Archive by date

Menantang Ide Khilafah

item-thumbnail

Oleh: Prof. Dr. Fahmi Amhar
Anggota Dewan Pakar Ikatan Alumni Program Habibie (IABIE).
Tulisan ini adalah pendapat pribadi dan bukan pendapat IABIE.

Tulisan Prof. Moh Mahfud MD di harian Kompas edisi 26 Mei 2017 berjudul "Menolak Ide Khilafah" telah memulai sebuah diskursus tingkat elit intelektual di negeri ini. Kalau dulu diskursus ini ibaratnya hanya terjadi di antara para “prajurit” – bahkan “prajurit cyber”, maka kini para “senapati” sudah turun gelanggang.

Saya memahami kalau Prof. Mahfud mendapatkan pernyataan yang dirasakan “tidak cukup bermutu” dari seorang aktivis ormas Islam yang “nobody”. Bayangkan, seorang guru besar, Ketua Umum Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN); dan Ketua Mahkamah Konstitusi RI Periode 2008-2013, ditanya dengan nada marah dan merendahkan dari seseorang yang mungkin bahkan tidak hafal pembukaan UUD 1945.

Saya sendiri tidak merasa pantas untuk memberi komentar terhadap tulisan Prof. Mahfud tersebut. Namun sebagai anak bangsa, hak saya untuk berpendapat tentu saja dilindungi oleh konstitusi.

Saya bukan alumnus kampus-kampus yang dinilai Ketua Umum PB NU Said Agil Siradj tempat persemaian radikalisme. Saya S1 sampai S3 di Vienna University of Technology, Austria, sebuah negara demokratis di Eropa. Saya sepuluh tahun di sana. Sepertinya Austria negara yang sudah adil dan makmur, meski tidak mengenal Pancasila. Saya tidak belajar hukum secara khusus, melainkan hanya beberapa mata kuliah. Namun di tahun 1987 saya sudah mengenal tentang Constitutional Court, sesuatu yang saat itu belum pernah saya dengar di Indonesia. Saya juga ikut menyaksikan ketika tahun 1989-1991 negara-negara Blok Timur berubah dari komunis ke kapitalis. Dan saya juga menyaksikan bagaimana Austria melakukan referendum untuk bergabung ke Uni Eropa atau tidak.

Saya melihat, dalam sistem demokrasi, sistem di Austria berbeda dengan Jerman, Swiss atau Perancis, meski sama-sama Republik. Sistem demokrasi juga diterapkan di Inggris atau Belanda, meski mereka menganut monarki. Ini artinya, orang bisa sama-sama menerima demokrasi tanpa mempersoalkan “demokrasi yang seperti apa?”.

Pertanyaannya, mengapa untuk demokrasi kita bisa seperti itu, tetapi untuk sistem pemerintahan Islam - Khilafah - kita tidak bisa? Kenapa kita menolak ide khilafah dengan argumentasi tidak ada bentuk yang baku, khususnya cara suksesi kepemimpinan? Sebenarnya kita bisa lebih arif, setidaknya menantang diskusi bahwa ide khilafah adalah sebuah alternatif dari suatu kemungkinan kebuntuan politik.

Dalam sejarahnya, Republik Indonesia yang diproklamirkan 17 Agustus 1945 pernah berubah-ubah. Tak sampai tiga bulan setelahnya, yakni pada 14 November 1945, Presiden Soekarno sudah mengubah sistem presidensil menjadi parlementer. Pasca Konferensi Meja Bundar tahun 1949, Indonesia berubah menjadi negara federal (RIS). Lalu tahun 1950 kembali ke NKRI dengan UUDS-1950 yang bunyi sila-sila dari Pancasila sangat berbeda. Pasca dekrit 5 Juli 1959 kembali ke UUD-1945 tetapi masih mengakui Partai Komunis Indonesia (PKI). Inti dari sejarah ini, saya bertanya-tanya: benarkah dulu para pendiri bangsa menganggap UUD1945 itu adalah final? Kalau final, kenapa disisakan sebuah pasal 37 yang memungkinkan UUD1945 diubah? Kalau benar wilayah NKRI itu final, mengapa tahun 1976 kita menerima Timor Timur berintegrasi, lalu tahun 1999 kita lepas lagi? Kalau konstitusi NKRI itu final, mengapa pasca reformasi kita amandemen berkali-kali?

Oleh karena itu, kalau kita menuduh kelompok pro-khilafah itu radikal dan telah “terindoktrinasi” atau boleh juga “tercuci-otaknya”, tidakkah jangan-jangan kita juga tercuci otaknya dengan jargon “NKRI harga mati”?

Karena tinggal di Eropa yang sangat demokratis (bahkan agak liberal), sejak akhir 1980-an, saya cukup bebas mengenal berbagai ideologi di dunia. Buku “Das Kapital” – Karl Marx misalnya, saya baca pertama kali di Austria, karena di Indonesia dilarang. Di Austria, buku-buku komunisme sama bebasnya dengan buku-buku anti komunis. Pada masyarakat mereka yang maju, komunisme tidak dianggap ancaman. Partai Komunis Austria ada, tetapi tak pernah meraih kursi dalam pemilu.

Waktu itu, belum ada internet, namun bacaan-bacaan yang bebas itu bahkan mampu menembus tirai besi di negara-negara komunis, yang di sana cuma ada satu koran, satu radio, satu televisi dan satu partai, yang semuanya komunis. Dunia akhirnya menyaksikan keruntuhan adidaya komunies Uni Soviet tahun 1991.

Karena itu, tak heran di Austria juga saya mengenal berbagai gerakan Islam, termasuk di antaranya yang memperjuangkan suatu negara Islam global, khilafah. Untuk orang-orang di negara adil makmur seperti Austria, dakwah memerlukan rasionalitas yang sangat kuat. Mereka tidak bisa menjual perlawanan kepada otoritas publik yang sudah melayani rakyat dengan baik. Mereka juga tak bisa menjual dogma pada masyarakat yang sudah berpikir sangat rasional. Bahkan soal iman pun tidak bisa mengandalkan warisan seperti ditulis oleh ananda kita Afi Nihaya. Faktanya, gender, suku, ras, kelas sosial bisa diwariskan, tetapi jutaan warga Eropa mencari dan menemukan sendiri agamanya dengan bekal akal sehat karunia Tuhan pada mereka.

Oleh karena itu, ide khilafah perlu untuk ditantang dengan lebih arif secara akademis. Sama kalau dalam pelajaran sekolah kita memberi tahu anak-anak kita tentang sistem kerajaan vs sistem republik, demokrasi vs diktatur, kenapa kita keberatan, bahkan ketakutan untuk memperkenalkan sistem khilafah, yang diklaim bukan kerajaan, bukan republik, bukan demokrasi dan juga bukan diktatur? Lantas mahluk apakah ini?

Sependek yang saya tahu, inti dari sistem khilafah itu bukan model suksesi seperti yang Prof. Mahfud katakan sebagai “tidak baku” dan “ijtihadiyah”. Adanya berbagai varian suksesi – yang semua tidak diingkari oleh para shahabat Nabi radhiyallah anhuma – justru menunjukkan keunikan sistem ini. Orang yang akan dibai’at sebagai khalifah boleh dipilih dengan permusyawaratan perwakilan (seperti kasus Abu Bakar), dinominasikan pejabat sebelumnya (seperti kasus Umar, yang kemudian disalahgunakan oleh berbagai dinasti kekhilafahan), dipilih langsung (seperti kasus Utsman), atau otomatis menjabat (seperti kasus Ali, karena dia saat itu seperti wakil khalifah). Semua ini bisa dilakukan, dan bisa mencegah terjadinya krisis konstitusi, yaitu suatu kebuntuan ketika presiden sebelumnya sudah habis masa jabatannya, dan presiden yang baru belum definitif.

Itu baru sebuah contoh. Memang yang saya lihat selama ini ada jurang komunikasi antara pakar tata negara seperti Prof. Mahfud dengan gerakan pro khilafah seperti HTI. Bahkan terma “demokrasi” saja didefinisikan dan dimengerti secara berbeda Bagi HTI, sejauh yang saya tahu, demokrasi itu bukan sekedar prosedural seperti kebebasan bersuara, berserikat, adanya partai-partai politik, pemilu dan parlemen, tetapi demokrasi adalah ketika suara rakyat bisa di atas suara Tuhan, ketika hawa nafsu rakyat bisa mengalahkan dalil halal-haram kitab suci. Inilah demokrasi di Eropa yang bisa melegalkan nikah sesama jenis, atau melarang jilbab di ruang publik.

Pancasila dalam redaksi saat ini, tidak menyebut demokrasi, tetapi “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan”. Sila ini dimaknai berbeda pada era Orde Lama, Orde Baru atau Reformasi. Demikian juga ekonomi Pancasila, ada aneka tafsir yang bertolakbelakang antara ekonomi terpimpin ala Orde Lama, ekonomi kapitalis ala Orde Baru, dan ekonomi neoliberal ala Reformasi. Bukankah di sini sama tidak jelasnya dengan ide khilafah menurut Prof. Mahfud ? Oleh karena itu, menurut saya, khilafah sebagai ide sah-sah saja ditantang dalam meja diskusi dengan pikiran dingin dalam rangka mendapatkan solusi kehidupan berbangsa. []
loading...
Read more »

Merindukan Ulama Akhirat

item-thumbnail
Oleh: Adito Budiono, A.md,

Apa yang dikatakan oleh salah satu tokoh pejuang islam di tanah air ini (KH. M. Natsir), nampaknya masih berlaku saat ini, layak direnungkan. Beliau tergolong satu pemikiran dengan Buya Hamka dengan ketegasannya dalam menyuarakan kebenaran, sebagaimana KH. Hasyim Asyari, KH. Wachid Hasyim, termasuk dalam meluruskan kebijakan zhalim penguasa sekaligus mengingatkan akan pentingnya Islam dalam mengatur segala aspek kehidupan.

Belakangan, berbagai kasus pencitraburukan atas Islam marak, termasuk upaya pendistorsian Khilafah Islamiyah ajaran Islam yang mulia. Lalu, sampai kapan problem problem seperti ini akan berakhir? Sampai Pertolongan Allah itu datang, dengan timing yang Allah kehendaki.

Yang menjadi pertanyaan adalah, dimana posisi & keberpihakan kita? Apakah posisi menghadapi berbagai ujian dan fitnah dengan kesabaran, ataukah menjadi lemah?. Tentunya cara pandang, dan pemahaman kita atas berbagai problem-problem ini menentukan sikap & hasil bagi diri kita sendiri.

Kembali dalam konteks ulama, Ingat, ulama adalah orang-orang yang benar-benar hanya takut kepada Allah swt semata. Ketakutannya yang besar kepada Allah, ia refleksikan dalam bentuk melaksanakan semua perintah Allah swt dan RasulNya. sungguh masyarakat rindu untuk melihat para ulama meneriakkan kebenaran yang telah diperintahkan Allah untuk ditampakkan dan tidak ditutupi, sehingga masyarakat tidak akan menyalahi kebenaran itu karena mereka melihatnya dengan jelas!

tidak diragukan lagi bahwa muslim mempercayai ulama dan menunggu ulama mengatakan kalimat kebenaran. Adapun para politisi busuk dan penguasa yang zalim ketika menghadap kepada ulam, karena menginginkan ulama untuk menyelamatkannya dari kondisi kritis. Maka jangan sampai ulama menjadi partnernya dalam kejahatan-kejahatan penguasa dengan sikap diam ulama di masa lalu dan dukungan Anda hari ini.[hizbut-tahrir.or.id/ +ResistNews Blog ]
loading...
Read more »

Tolak Khilafah, Status Ulamanya Dicabut

item-thumbnail
Awalnya, Ali Abdur Raziq merupakan ulama yang menjabat Qadhi/Hakim Mahkamah Syariah sejak 1915 di Mansoura, ibukota Dakahlia, Mesir. Namun, jalan hidupnya sebagai ulama dan qadhi berubah setelah ia merampungkan kitab “al-Islam wa Ushul al-Hukm” pada 1925. Pada halaman 35 kitab tersebut, Abdur Raziq membantah pendapat para fuqaha dan politisi tentang bentuk pemerintahan Islam dengan menyatakan, “baik kepentingan agama maupun dunia, tidak memerlukan adanya khilafah.”

