Kongres Partai Komunis Cina
+ResistNews Blog - Komisi Pembangunan dan Reformasi Nasional Partai Komunis Cina menyatakan proyek pembangunan kereta api cepat Jakarta-Bandung dan sejumlah proyek kereta Cina di sejumlah negara lain mengalami kemajuan positif.

Kepastian tentang berjalannya proyek pembangunan kereta api cepat Jakarta-Bandung itu disampaikan komisi ini dalam laporannya tentang pembangunan ekonomi dan sosial Tiongkok sejak Kongres Nasional ke-18 PKC yang dibagikan kepada wartawan di Beijing, Sabtu (21/10).

Selain proyek di Indonesia, Cina juga mencapai perkembangan positif dalam proyek pembangunan kereta di Laos, Thailand, serta Hongaria dan Serbia sebagai implementasi dari kerja sama Inisiatif Sabuk Ekonomi Jalur Sutra dan Jalur Sutra Maritim.

Terkait dengan proyek pembangunan kereta api cepat Jakarta-Bandung ini, September lalu, Direktur Bisnis Asia Cina Railway Group Limited (CREC) Li Jianping mengatakan dia yakin pembangunan proyek infrastruktur tersebut selesai sesuai jadwal pada akhir 2019.

"Proyeknya terus berjalan sesuai jadwal dan sesuai harapan pemerintah kedua negara. Tahun ini kami memang fokus pada pembebasan lahan sebagai tahap persiapan konstruksi," katanya saat menerima kunjungan wartawan dari sejumlah negara anggota ASEAN.

Sebelumnya, Wakil Presiden RI M. Jusuf Kalla mendorong badan usaha milik negara di Indonesia dan Cina yang tergabung dalam konsorsium PT Kereta Api Cepat Indonesia Cina (KCIC) agar segera menuntaskan hambatan pembebasan lahan.

Penyelesaian masalah pembebasan lahan tersebut, menurut Wapres Jusuf Kalla, penting agar pembangunan proyek senilai 6,07 miliar dolar Amerika Serikat itu dapat segera dilaksanakan. "Pembebasan lahan itu masalah pokok, tinggal masalah berapa kilometer sehingga itu bisa dimulai," katanya akhir Agustus lalu.

Dalam bagian lain laporan Komisi Pembangunan dan Reformasi Nasional PKC yang dibagikan kepada wartawan itu, disampaikan pula bahwa Cina telah menandatangani kesepakatan perdagangan bebas bilateral dengan 11 negara di sepanjang jalur sutra.

Laporan yang mengungkapkan kemajuan pembangunan ekonomi dan sosial yang dicapai Cina sejak penyelenggaraan Kongres Nasional ke-18 PKC tahun 2012 itu dibagikan dalam konferensi pers yang dilaksanakan otoritas Pusat Media Kongres Nasional ke-19 PKC.

Dalam konferensi pers tersebut, Ketua dan Sekretaris Kelompok Anggota PKC dari Komisi Pembangunan dan Reformasi Nasional He Lifeng serta dua mitranya di komisi yang sama, Zhang Yong dan Ning Jizhe, tampil sebagai narasumber.

Kongres Nasional ke-19 PKC yang berlangsung di Balai Agung Rakyat Kota Beijing itu berlangsung dari 18 hingga 24 Oktober 2017. Sesi pembukaan kongres tersebut ditandai dengan laporan panjang Sekretaris Jenderal PKC Xi Jinping pada Rabu (18/10). [rol+ResistNews Blog ]



+ResistNews Blog
 - Dengan diresmikannya Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) oleh Kementerian Agama RI, maka hal-hal yang berkaitan dengan perlindungan dan jaminan kehalalan dari sebuah produk makanan, minuman, obat, kosmetika dan sebagainya menjadi tanggung jawab penuh pemerintah.

Bahkan, Ketua Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Prof Sukoso mengatakan, logo halal Majelis Ulama Indonesia (MUI) pun nantinya sudah tidak berlaku lagi. “Ya tidak berlaku (logo halal MUI). Kalau aturan undang-undangnya sudah tidak dua logo lagi yang muncul,” ujar Sukoso saat dihubungi, Kamis (19/10).

BPJH sendiri baru akan beroperasi tahun 2018 mendatang. Saat ini, menurut dia, rancangan logo halal versi pemerintah sendiri masih menunggu keputusan dari Menteri Agama. “Sudah (Ada rancangan), cuman itu tinggal menunggu keputusan Menteri Agama. Jadi logo itu diatur dalam peraturan Menteri Agama,” ucapnya.

Karena itu, ia pun belum bisa menentukan kapan logo halal versi pemerintah tersebut akan dipublikasikan masyarakat. “Nanti akan ada pemberitahuan,” katanya.

Sementara, MUI sendiri sebelumnya telah memberikan dukungan penuh atas diresmikannya BPJPH oleh Kementerian Agama RI pada Rabu (11/10) lalu. Pasalnya, hal itu merupakan perintah dari Undang-undang No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Wakil Ketua Umum MUI, Zainut Tauhid Sa’adi mengatakan, MUI mendukung penuh BPJH, sehingga masyarakat juga merasa lebih terlindungi hak asasinya dalam menunaikan ibadah sesuai dengan keyakinan agamanya. Khususnya yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan untuk mengonsumsi produk makanan, minuman yang halal sesuai dengan syariat Islam.

“MUI dari sejak mulai proses pembahasan RUU JPH di DPR sampai dengan ditetapkannya menjadi UU oleh Presiden tidak pernah absen untuk mengawal dan memberikan masukan, pendapat dan saran agar UU tersebut dapat segera diselesaikan agar harapan umat Islam segera terpenuhi,” ujarnya. (Rol/Ram/eramuslim/ +ResistNews Blog )

Ketua Majelis Nasional Kuwait Marzouq al-Ghanim, yang memimpin delegasi Kuwait dalam pertemuan itu menegaskan apa yang dilakukan otoritas Israel tersebut adalah kejahatan keji.

+ResistNews Blog - Seorang pejabat Kuwait pada Selasa (17/10/2017) mengatakan kepada delegasi “Israel” untuk meninggalkan konferensi Antar Parlemen (IPU) yang sedang digelar di Rusia.

“Anda harus mengemasi barang-barang Anda dan keluar dari aula ini setelah Anda melihat reaksi dari parlemen terhormat di dunia,” kata Ketua Majelis Nasional Kuwait Marzouq Al-Ghanim kepada kepada delegasi Israel, sebagaimana dilansir Middlle East Monitor.

“Tinggalkan sekarang jika Anda masih memiliki martabat, Anda penjajah, Anda pembunuh anak-anak,” tambahnya.

“Saya katakan kepada penjajah (Israel) yang brutal, jika Anda tidak merasa malu, lakukanlah sesukamu,” tandasnya.

Al-Ghanim mengatakan bahwa Israel “merupakan bentuk terorisme yang paling berbahaya; terorisme negara”.

Kepala delegasi Dewan Nasional Palestina, Azzam Al-Ahmad, mengatakan bahwa ucapan Al-Ghanim mengungkapkan pemikiran semua negara Arab.

“Kata-kata Al-Ghanim di depan para delegasi menyoroti luka-luka yang diderita warga Palestina,” kata Al-Ahmad.

Delegasi Israel langsung meninggalkan ruangan pertemuan menyusul ucapan Ghanim dan beberapa delegasi parlemen lainnya lainnya. [arrahmah.com/ +ResistNews Blog ]




+ResistNews Blog
 - Uni Eropa telah mengumumkan penangguhan undangan kepada kepala militer Myanmar, Jenderal Senior Min Aung Hlaing, dan komandan militer papan atas negara tersebut.

Pengumuman tersebut datang sebagai tanggapan atas operasi brutal terhadap Muslim Rohingya, yang telah mendorong lebih dari setengah juta orang untuk melarikan diri dari Negara Bagian Rakhine di Myanmar ke Bangladesh, menurut kesimpulan dari sebuah pertemuan Dewan Eropa Uni Eropa di Luxemburg pada Ahad (15/10/2017).

Sebuah rilis media dari Uni Eropa telah menggambarkan operasi tersebut sebagai penggunaan kekuatan yang tidak proporsional yang dilakukan oleh pasukan keamanan.

Dalam pernyataan tersebut, UE dan negara anggotanya juga akan meninjau semua kerja sama pertahanan dengan Myanmar, yang meluncurkan operasi militer untuk menanggapi serangan gerilyawan Rohingya terhadap pasukan keamanan pada 25 Agustus.

Uni Eropa juga menegaskan relevansi tindakan pembatasan UE saat ini, yang terdiri dari embargo senjata dan peralatan yang dapat digunakan untuk penindasan internal.

Dewan Uni Eropa dapat mempertimbangkan ‘tindakan tambahan’ jika situasinya tidak membaik, ‘tetapi juga siap’ untuk merespons ‘perkembangan positif’, menurut rilis tersebut.

“Situasi kemanusiaan dan hak asasi manusia di Negara Bagian Rakhine sangat serius. Ada laporan yang sangat mengkhawatirkan mengenai pembakaran dan kekerasan yang terus berlanjut terhadap orang-orang dan pelanggaran hak asasi manusia yang serius, termasuk penembakan senjata tanpa pandang bulu, penggunaan ranjau darat dan kekerasan berbasis seksual dan gender,” lanjut rilis tersebut.

“Ini tidak bisa diterima dan harus segera diakhiri.”

Uni Eropa mendesak militer Myanmar untuk mengakhiri operasinya dan menjamin perlindungan semua warga sipil tanpa diskriminasi dan untuk sepenuhnya mematuhi hukum hak asasi manusia internasional.

Kelompok regional yang terdiri 28 negara tersebut mengulangi seruannya pada pemerintah Myanmar untuk mengambil tindakan untuk meredakan ketegangan di antara masyarakat, dan memberikan akses kemanusiaan ke wilayah yang dilanda kekerasan tersebut.

UE juga mendesak Myanmar untuk membangun proses yang kredibel dan praktis untuk memungkinkan kembalinya para pengungsi Rohingya. (arrahmah.com/ +ResistNews Blog )

Sekjen OKI, Yousef Al-Othaimeen (Foto: AA)
+ResistNews Blog - Organisasi Kerjasama Islam (OKI) telah mengutuk serangan mematikan terhadap sebuah masjid di Republik Afrika Tengah yang menewaskan lebih dari 20 jama’ah, lansir Kantor Berita Anadolu pada Ahad (15/10/2017).

