[Al-Islam edisi 845, 27 Jumadul Ula 1438 H – 24 Februari 2017 M]

Setelah terbit PP no. 1/2017 tentang tentang perubahan keempat atas PP No. 23/2014 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara dan peraturan turunannya (Peraturan Menteri ESDM no. 5/2017 dan no. 6/2017), maka sejak 12 Januari 2017 perusahaan tambang wajib mengolah dan memurnikan mineral di dalam negeri dan tidak boleh lagi mengekspor konsentrat, kecuali jika: (1) Kontrak Karya (KK) diubah menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK); (2) Perusahaan berkomitmen membangun smelter dalam 5 tahun dan akan diverifikasi tiap 6 bulan; (3) Perusahaan mendivestasi (menjual) saham 51% dalam 10 tahun; (4) Perusahaan membayar bea keluar maksimal 10%.

Terkait itu, pada 15 Januari 2017, PT Freeport Indonesia (PTFI) mengajukan diri mengubah status dari KK menjadi IUPK Operasi Produksi (OP). Namun, PTFI meminta beberapa syarat (lihat: Kompas.com, 16/1). Di antaranya: PTFI meminta kepastian perpanjangan operasi hingga tahun 2041 dan perpajakan tetap atau nail down; PTFI pun menolak mengikuti ketentuan fiskal yang berlaku yang bisa berubah (prevailing).

PTFI mengajukan perpanjangan rekomendasi ekspor konsentrat pada 16 Februari 2017. Sesuai izin IUPK yang telah diberikan (SK IUPK Nomor 413 K/30/MEM/2017 tanggal 10 Februari 2017), diterbitkan izin rekomendasi ekspor dengan Surat Persetujuan No. 352/30/DJB/2017 tanggal 17 Februari 2017, berlaku hingga 16 Februari 2018 (CNN Indonesia, 17/2).

Namun, PTFI mengabaikan rekomendasi ekspor itu. PTFI belum mengajukan Surat Persetujuan Ekspor (SPE) kepada Kementerian Perdagangan.

Freeport Mengancam Pemerintah

Untuk memuluskan keinginan di atas, Freeport menebar ancaman dan tekanan terhadap Pemerintah. Freeport McMoran secara resmi memberi Pemerintah tenggat waktu 120 hari untuk mempertimbangkan kembali poin-poin perbedaan antara Pemerintah dan PTFI terkait pemberian izin rekomendasi ekspor berdasarkan ketentuan Kontrak Karya (KK). (CNN Indonesia, 20/2). Freeport akan melaporkan Pemerintah ke Arbitrase Internasional jika dalam 120 hari tidak dicapai kata sepakat terkait perbedaan status KK PTFI menjadi IUPK (Kompas.com, 20/1).

Freeport juga mengancam, jika tidak diterbitkan izin rekomendasi ekspor sesuai ketentuan KK, akan terjadi PHK besar-besaran. CNN Indonesia (20/2) memberitakan, Freeport-McMoran, induk dari PTFI, secara resmi menyatakan telah mengubah status 12 ribu dari total 32 ribu pekerja PTFI, dari pekerja tetap menjadi pekerja kontrak mulai pekan ini. PTFI juga akan mem-PHK sekitar 10 persen (artinya sekitar 3.200 orang) pekerjanya mulai pekan depan.

Freeport juga terus mengopinikan bahwa penghentian operasi PTFI akan berdampak buruk bagi Pemerintah dan perekonomian Papua.

Freeport pun memperberat tekanan. CEO Freeport Adkerson mengatakan (Kompas.com, 20/2), “Sebanyak 90 persen investor Freeport McMoran berasal dari perusahaan-perusahaan besar di AS. Apa pun yang terjadi di sini (PTFI) akan menjadi perhatian Pemerintah AS.”

CEO Freeport juga mengatakan, pemodal terbesar Freeport, Carl Icahn, yang memegang 7% saham Freeport McMoRan, dan tercatat sebagai pemegang saham terbesar sejak 1,5 tahun terakhir, saat ini menjadi staf khusus Presiden AS Donald Trump. Kisruh mengenai kelanjutan investasi Freeport di Indonesia tentu tak lepas dari perhatian Icahn (lihat: finance.detik.com, 20/2).

Potret Penjajahan

Ancaman dan tekanan Freeport kepada Pemerintah itu menggambarkan potret penjajahan asing, arogansi dan kerakusan mereka atas negeri ini. Tentu hal itu di antaranya karena perusahaan itu di-back-up penuh oleh negaranya, yakni AS. Dengan begitu eksploitasi oleh Freeport sejatinya menggambarkan penjajahan oleh AS sendiri atas negeri ini.

Perlu diketahui, sesuai hasil pembahasan bersama yang melibatkan Kementerian ESDM, Kemenkeu dan PTFI, Pemerintah telah memberikan hak yang sama di dalam IUPK setara dengan yang tercantum di dalam KK, selama masa transisi perundingan stabilitas investasi dan perpajakan dalam 6 bulan sejak IUPK diterbitkan (Kompas.com, 19/2).

Selain itu, di dalam Permen ESDM No. 15/2017 pasal 8 dikatakan, ketentuan-ketentuan dalam KK serta dokumen kesepakatan lainnya antara Pemerintah dan pemegang KK menjadi bagian tidak terpisahkan dari pemberian IUPK Operasi Produksi. Itu dinyatakan tetap berlaku sampai jangka waktu yang ditetapkan dalam IUPK Operasi Produksi. Dengan kata lain, Pemerintah menjamin tak ada perubahan kewajiban ketika KK berubah menjadi IUPK dan bisa saja berlaku sampai periode IUPK berakhir.

Dengan demikian ada peluang bagi PTFI untuk tetap mempertahankan hak-hak sesuai KK meski telah berganti status menjadi IUPK. Artinya, ada kemungkinan, kebijakan fiskal PTFI setelah berstatus IUPK akan tetap mengikuti ketentuan KK, yakni tetap (nail down) dan tidak mengikuti ketentuan fiskal yang berlaku (prevailing). Adapun pajak-pajak tambahan, tentu masih ada waktu maksimal 6 bulan untuk dinegosiasikan agar mendapat keistimewaan.

Sementara itu, untuk perpanjangan operasi hingga 2041, besar kemungkinan—meski tidak mendapat kepastian—Freeport akan mendapat jaminan. Pasalnya, IUPK berlaku 10 tahun sejak dikeluarkan dan bisa diperpanjang dua kali 10 tahun.

Jika semua itu terjadi, dengan berubah menjadi IUPK, hanya wilayah operasinya yang menyusut. Namun, itu pun masih bisa disiasati dengan mengajukan IUPK baru untuk sisa wilayahnya sehingga jika ditotal tidak akan jauh berbeda dengan luas wilayah KK.

Stop Freeport!

Ahmad Redi, Pakar Hukum Sumber Daya Alam dari Universitas Tarumanegara, mengatakan bahwa persyaratan yang diminta oleh Freeport sangat tidak rasional dan cenderung berorientasi pada keuntungan diri sendiri. “Pemerintah tidak boleh menuruti aturan tersebut,” kata dia. “Pemerintah harus tegas, bukan malah mengikuti alur kemauan Freeport. Syarat tersebut harus ditolak,” tegasnya.

Direktur Centre for Indonesian Resources Strategic Studies (Cirrus), Budi Santoso, juga mengatakan, syarat-syarat itulah yang selama ini diinginkan Freeport sehingga menyandera pembangunan smelter dan divestasi. Namun demikian, jika benar-benar konsisten untuk kepentingan nasional, Pemerintah seharusnya tidak memperpanjang kontrak Freeport (Kompas.com, 16/2).

Kelanjutan operasi tambang tersebut mestinya diberikan kepada BUMN, seperti yang dikemukakan oleh banyak pakar. Jangan sampai, setelah asing menguras banyak, baru BUMN—yang sejatinya mewakili negara—disuruh mengelola dengan hanya mendapatkan ampasnya.

Menyalahi Islam

Pemberian izin pengelolaan tambang kepada Freeport (juga kepada perusahaan lainnya) baik dengan KK atau IUPK jelas menyalahi Islam. Sebabnya, dalam Islam, tambang yang berlimpah haram diserahkan kepada swasta, apalagi asing. Abyadh bin Hamal ra. menuturkan:

أَنَّهُ وَفَدَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَاسْتَقْطَعَهُ الْمِلْحَ فَقَطَعَهُ لَهُ فَلَمَّا أَنْ وَلَّى قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْمَجْلِسِ أَتَدْرِى مَا قَطَعْتَ لَهُ إِنَّمَا قَطَعْتَ لَهُ الْمَاءَ الْعِدَّ. قَالَ فَانْتَزَعَ مِنْهُ

Ia pernah datang kepada Rasulullah saw. Ia meminta (tambang) garam. Beliau lalu memberikan tambang itu kepada dirinya. Ketika ia hendak pergi, seseorang di majelis itu berkata, “Apakah Anda tahu apa yang Anda berikan? Sungguh Anda telah memberi dia (sesuatu laksana) air yang terus mengalir.” Ia (perawi) berkata, “lalu Rasul menarik kembali tambang itu dari Abyadh (HR Abu Dawud, at-Tirmidzi, Ibnu Hibban dan al-Baihaqi).

Islam menetapkan tambang adalah milik umum (seluruh rakyat). Tambang itu harus dikelola langsung oleh negara dan seluruh hasilnya dikembalikan untuk kemaslahatan rakyat. Karena itu pemberian ijin kepada wasta untuk menguasai pengelolaan tambang, termasuk perpanjangan ijin yang sudah ada, jelas menyalahi Islam.

Karena menyalahi Islam, izin ataupun kontrak yang diberikan adalah batal demi hukum dan tidak berlaku. Sebabnya, Nabi saw bersabda:

«كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِى كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ»

Setiap syarat yang tidak ada di Kitabullah (menyalahi syariah) adalah batil meski 100 syarat (HR Ibnu Majah, Ahmad dan Ibnu Hibban).

Jika memang Freeport dan pemegang kontrak pertambangan lainnya sudah terlanjur mengeluarkan biaya, biaya-biaya itu dikembalikan setelah diperhitungkan dengan hasil yang diambil. Hal itu dianalogikan dengan orang yang menanam di tanah orang lain. Nabi saw bersabda:

«مَنْ زَرَعَ فِى أَرْضِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ فَلَيْسَ لَهُ مِنَ الزَّرْعِ شَىْءٌ وَلَهُ نَفَقَتُهُ»

Siapa yang menanam di tanah satu kaum tanpa izin mereka maka dia tidak berhak atas tanaman itu dan untuk dia (dikembalikan) biayanya (HR Abu Dawud, at-Tirmidzi, Ibnu Majah dan Ahmad).

Wahai Kaum Muslim:

Kekayaan alam mendesak untuk diselamatkan. Penjajahan harus segera diakhiri. Kemandirian harus segera diwujudkan. Semua itu hanya sempurna terwujud melalui penerapan syariah secara kâffah yang hanya bisa sempurna dijalankan melalui sistem Khilafah Rasyidah ‘ala minhaj an-nubuwwah. Inilah yang mendesak untuk diwujudkan oleh kaum Muslim negeri ini demi mewujudkan kemakmuran negeri dan penduduknya. WalLâh a’lam bi ash-shawâb. []



Komentar al-Islam:

Ketua DPR Puji Aksi Damai 212 (Republika.co.id, 22/2/2017).
  1. Tak cukup sekadar memuji, harusnya DPR dan Pemerintah segera memenuhi seluruh tuntutan umat Islam, yakni: tangkap penista al-Quran!
  2. Faktanya, meski sudah beberapa kali umat Islam melakukan aksi besar-besaran, tuntutan umat Islam seolah tak didengar oleh Pemerintah.
  3. Semua ini membuktikan bahwa sistem demokrasi hanya melayani kepentingan segelintir orang dan mengabaikan kepentingan orang banyak (umat Islam). Karena itu stop demokrasi, ganti dengan syariah dan Khilafah!
[hizbut-tahrir.or.id/ +ResistNews Blog ]


+ResistNews Blog
 - Presiden AS Trump menegaskan pada 15 Februari 2017 bahwa solusi dua negara bukanlah cara untuk mengakhiri konflik antara entitas Yahudi dan Palestina. Bahkan sehari sebelumnya, Gedung Putih telah mengumumkan bahwa “Washington tidak akan bersikeras lagi dengan solusi dua negara, yang oleh masyarakat internasional dianggap sebagai prinsip dasar penyelesaian. Sehingga AS tidak akan lagi mendiktekan syarat-syarat perdamaian apapun antara entitas Yahudi dan Palestina.

Dikatakan bahwa AS “pada saatnya nanti akan dilakukan kajian terhadap solusi dua negara dan solusi satu negara.” Padahal semua tahu bahwa bahwa proyek solusi dua negara adalah proyek Amerika sejak tahun 1959, era Presiden Republik Eisenhower yang membuat masyarakat internasional menerimanya, dan mematahkan solusi satu negara yang diusulkan oleh Inggris dengan mendirikan sebuah negara demokratis sekuler yang mencakup orang Yahudi, Muslim dan Kristen seperti model Lebanon. Semua ini menunjukkan kegagalan Amerika dalam kasus Timur Tengah, di mana Amerika tidak mampu menerapkan proyeknya, padahal sudah berjalan lebih dari setengah abad.