Ia menilai, para fuqaha termasuk Ibnu Khaldun salah baca dalam menilik risalah Muhammad SAW karena berpendapat bahwa agama dan politik merupakan satu kesatuan. Ia menuntut pemisahan agama tegas antara agama dan politik.

Buku ini berjudul “The Abolition of the Caliphate and Its Aftermath” karya Sylvia G Haim, pada halaman 236 menggambarkan kegemparan besar di Mesir untuk merespon pandangan Abdur Raziq. Sebuah sidang diadakan oleh Majelis Ulama Besar al-Azhar di bawah pimpinan Syeikh al-Azhar Muhammad Abi al-Fadl dengan 24 anggota ulama Korps Ulama al-Azhar untuk membahas pemikiran Abdur Raziq tersebut. Secara ijmak, mereka menyetujui keputusan pemecatan Ali Abdul Raziq dari Korps Ulama al-Azhar dan dari semua jabatannya. Keputusan ini dikeluarkan dengan konsideran yang mendetail dan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan pembelaan. Keputusan ini mulai berlaku 12 Agustus 1925. [hizbut-tahrir.or.id/ +ResistNews Blog ]
loading...
Read more »

Sepatu Presiden dan Kegilaan Tiada Ujung

item-thumbnail


Oleh Ferdinand Hutahaean (Rumah Amanah Rakyat Bela Tanah Air)


Ramadhan telah memasuki pekan ke 3 dalam memberikan pelajaran hidup yang beragam, dari sekedar menahan lapar dan dahaga, menahan hawa nafsu dan menumbuhkan perasaan bahagia menjalani bulan penuh berkah tanpa menganggap Ramadhan sebagai sebuah penderitaan karena harus menahan lapar dan dahaga. Namun Ramadhan ternyata adalah kebahagiaan menuju keteguhan iman, penuh rahmat dan berkah.

Terlepas dari Ramadhan bulan berpuasa, hari-hari belakangan ini, mata dan hati saya melihat bahwa kegilaan tak kunjung usai dipertontonkan di negeri yang indah dan di dirikan dengan kewarasan ini. Kegilaan bertambah gila hari demi hari.

Saya juga tak ingin menafikan dan menghilangkan kinerja rejim penerintahan ini seperti yang mereka lakukan menghilangkan kinerja para pendahulu pemimpin bangsa ini. Saya harus mengakui keberhasilan Presiden Jokowi membagi-bagi sembako, bagi-bagi sepeda, membagi berbagai macam kartu, meresmikan pasar, meresmikan proyek yang usai setelah dibangun mulai era SBY dan keberhasilan Jokowi membangun citra keberhasilannya meski berbeda fakta dengan yang dirasakan publik, karena publik (mungkin juga cuma saya) yang menyatakan Jokowi gagal memenuhi janji kampanye nya.

Dan akhirnyapun diantara keberhasilan rejim ini, ada begitu banyak kegilaan yang terjadi. Kegilaan paling besar salah satunya adalah, seolah bangsa ini baru ada, baru membangun setelah Jokowi jadi Presiden. Ini salah satu kegilaan yang dibangun lewat pemberitaan oleh media-media penyesat logika yang terafiliasi dan menjadi bagian dari rejim. Misalnya dengan mengatakan, SBY ngapain aja selama 10 tahun? Ini penyesatan logika dan upaya penghapusan sejarah atas kinerja SBY.

Padahal kalau dibandingkan 3 tahun SBY dengan 3 tahun Jokowi, apa yang dilakukan Jokowi ini tidak ada apa-apanya. Ingat sejarah, bangsa ini dalam keadaan bangkrut ketika estafet kepemimpinan diserahkan Megawati kepada SBY. Beda jauh dengan estafet kepemimpinan dari SBY kepada Jokowi, yang mana semua sudah serba ada. Ekonomi baik, politik baik, penegakan hukum baik, rakyat dipelihara dengan subsidi, listrik murah BBM murah meski harga minyak dunia diatas USD 100/Barrel. Kalimat yang tepat untuk rejim ini sesungguhnya adalah : Nikmat apa lagi yang kau dustakan wahai tuan Presiden?

Kegilaan nampaknya memang sengaja diciptakan sebagai upaya memberikan kesibukan kepada publik untuk larut dalam bantah lisan. Sehingga publik lupa masalah sesungguhnya yang terjadi atas ketidak mampuan rejim ini mengurus negara. Lihatlah dua hari terakhir, betapa riuhnya publik dan pemberitaan media buzzer pemerintah yang memberitakan tentang sepatu sang presiden. Sepatu mahal yang tak ingin saya sebut mereknya tersebut perkiraan saya berkisar Rp 3 jutaan. Saya terenyuh melihat sepatu mahal presiden itu, karena tujuannya ke Tasikmalaya menggunakan sepatu mewah itu adalah untuk bagi-bagi sembako dan Kartu-kartuan kepada rakyat miskin. Ironi dan contrasting kemewahan dengan kemiskinan pun terjadi.

Ditambah lagi ingatan saya kembali ke 2014 silam, ketika tag line sederhana menjadi jargon sakti Jokowi dengan baliho harga sepatu Rp 160 ribu. Nampaknya mempertahankan kesederhanaan itupun Jokowi gagal, dan setelah jadi presiden menikmati kemewahan seperti sepatu mahal itu, dan dulu sempat juga jaket bomber yang mahal jadi aksesories tuan presiden. Publik pun (atau jangan-jangan hanya saya) sibuk komentar dan menjadi gila menyaksikan semua itu.

Kegilaan tidak sampai disitu saja. Adalah seorang bocah tengil, perempuan muda tukang contek, seorang plagiator yang ternyata bila melihat rekam jejak digital facebook dan twitternya menunjukkan bocah perempuan tukang contek ini adalah anak dengan kepribadian yang tidak baik. Namun lihatlah betapa bangganya para elit republik ini menjamu si plagiator atau tukang contek itu dan menjadikannya sosok simbolisasi kedamaian Pancasila.

Gila.., gila kalian, plagiator atau tukang contek kalian jamu seperti orang hebat? Ini penipuan logika, penyesatan kewarasan karena ternyata kalian bangga dengan perbuatan tercela dan hina. Plagiat itu adalah perbuatan hina dan tercela, namun kalian sanjung sang plagiator dengan sanjungan gila tiada ujung. Sementara kalian lupa dan tidak anggap penting bocah pintar dari Aceh penemu listrik dari pohon Kedondong, atau kalian lupa menyanjung anak - anak lainnya yang berprestasi mengharumkan nama bangsa. Ahh kalian gila tuan...!!!

Saya merenung, kenapa kegilaan ini kalian pertontonkan dengan masif bahkan menjadi berita besar di media-media. Saya jadi menduga-duga dengan sedikit pikiran yang hampir gila, jangan-jangan kalian produksi penulis hoax itu untuk menutupi keluhan rakyat atas harga listrik yang terus naik, menutupi operasi pemerintah merubah skema subsidi gas elpiji, dan menutupi kenaikan harga-harga yang sudah mulai diluar kemampuan rakyat.

Masih banyak kegilaan lain yang terus diproduksi oleh rejim ini. Kegilaan penegakan hukum menjadi salah satu kegilaan yang belum tampak ujungnya. Lihatlah kasus pornografi atau chat sex salah satu Ulama besar itu. Barang buktinya saja didapatkan dengan cara ilegal dan tidak sesuai dengan KUHAP. Barang buktinya tidak diketahui dari mana sumbernya, tapi penegak hukum berani-beranian menetapkan sang Ulama jadi tersangka bermodal bukti yang tidak jelas sumbernya.

Ahhh gila ini barang...!! aku jadi ingat memory hand phone ku yang penuh gambar-gambar sexy dari beberapa group whatsapp dan buru-buru kuhapus karena takut ada hantu anonymous yang tidak ketahuan dimana keberadaannya memproduksi barang bukti palsu yang akan membuat aku tambah gila.

Entah kapan kegilaan ini akan berakhir. Sesungguhnya kegilaan ini sudah membuat saya makin terasa gila menyaksikan kelakuan rejim ini mengurus negara semaunya. Ekonomi, maaf mungkin ini ekonomi pribadi saja atau mungkin juga ekonomi yang lain sedang terpukul dengan sulitnya mendapatkan penghasilan. Tapi pajak ugal-ugalan itu merampas sebagian hak saya bagai preman tukang palak pinggir jalan tikungan. Saya memang tidak punya rekening 1 Milyaran seperti yang tertulis disurat menteri keuangan itu, tapi saya melihat itu perilaku gila memajaki uang yang dicari rakyat dengan susah payah dan kemudian pemerintah tanpa merasa berat hati merasa punya hak atas jerih payah rakyatnya. Gila...!! Ini gila benaran.

Lebih gila lagi karena kebijakan itu hanya sebatas kebijakan seorang menteri bukan seorang kepala negara. Bolehkah itu? Bukankah pungutan dari publik itu harus persetujuan DPR? Bukankah seharusnya itu dengan keputusan Presiden? Ahhh.. saya bukan ahli tata negara apalagi ahli ekonomi. Tapi bagi saya ini semua kegilaan.

Sampai kapan kalian akan menyangjung kegilaan ini? Maaf saya hampir gila menulis kegilaan ini, makanya saya tidak ingin tulisan ini lebih panjang lagi, saya takut saya gila benaran karena menulis kegilaan rejim ini.(teropongsenayan/ +ResistNews Blog )
loading...
Read more »

Merekatkan Ukhuwah di Bulan Penuh Berkah

item-thumbnail
[Al-Islam No. 859-6 Ramadhan 1438 H_2 Juni 2017]


Tak bisa dipungkiri, sebelum Ramadhan lalu, ukhuwah umat Islam seolah terkoyak, terutama sebelum dan setelah Pilkada DKI Jakarta. Rusaknya ukhuwah ini tentu karena dipicu oleh persaingan dua pasangan calon (paslon) dalam ajang Pilkada yang banyak menguras energi umat tersebut. Meski cagub yang satu Muslim dan yang lain non-Muslim, pada faktanya keduanya sama-sama memiliki pendukung dari kalangan umat Islam. Tak pelak, saling mengkritik, saling merendahkan, saling menghina bahkan saling menghujat antar para pendukung paslon—yang sebagian besarnya sama-sama Muslim—tak terelakkan, khususnya di media sosial. Sayangnya, kondisi ini masih terasa hingga saat ini.

Di tengah persaingan dan perpecahan antarkubu para pendukung paslon, dimunculkanlah kembali istilah “radikal” versus “moderat”. Paslon tertentu—yang kebetulan menang Pilkada—dituduh didukung oleh kelompok radikal. Sebaliknya, paslon lain—yang kebetulan kalah—diklaim didukung oleh kelompok moderat.

Sebelumnya, dalam rangkaian kegiatan Masirah Panji Rasulullah 2017, Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) seolah diperhadap-hadapkan dengan kelompok Banser/Ansor sehingga terkesan ada konflik antar kedua kelompok umat Islam ini. Padahal tidak ada konflik. Hal itu semata-mata karena kesalahpahaman yang kemudian dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk memprovokasi kedua kelompok tersebut agar terjadi bentrok.

Jelas, semua ini hanyalah upaya adu-domba pihak luar untuk memecah-belah persatuan umat Islam.

Waspadai Upaya Pecah-belah

Pada tahun 2003, lembaga think-tank (gudang pemikir) AS, yakni Rand Corporation, mengeluarkan sebuah kajian teknis yang berjudul, “Civil Democratic Islam.” Secara terbuka, Rand Corp membagi umat Islam menjadi empat kelompok Muslim: Pertama, kelompok fundamentalis. Kelompok ini mereka sebut sebagai kelompok yang menolak nilai-nilai demokrasi dan budaya Barat serta menginginkan sebuah negara otoriter yang puritan yang akan dapat menerapkan syariah Islam yang ekstrem (baca: Khilafah).

Kedua, kelompok tradisionalis. Kelompok ini, menurut mereka, adalah kelompok yang menginginkan suatu masyarakat yang konservatif.