Insiden tersebut terjadi ketika milisi Kristen anti-Balaka masuk ke dalam masjid di tenggara negara tersebut selama sholat Jum’at, menewaskan lebih dari 20 jama’ah kaum Muslimin.

Dalam sebuah pernyataan, Sekretaris Jenderal OKI, Yousef Al-Othaimeen, mencela “insiden kriminal dan kekerasan yang terus-menerus dilakukan oleh milisi anti-Balaka”.

Dia mengulangi dukungan OKI untuk Republik Afrika Tengah dan atas upaya yang bertujuan memulihkan keamanan dan stabilitas negara tersebut.

Sejak 2013, ribuan orang terbunuh dalam kekerasan sektarian dan ribuan lainnya telah meninggalkan rumah mereka untuk mencari perlindungan di negara-negara tetangga.

Dalam sebuah laporan tahun 2015, Amnesty International memperkirakan bahwa lebih dari 5.000 orang, kebanyakan dari mereka adalah warga sipil, tewas dalam kekerasan sektarian di Republik Afrika Tengah meskipun di sana penjaga perdamaian internasional telah ditempatkan. (arrahmah.com/ +ResistNews Blog )

Foto: Tampak tentara Filipina berpatroli di jalanan yang sepi di Kota Marawi, Sabtu (27/05).


+ResistNews Blog - Pemerintah Filipina mengumumkan pihaknya telah menghabiskan PHP 5 miliar ($ 97,21 juta) dalam perang di Marawi melawan kelompok Abu Sayyaf dan Maute. Jika dirupiahkan, nilainya mencapai sekitar Rp 1, 3 triliun.

Dalam sebuah konferensi pers, Kepala Pertahanan Delfin Lorenzana mengatakan dana itu digunakan untuk amunisi, bahan bakar, makanan dan tunjangan pasukan. Hingga saat ini perang tersebut masih berlangsung, dimana pasukan Filipina tengah menetralkan sekitar 20 gerilyawan yang bersembunyi di medan tempur seluas dua hektar.

“Departemen Anggaran dan Manajemen telah mengalokasikan (dana) untuk mendukung pengungsi, pembangunan rumah, perbaikan jembatan sampai akhir tahun,” kata Lorenzana seperti dikutip World Bulletin, Rabu (18/10/2017) dari Inquirer News.

Lorenzana juga mengungkapkan, pemerintah masih membutuhkan dana setidaknya PHP 10 miliar ($ 194,42 juta) untuk membangun kembali kota tersebut pada tahun 2018 secara penuh.

Arsitek Filipina terkemuka Felino Palafox Jr., yang memiliki serangkaian pengalaman untuk merehabilitasi daerah gempa, tsunami dan daerah bencana lainnya, telah berjanji untuk membantu membangun kembali Marawi.

“Kami masih percaya bahwa ground zero harus dipelihara sebagai pelajaran bagi generasi mendatang,” kata Palafox yang mengatakan bahwa proposalnya diterima oleh pejabat pemerintah daerah dengan mengacu ‘dana sosial’.

Sementara itu Walikota Marawi, Majul Usman Gandamra memperkirakan fase rehabilitasi akan memakan waktu setidaknya tiga tahun. Palafox mengaku butuh waktu 70 tahun untuk membawa kembali kota seperti sedia kala sebelum serangan 23 Mei.

“Merehabilitasi, mungkin, tempat ibadah, pendidikan, dan bangunan yang signifikan. Yang rusak masih bisa dipertahankan, terutama yang penuh peluru sebagai pelajaran untuk masa depan bagaimana terorisme bisa menghancurkan kota yang damai,” kata Palafox.

Sementara itu, militer Filipina mengklaim tidak ada gerilyawan yang bisa keluar dengan aman. “Kami meminta mereka untuk menyerah. Satu-satunya cara untuk keluar hidup adalah dengan menyerah,” kata kepala militer Eduardo Año dalam sebuah wawancara dengan sebuah stasiun radio setempat.

Pada Senin sebelumnya, militer bahwa Isnilon Hapilon terbunuh dalam sebuah bentrokan, selain seorang pemimpin Maute bernama Omar Maute.

Menurut data resmi pemerintah, pertempuran di Marawi telah menyebabkan lebih dari 380 orang tewas dan 300.000 lebih warga sipil mengungsi. Manila juga mengklaim menewaskan 268 pejuang, delapan di antaranya berasal dari Malaysia, Indonesia, Yaman, Arab Saudi, dan Chechnya. [World Bulletin/KIBLAT+ResistNews Blog ]



+ResistNews Blog
 - Pasukan Kurdi SDF yang didukung AS mengatakan bahwa operasi militer besar melawan ISIS di Raqqah telah berakhir pada Selasa (17/10/2017) lalu. Menurut SDF, pihaknya tengah berupaya membersihkan sisa-sisa sel tidur dan ranjau di kota tersebut.

Mosul di Iraq mungkin merupakan pusat populasi terbesar yang pernah dimiliki ISIS, namun Raqqah adalah pusat kekuasaan ISIS. Raqqah sendiri menjadi kota utama yang berhasil dikuasai ISIS pertama kali di Suriah.

Raqqah perlahan menjadi pusat operasi global kelompok tersebut, rumah sakit nasional dan stadionnya berfungsi sebagai markas tempat perencanaan operasi serangan terhadap target asing.

Meskipun ada kota-kota lain di padang pasir Suriah yang tetap dikendalikan ISIS, kali ini ISIS tidak lagi memiliki kota besar setelah Mosul dan Raqqah diambil alih. Hal itu secara tidak langsung mendelegitimasi klaim kekhalifahan mereka.

Namun di sisi lain, ISIS akan terus eksis selagi mereka memiliki tempat-tempat untuk bersembunyi. Beberapa di sepanjang Sungai Efrat, di mana pemimpin mereka yang sulit ditangkap dan mungkin terluka Abu Bakar al-Baghdadi diperkirakan bersembunyi.

Selain itu, para analis juga memperkirakan bahwa ISIS kemungkinan akan keluar dari gurun-gurun dan pusat-pusat kota kecil yang dikendalikannya menuju sebuah wilayah yang berada di perbatasan Suriah dan Iraq.

Tetapi yang jelas, militan ISIS masih berada di kota-kota Suriah timur seperti Deir Zour dan Mayadin. Dimana pasukan Assad yang dibantu milisi Syiah dan angkatan udara Rusia tengah mengepung kedua kota itu.

Pertempuran selanjutnya tampaknya akan terbentuk di daerah timur ini, dengan para komandan ISIS tetap menjadi target. Termasuk pemimpin utama mereka, Abu Bakar Al-Baghdadi yang menjadi incaran Washington, Damaskus dan Moskow. [Newsweek/CNN/KIBLAT+ResistNews Blog ]

Foto: Presiden Israel, Reuven Rivlin

+ResistNews Blog
 - Presiden Israel Reuven Rivlin mengklaim bahwa negaranya tidak memerangi Islam. Pernyataan ini ia sampaikan di hadapan seorang delegasi Kristen Zionis di Yerusalem.

“Kami tidak pernah memiliki perang agama dengan Islam; kami mengerti bahwa kami harus hidup harmonis,” ujarnya dalam sebuah pertemuan dengan kepala Gereja Kristen Zion (ZCC) dari Afrika, Uskup Barnabas Lekganyana.

Komentar Rivlin tampaknya untuk mengaburkan bahwa konflik Palestina adalah perang berdasarkan agama. Sebelumnya, Rivlin juga pernah berkata, “Kami tidak memiliki perselisihan dengan Islam, kami tidak memilikinya, kami tidak akan memiliki, dan hari ini juga, kami tidak memilikinya.”

Dalam sebuah wawancara dengan sebuah saluran TV Israel, Rivlin juga mengatakan, “Pertarungan nasionalis, konflik Israel-Arab telah berubah menjadi konflik Yahudi-Muslim, dan saya sedih kedua belah pihak memahami hal ini – memahami tapi tidak melakukan apapun.”

Bagi orang-orang Palestina, pernyataan Presiden Israel ini menunjukkan fakta bahwa ia mengkhianati masa lalunya sendiri. Presiden Israel dianggap sebagai generasi ketujuh dari penduduk kota suci; nenek moyangnya hidup di bawah pemerintahan Arab dan Muslim sampai keinginan mereka untuk memiliki pemerintahan sendiri ditolak karena mendukung Zionisme, gerakan tak beragama.

Awal mula Zionis, dari bapak Zionisme modern Theodor Herzl dan pendiri Negara Israel David Ben Gurion, mungkin adalah sosok non-religius. Kendati demikian, tujuan utama mereka adalah ingin memenuhi aspirasi orang Yahudi untuk mendirikan negara di Palestina. Hal itu berdasarkan titah kitab suci mereka dan klaim kepemilikan tanah pemberian Tuhan. [Middle East Monitor/kiblat+ResistNews Blog ]



+ResistNews Blog 
- Bertepatan dengan 3 tahun pemerintahan Jokowi-JK, Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) mendesak pemerintah untuk serius dalam menyelesaikan problem ekonomi dan penegakan hukum.

Ketua umum KAMMI Kartika Nur Rakhman menilai pemerintahan Jokowi-JK selama tiga tahun gagal memenuhi janji kampanye, terutama dalam penegakan hukum dan perbaikan ekonomi masyarakat.

“Hari ini ekonomi lesu dan penegakan hukum jalan di tempat. Pemerintah terlalu berpatokan pada data makro sementara kondisi riil menunjukkan daya beli masyarakat yang terus menurun. Begitu juga dalam penegakan hukum, kasus-kasus korupsi besar menemui jalan buntu penyelesaiannya,” ujarnya dalam rilis yang diterima Kiblat.net pada Jumat (20/10/2017).

Senada dengan Kartika, Ketua Kebijakan PP KAMMI Riko P. Tanjung juga menilai pemerintahan Jokowi-JK telah gagal menjalankan nawacita.

“Kenaikan tarif dasar listrik beberapa kali dan pembangunan yang berfokus pada infrastruktur telah mengakibatkan konsumsi dan daya beli masyarakat menurun,” tegas Riko.

Selain itu Riko mengatakan bahwa reformasi hukum tidak berjalan dengan baik. Ini bisa dilihat dari penyelesaian kasus-kasus besar yang belum tuntas.

