerika. “Saya pikir ini perlu diingat. Ketika kita berpikir tentang jaringan Haqqani, mereka tetap menjadi perhatian utama kita. Dan mereka menikmati perlindungan di Pakistan,” lanjutnya.

Untuk menindaklanjuti hal ini, ia mengatakan akan menemui Kepala baru Staf Angkatan Darat Pakistan, Jenderal Bajwa pekan depan. “Ada banyak bidang kerjasama dengan Pakistan sehubungan dengan perbatasan, upaya bersama kita melawan terorisme dan sebagainya. Jadi, kita perlu bekerja sama dengan mereka ke depannya,” katanya.

Perlu diketahui, jaringan Haqqani memiliki visi dan tujuan yang sama dengan Taliban, melawan pendudukan Amerika. Gerakan ini memiliki hak otonomi yang luas dan bebas mengatur wilayah kekuasaannya tersebut.

Haqqani beroperasi di Afghanistan Timur khususnya di daerah Paktia dan meluas ke daerah lain, seperti Wardak (merupakan salah satu dari 34 buah wilayah di Afghanistan). Gerakan ini hanya membatasi wilayah operasinya di dalam Pakistan dan Afghanistan. [Indian Express/kiblat+ResistNews Blog ]


+ResistNews Blog - Kementrian Dalam Negeri di Gaza menggelar latihan militer serentak di seluruh penjuru Jalur Gaza. Hal ini disampaikan oleh pihak kementrian dalam negeri bahwa latihan militer ini akan dimulai pada Ahad (4/12) jam 10.00 sampai 12.00 waktu setempat.

Seperti dilansir laman: suarapalesetina.id, hari ini, seluruh kendaraan dan alat berat perang akan dipakai dalam latihan militer ini, mulai dari kendaraan militer, ambulance, pemadam kebakaran, dan lain-lain. Seluruh pasukan dari kepolisian dan keamanan diterjunkan dalam latihan militer tersebut.

Sebelumnya, Pemerintah Israel menuding 'negara Arab' telah berada di balik musibah kebakaran tersebut. Hal ini akan memicu perang dengan beberapa negara di perbatasan terutama negara Palestina.

Sementara itu, seorang warga Palestina, Ahad (5/12) dikabarkan wafat dalam reruntuhan terowongan di Khan Younis, selatan Gaza. Menteri Kesehatan wilayah Gaza mengatakan, korban bernama Asad Aburrahman Arafat (24 tahun) dari Abasan.

Asad adalah salah seorang prajurit gerakan perlawanan Islam Hamas yang telah memberikan banyak kontribusi. Sebelumnya beberapa prajurit Hamas juga wafat dalam insiden yang sama. Mereka melakukan latihan yang diantaranya menggali dan bersiaga di terowongan untuk menyerang musuh. [rol+ResistNews Blog ]



+ResistNews Blog
 - Mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Din Syamsuddin mengatakan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) perlu segera menggelar rapat darurat menyelamatkan warga Muslim Rohingnya di Provinsi Rakhine, Myanmar.

"Sehingga negara-negara Islam lewat Organisasi Kerja Sama Islam bisa mengambil langkah-langkah yang kongkret, nyata, dan segera untuk menyelamatkan warga Muslim di Rohingnya," kata Din di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Senin (5/12).

Menurut Din, Pemerintah Myanmar sudah seharusnya menghentikan pembantaian yang mengarah pada pembersihan etnis di Rohingnya tersebut. "Mendesak Pemerintah Myanmar menghentikan pembantaian yang dilakukan masyarakat, apalagi melibatkan aparat keamanan. Kami mengecam keras," ucapnya.

Di sisi lain, Din juga meminta Pemerintah Indonesia melalui Menteri Luar Negeri agar mendesak Myanmar melalui mekanisme yang berlaku di ASEAN. "Karena Myanmar juga anggota ASEAN, maka demi solidaritas dan stabilitas ASEAN sudah semestinya penindasan terhadap etnis Rohingnya dihentikan," ujarnya.

Meski demikian, Din meminta kepada warga Muslim di Indonesia tidak memandang kasus pembantaian Rohingnya sebagai isu agama. "Tidak perlu konflik di luar negeri sana dibawa ke dalam negeri untuk menjaga Indonesia yang harmonis," kata dia.