Ketiga, kelompok modernis. Kelompok ini mereka katakan sebagai kelompok yang menginginkan Dunia Islam menjadi bagian modernitas global. Kelompok ini juga ingin memodernkan dan mereformasi Islam serta menyesuaikan Islam dengan perkembangan zaman.

Keempat, kelompok sekularis. Mereka adalah kelompok yang menginginkan Dunia Islam dapat menerima paham sekuler dengan cara seperti yang dilakukan Barat saat agama dibatasi pada lingkup pribadi saja.

Setelah dilakukan pengelompokan atas umat Islam, langkah berikutnya yang dilakukan Barat adalah melakukan politik belah bambu; mendukung satu pihak dan menjatuhkan pihak lain serta membenturkan antarkelompok. Caranya dengan melakukan empat hal: Pertama, mendukung kelompok modernis dengan mengembangkan visi mereka tentang Islam sehingga mengungguli kelompok tradisionalis.

Kedua, mendukung kelompok tradisionalis sebatas untuk mengarahkan mereka agar berlawanan dengan kelompok fundamentalis dan untuk mencegah pertalian yang erat di antara mereka; menerbitkan kritik kaum tradisionalis atas kekerasan dan ekstremisme yang dilakukan kaum fundamentalis; mendorong perbedaan antara kelompok tradisionalis dan fundamentalis; mendorong kerja sama antara kaum modernis dan kaum tradisionalis yang lebih dekat dengan kaum modernis; juga mendorong popularitas dan penerimaan atas sufisme.

Ketiga, mendukung kelompok sekularis secara kasus-perkasus dan mendorong pengakuan fundamentalisme sebagai suatu musuh bersama; mendorong ide bahwa agama dan negara dapat dipisahkan.

Keempat, memusuhi kelompok fundamentalis dengan menunjukkan kelemahan pandangan keislaman mereka; mendorong para wartawan untuk mengekspos isu-isu korupsi, kemunafikan dan tidak bermoralnya kaum fundamentalis, pelaksanaan Islam yang salah dan ketidakmampuan mereka dalam memimpin dan memerintah.

Inilah upaya politik adu domba yang dilakukan oleh Barat terhadap umat Islam. Dalam konteks umat Islam di Indonesia, sangatlah bisa kita rasakan adanya upaya-upaya adu domba tersebut lewat ‘tangan-tangan Barat yang tidak kelihatan’. Misalnya, upaya membenturkan NU yang dinilai tradisionalis dengan kelompok seperti HTI yang dianggap fundamentalis, sebagaimana tampak makin menguat akhir-akhir ini.

Rekatkan Kembali Ukhuwah

Umat Islam jelas haram untuk saling bermusuhan karena permusuhan itu bisa menjadi penghalang kita untuk mendapatkan ampunan Allah SWT. Padahal bukankah selama ini kita sangat mengharapkan ampunan-Nya, khususnya pada bulan yang penuh berkah ini? Dalam hal ini Rasulullah saw. bersabda:

«فَيُغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ لاَ يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا إِلاَّ رَجُلاً كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاءُ، فَيُقَالُ: أَنْظِرُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا»

Semua hamba yang tidak menyekutukan Allah dengan apapun akan diampuni dosa-dosanya, kecuali seseorang yang antara dia dan saudaranya terjadi permusuhan. Lalu dikatakan, “Tundalah pengampunan terhadap kedua orang ini sampai keduanya berdamai!” (HR Malik dan Abu Dawud).

Karena itulah, pada akhir bulan Sya’ban menjelang kedatangan bulan Ramadhan ada tradisi di tengah-tengah sebagian kaum Muslim untuk saling meminta maaf. Ini adalah sebuah tradisi yang baik karena setidaknya didasarkan pada sabda Rasulullah saw.:

إ«ِنَّ اللَّهَ لَيَطَّلِعُ فِي لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ، فَيَغْفِرُ لِجَمِيعِ خَلْقِهِ إِلاَّ لِمُشْرِكٍ أَوْ مُشَاحِنٍ»

Sesungguhnya Allah muncul pada malam pertengahan bulan Sya’ban dan mengampuni seluruh makhluk-Nya kecuali orang musyrik dan dua pihak yang saling bermusuhan (HR Ibn Majah).

Mewujudkan Ukhuwah Hakiki

Allah SWT berfirman:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ»

Sungguh kaum Mukmin itu bersaudara. Karena itu damaikanlah di antara saudara-saudara kalian (TQS al-Hujurat [49]: 10).

Terkait ayat di atas, Imam Ali ash-Shabuni dalam Shafwah at-Tafâsir antara lain menyatakan, “Persaudaraan karena faktor iman jauh lebih kuat daripada persaudaraan karena faktor nasab.”

Persaudaraan Muslim yang hakiki digambarkan oleh Rasulullah saw.:

«مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَراحُمِهِمْ وَتَوَادِّهِمْ وَتَعَطُّفِهِمْ كَمَثَلِ الْجَسَدِ؛ إِنِ اشْتَكَى عُضْوٌ مِنْهُ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بالْحُمَّى والسَّهَرِ»

Perumpamaan kaum Mukmin itu dalam hal kasih sayang, sikap welas asih dan lemah-lebut mereka adalah seperti satu tubuh; jika satu anggota tubuh sakit, anggota tubuh lainnya akan merasakan panas dan demam(HR Abu Dawud).

Karena bersaudara, sesama Muslim haram saling mencela, menyakiti, apalagi saling membunuh. Baginda Rasulullah saw. bersabda:

«سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ»

Mencela seorang Muslim adalah kefasikan, sementara membunuhnya adalah kekufuran (HR al-Bukhari dan Muslim).

Haram pula di antara sesama Mukmin saling menzalimi dan saling tidak peduli. Sebaliknya, mereka wajib untuk saling membantu dan tolong-menolong dengan saling menghilangkan kesulitan, bahkan sekadar menutup aib saudaranya. Rasulullah saw. pernah bersabda, “Muslim itu saudara bagi Muslim yang lain. Ia tidak saling menzalimi dan saling membiarkan. Siapa saja yang menghilangkan suatu kesulitan dari seorang Muslim, maka Allah SWT akan menghilangkan kesulitan bagi dirinya di antara berbagai kesulitan pada Hari Kiamat kelak. Siapa saja yang menutupi aib seorang Muslim, Allah pasti akan menutupi aibnya pada Hari Kiamat nanti.” (Muttafaq a’laih).

Mewujudkan Ukhuwah Hakiki

Persaudaraan Islam (ukhuwah islamiyah)—yang diikat dengan akidah yang sama, yakni akidah Islam—tentu bersifat global, tidak lokal; dalam arti lintas daerah, negara bahkan benua. Persaudaraan Islam juga bercorak universal yakni lintas etnik, suku/bangsa, bahasa, dll. Pada bulan Ramadhan ini, di tengah-tengah sebagian besar umat Islam menikmati makan sahur atau lezatnya makanan yang beraneka saat berbuka, sangat boleh jadi di sejumlah negeri lain—seperti di Palestina, Suriah, Myanmar, Xinjiang (Cina), dll—kaum Muslim dalam keadaan tetap menderita.

Sebagai wujud kepedulian kita kepada mereka sebagai saudara, tentu tak cukup kita sebatas mendoakan mereka karena faktanya mereka telah menderita cukup lama—tahunan (seperti Suriah dan Myanmar dll) bahkan puluhan tahun (seperti Xinjiang dan Palestina)—berada di bawah tekanan para rejim yang amat kejam. Kepedulian kita kepada mereka harus juga diwujudkan dengan upaya keras kita mewujudkan institusi Khilafah. Mengapa Khilafah? Pertama: Karena Khilafah adalah sistem pemerintahan yang bersifat global, yang akan menghilangkan sekat-sekat nasionalisme dan negara-bangsa yang selama ini menjadi faktor penghalang untuk mewujudkan ukhuwah yang hakiki, yang juga bersifat global. Kedua: karena Khilafahlah pengayom dan pelindung umat yang hakiki, sebagaimana sabda Rasulullah saw.:

«إِنَّمَا الْإِمَامُ جُنَّةٌ يُقَاتَلُ مِنْ وَرَائِهِ، وَيُتَّقَى بِهِ»

Imam (Khalifah) adalah perisai; umat berperang di belakangnya dan dilindungi olehnya (HR Ahmad).

Karena itu membiarkan dunia tanpa Khilafah sama saja dengan: Pertama, membiarkan berbagai penderitaan umat akibat kezaliman para penguasa lalim yang didukung Barat tanpa satu pun penolong dan pelindung yang sanggup menolong dan melindungi mereka. Kedua, membiarkan tidak terwujudnya ukhuwah islamiyyah yang hakiki, yang bersifat global.

Semoga bulan Ramadhan tahun ini adalah Ramadhan terakhir umat dan dunia tanpa Khilafah. Amin. []

Komentar al-Islam:

Ramadhan, Momentum Penguatan Gerakan Umat Islam (http://video.republika.co.id/berita/video/bincang-tokoh/17/05/29/oqpjql216)
  1. Betul, saatnya gerakan Islam dan umat Islam bersatu, tak boleh berpecah-belah.
  2. Tidak boleh karena perbedaan paham, mazhab, partai, organisasi, atau kelompok, ukhuwah islamiyah menjadi rusak.
  3. Wapadai pula setiap upaya adu-domba umat Islam.
loading...
Read more »

Diskriminasi Penerapan Hukum terhadap Ulama dan Aktivis Islam

item-thumbnail
Oleh : H. Abdul Chair Ramadhan
Ahli Hukum dan Pengurus Komisi Kumdang MUI
PENEGAKAN hukum (law enforcement) dimaknai sebagai suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum, yaitu pikiran-pikiran dari badan-badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dan ditetapkan dalam peraturan-peraturan hukum yang kemudian menjadi kenyataan.

Dalam penegakan hukum juga harus dibuktikan bahwa apakah ada perbuatan melawan hukum yang sungguh-sungguh terjadi (onrecht in actu). Kemudian, pada proses bekerjanya hukum tentu harus didasarkan pada kondisi aparat penegak hukum yang harus tegas melaksanakan perintah undang-undang tanpa diskriminasi atau equal justice under law.

Kedua hal tersebut sangat prinsipil, termasuk dalam penerapan hukum pada kasus dugaan tindak pidana yang diarahkan kepada ulama dan aktivis akhir-akhir ini.

Pada kasus dugaan tindak pidana yang diarahakan kepada ulama dan aktivis, setidaknya yang perlu dipertanyakan adalah perbuatan pidana yang terjadi apakah telah memenuhi unsur-unsur pidana baik objektif maupun subjektif, dengan daya dukng minimal bukti yang sah. Terhadap proses penegakan hukum tersebut apakah telah terjamin due procces of law, sebagai suatu proses hukum yang baik, benar dan adil.

Aparat penegak hukum tidak hanya melaksanakan tugasnya sesuai dengan aturan yang ada, tetapi juga memberikan semua hak yang telah ditentukan, serta mengimplementasikan asas-asas dan prinsip-prinsip yang melandasi proses hukum yang adil tersebut, meskipun asas atau prinsip tersebut tidak merupakan peraturan hukum positif.

Kondisi saat ini memperlihatkan, adanya anggapan di masyarakat bahwa proses penerapan hukum kepada ulama dan para aktivis sangat terkait dengan proses penegakan hukum terhadap Basuki T. Purnama alias Ahok, tidaklah dapat dipungkiri.

Penulis tidak berkehendak membahas anggapan yang berkembang di masyarakat tersebut, namun lebih diarahkan kepada kesamaan perlakuan yang adil dan berimbang. Sebagaimana kita ketahui, penegakan hukum pada Basuki T. Purnama, tindakan paksa berupa penangkapan dan penahanan tidak dilakukan, padahal secara hukum tindakan tersebut dapat dilakukan. Begitupun proses penetapan tersangka pada Basuki T. Purnama dilakukan dengan proses berjenjang dengan mengacu kepada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

Pada kasus dugaan pornografi yang disangkakan kepada FH dan Habib Rizieq Shihab (HRS,) menurut Perkap Nomor 14 Tahun 2012 adalah tergolong kriteria perkara sangat sulit, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 18, antara lain: belum ditemukan saksi yang berhubungan langsung dengan tindak pidana; saksi belum diketahui keberadaannya; tersangka belum diketahui identitasnya ; dan memerlukan waktu penyidikan yang relatif panjang. Adapun pada kasus Basuki T. Purnama tergolong kriteria perkara mudah, disebutkan antara lain: saksi cukup; alat bukti cukup; tersangka sudah diketahui atau ditangkap; dan proses penanganan relatif cepat.