Yang jelas adalah, bahwa semua proyek mereka akan senantiasa gagal, in syaa Allah, sebab Rasulullah saw telah menyampaikan kabar gembira bahwa Allah SWT akan mendatangkan para hamba Muslim yang ikhlas kepada-Nya karena semata-mata menjalankan agama, dengan dipimpin oleh Khalifah mereka, yang akan mendirikan shalat di Masjid al-Aqsha, yang akan mencabut hantu kaum Yahudi dan entitasnya, juga yang akan mengembalikan tanah yang diberkati ke asalnya di bawah naungan Khilafah Rasyidah ‘ala minhājin nubuwah (kantor berita HT/hizbut-tahrir.or.id/ +ResistNews Blog ).


[Al-Islam edisi 844, 20 Jumada al-Ula 1438 H – 17 Februari 2017 M]

Berbicara tentang kepemimpinan, sesungguhnya berbicara tentang dua hal: sosok pemimpin dan sistem kepemimpinan. Dalam konteks Islam, dua-duanya penting. Karena itu, selain umat Islam wajib memilih sosok pemimpin yang memenuhi syarat-syarat formal sesuai tuntutan syariah; penting dan wajib pula sosok pemimpin tersebut menerapkan sistem kepemimpinan yang juga sesuai syariah. Itulah yang dalam istilah politik Islam disebut dengan Imamah atau Khilafah.

Sosok Pemimpin Syar’i

Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani dalam kitab Nizhâm al-Hukm fî al-Islâm menyebutkan syarat-syarat syar’iyang wajib ada pada seorang pemimpin (Imam/Khalifah) yaitu: (1) Muslim; (2) laki-laki; (3) dewasa (balig); (4) berakal; (5) adil (tidak fasiq); (6) merdeka; (7) mampu melaksanakan amanah Kekhilafahan berdasarkan Kitabullah dan Sunnah Rasulullah saw. (Lihat juga: Al-Islam, Ed. 842, 3/2/2017).

Syaikh an-Nabhani juga menyebutkan syarat tambahan—sebagai keutamaan, bukan keharusan—bagi seorang pemimpin, yakni: (1) mujtahid; (2) pemberani; (3) politikus ulung; (4) keturunan Quraisy.

Syaikh Abdul Qadim Zallum dalam kitab Al-Afkâr as-Siyâsiyyah juga menyebutkan beberapa karakter seorang pemimpin yaitu: Pertama, berkepribadian kuat. Orang lemah tidak pantas menjadi pemimpin. Abu Dzar ra. pernah memohon kepada Rasululah untuk menjadi pejabat, namun Rasul saw. bersabda, “Abu Dzar, kamu adalah orang yang lemah, sementara jabatan ini adalah amanah, dan pada Hari Pembalasan amanah itu akan menjadi kehinaan dan penyesalan, kecuali bagi orang yang mengambil amanah tersebut sesuai dengan haknya dan menunaikan kewajiban dalam kepemimpinannya.” (HR Muslim).

Kedua, bertakwa. Sulaiman bin Buraidah, dari bapaknya, menuturkan, “Rasulullah saw., jika mengangkat seorang pemimpin pasukan atau suatu ekspedisi pasukan khusus, senantiasa mewasiatkan takwa kepada dirinya.”(HR Muslim).

Seorang pemimpin yang bertakwa akan selalu menyadari bahwa Allah SWT senantiasa memonitor dirinya dan dia akan selalu takut kepada-Nya. Dengan demikian dia akan menjauhkan diri dari sikap sewenang-wenang (zalim) kepada rakyat maupun abai terhadap urusan mereka. Khalifah Umar ra., kepala negara Khilafah yang luas wilayahnya meliputi Jazirah Arab, Persia, Irak, Syam (meliputi Syria, Yordania, Libanon, Israel, dan Palestina), serta Mesir pernah berkata, “Andaikan ada seekor hewan di Irak terperosok di jalan, aku takut Allah akan meminta pertanggungjawabanku mengapa tidak mempersiapkan jalan tersebut (menjadi jalan yang rata dan bagus).”(Zallum, idem).

Ketiga, memiliki sifat welas kasih. Ini diwujudkan secara konkret dengan sikap lembut dan bijak yang tidak menyulitkan rakyatnya. Dalam hal ini Rasulullah saw. pernah berdoa, “Ya Allah, siapa saja yang diberi tanggung jawab memimpin urusan umatku dan menimbulkan kesulitan bagi mereka, maka persulitlah dia. Siapa saja yang memerintah umatku dengan sikap lembut (bersahabat) kepada mereka, maka lembutlah kepada dia.” (HR Muslim).

Abu Musa al-Asy’ari r.a., saat diutus menjadi wali/gubernur di Yaman, menyatakan bahwa Rasulullah saw. pun pernah bersabda, “Gembirakanlah (rakyat) dan janganlah engkau hardik. Permudahlah mereka dan jangan engkau persulit (urusan mereka).” (HR al-Bukhari).

Keempat, jujur dan penuh perhatian. Ma’qil bin Yasar menuturkan bahwa Rasulullah saw. pernah bersabda, “Siapa saja yang memimpin pemerintahan kaum Muslim, lalu dia tidak serius mengurus mereka, dan tidak memberikan nasihat yang tulus kepada mereka, maka dia tidak akan mencium harumnya aroma surga.” (HR Muslim).

Perhatian pemimpin tentu bukan sekadar dalam memenuhi kebutuhan fisik rakyat, tetapi juga kebutuhan ideologis agar mereka tetap di jalur kehidupan yang mengantarkan mereka menuju ridha Allah SWT sehingga mereka sukses dunia-akhirat.

Kelima, istiqamah memerintah dengan syariah. Diriwayatkan bahwa Muadz bin Jabal, saat diutus menjadi wali/gubernur Yaman, ditanya oleh Rasulullah saw., “Dengan apa engkau memutuskan perkara?” Muadz menjawab, “Dengan Kitabullah.” Rasul saw. bertanya lagi, “Dengan apalagi jika engkau tidak mendapatinya (di dalam al-Quran)?” Muadz menjawab, “Dengan Sunnah Rasululllah.” Rasul saw. bertanya sekali lagi, “Dengan apalagi jika engkau tidak mendapatinya (di dalam al-Quran maupun as-Sunnah)?” Muadz menjawab, “Aku akan berijtihad.” Kemudian Rasulullah saw. berucap: “Segala pujian milik Allah yang telah memberikan petunjuk kepada utusan Rasulullah ke jalan yang disukai Allah dan Rasul-Nya.” (HR Ahmad, Abu Dawud dan al-Baihaqi).


Sistem Kepemimpinan Syar’i

Dalam pandangan Islam, sistem kepemimpinan yang syar’i adalah sistem kepemimpinan yang dibangun oleh Rasulullah saw. Dalam shirah nabawiyyah, berdasarkan riwayat-riwayat yang terpercaya, telah disebutkan informasi akurat mengenai bentuk dan stuktur sistem kepemimpinan yang dibangun Rasulullah saw. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah saw. di Madinah menunjukkan bahwa beliau membangun negara, melakukan aktivitas kenegaraan serta meletakkan landasan teoretis bagi bentuk dan sistem pemerintahan yang maju. Bahkan di kemudian hari, sistem pemerintahan Islam, baik yang menyangkut aspek kelembagaan maupun hukum, banyak diadopsi dan menjadi dasar bagi sistem pemerintahan modern. Memang pada masa Rasulullah saw. sistem dan struktur kenegaraan belum dilembagakan dalam sebuah buku khusus. Namun, praktik kenegaraan yang dilakukan oleh Rasulullah saw. dan para sahabat adalah perwujudan nyata dari sistem pemerintahan Islam, yang berbeda dengan sistem pemerintahan manapun.

Pemerintahan Islam yang dibangun oleh Rasulullah saw. meliputi asas negara, struktur, perangkat, mekanisme pemerintahan, serta kelengkapan-kelengkapan administratif. Pemerintahan Islam didasarkan pada prinsip: kedaulatan di tangan syariah dan kekuasaan di tangan rakyat.

Kedaulatan (sovereignty) adalah kekuasaan tertinggi untuk membuat hukum. Islam telah menggariskan bahwa kedaulatan tertinggi untuk membuat hukum hanya di tangan Allah SWT semata. Manusia, termasuk Khalifah, tidak memiliki kewenangan dan hak sama sekali untuk membuat hukum. Khalifah hanya berkewajiban mengadopsi hukum yang digali oleh para mujtahid dari nash syariah melalui ijtihad yang benar, untuk diterapkan di tengah-tengah masyarakat.

Adapun kekuasaan adalah kewenangan untuk mengangkat kepala negara (khalifah). Kewenangan ini ada di tangan rakyat yang disalurkan melalui sebuah mekanisme yang bernama baiat. Dalam Islam, rakyat memiliki kewenangan mengangkat salah seorang di antara mereka untuk menjadi kepala negara yang akan mengatur urusan mereka dengan syariah Islam.

Daulah Islam dipimpin oleh seorang khalifah yang bertugas untuk menerapkan dan menegakkan hukum Islam di dalam negeri serta mengemban risalah Islam ke seluruh penjuru dunia dengan dakwah dan jihad. Oleh karena itu, aturan yang diberlakukan di dalam Daulah Islam adalah aturan Islam, yang terpancar dari akidah Islam, bukan aturan lain. Allah SWT berfirman:

]فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ[

Demi Tuhanmu, mereka (pada hakikatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu (Muhammad) sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan (QS an-Nisa’ [4]: 65).



Allah SWT pun berfirman:


]وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ[

Hendaklah kamu (Muhammad) memutuskan perkara di tengah-tengah mereka menurut wahyu yang telah Allah turunkan (QS al-Maidah [5]: 49).



Allah SWT juga berfirman:

]وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ[

Siapa saja yang tidak menerapkan hukum dengan wahyu yang telah Allah turunkan, maka mereka adalah orang-orang kafir (QS al-Maidah [5]: 44).

Atas dasar ini, seluruh perundang-undangan Daulah Islam, baik undang-undang dasar maupun undang-undang lain yang ada di bawahnya, wajib berupa syariah Islam yang digali dari akidah Islam, yakni bersumber dari al-Quran dan as-Sunnah.

Dalam sejarah, nyata sekali bahwa Rasulullah saw. membangun Daulah Islam di Madinah al-Munawwarah berdasarkan akidah Islam dengan seluruh pilar dan strukturnya, termasuk membentuk pasukan/militer, menjalin hubungan ke dalam dan ke luar negeri, dll sesuai dengan tuntutan syariah Islam.



Khatimah

Dengan demikian, agenda umat saat ini adalah bagaimana mewujudkan kepemimpinan syar’i yang meliputi: sosok pemimpin syar’i dan sistem kepemimpinan syar’i. Kita berharap, hal ini bisa menjadi kesadaran dan opini umum kaum Muslim. Dengan itu aspirasi dan kecenderungan kaum Muslim tidak hanya sekadar memilih sosok pemimpin yang berkarakter sebagaimana disebutkan syarat-syarat dan kriterianya di atas. Lebih dari itu, mereka juga mau memperjuangkan sistem kepemimpinan Islam sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah saw. saat membangun Daulah Islam di Madinah, yang dilanjutkan oleh Khulafaur Rasyidin dalam wujud Khilafah ‘ala minhâj an-Nubuwwah.

Alhasil, keberadaan kepemimpinan Islam berupa Khilafah Islam tidak bisa ditawar-tawar lagi. Khilafahlah yang sanggup menerapkan syariah Islam secara total (kâffah). Khilafah inilah sesungguhnya yang wajib terus diupayakan dan diperjuangkan oleh segenap komponen umat Islam agar segera terwujud di tengah-tengah mereka. WalLâhu al-Muwaffiq ilâ aqwam at-tharîq. []


Komentar al-Islam:

Menkeu Tegaskan Penerimaan Pajak dari Freeport Terjaga (Republika.co.id, 14/2/2017).
  1. Persoalan mendasarnya bukanlah Freeport membayar pajak ataukah tidak, tetapi bagaimana Pemerintah mengambil-alih sepenuhnya tambang emas yang dikuasai Freeport.
  2. Bukan hanya tambang emas yang dikuasai Freeport, semua sumberdaya alam di negeri ini haram dikuasai pihak asing.
  3. Menurut syariah Islam, tambang emas dan sumberdaya alam yang berlimpah adalah milik umum yang wajib dikelola sepenuhnya oleh Pemerintah yang hasilnya bisa dinikmati oleh seluruh rakyat.
[hizbut-tahrir.or.id/ +ResistNews Blog ]



+ResistNews Blog
 - Anggota Komisi III DPR RI Habib Aboe Bakar Alhabsyi mengaku kecewa lantaran Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok diperlakukan istimewa dalam kasus dugaan penistaan agama.

Meski sudah berstatus terdakwa, Ahok tetap leluasa menghirup udara bebas. Padahal menurut Aboe orang-orang yang pernah tersangkut kasus penistaan agama semuanya ditahan, seperti Lia Aminudin, Arswendo Atmowiloto, dan Permadi.