“Banyak kasus besar di era Jokowi yang masih jalan di tempat, BLBI, Sumber Waras, Proyek Reklamasi dan E-KTP,” terang Riko

“Oleh karena itu, kita mendesak pemerintahan Jokowi-JK untuk segera menyelesaikan problem yang ada karena menyangkut hajat hidup seluruh rakyat Indonesia,” tutup Riko. [kiblat+ResistNews Blog ]



Foto: Ketua DPP Gerindra Ahmad Riza Patria.

+ResistNews Blog
 - Wakil Ketua Komisi II DPR, Ahmad Riza Patria mengakui bahwa Perppu Ormas banyak mengandung kelemahan. Diantaranya kewenangan luas eksekutif (pemerintah.red) dalam ruang lingkup yudikatif (pengadilan.red).

“Perppu ini memang banyak kelemahannya. Harus direvisi, harus ada jalan tengah, kalau diberlakukan sangat berbahaya,” ujarnya kepada Kiblat.net di Gedung DPR RI, Jakarta pada Kamis (19/10/2017).

Kelemahan lain yang ada dalam Perppu ini adalah hukuman pidana yang berlebihan. Yaitu lima sampai dua puluh tahun, bahkan sampai seumur hidup. Bahkan, kata dia, anggota yang bersifat pasif bisa dihukum.

“Ini melanggar prinsip keadilan, demokrasi, prinsip HAM,” tegasnya.

Riza mengaku pihaknya sudah menerima berbagai masukan ormas terkait Perppu ini. Oleh sebab itu, fraksi-fraksi lain juga diharapkan bisa memahami dan mengerti tentang bahaya Perppu nomor 2 tahun 2017 ini.

Menurutnya jika Perppu disahkan akan ada pergeseran negara hukum menjadi negara kekuasaan. Hal inilah yang menurut partai Gerindra, Perppu ini harus ditolak.

“Pemerintah tidak cermat, tidak teliti dan tidak hati-hati dan terbukti tidak ada kegentingan yang memaksa. Padahal Perppu ada jika ada kegentingan yang memaksa, ada kekosongan hukum,” tukasnya. [kiblat+ResistNews Blog ]


Oleh Jaya Suprana *)

Ternyata pidato perdana Anies Baswedan setelah dilantik menjadi Gubernur DKI Jakarta menimbulkan kegaduhan. Akibat tidak mendengar pidato tersebut dengan telinga kepala saya sendiri maka saya mencoba mendengarkannya dari video CNN Indonesia yang diunggah di Youtube.

Bagian yang menggaduhkan berada pada menit 06.30-08.00 sebagai berikut "Jakarta ini satu dari sedikit kota di Indonesia yang merasakan kolonialisme dari dekat. Penjajahan di depan mata selama ratusan tahun. Di tempat lain penjajahan mungkin terasa jauh. Tapi di Jakarta, bagi orang Jakarta, yang namanya kolonialisme itu di depan mata. Dirasakan sehari-hari. Karena itu, bila kita merdeka maka janji-janji itu harus terlunaskan bagi warga Jakarta. Dulu kita semua pribumi ditindas dan dikalahkan, kini telah merdeka. Kini saatnya kita menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Jangan sampai, Jakarta ini seperti yang dituliskan dalam pepatah Madura; Itik se atellor, ajam se ngeremmih. Itik yang bertelur ayam yang mengerami. Kita yang bekerja keras untuk merebut kemerdekaan, mengusir kolonialisme, kita semua harus merasakan manfaat kemerdekaan di Ibu Kota ini".

Setelah mendengar unggahan Youtube tersebut, terus terang saya gagal paham mengenai apa sebenarnya yang perlu digaduhkan dari kata "pribumi" yang cuma sekali muncul di dalam orasi perdana Gubernur Anies.

Maklum daya tafsir saya memang rendah maka saya tidak berhasil memahami kenapa kata "pribumi" yang digunakan oleh Gubernur Anis digaduhkan. Saya makin gagal paham karena menurut daya tafsir pribadi saya, Gubernur Anis menggunakan istilah "pribumi" dalam makna positif, bahkan konstruktif dalam konteks sejarah Jakarta ditindas kaum penjajah yang sebaiknya tidak dilanjutkan di masa kini dan di masa depan.

Rasanya mustahil bahwa para penggaduh memang ingin melestarikan penindasan rakyat di Jakarta. Maka saya mencoba menelaah apa sebenarnya makna kata "pribumi".

Makna

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata "pribumi" adalah sebuah kata benda bermakna "penghuni asli ; yang berasal dari tempat yang bersangkutan". Anonim "pribumi" dalam bahasa Melayu adalah "bumiputera" yang di Indonesia tidak pernah dihebohkan, bahkan sejak 1912 lestari diabadikan sebagai nama AJB Bumiputera.

Di alam akademis, kata "pribumi" yang lazim digunakan oleh para antropolog sebagai identitas para penduduk asli, seperti Maya, Inka, Apache, Comanche di Benua Amerika, Aborijin di Benua Australia, Maori di Selandia Baru, Eskimo-Aleut di Alaska.

Bahkan pada bulan Agustus 2016, Presiden Taiwan Tsai Ing-wen telah resmi meminta maaf kepada kaum Austronesia sebagai pribumi Taiwan yang teraniaya selama berabad-abad.

Setelah cermat menelaah makna kata "pribumi", alih-alih tercerahkan saya malah makin gagal paham mengenai kenapa kata "pribumi" yang diucapkan Gubernur Anis sampai sedemikian digaduhkan di persada Nusantara masa kini.

"De facto" sekaligus "de jure" saya adalah seorang warga Indonesia sama halnya dengan Anies Baswedan adalah seorang warga Indonesia.

Namun secara sosiobiologis atau etnis atau ras, kebetulan saya keturunan China, sementara Anies keturunan Arab maka kami berdua secara sosiobiologis tidak tergolong kaum pribumi di Indonesia.

Kebetulan kami berdua saling bersahabat sejak saya sempat mewawancara Anies Baswedan ketika mulai bergabung ke bursa Calon Presiden.

Sejauh saya pribadi mengenal kepribadian dan budi pekerti Anies Baswedan, saya berani mengambil kesimpulan bahwa Anies Baswedan bukan seorang rasis yang tega merendahkan sesama manusia berdasar latar belakang ras, etnis dan suku.

Secara keturunan atau trah, nasionalisme Anies Baswedan juga tidak perlu diragukan lagi sebab putera terbaik Indonesia kelahiran Kuningan ini merupakan cucu pejuang kemerdekaan Republik Indonesia, Abdurrahman Baswedan.

Sebagai pihak yang mengenal kepribadian dan budi pekerti Anies Baswedan, saya pribadi menyimpulkan bahwa dalam menggunakan istilah "pribumi" sebenarnya Gubernur Anies tidak berniat negatif apalagi destruktif seperti rasisme.

Caricarisme

Kepada mas Anies, saya sampaikan saran agar selama menjabat sebagai Gubernur Jakarta setelah melewati kemelut pilkada paling panas dalam sejarah Pilgub Jakarta sebaiknya menghindari penggunaan kata "pribumi" secara terbuka ke publik Indonesia era reformasi yang pluralis dalam daya kreativitas tafsir luar biasa beraneka ragam seolah tak kenal batas.

Di tengah suasana paranoid beraroma kebencian yang sedang merundung panggung politik Indonesia masa kini, apa boleh buat sesuatu yang bagi diri kita bukan merupakan masalah memang bisa ditafsirkan oleh orang lain sebagai masalah.

Akibat manusia tidak ada yang sempurna maka apabila dicari apalagi dicari-cari pasti akan ditemukan ketidak-sempurnaan.

Kalau perlu bahkan sengaja kreatif diciptakan kesalahan yang sebenarnya bukan kesalahan demi kepuasan para penganut aliran caricarisme yang memang kegemarannya adalah mencari-cari kesalahan orang lain.

*) Penulis adalah seniman dan budayawan, pendiri Pusat Studi Kelirumologi dan Sanggar Pembelajaran Kemanusiaan

[+ResistNews Blog / antaranews]


+ResistNews Blog - Kyaw Win dari Burma Human Rights Network (BHRN) mengatakan kalau Junta Militer Myanmar sudah lama memburu Muslim di Rakhine. Sehingga, tidak hanya Muslim etnis Rohingya saja yang diburu.

"Siapapun Muslim di sana, bukan hanya etnis Rohingya, sudah diburu militer Myanmar sejak lama," ujar Kyaw Win dalam jumpa pers Kaukus HAM ASEAN/ Asean Parliamentarians for Human Rights (APHR Indonesia) di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (11/9/2017).

Kata Kyaw Win, sedang Buddhist diperlakukan berbeda. Para Buddhist direlokasi dari Rakhine, atau tidak dilakukan persekusi.

Dia menjelaskan kalau di Rakhine memang ada sumber daya alam yang akan dimanfaatkan junta militer Myanmar. Di sana terdapat sumber daya alam berupa titanium dan alumunium.

"Di sana ada titanium dan alumunium. Muslim di persekusi sedangkan Budha di relokasi," ujar dia.

Menurut Kyaw, etnis Rohingya adalah warga asli sekaligus pemilik tanah di sana. Tetapi, pemerintah Myanmar kemudian mempolitisasi etnis Rohingya dengan peraturan soal kewarganegaraan.

Sebelumnya seperti diberitakan BBC Indonesia kalau Aung San Suu Kyi pemimpin de facto Myanmar mengatakan, banyak foto-foto palsu tentang krisis Rohingya yang merupakan "puncak gunung es misinformasi yang dibuat untuk menciptakan banyak masalah antara komunitas berbeda dan untuk tujuan mengedepankan kepentingan teroris".

Meski demikian, Suu Kyi sama sekali tidak menyebut eksodus besar-besaran komunitas Rohingya dari negara bagian Rakhine di Myanmar ke Bangladesh.

Suu Kyi mengklaim kalau pihaknya melindungi semua pihak di negara bagian Rakhine.

Menanggapi hal tersebut Kyaw Win menegaskan kalau sebuah kelompok Muslim Rohingya yang menamakan diri mereka Milisi Arsa terpaksa mengangkat senjata karena mereka sudah putus asa atas tekanan junta militer Myanmar.

"Milisi Arsa adalah gerakan Muslim yang putus asa karena merasa terancam dan ditekan. Sehingga mereka melawan dengan semampunya," kata Kyaw.

Bahkan, menurut dia, senjata yang mereka punya seadanya, dan Milisi Arsa tidak terlatih dengan baik. Sehingga tuduhan teroris itu tidak benar.

