Oleh: Yusuf Maulana *)


Ernest Utrech, sebuah nama yang mesti dikenang sebagai pelajaran bagi aktivis Islam. Nama Prof Drs Ernest Utrech SH, amat sangat asing bagi aktivis pergerakan hari ini. Dalam kurun 1950-an, Utrech, seorang warga keturunan Belanda-Indonesia berhaluan Kiri, acap membuat gaduh di kalangan akademik dan politik.

Sebagaimana dicatat oleh Agussalim Sitompul (1982) dalam karyanya, HMI dalam Pandangan Seorang Pendeta, Utrech merupakan aktor intelektual yang getol menyuarakan pendiskreditan Himpunan Mahasiswa Islam. Tuduhan yang ia lontarkan ujungnya adalah agar HMI dibubarkan oleh Presiden Sukarno. Setali fitnahnya pada Masyumi, Utrech pun begitu benci pada HMI.

Di beberapa kota, provokasinya berujung perlawanan. Hingga ia pun ditempatkan di Jember. Jabatannya: Sekretaris Fakultas Hukum Universitas Brawijaya cabang Jember. Rupanya, kedudukannya di Jember ini, semacam kulminasi kebenciannya pada HMI. Dari tangannya lahir Surat Keputusan Nomor 2/1964 tanggal 12 Mei 1964 yang melarang keberadaan HMI di kampusnya. Peristiwa SK No 2/1964 ini, kalangan yang seide dengan Utrech pun menggalang kekuatan. Maka, mulailah kampanye pembubaran HMI di banyak tempat, khususnya di Jawa.

HMI, kala itu, nyaris saja senasib para orangtuanya di Masyumi: dibubarkan. Tak hanya dibubarkan, nama baik para aktivisnya jadi bulan-bulanan. Belum tindakan lain yang mengarah pada ancaman dan intimidasi fisik.

Atas izin Allah, usaha para aktivis senior Islam untuk tidak terjadi lagi pelarangan gerakan dakwah, lebih-lebih di kalangan generasi muda, membuahkan hasil. Patut kiranya disebut andil politisi dan para ulama di Nahdlatul Ulama yang menggaransi pada Sukarno bahwa HMI bukan dan tidak seberbahaya Masyumi sebagaimana tudingan Ernest Utrech.

Kejadian 53 tahun lampau itu, sudah semestinya jadi pelajaran. Bagi siapa saja, terutama di kalangan aktivis Islam. Bahwa ada kalangan yang memanfaatkan kekuasaan dan kekuatan ideologi yang di jantung kekuasaan untuk menista dan membunuh tanpa ampun lawan-lawannya.

Berbeda dengan semasa Utrech duduk sebagai anggota konstituante dari PNI, sebagai akademisi kiri malah ia tanpa malu-mau menjadi propagandis dan mesin pembunuh. Adu argumentasi diganti kesemenaan dan eksekusi tanpa debat terbuka. Posisinya hanya digunakan sebagai aji mumpung menindas lawan.

Hari ini, “festivalisasi” yang diikuti “parade” menista kekuatan islamis begitu terasa. Tak perlu jadi sosok pintar dalam akademik untuk merasa. Keluarnya Perpu No 2 Tahun 2017 menjadi gong serupa SK No 2/1964 oleh seorang Utrech sendiri!

Bayangkan, dari akademisi satu bisa menjalar gerakan menggayang HMI; bagaimana bila festival kepongahan berkuasa dan antipati pada kekuatan lain dilakukan oleh penguasa? Serupa HMI yang dimitoskan subversif dan pewaris Masyumi (yang kadung dilekatkan oleh pendukung rezim Sukarno sebagai pemberontak), demikian pula ormas seperti Hizbut Tahrir Indonesia dipandang. “Penolakan” pada demokrasi dan Pancasila hanya mitos menutupi kegemaran penguasa mengambil jalan pintas ketimbang mengajak dialog dan bahkan membina (bila perlu dan andai HTI “sesat” dari jalan Pancasila).

Apa yang terjadi? Persekusi yang dialamatkan pada pihak lain sekarang justru menjadi model yang tidak malu-malu dipraktikkan oleh alat negara seperti kampus. Mulai dari menteri sampai pejabat kampus seolah alpa pada tradisi intelektual dalam penyadaran pihak lain. Tidak ada tempat buat HTI untuk membela diri dan dihujat dalam mimbar demokratis. Semua dipersegerakan penindakan dengan propaganda dan antusiasme yang mengikuti di mana-mana. Tak berbeda dengan inisiatif dingin Ernest Utrech.

Kendati Utrech asing bagi sebagian besar aktivis Islam, dalam kasus pejabat menteri dan kampus yang gempita menyikat anak bangsa hanya karena terlibat dalam HTI, setidaknya perlu menimbang jangka panjang. Bagaimana mereka kelak dituliskan dalam sejarah? Apakah benar bakal jadi pahlawan pembela Pancasila, atau sekadar alat rezim dalam menindas kekuatan berbeda yang tidak mau ditundukkan? Artinya pula, pejabat dan civitas akademik pun tidak steril untuk pongah sebagai diktator penafsir. Jauh lebih menjijikkan ketimbang perilaku ormas keagamaan yang kadang mereka sinisi kala beringas merazia peredaran minuman keras.

*) Kurator Pustaka Lawas Perpustakaan Samben Yogyakarta



+ResistNews Blog
 - Pemerintah Filipina menerapkan larangan merokok secara nasional pada hari Ahad (23/07) sesuai dengan Perintah Eksekutif yang ditandatangani oleh Presiden Rodrigo Duterte.

Perintah tersebut ditandatangani pada bulan Mei dan tidak memberlakukan area merokok di tempat umum – baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan.

Di antara tindakan terbaru yang dianggap melanggar hukum adalah merokok, menjual, atau membeli produk tembakau oleh anak di bawah umur.

Perintah eksekutif tersebut juga menginstruksikan anak di bawah umur tidak merokok, membeli atau menjual produk tembakau dan menjual atau mendistribusikan produk tembakau di sekolah atau tempat bermain, area publik.

Pada hari pertama pelarangan merokok tersebut, sebuah stasiun radio lokal melaporkan bahwa tidak ada perokok yang terlihat di jalan-jalan yang sibuk di Distrik Cubao, Quezon, dikutip dari Anadolu.

Duterte memprakarsai larangan merokok di Davao City saat dia menjadi Walikota disana.

Duterte bersumpah untuk menerapkan larangan merokok nasional, dengan mengutip efek merokok di tubuhnya, terutama penyakit Buerger, yang menyebabkan penyumbatan pada pembuluh di tangan dan kaki seseorang.[panjimas/ +ResistNews Blog ]



+ResistNews Blog
 - Ahli Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra mengatakan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) sudah tidak ada lagi secara hukum sebab telah dibubarkan. Sehingga adanya permintaan supaya PNS yang menjadi anggota HTI menyatakan keluar dinilainya sebagai permintaan bodoh.