Pada kasus Basuki T. Purnama, pihak penyidik melakukan telah gelar perkara dengan sebelumnya melakukan pemeriksaan kepada para saksi dan para ahli. Sedangkan pada dugaan tindak pidana yang disangkakan kepada beberapa ustad, tokoh agama dan aktivis, khususnya HRS, pemeriksaan para saksi dan para ahli yang seharusnya menjadi hak belum dilakukan pemeriksaan. Namun gelar perkara sudah dilakukan dengan hasil penetapan tersangka. Penetapan tersangka kepada FH dan HRS berlangsung demikian cepat, padahal jika mengacu kepada Pasal 18 Perkap Nomor 14 Tahun 2012, prosesnya memerlukan waktu penyidikan yang relatif panjang, dikarenakan belum ditemukan saksi yang berhubungan langsung dengan tindak pidana, saksi juga belum diketahui keberadaannya.

Saksi yang dimaksudkan disini adalah saksi yang memiliki relevansi dengan pokok perkara, sebagaimana putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 65/PUU.VIII/2010 tanggal 8 Agustus 2011. Putusan Mahkamah Konstitusi menekankan harus adanya relevansi kesaksian dengan perkara pidana yang diproses.

Relevansi alat bukti berhubungan dengan dari ada atau tidaknya hubungannya dengan fakta yang akan dibuktikan, dan hubungan tersebut dapat membuat fakta yang bersangkutan menjadi lebih jelas.Tentu hal yang berbeda dengan kasus Basuki T. Purnama, prosesnya penanganan relatif cepat karena tergolong perkara mudah dengan ketersediaan saksi yang cukup, alat bukti yang cukup dan Tersangka sudah diketahui.

Kenyataan menunjukkan saksi yang dimaksudkan belum diketemukan, sehingga menjadi sumir peningkatan dari status saksi menjadi Tersangka. Seharusnya predikat Tersangka ditujukan kepada pihak yang telah melakukan kejahatan sebagaimana dimaksudkan pada Pasal 27 ayat (1) UU ITE.

Dengan belum adanya penetapan Tersangka, karena Tersangka belum diketahui identitasnya, maka penerapan hukum ini cenderung dipaksakan dengan adanya dugaan kepentingan pemenuhan kehendak kekuasaan. Di sini terlihat yang paling menentukan dalam proses penegakan hukum adalah struktur kekuasaan politik. Singkat kata, kepentingan politik determinan atas penegakan hukum hukum.

Kepercayaan masyarakat terhadap hukum dan termasuk aparat penegak hukum, khususnya Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka seyogyanya penerapan hukum harus dilakukan secara adil, dengan adanya kesamaan perlakuan.

Proses penegakan hukum terhadap FH dan HRS dan yang lainnya harus dipersamakan, harus dilakukan gelar perkara sebagaimana dilakukan kepada Basuki T. Purnama, dengan didahului pemeriksaan para saksi dan ahli agar berimbang dengan saksi dan ahli yang dihadirkan oleh penyidik. Dengan demikian, penetapan tersangka yang sudah terlanjur ditetapkan harus dinyatakan “batal demi hukum”, demi pemenuhan due procces of law. Oleh karena itu, tindakan penahanan harus dihentikan, dikembalikan pada keadaan (kondisi) belum adanya suatu perbuatan pidana.

Terjadinya diskriminasi ini harus dipandang dalam konteks keadilan masyarakat, apabila ada diskriminasi maka hal itu bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat. Tidaklah dibenarkan penerapan hukum seperti layaknya penerapan kepentingan politik sebagai alat untuk mencapai tujuan kekuasaan.

Penerapan hukum yang cenderung represif (menindas) demi kepentingan politik sangat berbahaya bagi kelangsungan hidup negara hukum yang demokratis. Kita tidak menginginkan praktik politik yang secara substantif bertentangan dengan aturan-aturan hukum dan nilai-nilai keadilan.

loading...
Read more »

Allah Kabulkan Do’a Orang yang Berpuasa

item-thumbnail


Oleh: Abdullah al-Mustofa

Allah Ta’ala berfirman:

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْيَرْشُدُونَ

“Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu tentang Aku, maka (jawablah), bahwasanya Aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdo’a apabila ia memohon kepada-Ku, maka hendaklah mereka itu memenuhi (segala perintah) Ku dan hendaklah mereka beriman kepada-Ku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran.” (QS. Al-Baqoroh [2]: 186)

Asbabun Nuzul dan tafsir

Sebuah riwayat mengatakan, ayat ini turun untuk merespon pertanyaan dari sekelompok orang yang bertanya tentang waktu yang lebih tepat untuk berdo’a. Pertanyaan ini muncul ketika turun ayat ke-60 dari suroh Al-Mu’min.

Ayat ini menyebutkan bahwa Allah Ta’ala dekat dengan hamba-hamba-Nya yang beriman dan taat kepada-Nya ketika mereka berdo’a, menganjurkan kepada mereka untuk berdo’a, serta berjanji mengabulkan do’a-do’a yang mereka panjatkan.

Ayat di atas sesuai dengan sebuah hadits Qudsi berikut:

أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي، وَأَنَا مَعَهُ إِذَا دَعَانِي

“Aku menurut prasangka hamba-Ku mengenai diri-Ku, dan Aku selalu bersamanya jika dia berdoa kepada-Ku.” (HR. Ahmad)

Berkenaan dengan ayat ini Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya menjelaskan bahwa Allah Ta’ala tidak akan mengecewakan do’a orang yang memanjatkan do’a kepada-Nya dan tidak sesuatu pun yang menyibukkan Dia, bahkan Dia Maha Mendengar do’a. Di dalam pengertian ini terkandung anjuran untuk berdo’a, dan bahwa Allah Ta’ala tidak akan menyia-nyiakan do’a yang dipanjatkan kepada-Nya.

Ayat di atas senada dengan ayat ke-60 dari suroh Ghofir/Al-Mu’min. Ketika menafsirkan ayat ini Ibnu Katsir menyebutkan bahwa ini merupakan sebagian dari karunia dan kemurahan Allah Ta’ala. Dia Ta’ala menganjurkan kepada hamba-hamba-Nya untuk berdo’a kepada-Nya dan Dia Ta’ala menjamin akan mengabulkan do’a mereka.

Sabda Rasulullah Shalallahu ‘Alaihi Wassallam berikut ini menegaskan hal tersebut.

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَيَسْتَحْيِي أَنْ يَبْسُطَ الْعَبْدُ إِلَيْهِ يَدَيْهِ يَسْأَلُهُ فِيهِمَا خَيْرًا فَيَرُدُّهُمَا خَائِبَتَيْنِ.

Sesungguhnya Allah Swt benar-benar malu bila ada seorang hamba mengangkat kedua tangannya memohon suatu kebaikan kepada-Nya, lalu Allah menolak permohonannya dengan kedua tangan yang hampa. (HR. Ahmad)

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَدْعُو اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ بِدَعْوَةٍ لَيْسَ فِيهَا إِثْمٌ وَلَا قَطِيعَةُ رَحِمٍ، إِلَّا أَعْطَاهُ اللَّهُ بِهَا إِحْدَى ثَلَاثِ خِصَالٍ: إِمَّا أَنْ يعجِّل لَهُ دَعْوَتَهُ، وَإِمَّا أَنْيَدّخرها لَهُ فِي الْآخِرَةِ، وَإِمَّا أَنْ يَصْرِفَ عَنْهُ مِنَ السُّوءِ مِثْلَهَا” قَالُوا: إِذًا نُكْثِرُ. قَالَ: “اللَّهُ أَكْثَرُ“

“Tiada seorang muslim pun yang memanjatkan suatu do’a kepada Allah yang di dalamnya tidak mengandung permintaan yang berdosa dan tidak pula memutuskan silaturahmi, melainkan Allah memberinya salah satu dari tiga perkara berikut, yaitu: permohonannya itu segera dikabulkan, permohonannya itu disimpan oleh Allah untuknya dan kelak (akan diberikan kepadanya) di akhirat, dan adakalanya (diberikan dalam bentuk) dipalingkannya dirinya dari suatu keburukan yang senilai dengan permohonannya itu. Mereka (para sahabat) berkata, “Kalau begitu, kami akan memperbanyak doa.” Nabi Saw. menjawab, “Allah Maha Banyak (Mengabulkan Doa).” (HR. Ahmad).

Beragam waktu mustajab

Ada beberapa syarat dan kondisi yang mesti dipenuhi agar do’a dikabulkan, salah satunya adalah berdo’a di waktu-waktu mustajab. Sepanjang tahun ada begitu banyak waktu mustajab, ada yang bersiklus harian, mingguan dan tahunan. Yang bersiklus harian seperti sepertiga malam terakhir, antara adzan dan iqomah, ketika sujud dalam shalat, dan ketika selesai dari shalat lima waktu. Yang mingguan seperti hari Jumat. Adapun yang tahunan seperti hari Arofah.

Di dalam bulan Ramadhan tentu terdapat waktu mustajab harian dan mingguan seperti tersebut di atas. Selain itu Ramadhan memiliki waktu-waktu mustajab khusus dan istimewa seperti ketika berpuasa hingga berbuka.

Ramadhan: Bulan Mustajab

Dengan demikian tidak berlebihan jika dikatakan bahwa Ramadhan adalah Bulan Do’a dan sekaligus Bulan Mustajab, dimana setiap Mukmin dan Mukminah ketika berpuasa mendapatkan satu keistimewaan, yakni memiliki waktu mustajab istimewa. Istimewa karena hanya sebulan dalam setahun, berdurasi panjang yakni dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari dan sebulan penuh.

Ini adalah kesempatan emas bagi mereka untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas do’a, apapun isi do’anya sepanjang yang dibenarkan agama, seperti memohon diterimanya semua ibadah dan amal sholeh, memohon kebaikan dunia dan akhirat, memohon ampun untuk diri sendiri dan ayah ibu, dan memohon kebaikan untuk saudara-saudaranya seiman.

Jika mereka memanfaatkan kesempatan emas ini – dan memenuhi syarat dan kondisi lainnya terkabulnya do’a – maka do’a-do’a mereka tidak ditolak.

Rasulullah Shalallahu ‘Alaihi Wassallam bersabda:

ثَلَاثَةٌ لَا تُرَدُّ دَعْوَتُهُمْ: الْإِمَامُ الْعَادِلُ، وَالصَّائِمُ حتى يُفْطِرَ، وَدَعْوَةُ الْمَظْلُومِ يَرْفَعُهَا اللَّهُ دُونَ الْغَمَامِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَتُفْتَحُ لَهَا أَبْوَابُ السَّمَاءِ، وَيَقُولُ: “بعزتي لأنصرنك ولو بعد حين“.

“Ada tiga macam orang yang do’anya tidak ditolak, yaitu imam yang adil, orang puasa hingga berbuka, dan do’a orang yang teraniaya diangkat oleh Allah sampai di bawah awan di hari kiamat nanti, dan dibukakan baginya semua pintu langit, dan Allah berfirman, “Demi kemuliaan-Ku, Aku benar-benar akan menolongmu, sekalipun sesudahnya.” (HR. Ahmad, Turmudzi, Nasai dan Ibnu Majah)

Rasulullah Shalallahu ‘Alaihi Wassallam juga menyatakan bahwa di bulan Ramadhan Allah Ta’ala mengabulkan do’a setiap Muslim.