"Kalau teroris itu lebih kental dengan nuansa politik, sedangkan yang dialami Rohingya bukan. Mereka tertekan, putus asa, sehingga melawan," ujarnya. [suarasurabaya+ResistNews Blog ]

+ResistNews Blog - Dilansir dari Instagram resmi humaspoldakalsel. Ade, pengunggah video Pungli yang dilakukan oknum polisi anggota Polres Hulu Sungai Tengah, Polsek Labuan Selatan, Aiptu MM dan Bripka DB, diberikan penghargaan oleh Kapolda Kalsel Brigjen Pol Drs. Rachmat Mulyana.

"Kami mengapresiasi warga masyarakat yang begitu peduli ketika melihat ada ketidak beresan yang dilakukan oknum Polri ketika bertugas,” kata Kapolda Kalsel, Senin (21/8/2017) dalam jumpa pers di Aula Bhayangkari Polda Kalsel.




Ade diberikan piagam penghargaan dan HP baru oleh Kapolda Kalsel, disaksikan pejabat utama Polda Kalsel dan wartawan media cetak dan elektronik di Kalsel.

Sebelumnya, video Pungli yang dilakukan
Aiptu MM dan Bripka DB viral di media sosial. Yang bersangkutan meminta uang kepada seorang sopir truck.

Akibat video itu, sejumlah warganet atau "netizen" menyampaikan tanggapan negatif, sehingga Kapolda Kalimantan Selatan memerintahkan tim memeriksa oknum anggota Polri yang bersangkutan.




"Setelah dilakukan penyelidikan ternyata peristiwa itu benar, saat ini oknum tersebut dilakukan pemeriksaan oleh Propam Polda Kalsel," ujar Kapolda Kalsel. [humaspoldakalsel/sbr/beritabanjarmasin/ +ResistNews Blog ]



+ResistNews Blog
 - Menanggapi polemik aksi senator anti-muslim Austalia di gedung Parlemen yang menyerukan pelarangan burqa secara nasional beberapa waktu lalu, Al Jazeeramenghubungi Greg Barton, seorang profesor politik Islam global di Deakin University.

Profesor Barton mengatakan bahwa seruan Hanson untuk melarang jilbab hanya mendapat sedikit dukungan dari masyarakat Australia.

“Pauline Hanson memiliki catatan panjang menakut-nakuti [demonisasi] tentang orang-orang Asia, imigran dan penduduk asli Australia yang kejam dan ini hanyalah tudingan yang murah. Untungnya dia tidak berbicara untuk sebagian besar orang Australia,” pungkas Barton kepada Al Jazeera.

“Tapi dia punya dukungan tiga senator di majelis tinggi dan itu penting dan tidak bisa diabaikan,” imbuhnya.

Pauline Hanson, merupakan pemimpin kelompok Anti-Muslim dan Anti-Imigran dari Partai One Nation, Ia beraksi dalam sebuah sidang Parlemen, Kamis (17/08) dengan mengenakan burqa. Selang beberapa menit kemudian dia melepaskan burqa itu sembari menjelaskan bahwa dia menuntut agar pakaian semacam itu dilarang di Australia.

Hanson berdalih pelarangan burqa adalah demi urusan keamanan nasional Australia.

“Ada sebagian besar warga Australia yang menginginkan pelarangan burqa,” kata Hanson, seorang penggemar vokal Presiden Donald Trump, sdementara banyak senator berkeberatan, dilansir oleh Al Jazerra.

Jaksa Agung Kecam Aksi Hanson

Jaksa Agung Australia, George Brandis beberapa waktu lalu mendadak viral di media sosial setelah Ia mengecam keras aksi seorang senator anti-muslim Australia Pauline Hanson yang melakukan provokasi teatrikal dan kampanye kebencian terhadap burqa.

Aksinya yang penuh kebencian dan penghinaan atas burqa di Parlemen Australia itu segera memicu kemarahan para politisi lainnya.

Rekaman video kecaman keras Jaksa Agung Brandish segera menjadi viralm bahkan unggahan media Australia “AJ+” @ajplus diretweet oleh hampir 17ribu pengguna Twitter dan disukai oleh 9.700 lainnya.

Jaksa Agung George Brandis menegaskan bahwa pihaknya tidak akan melarang hijab tersebut. Brandis mengecam Hanson atas apa yang dia gambarkan sebagai “aksi” yang sangat menyinggung minoritas Muslim Australia

“Untuk mengejek dan menertawakan masyarakat itu (Muslim), memojokkannya, mengolok-olok pakaian religiusnya adalah hal yang mengerikan untuk dilakukan dan saya akan meminta Anda untuk merenungkan apa yang telah Anda lakukan,” tutur Brandis.

Senator Australia Tolak Pelarangan Burqa

Tak hanya Jaksa Agung Brandis, ulah Hanson juga membuat kemarahan banyak senator lainnya.

Pemimpin Senat Oposisi Penny Wong, segera memprotes aksi Hanson di Parlemen yang mengolok-olok Muslimah yang mengenakan burqa. “Satu hal, dengan mengenakan pakaian religius sebagai tindakan iman yang tulus; (tapi) yang lain memakainya sebagai aksi di Senat (parlemen),” ujarnya menyinggung aksi Hanson.

“Aksi pecah belah Pauline Hanson tidak dibenarkan di parlemen kita. Terima kasih George Brandis atas kata-katamu yang bagus hari ini.” #SenateQT, tegas Senator Penny Wong melalui akun Twitternya

Sam Dastyari, seorang senator oposisi yang juga merupakan seorang Muslim kelahiran Iran, mengatakan: “Kami telah melihat semua aksi di ruangan ini oleh Senator Hanson.”

“Hampir 500.000 warga Muslim Australia tidak layak menjadi sasaran, tidak pantas dipinggirkan, tidak pantas diejek, tidaklah pantas ketika keyakinan mereka membuat dijadilan permainan politik oleh pemimpin partai politik yang putus asa.”

Presiden Senat Stephen Parry mengatakan bahwa identitas Hanson telah dikonfirmasi sebelum dia memasuki ruangan tersebut. Parry juga mengatakan bahwa dia tidak akan mendikte standar pakaian untuk persidangan Parlemen tersebut.

Gedung Parlemen secara singkat memisahkan wanita yang mengenakan burqa pada tahun 2014.

Departemen yang menjalankan Parliament House mengatakan bahwa “orang-orang dengan penutup wajah” tidak akan diizinkan lagi di galeri umum terbuka gedung tersebut.

Sebagai gantinya, mereka diarahkan ke galeri yang biasanya disediakan untuk anak-anak sekolah yang bising, di mana mereka bisa duduk di belakang kaca kedap suara.

Kebijakan tersebut dicap sebagai “larangan burqa” dan dikecam secara luas sebagai pemisah perempuan Muslim, dan juga pelanggaran hukum anti-diskriminasi yang potensial.

Pejabat pengelola Parlemen mengalah, kemudian mengizinkan orang-orang yang mengenakan penutup wajah di semua area umum Gedung Parlemen setelah penutupnya dilepas sementara di pintu depan bangunan sehingga staf bisa memeriksa identitas pengunjung.

Alasan di balik segregasi tidak pernah dijelaskan, namun tampaknya dipicu oleh desas-desus tentang radio Sydney yang mengabarkan tentang orang-orang yang mengenakan burqa berencana demonstrasi anti-Muslim di Gedung Parlemen.[panjimas/ +ResistNews Blog ]



+ResistNews Blog
 - Stasiun kereta api di Nimes, Prancis Selatan, dievakuasi Sabtu malam (19/08), setelah tiga orang bersenjata dilaporkan berada di kereta Paris-Nimes, menurut laporan media setempat.

Menurut surat kabar Prancis “Midi Libre”, seorang pelaku yang diduga memiliki senjata alarm non-mematikan, dibekuk sebagai hasil penyelidikan.

Di halaman Twitter resmi mereka, pejabat pemerintah Prancis di Gard, mengatakan bahwa polisi telah menyelesaikan penyelidikan mereka di wilayah tersebut, dan bertentangan dengan “laporan yang mencurigakan”.

Otoritas Gard memperingatkan warganya agar tidak mengunjungi stasiun dan sekitarnya.[panjimas/ +ResistNews Blog ]



+ResistNews Blog
 - Pusat Pengembangan Kebudayaan Islam (PUKIS) resmi menggelarkan Peluncuran Museum Artefak Rasulullah Shalallahu ‘Alaihi wa Sallam di Patani Center, Gedung lama Majelis Agama Islam Provinsi Patani, Thailand Selatan.

Dalam acara ini kita dapat melihat puluhan benda-benda peninggalan Nabi Muhammad dan para sahabatnya di Museum Artefak Sejarah Islam dan Nabi Muhammad yang berlangsung dari tanggal 20 Agustus kemarin hingga 19 September mendatang.

Acara ini terwujud berkat kerja sama lima lembaga Islam; Pusat Pengembangan Kebudayaan Islam (PUKIS), Majelis Agama Islam tiga wilayah selatan Thailand, yaitu Pattani, Yala dan Narathiwat. Juga Yayasan Kebudayaan Islam kawasan Selatan (YAKIS), Yayasan Nusantara, dan Muslim Attorney Centre (MAC).



Peninggalan Nabi yang dipamerkan selama 1 bulan dari mulai rambut, bekas tapak kaki, pedang, sandal, tongkat, busur, sorban, hingga kain penutup makam Nabi Muhammad. Ada pula darah dalam botol kecil yang diklaim milik Nabi, dan lain-lainnya.

Direktur Muslim Attorney Centre (MAC) Abdul Qahhar Aweaputih menjelaskan bahwa acara tersebut bertujuan agar peserta bisa mengingat kesan dan pelajaran Nabi Muhammad Shalallahu ‘Alaihi wa Sallam dan para sahabatnya, sekaligus sebagai sumber belajar, penelitian dan pengetahuan sejarah Islam.



Abdul Qahhar mengatakan bahwa ada sekitar 26 benda artefak peninggalan Nabi Muhammad Shalallahu ‘Alaihi wa Sallam yang didatangkan langsung dari beberapa negara seperti Arab Saudi, Turki dan negara yang lain.