“Setiap kasus penistaan selalu ditangkap ditahan berbeda dengan kasus Ahok ini. Ini sebagai permasalahan,” ujar Aboe dalam RDP dengan Kapolri di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, pada Selasa (21/02)

Sebaliknya, politikus PKS itu melihat ada usaha untuk mengkriminalisasi terhadap Imam Besar Front Pembela Isla tersebut serta tokoh-tokoh lainnya. Hingga saat ini, Habib Rizieq Syihab diketahui terjerat 12 kasus hukum, pasca melakukan aksi damai menuntut agar Ahok segera diproses hukum atas kasus penistaan agama.

“Seolah Habib Rizieq dicari kesalahannya, Ahok dicari pembenarannya kira-kira kayak gitu,” pungkasnya. [kiblat.net/ +ResistNews Blog ]



+ResistNews Blog
 - Komisi III DPR mempertanyakan perbedaan perlakuan proses hukum terhadap Yayasan Kedilan Untuk Semua, dibandingkan dengan Teman Ahok dan sumbangan Alfamart.

Komisi III DPR RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kapolri Jendral Pol. Tito Karnavian beserta jajarannya, Rabu (22/02). Dalam kesempatan itu, anggota DPR RI mempertanyakan kasus dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang yang dituduhkan kepada Yayasan Keadilan Untuk Semua (KUS) asuhan Ustad Adnin Armas.

Sejumlah anggota dewan menilai, kasus yang menyeret Yayasan KUS diproses oleh polisi dengan sangat cepat. Sebaliknya, kasus dana publik lainnya seperti Teman Ahok dan Sumbangan Alfamart tidak diproses dengan serius.

“Berdasar pada perkataan saudara Junimart (anggota Komisi III) pada rapat sebelumnya, bahwa ada aliran dana ke Teman Ahok, lalu bagaimana prosesnya? Karena cepat sekali pemrosesan kepada Al Mukarrom Al Hajj Al Ustadz Bachtiar Nasir,” ujar anggota Komisi III Muhammad Syafii kepada Kapolri dalam RDP di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (23/2).

Menurut pria yang akrab disapa Romo itu, kasus dana Teman Ahok yang sempat ramai diperbincangkan beberapa waktu lalu seperti tidak ada kabarnya. Dia berharap agar proses terhadap yayasan pendukung Basuki Tjahaja Purnama itu juga diproses secepat penyelidikan terhadap Ustadz Bachtiar.

Senada dengan Romo Syafii, anggota Fraksi PPP Arsul Sani meminta Polri tegas dalam menindak segala dugaan bentuk pelangggaran pidana. Di sisi lain juga diperlukan rasa bijak dalam melakukan proses-proses penindakan hukum.

Arsul menjelaskan yang dimaksud bijak adalah adanya persamaan dalam penegakan hukum atau equality before the law. “Terkait dana umat yang masuk ke dalam Yayasan KUS, kenapa hanya dana publik yang masuk kepada Yayasan KUS saja yang diproses, sedangkan dana publik yang dikumpulkan oleh Teman Ahok, apakah di lidik atau disidik juga?” tanya Asrul.

Dia juga menyebut kasus pengumpulan dana sumbangan oleh Alfamart dari kembalian dari belanja customer dibawah 500 rupiah yang dipertanyakan oleh pelanggannya. Meski pihk Alfamart telah menjelaskan penyalurannya, belakangan hal itu juga menimbulkan perselisihan.

“Ada Konsumen yang merasa menyumbang, dan menanyakan kemana saja uang-uang itu, dan menemukan keganjilan karena sumbangan pembeli itu diaku-aku menjadi dana Perusahaan atau CSR yang kemudian disalurkan kepada yayasan tertentu, sedangkan nilanya sampai puluhan milryar” ujarnya.

Saat tiba giliran menjawab, Kapolri berkelit dengan dalih kasus dana teman Ahok sudah dilaporkan kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sementara dia tak memberikan penjelasan perihal sumbangan Alfamart.

“Kenapa kasus yang lain seperti teman Ahok atau Alfamart belum ditangani serius, kalau Teman Ahok sudah jelas, laporan dana Teman Ahok itu ke KPK, ” ungkapnya singkat.

Kasus aliran dana ke Teman Ahok sempat menjadi sorotan beberapa waktu lalu. Dana sebesar Rp 30 miliar disebut masuk ke yayasan pendukung Basuki Tjahaja Purnama, berasal dari pengembang reklamasi. [kiblat.net+ResistNews Blog ]



Oleh : Prof.Dr.Ir.H. Koesmawan, M.Sc,MBA,DBA
Guru Besar Bidang Manajemen STIE Ahmad Dahlan Jakarta.

Dalam suasana pemegang KTP DKI sedang menimbang-nimbang, mau pilih “Ahok” atau “Anis”, maka, perlu mencari referensi. Kalau sudah bisa membaca ini, maka semakin jelas, kemana arah mang Engkoes membawa umat Islam dalam memilih gubernur.

Ada pepatah, “Tak tahu, maka tak kenal, Tak kenal maka tak sayang dan tak sayang maka tak cinta”. Saya bukan pemuja Habib Riziek, tetapi ketika membaca “coretan”, Gunawan Mohammad, entah benar tulisan Gunawan atau bukan intinya, “Mengecam Habib sebagai merongrong pemerintah dan seolah Habib membenci NKRI. Nah dibawah ini, saya kemukakan berita melalui WA pagi ini. Sekedar pembanding rasa ingin tahu kita. Lalu, mohon sebarkan ya, agar pengetahuan umat tentang Habib dan FPI, seimbang. Medsos dan Media Massa, hanya menjelek-jelekan Habib saja. Mari kita pelajari tentang beliau satu persatu.

Pertama, ayah beliau almarhum Habib Husein Syihab merupakan anggota Pandu Arab yang ikut berjuang mengusir penjajah Belanda di Indonesia. Bapak Husein Syihab ini, pernah bekerja di Rode Kruis (kini PMI) dan membantu suplai makanan dan obat-obatan untuk pejuang kemerdekaan. Pernah tangan Bapak Husein Syihab diikat dan diseret dengan kendaraan Jeep, dipenjara dan divonis hukuman mati oleh Belanda. Tapi, berkat bantuan Allah, berhasil kabur dari penjara dan melompat ke Kali Malang meskipun bagian pantatnya tertembak. Ternyata, sang ayah telah mewariskan darah juang untukmu berbhakti kepada Indonesia dengan membawa misi agama dan kemanusiaan. Jadi sungguh Naif, kalau ada orang menuduh Habib sebagai, tidak nasonalis atau anti NKRI, naudzubullah min dzaliq. Kejam amat yah.

Kedua, langkah FPI yang dinilai grasak-grusuk, tukang demo, padahal pasukan putih dan aparat setempat bersama FPI, telah banyak menutup tempat maksiat, perjudian, pelacuran dan narkoba. Bukankah Narkoba itu musuh utama Negara? Kok menuduh Habib seperti tak ada apa apanya sih? Semenara mang engkoes hanya baca berita saja, belum bisa berbuat seperti FPI, mengapa kalian diam saja, FPI berbuat.

Ketiga, Saya, mendengar kabar dari rekan rekan anggota tim penolong peristiwa Tsunami di Aceh, tidak banyak orang tahu,Habib dan dan pasukan putih FPI, adalah evakuator mayat terbanyak, lebih dari100 ribu jenazah, ketika terjadi Tsunami di Aceh, membangun kembali masjid dan musholah, dan menginap di kuburan selama berbulan-bulan lamanya. Saya menangis, bangga dan terharu mendengar kabar ini. Saya tak bisa berbuat apa, sementara FPI berjibaku di Aceh. Tak hanya di Aceh, Habib dan pasukan putih menjadi garda terdepan dalam membantu korban bencana alam, banjir, longsor dan gempa bumi dengan dasar kemanusiaan di hampir seluruh wilayah, jika ada berita musibah, FPI langsung kirim pasukan putihnya. Ya saya Cuma bisa lihat di TV saja. Tega amat yang menyuruh FPI Dibubarkan. Kamu sudah bisa apa.

Keempat, Habib dan FPI, bekerja sama dengan Kemensos RI secara nasional dalam Program Bedah Kampung. Ribuan rumah miskin di puluhan kampung Jakarta, Depok, Tangerang, Bekasi, Purwakarta, Pasuruan, Palu, dan Gresik, berhasil dibedah tanpa memandang apa agama mereka, apakah Habib benci persatuan? Benci perbedaan. Ah sungguh teganya teganya tegaanya orang yang memfitnah Habib.

Kelima, habib dan FPI pernah bekerja sama dengan Kemenag RI dalam Program Pengembalian Ahmadiyah kepada Islam. Ribuan pengikut Ahmadiyah taubat dan masuk Islam. Seperti di Tenjo Waringin Tasik, 800 warga Ahmadiyah kembali pada Islam. Ya Allah bukankah langkah Habib ini sungguh mulia.

Keenam, Habib dan FPI, pernah bekerja sama dengan almarhum Taufiq Kiemas Pimpinan MPR RI dalam pemantapan Empat Pilar RI. Tidak pernah menolak Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika selama ditafsirkan secara benar dan lurus. Maka itu Mantan Menteri Dalam Negeri Indonesia Gamawan Fauzi pernah mengimbau agar Kepala Daerah bisa menjalin kerja sama dengan ormas FPI. Sungguh tega sekali kalau oknum yang ingin membubaran FPI. Mikir dong. Jadi bener kata teman, Warung Padang itu paling demokratis, anda boleh mau pake OTAK atau tidak. Ahir-ahir ini, kurang yang memilih otak, semoga bukan “Rusak Utak”, pinjam kata Prof. Syefii.

Ketujuh Habib sering mengirim bantuan kepada saudara kita yang teraniaya di Palestina dan negeri lainnya, Sayang luput dari pemberitaan yah.

Kedelapan, Habib dan Sejumlah Pemda di berbagai Daerah bekerjasama dalam program kebersihan lingkungan, penyuluhan kesehatan, pemberantasan hama pertanian, penghijauan lahan gundul, dan sebagainya.

Kesembilan, Habb dan pasukan putih sedang melakukan upaya pencegahan banjir Jakarta dengan mereboisasi daerah hulu sungai yang mengarah ke DKI di Pesantren Agrikultural dareah kaki Gunung Pangrango, Megamendung Puncak. Dengan menanam sekitar 40 ribuan pohon dan target 300 ribu pohon tahun ini tertanam di sana. Sehingga dua tahun kedepan ada satu juta pohon untuk reboisasi hutan di mana daerah tersebut ada empat aliran sungai yang mengarah ke Jakarta. Bukankah ini berarti Hibib pernah kerjasama denga Jokowi dan Ahok.

Itulah data-data yang saya terima, saya beri judul “The Nine Golden Ways of Habib and FPI”, semoga dimuat oleh banyak Medsos, lalu disebar luaskan sehingga berubahlah pandangan mereka kepada FPI, yang bener-bener sangat benci sekali. Sungguh keji orang yang bertahan dengan kebenciannya kepada Habib dan FPI. Apa lagi yang punya niat atau coba usulkan Bubarkan FPI. Naudzubullah tsuma naudzulbillah.

Menurut mang Egkoes, biarlah, saudara dan temen-temen saya juga, mereka menilai Habib dan FPInya sebagai, radikal, garis keras, pasukan nasi bungkus, intoleran, teroris dan sebagainya. Biarlah, itu semua menjadi urusan mereka dengan Tuhannya. Seorang temen mang Engkoes ikut-ikutan minor kepada gerakan Habib ini, dinilainya sebagai, “bibit bibit tumbuhnya Radikalisme” dan sebagai “Pemegang Kunci Surga”. Sungguh keji mereka. Tak sedikit, sahabat mang engkoes, USA (Urang Sunda Asli), alumni ITB (pemikir kelas wahid, sebab, masuk ITB disebut putra-putri terbaik), Alumni -SMAN3 (SMA terbaik ujian nasioanalnya secara umum),- yang bersikap - “Minor terhadap Habib dan FPI-nya”, Naudzubillah Tsumma naudzubillah.

Mang Engkoes yakin bahwa Habib dan FPI adalah manusia biasa, yang jauh dari kata sempurna. Berbenahlah wahai sahabatku tercinta, dengan kritikan dan bijaklah menyikapi segala perbedaan. Lanjutkan berbuat yang terbaik untuk negeri ini, bergandeng bersama dalam bingkai “Bhineka Tunggal Ika.” MERDEKA.

Semoga Allah selalu meridhoi setiap langkah baik Habib, FPI dan seluruh Umat Islam pencinta NKRI ini, serta melindungi, menjaga kesehatan dan menjauhkannya dari fitnah dan marabahayanya. AAMIIN. Terima kasih yang mau menyebarkan ini. Lalu, apa hubungannya dengan pemilihan gubernur, nah, kalau memahami tulisan ini, maka jelas, kemana arahnya. Pilih tentunya, gubernur yang menyayangi Habib Rijieq Shihab.

Dari Prof.Dr.Ir.H. Koesmawan, M.Sc.MBA,DBA
Guru Besar Bidang Manajemen STIE Ahmad Dahlan Jakarta.


+ResistNews Blog
 - Seorang profesor di Departemen Ilmu Politik Universitas Pavia, Italia, Prof Masyum Zakaria, mengatakan bahwa Trump akan memenuhi janji kampanyenya kepada Zionis Israel untuk memindahkan kantor Kedubes AS ke kota Al Quds.

