+ResistNews Blog - Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) menggandeng pengacara kondang Yusril Ihza Mahendra untuk menghadapi upaya pembubaran. HTI juga mengklaim menyiapkan 1.000 pengacara.

Sebanyak 1.000 pengacara ini dikoordinasi oleh Yusril. Tim ini dinamai Tim Pembela HTI (TP-HTI).

“Untuk melindungi hak konstitusional serta untuk melakukan perlawanan dan pembelaan hukum, dan mencegah terjadinya gangguan dan intimidasi di berbagai daerah terhadap HTI, maka DPP HTI mengumumkan Tim Pembela Hizbut Tahrir Indonesia (TP-HTI) di bawah koordinasi Yusril Ihza Mahendra,” kata Ismail dalam konferensi pers di 88 Kasablanka Office Tower, Tower A Lt 19, Jalan Kasablanka Nomor 88, Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan, Selasa (23/5/2017).

Ismail mengatakan HTI sejatinya adalah organisasi legal berbadan hukum (BHP) dengan nomor AHU-0000258.60.80.2014 tertanggal 2 Juli 2014. Menurutnya, sebagai organisasi legal, HTI memiliki hak konstitusional untuk melakukan kegiatan dakwah.

“Sebagai organisasi legal, HTI yang memiliki hak konstitusional untuk melakukan kegiatan dakwah, yang diperlukan untuk perbaikan bangsa dan negara ini, maka semestinya hak ini dijaga dan dilindungi oleh pemerintah. Apalagi selama ini HTI telah terbukti memberikan perbaikan untuk seluruh masyarakat di beberapa wilayah di negeri ini,” ujar Ismail.

“Oleh karena itu, rencana pembubaran HTI yang dilakukan oleh pemerintah harus ditolak, karena secara nyata akan menegasikan hak konstitusional tersebut yang dijamin oleh peraturan perundangan yang ada, serta akan menghilangkan kebaikan yang sudah dihasilkan,” tuturnya.

TP-HTI terdiri atas advokat dari berbagai daerah di Indonesia. Mereka bertugas menyampaikan pendapat hukum dan pembelaan terhadap HTI, aktivis, simpatisan, dan sejumlah kegiatan sehingga bisa berjalan seperti sedia kala.

“Mereka tergabung dalam tim 1.000 Advokat Pembela HTI,” ujar Ismail. (detik.com/ +ResistNews Blog )

by Zeng Wei Jian

Barusan, saya dengar diskusi sekelompok ahokers. Ngga sengaja. Mereka bergunjing seputar Habib Rizieq Syihab (HRS). Alas, mereka percaya HRS punya hubungan gelap dengan Firza Husein.


Tayangan berulang-ulang stasiun tivi abal-abal adalah penyebabnya. Plus, their dislike, prejudis, hatred, short-logic, pengetahuan minim dan kurang baca. Persepsi mereka rusak. Otak jadi kotor.

Publik blum tau “mastermind” di belakang polemik ini. This is character assasination. HRS ditarget.

Tiba-tiba, nama Firza Husein jadi ngetop. Namanya masuk di antara 10 terduga makar. Ngga main-main. Dasyat. Ngga lazim. Sejak tahun 97, saya bergelut di arena gerakan politik.

Nama Firza Husein tidak pernah masuk lingkaran gerakan. Apalagi masuk ring 1 aktifis seperti Ratna Sarumpaet, Sri Bintang Pamungkas, Eggy Sujana dan lain-lain. Hebat, mendadak Firza Husein dipaksakan sejajar dengan Bpk Kivlan Zein.

Bisa jadi, Firza Husein adalah infiltran. Seorang agen yang sengaja disusupi. Job desknya melancarkan “Offensive Counterespionage”. Salah satu target tehnik ini adalah pembunuhan karakater seorang VIP. Membuatnya
jadi persona non grata.

Dunia intelijen acap kali gunakan agen clandestine perempuan.

Sejarah mencatat nama-nama agen perempuan fenomenal. Seperti Mata Hari (Margaretha Zelle), Noor Inayat Khan, Ethel Rosenberg, Nancy Wake, Chevalier d’Éon dan sebagainya.
Perempuan memang sering kali menjadi titik terlemah seorang pria. Jutaan lagu cinta tercipta dari inspirasi perempuan.

Lord Buddha bukan seorang misogyny, tapi dia pernah berkata, “in whatever religion women are ordained, that religion will not last long.”

HRS seorang ulama. Dia akan hancur bila tersandung skandal mesum. Itu dasar pemikiran lawan (entah siapa). Saya salah satu orang yang tidak percaya HRS punya hubungan asmara dengan Firza Husein.

Kasus ini konyol, murahan, fitnahnya jelas. Umi Emma menyatakan dia ngga pernah ngobrol dengan Firza. Seperti rekaman perbincangan one-side Firza yang disebar-luaskan. WA Chat itu jelas fake. Sejumlah ahli IT berani memastikan itu.

Gaya bicara HRS tidak seperti text WA Chat tersebut. It is not him.

Apa pun motifnya, polemik ini harus dihentikan. HRS dizolimi. Polisi harus bertindak.

Kini, Habib Rizieq Syihab bukan lagi hanya milik FPI. Apa pun mazhab, organisasi, aliran, mengakui peran HRS dalam perjuangan menjaga aqidah. Serangan terhadap HRS akan dirasa sebagai serangan terhadap semua muslim.

-THE END-

[Al-Islam Edisi 857, 22 Sya’ban 1438 h – 19 Mei 2017 M]

Akhir-akhir ini istilah khilafah menjadi topik perbincangan masyarakat. Ada anggapan bahwa istilah khilafah itu tidak ada dalam al-Quran. Karena itu Khilafah tidak perlu disuarakan. Bahkan seolah ingin ditanamkan kepada umat bahwa Khilafah itu bukan ajaran Islam sehingga umat tidak perlu menyibukkan diri dengan urusan Khilafah.

Memang benar, kata khilafah dalam makna sistem pemerintahan Islam—sebagaimana yang diperbincangkan—tidak ada dalam al-Quran. Namun harus diingat, jika sesuatu itu tidak dinyatakan secara jelas di dalam al-Quran bukan berarti hal itu tidak disyariatkan atau bukan bagian dari ajaran Islam. Banyak sekali perkara yang tidak dinyatakan dalam al-Quran. Shalat wajib lima waktu dan jumlah rakaatnya, misalnya, tidak dinyatakan dalam al-Quran, melainkan dijelaskan di dalam as-Sunnah. Tentu tidak ada yang berani menolak kewajiban shalat lima waktu dan jumlah rakaatnya dengan alasan tidak dinyatakan dalam al-Quran. Demikian juga khalifah dan Khilafah. Kewajiban menegakkan Khilafah dan mengangkat khalifah itu dinyatakan oleh nas-nas as-Sunnah, Ijmak Sahabat dan Qiyas; juga didukung oleh kaidah-kaidah syar’iyyah.

Khilafah Kedaluwarsa?
Ada juga anggapan, kalaupun Khilafah itu wajib, itu sudah kedaluwarsa (sudah lewat, tidak berlaku lagi). Sebabnya, Khilafah itu hanya 30 tahun dan setelah itu kerajaan. Seolah setelah 30 tahun itu, apalagi sekarang, kewajiban mewujudkan Khilafah itu tidak berlaku lagi. Anggapan itu didasarkan pada hadis penuturan Safinah bahwa Rasul saw. bersabda:

«الْخِلاَفَةُ ثَلاَثُونَ عَامًا ثُمَّ يَكُوْنُ بَعْدَ ذَلِكَ الْمُلْكُ»

Khilafah itu tiga puluh tahun, kemudian setelah itu al-mulk (HR Ahmad).

Hadis tersebut juga diriwayatkan oleh ashhâb as-sunan dan disahihkan oleh Ibn Hibban dan yang lain. Namun demikian, hadis ini tidak bermakna membatasi masa Khilafah itu hanya 30 tahun. Sebabnya, jika dimaknai demikian, hadis ini akan bertentangan dengan banyak nas lainnya. Masa 30 tahun itu hanyalah masa Khulafa’ ar-Rasyidin plus Hasan bin Ali ra. Selama masa 30 tahun itu hanya ada lima khalifah.

Di sisi lain, ada hadis penuturan Jabir bin Samurah (HR Muslim, Ahmad, Abu Dawud, Abu ‘Awanah dan Ibnu Hibban) yang menyatakan adanya 12 khalifah. Menurut Ibn Hibban, hadis tentang 12 khalifah ini tidak membatasi jumlah khalifah hanya dua belas saja. Kemudian ada hadis penuturan Hudzaifah bin al-Yaman yang menyatakan akan kembali terwujudnya Khilâfah ‘alâ minhâj an-Nubuwwah setelah masa mulk[an] ‘adh[an] dan mulk[an] jabariyat[an].

Selain itu pembatasan masa Khilafah hanya 30 tahun juga akan mengakibatkan banyak hadis tentang khalifah, baiat, ketataan kepada imam/khalifah dan sikap seputar hal itu, menjadi tidak ada nilainya. Tent saja, ini meyalahi syariah.

Menurut Ibn Hajar al-‘Ashqalani dalam Fath al-Bârî, “Yang dimaksud dalam hadis penuturan Safinah adalah Khilafah an-Nubuwwah dan tidak membatasi (masa) Khilafah.”

Ini juga menjadi pendapat para ulama salaf, di antaranya Qadhi Iyadh, Imam an-Nawawi, Ibn Hibban, as-Suyuthi, Ibn Taimiyah dan yang lain. Bahkan hadis riwayat al-Hakim, al-Baihaqi dan Abu Dawud secara jelas menyebut tiga puluh tahun itu adalah masa Khilafah an-Nubuwwah. Hadis tersebut tidak menafikan keberadaan Khilafah setelah masa 30 tahun itu. Bahkan keberadaan Khilafah setelah 30 tahun itu dinyatakan di dalam banyak hadis.

Hadis penuturan Safinah juga tidak bisa dimaknai bahwa setelah 30 tahun masa Khilafah an-Nubuwwah lantas berubah menjadi kerajaan. Pasalnya, kata al-mulk dalam hadis itu, selain berarti kerajaan, juga berarti al-hukm wa as-sulthân (pemerintahan dan kekuasaan). Maknanya, setelah 30 tahun masa Khilafah an-Nubuwwah, Allah SWT akan memberikan pemerintahan dan kekuasaan kepada orang yang Dia kehendaki. Makna ini malah dengan jelas dinyatakan dalam sabda Rasul saw.:

«خِلاَفَةُ النُّبُوَّةِ ثَلاَثُوْنَ سَنَةً ثُمَّ يُؤْتِي اللَّهُ الْمُلْكَ أَوْ مُلْكَهُ مَنْ يَشَاءُ»

Khilafah an-Nubuwwah itu tiga puluh tahun kemudian Allah memberikan kekuasaan atau kekuasaan-Nya kepada orang yang Dia kehendaki (HR Abu Dawud).

Setelah 30 tahun masa Khilafah an-Nubuwwah pertama itu, pemerintahan dan kekuasaan beralih di tangan Muawiyah bin Abi Sufyan. Ibn Hajar dalam Fath al-Bârî menyatakan, “Adapun Muawiyah dan orang sesudahnya maka keadaan mereka berada di atas jalan para raja (‘alâ sabîl al-malik), namun mereka tetap disebut para khalifah.”

Al-Munawi dalam Faydh al-Qadîr dan dikutip al-Mubarakfuri dalam Tuhfah al-Ahwâdzî menyatakan, “Setelah selesai zaman Khilafah an-Nubuwwah terdapat mulk karena sebutan khilafah (yakni Khilafah an-Nubuwwah) tidak lain bagi orang yang memenuhi sebutan tersebut karena aktivitasnya yang sesuai sunnah. Adapun mereka yang menyalahi adalah mulk, bukan Khilafah. Mereka tetap disebut khilafah karena menggantikan orang (penguasa) sebelumnya.”

Qadhi Abu Ya’la yang dikutip oleh Ibn Taimiyah dalam Kutub wa Rasâ’il wa Fatâwâ Ibn Taymiyah fî al-Fiqh menyatakan, “Yang dimaksud, Khilafah yang tidak menyerupai kerajaan pasca Rasul adalah 30 tahun. Begitulah keadaan khalifah yang empat (Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali). Adapun Muawiyah telah menyerupai raja meski hal itu tidak menjadikan Khilafahnya cacat.”

Fakta Sejarah

Selain itu fakta sejarah menunjukkan: Pertama, kaum Muslim, termasuk para sahabat yang masih hidup dan para tabi’in, tetap menyebut Muawiyah dengan sebutan khalifah, amirul mukminin. Begitu pula para khalifah sesudahnya.

Kedua: masing-masing dari mereka menjadi khalifah setelah dibaiat oleh kaum Muslim, bukan karena wasiat dari khalifah sebelumnya. Adanya wasiat putra mahkota (wilâyatu al-‘ahdi) yang diawali oleh Muawiyah merupakan cara pengajuan calon khalifah meski akhirnya menjadi satu-satunya cara pencalonan dan seolah mengikat kaum Muslim atas calon yang diwasiatkan khalifah sebelumnya itu.