إِنَّ لِلّهِ فِى كُلِّ يَوْمٍ عِتْقَاءَ مِنَ النَّارِ فِى شَهْرِ رَمَضَانَ ,وَإِنَّ لِكُلِّ مُسْلِمٍ دَعْوَةً يَدْعُوْ بِهَا فَيَسْتَجِيْبُ لَهُ

”Sesungguhnya Allah membebaskan beberapa orang dari api neraka pada setiap hari di bulan Ramadhan, dan setiap muslim apabila dia memanjatkan do’a, akan dikabulkan.” (HR. Al-Bazaar)

Imam Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Al-Majmu’ menyatakan bahwa disunahkan bagi orang yang berpuasa untuk memperbanyak do’a demi urusan akhirat dan dunianya, juga boleh berdo’a untuk hajat yang diinginkannya, serta jangan melupakan mendo’akan kebaikan untuk kaum Muslimin secara umum.

Mengingat Ramadhan adalah Bulan Do’a dan Bulan Mustajab maka logis jika letak ayat yang menyatakan Allah Ta’ala itu dekat, menganjurkan berdo’a, dan mengabulkan do’a tersebut berada di antara ayat-ayat tentang Ramadhan, yakni QS. 2: 183 hingga 187. Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya mengatakan bahwa penyisipan ayat yang mendorong untuk berdo’a ini ke dalam kelompok ayat tentang hukum-hukum puasa ini mengandung petunjuk agar bersungguh-sungguh dalam berdo’a ketika berpuasa, dan bahkan ketika berbuka.

Raih hasilnya!

Ketika kita berpuasa hingga saat berbuka selama Ramadhan ini mari tingkatkan kualitas dan kuantitas do’a kita kepada Allah Ta’ala. Insya Allah dengan demikian harapan-harapan kita bisa terealisasi, apapun bentuknya dan entah kapan. Namun demikian yang terpenting adalah berkat do’a-do’a tersebut semoga kesalehan individual dan juga kesalehan sosial kita meningkat kualitasnya secara signifikan hari demi hari di Bulan Mustajab ini dan ketika Bulan Mustajab telah usai. Aamiin. Wallahu a’lam bish-showab.*

Anggota Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia (MIUMI) Jawa Timur
loading...
Read more »

Analisis Yuridis-Teoritis Penetapan Tersangka HRS

item-thumbnail

Oleh:
Dr. H. Abdul Chair Ramadhan, SH., MH.
Ahli Hukum & Pengurus Komisi Kumdang MUI

A. Prolog

Penerapan hukum dengan mengaitkan HRS pada kasus FH - yang juga masih belum jelas atau belum tentu benar - telah menimbulkan adanya dugaan nuansa kepentingan pragmatis-politis di balik penetapan tersangka kepada keduanya. Sebagaimana diketahui HRS dikenakan sangkaan pidana sebagaimana dimaksudkan pada Pasal 4 ayat (1) jo Pasal 29 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan/atau Pasal 6 jo Pasal 32 dan/atau Pasal 9 jo Pasal 35 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (UU Pornografi) dan/atau Pasal 27 ayat (1) jo Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang dilakukan oleh tersangka FH baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan HRS.

Kajian secara yuridis dan teoretis ini dimaksudkan untuk membuat terang perkara yang disangkakan kepada FH dan HRS. Sepanjang penerapan hukum dilakukan secara benar, maka tidaklah ada masalah. Namun jika dalam penerapan hukum dalam rangka implementasi penegakan hukum – dalam hal ini proses penyidikan - terdapat adanya berbagai keadaan yang tidak berhubungan, tidak terkait dan tidak ada relevansinya, maka penerapan hukum yang demikian patut dipertanyakan.

B. Analisis Yuridis-Teoretis

1. Perlindungan Terhadap Pelanggaran Hak Pribadi (Privacy Rights)


Pasal 27 ayat (1) UU ITE, menyatakan : Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Menurut Penjelasan Pasal 27 Ayat (1) disebutkan bahwa :
Yang dimaksud dengan “mendistribusikan” adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik.

Yang dimaksud dengan “mentransmisikan” adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Eletronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik.
Yang dimaksud dengan “membuat dapat diakses” adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik.
Dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 27 ayat (1) UU ITE, maka seseorang yang mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, dengan unsur sengaja dan tanpa hak adalah dikateorikan telah melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana menurut hukum pidana.

Ketentuan Pasal 27 ayat (1) sangat terkait dengan perlindungan data pribadi yang merupakan salah satu bagian dari hak pribadi (privacy rights) seseorang, sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 26 ayat (1) yang menyebutkan bahwa: “Dalam pemanfaatan Teknologi Informasi, perlindungan data pribadi merupakan salah satu bagian dari hak pribadi (privacy rights). Hak pribadi mengandung pengertian sebagai berikut:
  1. Hak pribadi merupakan hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan.
  2. Hak pribadi merupakan hak untuk dapat berkomunikasi dengan Orang lain tanpa tindakan memata-matai.
  3. Hak pribadi merupakan hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data seseorang.
Hak pribadi merupakan hak untuk dapat berkomunikasi dengan Orang lain tanpa tindakan memata-matai, sebagaimana disebutkan pada huruf b di atas juga terkait dengan tindakan “intersepsi atau penyadapan” yang merugikan hak pribadi (privacy rights) seseorang. Disebutkan pada Penjelasan Pasal 31 ayat (1) bahwa : yang dimaksud dengan “intersepsi atau penyadapan” adalah kegiatan untuk mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, dan/atau mencatat transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik, baik menggunakan jaringan kabel komunikasi maupun jaringan nirkabel, seperti pancaran elektromagnetis atau radio frekuensi. Seharusnya, posisi FH dan HRS adalah sebagai korban dari adanya tindakan seseorang yang telah memenuhi unsur Pasal 27 ayat (1) UU ITE.

2. Pemanfaatan Sistem Elektronik Secara Tidak Sah (Melawan Hukum)

Pada sangkaan terhadap FH, diyakini telah ada suatu tindakan intersepsi (penyadapan) oleh pihak yang tidak bertanggungjawab yang kemudian berlanjut pada perbuatan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Bahkan patut diduga adanya rekayasa pemanfaatan Sistem Elektronik - dalam hal ini HP milik FH – yang didalamnya terdapat konten (foto) pribadi FH. Menurut keterangan FH, bahwa memang di dalam galery HP terdapat foto dirinya dan tidak dalam keadaan telanjang atau yang dipersamakan dengan itu. 

Namun, menjelang Aksi 212, dirinya ditangkap dan kemudian ditahan bersama dengan aktivis yang lainnya dengan dugaan tindak pidana terhadap keamanan negara / makar sebagaimana dimaksud pada Pasal 107 jo Pasal 110 jo Pasal 87 KUHP. Diketahui pula, bahwa HP miliknya sebanyak 3 (tiga) buah telah disita oleh penyidik. Di sisi lain, whatsapp HRS telah dimanfaatkan oleh pihak tertentu, sehingga melalui HP tersebut telah digunakan secara tidak sah dan tentunya merugikan HRS.

Menjadi pertanyaan apakah benar yang bersangkutan (FH) telah melakukan perbuatan pidana dan tentunya memenuhi unsur melawan hukum? Di sini justru terlihat adanya tindakan yang secara melawan hukum (wederrechtelijk) dalam bentuk tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Frasa “tanpa hak” pada rumusan Pasal 27 ayat (1) UU ITE identik dengan perbuatan melawan hukum. Dengan kata lain, melawan hukum dimaksud adalah menggambarkan sifat tidak sah dari suatu tindakan atau suatu maksud tertentu.

Dugaaan adanya perbuatan pidana melanggar UU Pornografi patut dipertanyakan. FH tidak ada kualitas sebagai pelaku perbuatan pidana dan oleh karenanya tidak pula unsur kesalahan sebagai syarat untuk dapat dimintakan pertanggungjawaban.

3. Pengecualian Perbuatan Pidana Dalam UU Pornografi

Syarat seseorang terancam pidana sebagaimana dimaksudkan pada Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi adalah adanya perbuatan memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat antara lain ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan. 

Adapun Pasal 6 mensyaratkan perbuatan memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi. Penting untuk dipahami bahwa pada kedua pasal tersebut terdapat pengecualian, sebagai berikut:
  1. Penjelasan Pasal 4 ayat (1) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan "membuat" adalah tidak termasuk untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri. 
  2. Penjelasan Pasal 6 menyebutkan bahwa larangan "memiliki atau menyimpan" tidak termasuk untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri. 
  3. Perbuatan “membuat” dan "memiliki atau menyimpan" dikecualikan sebagaimana rumusan Penjelasan Pasal 4 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 6, jika memang dimaksudkan bukan untuk disebarluaskan, namun hanya untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri. 
Makna kepentingan sendiri sebagaimana dimaksudkan pada Penjelasan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 6 harus dikaitkan dengan hak pribadi (privacy rights) seseorang, sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 26 ayat (1) huruf b, yakni: hak pribadi merupakan hak untuk dapat berkomunikasi dengan Orang lain tanpa tindakan memata-matai. Berkomunikasi dengan Orang lain tentunya sangat terkait dan identik dengan makna kepentingan sendiri.

Kemudian, apakah dapat dipastikan bahwa yang bersangkutan sesuai dengan sangkaan Pasal 8 yang menyatakan bahwa “setiap orang dilarang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi.” Pada sangkaan terhadap HRS yang mengacu kepada ketentuan Pasal 9 UU Pornografi yang menyebutkan “Setiap orang dilarang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi.” 

Di sini HRS diposisikan selaku pihak yang bertanggungjawab karena telah menjadikan FH sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi. Jelasnya, sangkaan kepada FH dengan menjadikan dirinya sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi (dengan persetujuan dirinya) terkait dengan adanya permintaan dari HRS sebelumnya. Dengan konstruksi demikian, maka diterapkan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP terhadap rumusan tindak pidana pada Pasal 4 ayat (1) jo Pasal 29 jo dan/atau Pasal 6 jo Pasal 32 UU Pornografi.

Disini penetapan status Tersangka, harus didasarkan adanya kepentingan menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi. Apakah FH telah dengan sengaja - dalam artian menghendaki dan mengetahui – atau atas persetujuan dirinya sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi yang notabene melanggar hukum. Jika memang benar FH menyimpan konten (foto) ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan dirinya sendiri, maka sepanjang diperuntukkan untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri, maka itu bukanlah perbuatan pidana, tidak ada sifat melawan hukum dan sekaligus tidak ada unsur kesalahan (mens rea) sebagai syarat utama pertanggungjawaban pidana. 

Di sisi lain, yang melakukan penyebarluasan konten tersebut bukanlah yang bersangkutan, melainkan orang lain, yang sampai saat ini Penyidik belum mampu menemukannya. Adalah tidak masuk akal jika yang bersangkutan yang telah menyebarluaskan ke dunia maya, sesuatu yang di luar nalar dan akal sehat. Oleh karena itu, sangkaan tindak pidana yang mengacu kepada Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 6 tidaklah tepat dengan tidak mengindahkan adanya pengecualian pada pasal tersebut, sedangkan sangkaan pada Pasal 8 tidaklah memenuhi unsur kesengajaan. Tegasnya, pada diri FH tidak ada keadaan psikis atau batin tertentu dan tidak ada hubungan tertentu antara keadaan batin tersebut dengan perbuatan yang disangkakan. 

Adapun penetapan HRS sebagai orang yang dianggap telah menjadikan FH sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi, sebagaimana rumusan Pasal 9 UU Pornografi juga patut dipertanyakan. Dikatakan demikian, oleh karena kebenaran atas permintaan tersebut melalui chat antara keduanya sangat diragukan kebenarannya. Petunjuk yang mendukung pendapat ini adalah adanya pemanfaaan secara tidak sah atas whatsapp milik FH dan HRS oleh pihak yang tidak bertanggungjawab, dan disebarluaskan ke dunia maya dengan tanpa hak (melawan hukum). Seharusnya, pihak yang menyebarluaskan itulah yang harus bertanggungjawab secara hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) UU ITE. Dengan adanya penyebarluasan tersebut, posisi FH dan HRS seharusnya dikategorikan sebagai korban, bukan sebaliknya sebagai Tersangka.