Pernyataan ini disampaikan professor di bidang sejarah Afrika dalam wawancaranya denga Shorouk di sela-sela seminar migrasi dari Tanduk Afrika yang diselenggarakan American University in Cairo pada pertengahan pekan kemarin.

“Trump akan memindahkan kantor Kedubes AS ke kota Al Quds. Dia adalah sosok yang tepat untuk melakukan hal tersebut, karena dia bukan tipe orang yang pergi begitu saja ketika telah memenagkan pemilu Presiden AS,” ujar Prof Masyum Zakaria.

Menurutnya apa yang akan dilakukan Trump untuk memindahkan kantor Kedubes AS ke Al Quds hanya akan menjadi bencana dan memperumit masalah yang ada.

Sementara itu menanggapi pertanyaan mengenai Arab Spring, Prof Masyum Zakaria menekankan bahwa situasi saat ini di kawasan Arab terfragmentasi dan telah mengakibatkan pemiskinan serta pelemahan negara-negara Arab. “Dan sayangnya kita akan melihat ini dalam waktu yang lama,” ujarnya. (Shorouk/Ram/eramuslim.com/ +ResistNews Blog )



+ResistNews Blog
 - Artis berhijab Risty Tagor bertanya kepada netizen melalui akun instagramnya terkait persiapan Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 15 Februari 2017 mendatang.

“Sudahkah kamu tau siapa atau nomer berapa yang akan kamu pilih nanti?” tanya Risty melalui akun instagramnya @ristytagor sembari mengunggah foto dirinya yang sedang membawa buku berjudul “Ketika Anies Baswedan Memimpin”, jum’at(10/2/2017).

Ibu dua anak ini menyarankan netizen mencari tau calon yang tepat, karena akan dipertanggungjawabkan dimata Allah.

“Jadi coba pelajari dan cari tau mana yang kira2 paling tepat menurut kita, untuk jakarta dan juga untuk dipertanggung jawabkan dimata Allah” papar Risty. (kj/ispm/eramuslim.com/ +ResistNews Blog )


+ResistNews Blog - Otoritas Palestina dan Harakat al-Muqawwamatul Islamiyyah (Hamas) mengecam RUU Israel tentang larangan Adzan mengunakan pengeras suara. RUU tersebut dianggap rasis dan melanggar hak kebebasan beragama.

Dalam draft RUU itu, Israel menekankan bahwa dilarang menggunakan alat pengeras suara di tempat-tempat ibadah dari pukul 23.00 sampai 07.00 waktu setempat. Menyoroti hal itu, juru bicara Hamas Hazem Qasim memandang bahwa RUU larangan Adzan dapat menghapus identitas Islam di tanah Palestina.

“Menghapus identitas Arab dan Islam Palestina dengan melarang ritual keagamaan mereka,” seperti diberitakan Worlbulletin pada Senin (13/02).

Meski dalam di dalam draft RUU tidak menyebutkan agama apapun, tetapi Hazem Qasim melihat bahwa larangan tersebut merupakan kebijakan rasis. Pasalnya, secara tidak langsung mengarah ke salah-satu waktu ibadah wajib kaum Muslimin yaitu solat Subuh.

“RUU ini merupakan bagian dari kebijakan rasis Israel terhadap rakyat Palestina,” kata juru bicara Hamas Hazem Qasim dalam sebuah pernyataan.

Sementara itu, Otoritas Palestina juga menentang RUU Israel tersebut. Juru bicara Otoritas Palestina Abdullah Al-Mahmoud mengatakan bahwa RUU larangan pengeras suara merampas hak kebebasan beribadah di Jerusalem.

Al-Mahmoud juga menanambahkan bahwa Palestina pada umumnya memiliki sejarah saling menghormati dan rukun antar penduduk, terlepas dari keyakinan agama yang mereka anut.

“Sulit dipercaya bahwa sejarah panjang agama dan budaya Palestina sedang dibinasakan dengan coretan pena,” tegas al-Mahmoud.

Kasus ini bukan pertama kalinya terjadi. Pada tahun 2016 lalu, sejumlah pemukim ilegal Israel dari Pisgat Zeef melakukan aksi Protes di depan rumah wali kota Jerusalem Nir Barakat. Massa mengaku merasa bising karena suara Adzan. Lantas, Otoritas Israel pun melarang adzan mengunakan pengeras Suara di tiga Masjid di Abu Dis, Jerusalem. Di bulan November tahun yang sama, sebuah masjid di Al-Ludd di denda $200 lantaran menggunakan pengeras suara saat Adzan. [Worldbulletin/Maannews/kiblat.net+ResistNews Blog ]

[Al-Islam edisi 843, 13 Jumada al-Ula 1438 H – 10 Februari 2017 M]

Allah SWT telah memerintahkan kaum Mukmin untuk menaati ulil amri (penguasa) dari kalangan mereka sendiri:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا أَطِيْعُوا اللهَ وَأَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَأُوْلِي اْلأَمْرِ مِنْكُمْ﴾

Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-(Nya) serta ulil amri (penguasa) dari kalangan kalian (TQS an-Nisa` [4]: 59).

Kata kum dalam frasa minkum itu kembali kepada pihak yang diseru, yakni al-ladzîna âmanû. Frasa minkum itu maknanya min al-ladzîna âmanû (dari kalangan orang-orang yang beriman). Jadi ulil amri(penguasa) itu wajib Muslim. Lalu bagaimana mungkin kaum Muslim bisa menunaikan kewajiban untuk menaati pemimpin Muslim jika yang dipilih dan diangkat adalah pemimpin kafir?

Haram Pemimpin Kafir

Dengan tegas Allah SWT telah menyatakan keharaman orang kafir menjadi pemimpin atas kaum Muslim.

﴿وَلَنْ يَجْعَلَ اللهُ لِلْكَافِرِيْنَ عَلَى المُؤْمِنِيْنَ سَبِيْلاً﴾

Allah sekali-kali tidak akan memberikan jalan kepada kaum kafir untuk menguasai kaum Mukmin (TQS an-Nisa’ [4]: 141).

Imam Ibnu Hazm menyatakan, “Kepemimpinan adalah jalan paling besar untuk menguasai dan mengatur kepentingan kaum Muslim.”

Ayat ini merupakan kalimat berita (kalam al-khabar) yang berisi larangan (nahy). Pasalnya, di sini ada huruf nafyu al-istimrar, yakni “lan”, yang bermakna penafian untuk selamanya. Artinya, Allah SWT melarang selama-lamanya kaum kafir untuk menguasai kaum Mukmin. Karena itu berdasarkan ayat ini, semua ulama sepakat bahwa haram mengangkat orang kafir menjadi pemimpin atas kaum Mukmin (Ibnu al-‘Arabi, Ahkâm al-Qur’ân, I/641).

Allah SWT juga tegas melarang kita untuk menjadikan orang kafir sebagai wali:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ﴾

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan kaum kafir sebagai wali di luar kaum Mukmin(TQS an-Nisa’ [4]: 144).

Di antara makna waliy (awliyâ’) adalah teman, teman dekat, orang khusus, penolong dan sebagainya. Namun, salah jika menganggap bahwa ayat ini hanya melarang untuk menjadikan orang kafir sebagai teman dan tidak melarang menjadikan mereka sebagai pemimpin atau penguasa. Sebabnya, makna kata awliyâ` (bentuk tunggalnya waliy) tidak boleh dibatasi hanya pada makna teman, khashah (orang khusus) atau bithânah (teman dekat), tanpa nas yang mengkhususkannya. Faktanya, di sini tidak ada nas yang mengkhususkannya. Karena itu pengkhususan makna kata awliyâ` hanya pada makna teman/teman dekat itu adalah pengkhususan tanpa didasarkan pada dalil (takhshîsh bi lâ mukhashshis).

Apalagi berdasarkan mafhûm muwâfaqah atas ayat di atas, jika menjadikan orang kafir sebagai teman dekat saja sudah haram, apalagi mengangkat orang kafir itu sebagai pemimpin atau penguasa, tentu lebih haram lagi. Syaikh Ihab Kamal Ahmad mengomentari tafsir kata awliyâ` dalam QS an-Nisa ayat 144, “Jika berkawan dengan mereka (kafir), membuka rahasia-rahasia kaum Mukmin kepada mereka, juga menjadikan mereka sebagai teman khusus sudah termasuk dalam bentuk memberikan loyalitas (ber-waliy) yang dilarang oleh ayat ini, maka tidak diragukan lagi bahwa menyerahkan urusan kaum Muslim kepada mereka dan menjadikan mereka sebagai penguasa atas kaum Muslim adalah juga termasuk bentuk ber-waliy yang paling jelas kepada mereka dan lebih berat keharamannya.” (Ihab Kamal Ahmad, Ar-Radd al-Mubîn ‘ala Man Ajaza Wilâyah al-Kafir ‘alâ al-Muslimîn, hlm. 3).

Masih banyak ayat al-Quran lainnya yang menegaskan keharaman pemimpin kafir atas kaum Muslim. Selain itu larangan menjadikan orang kafir sebagai pemimpin (penguasa) juga dinyatakan dalam banyak hadis. Di antaranya hadis dari Ubadah bin Shamit ra., bahwa Nabi saw. telah bersabda:

«… وَأَنْ لاَ نُنَازِعَ اْلأَمْرَ أَهْلَهُ، قَالَ: إِلاَّ أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِنَ اللهِ فِيْهِ بُرْهَانٌ»

“… Hendaknya kita tidak mengambil alih urusan itu dari yang berhak.” Beliau bersabda, “Kecuali jika kalian menyaksikan kekufuran yang nyata, sedangkan kalian mempunyai bukti yang kuat di hadapan Allah.” (HR al-Bukhari).



Jika penguasa Muslim yang menjadi kafir saja wajib diganti, yakni haram terus dijadikan penguasa, tentu orang yang sejak awal kafir lebih dilarang lagi untuk dijadikan pemimpin (penguasa) atas kaum Muslim.

Para ulama juga telah menyepakati keharaman pemimpin kafir atas kaum Muslim. Al-Qadhi ‘Iyadh menyatakan, “Para ulama telah bersepakat bahwa kepemimpinan itu tidak boleh diberikan kepada orang kafir. Kalau kemudian tampak kekufuran pada pemimpin maka dia wajib diganti.” (Imam an-Nawawi, SyarhShahîh Muslim, VI/315).

Ibnu Mundzir juga menyatakan, “Telah sepakat para ahli ilmu yang menjadi rujukan, bahwa orang kafir tidak boleh berkuasa atas kaum Muslim dalam urusan apapun.” (Ibnu al-Qayyim, Ahkâm Ahl ad-Dzimmah, II/787).



Tetap Berlaku dan Mengikat

Seorang Muslim harus tetap menggunakan standar hukum syariah di mana dan kapan pun. Menurut standar hukum syariah seperti diuraikan di atas, jelas sekali, wajib pemimpin Muslim dan haram pemimpin kafir. Ketentuan halal dan haram ini tetap berlaku dan mengikat bagi seorang Muslim kapan dan di mana saja. Imam Syafii dalam Al-Umm menyatakan:

أَنَّ الْحَلاَلَ فِي دَارِ اْلإِسْلاِمِ حَلاَلٌ فِي بِلاَدِ الْكُفْرِ وَالْحَرَامَ فِيْ بِلاَدِ اْلإِسْلاَمِ حَرَامٌ فِي بِلاَدِ الْكُفْرِ

Sungguh apa saja yang halal di Dâr al-Islâm (Khilafah) tetap halal di negeri-negeri kufur. Apa saja yang haram di negeri-negeri Islam tetap haram di negeri-negeri kufur (Imam Syafii, Al-Umm, XIX/hal. 237, Darul Wafa`, al-Mansurah, 2001).

Imam Syaukani juga mengatakan:

فَإِنَّ أَحْكَامَ الشَّرْعِ لاَزِمَةٌ لِلْمُسْلِمِيْنَ فِي أَيِّ مَكَانٍ وَجَدُوْا، وَ دَارُ الْحَرْبِ لَيْسَتْ بِنَاسِخَةٍ لِلأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ أَوْ لِبَعْضِهَا

Sungguh hukum-hukum syariah tetap mengikat kaum Muslim di manapun mereka berada. Dâr al-Harb (negara kafir) bukanlah penghapus (nâsikh) bagi hukum-hukum syariah atau sebagiannya (Asy-Syaukani, Asy-Sayl al-Jarrâr, Dar Ibn Hazm, Beirut, 2004).

Dengan demikian hukum tentang kewajiban pemimpin Muslim dan keharaman pemimpin kafir itu tetap berlaku dan mengikat atas kaum Muslim. Setiap Muslim akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah SWT atas sejauh mana ia terikat dan menjadikan hukum syariah itu sebagai standar sikap dan perbuatannya. Siapa saja yang patuh akan mendapat pahala. Sebaliknya, siapa saja yang menyimpang akan mendapat dosa dan siksa-Nya.

Saatnya Mencampakkan Sistem Sekular

Pangkal masalah di seputar pemimpin saat ini adalah penerapan sistem sekular. Sistem sekular menolak campur tangan agama (Islam). Dalam sistem sekular, syariah Islam tak boleh dijadikan patokan. Karena itu wajar jika sistem sekular membolehkan orang kafir jadi penguasa.