Ketiga, kedaulatan tetap berada di tangan syariah, bukan di tangan Khalifah. Hukum yang diterapkan tetap hukum-hukum syariah. Sistemnya pun tetap sistem Islam. Memang, terdapat penyelewengan dan keburukan pelaksanaan hukum (isâ`atu fî at-tathbîq), seperti pencalonan khalifah dengan sistem wasiat/putra mahkota yang menyerupai sistem kerajaan itu. Namun, Kekhilafahan mereka tetap bukan kerajaan, karena dalam sistem kerajaan, kedaulatan ada di tangan raja dan hukum yang diterapkan adalah hukum yang ditetapkan sesuai kehendak raja.

Alhasil, Khilafah bukan hanya 30 tahun. Karena itulah Al-Hafizh as-Suyuthi (w. 911 H) dalam Târîkh al-Khulafâ’, telah menyebutkan para khalifah yakni: Khulafa’ ar-Rasyidin, Khilafah Bani Umayyah dan Khilafah Bani Abbasiyyah. Semuanya berjumlah 73 khalifah. Imam as-Suyuthi menyatakan bahwa mereka (73 khalifah itu) al-muttafaq ‘alâ shihati imâmatihi wa ‘aqd bay’atihi (telah disepakati keabsahan imamah dan akad baiatnya).

Ijmak Ulama Mewajibkan Khilafah

Dengan demikian jelas, kewajiban untuk menegakkan kembali Khilafah tidak kedaluwarsa dan tetap berlaku hingga saat ini. Para ulama yang hidup pasca periode 30 tahun itu menyatakan kewajiban menegakkan Khilafah. Andai adanya Khilafah (Imamah) itu tidak wajib setelah periode Khilafah 30 tahun, tentu mereka tidak akan menyatakan kewajiban adanya Khilafah. Sebaliknya, mereka secara konsisten menyatakan kewajiban tersebut. Bahkan hingga ulama yang hidup di era akhir, juga menyatakan pandangan yang sama tentang kewajiban menegakkan Khilafah ini.

Kewajiban adanya Khilafah telah disepakati oleh seluruh ulama dari seluruh mazhab, khususnya ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah (Aswaja). Tidak ada khilafiyah (perbedaan pendapat) dalam masalah ini, kecuali dari segelintir ulama yang pendapatnya tidak diakui (Lihat: Al-Mawsû’ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaytiyyah, 6/163-164).

Hal yang sama telah lama dinyatakan oleh Imam al-Qurthubi, “Tidak ada perbedaan pendapat mengenai kewajiban tersebut (mengangkat khalifah) di kalangan umat dan para imam mazhab; kecuali pendapat yang diriwayatkan dari al-‘Asham—yang tuli (‘asham) terhadap syariah—dan siapa saja yang berkata dengan pendapatnya serta mengikuti pendapat dan mazhabnya.” (Al-Qurthubi, Al-Jâmi’ li Ahkâm al-Qur’ân, 1/264).

Imam an-Nawawi juga menyatakan, “Mereka (para imam mazhab) telah bersepakat bahwa wajib atas kaum Muslim mengangkat seorang khalifah.” (An-Nawawi, Syarh Muslim, 12/ 205. Lihat juga: Asy-Syarbini al-Khathib, Mughni al-Muhtâj, XVI/287; Abu Yahya Zakaria al-Anshri, Fath al-Wahâb, II/268; Asy-Syaikh Sulaiman bin Umar bin Muhammad al-Bajairimi, Hasyiyah al-Bajayrimi ‘alâ al-Khâtib, XII/ 393; dll).

Ulama terkemuka Indonesia, H. Sulaiman Rasjid, (Rektor IAIN Lampung, w. 1976), penulis buku Fiqh Islam (1954), juga menyatakan tentang kewajiban menegakkan Khilafah ini. Dalam bukunya yang pernah menjadi buku wajib pada sekolah menengah dan perguruan tinggi Islam di Indonesia dan Malaysia ini—yang hingga tahun 1994 telah dicetak sebanyak 44 kali—Sulaiman Rasjid, ketika membahas hukum membentuk Khilafah, menyatakan, “Kaum Muslimin (ijma’ yang mu’tabar) telah bersepakat bahwa hukum mendirikan Khilafah itu adalah fardu kifayah atas semua kaum Muslimin.”

Alhasil, adanya Khilafah adalah wajib. Tentu kaum Muslim selayaknya berusaha merealisasikan Khilafah itu bersama-sama. WalLâh a’lam bi ash-shawâb. []

Komentar al-Islam:

HNW: Pendekatan Persuasif tak Tepat untuk Kasus Makar di Minahasa (Republika.co.id, 16/5/2017).
  1. Setuju. Aneh saja, gerakan yang sudah menyatakan secara terangan-terangan untuk memerdekakan diri tidak dianggap makar. Bahkan gerakan separatis bersenjata OPM yang telah banyak menimbulkan korban di kalangan aparat dan juga berkali-kali menyatakan akan memerdekakan diri seolah dibiarkan.
  2. Giliran gerakan Islam seperti HTI, yang hanya mewacanakan Khilafah demi menjaga keutuhan negeri ini, dianggap makar.
  3. Karena itu jangan aneh jika ada yang menuduh rezim ini adalah rezim anti Islam.


+ResistNews Blog - Kalau menelisik tiga dokumen yang ditadatangani Presiden Jokowi dan Presiden Xi Jinping Minggu (14/05), pembangunan infrastruktur masih tetap mendominasi kerjasama kedua negara. Salah satu sektor yang menandai keunggulan ekonomi Cina terhadap Amerika Serikat dalam beberapa tahun belakangan ini. Sebuah warning kepada AS bahwa Cina secara geopolitik sudah bergeser ke Asia Pasifik. Utamanya Indonesia.

Kunjungan Presiden Jokowi ke Cina, kembali jadi sorotan. Sebab kali ini dipenuhi sejumlah pertemuan bilateral terkait kerjasama ekonomi yang bermuara pada ditandantaganinya tiga dokumen kerjasama. Dokumen yang terkait dengan Plan of Action untuk 2017-2022.

Adapun tiga dokumen kersama yang ditandangani adalah, dokumen mengenai kerja sama ekonomi teknis, berupa hibah sekitar Rp150 miliar untuk membiayai studi tapak terkait pembangunan infrastruktur. Dokumen mengenai kesepakatan pembiayaan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Serta dokumen mengenai kesepakatan pembiayaan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung

Kalau menelisik ketiga dokumen tersebut, nampaknya cukup strategis mengingat kedekatan RI-RRC sejak era pemerintahan Jokowi-JK. Apalagi dalam tiga dokumen yang ditandangani di hari kedua kunjungan Jokowi ke Cina hari Minggu (14/05), pembangunan infrastruktur sepertinya menjadi tumpuan strategis kerjasama kedua negara.

Bagi Cina, memang di sinilah salah satu keunggulan Cina dibandingkanh Amerika Serikat. Sebagai perbandingan dengan negara lain, kedigdayaan Cina di bidang ekonomi terlihat ketika perusahaan Cina menjadi operator strategis Pelabuhan Gwadar yang terletak di dekat Selat Hormuz serta merupakan pelabuhan paling sibuk untuk jalur pelayaran minyak, sejak Februari 2013.

Cina menanamkan investasi sebesar US $ 250 juta untuk mengambil alih operasional perusahaan dalam rangka meraih keuntungan yaitu mengurangi biaya pengiriman barang dari Cina ke Timur-Tengah dan Afrika.

Maka, kerjasama strategis RI-RRC seperti yang ditandatangani hari ini, bisa diartikan sebagai langkah Cina untuk memberkan warning atau peringatan kepada AS bahwa geopolitik utama Cina telah dialihkan ke kawasan Asia Pasifik, utamanya Indonesia.

Kalau menelisik perekonomian CIna sejak 2012 lalu, seperti pernah dilansir Harian berbahasa Mandarin, Yinni Xingzhou Ribao, nvestasi langsung Cina ke luar negeri (merger dan akuisisi) di sektor non finansial mencapai US $ 62,5 miliar (naik 25%), proyek kontrak di luar negeri sebesar US $ 102,4 miliar (naik 18,7%) dan jumlah kontrak baru sebesar US $ 128,8 miliar (naik 12,9%).

Prediksi dari Bank Dunia menggambarkan bahwa di tahun 2020 Cina akan mampu menggeser posisi AS. Jika pola ini berlanjut di tahun 2050, Cina akan menjadi negara hegemonik baru di dunia internasional. [gosipintelijen+ResistNews Blog ]

+ResistNews Blog - Harga bahan pangan 11 komoditas di Indonesia terbilang cukup tinggi jika dibandingkan negara lain. Bahkan, jika dibandingkan dengan Malaysia atau Thailand, harga bahan pangan di Indonesia lebih tinggi.

“Malaysia yang pertumbuhannya dibawa 5 persen, harga pangan lebih murah separuhnya dari Indonesia. Indonesia? Kenapa lebih mahal?” kata Anggota Komisi VI DPR, Bambang Haryo saat sidak di Pasar Wonokromo Surabaya, (16/5).

Bambang pun membandingkan antara aturan di Malaysia dan Indonesia. Di Indonesia, sudah ada standar sebelas komoditas yang harus dijamin pemerintah. Sesuai suu no 2014, dan PP no 71 dan 72 tahun 2015, pemerintah harus bisa menjamin sesuai dengan harga yang harus bisa diterima masarakatat dengan jumlah yang mencukupi. Kendati demikian, hal tersebut jauh dari kata implementasi. Sementara di Malaysia sudah ada 30 komoditas yang diatur.

“Di Malaysia, 30 komoditas terpenuhi. Padahal mereka juga import. Kalau Malaysia bisa, kenapa Indonesia nggak bisa. Nah, sekarang rumah pangan juga tidak layak sehingga tidak ada yang beli. Dari kunjungan kami, ternyata di Malaysia kalau ada perbedaan harga selisih 1000 rupiah saja, pedagang langsung dipenjara.” ujar bambang.

Bahkan kata dia untuk harga daging di Malaysia dan Indonesia juga cukup jauh. Padahal, antara Malaysia dan Indoensia sama sama import

Sesuai dengan temuan Komisi VI, Indonesia juga mengimpor daging kerbau untuk kebutuhan stok daging masyarakat.

Persoalan harga kata Bambang juga terjadi perbedaan harga di antara daerah di Indonesia yang terbilang cukup jauh. Seperti harga beras di Surabaya mencapai 12 ribu per kilonya untuk ukuran super. Sementara di Gorontalo hanya 8 ribu saja. Begitu pula harga daging, antara Surabaya dan Gorontalo bisa selisih 30 ribu rupiah lebih mahal Surabaya.

“Di Gorontalo nggak ada tol laut saja, tapi bahan pangan bisa murah. Terus fungsinya apa tol laut itu? ‘Sembilan Naga’ dan ‘Tujuh Samurai’ itu yang bermain. Pemerintah harus bisa bertindak seharusnya.” tutup Bambang. [aktual.com+ResistNews Blog ]


Hubungan dekat Ahok dengan Aguan, Ariesman Widjaja dan para pebisnis sangat terlihat dalam beberapa kebijakan pembangunan di Jakarta. Beberapa program / kebijakan Pemda DKI diduga didanai oleh para pebisnis dalam bentuk dana off budget yang kemudian diartikan Ahok sebagai mekanisme CSR. Dalam sebuah video di Youtube terkait rapat penandatanganan kontribusi tambahan antara Ahok dengan Ariesman Widjaja, terdengar ahok berucap kalo diberesin 2017 ga usah kasih kita duit kampanye Pak.

Yang menjadi janggal, Ariesman Widjadja juga menandatangi kontribusi tambahan untuk PT Jakarta Propertindo (BUMD) dan PT Taman Harapan Indah dalam penandatanganan kontribusi tambahan 15 % (Penulis membacanya sebagai pungli). Dalam sebuah dokumen, Ariesman Widjaja juga mengakui membiayai penggusuran Kalijodo sebesar 6 Miliar atas permintaan Ahok. Penyidik juga menemukan memo permintaan ahok itu di kantor Ariesman saat penggeledahan 1 April 2016.

Selain itu, penyidik juga menemukan perjanjian 12 proyek pemerintah yang harus dikerjakan Podomoro. Hal ini sebagai potongan dalam hal kontribusi tambahan 15 % para pengembang yang mendapat izin melakukan Reklamasi Teluk Jakarta. Yang menjadi janggal, dasar hukum kontribusi tambahan 15 % tidak ada dan peraturan yang membawahi reklamasi 17 pulau itu juga belum ada. Memang beberapa pekerjaan pembangunan rusun, penggusuran kalijodo akhirnya menjadi alat kampanye ahok hari ini. Memberikan izin reklamasi, lalu meminta pungli (kontribusi tambahan 15 % tidak ada dasar hukumnya) untuk program pencitraan ahok apa itu bukan korupsi?