“Benda-benda artefak peninggalan sejarah Islam dan Nabi Muhammad ini, sebenarnya sangat sulit untuk kita menyaksikan, karena harus berangkat ke luar negeri untuk bisa menyaksinya. Namun pada besok hari pada kesempatan yang luar biasa ini, artefak peninggalan Nabi Muhammad sudah berada di rumah kita. Maka kami berharap setiap masyarakat bisa menyaksikan peninggalan benda sejarah Islam itu,” ujar Abdul Qahhar dikutip Wartani News, Sabtu (19/08).



Sudah dibuka sejak hari Sabtu pekan kemarin, Museum Artefak Sejarah Islam dan Nabi Muhammad dibuka hingga 19 September 2017 mulai dari jam 10.00 Pagi – 10.00 malam, di Patani Center, Gedung lama Majelis Agama Islam Provinsi Patani dengan harga tiket bagi dewasa 100 Bath (sekitar Rp. 40.213) dan bagi kanak-kanak 60 Bath (sekitar Rp. 24.128). (eramuslim/ +ResistNews Blog )



+ResistNews Blog
 - Ketua Indonesia Halal Watch, Ikshan Abdullah, mendesak Menteri Kesehatan Jokowi untuk segera menghentikan Vaksinasi Measles Rubella (MR), yaitu vaksin untuk mencegah penyakit campak dan rubella (campak German), sampai disertifikasi halal oleh MUI.

Menurut Ikhsan, pemerintah harus menjadi contoh bagi masyarakat dalam rangka penegakan hukum/law enforcement, tidak sebaliknya malah menabrak Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) yang seharusnya ditaati.

“Dalam kasus Vaksin MR, Menteri Kesehatan telah sengaja tidak mengindahkan UU JPH dengan telah memaksakan vaksinasi MR dengan mengimpor atau memasukkan Vaksin MR dari India ke Indonesia dan digunakan untuk melakukan vaksinasi tanpa terlebih dahulu dilakukan sertifikasi halal. Padahal program vaksinasi diperuntukkan bagi semua anak Indonesia yang berusia sembilan bulan hingga anak berusia 15 tahun dan dilakukan dengan pemaksaan dan tanpa dilakukan edukasi yang memadai tentang pentingnya vaksinasi tersebut,” ujar Ikhsan dalam keterangan tertulis ke Panji Mas, Minggu (20/08).

Ikhsan memperingatkan bahwa jika alasannya adalah darurat, maka menentukan keadaan darurat juga harus mengikutkan berbagai elemen termasuk MUI, jadi tidaklah cukup keadaan darurat wabah endemik ini hanya ditentukan oleh Menkes saja. “Kerena jika memang keadaan darurat, maka instrumen Hukum darurat itu harus mendapat legitimasi MUI karena menyangkut kebolehan penggunaan vaksin secara syar’i bukan kehalalan,” jelasnya.

Ikhsan melanjutkan, “Berkaitan dengan statement Direktur SKK Kemkes yang menyatakan vaksin MR 100 persen halal, padahal faktanya belum ada sertifikasi halalnya. Berarti ada kebohongan publik (misleading information). Untuk itu, Menkes agar melakukan penindakan terhadap pejabat tersebut.”

Lebih lanjut Ikshan menyampaikan mengapa penyakit Gizi buruk yang sudah diatas angka yang ditetapkan WHO tidak menjadi darurat ? Sebagaimana telah dilansir berbagai Sumber termasuk WHO angka penyakit Gizi Buruk (Stunting) Indonesia sangat tinggi di atas ketentuan yang ditetapkan oleh WHO yakni 18% rata-rata padahal standar WHO 10% untuk mendukung fakta di atas.

Menteri Kesehatan seharusnya memprioritaskan penanganan Gizi Buruk ini terlebih dahulu. Ini tentu menjadi tanggung jawab dari Kemenkes bila terjadi keberatan dari masyarakat, khususnya penolakan dari kelompok masyarakat, dikarenakan belum dilakukannya sertifikasi halal dari MUI atas vaksin. Pemerintah diwajibkan untuk memastikan produk-produk yang beredar di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.

“Vaksinasi sebagai sebuah kegiatan untuk pencegahan penyakit itu boleh, syaratnya harus dengan vaksin yang halal. Menkes seharusnya melakukan sertifikasi halal terlebih dahulu sebelum dipergunakan untuk vaksinasi. Hal ini sebagaimana telah diamanatkan UU JPH dalam Pasal 4 bahwa Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal, agar memberikan keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan Produk Halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan Produk. Sehingga semua produk vaksin yang beredar wajib bersertifikat halal,” rincinya.

Sebagaimana yang disampaikan Komisi Fatwa MUI yang mendukung pelaksanaan program imunisasi sebagai salah satu ikhtiar untuk menjaga kesehatan, dengan menggunakan vaksin yang halal. Pemerintah wajib segera mengimplementasikan keharusan sertifikasi halal seluruh vaksin yang digunakan termasuk vaksin Measles Rubella (MR) yang akan digunakan, serta meminta produsen untuk segera melakukan sertifikasi halal terhadap produk vaksin. (eramuslim+ResistNews Blog )



+ResistNews Blog
 - Mahkamah Agung meminta semua umat Islam di Arab Saudi untuk melihat hilal bulan Dzulhijjah pada hari Senin 21 Agustus 2017. Hal ini berdasarkan kalender Ummul Qura, di mana tanggal 29 Dzulqadah jatuh pada hari Senin ini.

“Setiap orang yang melihat hilal baru dengan mata telanjang atau melalui binokuler harus melapor ke pengadilan terdekat dan mendaftarkan kesaksiannya,” tulis lembaga peradilan tinggi Saudi dalam keterangannya.

Mahkamah Agung melanjutkan, “Setiap orang yang melihat bulan dan tidak dapat mencapai pengadilan harus meminta bantuan polisi.”

Jika hilal tidak dapat dilihat pada hari Senin ini, Mahkamah Agung meminta orang-orang untuk kembali melihat pada hari Selasa (22/08), 30 Dzulqadah guna memastikan masuknya bulan Hijriyah baru.

Rukyatul hilal dilakukan untuk menentukan waktu Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah yang dilanjutkan dengan hari raya Idul Adha pada 10 Dzulhijjah 1438 H. (eramuslim/ +ResistNews Blog )



+ResistNews Blog - Pemerintah RI melalui Kementerian Luar Negeri membantah melanggar Undang-Undang tentang Kejahatan Terhadap Keamanan Negara karena menerima kunjungan Sekretaris Jenderal Partai Komunis Vietnam (PKV) Nguyá»…n Phú Trong, 22-24 Agustus mendatang.

Juru bicara Kemlu RI, Arrmanatha Nasir, menegaskan kedatangan Sekjen PKV tersebut merupakan lawatan kenegaraan resmi dari seorang pemimpin otoritas tertinggi Vietnam. Kunjungan tersebut dilakukan sebagai upaya penguatan kerja sama antara Jakarta dan Hanoi.

“Kami tidak paham hubungannya dengan UU tersebut. Tapi kunjungan Sekjen PKV ini bukan terkait itu [organisasi dan ideologi komunis]. Ini murni kerja sama antara kedua negara,” papar Arrmanatha di Gedung Kemlu, Jakarta, Senin (21/8).

Selain itu, Arrmanatha juga mengatakan ini bukan yang pertama kalinya Indonesia menerima kunjungan dari otoritas tertinggi Vietnam. Pada 2011 dan 2013 lalu Indonesia juga menerima kedatangan Perdana Menteri dan Presiden Vietnam.

“Sekjen PKV itu pemimpin tertinggi dalam jajaran pemerintah Vietnam. Ini kunjungan bilateral antara kedua negara, bukan antar-organisasi,” ujar Arrmanatha.

Komentar itu diutarakan Arrmanatha di tengah kritikan sejumlah pihak yang menganggap bahwa Indonesia melanggar Pasal 107 e UU No.27/Tahun 2009 dengan menjalin hubungan dengan organinasi yang berasas ajaran komunisme/Marxisme.

Dalam pasal tersebut diatur bahwa seluruh entitas “dilarang mengadakan hubungan dengan atau memberikan bantuan kepada organisasi, baik di dalam maupun di luar negeri, yang diketahuinya berasaskan ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme atau dalam segala bentuk dan perwujudannya dengan maksud mengubah dasar negara atau menggulingkan Pemerintah yang sah.”

Sementara itu, Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kemlu RI, Desra Percaya, mengatakan Sekjen PKV juga akan bertemu sejumlah pemimpin DPR dan MPR, selain dengan Presiden Joko Widodo pada 23 Agustus ini.

Dalam pertemuan dengan Presiden Jokowi, tutur Desra, Sekjen PKV akan menandatangani dua nota kesepahaman (MoU), mengenai kerja sama pembangunan pedesaan. Selain itu, ada pula Letter of Intent (LoI) antara Badan Keamanan Laut RI (Bakamla) dan Lembaga Pengamanan Maritim Vietnam.

Sejumlah isu yang menjadi fokus kedua negara, paparnya, juga akan dibahas dalam pertemuan Presiden Jokowi dan Sekjen PKV. Salah satunya mengenai percepatan penyelesaian sengketa perbatasan maritim dan penguatan kerja sama ekonomi dan perdagangan.

“Vietnam saat ini juga menjadi negara di kawasan dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi sebesar 6% tahun lalu. Dengan indikator tersebut kami lihat adanya keperluan pengingkatan kerja sama khusunya di bidang perdagangan dan investasi,” kata Desra menambahkan. [cnnindonesia+ResistNews Blog ]

Letjen TNI Syarwan Hamid pada acara simposium MBI di Cawang, Jakarta, Jumat (18/08/2017).

+ResistNews Blog
 - Mantan Menteri Dalam Negeri pada Kabinet Reformasi Pembangunan, Letjen TNI Syarwan Hamid menyatakan kewaspadaannya akan bahaya laten Partai Komunis Indonesia (PKI).

“Yang sekarang sedang aktual adalah terhadap bahaya laten komunis,” katanya dalam sambutannya saat Simposium Nasional Kebangsaan gelaran Majelis Bangsa Indonesia (MBI) di Gedung Cawang Kencana, Cawang, Jakarta Timur, kemarin.

Tokoh militer Indonesia ini pun mengingatkan bangsa Indonesia akan bahaya gerakan tersebut.

Ia mengungkapkan bahwa gerakan yang dilakukan oleh PKI sangat ilmiah.

Selain soal itu, ia pun mengeluhkan bangsa Indonesia yang sedang banyak mendapatkan masalah.