4. Relevansi Alat Bukti

Terkait dengan penyebarluasan konten tersebut di dunia maya, pihak Penyidik mengatakan dilakukan oleh pihak anonymous. Keadaan demikian, telah pula menjadi permasalahan yuridis yang signifikan dan ini terkait dengan kekuatan pembuktian. Salah satu alat bukti adalah keterangan Saksi (Oral Evidence), sebagaimana disebut secara limitatif dalam Pasal 184 KUHAP. Perihal tentang keterangan Saksi juga harus mengacu kepada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU.VIII/2010 tanggal 8 Agustus 2011, yang pada putusannya menekankan adanya relevansi kesaksiannya dengan perkara pidana yang diproses. 

Relevansi alat bukti berhubungan dengan dari ada atau tidaknya hubungannya dengan fakta yang akan dibuktikan, dan hubungan tersebut dapat membuat fakta yang bersangkutan menjadi lebih jelas. Disini keterangan Saksi haruslah berhubungan dengan dugaan adanya tindak pidana. Tiap kesaksian harus disertai keterangan tentang bagaimana saksi mengetahui kesaksiannya.

Pihak anonymous yang tidak diketahui subjek hukumnya, tentu bukanlah termasuk sebagai Saksi. Dengan demikian pihak Pelapor - yang melampirkan bukti berupa print out chatting - maupun Saksi tidak memiliki legal standing, disebabkan tidak ada relevansi dengan yang akan dibuktikan. Relevansi Saksi menunjuk berhubungan pada perihal ada atau tidaknya hubungannya dengan fakta yang akan dibuktikan, dan hubungan tersebut dapat membuat fakta yang bersangkutan menjadi lebih jelas. 

Lebih lanjut, sebab utama beredarnya konten yang dimaksudkan adalah dari pihak anonymous, yang secara hukum tidak dapat membuat fakta yang bersangkutan menjadi lebih jelas, oleh karenanya wajib ditolak keberadaan Laporan Pelapor tersebut. Beradasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka proses pemenuhan ketentuan Pasal 184 KUHAP oleh penyidik, yakni keterangan Saksi maupun keterangan Ahli tidak dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

5. Pemanfaatan Bukti Secara Tidak Sah

Tindakan penyidik dalam melakukan penyitaan atas HP milik FH pada perkara sebagaimana disangkakan, patut dipertanyakan. Barang bukti pada dugaan yang disangkakan sebelumnya (tindak pidana terhadap keamanan negara/makar), kemudian dijadikan sebagai barang bukti pada dugaan tindak pidana yang lain yakni pornografi, ketika ada laporan dalam rentang waktu yang cukup lama. Laporan tersebut didasarkan pada informasi (anonymous) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. 

Terlebih lagi ada dugaan kuat terjadinya pemanfaatan bukti secara tidak sah (illegal). Ketika aparat penegak hukum menggunakan bukti yang diperoleh dengan cara yang tidak sah (unlawful legal evidence) maka bukti tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian, hal ini ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 20/PUU-XIV/2016. Kondisi demikian mengakibatkan tidak sahnya kesaksian dari para Saksi maupun keterangan para Ahli, termasuk alat bukti petujuk.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 20/PUU-XIV/2016 telah mengubah status dari informasi elektronik dan dokumen elektronik dalam penegakan hukum pidana yang akibatnya, yaitu seluruh informasi elektronik/dokumen elektronik yang dapat menjadi bukti harus diperoleh berdasarkan prosedur sesuai Pasal 31 ayat (3) UU ITE, di luar itu maka informasi elektronik/dokumen elektronik tidak diperbolehkan sebagai bukti. Dengan demikian, dalam kasus-kasus pidana ke depan, seluruh dokumen elektronik/informasi elektronik dalam penegakan hukum pidana tidak dapat digunakan sebagai bukti/petunjuk jika tidak memenuhi syarat yang di putuskan oleh Mahkamah Konstitusi.

C. Konklusi


Berdasarkan uraian di atas, maka terdapat indikasi kuat bahwa penerapan hukum dalam mengungkap kasus yang terjadi tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana, dengan alasan yuridis sebagai berikut:

Pertama, pada pemenuhan unsur tindak pidana pornografi cenderung meniadakan hubungan kausalitas sebagai suatu fakta yang semestinya menjadi dasar penyidikan. Fakta yang terjadi, adanya suatu konten pornografi dalam media sosial (dunia maya). Di sisi lain, pihak yang seharusnya bertanggungjawab dalam hal mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat sebagaimana dimaksudkan pada Pasal 27 ayat (1) UU ITE belum diketemukan.

Kedua, mengacu kepada unsur-unsur yang objektif suatu perbuatan pidana yaitu, suatu tindak-tanduk (suatu tindakan), dan adanya suatu akibat tertentu, dan keadaan, maka pada diri FH tidaklah terpenuhi unsur-unsur objektif dimaksud. Adapun unsur-unsur subjektif, yaitu berupa kesalahan (mens rea) sebagai penentu pertanggungjawaban pidana, dengan sendirinya tidak dapat diterapkan. Logika hukumnya, apabila tidak ditemukan adanya unsur perbuatan pidana, maka terhadap hal itu tidaklah mungkin untuk dimintakan pertanggungjawaban pidana. 

Jika sesuatu kelakuan telah memenuhi unsur perbuatan pidana, maka masih belum tentu atas perbuatan tersebut dimintakan pertanggungjawaban pidana. Disini dipersyaratkan adanya unsur kesalahan dari pembuat baik berupa kesengajaan (dolus/opzet) atau kealpaan (culpa). Untuk adanya suatu kesalahan harus ada keadaan psikis atau batin tertentu, dan harus ada hubungan yang tertentu antara keadaan batin tersebut dengan perbuatan yang dilakukan sehingga menimbulkan suatu celaan, yang pada nantinya akan menentukan dapat atau tidaknya seseorang di pertanggungjawabkan secara pidana.

Ketiga, penetapan Saksi atas HRS adalah tidak sesuai dengan fakta, karena HRS bukan sebagai orang yang mendengar, melihat dan mengalami secara langsung. Perlu ditekankan di sini bahwa foto HRS tidak ada dalam konten tersebut. Adapun isi chat antara FH dan HRS tidak dapat dijadikan bukti karena tidak didapatkan secara sah (illegal). Peningkatan status HRS dari Saksi kepada Tersangka dengan mengklasifikan ke dalam penyertaan (Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP) adalah tidak tepat.

Keempat, HRS juga diposisikan sebagai pihak yang harus bertanggungjawab sesuai rumusan Pasal 8 UU Pornografi, tentunya dengan alibi penyidik atas dasar adanya “persetujuan” dari FH untuk menjadi objek yang mengandung muatan pornografi. HRS dikategorikan sebagai orang yang harus bertanggungjawab, karena telah menjadikan FH sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi, sebagaimana rumusan Pasal 9 UU Pornografi, dan dengan itu FH memberikan persetujuannya untuk menampilkan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi. Penetapan HRS ditetapkan sebagai tersangka, dengan menempatkan pada suatu posisi “yang memanfaatkan,” “memiliki,” atau “menyimpan” “konten pornografi” yang dikirimkan oleh FH kepada HRS dan sebagai pihak yang “turut serta” - dalam sangkaan yang diterapkan kepada FH - adalah tidak memenui pemenuhan unsur baik objektif maupun subjektif.

Kelima, penyebarluasan di dunia maya dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab dan bukti utama yang menjadi dasar penyidikan diduga kuat didapatkan dari perbuatan yang tidak sah (ilegal). Menurut putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU.VIII/2010, penggunaan bukti dengan cara yang tidak sah (unlawful legal evidence) maka bukti tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian. Terkait dengan adanya penggunaan bukti dengan cara yang tidak sah, maka kedudukan Laporan Polisi, proses pemeriksaan terhadap Pelapor, para Saksi dan termasuk para Ahli adalah tidak sah. Kesemua itu, juga berimbas pada hasil Gelar Perkara yang telah dilakukan oleh Penyidik, dan oleh karenanya harus dinyatakan “batal demi hukum.” Dengan demikian, sepanjang belum diketemukan orang yang menyebarluaskan konten dimaksud, maka penetapan Tersangka kepada FH dan HRS adalah “tidak sah” menurut hukum.

Terakhir disampaikan bahwa keberlakuan UU ITE, mensyaratkan adanya kerugian bagi kepentingan Indonesia. Hal ini disebutkan pada Pasal 2 UU ITE, yang berbunyi: “Undang-Undang ini berlaku untuk setiap Orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia.” Kata “dan” sebelum frasa “merugikan kepentingan Indonesia”, harus dimaknai satu kesatuan dengan kalimat sebelumnya. 

Penjelasan Pasal 2 menegaskan bahwa yang dimaksud dengan “merugikan kepentingan Indonesia” adalah meliputi tetapi tidak terbatas pada merugikan kepentingan ekonomi nasional, perlindungan data strategis, harkat dan martabat bangsa, pertahanan dan keamanan negara, kedaulatan negara, warga negara, serta badan hukum Indonesia. Disini tentunya proses penerapan hukum harus memperhatikan aspek adakah kepentingan Indonesia yang dirugikan. Menjadi pertanyaan, pertama, adakah relevansi antara kepentingan Indonesia - yang dirugikan - dengan penetapan tersangka terhadap FH dan khususnya HRS? Kedua, yang paling pokok, apakah kepentingan Indonesia dimaksud memang harus melakukan pemidanaan kepada HRS?
loading...
Read more »

Zaman Edan! Dr. Chacha, Bela Ulama Malah Dipecat, Dr. Fiera Hina Ulama, Malah Dibela

item-thumbnail

Rezim ini memang sudah keterlaluan. Setelah puas mencaci maki ulama, mereka kini berteriak mengaku diintimidasi sampai-sampai perlu dibuatkan sebuah kelompok baru, kelompok anti-persekusi.

Sekedar membandingkan, 2 buah kasus yang nyaris serupa tapi memiliki efek yang sangat berbeda semestinya mampu mengetuk nurani.

Yang pertama, dialami oleh seorang dokter bernama Chilafat Dalimunthe, SpAn.

“Saya diberhentikan secara sepihak dari Rumah Sakit Sahid Sudirman sejak 23 Mei kemarin,” kata Chilafat di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Kamis, 25 Mei 2017.

Dia juga mengakui bahwa dirinya mengikuti Aksi Bela Islam sejak awal. Dalam beberapa kesempatan dia juga mengungkapkan rasa tidak sukanya terhadap Ahok, yang dinilai telah menodai agama Islam, melalui media sosial.

“Saya tidak suka Ahok sejak dia ngomong soal Al-Maidah,” ungkapnya.

Kejadian bermula saat para pendukung Ahok membuat gerakan Dokter Kebhinnekaan. Merespon hal itu, Chilafat pun menggalang teman-temannya untuk membuat gerakan Dokter Bela Islam. Ajakan tersebut disampaikannya melalui jejaring sosial Facebook.

“Dari situ saya dituduh rasis. Saya sekarang diserbu dari mana-mana, anestesi dari Bali menyerang saya,” ungkapnya.

Meski demikian, ia tetap mengambil langkah hukum dalam kasus ini. Dokter yang akrab dengan panggilan Chacha ini juga berharap agar ia bisa bekerja kembali seperti sediakala.

“Saya berharap bisa kembali bekerja seperti biasa. Seperti nggak ada apa-apa aja,” tukasnya.

Pada kasus ini, para dokter yang pro-Ahok bebas membuat gerakan Dokter Kebhinnekaan, sementara Chilafat justru dituding rasis dan dipecat dari pekerjaannya di Rumah Sakit Sahid Sudirman.

Tidak ada satu orang pun aktivis hak asasi manusia dan aktivis sosial yang membela dr.
Chilafat.

Link: http://www.portal-islam.id/2017/05/tragis-dokter-chacha-dipecat-karena.html

Yang kedua adalah seorang dokter wanita bernama Fiera Lovita yang bertugas di Solok, Sumatera Barat.

Fiera Lovita berhasil menggemparkan lini massa facebook dengan postingan-postingan yang secara terang-terangan menghina Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab.

Akhirnya sejumlah elemen masyarakat dan warga yang merasa terganggu dengan status facebook tersebut berinisiatif menemui wanita yang berumur 40 tahun ini.