Setidaknya ada 9 perusahaan yang terlibat Megaproyek Reklamasi Teluk Jakarta:

PT Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Marunda
PT Pelindo II
PT Manggala Krida Yudha/
PT Pembangunan Jaya Ancol
PT Kapuk Naga Indah (anak perusahaan Agung Sedayu)
PT Jaladri Eka Pasti
PT Taman Harapan Indah
PT Muara Wisesa Samudera (anak perusahaan Agung Podomoro)
PT Jakarta Propertindo

Dari sembilan pengembang, baru dua yang mendapat izin pelaksanaan. Keduanya, yakni Kapuk Naga Indah dan PT Muara Wisesa Samudera. Sementara, perusahaan lain baru mendapatkan izin prinsip. Setidaknya kita harus mencatat Muara Wisesa Samudera adalah anak perusahaan Agung Podomoro, PT Jaladri Eka Pasti juga anak perusahaan Podomoro Grup secara tidak langsung.

Kita juga wajib mengingat perjanjian kontribusi tambahan 15 % yang ditandatangani oleh Ariesman Widjaja (Presdir Agung Podomoro) bersama ahok dimana Ariesman juga menandatangani untuk PT Jakarta Propertindo dan PT Taman Harapan Indah. Terlihat jelas betapa vitalnya peran sebuah perusahaan raksasa properti Agung Podomoro Land dalam proyek reklamasi teluk Jakarta. Agung Podomoro Land dan Aguan terlihat sebagai ‘pengepul’ dalam Megaproyek Reklamasi dengan banyak tangan perusahaan dibawahnya.

Setidaknya kita juga dapat mencatat 4 hal dari aroma gelap Reklamasi Teluk Jakarta:

Pertama, Megaproyek Reklamasi Teluk Jakarta dengan 17 pulau buatan belum memiliki payung hukum yang jelas. Kepres No 52/1995 yang selama ini jadi argumen ahok sudah tidak relevan. Isi Kepres tersebut hanya menjelaskan bahwa Reklamasi hanya berupa pengeringan laut dari bibir pantai hingga kedalaman 8 meter ditarik secara tegak lurus. Tidak ada isi yang merancang membangun 17 pulau buatan yang di atasnya berisi bangunan properti swasta.

Kepres tersebut juga sudah batal demi hukum karena berbenturan dengan peraturan terbaru (Lex posterior derogat legi priori) atau peraturan yang lebih tinggi (Lex superior derogat legi inferior). Kepres No 52/1995 itu gugur dengan adanya Perpres No 122/2012 dan UU No 1/2014 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Izin Pelaksanaa reklamasi yang dikeluarkan oleh ahok juga belum memiliki dokumen lengkap terkait hidrooceanografi, hidrologi, batimetri, topografi, geomorfologi, geoteknik dan kajian demografis.

Kedua, Megaproyek reklamasi juga sarat dengan aroma suap dan barter politik. Hal ini terungkap dari suap Presdir Agung Podomoro Land kepada anggota DPR DKI serta kontribusi tambahan 15 % yang boleh kita sebut sebagai pungli karena tidak ada dasar hukumnya. Memo ahok dan perjanjian proyek sebagai barter izin reklamasi yang dilakukan oleh ahok dengan Agung Podomoro dan pengembang lainnya tanpa dasar hukum adalah korupsi politik.

Ahok boleh beralibi bahwa semua proyek dalam kontribusi tambahan ditujukan untuk pembangunan Jakarta, namun apakah masyarakat menyetujui lewat para wakilnya di Jakarta. Dana off budget yang berkedok CSR ini rawan digunakan sebagai barter politik. Mungkin ahok tidak memperkaya dirinya, namun ahok dengan jelas memperkaya para pengembang dengan memberikan izin pelaksanaan reklamasi teluk Jakarta yang dasar hukumnya masih belum ada.

Ketiga, Megaproyek reklamasi teluk Jakarta terlihat sangat dipaksakan hanya untuk kepentingan bisnis kelompok tertentu. Dari hitungan tim hagiasovia keuntungan para pengembang dari penjualan properti di pulau Reklamasi dari pulau A hingga pulau M mencapai 600 Triliun. Itu dengan asumsi harga tanah disekitar PIK, Pluit dan Ancol sekitar 30 juta/m2.

Beredarnya video iklan Agung Podomoro Land yang menawarkan sejumlah properti mewah di atas pulau Reklamasi Teluk Jakarta ke negara RRC, semakin membuktikan motif bisnis megaproyek reklamasi teluk Jakarta. Bahkan, di pulau D sudah berdiri ribuan bangunan yang jelas tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Masyarakat terdampak -dalam hal ini nelayan pesisir teluk Jakarta- juga menolak proyek Reklamasi Teluk Jakarta karena mengganggu mata pencaharian mereka sebagai nelayan. Kearifan lokal yang menjadi syarat dalam Perpres No 122/2012 diabaikan dalam pelaksanaan reklamasi teluk Jakarta.

Keempat, Ahok sebagai Gubernur Jakarta terlihat sangat ngotot agar reklamasi teluk Jakarta berjalan, walaupun nelayan menolak dan beberapa pihak mengkritik seperti Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. Padahal jika kita merujuk Perpres No 122/2012 terlihat jelas bahwa yang memiliki wewenang mengeluarkan izin lokasi dan pelaksanaan terhadap reklamasi zona strategis nasional dalah Menteri Kelautan dan Perikanan. Seperti yang kita bahas di atas bahwa dalam logika hukum, peraturan yang tebaru mengalahkan peraturan yang lama.

Ahok mengelurakan izin pelaksanaan reklamasi teluk Jakarta juga hanya selang dua bulan pasca ia menjabat sebagai Gubernur pengganti Jokowi, desember 2014. Kedekatan Ahok dengan Aguan, Ariesman Widjaja, Trihatma Haliman (Pemilik Agung Podomoro) dicurigai jadi alasan mengapa ahok begitu ngotot melakukan reklamasi 17 pulau buatan. Ahok juga pernah menjadi konsultan khusus Trihatma Haliman saat melakukan lobi terkait kewajiban fasum dan fasos Agung Podomoro Land di era Gubernur Sutiyoso.

Lalu, untuk siapakah kepentingan Megaproyek Reklamasi Teluk Jakarta? kata kunci untuk kita memahami keserakahan bisnis di Reklamasi Teluk Jakarta adalah; 13 pulau buatan dari A sampai M akan berisi properti mewah dengan keuntungan 600 triliun, dominasi kongsi bisnis Aguan dan Agung Podomoro, Hubungan erat ahok dengan aguan dan Trihatma Haliman (Pemilik Agung Podomoro), pungli kontribusi tambahan 15 % dan penolakan nelayan di teluk Jakarta.

Lalu dimana TW atau Tommy Winata yang juga terkenal dalam Reklamasi Teluk Beno, Bali. Dalam reklamasi teluk Jakarta, nama TW terdengar samar. Namun publik harus paham bahwa hubungan TW dengan Aguan sangat erat sekali, jika anda ingin kenal Aguan, maka anda harus kenal TW lebih dahulu. Diduga keduanya adalah kongsi bisnis yang menguasai Artha Graha Grup dan kawasan bisnis Sudirman Central Business District (SCBD), sebuah lahan yang dulunya merupakan tanah milik yayasan TNI AD yang ‘disulap’ menjadi kawan bisnis elite di tengah kota Jakarta.

Nama TW juga terkenal kuat di wilayah kepulauan seribu, diduga beberapa pulau seribu dimiliki secara private oleh TW. Bahkan dalam video youtube terlihat pertemuan rapat antara Ahok dan TW membahas konsep pengembangan infrastruktur kawasan pesisir Jakarta. Dalam video itu TW terlihat sebagai ‘kepala genk’ yang membawa sekelompok pebisnis naga untuk membicarakan konsep mengelola pulau reklamasi dan pulau-pulau di kawasan kepulauan seribu.

Megaproyek reklamasi Teluk Jakarta memang dirancang untuk kepentingan kongsi bisnis naga dalam meraup untung di sektor properti dan penguasaan kawasan bisnis elite di utara Jakarta. Bagi rakyat? kalian hanya perlu menyaksikan betapa mewah dan gemerlapnya kawasan itu kelak, maka tidak heran pemukiman nelayan yang dianggap kumuh harus disingkirkan, karena merusak pandangan mata para orang kaya yang akan tinggal dan berbinis di kawasan tersebut. [gosipintelijen+ResistNews Blog [


[Al-Islam No. 856, 15 Sya’ban 1438 H-12 Mei 2017]

Sebagaimana diberitakan oleh banyak media online, Pemerintah melalui pernyataan Menko Polhukam Wiranto (8/5) secara resmi akan menempuh langkah-langkah hukum untuk membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Sudah diduga, pernyataan Pemerintah ini menimbulkan reaksi keras dari masyarakat, termasuk para tokohnya. Hal ini terlihat dari berbagai survey terkait wacana pembubaran HTI. Mayoritas menolak. Para tokoh seperti Yusril Ihza Mahendra, Hidayat Nur Wahid, Fahri Hamzah, dsb, rata-rata berkomentar bahwa jika pun ormas-ormas yang dicap anti Pancasila harus dibubarkan, pembubaran itu harus melalui pengadilan. Bahkan Sri Bintang Pamungkas tegas menolak sama sekali pembubaran HTI.

Apa sesungguhnya dalih Pemerintah yang berniat membubarkan HTI? Dari berbagai pernyataan beberapa pejabat Pemerintah sebelumnya, seperti Kapolri dan Menko Polhukam, tampak bahwa salah satu dalihnya adalah karena HTI gencar menyuarakan gagasan tentang Khilafah. Menurut mereka, Khilafah bertentangan dengan Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, NKRI dan UUD 1945. Dalih atau alasan—yang lebih layak disebut dengan tuduhan atau tudingan—tersebut tentu ngawur. Pasalnya, Khilafah adalah salah satu ajaran Islam. Menolak Khilafah sama saja dengan menolak Islam sebagai agama yang diakui keberadaannya di negeri ini.

Apa Itu Khilafah?

Terkait Khilafah, Wahbah Az-Zuhaili berkata, “Patut diperhatikan bahwa Khilafah, Imamah Kubra dan Imaratul Mu`minin merupakan istilah-istilah yang sinonim dengan makna yang sama.” (Az-Zuhaili, Al-Fiqh Al-Islâmi wa Adillatuhu, 9/881).

Kata khilâfah banyak dinyatakan dalam hadis, misalnya:

«إنَّ أَوَّلَ دِيْنِكُمْ بَدَأَ نُبُوَّةً وَرَحْمَةً ثُمَّ يَكُوْنُ خِلاَفَةً وَرَحْمَةً»

Sesungguhnya (urusan) agama kalian berawal dengan kenabian dan rahmat, lalu akan ada Khilafah dan rahmat (HR al-Bazzar).

Kata khilâfah dalam hadis ini memiliki pengertian: sistem pemerintahan, pewaris pemerintahan kenabian. Ini dikuatkan oleh sabda Rasul saw.:

«كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ تَسُوسُهُم الأَنْبِيَاءُ كُلَّمَا هَلَكَ نَبِيٌّ خَلَفَهُ نَبِيٌّ وَإِنَّهُ لاَ نَبِيَّ بَعْدِي وَسَيَكُونُ خُلَفَاءُ فَيَكْثُرُونَ»

Dulu Bani Israel dipimpin dan diurus oleh para nabi. Jika para nabi itu telah wafat, mereka digantikan oleh nabi yang baru. Sungguh setelah aku tidak ada lagi seorang nabi, tetapi akan ada para khalifah yang banyak (HR al-Bukhari dan Muslim).

Pernyataan Rasul saw., “Sungguh setelah aku tidak ada lagi seorang nabi,” mengisyaratkan bahwa tugas dan jabatan kenabian tidak akan ada yang menggantikan beliau. Khalifah hanya menggantikan beliau dalam tugas dan jabatan politik, yaitu memimpin dan mengurusi umat.

Dari kedua hadis di atas dapat kita pahami bahwa bentuk pemerintahan yang diwariskan Nabi saw. adalah Khilafah. Karena itulah menurut Imam al-Mawardi, “Imamah (Khilafah) itu ditetapkan sebagai khilafah (penggganti) kenabian dalam pemeliharaan agama dan pengaturan dunia dengan agama.” (Al-Mawardi, Al-Ahkâm ash-Shulthâniyah, hlm. 5),

Hal senada dinyatakan oleh Ibnu Khaldun, “Khilafah pada hakikatnya adalah pengganti dari Shâhib asy-Syâr’i (Rasulullah saw.) dalam pemeliharaan agama dan pengaturan urusan dunia dengan agama.” (Ibn Khaldun, Al-Muqaddimah, hlm. 190).

Dalil Kewajiban Menegakkan Khilafah

Pertama: Dalil al-Quran. Syaikh Abdullah bin Umar Sulaiman ad-Dumaji dalam kitabnya, Al-Imamah al-‘Uzhma ‘inda Ahl As-Sunnah wa al-Jama’ah (hlm 49-64) mengemukan beberapa ayat al-Quran sebagai dalil atas kewajiban menegakkan Khilafah di antaranya adalah QS an-Nisa` [4]: 59, QS al-Maidah [5]: 48-49, QS al-Hadid [57]: 25 serta ayat-ayat hudûd qishâsh, zakat dan lain-lain yang pelaksanaannya dibebankan kepada Khalifah.

Kedua: Dalil as-Sunnah. Rasulullah saw. antara lain bersabda:

«مَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً»

Siapa saja yang mati dalam keadaan tidak ada baiat (kepada Khalifah) di atas pundaknya, maka matinya mati Jahiliah (HR Muslim).