Persoalan pemimpin kafir dan berbagai turunannya yang muncul sekarang ini sesungguhnya berpangkal pada sistem sekular itu. Sistem sekular bahkan menjadi pangkal bagi ragam persoalan dan bencana yang menimpa umat ini. Sistem sekular inilah yang melahirkan demokrasi. Doktrin dasar demokrasi adalah kedaulatan manusia (rakyat). Tidak ada demokrasi tanpa kedaulatan di tangan manusia (rakyat). Karena kedaulatan di tangan manusia, hukum pun mudah dijadikan alat kepentingan. Itu pulalah pangkal masalah mengapa hukum banyak menguntungkan pemilik modal bahkan pihak asing dan banyak merugikan rakyat. Demokrasi pula yang membuat penguasa lebih mengabdi pada kepentingan modal dan para cukong dengan mengalahkan kepentingan rakyat.

Sistem sekular dengan ekonomi kapitalismenya juga menjadi pangkal berbagai bencana ekonomi: kekayaan rakyat dikuasai kapitalis dan asing, subsidi untuk rakyat dihapus, rakyat diperas dan bahkan menyubsidi pemilik modal, negara memposisikan rakyat jadi konsumen dan pembeli, dan berbagai bencana ekonomi lainnya. Ragam masalah dan bencana lainnya yang menimpa umat manusia juga tidak bisa dilepaskan dari sistem sekular ini.

Wahai Kaum Muslim:

Jelas, persoalan tentang pemimpin kafir dengan berbagai persoalan turunannya, juga beragam masalah bahkan bencana yang terjadi sat ini, akan terus terjadi dan berulang selama sistem sekular tetap diterapkan. Karena itu penyelesaian berbagai masalah itu mengharuskan penerapan sistem sekular diakhiri.

Berikutnya tentu harus diterapkan sistem yang baik, adil dan bisa mewujudkan keadilan. Tidak ada sistem yang baik, adil dan berkeadilan kecuali hanya sistem Islam dengan syariahnya. Sebab, sistem Islam berasal dari Allah SWT yang Mahaadil dan Mahabijaksana. Syariah Islam tidak mungkin sempura diterapkan kecuali di bawah sistem Khilafah yang mengikuti manhaj kenabian. Karena itu syariah dan Khilafah menjadi solusi atas beragam persoalan yang dihadapi umat manusia. Lebih dari itu, penerapan syariah di bawah sistem Khilafah merupakan tuntutan keimanan dan diwajibkan oleh Allah SWT.

Alhasil, wajib memilih pemimpin Muslim, dan wajib pula pemimpin terpilih menerapkan hanya syariah Islam.

WalLâh a’lam bi ash-shawâb. []

Komentar al-Islam:

SBY: Tebang Pilih Hukum Sudah Jadi Rahasia Umum (Republika.co.id, 7/2/2017)
  1. Begitulah yang terjadi dalam sistem sekular yang jauh dari syariah Islam.
  2. Dalam sistem sekular, hukum dibuat oleh manusia yang tidak lepas dari kepentingan hawa nafsunya; penguasa dan para aparatnya pun sering jauh dari rasa takut kepada Allah SWT.
  3. Karena itu saatnya bangsa ini bersegara menerapkan hanya hukum Allah, Zat Yang Mahadil, serta mengangkat penguasa dan aparat yang bertakwa kepada Allah SWT, yang hanya mau berhukum dengan syariah-Nya.
[hizbut-tahrir.or.id/ +ResistNews Blog ]


Pada hari Rabu tanggal 8 Februari, PBB mengumumkan bahwa dibutuhkan $ 2.1 milyar untuk mencegah kelaparan di Yaman yang diakibatkan oleh 2 tahun perang saudara. Pengumunan tersebut menyatakan bahwa 12 juta orang di negara yang dilanda perang itu berada di ambang kelaparan dan situasi memburuk dengan cepat karena runtuhnya perekonomian dan lembaga-lembaga negara dan hancurnya infrastruktur sebagai akibat dari konflik tersebut. Koordinator bantuan darurat PBB, Stephen O-Brien pada konferensi pers itu menyatakan, “Jika tidak dilakukan tindakan segera, meskipun upaya kemanusiaan sedang berlangsung, kelaparan mungkin nyata terjadi pada tahun 2017.” Dia menambahkan, “7,3 juta orang tidak tahu apakah mereka nanti akan makan. ”

Menurut PBB, hampir 3,3 juta orang di Yaman, termasuk 2,1 juta anak-anak telah menderita kekurangan gizi akut dan 500.000 anak sedang menderita kekurangan gizi akut. Ada peningkatan sebesar 63% atas anak yang menderita gizi buruk dalam satu tahun dan anak di bawah 5 tahun mati setiap 10 menit di dalam negeri karena penyebab-penyebab yang dapat dicegah.

Gambar dari anak-anak yang kurus dan bayi-bayi Yaman, yang hanya dibalut tulang belulang yang menonjol di kulit mereka karena kelaparan, telah membanjiri media selama beberapa hari terakhir. Namun, meskipun terdapat fakta bahwa ada jutaan anak-anak di seluruh negeri yang menderita nasib yang sama seperti yang ada di gambar tersebut, hal itu tidak cukup untuk menggoyahkan hati nurani pemerintah kolonial Inggris dan Amerika Serikat atau rezim-rezim budak mereka dan kelompok-kelompok di negeri-negeri Muslim, untuk menghentikan latihan perang permainan politik mereka di Yaman yang didorong oleh kepentingan. Memang, pemerintah-pemerintah itu tidak lagi memiliki rasa kemanusiaan karena nilai-nilai kapitalis yang tidak tahu malu, sehingga tidak ragu-ragu untuk melanjutkan perang brutal ini sehingga menjadikan anak-anak Yaman jatuh ke dalam krisis kemanusiaan buatan manusia dengan proporsi yang mengkhawatirkan – yang semuanya dilakukan atas nama memerangi musuh politik untuk melakukan kontrol atas negara. Bagi mereka kematian ribuan anak-anak yang tidak bersalah adalah kerusakan yang dapat diterima untuk mengamankan kepentingan politik dan ekonomi mereka. Memang, anak-anak Yaman telah menjadi pakan ternak politik untuk memberi makan selera kekuasaan yang serakah dari pemerintah kapitalis yang tak pernah terpuaskan itu dari negara yang pernuh sumber daya alam itu.

Bahkan sebelum perang, negara Yaman yang miskin sudah mengimpor 90% dari produk makanannya dari luar negeri. Namun, impor itu terhenti karena konflik dan embargo oleh angkatan laut koalisi pimpinan Saudi, sehingga mengakibatkan jutaan Muslim dan anak-anak mereka di ambang kelaparan. Selanjutnya, menurut PBB, 19,4 juta warga Yaman tidak memiliki akses untuk mendapatkan air bersih atau sanitasi, sehingga menjadikan lingkungan mereka menjadi tempat tersebarnya berbagai penyakit menular, dimana anak-anak biasanya menjadi korban yang utama.

Lebih lanjut, di Inggris, meskipun terdapat seruan dari kelompok-kelompok HAM kepada pemerintah Inggris untuk menghentikan penjualan senjata ke Arab Saudi yang telah terbukti secara langsung digunakan dalam serangan ke Yaman, pemerintah Inggris telah menolaknya. Memang, sejak awal perang, pemerintah Inggris telah memberikan izin menjual senjata senilai £ 3,3 miliar kepada rezim Saudi, dengan mengabaikan fakta bahwa koalisi pimpinan Saudi telah membom sekolah-sekolah dan rumah sakit-rumah sakit selama perang yang didukung Barat itu. Mereka jelas tidak peduli dengan uang dari hasil pembunuhan terhadap penduduk yang tidak berdosa untuk mengisi pundi-pundi negara dan rekening bank dari industri senjata.

Sementara itu, rezim Saudi yang berbahaya, bersama dengan semua pemerintah di dunia Muslim yang merupakan bagian dari koalisi pimpinan Saudi rela membantai atau membuat kelaparan anak-anak Muslim Yaman, dalam perang proxy dimana mereka merendahkan diri dengan berperang atas nama Inggris atau tuan mereka Amerika Serikat. Memang, semua pihak dalam perang yang memalukan ini saling menyalahkan atas bencana kemanusiaan yang menimpa anak-anak Yaman. Mereka telah menjual jiwa mereka kepada para pendukung mereka di Barat dan menumpahkan darah suci dari ribuan kaum Muslim – dimana nyawa masing-masing mereka digambarkan oleh Nabi Muhammad (saw) sebagai lebih suci daripada Ka’bah dan sekitarnya.

Sebagai umat Rasulillah (saw) yang Allah (swt) gambarkan sebagai umat yang terbaik di bumi ini, kita pasti harus bertanya kepada diri sendiri, bagaimana kita bisa mencapai titik yang demikian rendah dalam keberadaan kita dimana kaum Muslim dibiarkan kelaparan dan membantai anak-anak Muslim lainnya hanya untuk menyenangkan musuh-musuh Islam? Sesungguhnya Allah (swt) akan bertanya kepada kita semua tentang apa yang telah kita saksikan dan bagaimana kita merespons musibah ini. Ini adalah bencana buatan manusia dan perang antara kaum Muslim adalah akibat langsung dari dunia yang telah selama 9 dekade kehilangan rahmat dan keadilan yang datang dengan adanya aturan Islam di bawah sistem Allah, yakni Khilafah yang berdasarkan metode kenabian. Negara ini akan menyingkirkan para penguasa Muslim tercela yang telah menjadikan hati saudara Muslim terhadap saudara Muslim yang lain mencapai tujuan nasionalistik atau sektarian yang dangkal, dan hal itu akan menyatukan orang-orang beriman sebagai satu tangan untuk melawan musuh-musuh Deen Islam, memobilisasi tentaranya untuk melindungi darah umat dan kehidupan anak-anaknya. Di bawah kekuasaannya, anak-anak ummat ini akan menikmati kehidupan yang penuh dengan keamanan, kemakmuran dan perlindungan, sebagimana yang pernah dialami oleh anak-anak Yaman dan negeri-negeri Muslim yang lain saat di bawah kekuasaan Khilafah di masa lalu.

“Allah telah menjanjikan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman dan mengerjakan amal saleh, bahwa Dia sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah Dia ridhai (Islam). Dan Dia benar-benar akan mengubah (keadaan) mereka, setelah berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka tetap menyembahku-Ku dengan tidak mempersekutukan-Ku dengan sesuatu pun. Tetapi barang siapa (tetap) kafir setelah (janji) itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. “[QS Al-Nur: 55]

Ditulis untuk Kantor Media Pusat Hizbut Tahrir oleh

Dr Nazreen Nawaz [Direktur Muslimah di Kantor Pusat Media Hizbut Tahrir]


Komunitas yang berdasarkan agama Kristen di Jerman sekarang semakin ditantang ancaman untuk tetap bertahan. Apakah pergi ke gereja masih sesuai jaman? Apa yang ditawarkan gereja sebagai institusi? Bagaimana institusi gereja bisa meyakinkan orang yang sudah tidak jadi anggota? Ada yang bilang ini "fase peralihan". Kritikus menyebutnya krisis.

Angka bisa jadi buktinya. Gereja Katolik Jerman kehilangan hampir 180.000 anggota tahun lalu, berarti 50% lebih banyak dari tahun sebelumnya. Gereja Protestan Jerman tidak kehilangan anggota sebanyak itu. Tetapi jumlah orang yang menjadi anggota jauh lebih sedikit.

Berkurangnya jumlah anggota berarti juga berkurangnya pemasukan organisasi gereja. Karena di Jerman, orang yang jadi anggota, juga membayar pajak gereja. Bagi orang berpenghasilan menengah, jumlahnya sampai beberapa ratus Euro per tahun. Bagi mereka yang berpandangan skeptis terhadap institusi gereja, ini kadang jadi argumen untuk keluar dari keanggotaan.

Banyak orang, yang tidak merasa memperoleh apapun dari gereja kadang mengganti agamanya. Misalnya David Stang. Ia dulunya Katolik. Sebagai remaja ia bahkan aktif dan jadi putra altar. "Tapi ada yang tidak cocok," katanya jika mengenang kembali. Ia akhirnya memeluk agama Islam dan merasa menemukan dirinya sendiri.

Dalam beberapa tahun terakhir, banyak orang keluar dari keanggotaan gereja akibat sejumlah besar kasus pelecehan seksual oleh imam dan pekerja organisasi gereja. Gereja Katolik didera skandal berjumlah sangat besar dan paling jadi sasaran kritik. Ketika pelecehan seksual pertama terkuak 2010, Bischofskonferenz yang jadi instansi gereja Katolik tertinggi di Jerman adakan penelitian, tapi terhenti.

Jumlah orang yang keluar dari gereja Katolik kembali memuncak pertengahan 2013. Biaya pembangunan rumah baru uskup di daerah Limburg jadi kepala berita. Awalnya hanya empat juta Euro, kemudian naik jadi lebih dari 30 juta. Ketika tekanan makin besar, Uskup Franz-Peter Tebartz-van Elst ajukan pengunduran diri kepada Paus. Tapi banyak anggota tidak perjaya lagi pada gereja Katolik Jerman.