"Ya itu bodoh saja, wong HTI sudah dibubarkan. Sudah tidak ada lagi secara hukum kok masih disuruh milih HTI atau tetap jadi PNS. Kalau ada orang pemerintah yang nanya itu ya pemerintah itu bahlul sendiri. Udah bubar kok masih disuruh pilih," kata Yusril usai menghadiri seminar di Gedung Bank Bukopin, Jakarta Selatan, Selasa (25/7/2017) seperti dikutip Republika Online.

Mantan Menteri Kehakiman dan HAM ini mengatakan terkait gugatan di PTUN, HTI masih memiliki legal standing karena dibubarkan. Proses hukum gugatan tetap beralasan.

"Tapi saya sampai kemarin belum dapat putusan Menkum HAM mencabut status badan hukum HTI. Sedangkan itu yang menjadi objek sengketa," kata mantan Menteri Sekretaris Negara itu.

Sebelumnya Mendagri Tjahjo Kumolo menyebut PNS terbukti anggota HTI dipersilakan mundur dari tugasnya. PNS yang terlibat juga disebut akan diberi sanksi.

Perppu tidak Berlaku Surut

Sementara itu terkait tindakan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nachrowi yang masih menahan anggaran Kwarnas Pramuka sebesar Rp 10 miliar. Yusril mengungkapkan, Perppu No 2 Tahun 2017 tentang Ormas tidak dapat berlaku surut (retroaktif).

Penahanan dana Kwarnas Pramuka itu ditengarai sebagai dampak Perppu No 2 Tahun 2017 tentang Ormas yang ditindaklanjuti penerinrah dengan pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Menteri Pemuda dan Olahraga menduga Ketua Kwarnas Gerakan Pramuka Adhyaksa Dault mendukung gerakan khilafah lewat sebuah pernyataan pada 2013 silam.

Adhyaksa telah menjelaskan maksud pernyataannya lewat surat resmi dan di berbagai media massa, namun Menpora Imam Nachrowi tetap belum mencairkan bantuan dana tersebut. Kondisi ini diakui sejak mula telah menjadi kekhawatiran Yusril dan pihak-pihak lain yang menolak penerbitan perppu tersebut.

"Perppu itu tidak berlaku surut. Apapun statemen Adhyaksa mengenai HTI tahun 2013 tidaklah dapat dinilai dan dipersalahkan dengan menggunakan Perpu 2 Tahun 2017," kata Yusril.

Menurut Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) ini, bantuan pemerintah kepada Kwarnas Pramuka mestinya tidak ditahan atau ditunda hanya karena pernyataan pribadi Adhyaksa Dault pada tahun 2013. Yusril meminta pemerintah untuk bersikap obyektif, serta harus menegakkan hukum secara adil dan profesional.

Menyikapi gerakan-gerakan yang kerap dituding sebagai gerakan radikal, Yusril menambahkan, negara harus bersikap persuasif sebelum mengambil langkah hukum untuk membubarkan mereka. Radikalisme bukan hanya ada di dalam gerakan-gerakan Islam, tetapi bisa muncul pada kelompok keagamaan dan kelompok ideologis manapun.

"Bahkan radikalisme Pancasila pun bisa timbul juga. Jika mulai ekstrim menafsirkan Pancasila, memonopoli tafsirnya, dan menuduh-nuduh kelompok lain anti Pancasila semaunya sendiri pun bisa melahirkan kelompok Pancasila radikal dan ekstrim," ujar Yusril.

Yusril menyatakan, Islam tidak mungkin dipisahkan dari kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Umat Islam memberikan kontribusi yang sangat besar dalam melawan penjajah, membangun kesadaran kebangsaan, dan perjuangan merebut kemerdekaan. Ia bertekad melawan habis-habisan jika ada kekuatan yang ingin menindas dan mengeliminir Islam di negara ini.[suaraislam/ +ResistNews Blog ]



+ResistNews Blog
 - Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah mengatakan bahwa nasib Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) kini seperti di-PKI-kan oleh Joko Widodo.

“Secara maraton saya ingin membuat refleksi singkat. Sebab ada yang bahaya. Kisah NdeSudin menghantui saya setelah rezim @jokowi membubarkan HTI. Dan selanjutnya HTI diperlakukan seperti PKI.

Lalu pagi ini wartawan menghubungi saya bahwa Nama-nama pengurus dan simpatisan HTI juga mulai diedarkan untuk diawasi. Dan saya mendengar ada kampus yang mulai mendata dosen dan mahasiswa. Dengan ancaman-ancaman: ‘Mereka akan kena akibatnya’. Seorang pejabat POLRI aktif mengatakan bahwa PNS akan dipecat karena ikut HTI dan lain-lain. Polisi kini sedang berburu,” demikian cuitinnya, di akun Twitter pribadi miliknya, Minggu (22/07/2017).

Fahri mengatakan demikian karena adanya Perppu yang diterbitkan oleh pemerintahan Jokowi. “Perpu Ormas, sebuah produk hukum dadakan mulai bekerja dan negara mulai melakukan persekusi kepada rakyatnya.

Ini adalah tragedi yang lukanya belum sembuh. Lalu luka itu dirobek kembali. Akan ada kepedihan.”

Menurutnya, ini menyangkut tragedi bangsa Indonesia. Tentang harga manusia dan kebebasan manusia. Sesuatu yang baru saja kita ingat lalu kita lupa kembali.”

Sebelumnya Fahri menceritakan situasi tempat kelahiran atau kampungnya di Sumbawa, NTB. Dalam masa itu, Fahri menceritakan ada sesosok orang yang diisolir oleh pemerintah bahkan oleh masyarakat setempat karena dia diduga menjadi simpatisan PKI.

“Meski kemudian saya mendapat informasi bahwa beliau adalah musuh Pemerintah, beliau dituduh simpatisan Partai Komunis. Dugaan saya NdeSudin pernah simpati dengan komunis karenanya kemudian menjadi dasar adanya isolasi.” (voa-islam.com/ +ResistNews Blog )



+ResistNews Blog
 - Penerapan Hak asasi manusia semakin memburuk di negara bagian Rakhine, Myanmar Barat, setelah sebuah tindakan keras militer selama empat bulan lamanya, ujar seorang Utusan PBB, Jumat (21/07), seperti dilansir Anadolu.

“Situasi umum untuk Muslim Rohingya hampir tidak membaik sejak kunjungan terakhir saya di bulan Januari, dan semakin rumit di Utara Rakhine,” kata Yanghee Lee, Pelapor Khusus PBB untuk hak asasi manusia di Myanmar, pada akhir kunjungan 12 harinya dalam rangka pengumpulan informasi.

“Saya terus menerima laporan pelanggaran yang diduga dilakukan oleh aparat keamanan selama operasi,” pungkasnya.

Pasukan keamanan melancarkan operasi militer selama empat bulan di negara bagian Rakhine yang bermasalah, di mana umat Islam dan Budha sering terlibat dalam kekerasan, setelah sebuah kelompok militan membunuh sembilan polisi di Kotapraja Maungdaw pada Oktober tahun lalu.