Hadis ini mengandung perintah untuk mewujudkan Khalifah yang dibaiat oleh kaum Muslim. Pasalnya, hanya dengan adanya Khalifah akan terdapat baiat di atas pundak kaum Muslim. Adanya sifat jahiliah menunjukkan bahwa tuntutan perintah itu sifatnya tegas sehingga hukumnya wajib.

Ketiga: Dalil Ijmak Sahabat. Menurut Imam ath-Thabari dalam Târîkh al-Umam wa al-Mulûk, generasi awal Islam yang hidup pada kurun terbaik telah memberikan perhatian yang sangat besar terhadap urusan Kekhilafahan. Para Sahabat besar seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali r.a. dan para Sahabat besar lainnya bergegas mengangkat seorang khalifah tatkala khalifah sebelumnya mangkat atau karena ada sebab-sebab syar‘î lainnya. Ini menunjukkan bahwa menegakkan Khilafah adalah wajib.

Andai keharusan adanya Khilafah itu tidak wajib, tentu tidak akan terjadi diskusi dan perdebatan tentang Imamah (Khilafah) di kalangan para Sahabat (Muhajirin dan Anshar) sesaat setelah Rasulullah saw. wafat. Mereka menunda untuk sementara kewajiban mengurus jenazah Baginda Rasulullah saw. dan malah mendahulukan pemilihan, pengangkatan dan pembaiatan Khalifah. Tindakan para Sahabat—ridwanullâh ‘alayhim—ini menunjukkan bahwa mereka memandang Khilafah adalah wajib sebagaimana pengurusan jenazah Rasulullah saw. Sebabnya, kalau sekadar sunnah atau mubah saja, tentu mereka tidak akan sampai menunda untuk sementara pengurusan jenazah Rasulullah saw. yang statusnya adalah wajib. Dengan demikian menjadi ketetapan bahwa Imamah (Khilafah) adalah wajib berdasarkan syariah, bukan akal (Lihat: Al-Qurthubi, Al-Jâmi’ li Ahkâm al-Qur’ân, 1/264-265).

Karena itulah Imam al-Haitami menyatakan. “Ketahuilah, para Sahabat ra. telah berijmak (bersepakat) bahwa mengangkat imam (khalifah) setelah berakhirnya zaman nubuwwah (kenabian) adalah wajib. Bahkan mereka menjadikan Imamah (Khilafah) sebagai kewajiban terpenting tatkala mereka menyibukkan diri dengan kewajiban tersebut dengan menunda penguburan jenazah Rasulullah saw.” (Al-Haitami, Ash-Shawâ’iq al-Muhriqah, hlm. 17).

Ijmak Ulama Aswaja Tentang Khilafah

Dengan adanya dalil-dalil di atas, wajar jika kewajiban menegakkan Khilafah ini telah menjadi ijmak para ulama, khususnya ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah (Aswaja). Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Imam al-Qurthubi, “Tidak ada perbedaan pendapat mengenai kewajiban tersebut (mengangkat khalifah) di kalangan umat dan para imam mazhab; kecuali pendapat yang diriwayatkan dari al-‘Asham—yang tuli (‘asham) terhadap syariah—dan siapa saja yang berkata dengan pendapatnya serta mengikuti pendapat dan mazhabnya.” (Al-Qurthubi, Al-Jâmi’ li Ahkâm al-Qur’ân, 1/264).

Imam an-Nawawi juga menyatakan, “Mereka (para imam mazhab) telah bersepakat bahwa wajib atas kaum Muslim mengangkat seorang khalifah.” (An-Nawawi, Syarh Muslim, 12/ 205. Lihat juga: Asy-Syarbini al-Khathib, Mughni al-Muhtâj, XVI/287; Abu Yahya Zakaria al-Anshri, Fath al-Wahâb, II/268; Asy-Syaikh Sulaiman bin Umar bin Muhammad Al-Bajairimi, Hasyiyah al-Bajayrimi ala al-Khatib, XII/ 393).

Pendapat tetang kewajiban menegakkan Khilafah ini juga diketengahkan oleh para ulama besar lain semisal Imam Ahmad, al-Bukhari dan Muslim, at-Tirmidzi, ath-Thabarani dan Ashhab as-Sunan lainnya; Imam al-Zujaj, Abu Ya‘la al-Firai, al-Baghawi, Zamakhsyari, Ibnu Katsir, Imam al-Baidhawi, Imam an-Nawawi, ath-Thabari, al-Qurthubi, Ibnu Khaldun, Imam al-Qalqasyandiy, dan lain-lain (Lihat: Ibnu Manzhur, Lisân al-‘Arab, hlm. 26; al-Qalqasyandi, Mâtsir al-Inâfah fî Ma‘âlim al-Khilâfah, I/16; Zamakhsyari, Tafsîr al-Kasysyâf, 1/209; Ibnu Katsir, Tafsîr al-Qur’ân al-‘Azhîm, 1/70; Al-Baidhawi, Anwâr at-Tanzîl wa Asrâr al-Ta‘wîl, hlm. 602; Ath-Thabari, Târîkh al-Umam wa al-Mulûk, III/277; Ibnu Khaldun, Muqaddimah Ibnu Khaldûn, II/519; Ibnu ‘Abd al-Barr, al-Isti‘âb fî Ma‘rifah al-Ashhâb, III/1150 dan Târîkh al-Khulafâ’, hlm. 137-138, dan lain-lain).

Pendapat para ulama tedahulu di atas juga diamini oleh para ulama muta’akhirin (Lihat, misalnya: Syaikh Abu Zahrah, Târîkh al-Madzâhib al-Islâmiyah, hlm. 88; Dr. Dhiyauddin ar-Rais, Al-Islâm wa al-Khilâfah, hlm. 99; Abdul Qadir Audah, Al-Islâm wa Awdha’unâ as-Siyâsiyah, hlm. 124; Syaikh Taqiyyuddin al-Nabhani, Asy-Syakhshiyyah al-Islâmiyyah, II/15; Dr. Mahmud al-Khalidi, Qawâ’id Nizhâm al-Hukm fî al-Islâm, hlm. 248; dll).

Hampir tidak ada seorang pun ulama yang mukhlish—sejak generasi awal Islam hingga generasi muta’akhirîn—yang mengingkari kewajiban untuk menegakkan Khilafah ini.

Khilafah Ajaran Islam

Alhasil, Khilafah adalah ajaran Islam. Ini adalah fakta yang tidak bisa dibantah. Di Indonesia, Sulaiman Rasyid, dalam kitabnya yang sangat terkenal, Fiqih Islam, juga mencantumkan bab tentang Khilafah. Bab tentang Khilafah juga pernah menjadi salah satu materi di buku-buku madrasah (MA/MTs) di Tanah Air. Karena itu Khilafah sesungguhnya bukan merupakan sesuatu yang asing bagi umat Islam. Jadi, mengapa ajaran yang mulia ini saat ini tiba-tiba dikriminalkan? Mengapa pula para pengusung gagasan Khilafah dianggap berbahaya dan memecah-belah? Jika memang Pancasila tidak bertentangan dengan Islam, mengapa mendakwahkan gagasan Khilafah yang merupakan ajaran Islam dipersoalkan? Tidakkah ini menunjukkan bahwa rezim ini anti Islam sekaligus yang justru anti Pancasila?! []

Komentar al-Islam:

HNW: Pembubaran Ormas Harus Melalui Mekanisme Peradilan (Republika.co.id, 8/5/2017)
  1. Berdasarkan UU yang ada, pembubaran ormas memang mesti melalui mekanisme peradilan.
  2. Jika memang peradilan di negeri ini jujur dan adil, tentu tidak ada alasan sama sekali HTI dibubarkan karena HTI tidak pernah sekalipun melakukan pelanggaran hukum di negeri ini.
  3. HTI hanya menawarkan gagasan Khilafah sebagai kewajiban syariah dan solusi terbaik dan total bagi segenap problem di negeri ini yang sedang diambang kehancuran akibat penerapan sistem kapitalisme-liberalisme.


[hizbut-tahrir.or.id/ +ResistNews Blog ]


Sebagai seorang praktisi Media Strategis, saya terbiasa menyusun strategi dalam bentuk algoritma dan narasi deskriptif (seperti story telling). Sepekan terakhir, saya berusaha membaca aksi pendukung Ahok yang dilakukan dengan sangat terstruktur dan terorganisir menggunakan metode narasi yang biasa saya gunakan untuk menyusun strategi media. Setelah berdiskusi dengan beberapa pakar, observasi, serta mengumpulkan informasi dan data yang cukup, saya memutuskan untuk menuliskannya.

Narasi strategi periklanan atau pemasaran produk biasanya sangat sederhana, berbeda dengan narasi strategi politik. Unsur dalam narasi strategi politik lebih kompleks karena melibatkan banyak pihak, kepentingan, dan sarat akan friksi (kesenjangan antara ekspektasi dan realitas lapangan). Melalui pola peristiwa yang terjadi, saya menemukan setidaknya ada 4 tahap strategy yang digunakan oleh Tim Ahok yang ditujukan untuk membebaskan Ahok.

Saya merangkum strategi tersebut: 

Mendominasi Perhatian dan Emosi Seluruh Masyarakat 

Tanpa di nasionalisasi secara sengaja, peristiwa Ahok telah mendominasi hampir seluruh perhatian masyarakat Indonesia. Itu artinya, medan pertempuran politik antara Pendukung Ahok dan masyarakat Indonesia (saya sengaja gunakan terma masyarakat Indonesia) beralih dari pertempuran lokal DKI Jakarta menuju pertempuran skala nasional.

Medan tempur nasional tentu harus dihadapi dengan strategi tempur nasional. Tim Ahok menyadari ini. Kita sudah melihat 'pertempuran nasional' melalui aksi balas aksi yang terjadi di akhir tahun 2016 lalu. Elit yang terpolar dan diperparah dengan media yang terpolar menciptakan masyarakat yang semakin terpolar pula. Sebelum beranjak menuju strategi berikutnya, Tim Ahok lebih dahulu masuk kedalam relung emosi masyarakat Indonesia.

Dalam upaya mendominasi emosi publik, telah banyak sekali manuver berisi pesan emosi yang dilancarkan oleh Tim Ahok dan ditayangkan kepada publik: kemarahan Ahok di Balai Kota, tangis di persidangan, saudara tiri Ahok, tangis pendukung Ahok, kisah keluarga Ahok, dan segala yang membangkitkan emosi publik. Dalam psikologi, pesan emosi terpatri dalam memori jangka panjang dan lebih mendominasi kesadaran. Emosi tersebut nantonya akan diaktifkan dan dimanipulasi dengan strategi lainnya.

Strategi Polaritas: Polarisasi Masyarakat Indonesia 

Upaya polarisasi adalah upaya yang sengaja dilakukan oleh Tim Ahok. Hal ini sudah dilakukan sejak sebelum Pilkada. Namun, akhirnya polarisasi Tim Ahok ini justru sangat ekstrem, mirip seperti polarisasi yang dilakukan oleh George Bush melalui propaganda perang melawan teroris. Bush menggaungkan 'Anda bersama Kami atau Anda bersama Teroris' melali berbagai saluran media.

Tim Ahok juga melakukan hal serupa. Awalnya, Ahok digambarkan sebagai sosok representasi Bhinneka Tunggal Ika, kemudiam Tim Ahok menggaungkan 'Anda bersama Kami, atau Anda bersama orang-orang radikal, anti kebhinnekaan, anti pancasila, anti NKRI dan sebagainya. Berbagai instrumen digunakan untuk melancarkan strategi polarisasi ini, mulai dari kampanye sosial media, hingga iklan di media mainstream yang ditayangkan beberapa waktu sebelum Pilkada, yang menuai kontroversi dari masyarakat Muslim.

Pertanyaannya, mengapa diperlukan polarisasi? 

Pertama, polarisasi dilakukan untuk menyedot massa mengambang, yang belum bersikap atas kasus Ahok sehingga mereka mau bersikap dan mendukung Ahok. Persis seperti strategi Tatcher pada pemilu Inggris tahun 1979.

Kedua, membuat ragu massa lawan dengan merusak citra lawan. Lawan yang dipropagandakan sebagai anti bhinneka, anti pancasila dan sebagainya, akan mendapatkan citra negatif. Strategi Politik Simbol dan Pseudo Event Presiden Jokowi adalah pakarnya politik simbol.

Ketika berkunjung ke kediaman Prabowo pada Oktober 2016 lalu, di akhir pertemuannya Jokowi meminta Prabowo untuk bertemu wartawan dengan menaiki kuda. Prabowo khawatir, namun tak kuasa menolak. Alhasil, Jokowi menemui wartawan dengan kuda. Setelah itu, Jokowi juga melakukan roadshow ke markas TNI dan kepolisian.

Strategi ini juga diadopsi oleh Tim Ahok. Semua sudah direncanakan oleh Tim Ahok: Menemui Raja Salman, naik satu mobil dengan Presiden Jokowi, meresmikan Masjid Daan Mogot, dipeluk dengan tangisan oleh saudara tiri yang Muslim, dan sebagainya. Konstruksi realitas dari simbol tersebut sangat jelas: Ahok juga pro-Islam, Ahok tidak bersalah, dan Ahok berkuasa.