Dua organisasi gereja terbesar di Jerman alami dilema yang sama. Jumlah mahasiswa jurusan teologi berkurang. Yang ingin menjadi imam Katolik juga semakin sedikit. Misalnya gereja Katolik, jumlah imamnya sekarang berkurang seperempat dibanding 1995. Tetapi jumlah pekerja pelayanan iman yang tidak memiliki ijazah resmi bertambah.

Semakin banyak komunitas gereja yang hadapi kesulitan untuk terus eksis. Kedua organisasi gereja terbesar masih memiliki 45.000 gereja. Sejumlah besar komunitas terpaksa disatukan dalam beberapa tahun terakhir. Anggota gereja Katolik Sankt Gertrud di Köln (foto) misalnya, sudah disatukan dengan tiga gereja lainnya. Banyak gedung gereja sudah tidak digunakan lagi untuk beribadat.

Mengurus bangunan gereja perlu biaya besar, terutama jika harus diperbaiki. Pakar memperkirakan, hampir 10% bangunan gereja harus dijual. Gereja Martini di Bielefeld misalnya, sejak 2005 jadi restoran. Balkon di dalam gereja yang menjadi tempat organ jadi ruang untuk tamu spesial.

Tapi ada juga inisiatif lain. Banyak gedung gereja seperti di Gelsenkirchen (foto) dijadikan gereja khusus remaja. Di sini kawula muda yang tidak bisa menerima ibadah secara tradisional berkumpul dan perdalam iman bersama, dengan pelayanan iman khusus bagi remaja. Di gereja, sejak 2009 mereka juga bisa berolahraga memanjat, mereka belajar bahwa iman jadi sumber kekuatan dan keyakinan diri.

Sekitar dua pertiga orang Jerman menyatakan percaya kepada Tuhan. Di Jerman Timur, karena sejarah ateis di masa Jerman Timur, jumlahnya lebih sedikit daripada di Jerman Barat. Banyak orang yang percaya kepada Tuhan tidak jadi anggota kedua gereja Jerman terbesar. Mereka memilih jadi anggota organisasi gereja yang lebih kecil. Selain itu, berdoa juga bisa dilakukan sendirian.

Penulis: Klaus Dahmann 

Bagi kaum muslimin, sesiapa yang masih ada furqon dalam dadanya tidak akan percaya dengan fitnah keji terhadap Habib Rizieq beberapa hari lalu. Sebagian muslimin dengan sigap sudah meng-counter fitnah tersebut dengan analisa yang baik. Saya hanya akan sedikit mengemukakan analisa teknis yakni dari sisi keotentikan data, siapa dalang pelaku fitnah dan penjelasan soal peluang untuk menangkapnya.

Benarkah Garapan Hacker?

Website berisi fitnah tersebut adalah balada****.com (selanjutnya saya sebut web B), s05e****.com(selanjutnya saya sebut web S) dan 4n5****.com (selanjutnya saya sebut web E). Pembuat website-nya, sebut saja Mr X, mengaku seorang hacker yang tergabung dalam kelompok bernama anonymous. Web S dan web E berisi video yang oleh Mr X disebut sebagai trailer. Sementara web B berisi lebih kompleks, yakni suara seseorang yang diklaim Mr X sebagai suara Firza yang di-compile dalam bentuk video disertai transkrip suara, selebihnya berupa capture obrolan whatsapp dan gambar-gambar berisi komentar.

Hacking dalam bahasa Indonesia artinya meretas, mengurai, membedah dan menembus. Dalam konteks ini maksudnya adalah meretas, mengurai, membedah, atau menembus sistem keamanan suatu dinding virtual. Pelaku hacking disebut hacker.

Orang Indonesia sering meng-underestimate pola kerja hacking. Contoh kasus, si A pinjam telepon genggam si B, lalu si A melihat halaman Facebook si B yang terbuka karena belum di-logout, kemudian si A mengupdatestatus facebook si B tanpa sepengetahuan si B. Kebanyakan kita menyebut aktivitas si A itu sebagai hacking. Tapi sebenarnya bukan! Itu hanya sabotase biasa, karena tidak ada teknik khusus peretasan dalam hal ini. Tidak setiap sabotase adalah hacking. Tidak pantas pula jika si A menyebut dirinya sebagai hacker.

Kembali pada topik tulisan ini, pada ketiga website tersebut, Mr X mengatasnamakan anonymous, sebuah kelompok hacker internasional yang beberapa tahun ini menjadi populer atas serangkaian aksi serangan ke server-server pemerintahan, gereja dan perusahaan sebagai bentuk protes terhadap sikap dan kebijakan. Anonymous menyebut diri mereka sebagai hacktivist, akronim dari hacking activist.

Sebagaimana kelompok hacker umumnya, hampir tidak pernah ada pertemuan fisik antar anggotanya, bahkan sedikit sekali yang saling kenal (lain halnya pada kelompok elite hackers dengan misi yang lebih pragmatis dan spesifik). Sebagai kelompok besar, anonymous beroperasi secara leaderless dan bergerak sporadis (terdesentralisir). Ini menyebabkan syarat untuk bergabung dalam anonymous lebih mudah dari pada kelompok lain.

Oleh karena itu, siapa pun bisa saja mengklaim sebagai bagian dari anonymous. Masalahnya kini, benarkah Mr X adalah seorang hacker dan bagian dari anonymous?

Selama ini kelompok anonymous beroperasi dalam berbagai macam bentuk serangan. Serangan paling umum adalah defacing, yaitu memanfaatkan celah keamanan untuk mengganti tampilan suatu halaman websitedengan konten yang dikehendaki oleh hacker (dalam hal ini berperan sebagai defacer), biasanya berupa pesan-pesan khusus. Dalam aksi defacing, anonymous menyampaikan kritikan atau protes, disertai satu di antara dua logonya sebagai signature, yaitu logo pria tanpa kepala dan logo topeng hitam-putih Guy Fawkes (seorang protagonis dalam film V for Vendetta).

Nah, upaya fitnah Mr X yang ditujukan pada Habib Rizieq ini tidak ada unsur hacking sama sekali. Ketiga website fitnah tersebut bukanlah hasil defacing, melainkan dengan membeli domain baru. Web B dipesan 29 Januari 2017 sedangkan web S dan web E dipesan dua hari sebelumnya. Keduanya disewa satu tahun di namesilo[dot]com sebuah perusahaan penyedia domain (registrar) di Arizona, Amerika Serikat dengan harga masing-masing USD 8,99 atau sekitar Rp 120.000, sudah termasuk domain privacy protection (layanan penyembunyian identitas).

Apa itu domain? Jadi untuk membangun sebuah website, dibutuhkan domain dan hosting. Domain adalah alamat website, sedangkan hosting adalah server di mana file-file website ditempatkan. Yang menghubungkan domain dengan hosting adalah name server. Untuk lebih gampangnya, saya analogikan, domain adalah papan nomor rumah dan hosting adalah bangunan rumah. Memasang name server, ibaratnya seseorang sedang memasang papan nomor rumah di depan rumahnya.

Selain menyembunyikan identitas diri dengan privacy protection, Mr X juga berupaya untuk menyembunyikan lokasi asli hosting-nya. Ini dilakukan dengan memasang CDN gratisan dari cloudflare[dot]com. Tekniknya yaitu dengan menggunakan name server bayangan atau perantara. Biasanya orang yang menggunakan teknik ini membeli domain di tempat berbeda dengan tempat membeli hosting. Bisa jadi, ketiga web itu di-host di serverlokal Indonesia.

Hacking membutuhkan kemampuan dan teknik khusus dengan meretas keamanan, sedangkan Mr X hanya membeli domain, di mana cuma membutuhkan kartu kredit yang valid atau akun Paypal dengan balance yang cukup. Ini mudah, tanpa kemampuan khusus, siapa pun bisa melakukan, apalagi sudah banyak penyedia jasa isi balance Paypal di Indonesia. Jika Mr X benar-benar hacker, mestinya dia mengincar website yang sudah ada misalnya milik pemerintah, lalu melakukan aksi deface-nya di situ.

Sekarang kita bedah sedikit struktur webnya. Tidak ada skill khusus yang nampak pada Mr X dari sisi pemrograman maupun desain. Website dibangun dengan HTML, sebuah bahasa pemrograman web paling dasar. Strukturnya yang terlalu rapi justru menunjukkan bahwa Mr X menggunakan bantuan softwareperancang web, bukan dengan manual coding.

Hit counter adalah sebuah fitur yang dipasang pada sebuah website untuk mengetahui jumlah pengunjung. Seorang yang punya skill pemrograman, jika membutuhkan hit counter pada websitenya, akan lebih memilih menggunakan server side, dimana informasi pengunjung akan diproses di server dan disimpan di databaseinternal. Sementara Mr X cuma menggunakan hit counter gratisan dari reliablecounter[dot]com yang tidak menggunakan _cookie._ Artinya setiap pengunjung bisa dihitung berulang-ulang, sehingga validitas nilainya sangat kecil. Ini menguatkan analisa bahwa Mr X bukanlah programmer, apalagi hacker.

Seorang defacer akan menghindari penggunaan file yang terlalu besar dalam halaman website yang di-deface. Tujuannya agar tidak terlalu memakan banyak bandwith sehingga proses load halaman lebih cepat. Sedangkan di web B, file gambar seluruhnya beresolusi 96dpi, padahal web browser hanya membutuhkan 72dpi. Ukuran file-file tersebut sebenarnya masih bisa dikompres 35-60% tanpa mengurangi kualitas gambar. Di samping itu, file gambar dengan rata-rata lebar 1366px hanya ditampilkan 800px di halaman website. Artinya, secara keseluruhan ada 0,75-0,85% inefisiensi (kemubadziran) ukuran file!

Jadi, masih perlukah kita percaya kalau website-website fitnah ini garapan hacker?
Jika klaim bahwa Mr X adalah anonymous adalah semata-mata untuk menghasut dan menjebak masyarakat. Pengatasnamaan anonymous dalam kesesatpikiran argumentum auctoritatis, akan menggiring setiap pendengar dan pembaca fitnah itu menganggapnya sebagai hal yang benar tanpa harus diuji kebenarannya, atas dasar nama besar kelompok hacker ternama anonymous. Ini jelas sangat berbahaya, apalagi yang disasar adalah seorang ulama besar dan telah diangkat sebagai Imam Besar umat Islam belakangan ini.


Konten: Asli Atau Palsu?

Di web B, Mr X menyertakan capture obrolan via Whatsapp (yang katanya) antara habib Rizieq dan Firza Husein. Sebenarnya, capture obrolan Whatsapp asli hanya bisa dilakukan oleh orang yang punya otoritas (penguasaan) terhadap suatu nomor Whatsapp yang terdaftar. Kenapa? Mari simak.

Whatsapp menerapkan signal protocol dengan enkripsi AES (Advanced Encryption Standard) 256bit dalam mode CBC. Enkripsi yang bersifat ujung-ke-ujung (end-to-end) ini menjadikan sebuah pesan Whatsapp hanya bisa dibaca oleh pengirim dan penerima. Message key (kunci enkripsi) tidak pernah disimpan dan selalu berubah. Jadi kalaupun ada yang bisa intercept (mencegah; menyadap) data di tengah jalan, data tidak akan bermakna apa-apa, tidak bermanfaat dan tidak bisa dimengerti.

Sebuah sesi obrolan (session) Whatsapp akan berakhir jika ada perubahan perangkat. Sebagai bukti, silakan coba: misal ada dua smartphone, sebutlah hp X dan hp Z, dengan Whatsapp bernomor 08131313 ter-install di hp X, setelah itu install aplikasi Whatsapp dengan nomor sama ke hp Z. Maka jika konfirmasi berhasil, sesi yang ada di hp X akan hangus, dan terbentuk sesi baru di hp Z. Dengan kata lain, semua Whatsapp chat yang tertuju ke nomor 08131313 akan hanya diterima di hp Z, dan aplikasi Whatsapp di hp X tidak bisa digunakan sampai ada otorisasi baru. Artinya, satu nomor Whatsapp tidak bisa dipakai oleh dua smartphone secara bersamaan. Berbeda dengan Whatsapp Web yang menggunakan ekstensi sesi, bukan pembaharuan sesi.

Penyadapan komunikasi Whatsapp hanya bisa melalui malware (bukan dengan intercept). Cara ini menguras banyak sumber daya memori, grafis dan koneksi data di perangkat target, sehingga membuat perangkat menjadi "lemot" yang pada akhirnya hanya akan memunculkan kecurigaan dan kewaspadaan si target.

Simpulan dari penjelasan di atas adalah pertama, sistem keamanan Whatsapp tidak memungkinkan adanya penyadapan, baik oleh kriminal, kepolisian maupun pihak Whatsapp sendiri; kedua, Whatsapp tidak bisa di-cloning; ketiga, jikapun ada yang bisa intercept komunikasi Whatsapp, hanya akan mendapatkan data yang tak bernilai, karena tidak mempunyai kunci untuk dekrip (membongkar) data.

Jadi, misal Mr X benar-benar mendapat data obrolan melalui upaya hacking, mestinya data yang disajikan di web B adalah data teks, bukan berupa capture gambar. Capture dengan cara screenshot asli hanya dimungkinkan diambil dari sisi pengguna sesungguhnya, bukan dari penyadapan atau peretasan (hacking)!