Menurut United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (Myanmar), lebih dari 70.000 Muslim Rohingya terpaksa melarikan diri dari wilayah Maungdaw sejak militer memulai operasi DOM (Daerah Operasi Militer) Oktober lalu setelah kematian sembilan petugas polisi dalam serangan terhadap pos-pos perbatasan.

Selama operasi tersebut, PBB dan kelompok hak asasi manusia telah mendokumentasikan pelanggaran-pelanggaran yang meluas oleh aparat keamanan seperti pembunuhan – termasuk anak-anak dan bayi – pemerkosaan perempuan rohingya, pemukulan brutal, pembakaran desa-desa muslim dan penculikan.

Pemerintah mengatakan setidaknya 106 orang tewas akibat operasi militer tersebut namun kelompok muslim Rohingya mengatakan sekitar 400 muslim Rohingya dibunuh.

Meskipun etnis Rohingya telah tinggal selama beberapa generasi di Rakhine, status kewarganegaraan etnis Rohingya dengan undang-undang kewarganegaraan yang diberlakukan pada tahun 1982 dan pemerintah juga membatasi hak-hak dasar seperti kebebasan bergerak.Selama operasi yang berakhir pertengahan April, kelompok bantuan dan media dicegah memasuki kawasan ini.

Lee mengatakan bahwa setelah operasi militer tersebut, Muslim Rohingya diserang oleh penyerang tidak dikenal karena mereka berniat mengajukan hak kewarganegaraan.

Tolak Beri Akses Tim Pencarian Fakta “TPF”


Demikian juga, beberapa administrator desa dan Muslim lainnya diserang karena bekerja dengan pemerintah negara bagian, ujarnya.

“Ini membuat banyak warga sipil Rohingya ketakutan, dan sering terjebak di antara kekerasan di kedua sisi,” kata Lee.
Angka pemerintah menunjukkan 34 warga sipil Rohingya terbunuh dan 22 lainnya diculik oleh militan sejak Oktober lalu.

Lee mengatakan pemerintah yang dipimpin oleh Penasihat Negara Aung San Suu Kyi telah menolak permintaan pemberian akses untuk mengunjungi beberapa tempat di negara bagian Shan Timur dan negara bagian Kayin Tenggara, sehingga hal itu dapat menghambat penyelidikannya.

“Saya baru saja bisa mengunjungi Lashio di negara bagian Shan dan Hpa-An di negara Kayin,” pungkasnya, Lee menambahkan, individu yang dia wawancarai terus menghadapi intimidasi, termasuk difoto dan ditanyai sebelum dan sesudah pertemuan.

Ribuan penduduk Rohingya terpaksa mengungsi ke negara bagian Shan, saat pertempuran meletus antara tentara pemerintah dan kelompok bersenjata, sejak pemerintah sekarang mulai berkuasa Maret lalu.

Lee mengatakan komunitas Rakhine di Kayuk Pyu dari negara bagian Rakhine – di mana pemerintah melaksanakan proyek Zona Ekonomi Khusus – juga menghadapi penyitaan tanah, dengan tanpa konsultasi ataupun pemberian kompensasi.

Pemerintah telah menolak masuk ke tim pencari fakta PBB yang menyelidiki tuduhan pembunuhan, pemerkosaan dan penyiksaan oleh pasukan keamanan terhadap Muslim Rohingya selama operasi keamanan empat bulan di wilayah Maungdaw di bagian Utara Rakhine.

Tim misi pencarian fakta dibentuk oleh Dewan Hak Asasi Manusia PBB setelah sebuah laporan PBB yang dikeluarkan pada bulan Februari menemukan pelanggaran hak asasi manusia yang meluas oleh pasukan keamanan di Rakhine.
Lee mendesak pemerintah Myanmar untuk mengizinkan tim pencari fakta untuk memulai penyelidikannya, dan mengatakan bahwa dia menyampaikan pesan tersebut kepada Suu Kyi dalam sebuah pertemuan baru-baru ini yang dia hadiri bersamanya di ibukota Naypyidaw.

Penindasan Rohingya Terstruktur dan Sistematis


Pelapor khusus HAM PBB di Myanmar, Yanghee Lee, pada Jumat (20/01/2017) mengatakan bahwa pemberontakan bersenjata di negara bagian Rakhine disebabkan karena diskriminasi selama beberapa dekade lamanya yang dilembagakan, tersturktur dan sistematis terhadap Muslim Rohingya.

Undang-Undang tahun 1982 menolak hak-hak etnis Rohingya – banyak di antara mereka telah tinggal di Myanmar selama beberapa generasi, namun hak kewarganegaraan mereka tak diakui, status mereka stateless [tanpa negara]. Situasi ini juga menghilangkan kebebasan Rohingya bergerak, dari akses pendidikan hingga layanan kesehatan yang sangat minim, bahkan otoritas Myanmar terus melakukan penyitaan sewenang-wenang terhadap properti milik mereka.

Diperkirakan 1,1 juta Muslim Rohingya tinggal di Rakhine, di mana mereka dianiaya, dan menjadi minoritas etnis tanpa negara. Pemerintah Myanmar secara resmi tidak mengakui Rohingya, menyebut mereka imigran Bengali sebagai imigran ilegal, meskipun ketika dilacak akar sejarahnya, etnis Rohingya telah lama hidup dan tinggal di Myanmar selama beberapa generasi.

Minoritas Etnis Paling Tertindas
John McKissick, seorang pejabat Badan pengungsi PBB yang berbasis di Bangladesh, mengatakan etnis Rohingya adalah “minoritas etnis yang paling tertindas di dunia.”

Bahkan sebuah rencana Kepolisian akhir tahun lalu mengumumkan untuk mempersenjatai dan melatih kekuatan sipil para warga non-Muslim dari Arakan, dan hal ini cenderung meningkatkan ketegangan sektarian.

Kekerasan sangat mempengaruhi Muslim Rohingya. Sekitar 100.000 masih hidup dalam keterbatasan di tempat-tempat kumuh di mana mereka dilarang pergerakannya, dibatasi aksesnya terhadap pendidikan dan kesehatan. Puluhan ribu Rohingya telah melarikan diri dengan perahu, banyak dari mereka meregang nyawa di lautan yang berbahaya.

Muslim Rohingya telah melarikan diri dari Myanmar sejak pertengahan 2012 setelah kekerasan komunal pecah di Rakhine antara etnis Rakhine Buddha dan Muslim Rohingya, menewaskan lebih dari 100 orang dan memaksa sekitar 140.000 Muslim Rohingya mengungsi.

Menurut perhitungan lainnya, Kekerasan tahun 2012 tersebut membuat sekitar 57 Muslim dan 31 Buddha tewas, sekitar 100.000 korban lainnya mengungsi di kamp-kamp dan lebih dari 2.500 rumah dihancurkan -. yang sebagian besar milik Muslim Rohingya

Laporan-laporan penargetan disengaja dan pembunuhan tanpa pandang bulu serta penangkapan warga sipil Rohingya, penghancuran rumah-rumah dan bangunan keagamaan, juga pelecehan sesual pada perempuan Rohingya oleh pasukan militer harus diselidiki sepenuhnya oleh masyarakat internasional, karena tindakan-tindakan itu sama saja dengan kejahatan terhadap kemanusiaan.[panjimas+ResistNews Blog ]



+ResistNews Blog
 - Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, Sabtu (22/07) menyerukan segera diakhirinya pembatasan Israel terhadap umat Islam di kompleks Masjid Al-Aqsa, Yerusalem.