Lalu, untuk apa semua simbol itu? Tentu saja mendapatkan simpati rakyat. Kesan semu menipu yang dihasilkan oleh peristiwa simbolik seperti itu, ditambah dengan framing media, harapannya membuat rakyat simpati pada Ahok. Awalnya, saya menduga dagelan simbol ini akan berakhir setelah Pilkada usai. Namun, kenyataannya tidak demikian. Simbol baru direkayasa untuk mempertahankan legitimasi dan citra Ahok.

Bunga karangan, lilin, bunga mawar, tugu keadilan hingga badut Balai Kota, semuanya hanya simbol untuk menarik perhatian, simpati dan membangun opini bahwa Ahok tidak bersalah.

Perhatian siapa? Perhatian masyarakat Indonesia dan perhatian komunitas Internasional. Tim Ahok ingin memperluas medan pertempurannya menjadi pertempuran tingkat nasional (saya bahas dalam poin berikutnya).

Setelah simbol, strategi berikutnya adalah pseudo-event atau acara palsu/semu yang direkayasa untuk mengundang perhatian media dan mengkonstruksi realitas baru. Hampir sama dengan politik simbol, namun yang ini lebih berbahaya. Para pemasar, termasuk saya, menggunakan ini untuk mendapatkan pemberitaan, mengiklankan secara gratis dan menjual barang. Dalam dunia pemasaran, para pemasar merekayasa instrumen pseudo event seperti konferensi pers, 'bocoran' produk, 'demo' produk, dan sebagainya.

Tim Ahok melakukan pseudo event dengan berbagai instrumen rekayasa: antrean pendukung Ahok yang mengular di Balai Kota, tangisan pendukung Ahok, saudara tiri Ahok, rekayasa perusakan karangan bunga, aksi massa pendukung Ahok saat dan pasca sidang Ahok, yang masih bertahan hingga tadi malam (10/5), aksi lilin di berbagai daerah, paduan suara di Balai Kota, hingga pengumpulan 1 juta KTP untuk menangguhkan penahanan Ahok.

Tujuannya sama: Mendapat ekspos media, menyebar opini Ahok tidak bersalah, hingga mengkonstruksi realita palsu (pseudo reality) dalam benak publik bahwa Ahok masih didukung, diharapkan dan mendapat legitimasi dari masyarakat.

Dari Festivalisasi Menuju Internasionalisasi Hukum demokrasi adalah: rakyat memegang kekuasaan tertinggi. Saya menyadari betapa sulit posisi Ahok dan Timnya saat ini untuk melepaskan Ahok dari jerat hukum, meskipun Ahok di back up oleh penguasa sekalipun.

Namun, setelah mengerahkan seluruh daya dan upaya untuk melakukan strategi polarisasi, politik simbol, pseudo event dan strategi lainnya, kini Tim Ahok menyadari bahwa untuk membebaskan Ahok memerlukan daya upaya yang lebih besar daripada sekadar tekanan lokal. Tekanan internasional adalah jawabannya.

Pertama, Ahok melakukan festivalisasi melalui berbagai instrumen, termasuk aksi lilin yang digelar semalam (10/5) si NTT, Jogja, Manado, Papua, hingga Tugu Proklamasi. Merekayasa seakan-akan ada tekanan dari masyarakat berbagai daerah di Indonesia untuk membebaskan Ahok, membuat pemberitaan media dan framing yang dilakukan semakin tajam untuk membebaskan Ahok.

Kedua, isu-isu yang disampaikan melalui politik simbol dan pseudo event tanpa henti yang dilakukan oleh Tim Ahok diarahkan secara khusus kepada masyarakat dan komunitas internasional dengan menggambarkan bahwa Ahok adalah minoritas yang diperlakukan secara tidak adil oleh hukum.

Tujuannya, agar masyarakat dan komunitas internasional terlibat dalam pertempuran, sesuai dengan strategi Tim Ahok. Opini dan tekanan dari berbagai komunitas internasional nantinya akan mempengaruhi opini lokal, nasional, hingga kebijakan pemerintah.

Nyatanya, kecaman telah datang dari berbagai negara seperti Belanda dan Inggris, yang terpancing dengan pseudo event, framing pemberitaan media dan LSM yang direkayasa.

Bahkan, beberapa pihak diketahui telah menekan PBB agar PBB menekan Indonesia untuk meninjau ulang UU pasal penistaan agama.

Dengan kolaborasi strategi lokal, nasional dan internasional, maka bukan tidak mungkin penangguhan hingga pembebasan Ahok dari jerat hukum akan terwujud. Namun, friksi yang terjadi selanjutnya, tidak akan ada yang tahu.

Sumber: Kompasiana.com 

Suhari Rofaul Haq
Analis di Politic and Education Reform, tinggal di Bondowoso, Jatim.

Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) sedang menjadi buah bibir masyarakat. Baik yang pro maupun kontra.

Ya, saat ini rakyat Indonesia dan dunia sedang disuguhi dan digiring dengan opini pembubaran dan tindakan represif rezim. Tuduhan irasional dialamatkan, bahwa keberadaan HTI tidak melaksanakan peran positif dalam proses pembangunan guna mencapai tujuan nasional. Padahal jika mau jujur kontribusi HTI pada negeri ini sangat luar biasa banyaknya.

Berapa banyak umat yang tercerahkan dengan dakwah HTI dari tidak mengenal sistem Islam menjadi orang yang paling bersemangat memperjuangkanya demi keselamatan agama dan negeri tercinta ini. Berapa banyak tulisan dan keringat menetes demi membela asset negeri dari jarahan kapitalis asing. Juga berapa banyak muslimah yang sanggup menutup aurat secara sempurna dimana sebelumnya masih bangga berpakaian ala barat.

Tuduhan berikutnya adalah dianggap menyebarkan ajaran/paham yang bertentangan dengan Pancasila. Padahal dalam penjelasan ayat (4) pasal 59 dalam Undang-Undang Ormas No. 12/2013 yang dimaksud dengan,” Ajaran atau faham yang bertentangan dengan Pancasila,” adalah ajaran Ateisme,Komunisme/Marxisme-Leninisme”. Dan tuduhan tuduhan lainya yang terkesan dibuat-buat dan dipaksakan.

HTI Peduli


Hizbut Tahrir Indonesia hadir murni mendakwahkan Islam yang dibawa Nabi Muhammad Saw. Aktifitas utama HTI adalah amar ma’ruf nahi mungkar dengan menyampaikan ajaran Islam kaffah dengan tujuan mengembalikan kehidupan Islam kembali. Ajaran Islam kaffah meliputi akidah, syariah, ibadah, muamalah, hudud, jinayah, siyasah, dll. Dalam pembahasan siyasah inilah muncul sistem pemerintahan Islam yakni Khilafah. Khilafah merupakan ajaran Islam yang tidak bisa dipisahkan dengan Islam itu sendiri. Mungkin inilah kalau boleh dikatakan perbedaan mencolok HTI dengan ormas atau jamaah Islam lainya di negeri ini.

Khilafah yang diperjuangkan HTI selama ini merupakan janji Allah Swt dan berita gembira dari Nabi Muhammad Saw. Semua ulama’pun baik dari kalangan Sunni maupun Syi’i sepakat akan kewajiban mendirikanya. Jadi aneh dan pasti ada “kepentingan” jika ada bagian dari umat Islam juga penguasa yang mempermasalahkan ajaran Islam tersebut dengan cara ingin membubarkan jamaah yang mendakwahkanya. Kepentingan tersebut sejalan dengan kemauan barat kafir kapitalis yang tidak ingin negeri-negeri muslim jajahannya lepas begitu saja dari hegemoninya. Lepasnya negeri-negeri muslim berarti awal kebangkrutan mereka.

Barat Kapitalis tahu persis HT adalah partai ideologis pembebas yang sangat memahami, teruji dan paling siap memimpin perubahan dunia dengan khilafah yang diperjuangkannya. 13 tahun silam tepatnya bulan Desember 2004, The National Intellegence Councill (NIC) telah memprediksi bahwa pada tahun 2020M sebuah “Khilafah baru” akan muncul di panggung dunia. Temuan tersebut dirillis dalam sebuah laporan setebal 123 halaman dengan judul,”Mapping The Global Future”. Laporan tersebut dipresentasikan di depan Presiden AS, Anggota Kongres, Anggota kabinet, tokoh-tokoh kunci dalam pengambil keputusan. Apa yang terjadi sekarang adanya keinginan kuat untuk membubarkan dan melarang HTI di negeri ini tidak lepas dari kepentingan politik luar negeri barat terutama AS. Barat ingin memastikan dunia tetap dalam genggamannya yang kapitalis. Jangan sampai bayi ajaib Khilafah terlahir kedunia dengan selamat. Semua janin khilafah dinegeri-negeri muslim harus diaborsi sedini mungkin dan itu sudah dan sedang dilakukan, kini giliran Indonesia yang harus diaborsi dini. Persis seperti usaha Firaun dalam melindungi dan melanggengkan kekuasaanya dengan cara membunuh semua bayi laki-laki yang ada dinegerinya. Bedanya Firaun menggunakan kekuasaanya sendiri sementara barat kapitalis menggunakan tangan umat Islam sendiri entah disadari atau tidak.

Akhir Rezim yang Hina

Islam sebagai sebuah sistem yang datang dari pencipta layak diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan Islam negeri ini niscaya kuat dan disegani dunia. Pat Buchanan-Pendiri majalah “The American Conservative” dan penasehat tiga orang mantan presiden AS, Nixon, Ford dan Reagen mengatakan,” Bila pemerintahan Islam sebagai sebuah gagasan sudah menyatu ditengah umat Islam, bagaimana mungkin sebuah pasukan yang paling baik di dunia sekalipun dapat menghentikanya?”. Namun apa yang terjadi, nampaknya penguasa lebih tertarik dengan kapitalis yang jelas-jelas telah menyengsarakan rakyat. Padahal barat kapitalis adalah musuh nyata bagi negeri muslim ini. Pernyataan terbuka mantan Sekjen NATO, Willy Claes pada akhir abad 20 sebagai bukti tak terbantahkan.”Aliansi barat telah menempatkan Islam sebagai sebuah target permusuhanya, menggantikan posisi Uni Soviet”.

Penguasa harus bisa mengambil pelajaran dari para rezim diktator dunia yang memusuhi dakwah Islam dengan berbuat keji pada Hizbut Tahrir. Suriah pernah membunuh 300 lebih anggota/syabab HT hanya dalam semalam. Khaddafi pernah menggantung syabab HT pada siang hari di depan umum. Saddam Husein juga pernah membunuh ratusan syabab HT. Demikian pula rezim diktator lainnya telah menyiksa,menganiaya dan memenjarakan ratusan syabab atas instruksi majikan-majikan mereka, penjajah kafir barat. Namun, sungguh Hafidz al Asad, Saddam Husein, Muammar Qaddafi, Anwar Sadat dan lainya telah mati, Tapi HT justeru tumbuh semakin besar dan kuat, melangkah pasti dengan kesabaran prima, Dan berkat pertolongan Allah Swt tidak kenal menyerah dalam perjuangan. Sunnguh kekuasaan para rezim cuma sebentar dan sementara saja. Nabi saw bersabda,” Allah Swt menggenggam bumi pada hari kiamat dan melipat langit dengan tangan kanan-Nya, lalu berfirman,” Sayalah raja yang sebenarnya, dimanakah gerangan para penguasa diktator?. Dimanakah gerangan orang-orang yang menyombongkan diri?.” (HR. Bukhari, 4812 dari Abu Hurairah).

Usaha pembubaran dakwah HTI adalah sebuah kezaliman besar yang dipaksakan barat penjajah pada penguasa negeri ini. Usaha tersebut demi mengamankan aset jarahan mereka. Karena HTI selalu mengungkap rencana-rencana buruk mereka terhadap negeri ini. Maka sekali lagi penguasa harus menolaknya jika ingin dicintai rakyat dan Allah Swt. Dari Abi Said ra, Nabi bersabda,”Sesungguhnya manusia paling dicintai Allah Swt pada hari kiamat dan paling dekat kedudukanya disisi Allah Swt adalah pemimpin adil.Sedang orang yang paling dibenci dan jauh kedudukanya disisi Allah Swt adalah pemimpin zalim.” (HR.Tirmidzi). Semoga penguasa negeri ini tidak ikut berbuat zalim. Aamiin.

Wallahu a’lam bisshowab.


Sandiwara sudah diputarkan. Sang sutradara begitu bangga dengan hasil sandiwara ini. Sandiwara rencana pembubaran ormas dan depolitisasi gerakan-gerakan Islam. Hari ini kita menyaksikan opini HTI meluas dan mendapatkan tempat di hati pemirsa. Bahkan telah menjadi trending topik diberbagai media, baik disosmed maupun media konvensional. Ada yang aneh khususnya di media cetak dan media nasional yang sangat santer memberitakan HTI. Mengapa baru kali ini mereka begitu ‘murah hati’ untuk memberitakan HTI? Padahal sejak tahun 2000 hingga 2017 HTI masif dengan kegiatanya yang spektakuler dan melibatkan ratusan hingga jutaan orang tapi tak satupun diliput oleh media. Ada apakah dibalik sandiwara ini ?