Beberapa perwakilan ormas didampingi pihak kepolisian pun berhasil menemui Fiera di Rumah Sakit Daerah Kota Solok tempatnya bekerja, Selasa 23 Mei 2017.

Setelah dimintai pertanggungjawaban atas perbuatanya, Fiera pun menangis dan meminta maaf. Ia juga membuat Surat Pernyataan secara tertulis lengkap dengan materai 6000.

Dalam Surat Pernyataanya, Fiera memohon maaf atas postinganya di media sosial dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali.

Surat Pernyataan ditandatangani oleh Fiera Lovita yang berumur 40 tahun dengan mengetahui sejumlah Ormas Islam Kota Solok seperti FPI, FMPI, IKADI, FMM dan GNPF MUI.

Namun ternyata permintaan maaf tersebut nampaknya hanya formalitas belaka.

Dikabarkan Vivanews, tindakan dokter Fiera Lovita meminta maaf dan membuat surat pernyataan karena merasa berada di bawah tekanan,

Dalam sebuah catatan kronologi, ia justru 'curhat' bahwa ia merasa terintimidasi oleh salah satu ormas dan meminta bantuan siapapun agar bisa membawanya keluar dari Sumbar.

Curhat dokter Fiera kemudian banyak dibagikan oleh akun-akun pendukung Ahok yang salah satunya kemudan mengunggah capture facebook dokter FL dengan caption "Sumbar Kantong Intoleransi".

Saking keterlaluannya ulah para Ahoker yang terus memprovokasi kedamaian di Sumbar, Gubernur Irwan Prayitno pun akhirnya terpaksa memberikan penegasan keras kepada oknum yang ngin mengadu domba masyarakat minang.

"Justru saya mempertimbangkan "proses" terhadap pemfitnah dan pembakar lilin,yang salah satunya orang yang sama. Hentikan upaya keji adu domba anda!" tulis Irwan melalui akun Twitternya @IrwanPrayitno, 28 Mei 2017.

Diketahui saat ini dokter Fiera dan anak-anaknya berada di Jakarta. [muslimina+ResistNews Blog ]
loading...
Read more »

Pemerintah Resmi Bentuk Badan Siber dan Sandi Negara, Apa Fungsinya?

item-thumbnail


+ResistNews Blog
 - Presiden Joko Widodo telah resmi meneken Peraturan Presiden (Perpres) tentang Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), yang merupakan penataan Lembaga Sandi Negara.

Aturan pembentukan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor: 53 Tahun 2017. Dilansir situs setkab.go.id, Perpres tersebut ditandatangani Jokowi pada Senin, 19 Mei 2017.

Pertimbangan pemerintah Jokowi dalam membentuk BSSN adalah bahwa bidang keamanan siber merupakan salah satu bidang pemerintahan yang perlu didorong dan diperkuat sebagai upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dan mewujudkan keamanan nasional. Selanjutnya, pemerintah memandang perlu dibentuk badan dengan menata Lembaga Sandi Negara menjadi Badan Siber dan Sandi Negara, guna menjamin terselenggaranya kebijakan dan program pemerintah di bidang keamanan siber.

Dalam Perpres itu disebutkan, bahwa Badan Siber dan Sandi Negara yang selanjutnya disebut BSSN adalah lembaga pemerintah non kementerian. Lembaga itu berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui menteri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian penyelenggaraan pemerintah di bidang politik, hukum, dan keamanan.

“BSSN dipimpin oleh Kepala,” bunyi Pasal 1 ayat (3) Perpres tersebut.

Menurut Perpres ini, BSS mempunyai tugas melaksanakan keamanan siber secara efektif dan efisien dengan memanfaatkan, mengembangkan, dan mengonsolidasikan semua unsur yang terkait dengan keamanan siber.

Dalam tugasnya, BSSN menyelenggarakan fungsi penyusunan, pelaksanaan, pemantan dan evaluasi kebijakan teknis di bidang identifikasi, deteksi, proteksi, penanggulangan, pemulihan, pemantauan, evaluasi. Selain itu juga pengendalian protek e-commerce, persandian, penapisan, diplomasi siber, sentra informasi, dukungan mitigasi, pemulihan penanggulangan, kerentanan, insiden dan/atau serangan siber. [kiblat.net+ResistNews Blog ]
loading...
Read more »

Komnas HAM Tak Dukung Revisi UU Terorisme

item-thumbnail


+ResistNews Blog
 - Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Nur Kholis, mengritisi desakan pemerintah yang mendesak revisi UU Anti-terorisme segera disahkan. Nur Kholis menilai, aturan yang saat ini berjalan sebenarnya masih cocok digunakan oleh penegak hukum.

“Kita ingin tetap yang lama, menurut saya yang lama masih cocok. Urgensi perubahan di mana?” katanya kepada Kiblat.net di Hotel Westin, Jakarta pada Selasa (30/05).

Ia juga mencermati permintaan penegak hukum untuk menambah waktu penahanan. Ia menegaskan bahwa yang saat ini sedang dilaksanakan, Komnas HAM menilai masih banyak komplain dari masyarakat.

“Pasal penahanan itu kan ada usulan untuk diperpanjang. Kita masih bertahan tujuh hari. Tujuh hari saja masih banyak kurangnya, teman-teman di penegakan hukum masih banyak dikomplain,” imbuhnya.

Selain itu, untuk pelibatan TNI dalam progam kontra terorisme, ia mengatakan belum tepat. Namun, jika diperlukan, TNI bisa saja dilibatkan.

“Soal pelibatan TNI, di dalam ketentuan yang lama sudah memadai. Artinya kendali utama tetap ada di Polri, manakala diperlukan, Polri dapat memita bantuan TNI. Saya kira pola itu sudah cukup,” tukasnya. [kiblat.net+ResistNews Blog ]
loading...
Read more »

Pemerintah Myanmar Tutup Madrasah dan Larang Muslim Shalat Berjamaah

item-thumbnail


+ResistNews Blog
 - Masyarakat Muslim di Kota Yangon, Myanmar melakukan aksi unjuk rasa guna memprotes penutupan dua madrasah oleh pemerintah. Aksi protes pecah karena madrasah tersebut juga digunakan sebagai tempat ibadah.

Seperti dilansir dari Anadolu pada Rabu (31/05), menurut penuturan warga Mulim, selain digunakan sebagai tempat belajar madrasah tersebut juga kerap dipakai untuk tempat beribadah. Akibat penutupan ini, Muslim setempat mengaku kesulitan mendapatkan akses untuk sekolah maupun beribadah. Khususnya, di bulan suci Ramadhan.

Dalam aksi protes ini, sekitar 100 Muslim berkumpul di depan salah satu dari dua madrasah tersebut. Dalam aksinya, massa melakukan doa dan memprotes kebijakan tersebut karena menyalahi kesepakatan yang hanya ditutup sementara.

Kepala Madrasah, Tin Shwe mengatakan bahwa pihak berwenang juga melarang shalat berjamaah di enam sekolah lain di Kotapraja Thakayta tanpa memberikan alasan yang tepat.

“Kami meminta mereka untuk mengizinkan kami beribadah di sekolah-sekolah ini selama bulan Ramadhan. Tetapi mereka terus diam,” paparnya.

Dia menambahkan bahwa umat Islam setempat terpaksa melakukan sholat di tempat masing-masing seperti di rumah dan toko sejak adanya larangan tersebut.

“Padahal, ini bukanlah cara kita untuk melakukan sholat di rumah masing-masing, terutama di bulan Ramadhan,” ungkapnya.

Min Naung, seorang warga Muslim berusia 32 tahun dari Thakayta yang ikut dalam demonstrasi mengatakan bahwa madrasah-madrasah tersebut memang menjadi inisiatif untuk tempat beribadah sejak ia masih kecil. Mengingat, sulitnya izin pembukaan tempat beribadah dan kegiatan-kegiatan keagamaan.

“Ini adalah pertama kalinya kami tidak bisa berkumpul selama bulan Ramadhan. Larangan itu membuat kami kaget,” katanya.

Perlu diketahui, gerakan anti-Muslim di Myanmar yang maytoritas penduduknya Buddha telah meningkat sejak terjadi wabah kekerasan komunal di negara bagian Rakhine barat pada tahun 2012. [Anadolu/kiblat.net+ResistNews Blog ]
loading...
Read more »

Taliban Kutuk Serangan Bom di Kabul

item-thumbnail


+ResistNews Blog
 - Imarah Islam Afghanistan (Taliban) mengutuk serangan bom di kawasan diplomat asing di pusat kota Kabul pada Rabu pagi (31/05). Serangan yang melukai dan menewaskan ratusan orang itu tak ada kaitannya dengan Taliban.

“Imarah Islam mengutuk setiap ledakan dan serangan yang menargetkan sipil tak bersenjata dan menimbulkan banyak korban sipil sementara tak menargetkan sasarah legal,” kata juru bicara Taliban, Zabihullah Mujahid, dalam pernyataannya, Rabu.

Mujahid menegaskan pejuangnya tak terkait dengan serangan tersebut. Komando Taliban juga tidak akan mengizinkan pejuangnya melancarkan operasi peledakan acak tanpa sasaran yang jelas.

Ia juga menghimbau warga untuk tenang karena insiden di Kabul pada Rabu itu bukan operasi pejuang Imarah Islam.

Sedikitnya 90 orang tewas dan 400 lainnya luka-luka akibat serangan bom di kawasan diplomat di pusat ibukota Afghanistan, Kabul, Rabu pagi. Serangan ini diduga dilakukan oleh pelaku “bom bunuh diri”.

Saksi mata menuturkan bahwa ini termasuk serangan paling besar yang terjadi di Kabul. Kaca-kaca rumah sejauh radius 100 meter dari lokasi pecah. Lubang mengagah muncul di tempat bom tersebut meledak.

Bom meledak di dekat gedung kedutaan Jerman. Namun aparat belum bisa mengidentifikasi sasaran yang ingin ditarget pelaku. Pasalnya, di kawasan tersebut banyak tempat-tempat penting, termasuk kantor kedutaan asing.

Departemen Dalam Negeri Afghanistan mengatakan mayoritas korban warga sipil. Hal itu karena saat bom meledak jalanan ramai dengan warga yang berangkat kerja dan sekolah. [kiblat.net+ResistNews Blog ]
loading...
Read more »

Melihat Agenda Afi Nihaya Dan Pola Propaganda Anti Islam

item-thumbnail

Masih ingat kasus Saeni, ibu penjual Warteg di Serang yang menjadi viral setahun yang lalu? Kasus Bu Saeni menjadi viral setelah ‘digoreng’ oleh kelompok-kelompok anti Islam. Dan kasus ini diframing sebagai tindakan radikalisme dan intoleransi dari kelompok mayoritas.

Kasus Bu Saeni bermula saat warungnya dirazia Satpol Pamong Praja (PP) Kota Serang lantaran kedapatan buka di siang hari di bulan Ramadhan. Drama razia ini menjadi heboh karena prosesnya direkam dan disiarkan oleh stasiun televisi. Kemudian diviralkan oleh media mainstream milik korporasi raksasa yang menguasai Indonesia.

Drama simpati kemudian diproduksi dan dipublikasikan besar-besaran. Dengan pesan intoleransi, anti Kebhinekaan, hapus Perda Syariah dan hormati yang tidak puasa. Ratusan juta pun dihadiahkan kepada Bu Saeni dari kelompok kaya, yang mungkin juga sama orangnya dengan pengirim karangan bunga untuk Ahok. Bahkan agar daya dobrak propaganda ini semakin besar, Jokowi pun dengan terang-terangan ikut mendukung dengan memberikan hadiah sebesar Rp.10 juta.

Propaganda anti Islam ini tidak peduli dengan fakta bahwa apa yang dilakukan oleh Bu Saeni memang melanggar Perda Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyakit Masyarakat dan Surat Edaran Wali Kota Serang Nomor 451.13/556-Kesra/2016 tentang imbauan bersama menyambut bulan suci Ramadan yang isinya terdapat jam operasional rumah makan yang diperbolehkan beroperasi sejak pukul 16.00 WIB. Dan tutup warung nasi ini juga sudah menjadi tradisi dan kearifan lokal yang sudah berjalan lama di wilayah bekas kesultanan Banten.