“Pro-kontra di Indonesia ini saya rasa cukup rawan,” jelasnya pada acara bertema “Merekonstruksi Kedaulatan NKRI dengan Kembali ke Pancasila dan UUD 1945 yang Ditetapkan Tanggal 18-08-1945” itu.

Munculnya masalah-masalah tersebut, katanya, dikarenakan sistem keamanan yang tidak mumpuni.

Maka, sarannya, harus ada penilaian kembali terkait struktur keamanan yang ada di Indonesia.

Dulu, sambung Syarwan, tidak ada satu pun masalah keamanan yang tidak bisa diselesaikan. “Apakah teror atau gerombolan bersenjata,” imbuhnya.

Syarwan lantas berpesan agar seluruh komponen keamanan dan masyarakat bersatu padu dalam upaya menjaga keamanan. “Karena ini adalah menyangkut masalah sistem,” tandasnya.

Di akhir sambutan, Syarwan menyatakan kepeduliannya sebagai tentara dari golongan tua yang tidak rela bangsa Indonesia dihancurkan. [hidayatullah+ResistNews Blog ]



+ResistNews Blog
 - Lebih dari 16 juta orang sekarang ini sedang menderita akibat banjir musiman yang mendera wilayah Asia Selatan.

Banjir di Nepal, Bangladesh dan India diperkirakan telah menewaskan sekitar 500 orang dan diduga akan memburuk.

International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies (IFRC) mengatakan kondisi itu merupakan salah satu bencana kemanusiaan paling buruk yang terjadi di kawasan itu tahun-tahun belakangan ini.

Martin Faller, wakil direktur regional IFRC, mengatakan lebih dari sepertiga wilayah Bangladesh dan Nepal terendam banjir, sementara 11 juta orang di 4 negara bagian di utara India juga terdampak, lapor BBC Jumat (18/8/2017).

Puluhan ribu orang kehilangan tempat tinggal.

Bangladesh, di mana ketinggian air banjir sudah mencapai rekor, diperkirakan akan semakin terendam sebab aliran air dari sungai-sungai di India sampai dalam beberapa hari mendatang.

Palang Merah Nepal mengatakan tanaman pangan di daerah pusat pertanian dan peternakan di bagian selatan sudah tersapu air bah.

“Kami takut kerusakan ini akan menimbulkan kelangkaan pangan parah,” kata Sekjen Palang Merah Nepal Dev Ratna Dhakhwa.

Hujan deras diperkirakan masih akan mengguyur kawasan Asia Selatan selama beberapa hari mendatang. [hidayatullah+ResistNews Blog ]



+ResistNews Blog
 - Seorang pakar keamanan nasional Australia Prof John Blaxland mengatakan tindakan yang dilakukan pemimpin Partai One Nation Pauline Hanson yang mengenakan burqa (cadar) di sidang majelis tinggi parlemen akan mengganggu kerja yang dilakukan badan intelejen Australia ASIO dengan komunitas Islam.

Senator Hanson mengenakan burqa hari Kamis (17/8/2017) dalam acara Question Time dan menyerukan agar pemerintah Federal melarang penggunaan burqa di Australia.

Tindakan Hanson ini mendapat kecaman dari politisi dari partai lain, termasuk Jaksa Agung George Brandis.

John Blaxland dari Australian National University di Canberra mengatakan tindakan dan pernyataan Hanson ‘beracun’ dan merupakan hal yang tidak produktif.

Professor Blaxland, yang pernah menulis buku mengenai sejarah Dinas Intelijen Dalam Negeri Australia (ASIO) mengatakan komentar Hanson bisa merusak hubungan dengan komunitas Islam.

“Penting sekali bahwa mereka yang mengetahui adanya sesuatu yang mencurigakan yang terjadi dalam masyarakat memiliki kepercayaan untuk menghubungi pihak keamanan dan diperlakukan dengan baik.” Katanya dikutip AustraliaPlus.

Pakar mengenai deradikalisasi Clarke Jones mengatakan pernyataan Hanson akan membuat para remaja Islam merasa tidak diterima di Australia dan membuat mereka bersikap radikal.

“Komentar seperti itu, bahasa yang digunakan, tindakan seperti ini, akan meruntuhkan semangat anak-anak muda ini dan membuat mereka bertanya kemana mereka harus berpihak,” katanya.

“Ini hal yang buruk dan harus dihentikan.”

Senator Hanson membela tindakan yang dilakukannya, dengan mengatakan dia memilih cara yang ekstrim untuk menyanmpaikan pesannya, guna menunjukkan apa yang dilihatnya sebagai masalah keamanan.

“Ini bukan persyaratan yang diwajibkan agama. Ini dilakukan oleh pria yang ingin agar perempuan mengenakan pakaian tertutup. Ini adalah tindakan penekanan terhadap perempuan.” katanya.

Namun Menteri Pendidikan Simon Birmingham menuduh Senator Hanson mengganggu kerja yang dilakukan pihak berwenang Australia di bidang keamanan.

“Ini adalah tindakan mencari perhatian yang buruk. Ini adalah penghinaan terhadap konvensi dan cara kerja Senat. Ini adalah penghinaan terhadap ribuan warga Australia yang patuh hukum.” kata Senator Birmingham dalam acara ABC Lateline.

“Ini adalah sesuatu yang mengganggu kerja keras yang dilakukan pihak berwenang di bidang keamanan.”

Baik Dr Clarke dan Professor Blaxland memuji apa yang dilakukan Senator Brandis yang mengecam tindakan Hanson.

Apa yang dilakukan Jaksa Agung Brandis juga mendapat dukungan dari para politisi lain.

“Mengejek komunitas, menyudutkan mereka, mencemooh pakaian keagamaan mereka adalah tindakan yang sangat buruk.” kata Branddis.

Blaxland mengatakan pernyataan Brandis seperti ‘mematikan api dengan selimut basah.”

“Sangat mengesankan apa yang dilakukannya,” kata Blaxkland. [hidayatullah+ResistNews Blog ]



+ResistNews Blog
 - Jumlah korban tewas akibat serangan teror di Spanyol, hari Kamis (17/08) lalu kini telah meningkat menjadi 14 jiwa, menurut layanan darurat setempat.

Korban keempat belas adalah seorang perempuan, menurut pihak berwenang Catalan pada hari Jumat (18/08), dikutip dari AA.

Perempuan yang akhirnya meninggal dunia itu adalah salah satu dari setidaknya tujuh korban yang terluka dalam sebuah serangan di kota Cambrils, dekat dengan Barcelona pada Jumat dini hari (18/08).

Polisi Spanyol menembak mati lima tersangka pelaku serangan dalam sebuah operasi setelah pelaku mengemudikan kendaraan ke arah kerumunan.

Insiden di Cambrils menyusul serangan kendaraan mematikan lainnya di pusat kota Barcelona dimana lebih dari 100 turis dan penduduk setempat luka-luka.

Pada hari Jumat (18/08), layanan darurat di Catalonia mengatakan 34 warga negara dengan kebangsaan yang berbeda termasuk di antara mereka yang terbunuh dan terluka dalam insiden Barcelona dan Cambrils.

Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Yves Le Drian mengkonfirmasi pada hari Jumat (18/08) bahwa 26 warga Prancis termasuk di antara mereka yang terluka dalam serangan teror hari Kamis, 11 di antaranya menderita lukaserius.

Perdana Menteri Inggris Theresa May mengatakan sejumlah warga Inggris terjebak dalam insiden tersebut, termasuk seorang anak laki-laki Inggris yang tidak disebutkan namanya yang kini masih hilang. Seorang anak laki-laki lain, warga Australia, juga belum ditemukan.

Upacara berkabung dengan penuh keheningan selama satu menit diadakan di Barcelona pada hari Jumat (18/08), yang dihadiri oleh Raja Spanyol Felipe VI dan Perdana Menteri Mariano Rajoy.

Keamanan di beberapa kota di Spanyol telah diperketat. Bendera di gedung-gedung resmi pemerintah Spanyol serta kedutaan dan konsulat berkibar setengah tiang selama masa tiga hari berkabung dimulai.

Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menyampaikan belasungkawa kepada Raja Felipe pada hari Kamis (17/08) menyusul serangan yang dia katakan “menunjukkan wajah brutal terorisme sekali lagi”.

Penangkapan

Polisi mengatakan mereka telah melakukan empat penangkapan sejauh ini sehubungan dengan serangan tersebut, namun sopir van pelaku serangan di Barcelona tersebut masih diyakini dalam pelarian.

Menurut media setempat, Polisi Spanyol mencari Moussa Oukabir yang berusia 18 tahun sehubungan dengan serangan Las Ramblas pada hari Kamis (17/08).

Dia diyakini sebagai saudara Driss Oukabir, yang ditangkap di Ripoll, sekitar 50 kilometer di Utara Barcelona.

Laporan mengklaim Moussa Oukabir menggunakan dokumen yang memuat nama saudaranya untuk menyewa van putih yang digunakan dalam serangan mematikan tersebut.[panjimas/ +ResistNews Blog ]



+ResistNews Blog
 - Seorang mantan penyelidik Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Profesor Emeritus Hukum Internasional di Universitas Princeton, AS baru-baru ini mengatakan bahwa “Jelas bahwa pada semua isu utama, hukum internasional sangat mendukung pihak Palestina”.

“Melihat konflik Israel-Palestina dari perspektif hukum internasional sangat menarik terlepas dari bagaimana pandangannya terhadap isu-isu substantif,” ujar Profesor Richard A. Falk dalam sebuah konferensi berjudul “Palestine, Apartheid and Future” di Istanbul Sebahattin Zaim University pada hari Rabu (16/08).

“Menarik karena di satu sisi jelas bahwa pada semua isu utama, hukum internasional sangat mendukung pihak Palestina apakah ini masalah pemukiman ilegal [Yahudi], blokade Gaza, aneksasi Yerusalem, pengalihan pasokan air, penggunaan kekuatan yang berlebihan, isu yang sangat penting, hak untuk pengembalin pengungsi,” kata Falk kepada sebagian besar mahasiswa di Istanbul, dikutip dari Anadolu.

Israel menduduki wilayah Palestina, bersama dengan Dataran Tinggi Golan Suriah, setelah mengalahkan Mesir, Yordania dan Suriah selama perang enam hari tahun 1967, kemudian Israel mencaplok wilayah Yerusalem Timur, dan mengklaim seluruh kota itu sebagai ibukota “abadi dan tak terbagi”.