Lalu bagaimana bisa web B menyertakan capture obrolan Whatsapp antara (yang katanya) Habib Rizieq dengan Firza Husein? Aslikah? Dalam obrolan whatsapp, bubble (kotak berisi teks chat) berwarna hijau adalah teks terkirim, sedangkan bubble berwarna putih adalah teks masuk dari lawan obrol. Jadi, capture obrolan yang ditampilkan web B adalah dari sisi (yang seolah) tampilan hp Firza Husein.

Andai capture tersebut asli, maka muncul dugaan yang perlu diuji lagi yaitu pertama, Mr X atau si anonymous abal-abal ini menghubungi Firza Husein dan meminta data capture-nya lalu dengan polosnya Firza Husein menyerahkannya. Rasanya tidak mungkin seseorang memberikan sesuatu yang bersifat rahasia ke orang yang tidak dikenal, apalagi untuk menjatuhkan harga dirinya sendiri. Oke, dugaan kedua, sebaliknya, Firza Husein sendiri yang menghubungi Mr X dan membocorkan capture obrolannya. Ini artinya Firza mencari kontak seorang hacker yang tidak jelas identitasnya? Waduh, lebih impossible!

Jadi, sampai di sini, sudah terbaca kan kalau capture obrolan di web B itu palsu? Mari kita gali lagi. Sebenarnya ada sekian cara untuk membuat capture palsu Whatsapp seperti itu. Bisa dengan metode rekayasa desain grafis, namun cara ini butuh skill, ketelitian dan kesabaran ekstra. Selain itu bisa dengan menggunakan dua smartphone dengan masing-masing ter-install Whatsapp, lalu simpan nomor Whatsapp milik smartphone kedua di kontak smartphone pertama dengan nama yang dikehendaki. Agak ribet memang. Alternatif paling mudah, dengan menggunakan aplikasi generator capture palsu. Banyak aplikasi semacam ini, ketik saja fake whatsapp di Playstore maupun di App Store. Kelebihannya, mudah dan murah. Siapa pun bisa membuat capture palsu obrolan Whatsapp model ini.

Pada kasus ini, capture obrolan di web B diambil dengan tampilan seolah dengan cara screenshot. Sedangkan capture tampilan profil diambil dengan cara memotret handphone lain, nampak dari resolusi yang lebih pecah, gambar yang miring, crop (potongan) yang tidak rapi, dan brightness lebih redup. Selain metode capture yang berbeda tersebut, ini juga menunjukkan bahwa capture gambar diambil dari perangkat yang berbeda.

Selain itu, dari beberapa foto telanjang (yang katanya) Firza Husein di web B, tidak ada satupun yang embedded (menyatu) di layar obrolan. Semuanya adalah gambar terpisah. Hanya ada satu gambar embedded yaitu foto (yang katanya) Firza bersama seorang anak kecil.

Di samping capture Whatsapp palsu, di bagian akhir web B, Mr X juga menyertakan dua foto yang “sama tapi beda”, yang justru membongkar dusta Mr X sendiri. Foto pertama dengan caption “Foto Bersama Aktivis” dan foto kedua ber-caption “Selalu nempeeel….”. Mr X menyunting foto menjadi tampak Firza Husein ada di sebelah Habib Rizieq dengan posisi nempel. Bagaimana kita tahu kalau itu foto yang sudah disunting? Mudah saja. Kedua foto tersebut sebenarnya diambil di tempat dan momen yang sama. Foto yang asli adalah foto pertama, dimana Rachmawati Soekarnoputri-lah yang ada di samping Habib Rizieq. Antara dua foto itu, pose orang-orang di dalamnya relatif tidak ada perubahan, karena diambil dengan continuous shot yang jarak waktu ambil antar foto hanya sepersekian detik. Jadi, dengan waktu yang sesingkat itu, mustahil Firza Husein bertukar posisi dengan Rachmawati. Kejanggalan lain, gambar bu Firza di foto kedua lebih blur terutama bagian tepi. Aslinya, kursi yang digunakan adalah kursi kayu dengan busa. Mr X kurang teliti hingga setelah mengganti foto Rachmawati dengan Firza, dia lupa menambal sisi belakang Firza dengan tekstur busa kursi. Terasa sekali hasil editing.

Kemudian soal video. Video yang disertakan sebenarnya bukan benar-benar video dalam artian rekaman gambar gerak, melainkan hanya kumpulan foto yang diberi komentar, serta ada rekaman curhat (yang katanya) suara Firza via telepon beserta transkripnya. Yang aneh, bukan seperti pembicaraan telepon, ini malah berupa monolog. Jika kita cek dan bandingkan dengan rekaman sadapan pembicaraan telepon pada umumnya, pasti ada suara dari dua pihak yang terekam. Sedangkan di rekaman (yang katanya) Firza itu, selama hampir empat menit tidak ada feedback sepatah kata pun dari lawan bicara dan tidak ada jeda hingga akhir. Nampak jelas rekayasanya.

Saat ini publik tentunya bertanya, siapakah Mr X ini? Publikasi awal mengenai website-website tersebut dimulai dari portal gerilyapolitik[dot]com alias gerpol. Pada 29 Januari 2017 pukul 12.00, gerpol merilis sebuah artikel berisi (yang seolah) obrolan antara gerpol dengan anonymous. Di situ seolah (yang katanya) anonymous membocorkan curhatan (yang katanya) suara Firza Husein (FH) serta obrolan whatsappnya dengan (yang katanya) Habib Rizieq Sihab (HRS). Artikel tersebut sangat cacat dari segi etika jurnalistik. Yang pertama, gerpol tidak menanyakan keaslian data; serta dari mana dan bagaimana data didapat. Kedua, gerpol tidak memenuhi prinsip cover both sides dengan tidak mengklarifikasi data tersebut pada yang bersangkutan.

Dari penjabaran sebelumnya, sudah jelas bahwa Mr X si pembuat website-website fitnah itu hanya mengaku-aku sebagai hacker yang tergabung dalam anonymous. Juga sudah terbukti akan kepalsuan data-data yang disajikan.

Pertanyaan besar berikutnya adalah, dari sekian banyak media yang ada, kenapa Mr X memilih “membocorkan” data yang ia miliki kepada gerpol? Kenapa tidak pada media-media besar yang setidaknya lebih kredibel dan sudah berdiri lebih lama dari gerpol? Sevital apakah gerpol yang pada saat “pembocoran” itu, usianya sebagai media online baru satu bulan?

Dari pertanyaan-pertanyaan sentilan itu, terang bahwa Mr X sangat erat kaitannya dengan gerpol. Entah itu Mr X ada dalam lingkaran dekat gerpol; atau malah hanya karakter imajiner yang dibuat oleh gerpol; yang dengan kata lain, peran Mr X dimainkan oleh gerpol sendiri.

Siapa dan Apa Misi Gerpol?

Gerpol adalah portal berita politik yang mulai online per 29 Desember 2016. Tidak ada kejelasan dewan redaksi dan penanggung jawab, bisa dibilang gerpol adalah portal berita abal-abal. Isi beritanya cenderung memuji-muji kandidat petahana Pilgub DKI Jakarta 2017 Basuki Tjahaja Purnama atau yang akrab disapa Ahok dan menyerang pihak-pihak yang berlawanan dengannya seperti HRS, FPI, Agus Harimurti Yudhoyono, Anies Baswedan, Sylviana Murni, Sandiaga S. Uno, SBY bahkan KH. Ma’ruf Amin pun tak luput dijadikan sasaran tembak.

Dilihat dari timing pendirian dan konten-konten yang seperti itu, jelas gerpol adalah bagian dari proyek penggiringan opini pada Pilkada DKI Jakarta untuk mendorong elektabilitas petahana. Admin gerilyapolitik[dot]com mendapat profit dari Google Adsense. Google Adsense adalah layanan yang menfasilitasi dan mempertemukan pengiklan dan publisher iklan. Di sini gerpol adalah publisher iklan, dimana setiap ada iklan yang ditampilkan maupun diklik pengunjung website, gerpol mendapat bayaran dari pengiklan melalui Google. Dalam layanan Google Adsense, setiap pengiklan dan publisher memiliki kode unik per user, yang berarti jika ada dua website atau lebih dengan kode adsense sama, dapat dipastikan pemiliknya adalah orang yang sama.

Kode adsense dari gerilyapolitik[dot]com adalah ca-pub-2988847642846928. Setelah ditelusuri, website yang memiliki kode sama dengan itu adalah beritamoneter[dot]com. Dari sisi konten, selain berisi informasi sektor ekonomi, belakangan beritamoneter[dot]com juga padat dengan artikel-artikel politik pro Ahok dan Teman Ahok. Semakin jelas bahwa beritamoneter[dot]com dikelola orang yang sama dengan gerilyapolitik[dot]com!

Memburu Pembuat Fitnah: Beranikah Polisi?

Saya percaya akan kehandalan unit cyber crime polisi. Tidak ada maksud menggurui sama sekali, penjelasan berikut sekedar memberi gambaran pada khalayak bahwa menangkap si pelempar fitnah masih sangat mungkin dideteksi dan tidak butuh waktu lama.

Untuk melacak siapa Mr X dengan tracking langsung ke web B, web S dan web E, ada beberapa hambatan karena registrar-nya berada di luar negeri. Sehingga faktor teritorial (wilayah hukum) menjadi tantangan tersendiri, di samping karena masing-masing registrar memiliki terms of service dan privacy policy yang berbeda. Selain itu Mr X menggunakan domain privacy protection untuk menyembunyikan identitas dan CDN untuk menyembunyikan lokasi asli server. Namun demikian, masalah seperti ini bisa teratasi melalui kerja sama bilateral dengan Amerika Serikat (AS) yang masuk jaringan Interpol sebagaimana kasus-kasus transnasional lain.

Jalan yang lebih mudah adalah melalui pelacakan pemilik gerilyapolitik[dot]com sebagai pintu awal. Gerilyapolitik[dot]com didaftarkan registrar lokal yakni CV. Rumahweb Indonesia (rumahweb[dot]com) yang beralamat di Jogjakarta. Gerilyapolitik[dot]com menggunakan privacy protection, sehingga pihak Rumahweb merahasiakan data-data pemilik gerilyapolitik[dot]com dari publik. Namun tetap dapat diakses dengan legal oleh polisi atas alasan hukum. Rumahweb masih akan menyimpan data-data pemilik gerilyapolitik[dot]com hingga tanggal kedaluwarsanya yakni 29 Desember 2017.

Beritamoneter[dot]com adalah pintu kedua untuk melacak pelaku fitnah. Tak beda dengan gerilyapolitik[dot]com, beritamoneter[dot]com ternyata juga didaftarkan di Rumahweb. Meskipun juga menggunakan privacy protection, beritamoneter[dot]com menyertakan susunan perusahaan dan redaksinya di halaman berjudul “Tentang Kami”. Susunan lengkapnya sebagaimana berikut:

Presiden Director: N Albergatti d’Rofino; Vice Presiden: Chandra Eko Cahyono; IT Director: Arthur Iones; Chief Executife Officer: Seto Djemana; Senior Adviser: Burhanuddin Saputu; News Director: Ari Dictus Armadianto; Marketing Communication: Lita Yohana Diman, Aurelya; Pemimpin Umum/Pemimpin Perusahaan: N Albergatti d’Rofino; Pemimpin Redaksi: Emerensiana Jelita; Wakil Pemimpin Redaksi: Agus Eko Cahyono; Kordinator Liputan: Hendrikus Tawur; Sekretaris Redaksi: Indah Putri; Staf Redaksi: Elvis H, Siffi Masdi, Budi, Kurnia, Angreani, Irba, Dodit, Irman, Alfons A, Ardi Winangun; Biro Bali: Hendrikus Tawur; Biro Surabaya: Ari Dictus Armadianto; Biro Bandung: Franky S; Biro Semarang: Ahmad Fathoni; Konsultan Hukum: Kantor Hukum ENP; Fotografer: Denny Indra.

Beritamoneter[dot]com berbadan usaha dengan nama PT. Warta Aksara Abadi. Alamat redaksi beritamoneter[dot]com ada di Kompleks Fatmawati Mas Blok 1/105 2nd Floor, jl. RS Fatmawati No 20 Jakarta Selatan. Sedangkan alamat perusahaan di Gedung MTH square lt UG No A 11 BC, jl. MT Haryono Kav 10 Jakarta Timur, dengan nomor telepon (021) 29575262 dan (021) 37045010. Beritamoneter[dot]com juga menyertakan nomor hp 087886879504 dan pin BB 266830B5 sebagai nomor nara hubung.

Saat ini seluruh web terkait, kecuali web E, sudah diblokir, baik oleh Kemenkominfo ataupun oleh pihak registrar. Web B secara langsung ditangani Kemenkominfo melalui TRUST Positif. Sayangnya, melalui ISP (Internet Service Provider) tertentu web B masih bisa diakses. Sedangkan beritamoneter[dot]com dan gerilyapolitik[dot]com, jika dibuka muncul pesan error DNS. Artinya pemblokiran ada dari pihak registrar dan atau hosting provider, bukan dari Kemenkominfo. Setelah saya tanyakan ke pihak registrar, ternyata benar layanan gerilyapolitik[dot]com mereka batalkan karena terbukti melakukan hate speech. Namun mereka menyatakan masih menyimpan data pemilik gerilyapolitik[dot]com dan bisa diambil atas request dari kepolisian.