“Detektor logam dan batasan-batasan lainnya harus segera diangkat dan dikembalikan ke status quo. Setiap orang harus waspada terhadap provokasi pada saat sensitif ini,” kata Recep Tayyip Erdogan dalam sebuah pernyataan tertulisnya.

“Sebagai Ketua pertemuan puncak (KTT) Presiden Organisasi Kerjasama Islam [OKI], saya meminta masyarakat internasional untuk bertindak segera untuk menghentikan praktik yang membatasi kebebasan beribadah ini”, pungkasnya, seperti dilansir Anadolu.

Erdogan mengatakan bahwa Israel menutup kompleks Al-Aqsa pekan lalu selama tiga hari, dan kemudian memberlakukan pembatasan baru – termasuk menempatkan detektor logam di pintu masuk – dan dengan alasan baku tembak mematikan 14 Juli untuk membenarkan hal ini, “tidak dapat diterima.”

“Sebagai Presiden OKI [periode ini], saya mengutuk penggunaan kekuatan berlebihan oleh pasukan Israel pada saudara laki-laki kami yang berkumpul untuk sholat Jum’at, juga shalat Jumat yang tidak diizinkan di kompleks Masjid Al-Aqsa, dan persistensi Israel dalam sikapnya meskipun ada semua peringatan,” katanya. .

Erdogan menambahkan: “Saya bermunajat, semoga Allah atas merahmati ketiga saudara laki-laki kami yang kehilangan nyawa mereka” dalam kekerasan kemarin.

Erdogan juga berharap pemulihan dan kesembuhan terhadap ratusan korban yang terluka, dengan mengatakan bahwa Turki menentang setiap jenis kekerasan.

Dia meminta Israel untuk menghormati kesucian dan status historis dari kompleks Al-Aqsa, dengan mengatakan bahwa ini adalah tugas hukumnya.

kepada Mahmoud Abbas, Erdogan menyatakan keprihatinan mendalamnya atas penderitaan rakyat Palestina.
“Setiap pembatasan terhadap umat Islam yang memasuki Masjid Al-Aqsa tidak dapat diterima,” pungkas Erdogan, dikutip dari Anadolu.

“Perlindungan karakter dan kesucian Islam di Al-Quds [Yerusalem] dan Al-Haram al-Sharif [Kompleks Masjid Al-Aqsa] penting bagi seluruh dunia Muslim”, tegasnya.[panjimas+ResistNews Blog ]



+ResistNews Blog
 - Ketua Eksekutif Nasional Komunitas Sarjana Hukum Muslim Indonesia (KSHUMI) Chandra Purna Irawan mengungkapkan pasal karet Perppu Ormas yang bertentangan dengan kaidah hukum pidana.

“Ancaman pidana yang terdapat di dalam Ketentuan Pidana Pasal 82A Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tidak sesuai dengan kaidah hukum pidana dan pemidanaan,” ujar Chandra kepada mediaumat.news, Kamis (20/7/2017).

Pasal 82A tersebut berbunyi:
(1) Setiap orang yang menjadi anggota dan/atau pengurus Ormas yang dengan sengaja dan secara langsung atau tidak langsung melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam PASAL 59 ayat (3) huruf a dan huruf b, dan AYAT (4) DIPIDANA DENGAN PIDANA PENJARA SEUMUR HIDUP ATAU PIDANA PENJARA PALING SINGKAT 5 (LIMA) TAHUN DAN PALING LAMA 20 (DUA PULUH) TAHUN.

Sedangkan Pasal 59 ayat (4) huruf C berbunyi:
“Ormas dilarang; MENGANUT, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila.”

Padahal, terang Chandra, hukum pidana sejatinya menentukan PERBUATAN-PERBUATAN mana yang tidak boleh dilakukan dan yang dilarang. Sementara MENGANUT adalah ranahnya keyakinan atau pemikiran yang bersifat abstrak dan bukan merupakan perbuatan-perbuatan. Sebagaimana kaidah hukum pidana Nulla poena sine crimine (tidak ada pidana tanpa perbuatan pidana).

Di samping itu, lanjut Chandra, kalimat “…..ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila” itu tidak jelas maknanya. Sementara dalam hukum pidana suatu perbuatan tidak akan dianggap sebagai perbuatan hukum tanpa ada sistem aturan yang mengaturnya. Bandingkan dengan UU Ormas yang sudah jelas secara definitif menyebut ‟ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila…” yakni ajaran ateisme, komunisme/marxisme-leninisme.

Sedangkan Penjelasan Pasal 59 ayat (4) huruf C dalam Perppu yang berbunyi “…….Paham lain yang bertujuan mengganti/mengubah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945…” menurut Chandra, tidak jelas dan tentu saja bertentangan kaidah_Nullum Crimen Poena Sine Lege Stricta/ Lex Stricta_ (Ketentuan Pidana Harus Ditafsirkan Secara Ketat dan Larangan Analogi).

Justru bila tetap memaksakan mengacu pada Penjelasan Pasal 59 ayat (4) huruf C Jika mengubah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dilarang, MAKA, simpul Chandra, PEMERINTAH DAN DPR YANG TELAH MERUBAH ATAU AMANDEMEN UUD 1945-LAH YANG HARUS TERKENA SANKSI PIDANA berdasarkan ketentuan pasal 82A Perppu Nomor 2 tahun 2017.

“Sementara Ormas tidak mungkin bisa merubah atau amandemen karena mereka tidak duduk di eksekutif maupun legislatif,” tegasnya.

Walhasil, simpul Chandra, ancaman pidana yang terdapat di dalam Ketentuan Pidana Pasal 82A Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tidak sesuai dengan prinsip negara hukum dan asas kepastian hukum sebagaimana Pasal 28D Undang-Undang Dasar 1945, menyebutkan bahwa, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.[mediaumat+ResistNews Blog ]

Pria kelahiran Yogyakarta, 58 tahun silam ini orangnya lugas. Perawakannya kalem dan tenang dalam menghadapi masalah. Ismail Yusanto memang sudah mempunyai bakat kepemimpinan sejak menjadi mahasiswa Universitas Gajah Mada, jurusan Teknik Geologi.

Ketika mahasiswa, Ismail aktif di Jamaah Salahuddin dan banyak memimpin kegiatan-kegiatan di masjid UGM. Tahun 90-an ia dan kawan-kawan Lembaga Dakwah Kampus Bogor membuat majalah Himmah. Majalah yang terbit bulanan itu berisi tentang pemikiran-pemikiran Islam. Meski oplahnya hanya ribuan, tetapi majalah itu mempengaruhi pemikiran aktivis-aktivis mahasiswa Islam di kampus-kampus ternama di tanah air.