Din justru berharap masyarakat Indonesia ikut membantu keperluan logistik bagi para pengungsi Rohingnya termasuk yang ada di Aceh dan Sumatra Utara. "Pemberian bantuan sebetulnya sudah dari dulu namun Pemerintah Myanmar tidak membiarkan bantuan diantar langsung ke Rohingnya tapi dikumpulkan di Ibu Kota Yangon. Namun, begitu masih ada pengungsi Rohingnya di Tanah Air kita," katanya. [rol+ResistNews Blog]


+ResistNews Blog - Ketua Dewan Penasihat Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI (GNPF), Habib Muhammad Rizieq Syihab dalam agenda evaluasi aksi bela Islam 2 Desember mengatakan, seharusnya secara logika aksi super damai tersebut gagal. Sebab, banyak faktor yang menghambat massa datang ke kawasan Monas, Jakarta.

Habib Rizieq menuturkan, salah satu upaya menghambat massa datang ke Jakarta, yakni adanya helikopter yang diturunkan di Pelabuhan Bakauheni. Menurut dia, heli tersebut sengaja untuk mencegah rombongan massa aksi sehingga tidak bisa menyeberang ke Pelabuhan Merak.

"Sampai tentara yang bawa itu pesawat, nangis di pintu pesawat. Kenapa dia nangis, karena umat mendesak supaya kapal disingkirkan. Di satu sisi dia ingin bersama rakyat, di sisi lain dia ditekan atasan. Itu kejadian di mana-mana," kata dia dalam agenda evaluasi aksi 2 Desember, Ahad (4/12).

Belum lagi, kata Habib Rizieq, massa aksi asal Sumatera Barat yang terhambat akibat terhenti di tengah perjalanan selama 6 jam. Mereka yang berangkat menggunakan puluhan bus ini, tidak bisa melintasi jembatan. Aparat petugas yang berjaga di jembatan tersebut beralasan jembatan itu sedang rusak sehingga harus mendapat perbaikan.

Namun, Habib Rizieq yakin jembatan tersebut sebetulnya tidak rusak. "Jadi, kalau kita pakai logika, maaf, mestinya aksi 212 itu gagal. Artinya gagal, kempes. Jangan kan untuk berlipat ganda, untuk menyaingi aksi bela islam 1 atau 2 saja itu enggak bisa," ujar dia. [rol+ResistNews Blog ]



+ResistNews Blog
 - Pelaksana Tugas Gubernur DKI Sumarsono menyebut panitia parade kebhinnekaan yang disebut ‘Aksi Kita Indonesia’ tak menepati perjanjian awal aksi alias tidak konsisten. Lelaki yang akrab dipanggil Soni ini sangat menyayangkan adanya massa yang tak menepati janji untuk tidak membawa atribut politik dalam aksinya.

“Hari ini kita melihat beberapa tidak konsisten, muncul atribut parpol tertentu sehingga saya sangat menyayangkan. Karena itu saya memberi imbauan, saya cek dari jam 06.00 WIB tadi di Monas. Yang pakai atribut partai saya suruh copot semua, yang pakai kaus saya suruh balik kausnya, kecuali wanita, enggak mungkin,” ujar Soni Ahad, (4/12) demikian dilansir detik.

Soni menambahkan, dirinya telah memerintahkan jajaran Satuan Polisi Pamong Pradja untuk menertibkan tapi karena massa terlalu banyak, pihaknya kewalahan. Dia kemudian langsung meminta panitia aksi untuk mempertanggungjawabkan tindakan massa yang memakai atribut politik tersebut.

Soni akan memberi peringatan tertulis kepada panitia untuk dipanggil dan dimintai pertanggungjawaban karena aksi tidak sesuai dengan kesepakatan sebelumnya.

Kita minta tolong panitia minta sampaikan ke internalnya karena tidak konsisten sama janjinya. Acaranya sudah bagus tapi diwarnai kegiatan politik. Sebenarnya budaya ini bagus kalau substansinya, yang disayangkan itu muncul atribut partai,” ujar Soni. [panjimas/ +ResistNews Blog ]
Powered by Blogger.