Dengan cepat media-media menyoroti dan memberitakannya seolah-olah HTI telah dibubarkan. Padahal maksudnya pemerintah berniat membubarkan HTI dengan menempuh jalur hukum. Jadi berita yang disampaikan beberapa media sangat tidak sesuai dengan faktanya. Ini adalah sebuah strategi politik yang dibuat oleh rezim penguasa. Diharapkan dengan berita itu semua kalangan sepakat dan mendukung pembubaran HTI.

Faktanya tidaklah demikian, yang terjadi malah dukungan datang dari berbagai elemen masyarakat. Bahkan dengan berita itu pula menjadi promo gratis bagi HTI. HTI bisa menjelaskan dipublik tanpa harus bayar. Hingga saat ini tidak satu rumahpun yang tidak mengenal HTI, syariah dan khilafah. Sungguh skenario Allah yang luar biasa. Jika ditelusuri mengapa tidak ada hujan tidak ada angin tiba-tiba pemerintah hendak mebubarkan HTI pasti ada skenario di dalamnya. Padahal kalau kita jujur justru banyak organisasi yang sangat berbahaya terkesan dibiarkan pemerintah. Lihatlah Organisasi Papua Merdeka yang bahkan kini sudah punya perangkat kenegaraan lengkap dan siap perang dan memisahkan dengan NKRI. Ada PKI yang sudah dideklarasiakan beberapa tahun yang lalu dan lain-lainnya. Tapi mengapa dibiarkan? Aneh?

HTI Dibidik?

Kekalahan Ahok pada Pilkada DKI Jakarta membuat rezim penguasa sangat kecewa dan marah. Salah satu penyebab kekalahan menurut mereka adalah HTI. Jauh sebelum ada kasus Al maidah 51 HTI sudah mengkapanyakan “haram pemimpin kafir, tolak pemimpin kafir, dll “ dan inilah yang mereka anggap sumber kegagalan jagoannya. Padahal semua tenaga dan harta sudah dikerahkan untuk kemenangan ini. Tapi ternyata hari ini sudah kalah dan dipenjara lagi. Ibarat peribahasa sudah jatuh tertimpa tangga. Inilah yang membuat demdam para ahoker. HTI lah yang menjadi bidikan pertama. Karena dibalik ahoker ada proyek-proyek raksasa yang dikendalikan aseng dan asing yang sudah habis-habisan membiayai untuk melindungi kepentingannya dan ternyata kalah, kemarahan merekapun tertumpah.

Apalagi masa kepemimpinan Pak Jokowi tinggal 2 tahun saja. Masa ini tidaklah terlalu lama lagi bagi para kapitalis (pemilik modal) dan pengusaha pendukung rezim penguasa untuk membalikkan modal yang sudah mereka keluarkan pada saat pemilu. Para kapital ini akan berusaha jor-joran membuat proyek yang menguntungkan mereka dan tentu kita tahu banyak proyek mereka yang bertentangan dengan kepentingan rakyat kecil. Sebut saja misalnya proyek listrik, sektor tambang, perkebunan, property dan lain-lain. Para kapitalis itu tahu bahwa HTI adalah ormas yang paling getol menentang berbagai kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat kecil, apalagi solusi yang ditawarkan HTI juga bersumber dari nash-nash agama. HTI bagi mereka ibarat monster yang sangat menakutkan. Mumpung saat ini mereka berkuasa maka mereka akan mencari segala macam cara untuk menghabisi HTI. Mereka paham kalau ketemu face to face dengan HTI pastilah kalah dan rakyat pasti mendukung HTI, maka mereka menggunakan instrument lain untuk menghabisi HTI.

Membayar ormas-ormas yang bisa dibeli juga gagal, membenturkan dengan ormas lain juga gagal. Instrument hukum dan kepolisian tidak cukup kuat untuk mencegah. Konspirasi terorisme juga gagal dan tak mampu menghadang. Akhirnya digunakan stempel ‘absurd’ anti pancasila dan NKRI. Stempel yang biasa digunaka oleh rezim-rezim penguasa sebelumnya untuk menghadang lawan politiknya. Inilah sebenarnya sebuah pertarungan antara haq dan bathil. Pertarungan yang dikendalikan para pemilik modal dan para kapital yang ingin menghancurkan negeri ini melalui boneka-boneka yang di tugasakan mengamankan kepentingan penjajah.

Mengapa Rente Dibiarkan?

Untuk mengeruk keuntungan yang banyak dan agar modal yang mereka keluarkan cepat kembali, mereka mendikte penguasa untuk menerapkan kebijakan yang dzolim. 2 bulan ini masyarakat terbebani dengan kebijakan kenaikan tarif dasar listrik yang begitu besar mencapai 250%. Untuk itulah agar kebijakan dzolim ini bisa berjalan dengan mulus, dan agar para kapital atau pemilik modal bisa menikmati hasil dan tidak ada halangan, maka HTI harus dibungkam. Untuk memuluskan kebijakan ini HTI harus disibukkan dengan hukum, sehingga tidak ada gelombang protes yang digalang HTI. Karena mereka tahu bahwa HTI amat berbahaya bagi kepentingan tuan- tuan mereka.

Masihkah kita percaya pada kedzaliman ini? Sungguh rezim ini bekerja mati-matian hanya untuk kepentingan tuan-tuan mereka. Mereka telah menjadi alat penjajahan di negeri ini. Para pemangku kekuasaan telah menjadi tameng untuk melindungi kepentingan-kepentingan penjajah. Keadaan ini tidak akan berubah kalau kita tidak berusaha untuk merubah. Maka disinilah sebenarnya peran Hizbut Tahrir Indonesia yaitu ingin memerdekakan negeri ini dari penjajahan asing atau aseng. Inilah bukti cinta dan kepedulian HTI untuk Indonesia tercinta. Masihkah kalian meragukan kesungguhan HTI?

#KamiBersamaHTI [VM]

Penulis : Abdul Latif (Direktur Indo Politic Watch)

+ResistNews Blog - Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) menolak keras rencana pembubaran yang dinyatakan oleh pemerintah melalui Menkopolhukam Wiranto Senin siang, 8 Mei 2017 kemarin. Menurut HTI langkah pembubaran tersebut sama sekali tidak memiliki dasar.

“Tidak memiliki dasar sama sekali, HTI adalah organisasi legal berbadan hukum perkumpulan (BHP). Sebagai organisasi legal, HTI mempunyai hak konstitusional untuk melakukan dakwah yang amat diperlukan untuk perbaikan bangsa dan negara ini,” ungkap Juru Bicara HTI, Ismail Yusanto dalam konferensi persnya di Kantor DPP Hizbut Tahrir Indonesia, Jakarta, (09/05) Selasa.

Ismail menilai hak konstitusional HTI untuk berdakwah semestinya dijaga oleh pemerintah, terutama selama ini HTI telah terbukti memberikan kebaikan kepada masyarakat di berbagai wilayah negeri ini.

“Maka, rencana pembubaran tersebut telah nyata akan menegasikan hak konstitusional tersebut, yang dijamin oleh peraturan perundangan yang ada, serta akan menghilangkan kebaikan yang sudah dihasilkan,” ungkapnya di hadapan para wartawan.

Secara Syar’i, Ismail mengingatkan rencana pembubaran oleh pemerintah merupakan bentuk penghambatan terhadap kegiatan dakwah yang konsekuensinya amat berat di hadapan Allah SWT di Akhirat kelak.

Ismail juga membantah tudingan bahwa HTI telah membuat resah masyarakat dan mengancam keutuhan NKRI. Menurutnya dari awal berdiri organisasi Islam ini terbukti melakukan dakwahnya dengan damai.

Secara faktual, HTI selama lebih dari 20 tahun telah terbukti mampu melaksanakan kegiatan dakwahnya secara tertib, santun, dan damai, serta diselenggarakan sesuai prosedur yang ada.

“Oleh karena itu tudingan bahwa kegiatan HTI telah menimbulkan benturan yang dapat mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat, serta membahayakan keutuhan NKRI adalah tudingan mengada-ada,” kata Ismail.

Untuk itu HTI meminta kepada pemerintah menghentikan rencana tersebut. Bila diteruskan publik akan semakin mendapatkan bukti bahwa rezim yang tengah berkuasa saat ini adalah represif anti Islam.

“Buktinya, setelah sebelumnya melakukan kriminalisasi terhadap para ulama, bahkan diantaranya ada yang masih ditahan hingga sekarang, lalu melakukan pembubaran atau penghalangan terhadap kegiatan dakwah di sejumlah tempat, kini pemerintah melakukan langkah guna membubarkan ormas Islam,” jelas Ismail.

Sementara di saat yang sama, Ismail menilai rezim justru sekuat tenaga melindungi penista Al-Qur’an. (hizbut-tahrir.or.id/ +ResistNews Blog )

Oleh: Zeng Wei Jian

Leher saya pasti dijerat, bila Ahok menang. Untungnya nggak ya. Begitu kata beberapa teman. Bukan dua tiga kali saya mendapat informasi kalau nama saya masuk dalam daftar yang akan dihabisi. Sering banget. Nama Lieus Sungkarisma juga masuk.

Ada teman bilang, kalau saya diapa-apain, nggak bakal ada yang bela. Habib Rizieq, ulama dan mujahid balik badan. Jadi percuma. Begitu katanya.

Tapi saya nggak tega liat korban gusuran Ahok. Ada ibu-ibu gendong bayi. Anak-anak kecil bingung. Apa salah bapak, sehingga rumahnya harus dirobohkan. Hidup jadi simpang siur. Tidur nggak nyaman. Antri toilet. Kaum bapak tidur di emperan jalan. Itu schenary pasca Kampung Aquarium dibombardir deco-deco Ahok.

Saya juga berhitung, Ahok pasti kalah. Lawannya Anies Sandi. Sekali pun misteri masa depan di tangan Tuhan. Tapi saya optimis. Walau pun banyak relawan Abdi Rakyat loncat ke kubu AHY. Mereka bilang, Anies pait. Minta kaos aja susah. Logistik AHY semasif Ahok. Bagi-bagi jam tangan. Seragam relawannya pun mewah.

Di Anies Sandi, boro-boro. Kaos belang-belang. Ada produksi PKS. Desainya beda dengan Gerindra. Saya bisa optimis, karena diam-diam relawan ASA, militan PKS, kader Gerindra, loyalis 08 kerja di bawah. Nggak berisik. Sekali pun banyak kelemahan, nggak dibayar, modal nekat, siang-malam berusaha membuka kesadaran masyarakat. Ahok berbahaya bagi demokrasi. Harus tumbang. Harus di-persona non grata dari arena politik. Selamanya. For good.

Sekali pun demikian, saya juga berpikir the worst scenario. Bila Ahok menang, saya berencana ke Hambalang. Jaga istal kuda Pak Prabowo. Toh, dia nggak kenal saya. Mungkin Ahok tidak sejahat itu ke saya. Tapi para penjilat dan pencari muka di sekitarnya galak sekali. Biasa itu. Anjing herder pasti lebih galak dari tuannya.

Menang-kalah, biasa dalam politik. Tapi tampaknya, segelintir prohok menolak untuk move-on. Di Kalbar, kedatangan Kyai Sobri Lubis diserang. Publik menduga ini ada kaitannya dengan Pilkada DKI. Gubernur Kalbar adalah fungsionaris P DIP. Itu bikin prejudis semakin besar. FPI atau Kyai Sobri tidak pernah bikin onar. Tidak ada alasan diperlakukan seperti itu.


Kondisi ini sangat berbahaya. Bisa triger disintegrasi bangsa. Soal Ahok, sama sekali bukan masalah minoritas. Jadi pihak minoritas hendaknya tidak reaktif. SARA bukan faktor kekalahan Ahok. Telak. Sampe beda dua (2) digit. SARA cuma alasan Ahok. Cemen sekali.

Ahok tumbang sepenuhnya disebabkan kekalahan stratak, kalkulasi dan metode. Dia dan timsesnya banyak bikin blunder. Wagub Djarot juga begitu. Pake peci-lah, buka warteg H. Jarot-lah. Macem-macem. Antipati publik semakin tinggi mendekati hari H.

Saya tau, kalah telak seperti ini tuh sakitnya di sini. Hati kayak dijebol rudal. Duwit banyak, berkuasa, pencitraan masif. Eep Saifulloh bilang Istana jadi posko pemenangan. Eh tetep kalah.


Oleh Yusril Ihza Mahendra
Ketua Umum PBB

Pemerintah tidak begitu saja dapat membubarkan ormas berbadan hukum dan berlingkup nasional, kecuali lebih dahulu secara persuasif memberikan surat peringatan selama tiga kali. Jika langkah persuasif tidak diindahkan, barulah Pemerintah dapat mengajukan permohonan untuk membubarkan ormas tersebut ke pengadilan. Dalam sidang pengadilan, ormas yang ingin dibubarkan oleh Pemerintah tersebut, diberikan kesempatan untuk membela diri dengan mengajukan alat bukti, saksi dan ahli untuk didengar di depan persidangan. Keputusan pengadilan negeri dapat dilakukan upaya kasasi ke Mahkamah Agung.