Lulus dari UGM, Ismail melanjutkan mencari ilmu di Pondok Pesantren Ulil Albab Bogor yang diasuh oleh KH Didin Hafidhuddin. Laki-laki beristri Zulia Ilmawati ini ingin mendalami Islam dengan ustadz-ustadz kenamaan di Bogor. Selain mengaji pada Kiyai Didin, Ismail juga aktif ngaji pada Ustadz Abdurrahman al Baghdadi (Ustadz Abdurrahman ini dikenal sebagai tokoh yang memperkenalkan Hizbut Tahrir di Indonesia. Ia dikeluarkan dari Hizbut Tahrir Pusat tahun 2000-an).

Sejak tahun 90-an Ismail menjadi juru bicara Hizbut Tahrir Indonesia. Meski kepemimpinan di HTI berganti, ia tetap menjadi juru bicara.

Setelah pemerintah melarang keberadaan HTI, Ismail dan kawan-kawan tentu tidak leluasa lagi dalam berdakwah. Bahkan beberapa anggota HTI menyatakan kepada Warta Pilihan bahwa sekolah-sekolah yang mereka dirikan juga didatangi polisi.

Tentu pelarangan yang mendadak kepada HTI ini, menjadikan Ismail marah. Karena ia dan kawan-kawannya telah puluhan tahun merintis dakwah lewat HTI. Ismail bingung dan merasa organisasinya tidak pernah melanggar hukum. “Apa kesalahan yang dibuat HTI?”tanya Ismail kepada para wartawan yang mengelilinginya.

Laki-laki yang piawai dalam bicara dan menulis ini juga marah kepada Presiden Jokowi. Ia menyatakan bahwa Jokowi kejam, zalim dan sewenang-wenang.

Berikut wawancara wartawan Warta Pilihan, Ahmad Zuhdi, dengan Ismail Yusanto :

Kapan awal Muktamar Internasional HTI dilakukan di Indonesia?

Tahun 2007 kita melakukan di Gelora Bung Karno Senayan, kemudian 2013 dan 2015.

Bagaimana liku-liku perjalanan dakwah dari beberapa rezim?


Sebenarnya biasa saja sampai rezim Jokowi ini yang saya kira sangat represif. Yang lainnya biasa-biasa saja, kalau di masa Soeharto dulu kita memang kan baru awal. Terus zaman Soeharto itu kita baru sekitar 10 tahun, jadi memang masih kecil. Kemudian di masa Habibie Oke, di masa Gusdur Oke, di masa Megawati Oke, di masa SBY Oke, baru kali ini (Pemerintahan Jokowi represif).

Bagaimana dengan asas tunggal yang dulu diperintahkan Soeharto untuk semua ormas?


Itu tahun 1984, kita belum berbentuk. Dulu masih halaqah-halaqah (pengajian) saja sifatnya.

Basis awal dimana?


Di IPB, iya di Bogor lah tepatnya.

Sempat ada intimidasi atau persekusi di zaman Orde Baru?


Tidak ada.

Apa langkah setelah dicabut Badan Hukum?


Kita akan melihat nanti langkahnya seperti apa karena sampai ini hari SK-nya kita belum menerima. Memang mereka (pemerintah) tidak ada komunikasi, tidak ada kita dipanggil. Surat pengesahan badan hukum itu kan yang diberikan negara kepada kita meskinya pencabutannya sampai kepada kita.

HTI akan transformasi menjadi gerakan politik atau ormas lain?


Kita akan lihat nanti seperti apa, kita masih menunggu surat itu kemudian kerangka sosial-politiknya, hukumnya seperti apa, baru nanti kita akan tentukan langkah berikutnya seperti apa.

Sudah ada pembahasan internal ke arah sana?


Belum, belum ada.

Lumbung-lumbung kader akan pindah bila tidak secepatnya diakomodasi?


Oh tidak, kita tidak khawatir akan hal itu.

Bagaimana tahapan dakwah dalam HTI?


Kita sekarang berada di tahap yang kedua yaitu tafa’ul ma’al ummah yaitu berinteraksi dengan umat. Tahap kedua yang kita lakukan sekarang ini, tetapi tetap pertama yaitu pembinaan dan pengkaderan tetap jalan terus. Tahap yang ketiga tentu belum karena tahap yang menentukan.

Ada berapa marhalah (tingkatan) dalam pengkaderan?


Hanya ada satu.

Materi-materi pengkaderan apa saja?


Anda bisa baca, ada Nidzamul Islam, Mafahim, ada 23 kitab seluruhnya.

Referensi saat halaqah juga dari kitab tersebut?


Iya dari sana.

Bagaimana tahapan kekuasaan di dalam dakwah HTI?


Jadi sederhananya, dakwah-menjelaskan-siyasah syar’iyyah-khilafah. Kemudian orang setuju, selesai. Apakah dapat begitu? Saya kira ini cara pandang baru kita bisa melihat sirah Nabi, perubahan kekuatan itu timbul karena ada perubahan.

Perubahan apa saja?


Ada perubahan mindset karena itu dakwah yang mengubah pandangan hidup manusia tentang seseorang tentang beragama itu penting.

Bagaimana cara menuju kekuasaan?


Kita bisa melihat contoh yang paling menarik adalah kerudung, sekarang kan tidak ada orang yang keberatan kerudung itu dipakai secara resmi seperti seragam SD, SMP, SMA kemudian polwan dan sebagainya. Nah ini berarti orang menyadari bahwa kerudung itu baik. Ketika baik siapa yang mengubah? Yang mengubah iya dirinya sendiri. Yang membuat aturan itu berubah, TNI berubah, Polisi berubah. Yang terpenting seperti itu dakwah masuk dulu. Kenapa mereka melihat bahwa kerudung itu baik karena dakwah. Jadi itu bukan suatu yang buruk, bukan sesuatu yang menakutkan. Jadi menjaga dakwah itu tetap dilakukan itu penting sekali dan menjaga pintu dakwah terbuka itu harus dilaksanakan.

Ruang diskursus dan dakwah dipersempit, bagaimana?


Nah itu implikasi yang paling serius dari pencabutan badan hukum itu yaitu terganggunya ruang dakwah, tertutupnya ruang dakwah. Dakwah menuju syariah dan khilafah.

Metode dakwah lain dengan tulisan atau tindakan masih terbuka, bagaimana?


Tentu begini, bukan dengan dicabutnya badan hukum mati lantas dakwah berhenti, kita tidak memandang seperti itu. Tetapi setidaknya sarana (washilah) dakwah itu hilang. Sarana yang cukup efektif itu hilang. Ibaratnya kita mobilitas tinggi selama ini kita katakanlah memakai mobil 500 cc, tetapi mobil itu hilang. Bukan berarti kita berhenti bergerak, masih ada sepeda mobil lain, sepeda, bisa lari tetapi penurunan kinerja itu berkurang.

Kedua, dakwah untuk tegaknya syariah dan khilafah bukan hanya dilakukan HTI, lantas dengan dibubarkannya HTI dakwah itu berubah, tidak. Di situlah kita menyambut hal ini bukan dengan sedih dan mangkel. Mangkel tetap ada, sedih juga tetapi kita melihat itulah resiko dakwah ketika berhadapan dengan rezim yang dzalim.