Israel telah menyepakati pakta perdamaian dengan Yordania dan Mesir – dengan mengembalikan Semenanjung Sinai – dan sekarang Israel membanggakan hubungan yang lebih baik dengan negara-negara Arab lainnya, yang telah menawarkan untuk mengakui Israel sebagai pengganti negara Palestina berdasarkan perbatasan sebelum 1967.

Usulan untuk sebuah negara Palestina, dengan Yerusalem Timur sebagai ibukotanya, telah lama dituntut oleh rakyat Palestina dan umumnya diterima oleh masyarakat internasional.

Sejumlah putaran perundingan perdamaian, bagaimanapun, sejauh ini gagal mewujudkannya.

“Setiap isu penting secara agak jelas dan tegas mendukung posisi Palestina. Dan itu benar selama beberapa dekade sekarang setidaknya selama 70 tahun bahwa Israel telah ada sebagai negara dan anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, ” kata Falk.

“Namun belum ada tindakan untuk menerapkan hukum internasional karena hal itu harus dilaksanakan, jika harus menentang pihak yang keras maupun yang lemah secara setara,” tambahnya.

Menurut mantan penyelidik HAM PBB itu, ini adalah “Prasyarat dari sistem hukum nyata dimanapun”.

“Hukum bukanlah hukum jika tidak diterapkan pada semua yang tunduk pada kewenangannya. Jadi Anda memiliki pengertian bahwa hukum internasional ini lebih berpihak pada rakyat Palestina tapi mengapa tidak membuat perbedaan, ” imbuhnya.

Aturan hukum internasional sebenarnya berpihak pada perjuangan rakyat Palesttina, namun karena hukum itu tidak diterapkan sebagaimana mestinya, maka itu tidak mampu membawa perubahan berarti, begitulah kiranya pandangan Profesor Hukum Internasional Universitas Princeton itu.

“Keadaan mereka semakin memburuk selama bertahun-tahun,” tandasnya.

Falk menambahkan hukum internasional masih tetap “sangat penting” bagi rakyat Palestina sebagai instrumen untuk mencapai tujuan mereka untuk menentukan nasib sendiri dan perdamaian yang berkelanjutan.

Selain merupakan mantan pelapor HAM PBB untuk wilayah-wilayah pendudukan, Richard Falk juga adalah co-writer dari sebuah laporan PBB, yang menyatakan bahwa Israel memberlakukan “rezim apartheid” pada rakyat Palestina – dan ini umerupakan kali pertama, Badan PBB mengungkapkan tuduhan tersebut.

Laporan yang disusun oleh Komisi Ekonomi dan Sosial PBB untuk Asia Barat, UN Economic and Social Commission for Western Asia (ESCWA) yang berpusat di Beirut, Libanon itu mengumumkan bahwa Israel telah “membentuk sebuah rezim apartheid yang mendominasi rakyat Palestina secara keseluruhan”. Disebutkan pula, ada “bukti yang luar biasa” tentang keterlibatan pelanggaran-pelanggaran Israel atas “kejahatan apartheid”.

Wakil Sekretaris Jenderal PBB Rima Khalaf mengundurkan diri dari jabatannya setelah Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres memaksanya untuk menarik laporan tersebut.[panjimas/ +ResistNews Blog ]


Oleh: Tatang Hidayat 
Ketua Badan Eksekutif Koordinator Daerah Badan Koordinasi Lembaga Dakwah Kampus (BKLDK) Kota Bandung

Tanggal 17 Agustus selalu diperingati sebagai Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Namun kita harus merenungi setiap diperingatinya hari kemerdekaan, karena kemerdekaan bukan hanya diperingati setiap tahun sebagai acara seremonial tetapi tidak memberikan kesan yang berarti.

Indonesia sudah 72 tahun sejak kemerdekaannya, tetapi apakah negeri ini sudah merdeka dan lepas dari segala penjajahan?. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti kata merdeka adalah bebas dari penghambaan, penjajahan, berdiri sendiri dsb. Tidak terkena atau lepas dari tuntutan, tidak terikat, tidak bergantung kepada orang lain atau pihak tertentu.

Kemerdekaan merupakan sesuatu yang dicita-citakan suatu bangsa, karena kemerdekaan adalah hak segala bangsa oleh sebab itu penjajahan diatas dunia harus dihapuskan, itulah yang tertulis di naskah pembukaan UUD 1945 alinea pertama. Namun, melihat kondisi Indonesia saat ini apakah sudah merdeka ? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, saya teringat akan sebuah lirik lagu karya grup band Marjinal yang beraliran punk rock ketika masa putih abu yang sering dilantunkan oleh seorang kawan kurang lebih seperti ini.

“Lihatlah negeri kita, yang subur dan kaya raya, sawah ladang terhampar luas samudra biru. Tapi rataplah negeri kita, yang tinggal hanya cerita, cerita dan cerita (cerita terus). Pengangguran merabah luas, kemiskinan merajalela, pedagang kaki lima tergusur teraniaya, bocah-bocah kecil merintih melangsungkan mimpi dijalanan, buruh kerap dihadapi penderitaan. Inilah negeri kita, alamnya gelap tiada berbintang dari derita dan derita menderita, derita terus. Sampai kapankah derita ini, yang kaya darah dan air mata yang senantiasa mewarnai bumi pertiwi”.

Sedikit jika kita berpikirdan merenung apa yang ada didalam lirik lagu tersebut memang ada benarnya juga, lirik lagu tersebut menggambarkan kondisi bumi pertiwi saat ini. Menafikan kerusakan yang terjadi di negeri ini merupakan suatu bukti tidak peduli terhadap negeri. Mulai dari tingginya angka kemiskinan, kerusuhan, kriminal, pembunuhan, kenakalan remaja, perzinahan, prostitusi, bahkan ternyata Indonesia masih di jajah, salah satunya dari segi ekonomi, Indonesia sudah dijajah oleh Kapitalisme Global.

Seharusnya dengan ‘umur kemerdekaan’ yang cukup matang (72th), idealnya bangsa ini telah banyak meraih impiannya. Apalagi segala potensi dan energi untuk itu dimiliki oleh bangsa ini. Sayang, fakta lebih kuat berbicara, bahwa Indonesia belum merdeka dari keterjajahan pemikiran, politik, ekonomi, pendidikan, hukum, budaya, sosial dll. Indonesia belum merdeka dari kemiskinan, kebodohan, kerusakan moral dan keterbelakangan.

Dijelaskan oleh anggota MPR, Ahmad Basarah, di depan peserta Training of Trainers 4 Pilar di lingkungan TNI dan Polri di Bandung, mengatakan bahwa bangsa ini secara ekonomi sudah dijajah oleh kapitalisme global. ia mengatakan bahwa tak hanya dalam soal kepemimpinan yang sudah terkontaminasi unsur kapitalisme namun saat ini juga ada sekitar 173 undang-undang yang berpihak pada asing dan tak sesuai dengan Pancasila (reportaseindonesia.com, 29/8/2015).

Saat ini Indonesia sudah dikurung oleh 13 pangkalan militer Amerika Serikat, Indonesia sama juga “sudah terkurung” seperti Irak, oleh pangkalan-pangkalan AS yang berada di Christmas Island, Cocos Island, Darwin, Guam, Philippina, Malaysia, Singapore,Vietnam hingga kepulauan Andaman dan Nicobar beserta sejumlah tempat lainnya.” Connie Rahakundini Bakrie, pengamat Pertahanan dan Militer dari Universitas Indonesia. Jakarta (Garuda Militer, 14/12/2012).

Tingkat korupsi di Indonesiapun masih tinggi, korupsi di Indonesia semakin merajalela. Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai, ada beberapa faktor yang membuat korupsi di Indonesia terasa malah semakin banyak hingga ke berbagai pejabat lintas tingkatan. Pertama, objek korupsi yang biasa dilakukan di Indonesia adalah anggaran, baik APBN maupun APBD. Kemudian, nilai anggaran setiap tahunnya pun semakin besar (liputan6.com 12/5/2016).

Hari kemerdekaan yang selalu diperingati setiap tahun tidak memberikan kesan yang sangat berarti untuk kemerdekaan Indonesia. Peringatan kemerdekaan hari ini hanya berupa seremonial belaka. Sebuah candu yang memberikan persepsi kalau kita sudah merdeka dan patut disyukuri. Padahal, semua peringatan ini akan sia-sia belaka karena kita belum merdeka secara penuh. Seremonial tahunan ini hanya memalingkan kita dari kondisi kita yang sedang terjajah.

Hari-hari yang dilalui semakin menambah tetesan air mata di bumi pertiwi, jelas kita masih dijajah, kebijakan ekonomi masih merujuk pada Kapitalisme, tragisnya, hukum kita pun masih didominasi oleh hukum-hukum kolonial. Akibatnya kemiskinan menjadi “penyakit” umum rakyat. Negara pun gagal membebaskan rakyatnya dari kebodohan. Rakyat juga masih belum aman. Pembunuhan, penganiyaan, pemerkosaan, pencabulan, dan kriminalitas menjadi menu harian rakyat negeri ini. bukan hanya tak aman dari sesama, rakyat pun tak aman dari penguasa mereka.

Hubungan rakyat dan penguasa bagaikan antar musuh. Tanah rakyat digusur atas nama pembangunan. Pedagang kaki lima digusur disana-sini dengan alasan penertiban. Pengusaha tak aman dengan banyaknya kutipan liar dan kewajiban suap di sana-sini. Para Ulama dan aktivis Islam juga tak aman menyerukan kebenaran Islam, mereka bisa ‘diculik’ aparat kapan saja dan dituduh sebagai teroris, sering tanpa alasan yang jelas. Menyuarakan kebenaran dituduh radikalis, intoleran, ekstrimis hingga bibit teroris. Sehingga nyatalah bahwa Indonesia belum merdeka secara non-fisik. Karena ternyata penjajah itu masih ada, yakni kekuatan asing dan aseng yang menjajah negeri ini dengan jajahan gaya baru yakni neo imperialisme uakni memanfaatkan kaki tangannya para komprador sebagai penghianat bangsa yang telah menjual berbagai macam aset negera.

Karena itu, kunci agar kita benar-benar bangkit dari penjajahan non-fisik yang menimpa bumi pertiwi adalah dengan bersatu mewujudkan kemerdekaan yang hakiki dengan melepaskan diri dari : (1) Sistem Kapitalisme-Sekuler dalam segala bidang; (2) para penguasa dan politisi yang menjadi kaki tangan negara-negara kapitalis. Selanjutnya kita harus bersatu untuk mewujudkan kemerdekaan hakiki.