Berdasarkan Pasal 59 dan 69 UU No 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, Ormas dilarang melakukan berbagai kegiatan yang antara lain menyebarkan rasa permusuhan yg bersifat SARA, melakukan kegiatan separatis, mengumpulkan dana untuk parpol dan menyebarkab faham yang bertentangan dengan Pancasila. Atas dasar alasan itulah maka ormas berbadan hukum dapat dicabut status badan hukum dan status terdaftarnya, yang sama artinya dengan dibubarkannya ormas tersebut.

Sehubungan dengan rencana Pemerintah sebagaimana dikemukakan Menko Polhukam Wiranto untuk membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI, saya berpendapat Pemerintah harus bersikap hati2, dengan lebih dulu menempuh langkah persuasif baru kemudian menempuh langkah hukum untuk membubarkannya. Langkah hukum itupun benar2 harus didasarkan atas kajian yang mendalam dengan alat bukti yang kokoh. Sebab jika tidak, permohonan pembubaran yang diajukan oleh Jaksa atas permintaan Menkumham itu bisa dikalahkan di pengadilan, oleh para pengacara HTI.

Rencana pembubaran HTI adalah persoalan sensitif karena HTI adalah ormas Islam. Walaupun belum tentu semua umat Islam Indonesia sefaham dengan pandangan keagamaan HTI, namun keberadaan HTI selama ini dihormati dan diakui kiprah dakwahnya. Di kalangan umat Islam akan timbul kesan yang makin kuat bahwa Pemerintah tidak bersahabat dengan gerakan Islam, sementara memberi angin kepada kegiatan-kegiatan kelompok kiri, yang fahamnya nyata-nyata bertentangan dengan falsafah negara Pancasila.

Pemerintah wajib mencari tahu apa sebabnya, gerakan-gerakan keagamaan Islam di tanah air akhir-akhir ini menguat dan sebagian meninggalkan sikap moderat dan menempuh cara-cara radikal. Hal yang lazim terjadi adalah, radikalisme muncul karena suatu kelompok merasa dirinya diperlakukan tidak adil, termiskinkan dan terpinggirkan. Pemerintah harus bersikap proporsional memperlakukan semua komponen bangsa, sehingga semua golongan, semua komponen merasa sebagai bagian dari bangsa ini. Yang lemah terlindungi dan yang yang kuat tercegah dari tindakan sewenang-wenang.
Demikian keterangan saya.
Jakarta, 8 Mei 2017

[Al-Islam No. 855, 8 Sya’ban 1438 H — 5 Mei 2017]

Umat Muslim sejatinya adalah insan-insan yang penuh ketaatan pada Allah SWT. Mereka tidak sekadar berikrar akan keesaan Allah SWT serta menjaga ibadah semisal shalat, shaum, atau zakat. Mereka pun tidak pernah tawar-menawar akan perintah dan larangan Allah SWT. Mereka senantiasa mendengar serta siap menjalankan syariah-Nya.

Allah SWT berfirman:

إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Sungguh jawaban kaum Mukmin itu, bila dipanggil kepada Allah dan Rasul-Nya agar Rasul menghukum (mengadili) di antara mereka, ialah ucapan. “Kami mendengar dan kami patuh.” Mereka itulah orang-orang yang beruntung (TQS an-Nur [24]: 51).

Keimanan kepada Allah SWT dan Rasulullah saw. yang hakiki tak cukup sekadar ucapan di mulut tetapi kosong dari pembuktian. Keimanan hakiki harus terwujud dalam ketaatan dan keberpihakan pada Allah SWT dan Rasul-Nya. Tanpa itu, keimanan hakiki jauh dari kenyataan.

Penuhi Panggilan Allah SWT dan Rasul-Nya
Di antara tanda keimanan hakiki adalah bersungguh-sungguh memenuhi panggilan Allah dan RasulNya.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ

Hai orang-orang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul jika Rasul menyeru kalian pada sesuatu yang memberikan kehidupan kepada kalian (TQS al-Anfal [8]: 24).

Terkait ayat di atas, Imam ath-Thabari rahimahulLâh mengatakan, “Penuhilah seruan Allah dan Rasul-Nya dengan ketaatan jika keduanya menyeru kalian pada perkara yang menghidupkan kalian, yaitu kebenaran…jika keduanya menyeru kalian pada hukum al-Quran.”

Dalam Tafsîr al-Qaththân juga dikatakan, “Wahai orang-orang beriman, penuhilah seruan Allah dan bersiaplah dalam hal yang Dia perintahkan kepada kalian, dan jawablah seruan Rasul dalam menyampaikan apa yang Allah perintahkan jika Rasul menyeru kalian pada perintah-perintah Allah dengan hukum-hukum yang di dalamnya ada kehidupan bagi raga, jiwa, akal dan hati kalian.” (Taysîr at-Tafsîr al-Qurân lil-Qaththan, 2/102, Maktabah Syamilah).

Begitu penting dan wajib memenuhi panggilan Allah SWT dan Rasul-Nya, seorang Muslim harus meninggalkan perkara-perkara lain yang masih bisa ditinggalkan. Imam al-Bukhari meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. pernah menegur seorang sahabat bernama Abu Said bin al-Mualla ra. yang tidak bersegera menjawab panggilan beliau karena memilih untuk menyelesaikan terlebih dulu shalatnya. Kemudian Rasulullah saw. berkata kepada dia, “Apa yang menghalangi kamu untuk datang? Bukankah Allah telah berfirman: Hai orang-orang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul jika Rasul menyeru kalian pada sesuatu yang memberikan kehidupan kepada kalian.”

Para sahabat mencontohkan bagaimana seharusnya seorang Muslim senantiasa wajib berpihak pada perintah dari Allah SWT dan Rasul-Nya. Ketika turun QS al-Maidah (5) ayat 90 yang mengharamkan khamr, mereka segera membuang persediaan, khamr termasuk yang tengah berada di gelas-gelas mereka yang hendak mereka minum, tanpa menunda waktu lagi; tanpa lagi berpikir bahwa itu sudah menjadi adat kebiasaan mereka.

Demikian pula saat Allah SWT mengharamkan menikah dengan pria dan wanita musyrik (QS al-Mumtahanah [60]: 10), para sahabat segera menjatuhkan talak kepada istri mereka yang tidak mau diajak beriman. Pada saat itu Umar bin Khaththab ra. menceraikan dua orang istrinya (lihat: Tafsîr Ibnu Katsîr, 8/94, Maktabah Syamilah).

Seorang Mukmin juga tak rela bila melihat hukum-hukum Allah SWT terabaikan meski hanya satu hukum. Mereka akan bersegera meluruskan setiap penyimpangan dari perintah Allah SWT dan Nabi-Nya. Ketika pada masa Khalifah Abu Bakar ash-Shiddiq ra. muncul kelompok-kelompok yang menolak membayar zakat, Khalifah segera mengirim utusan untuk mengingatkan mereka akan kewajiban zakat. Manakala mereka tetap menolak, Abu Bakar ra. akhirnya memutuskan untuk memerangi mereka.

Saat itu Umar bin al-Khaththab ra. mengingatkan Khalifah Abu Bakar ra. karena keputusan itu berarti memerangi orang yang telah bersyahadat dan shalat.

Khalifah Abu Bakar ra. memberikan jawaban yang tak bisa dibantah kebenarannya oleh Umar bin al-Khaththab ra., “Demi Allah, aku akan memerangi orang yang memisahkan antara shalat dan zakat karena sesungguhnya zakat adalah hak atas harta. Demi Allah, jika sekiranya mereka menahan dariku seutas tali, pasti akan aku perangi mereka karena kelakuan mereka itu.”

Ucapan Khalifah Abu Bakar ra. menegaskan kewajiban atas umat untuk melaksanakan syariah Islam secara kâffah tanpa boleh ada satu pun yang tercecer apalagi sengaja diabaikan. Meninggalkan satu perintah Allah SWT berkonsekuensi dosa besar di sisi-Nya. Lalu alasan apa yang bisa kita ajukan ke hadapan Allah SWT bila hari ini banyak sekali hukum-hukum-Nya yang ditinggalkan?

Saat ini ekonomi umat dibiarkan dicengkeram oleh sistem kapitalisme-neoliberalisme. Sistem ini telah menciptakan jurang kemiskinan yang semakin menganga lebar. Sumberdaya alam dikeruk bangsa asing bukan untuk kesejahteraan umat. Praktik ribawi dianggap biasa, padahal itu adalah dosa besar.

Kehidupan sosial umat terpuruk dalam hedonisme, perzinaan dan perselingkuhan. LGBT merebak. Tingkat perceraian justru meroket. Semua ini akibat syariah Islam ditelantarkan.

Padahal tak ada alasan bagi umat Islam untuk menelantarkan syariah Islam dan kewajiban menegakkan Khilafah Islam. Keduanya adalah perkara yang amat agung. Bahkan penegakan Khilafah disebut sebagai tâj al-furûd (mahkota kewajiban) karena banyak kewajiban agama yang tak mungkin terlaksana tanpa keberadaan Khilafah. Imam Ibnu Hajar al-Haitami mengatakan, “Ketahuilah juga, para sahabat Nabi saw. telah sepakat bahwa mengangkat imam (khilafah) setelah berakhirnya zaman kenabian adalah wajib. Bahkan mereka menjadikan pengangkatan imam (khalifah) itu sebagai kewajiban terpenting karena mereka telah menyibukkan diri dengan hal itu ketimbang memakamkan jenazah Rasulullah saw..” (Al-Haitami, Ash-Shawâiq al-Muhriqah, hlm. 17).

Jelas kewajiban melaksanakan syariah Islam dan penegakkan Khilafah secara naqli merupakan kewajiban yang telah disepakati oleh para ulama, khususnya ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah.

Dosa Besar Menghalangi Dakwah

Hari ini umat bukan hanya telah menelantarkan banyak hukum-hukum Allah SWT, tetapi juga di tengah-tengah mereka bermunculan kelompok-kelompok yang menghadang manusia dari jalan Allah SWT. Mereka mencoba memalingkan manusia yang hendak melangkah ke jalan kebenaran, menjemput hidayah. Mereka justru dicegah, dihalang-halangi dan diintimidasi. Perbuatan ini amat dicela oleh Allah SWT, bahkan pelakunya diancam dengan azab yang pedih, sebagaimana firman-Nya:

أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ (18) الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ (19) أُولَئِكَ لَمْ يَكُونُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ يُضَاعَفُ لَهُمُ الْعَذَابُ

Ingatlah, kutukan Allah (ditimpakan) atas orang-orang yang zalim, (yaitu) orang-orang yang menghalangi (manusia) dari jalan Allah dan menghendaki (supaya) jalan itu bengkok. Mereka itulah orang-orang yang tidak meyakini adanya Hari Akhirat. Mereka itu tidak mampu menghalang-halangi Allah untuk (mengazab mereka) di bumi ini. Sekali-kali tidak ada bagi mereka penolong selain Allah SWT. Siksaan itu dilipat gandakan atas mereka (TQS Hud [11]: 18-22).

Yang dimaksud dengan menghalangi manusia dari jalan Allah SWT, menurut Imam ath-Thabari yakni: menolak manusia dari mengikuti kebenaran dan meniti jalan hidayah yang mengantarkan pada (agama) Allah Azza wa Jalla dan mendekatkan mereka ke surga.

Di dalam ayat tersebut Allah SWT menyebutkan berbagai ancaman bagi siapa saja yang menghalang-halangi manusia berjalan di jalan-M. Mereka dilaknat, diancam dengan azab-Nya, tidak akan mendapatkan pertolongan-Nya, dilipatgandakan azab-Nya atas mereka, usaha mereka akan lenyap dan di akhirat akan merugi.

Rasulullah saw. juga mengingatkan orang-orang yang menebarkan permusuhan kepada sesama Muslim dengan kebatilan, padahal mereka tahu yang mereka lakukan adalah perbuatan batil. Beliau bersabda:

وَمَنْ خَاصَمَ فِى بَاطِلٍ وَهُوَ يَعْلَمُهُ لَمْ يَزَلْ فِى سَخَطِ اللَّهِ حَتَّى يَنْزِعَ عَنْهُ وَمَنْ قَالَ فِى مُؤْمِنٍ مَا لَيْسَ فِيهِ أَسْكَنَهُ اللَّهُ رَدْغَةَ الْخَبَالِ حَتَّى يَخْرُجَ مِمَّا قَالَ

Siapa saja yang berseteru dalam kebatilan, sementara ia tahui, maka ia senantiasa berada dalam kemurkaan Allah hingga ia meninggalkan perseteruan itu. Siapa saja yang mengatakan pada diri seorang Mukmin sesuatu yang tidak ada pada dirinya, maka Allah akan menempatkan dia dalam perasan penduduk Neraka hingga ia meninggalkan apa yang ia katakan (HR Abu Daud).

Wahai kaum Muslim:


Jadilah bagian dari para pejuang yang berjuang menegakkan syariah dan Khilafah, dan jangan menjadi kelompok orang yang justru menghalangi manusia dari jalan Allah SWT! Sungguh telah jelas kerusakan menimpa kita karena kita jauh dari kehidupan Islam, sedangkan Islam senantiasa mengajak kita ke dalam petunjuk Allah SWT. Tak ada petunjuk yang paling lurus melainkan datang dari agama Allah SWT.