Tentu kita juga berharap ada hikmah di balik ini semua. Dulu juga ada penerapan asas tunggal tetapi hikmahnya ternyata sangat besar. Itu saya kira hikmahnya.

Bagaimana menjaga ikatan emosional kepada anggota dan simpatisan di daerah?


Kalau itu sudah biasa, tidak masalah karena saluran kita bukan saluran ormas.

Bagaimana pandangan HTI soal nasionalisme?


Kita melihat pada dua hal. Pertama nasionalisme positif yaitu nasionalisme dalam bentuk kecintaan kepada tempat lahir, kecintaan kepada negeri sebagaimana Rasulullah juga cinta kepada Mekkah. Kemudian kecintaan itu ditunjukkan untuk menjaga negerinya dari gangguan, ancaman, kemungkaran, kemudian menumbuhkan kebaikan di negeri itu yaitu melakukan amar ma’ruf nahi munkar. Inilah yang dilakukan oleh Hizbut Tahrir. Jadi kalau ada yang berpandangan HTI tidak nasionalis itu salah besar.

Kita mengingatkan pemerintah dari cengkaman neo-liberalisme, kemudian kita menuntut sumber daya alam dikelola sendiri, bukan oleh perusahaan asing. Kita juga mengingatkan pemerintah agar tidak mengeluarkan referendum sehingga Timor-Timor tidak terpisah dari Indonesia, itu mau disebut apalagi kalau bukan disebut sebagai nasionalisme.

Yang kedua, nasionalisme negatif. Nasionalisme negatif ini seperti yang dikatakan oleh Hans Kohn, bahwa pengabdian yang paling tinggi dilakukan untuk bangsa dan negeri. Ini sejenis nasionalisme chauvinis. Yang sering orang bilang ‘all is my country’, kemudian termanifestasikan dalam bentuk pengabdian kepada negara kemudian menolak terhadap kebaikan, itulah chauvinisme dalam bentuk sekularisme, penolakan terhadap syariat Islam. Inilah nasionalisme negatif. HTI jelas menolak nasionalis ini.

Saya kira yang sedang terjadi sekarang itu tumbuh, bercampur aduk antara nasionalisme negatif dengan nasionalisme positif. Sebagian orang menganut nasionalisme negatif dan nasionalisme positif karena itu tidak tepat (pembagian) golongan Islam dengan golongan nasionalis. Yang lebih tepat itu golongan nasionalisme negatif dengan nasionalisme positif. Itu yang saya kira sedang terjadi.

Sama seperti Maqashid Syariah?


Iya itu kan Maqashid Syariah, Maqashid itu kan nilai-nilai yang ingin dicapai oleh syariah karena tidak mungkin nilai-nilai diterapkan kalau syariah-nya tidak diterapkan. Orang muter balik. Dia mengatakan menolak syariah yang terpenting maqashid syariah-nya tercapai. Bagaimana masqashid syariah tercapai, syariah ditolak?

Jadi pandangan kita seharusnya tertuju bukan di maqashid-nya tetapi di syariah-nya. Jadi syariah diterapkan dengan nanti maqashid-nya terwujud atau maqashid dapat tercapai bila syariah dilaksanakan.

Apakah penerapan syariah hari ini belum totalitas tanpa ada hudud/jinayat?


Sebenarnya tergantung kita memandangnya seperti apa. Sebab misalnya, ada undang-undang mengenai perbankan syariah, sudah ada. Nah sudah ada itu di dalam undang-undang perbankan syariah itu dianggap sudah 100%? Atau dianggap berapa persen? Kalau sekedar sudah ada, iya berarti 100% karena sudah ada. Tetapi dalam keadaan nya undang-undang itu ada menjadi bagian dari subsistem, subordinat dari undang-undang perbankan sekuler. Kalau begini kita tidak mengatakan sudah 100%.

Kalau misalnya dibandingkan volume perbankan syariah daripada perbankan konvensional maka kurang dari 5%. Sama juga dengan yang belum dilaksanakan. Jadi saya kira kita bisa melihatnya dalam dua kacamata. Pertama, developmentalisme. Developmentalisme yang ada sekarang ini dilihat dari angka 0, makanya ini dilihat sebagai suatu kemajuan. Yang tidak ada perbankan syariah sekarang ada. Cara pandang ini penting bahwa ada keberhasilan dari ikhtiyar kita. Tetapi menggunakan cara pandang ini kita juga keliru, seolah-olah kita sudah selesai.

Oleh karena itu kita penting menggunakan cara pandang kedua yaitu optimalisme. Optimalisme itu kita menilai keadaan sekarang dari titik akhir. Hei betul anda ada kemajuan, tetapi ingat anda ada di titik dua. Sementara ini 10 bukan sudah dapat 8, tetapi sudah dapat 8 kurang 2 dalam perspektif optimalisme karena itulah maka dakwah normatif, dakwah kemestian itu penting. Mestinya begini, mestinya begitu itu penting untuk menggeret dari apa yang semestinya. Dari alhamdulillah yang tadi itu punya kekuatan untuk tetap terus bergerak ke arah semestinya.

Kalau untuk Perbankan Syariah semestinya bagaimana?


Semestinya itu kan Indonesia tidak ada sistem keuangan perbankan sekuler seluruhnya syariah, nah ini kita bicara kemestian. Berarti kita tidak akan berpuas diri sekedar sudah ada. Bagaimana sistem keuangan sekuler tersebut menjadi tidak ada, ada satu-satunya yaitu keuangan syariah.

Sama seperti pelarangan Khamr pada zaman Rasulullah maksudnya?


Bukan, yang penting kita baca dari segi ikhtiar (usaha) ini suatu kemestian, sehingga kita harus mengkombinasikan. Saya setuju dengan pandangan developmentalisme tetapi juga jangan sampai hilang optimalisme. Jangan juga kita menggunakan optimalisme thok dan menghilangkan developmentalisme. Sebab kalau hanya optimalisme kita melihat belum ada kemajuan.

Muaranya di sistem?


Iya betul sekali. Nah disitulah sebenarnya perjuangan ideologis menjadi sangat penting.

Bagaimana sistem demokrasi dalam kacamata HTI? Apakah setuju dengan demokrasi Islam?


Sistem demokrasi itu sudah banyak dikritik bukan hanya oleh HTI. Bahkan Churchill menyatakan demokrasi merupakan sistem yang paling buruk. Anda googling sendiri kritik terhadap sistem demokrasi itu akan keluar banyak. Kemudian orang mempersoalkan HTI anti demokrasi. Sekarang silakan tunjukan kepada demokrasi dimana letak yang mengatakan bahwa negara kita negara demokrasi. Ayo coba tunjukan.

Di dalam Pancasila? Kerakyatan? Loh itu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan permusyawaratan perwakilan. Perwakilan disitu. Kalau melihat sila ke empat, pemilihan langsung itu salah. Ketua Umum Pemuda Pancasila itu mengatakan, bahwa Pancasila ini sudah bukan lagi lima sila tetapi empat sila, hilang sila keempat itu.