Beritamoneter[dot]com dan gerilyapolitik[dot]com tidak bisa diakses mulai 1 Februari 2017. Kemungkinan keduanya memang di-host di-server yang sama. Bisa jadi, menggunakan fitur addon domain yang memungkinkan satu server hosting dipakai oleh beberapa domain. Sehingga ketika server hosting terjadi error karena down, masalah jaringan atau dihapus, maka seluruh domain yang berkaitan juga akan error.

Kita mesti mengapresiasi langkah-langkah yang diambil Kemenkominfo dan registrar serta hosting provider terkait. Namun langkah-langkah pemblokiran saja tidak cukup tanpa diterimanya konsekuensi hukum oleh penyebar fitnah. Terbukti setelah gerilyapolitik[dot]com diblokir, gerpol kembali online dengan domain barunya gerilyapolitik[dot]info, dengan konten yang semakin tendensius berisi hasutan dan fitnah. Kali ini gerpol mendaftarkan domainnya di godaddy[dot]com yang berbasis di Arizona, sama seperti namesilo.

Pelempar fitnah ini, secara hukum negara, setidaknya telah melanggar Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Semoga penegak hukum Indonesia masih bisa membuktikan pada kita semua bahwa negara ini masih sebagai negara hukum, bukan negara penguasa maupun negara politikus.

SAIF AL-QUDSY

Penikmat Isu Teknologi dan Peretasan, Tinggal di Surabaya



Soal: Bagaimana pandangan Islam tentang kelompok mayoritas maupun minoritas dalam Negara Khilafah? Apakah ada istilah mayoritas dan minoritas dalam Negara Khilafah?

Jawab:

Istilah kelompok mayoritas dan kelompok minoritas sebenarnya tidak pernah ada di dalam sejarah Islam. Karena itu istilah ini tidak pernah digunakan dalam sejarah maupun fikih Islam. Ada beberapa alasan yang melatarbelakangi munculnya istilah ini:

1- Adanya Nation State, dengan batas teritorial yang baku sehingga individu yang menetap di dalam wilayah terirorialnya tidak bisa berpindah ke wilayah lain, kecuali adanya izin dari Nation State kedua.

2- Hilangnya kontrol negara yang adil, yang direpresentasikan oleh Negara Khilafah, sehingga bisa menegakkan keadilan di dalam dan di luar wilayahnya, serta mencegah terjadinya kezaliman dalam segala bentuknya.1

Ketika pengaruh Khilafah Islam mulai melemah, istilah ini muncul. Ini sekaligus menegaskan bahwa istilah minoritas dan mayoritas ini bukan istilah Islam, tetapi istilah politik baru. Istilah ini baru digunakan sejak era penjajahan, sebagai bagian dari strategi devide et impera (politik belah bambu).

Istilah minoritas didefinisikan dengan sekelompok penduduk di sebuah daerah, wilayah atau negara, yang berbeda dengan mayoritas, dengan ras, bahasa dan agama tanpa harus melihat posisi politik tertentu.2 Dalam konvensi internasional disebut bahwa minoritas adalah ratusan rakyat sebuah negara, yang terdiri dari etnis, bahasa atau agama, yang berbeda dengan mayoritas penduduknya.3

Dalam Negara Khilafah, istilah mayoritas dan minoritas ini tidak ada, dan tidak akan digunakan. Negara Khilafah yang dibangun berdasarkan akidah Islam, dan menerapkan hukum Islam secara kâffah kepada seluruh rakyat. Negara Khilafah akan melebur seluruh rakyatnya, baik Muslim maupun non-Muslim, Arab maupun non-Arab, dalam satu ikatan ideologi yang sama, yaitu Islam. Setelah dilebur dengan ideologi yang sama, seluruh bangsa dan pemeluk agama yang hidup di dalam wilayah Khilafah mempunyai loyalitas yang sama kepada Islam. Meski mereka bukan Muslim. identitas mereka juga sama, yaitu Islam, termasuk bahasanya, yaitu bahasa Arab yang merupakan bahasa Islam.

Mengenai tidak adanya minoritas dan mayoritas karena faktor etnis, suku dan bangsa, jelas telah dinyatakan oleh Nabi saw.:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَلَا إِنَّ رَبَّكُمْ وَاحِدٌ وَإِنَّ أَبَاكُمْ وَاحِدٌ، أَلَا لَا فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَى أَعْجَمِيٍّ وَلَا لِعَجَمِيٍّ عَلَى عَرَبِيٍّ وَلَا لِأَحْمَرَ عَلَى أَسْوَدَ وَلَا أَسْوَدَ عَلَى أَحْمَرَ إِلَّا بِالتَّقْوَى، أَبَلَّغْتُ ؟ قَالُوا: بَلَّغَ رَسُولُ اللَّهِ

“Wahai umat manusia, ingatlah bahwa Tuhan kalian adalah satu, dan nenek moyang kalian juga satu. Tidak ada kelebihan bangsa Arab atas bangsa non-Arab, juga bangsa non-Arab atas bangsa Arab; bangsa berkulit putih atas bangsa kulit hitam, juga bangsa kulit hitam atas bangsa kulit putih, kecuali karena ketakwaannya. Apakah aku sudah menyampaikan?” Mereka [para sahabat] menjawab, “Rasulullah saw. telah menyampaikan.” (HR Ahmad). 4

Ini adalah penegasan Nabi saw. saat khutbah Haji Wada’. Dengan tegas Nabi saw. menyatakan bahwa identitas ketakwaan atau Islam itulah satu-satunya identitas yang ada; sementara identitas kesukuan, etnis dan bangsa semuanya telah dilebur dalam identitas keislaman. Karena itu meski suku, etnis dan bangsa tertentu jumlahnya banyak, itu tidak menentukan kedudukannya di dalam Islam. Yang menentukan adalah kualitas ketakwaan atau keislamannya.

Dengan demikian aspek dan faktor kesukuan, etnis dan bangsa yang menjadi penyebab lahirnya kelompok mayoritas dan minoritas jelas telah dihapus oleh Islam. Sebabnya, siapapun sama kedudukannya di dalam Islam. Inilah yang juga ditunjukkan oleh Nabi saw. ketika beliau mengangkat Muhammad bin Maslamah untuk menjadi pimpinan sementara di Madinah, selama Nabi saw. tidak berada di tempat saat berperang. Padahal Muhammad bin Maslamah bukan dari suku Quraisy. Begitu juga Abu Bakar yang dari suku Quraisy menjadi Khalifah, menggantikan Nabi saw., meski suku Quraisy di Madinah merupakan suku minoritas karena yang menjadi pertimbangan bukan faktor kesukuan, tetapi keislamannya.

Begitu juga aspek dan faktor agama, bukan karena banyaknya pemeluknya, tetapi karena loyalitas yang harus diberikan oleh para pemeluk agama kepada Islam meski boleh jadi di wilayah tersebut pemeluk Islam tidak banyak. Ketika Negara Islam berdiri di Madinah, jumlah pemeluk Islam dibanding dengan pemeluk Yahudi dan penganut pagan (musyrik) hampir berimbang, jika tidak bisa dikatakan kalah. Begitu juga setelah Negara Islam menaklukkan berbagai wilayah yang ada di Jazirah Arab, tidak semuanya Muslim. Bahkan Nabi saw. memberikan jaminan kepada non-Muslim untuk tetap dibiarkan memeluk agamanya:

وَكَتَبَ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ:[مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ وَأَنَّهُ مَنْ أَسْلَمَ مِنْ يَهُودِيٍّ، أَوْ نَصْرَانِيٍّ، فَإِنَّهُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، لَهُ مَا لَهُمْ وَعَلَيْهِ مَا عَلَيْهِمْ، وَمَنْ كَانَ عَلَى يَهُودِيَّتِهِ، أَوْ نَصْرَانِيَّتِهِ، فَإِنَّهُ لا يُفْتَنُ عَنْهَا، وَعَلَيْهِ الْجِزْيَةُ]

Baginda telah menulis surat kepada penduduk Yaman, “Dari Muhammad, Rasulullah kepada penduduk Yaman. Bahwa, siapa saja dari kalangan Yahudi yang memeluk Islam, atau dari kalangan Nasrani yang memeluk Islam, maka dia termasuk orang Mukmin. Dia akan mendapat hak dan kewajiban yang sama dengan mereka. Siapa saja yang tetap memeluk Yahudi atau Nasrani tidak boleh dipaksa meninggalkannya. Atas dirinya diwajibkan jizyah.” (HR al-Qasim dalam kitab Al-Amwâl).

Ini membuktikan bahwa persoalan mayoritas dan minoritas karena faktor agama dalam pandangan Islam sebenarnya tidak ada. Sebabnya, Islam yang diterapkan sebagai ideologi mengatur Muslim dan non-Muslim dengan aturan yang adil. Masing-masing juga diatur dengan hukum yang jelas dan detail tanpa dilihat mayoritas atau minoritas jumlah pemeluknya. Non-Muslim, meski berstatus sebagai Ahli Dzimmah, mempunyai hak yang sama dengan kaum Muslim, kecuali dalam perkara yang dikhususkan kepada kaum Muslim. Mereka tidak dilihat sebagai kelompok minoritas non-Muslim.

Begitu juga minoritas dan mayoritas karena faktor bahasa. Sebabnya, apapun latar belakang etnis, suku dan bangsanya, ketika mereka hidup di wilayah Islam, mereka harus menggunakan bahasa Arab, sebagai bahasa Islam, bahasa persatuan dan kesatuan. Karena itu bangsa-bangsa non-Arab pun akhirnya menguasai bahasa Arab. Dari sana lahir ribuan ulama yang menguasai bahasa Arab, meski mereka bukan orang Arab. Sebut saja, Imam al-Bukhari, Muslim, at-Tirmidzi dan al-Hakim dari kalangan ahli hadis; Imam az-Zamakhsyari, al-Qurthubi, Ibn Katsir dan as-Suyuthi dari kalangan ahli tafsir; Sibawaih, Ibn Sikiyat dan lain-lain dari kalangan ahli bahasa. Mereka semuanya bukan orang Arab. Namun, bahasa Arab sebagai bahasa Islam telah menjadikan mereka menguasai bahasa tersebut, bahkan melebihi orang Arab sendiri.

Karena itu Nabi saw. menyatakan:

أَحِبُّوا الْعَرَبَ لِثَلاثٍ: لأَنِّي عَرَبِيٌّ، وَالْقُرْآنُ عَرَبِيٌّ، وَكَلامُ أَهْلِ الْجَنَّةِ عَرَبِيٌّ

Cintailah Arab karena tiga alasan: karena aku adalah Arab, al-Quran berbahasa Arab dan bahasa penduduk surga adalah bahasa Arab (HR ath-Thabrani, al-Hakim dan al-Baihaqi).

Mempelajari, menguasai dan menggunakan bahasa Arab bukan karena suku, etnik dan bangsanya, tetapi karena perintah Nabi saw. dan tuntutan Islam. Karena itu bahasa Arab adalah bahasa Islam. Ketika bahasa ini digunakan semata karena Islam, bukan karena dominasi bangsa Arab atas bangsa non-Arab, atau Arab mayoritas, dan non-Arab sebagai minoritas. Tidak, tetapi semata karena ini adalah bahasa Islam.

Islam tidak memberangus kebebasan beragama non-Muslim. Mereka tetap dibolehkan beribadah, makan, minum, berpakaian, menikah dan talak berdasarkan agama mereka. Namun, dalam urusan lain yang tidak diatur oleh agama mereka, seperti politik dalam dan luar negeri, pemerintahan, ekonomi, pendidikan, sosial, sanksi hukum, dan peradilan, mereka tunduk dan loyal pada Islam. Jika dalam seluruh aspek di luar aspek-aspek yang diatur oleh agama mereka, mereka tunduk dan loyal kepada Islam, Negara Khilafah pun tidak akan memerangi mereka. Sebaliknya, mereka berhak mendapat perlindungan dari negara sebagai Ahli Dzimmah dengan hak yang sama dengan kaum Muslim, kecuali apa yang dikhususkan untuk kaum Muslim.

Dengan demikian jelas istilah mayoritas dan minoritas yang lahir karena faktor etnis, bahasa dan agama tersebut tidak ada dalam Islam. Istilah ini juga berbahaya karena merupakan bagian dari strategi yang digunakan oleh penjajah untuk terus-menerus mengontrol negeri-negeri kaum Muslim. [KH. Hafidz Abdurrahman]

Catatan kaki:

1 Sulaiman Muhammad Tubuliyah, Al-Ahkam as-Siyasiyyah li al-‘Aqalliyat al-Muslimah fi al-Fiqh al-Islami, Dar al-Bayariq, Beirut, cet. I, 1997 M/1417 H, hal. 27-28.

2 ‘Abdul Wahhab al-Kayali, Mawsu’ah as-Siyasah, al-Mu’assasah al-‘Arabiyyah li ad-Dirasah wa an-Nasyr, Beirut, cet. I, 1987, Juz I/244.

3 Ahmad ‘Athiyyatullah, Al-Qamus as-Siyasi, Dar an-Nahdhah al-‘Arabiyyah, Kaero, cet. II, 1968, hal. 96.

4 Lihat: al-Albani, Silsilah al-Ahâdits as-Shahîhah, Juz VI/199.
Powered by Blogger.