Propaganda dengan pola yang sama kembali muncul di bulan Ramadhan sekarang ini. Kali ini yang digunakan sebagai alat propaganda adalah Afi Nihaya Faradisa, anak SMA yang menulis di akun Facebook miliknya yang membahas soal keberagaman.

Tulisan Afi Nihaya Faradisa yang isinya menyerang Islam, intoleransi, radikalisme dan anti Kebhinekaan kemudian menjadi viral. MetroTV, Kompas TV dan buzzernya di media sosial langsung memblow-up tanpa ampun. Kampus UGM yang katanya banyak bercokol kaum intelektual juga ikut-ikutan mengundang Afi Nihaya untuk menimba ilmu toleransi dan kebhinekaan.

Gong propaganda ini tentunya tidak akan afdol bila tidak dilakukan oleh Jokowi. Afi Nihaya Faradisa pun diundang dan bertemu Jokowi pada upacara peringatan Hari Lahir Pancasila di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, Jakarta, 1 Juni 2017.

Bila saat kasus Bu Saeni mereka mengabaikan fakta pelanggaran terhadap Perda dan Surat Edaran Walikota, kini mereka juga mengabaikan bahwa apa yang ditulis Afi Nihaya Faradisa adalah sebuah tindakan plagiarisme. Dan yang lebih kejam lagi adalah demi propaganda politik, mereka menggunakan anak-anak sebagai alat. Kedepan mau pake alat apa dan siapa lagi? (gemarakyat.id/ +ResistNews Blog )
loading...
Read more »

Ramadhan dan Ketakwaan Hakiki

item-thumbnail
[Al-Islam No. 858, 29 Syaban 1438 H — 26 Mei 2017 M]

Atas izin Allah SWT, kita akan bersama-sama memasuki bulan Ramadhan. Di dalamnya kita akan menjalankan ibadah shaum yang diwajibkan untuk kita laksanakan serta ibadah-ibadah dan kebaikan-kebaikan lainnya selama sebulan penuh. Agar shaum Ramadhan bisa kita laksanakan sebaik mungkin hendaklah kita merenungkan kembali target yang telah dicanangkan oleh Allah SWT untuk kita capai.

Kewajiban shaum Ramadhan dibebankan kepada kita disertai dengan hikmah agar kita menjadi orang yang bertakwa. Allah SWT berfirman:

]يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ[

Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa, sebagaimana puasa itu telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar kalian bertakwa (TQS al-Baqarah [2]: 183).

Syaikh Abu Bakar Jabir al-Jazairi di dalam Aysar at-Tafâsîr menjelaskan makna firman Allah SWT ”la’allakum tattaqûn” yakni agar dengan puasa itu Allah SWT mempersiapkan kalian untuk bertakwa, yaitu melaksanakan perintah-perintah dan menjauhi larangan-larangan Allah SWT (Al-Jazairi, Aysar at-Tafâsîr, I/80).

Imam an-Nawawi di dalam Syarh Shahîh Muslim menjelaskan bahwa takwa adalah imtitsâlu awâmirilLâh wa ijtinâbu nawâhîhi (melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan-Nya).

Perintah dan larangan Allah SWT itu secara sederhana identik dengan halal dan haram, yakni hukum-hukum syariah. Artinya, takwa itu bermakna kesadaran melaksanakan hukum-hukum syariah. Dengan kata lain, takwa adalah kesadaran akal dan jiwa serta pengetahuan syariah atas kewajiban mengambil halal dan haram sebagai standar bagi seluruh aktivitas yang harus diamalkan secara praktis dalam kehidupan.

Selain wujud ketakwaaan, berhukum dengan hukum-hukum syariah merupakan kewajiban dari Allah SWT, sebagaimana firman-Nya:

﴿فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾

Jika kalian berlainan pendapat tentang suatu perkara, kembalikanlah perkara itu kepada Allah (al-Quran) dan Rasul (as-Sunnah) jika kalian benar-benar mengimani Allah dan Hari Akhir (TQS an-Nisa’ [4]: 59).

Imam Ibnu Katsir di dalam Tafsîr al-Qurân al-‘Azhîm menjelaskan bahwa segala perkara yang diperselisihkan oleh manusia, baik perkara pokok (ushûl) maupun cabang (furû), harus dikembalikan pada al-Quran dan as-Sunnah. Ketetapan ini juga sebagaimana firman Allah SWT:

وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ

Tentang apapun yang kalian perselisihkan, putusan (hukum)-nya dikembalikan kepada Allah (TQS asy-Syura [42]: 10).

Sangat jelas, ayat ini memerintahkan kita semua untuk berhukum pada al-Quran dan as-Sunnah dalam segala perkara. Itu artinya, kita semua diperintahkan untuk menerapkan syariah Islam secara totalitas dalam seluruh perkara kehidupan.

Syariah Membawa Kebaikan, Bukan Ancaman


Telah jelas sekali, Allah SWT memerintahkan kita semua untuk menerapkan syariah, yakni berhukum kepada hukum-hukum Allah SWT. Banyak ayat al-Quran dan Hadis Rasul saw. yang menyatakan kewajiban menerapkan syariah itu. Allah SWT pun menyifati siapa saja yang tidak memutuskan perkara dengan hukum-hukum Allah SWT sebagai orang kafir jika disertai i’tiqâd (QS al-Maidah [5]: 44); atau fasik jika tidak disertai itikad (QS al-Maidah [4]: 47) atau zalim (QS al-Maidah [5]: 45).

Penerapan syariah secara menyeluruh, selain menjadi kunci mewujudkan ketakwaan, juga merupakan konsekuensi keimanan kita. Allah SWT di dalam QS an-Nisa [4]: 65 menyatakan bahwa tidak sempurna iman seseorang sampai dia menjadikan Nabi saw. sebagai hakim dalam segala perkara yang diperselisihkan. Itu artinya, keimanan seseorang akan dipertanyakan di hadapan Allah SWT sampai dia memberikan bukti, yaitu menjadikan Nabi saw. sebagai hakim. Maknanya, kita wajib menjadikan syariah yang beliau bawa sebagai hukum untuk memutuskan segala perkara. Dengan kata lain, kita wajib menerapkan syariah secara menyeluruh.

Menerapkan syariah secara menyeluruh juga bermakna menyelamatkan masyarakat dari keburukan dan kesempitan hidup di dunia. Sebaliknya, meninggalkan syariah adalah sikap mengambil sebagian isi al-Quran dan meninggalkan sebagian lainnya. Sikap demikian diancam oleh Allah SWT sebagaimana firman-Nya:

أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ

Apakah kalian mengimani sebagian isi al-Kitab dan mengingkari sebagian lainnya? Tidak ada balasan bagi orang yang bersikap demikian kecuali kehinaan di dalam kehidupan dunia dan pada Hari Kiamat nanti dilemparkan ke dalam azab yang amat pedih (TQS al-Baqarah [2]: 85).

Allah SWT pun memperingatkan:

وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى

Siapa saja yang berpaling dari peringatan-Ku, bagi dia penghidupan yang sempit dan Kami akan membangkitkan dia pada Hari Kiamat nanti dalam keadaan buta (TQS Thaha [20]: 124).

Imam Ibnu Katsir menjelaskan, “Siapa saja yang berpaling dari peringatan-Ku, yakni menyalahi perintah (ketentuan)-Ku dan apa yang telah Aku turunkan kepada Rasul-Ku; dia berpaling dan melupakannya serta mengambil yang lain sebagai petunjuknya…”

Artinya, penerapan syariah akan menyelamatkan masyarakat dari kehinaan di dunia sekaligus dari penghidupan yang sempit.

Penerapan syariah sekaligus akan menjadi solusi atas berbagai persoalan yang terjadi hampir di semua aspek kehidupan saat ini. Sebab, Allah SWT telah menyatakan kesempurnaan Islam (QS al-Maidah [5]: 3), juga menerangkan bahwa al-Quran menjelaskan semua hal (QS an-Nahl [16]: 89). Penerapan syariah secara menyeluruh juga merupakan wujud ketakwaan hakiki umat ini yang akan membuka pintu keberkahan dari langit dan bumi (QS al-A’raf [7]: 96).

Wujud Ketakwaan Hakiki

Ketakwaan bisa diwujudkan secara sempurna dengan jalan mengambil dan menerapkan hukum-hukum syariah secara menyeluruh (kâaffah). Namun faktanya, saat ini banyak sekali hukum syariah yang belum bisa kita jalankan, terutama hukum syariah yang berkaitan dengan pengaturan urusan publik seperti politik, pemerintahan, ekonomi, sosial, interaksi pria-wanita, keamanan, pidana, politik luar negeri dan lainnya.

Dalam menyikapi kondisi seperti itu, tentu kita tidak boleh berpuas diri dan bersikap pasrah menerima keadaan. Sikap demikian bisa jadi termasuk sikap mengabaikan dan menelantarkan kewajiban mewujudkan ketakwaan. Padahal ketakwaan akan mendatangkan keridhaan Allah SWT dan mengantarkan pada kenikmatan surga yang dirindukan semua orang.

Kunci bagi penerapan syariah Islam yang saat ini belum bisa diterapkan adalah adanya institusi kekuasaan yang menjalankan dan menerapkan syariah secara kâffah (keseluruhan). Institusi kekuasaan inilah yang harus diupayakan agar seluruh syariah Islam bisa diterapkan. Dengan begitu ketakwaan sempurna bisa terwujud. Institusi kekuasaan seperti itu dalam syariah Islam dinamakan Khilafahsebagaimana yang dinyatakan di dalam banyak nas hadis. Khilafah telah menjadi ijmak sahabat dan dipraktekkan serta dilestarikan oleh kaum Muslim dari generasi ke generasi.

Karena itu dengan kedatangan bulan Ramadhan ini, seharusnya semua kaum Muslim lebih menguatkan tekad dan menyingsingkan lengan untuk mengupayakan terwujudnya institusi kekuasaan yang menerapkan syariah secara keseluruhan itu, yakni mengupayakan penegakan kembali Khilafah sebagaimana yang telah disyariatkan.

Lebih dari itu, Khilafah merupakan kewajiban sebagaimana ditegaskan oleh para ulama dari semua mazhab. Khilafah tidak lain merupakan bagian dari hukum dan ajaran Islam yang harus diwujudkan sebagai bagian dari upaya mewujudkan ketakwaan di tengah umat.

Sebagai kewajiban syariah serta bagian dari hukum dan ajaran Islam, tentu Khilafah dan seruan serta upaya untuk mewujudkan Khilafah tidak layak dan tidak boleh dianggap sebagai sesuatu yang buruk dan ancaman apalagi dikriminalisasi. Anggapan dan tindakan seperti itu tentu tidak lahir dari ketakwaan yang semestinya dipupuk dan dikokohkan melalui shaum Ramadhan.

Sebaliknya, seruan dan upaya mewujudkan kembali Khilafah yang akan menerapkan syariah secara keseluruhan sejatinya merupakan kebaikan dan akan membawa kebaikan bagi negeri ini. Semua itu tidak lain merupakan bentuk ketakwaan penduduk negeri yang akan membuat pintu keberkahan di langit dan di bumi dibuka oleh Allah SWT sebagaimana janji Allah SWT dalam firman-Nya:

]وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ

Jika saja penduduk negeri beriman dan bertakwa, niscaya Kami akan membukakan bagi mereka pintu-pintu keberkahan dari langit dan bumi (TQS al-Araf [7]: 96).

WalLâh a’lam bi ash-shawâb. []

Komentar al-Islam:


141 Orang Diciduk Polisi dalam Pesta Seks Gay ‘The Wild One’ (Republika.co.id, 22/5/2017).
  1. Negeri ini jelas darurat LGBT selain perzinaan, narkoba dan aneka kejahatan lainnya.
  2. Makin maraknya aneka kejahatan makin membuktikan kegagalan sistem sekular dalam menindak dan menghukum para pelakunya.
  3. Hanya dengan penerapan syariah secara kâffah dalam institusi Khilafah aneka kejahatan, termasuk LGBT, akan bisa diminimalisasi bahkan dihilangkan.
loading...
Read more »
Home
loading...