Terus dimana coba, di UUD 45 tidak ada juga disana disebutkan. Ada di pasal 33 kalau tidak salah itu ekonomi yang demokratis, sebagai sifat bukan sebagai sistem. Makanya aneh kalau orang mengatakan negara kita itu negara demokrasi, bahkan kalau anda membaca risalah debat di dalam BPUPKI itu ada founding father kita yang mengatakan bahwa negara kita ini tidak boleh dipengaruhi oleh faham-faham asing, faham-faham Barat diantaranya demokrasi.

Apa yang mendasari HTI melakukan kritik terhadap demokrasi?


Jadi kritik terhadap demokrasi itu biasa dan itu yang dilakukan juga oleh Hizbut Tahrir. Kritik yang dilakukan oleh HTI itu bahwa kedaulatan di tangan rakyat. Kedaulatan di sini berarti membuat serta menetapkan hukum, menetapkan halal haram dan benar atau salah. Di dalam Islam menetapkan hukum halal-haram benar atau salah itu menurut Allah SWT. Kalau di dalam demokrasi itu berdasarkan kedaulatan rakyat, di situlah titik mendasar Hizbut Tahrir menolak sistem demokrasi. Makanya kita menyebut demokrasi itu bukan dari Islam bukan ajaran Islam dan kita menyebut “ad-demokratiyah nidzamin kufrin” (demokrasi itu sistem kufur). Itu kritik kita.

Bagaimana soal kekuasaan di tangan rakyat?

Betul kekuasaan di tangan rakyat, di dalam Islam pemimpin dipilih rakyat. Bedanya kalau di dalam demokrasi pemimpin dipilih untuk melaksanakan kedaulatan rakyat tetapi di dalam Islam pemimpin dipilih untuk melaksanakan kedaulatan Syariah.

Bagaimana dengan demokrasi Islam?


Nah, kalau demokrasi Islam itu contradictiu-interminis karena kalau dalam demokrasi itu kedaulatan di tangan rakyat tetapi dalam Islam kedaulatan di tangan Allah. Kan tidak cocok, kontradiksi. Kedaulatan Allah di tangan rakyat atau kedaulatan rakyat di tangan Allah kan tidak bisa. Seperti kapitalisme Islami, kapitalisme itu kan bertentangan dengan Islam, orang patokannya paham modal kok. Kapitalisme Islami, itu kan tidak cocok. Seperti maaf, maling Islami, koruptor Islami kan tidak bisa juga.

Orang yang menganut faham tersebut termasuk Kafir?


Enggak, tidak ada. Kita tidak pernah mengatakan bahwa mereka ini yang menganut paham demokrasi itu kafir. Di dalam Al Maidah itu kan berlaku barang Siapa yang tidak berhukum dengan Hukum Allah maka dia kafir, dzalim atau fasik. Kafir itu kan bertentangan dengan Islam. Artinya memang dia menolak hukum Islam. Sistem yang ada sekarang ini bukan Islam, jadi beda antara sistem dengan orang. Sistemnya bukan Islam, orang itu ada yang dzalim, fasik dan kafir. Harus dilihat satu-satu tidak bisa langsung justifikasi.

Formalisasi syariat Islam?


Disitulah pentingnya dakwah.

Bagaimana menuju perubahan?


Jadi kalau kita bicara perubahan itu banyak sekali macam-macam, perubahan yang bersifat elementer, gradual, fundamental sampai bersifat revolutif. Jadi gampang tidaknya itu tergantung skala perubahan, volume perubahan.

Pada waktu itu (reformasi 1998) praktis sangat sulit membayangkan Soeharto jatuh, partai Golkar di tangan dia, PDIP PPP di tangan dia, Fraksi Polri TNI, media massa, ulama, konglomerat bahkan preman di tangan dia. Tetapi itulah dinamika masyarakat, itu yang tidak bisa kita perkirakan. Dalamnya laut bisa kita lihat, tetapi dalamnya hati siapa yang tahu? Dimana dakwah akan mempengaruhi disitu dakwah bermain, society mind.

Kejatuhan Soeharto tidak lepas dari intervensi asing, ada bantuan dari luar untuk mewujudkan cita-cita Khilafah?

Tidak ada. Kita tidak menggunakan sistem people power, kita menggunakan uslub (metode) an thariqul ummah (ummat yang sadar). Kalau people power itu kan pergerakan massa seperti teori Karl Marx. Tetapi kekuatan ummat itu society juga state. Yang disebut thariqul ummah itu masyarakat di grassroot dan di parlemen. 1998 itu banyak faktor, tetapi dakwah itu belum dominan. Pak Harto berubah itu kan karena ada pengajian di Cendana juga pengaruh di state (negara). Walaupun tidak seperti sekarang, makanya menjaga keterbukaan dakwah itu sangat penting sekali termasuk di state. Berada di society dan state.

Mad’u (objek dakwah) HTI siapa saja di level state (negara)?


Beragam, semua yang dinamakan manusia itu mad’u-nya HTI. Pokoknya ada di semua kalangan, ada di tempat masing-masing.

Darimana sumber pendanaan HTI?


Iuran, iuran itu ada yang sebulan Rp 10.000, ada yang Rp 50.000, Rp 100.000, Rp 1.000.000 beragam. [wartapilihan+ResistNews Blog ]



Sebuah Analisis Futuristik Rasional


Mengapa dibubarkan?

Hari Rabu, 25 Syawwal 1438 H yang bertepatan dengan 19 Juli 2017 barangkali akan menjadi hari yang paling bersejarah bagi aktivis Hizbut Tahrir Indonesia. Hari itu adalah hari diumumkannya pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia dengan dicabutnya status badan hukum Hizbut Tahrir Indonesia (lihat dalam tautan berikut; nasional.kompas.com/read/2017/07/19/10180761/hti-resmi-dibubarkan-pemerintah.

Bisa saja opini yang dimunculkan di tengah-tengah masyarakat terkait pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia adalah karena kelompok ini dianggap bertentangan dengan Pancasila. Namun, kita yakin tidak semua rakyat gampang diarahkan dan digiring opininya seperti itu.

Jika diamati perkembangan politik akhir-akhir ini, klaim Hizbut Tahrir Indonesia dianggap bertentangan dengan Pancasila itu lebih terlihat sebagai stempel dan pembenaran saja. Alasan sebenarnya sementara masih lebih logis dipahami sebagai “dendam politik”, karena Hizbut Tahrir Indonesia dianggap berperan membuat kalah salah satu calon kepala daerah dalam Pemilu Kada dengan isu agama. Jika dibiarkan, barangkali itu dipandang akan sangat berbahaya bagi bagi masa depan calon tertentu dalam pemilihan presiden yang sebentar lagi akan dihelat. Jika setelah pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia ini ada upaya pembubaran ormas-ormas lain yang memiliki pengaruh dalam membalik opini massa terkait pilihan terhadap politikus-politikus tertentu, maka analisis ini semakin menemukan bukti penguatnya.