Sungguh besar dosa orang-orang yang menghalangi manusia dari jalan dakwah dan bersekutu dengan kemungkaran. Perbuatan tersebut adalah pengkhianatan terhadap Allah SWT, Rasulullah saw. dan umat. []

Komentar al-Islam:

Ketua MPR: Jangan Lagi Pertentangkan Islam dan Kebinekaan (Republika.co.id, 2/5/2017).

Benar. Tidak ada masalah antara Islam dan kebhinekaan.
Dalam sejarah, selama lebih dari 13 abad terbukti Islam sanggup menjaga kebhinekaan dengan menaungi ragam suku, bangsa, bahasa, etnik, agama, kelompok dan mazhab.
Namun harus diingat, kondisi demikian terjadi saat syariah Islam diterapkan secara kâffah dalam sistem Khilafah.

+ResistNews Blog - Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) menyatakan pihaknya akan mengambil langkah yang perlu untuk menolak pembubaran. “HTI akan mencermati proses yang dilakukan pemerintah. Pembubaran tak elok. Kami akan mengambil langkah yang dianggap perlu,” ujar Juru Bicara HTI Muhammad Ismail Yusanto dalam jumpa pers, Senin (8/5/2017) di kantor DPP HTI, Jakarta Selatan.

Menurutnya, Hizbut Tahrir ini adalah organisasi legal berbadan hukum perkumpulan yang sudah melaksanakan aktivitas dakwah di negeri ini selama lebih dari 25 tahun. Secara legal, tertib, damai dan praktis bisa dikatakan tidak pernah menimbulkan persoalan hukum.

“Karena itu apa yang disampaikan pemerintah baru saja, bagi kami mengundang pertanyaan besar, sesungguhnya apa yang terjadi? Apa yang dipersangkakan kepada kami? Karena kami tidak pernah diundang untuk dimintai keterangan, termasuk juga kalau kita mengikuti UU Ormas, di sana ada step-step untuk sampai pembubaran, ada Peringatan 1, 2 dan 3. Jangankan peringatan ketiga, peringatan kesatupun tidak pernah,” ungkapnya.

Ia juga menegaskan bahwa Hizbut Tahrir itu adalah kelompok dakwah yang bergerak di negeri ini menyampaikan ajaran Islam. “Yang kami yakini sebagai solusi untuk berbagai masalah di negeri ini. Kita tahu negara kita ini menghadapi banyak sekali masalah,” kata Ismail.

Menurut Ismail, masalah-masalah tersebut di antaranya adalah kemiskinan, ketidakadilan, kerusakan moral, korupsi, eksploitasi sumber daya alam oleh korporasi asing. Yang itu semua dilihatnya telah berjalan sekian lamanya tanpa ada tanda-tanda penyelesaian secara komprehensif.

“Sebagai anak bangsa, Hizbut Tahrir yang digerakkan anak-anak muda seperti kami, dibesarkan di negeri ini tentu terdorong untuk mengambil peran berpartisipasi di dalam menyelamatkan negeri ini, di dalam membawa negeri ini kepada kebaikan, melalui jalan dakwah. Dengan demikian sesungguhnya dakwah yang dilakukan Hizbut Tahrir merupakan bukti tanggung jawab kami dan kecintaan kami terhadap negeri ini,” tegasnya.
Maka tidaklah tepat bila HTI dituduh yang bukan-bukan bahkan sampai dibubarkan. “Tidak lah tepat kami diperlakukan seperti ini, sangat semena-mena lewat tuduhan yang mengada-ada , tidak pada tempatnya,” kata Ismail.

HTI pun menilai langkah pemerintah untuk pembubaran tersebut harus dihentikan. “Langkah pemerintah ini harus dihentikan, karena menghentikan dakwah bukan saja bertentangan dengan UU tapi juga hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat juga bertentang dengan ajaran Islam itu sendiri,” pungkasnya.[hizbut-tahrir.or.id/ +ResistNews Blog ] Joko Prasetyo


+ResistNews Blog
 - Sejumlah dokumen mengungkapkan bahwa AS telah mendirikan sebuah basis militer di wilayah paling selatan Libya. Sebelumnya, Washington terus merahasiakan kehadirannya di Libya, sejalan dengan klaim Donald Trump bahwa pihaknya “tidak memiliki peran” di negara tersebut.

Dokumen yang dikeluarkan berdasarkan sebuah permintaan untuk kebebasan informasi, menunjukkan lokasi basis militer AS yang didirikan sekitar tahun 2015 di al-Wigh, sebuah oasis di gurun Sahara di dekat perbatasan Libya dengan Niger, Chad, dan Aljazair.

Basis dibangun di dekat jalur penyelundupan dari Niger dan Chad, yang digunakan oleh ribuan imigran untuk mencapai pantai Afrika, dan menyelundupkan senjata di Libya, Niger, Chad dan Mali.

Basis ini memiliki status tidak permanen, dengan masa pemakaian yang tidak diketahui. Namun, dokumen tersebut menunjukkan bahwa struktur komando AS di Afrika, AFRICOM, menetapkan rencana untuk mengubah banyak lokasi basis militer tersebut menjadi basis semi permanen yang akan digunakan oleh unit pasukan reaksi cepat AS.

Laporan yang disusun oleh TomDispatch.Com ini, mengungkapkan strategi proyeksi AFRICOM yang berbasis di Djibouti, dan menunjukkan puluhan instalasi permanen dan semi permanen di seluruh benua. Lokasi-lokasi yang dilaporkan mencakup basis militer di Mauritania, serta jaringannya di seluruh sabuk tropis Afrika.

Meskipun tidak diketahui apakah basis militer di Libya masih beroperasi, komandan AFRICOM yang keluar, Darryl Williams, mengatakan pada tahun lalu, bahwa pangkalan tersebut sangat penting. “Kami memiliki landasan yang sangat keras, ramping dan bersih. Jika Anda mau, di seluruh Afrika sekarang ini,” katanya.

Dokumen tersebut dikeluarkan beberapa minggu setelah Presiden AS Donald Trump mengatakan bahwa AS tidak memiliki urusan di Libya. Meskipun ada beberapa laporan mengenai pasukan dan pesawat AS yang ditempatkan di utara Libya, dan sejumlah pertempuran melawan militan ISIS di kota-kota utara termasuk Sirte.

“Saya tidak melihat kepentingan di Libya. Saya pikir Amerika Serikat memiliki kepentingan yang cukup sekarang. Kami memiliki kepentingan di mana-mana,” kata Trump pada 21 April, seraya menambahkan bahwa prioritas negaranya di Libya adalah melawan ISIS.

Dokumen yang diperoleh TomDispatch berfokus pada rencana AS di tahun 2014 untuk beroperasi pada tahun 2015, di mana AFRICOM mendata 36 pos di 24 negara Afrika. Menurut laporan tersebut, juru bicara AfFRICOM mengatakan jumlah yang sebenarnya meningkat menjadi 46 POS pada 2017, termasuk 15 lokasi permanen.

Mattia Toaldo, seorang peneliti senior di Dewan Hubungan Luar Negeri Eropa, mengatakan bahwa keberadaan pangkalan militer AS jika benar, hal itu tidak mengejutkan, mengingat segitiga penting (Libya, Niger dan Aljazair) adalah lokasi kunci untuk mengendalikan gerakan jihad dan rute penyelundupan.

Dia mengatakan bahwa ada kekuatan internasional lainnya yang hadir di wilayah tersebut. “Perancis memiliki pangkalan penting di Madama, tepat di seberang perbatasan Niger,” katanya, sembari menerangkan bahwa itu menjadi daerah yang kaya dengan rute penyelundupan manusia.

“Waktu pembangunan pangkalan juga menarik -pada 2014 melihat kehancuran pemerintah Libya, pertempuran luas dan akhirnya kemunculan ISIS,” katanya.

AFRICOM pada tahun 2017, telah menyatakan ancaman terbesar bagi keamanan AS di Afrika adalah “organisasi ekstremis garis keras”. Meskipun, juga mewaspadai kehadiran Cina dan Rusia di benua tersebut.

“Afrika tetap menjadi medan pertempuran antara ideologi, kepentingan, dan nilai: Kesetaraan, kemakmuran, dan perdamaian yang sering berbenturan dengan ekstremisme, penindasan, dan konflik,” kata peneliti dari Eropa tersebut.

“Lingkungan strategis mencakup ketidakstabilan yang memungkinkan organisasi ekstremis kekerasan untuk tumbuh dan merekrut penduduk yang kehilangan hak,” katanya. “Fleksibilitas dari basis-basis keamanan kita, memberikan pilihan respons selama krisis,” imbuh Toaldo.

Untuk diketahui, laporan dari TomDispatch muncul setelah Middle East Eye mengungkapkan, bahwa AS telah menempatkan personil militer di sebuah basis di luar Benghazi, di mana AS menjadi bagian dari kekuatan multinasional yang membantu Khalifa Haftar, seorang jenderal era Gaddafi yang menentang pemerintah persatuan pusat yang berbasis di Tripoli.

Informasi yang didapatkan Middle East Eye juga menunjukkan pilot AS, Inggris dan UEA terbang di atas Benghazi. Beberapa informasi terkait koordinat yang disebutkan bahkan menunjukkan area operasi yang jauh lebih luas daripada pantai utara.

Di sisi lain, AS juga telah membantu pemerintah persatuan Libya dengan melakukan serangan udara terhadap ISIS di Sirte, dan mendorong kelompok tersebut untuk keluar dari basis pertahanannya di negara tersebut. [Middle East Eye/kiblat.net+ResistNews Blog ]

Khelafabook
+ResistNews Blog - Sebuah penyelidikan telah diluncurkan oleh Europol mengenai kemampuan organisasi ISIS yang mengembangkan platform media sosial sendiri untuk menghindari pelacakan. Demikian menurut Rob Wainwright, pimpinan badan khusus kriminalitas Uni Eropa yang didirikan pada tahun 1999 tersebut.

Petugas penegak hukum dari Belgia, Yunani, Polandia, Portugal dan AS sebelumnya telah mengidentifikasi lebih dari 2.000 link IS yang dianggap “berbahaya dan ilegal” selama operasi dua hari.

“Dalam operasi itu, terungkap ISIS sekarang sedang mengembangkan platform media sosialnya sendiri, bagian internetnya sendiri untuk menjalankan agendanya,” kata Wainwright pada sebuah konferensi pers di London.

“Itu menunjukkan bahwa beberapa anggota ISIS, setidaknya, terus berinovasi di tempat ini,” imbuhnya.

Tekanan yang meningkat dari pemerintah Eropa dan perusahaan teknologi besar untuk mengganggu kelompok itu di dunia maya, tampaknya telah mendorong ISIS dan organisasi teroris lainnya ke sudut yang lebih gelap di internet.

“Upaya yang dilakukan oleh banyak platform online untuk menghapus konten yang tidak pantas telah mendorong pendukung kelompok teroris secara bersamaan menggunakan banyak platform untuk mempromosikan terorisme dan menghasut kekerasan,” kata Europol dalam sebuah pernyataan.

“Mereka juga telah mencari penyedia layanan baru untuk memastikan pesan mereka menjangkau pendukung potensial,” imbuh badan itu.

Pejabat pemerintah Inggris juga telah memperingatkan “kelompok teroris lainnya”, termasuk kelompok Al-Qaidah dan kelompok sayap kanan seperti National Action di Inggris yang mencoba meniru “taktik online” ISIS tersebut.

“Dalam beberapa minggu terakhir ini, kami telah melihat gerilyawan terkait Al-Qaidah Haiah Tahrir (HTS) meluncurkan al-Ebaa, sebuah nama media profesional untuk komunikasi dan video online-nya,” kata Baroness Shields, Perwakilan Khusus Perdana Menteri Inggris tentang Kejahatan dan Harmita Internet di Washington.

“Karena kualitas dan kuantitas output ISIS fluktuatif, kita tidak boleh melupakan kelompok ekstremis lain yang ingin meningkatkan kehadiran online mereka,” kata Shields dalam pidatonya.

Dua tahun lalu, pendukung ISIS mendirikan jaringan sosialnya sendiri yang disebut Khelafabook, di tengah sejumlah larangan konten yang dikeluarkan jejaring media sosial seperti Twitter dan Facebook. Khelafabook, yang dibangun di atas sebuah platform bernama SocialKit, telah ditutup.

Media sosial itu didirikan oleh seorang pria Iraq di kota Mosul, dengan latar belakang dunia yang penuh dengan bendera ISIS. Ia dibangun untuk menghubungkan para pendukung ISIS di dunia dengan militan yang bertempur di lapangan.

Twitter terutama telah menjadi medan pertempuran bagipropaganda ISIS, di mana media itu telah menutup setidaknya 90.000 akun yang disiapkan oleh kelompok tersebut. Meskipun ada upaya menutup akun yang dikendalikan oleh kelompok militan tersebut, Twitter juga masih terus menghentikan konten yang dihasilkan oleh simpatisan ISIS yang diposting. [Middle East Eye/kiblat.net+ResistNews Blog ]
Powered by Blogger.