Kemerdekaan yang hakiki merupakan kemerdekaan yang dimulai dari bangkitnya pemikiran, kemerdekaan tersebut telah dicontohkan oleh Rasulullah Saw kepada para sahabatnya. Orang-orang Qurasy Makkah yang awalnya merupakan bangsa jahiliah, tetapi setelah mendapatkan dakwah Rasulullah Saw bisa menjadi bangsa yang menguasai dunia. Orang-orang Quraisy telah mendapatkan kemerdekaan yang hakiki, yakni kemerdekaan yang diawali dengan bangkitnya pemikiran, sehingga orang-orang Quraisy memiliki ketinggian taraf berfikir.

Kebangkitan tersebut telah di akui di dunia Barat dengan terwujudnya Peradaban Islam yakni peradaban terbesar di dunia. Peradaban Islam sanggup menciptakan negara adi daya dunia (superstate) terbentang dari satu samudera ke samudera yang lain; dari iklim utara hingga tropis dengan ratusan juta orang di dalamnya, dengan perbedaan kepercayaan dan suku (Carleton : “ Technology, Business, and Our Way of Life: What Next).

Peradaban Islam telah memberikan rahmat bagi seluruh alam, Maha Benar Allah SWT Yang berfirman:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ

Tidaklah Kami mengutus engkau (Muhammad saw.) melainkan agar menjadi rahmat bagi alam semesta (QS al-Anbiya’ [21]: 107).

Menurut Kurnia (2002, hlm. 5) pengertian rahmatan lil ‘âlamîn itu terwujud dalam realitas kehidupan tatkala Muhammad Rasulullah Saw mengimplementasikan seluruh risalah yang dia bawa sebagai rasul utusan Allah SWT. Lalu bagaimana jika Rasul telah wafat. Rahmat bagi seluruh alam itu akan muncul manakala kaum muslimin mengimplementasikan apa yang telah beliau bawa, yakni risalah syari’at Islam dengan sepenuh keyakinan dan pemahaman yang bersumber pada Al Qur’an dan As Sunnah.

Manakala umat Islam telah jauh dari kedua sumber tersebut (beserta sumber hukum yang lahir dari keduanya berupa ijma’ sahabat dan qiyas syar’iyyah) dan telah hilang pemahamannya terhadap Syariah Islam, maka tidak mungkin umat ini menjadi rahmat bagi seluruh alam, Justru dunia rugi lantaran kelemahan pemahaman kaum muslimin terhadap Syariah Islam. Oleh kerena itu, berbagai upaya untuk menutupi Syariah Islam dan upaya menghambat serta menentang diterapkannya syariat Islam pada hakikatnya adalah menutup diri dan mengahalangi rahmat bagi seluruh alam.

Maka dari itu, pentingnya semua elemen umat ini mulai dari Ulama, intelektual, pengusaha, pemuda, mahasiswa, santri dan pelajar untuk bersatu dalam rangka mewujudkan kemerdekaan yang hakiki di bumi pertiwi. Kita harus bahu membahu khususnya peran para pemuda dan mahasiswa untuk melanjutkan estafet perjuangan para leluhur yang telah mengusir penjajah secara fisik, bukan malah melanjutkan estafet penjajahan.

Kita teruskan perjuangan para leluhur untuk menuju kemerdekaan membebaskan negeri ini dari neo imperialisme. Kita harus melakukan usaha mencerdaskan di tengah-tengah umat untuk segera menerapkan aturan-aturan Islam dalam seluruh aspek kehidupan, karena hanya dengan Syariah Islamlah kita dapat lepas dari aturan-aturan penjajahan.

Hanya dengan Syariah Islam pula kita bisa meraih kemerdekaan yang hakiki. sehingga ketika Islam diterapkan akan terwujudlah Islam Rahmatan Lil ‘Alamin. Wallahu a’lam bi ash-shawab. [voa-islam.com/ +ResistNews Blog ]



+ResistNews Blog
 - Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah menyatakan bahwa agama akan dijadikan kambing hitam oleh seorang pemimpin bila ia tahu bahwa apa yang dikerjakannya tidak mencapai hasil sebagaimana mestinya. Bahkan isu-isu yang seharusnya tidak berkembang menjadi hangat jika pemimpin tersebut gagal memahami keyakinannya.

Gagal mengelola harmoni lalu agama dicap sebagai sumber intoleransi. Agama berabad-abad usianya. Telah membuktikan gelora toleransi sepanjang masa," katanya, di akun media sosial, Twitter pribadi miliknya, Ahad (20/8/2017), dengan hastag (#)ToleransiKita.

Bahkan menurut Fahri, peperangan terjadi bukan karena perbedaan agama itu sendiri, melainkan disebabkan oleh para politisi. Kendati demikian, ambisi dan sengketa itu berkembang dalam politik namun agama datang untuk melerai, juga memadamkannya.

"Bahkan dalam perang, agamalah yang datang membawa etika dan moral sebelum menjadi konvensi para pemimpin politik. Bagi politisi ambisius, dalam perang mereka membunuh perempuan, anak-anak dan kaum sipil tak berdosa."

Dalam agama, lanjut kader PKS, menyatakan bahwa dalam agama, perang bukanlah prosesi saling menumpahkan darah. Tapi meletakkan keadilan pada keduanya.

"Tidaklah terjadi perang sampai kezaliman merajalela dan korban berjatuhan di mana-mana. Dalam agama, nyawa bukan milik manusia. Ia milik Tuhan Yang Mahakuasa. Ia tidak boleh tumpah karena ambisi politik." (voa-islam.com/ +ResistNews Blog )



+ResistNews Blog
 - Sejumlah pihak prihatin dengan nasib yang dialami ribuan warga penghuni rumah susun sederhana (rusunawa) yang bakal diusir Pemprov DKI Jakarta. Mereka akan diminta Gubernur DKI Djarot Saiful Hidayat untuk angkat kaki.

“Kasihan mereka, sudah digusur sekarang malah mau diusir. Sadis banget, kan mereka tidak mampu membayar uang sewa karena tidak lagi bekerja akibat digusur dari tepat tinggal sebelumnya,” kata Dony Setiawan, warga DKI dalam celotehnya di sebuah grup WA.

Hal sama disampaikan Santika Arini, menurutnya, Pemprov DKI jangan seenaknya mengusir mereka. “Mereka itukan rakyat kita yang harus dibela. Janganlah bertindak kasar terhadap warga sendiri, perlakukan mereka secara manusiawi. Carikan jalan keluar supaya mereka bisa membayar uang sewa, misalnya membantu permodalan kepada mereka untuk berusaha,” kata Santika, salah satu aktivis mahasiswa.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal DPD FPI DKI Jakarta, Novel Chaidir Hasan Bamukmin tidak terkejut dengan pengusiran itu, sebab dari jauh-jauh dirinya menduga warga yang digusur itu sesungguhnya ingin diusir keluar dari Jakarta.

“Dan tempat-tempat itu akhirnya diduga akan dipakai hanya untuk orang-orang yang mampu. Makanya mereka ini sebenarnya diusir dari Jakarta pelan-pelan untuk disingkirkan dengan alasan dipindahkan ke pemukiman yang lebih layak,” kata Novel seperti dilansir Kantor Berita RMOL Jakarta, Kamis (10/8).

Wakil Ketua Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) itu mengungkapkan, para warga korban gusuran itu tinggal di pinggiran kali karena mereka tidak mampu membayar sewa. Ketika mereka dipindahkan atau digusur, mereka punya beban bulanan, baik bayar sewa rumah, listrik, air, dan kebutuhan hidup lainnya.

“Sementara untuk memenuhi kebutuhan hidup itu, mereka harus jauh menggunakan transportasi, dan itu justru memberatkan mereka, akhirnya mereka buntut-buntutnya kita lihat hari ini akan terusir,” bebernya.

Padahal, itu bentuk eksekusi pelan-pelan terhadap orang pribumi yang tidak mampu. Dan hal itu sudah diwanti-wanti sejak jauh-jauh hari bahwa program Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) adalah untuk menggusur pribumi yang tidak mampu, targetnya untuk bisa dikeluarkan dari Jakarta.

“Dan akhirnya orang-orang yang masuk Jakarta ini orang-orang yang mampu, dengan pemukiman yang bagus. Dan orang-orang mampu ini bisa juga dari luar negeri, termasuk dari Cina,” ungkapnya.

Akan Melawan

Warga penghuni rusunawa siap melawan ancaman pengusiran yang disampaikan Gubernur Djarot Saiful Hidayat. Mereka justru mengaku dirugikan karena hingga saat ini pemerintah DKI Jakarta belum memberikan ganti rugi setelah mereka digusur dan dipindahkan ke rusun.

Warga yang menjadi korban gusuran mengaku sudah dirugikan secara materiil dan belum ada penggantian dari pemerintah daerah DKI Jakarta. “Kami ditempatkan di rusun, bukan mencari rusun,” ujar salah satu penghuni, Iwan Setiawan, saat ditemui Tempo.co di Rusun Jatinegara, Selasa (15/8/2017).

Iwan membantah bila ia dan penghuni rusun lainnya bermalas-malasan dan hanya ingin fasilitas gratis. Ia mengaku sudah berusaha untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya dengan berjualan soto di kompleks rusun. Namun, penghasilan dari berjualan soto belum cukup untuk membayar tunggakan sewa, listrik, dan air.

Iwan mengatakan ia bersama penghuni rusun lainnya sudah menyiapkan aksi solidaritas jika sampai ada tetangganya yang diusir dari rusun karena menunggak. “Kami akan dirikan tenda di bawah, barang-barang semua dikeluarkan dari kamar,” ujarnya.

Menurut dia, hal ini bertujuan untuk menunjukkan kekompakan warga rusun yang merasa senasib menanggung beban yang sama.

Hal senada juga disampaikan oleh penghuni Rusun Jatinegara lainnya, Yati, yang mengatakan akan tetap bertahan tinggal di rusun. “Ya kalau diusir mau tinggal di mana lagi, rumah di Menteng Pulo udah digusur,” katanya.

Djarot mengancam para penghuni rusun yang tak kunjung membayar tunggakan untuk keluar dari rusun. “Mereka yang menunggak dan dengan sengaja enggak mau bayar, ya sudah, silakan keluar,” kata Djarot.(eramuslim/ +ResistNews Blog )
Powered by Blogger.