Jadi, dari sudut pandang politik, organisasi Hizbut Tahrir Indonesia ini lebih dekat dipahami sebagai KORBAN PERMAINAN POLITIKsekelompok orang yang sangat bersyahwat besar mempertahankan kekuasaan dengan berbagai macam cara, termasuk di antaranya menjadikan hukum sebagai alat politik.

Perlukah mendaftar sebagai Ormas?

Syabab Hizbut Tahrir Indonesia umumnya heboh dengan pembubaran tersebut. Namun, tidak semua sanggup melihat hal yang lebih mendasar dari itu. Seharusnya, yang perlu didudukkan terlebih dahulu, menurut saya, adalah jawaban dari pertanyaan, “Sebenarnya perlukah Hizbut Tahrir Indonesia mendaftarkan diri sebagai ormas di Indonesia?” “Apa landasan hukum syara’ Hizbut Tahrir Indonesia mendaftarkan diri sebagai ormas di Indonesia?” Sangat ironis tentu jika kelompok yang menyerukan terikat dengan hukum syara tetapi tidak pernah memberikan penjelasan tuntas persoalan hukum seperti ini, dan menganggapnya hanya persoalan teknis semata.

Menurut saya, Hizbut Tahrir Indonesia mendaftarkan diri sebagai ormas di Indonesia itu TIDAK PERLU dan TIDAK BOLEH.

Mengapa?

Paling tidak ada dua alasan yang melatarbelakanginya.

Pertama, Hizbut Tahrir Indonesia mendaftarkan diri sebagai ormas di Indonesia adalah bentuk KEBOHONGAN. Ada dua hal aspek kebohongannya, yaitu kebohongan dalam hal mengaku ormas dan kebohongan dalam asas ormas. Hizbut Tahrir Indonesia bisa dikatakan berbohong kepada pemerintah jika mengaku ormas, karena Hizbut Tahrir Indonesia dalam buku-buku resminya mengumumkan diri sebagai partai politik, bukan ormas (organisasi kemasyarakatan). Ada perbedaan jauh antara parpol dan ormas baik dalam definisi istilah maupun dalam aktivitas. Terkait asas, buku-buku resmi Hizbut Tahrir menyebut asasnya adalah Al-Qur’an dan As-Sunnah, tetapi dalam pendaftaran sebagai ormas, Hizbut Tahrir menyatakan dirinya berideologi pancasila (lihat tautan ini; nasional.kompas.com/read/2017/07/19/11250331/kemenkumham–faktanya-hti-mengingkari-ad-art-organisasinya. Ini jelas kebohongan, dan bohong haram dalam Islam. Syabab/syabah yang kritis sejak dulu pasti akan mempersoalkan ini. Tetapi jika taklid membuta pada pemimpinnya, ya akan ikut-ikutan saja.

Kedua; Hizbut Tahrir Indonesia mendaftarkan diri sebagai ormas di Indonesia adalah bentuk TIDAK TAHU DIRI. Mengapa demikian? Sebab karena cita-cita Hizbut Tahrir adalah ingin menghancurkan demokrasi dan menguasai pemerintahan Indonesia. Menjadi aneh jika Hizbut Tahrir Indonesia minta izin kepada Indonesia untuk menghancurkan sistemnya seraya menikmati sistem yang hendak dihancurkannya.

Perumpamaan Hizbut Tahrir Indonesia ketika ingin menghancurkan demokrasi, mendongkel penguasa dan menggantikan posisi penguasa di Indonesia sambil meminta panggung kepada sistem demokrasi itu dengan mendaftarkan diri sebagai ormas dan minta legalitas itu adalah seperti gambaran berikut,

“Bayangkan ada lelaki yang bertamu ke sebuah rumah tangga. Rumah tangga itu punya rumah yang bagus, punya istri yang cantik, tetapi sang tamu menganggap sang suami yang menjadi kepala keluarga tidak becus mengurus rumah tangga. Ia berpikir dan mentargetkan untuk menguasai rumah tangga itu, menikahi istrinya dan menguasai seluruh hartanya. Tiap hari dia menjelek-jelekkan sang suami di hadapan wanita itu. Targetnya adalah agar mereka bercerai, lalu si wanita itu dengan sukarela meminta sang tamu menggantikan mantan suaminya sebagai suami dan kepala rumah tangga. Dengan target seperti ini, dia minta izin secara resmi kepada kepala rumah tangga untuk beraktivitas yang menghancurkan sistem rumah tangga itu, mendongkel posisi suami dan menggantikannya di masa mendatang!”

Logika apa yang bisa menerima perilaku paradoks ini?

Menyerang demokrasi tetapi minta panggung ke sistem demokrasi agar bisa menghancurkan demokrasi.

Ini benar-benar akan susah dipahami orang awam.

Di alam demokrasi Indonesia saat ini, masih lebih baik jika Hizbut Tahrir mengambil contoh syabab-syabab senior di Timur Tengah yang mengatakan bahwa Hizbut Tahrir tidak perlu legalitas pemerintah manapun, karena legalitas Hizbut Tahrir (menurut mereka ) langsung datang dari Allah dalam surah Ali Imron;104

Jadi, kejadian pembubaran ini sebaiknya dijadikan momen awal untuk lebih jujur kepada syabab dan umat, serta lebih konsisten dengan pemikiran yang ditabanni. Tidak tergoda oleh kepentingan pragmatis sesaat.

Apakah Dakwah Hizbut Tahrir akan terhenti?

Tidak.

Selama negara menganut demokrasi, tidak ada alasan apapun untuk menghalangi dakwah Hizbut Tahrir, karena prinsip utama demokrasi adalah kebebasan berbicara. Bebas bicara ide apapun termasuk dakwah.

Jadi beda antara Hizbut Tahrir sebelum dan sesudah pembubaran hanyalah ruang geraknya saja. Saat masih legal, ruangnya lebih luas, panggungnya lebih lebar dan lebih bebas menyuarakan ide. Sekarang, setelah dinyatakan ormas terlarang maka Hizbut Tahrir tidak bisa lagi membuat acara-acara resmi secara terbuka. Tetapi secara diam-diam alias bawah tanah, tidak ada satupun pasal hukum yang bisa menjeratnya.

Di alam demokrasi, penyampaian ide sekeras apapun, selama tidak disertai tindakan kriminal, maka tidak ada delik untuk dihukum. Di titik ini Hizbut Tahrir bisa dikatakan aman, karena metode dakwah Hizbut Tahrir yang baku adalah anti kekerasan, artinya menolak menggunakan kekuatan fisik untuk memperjuangkan ide. Ini membuat Hizbut Tahrir tidak bisa dikriminalisasi hanya karena aktivitas penyampaian idenya. Nampaknya pendiri Hizbut Tahrir tahu betul karakter negara-negara demokrasi ini, sehingga beliau menggariskan metode dakwah seperti itu sejak awal didirikannya Hizbut Tahrir yang lebih menjamin keamanan dakwah Hizbut Tahrir di negara-negara demokratis (ironisnya, demokrasi ini yang hendak dihancurkan Hizbut Tahrir). Hizbut Tahrir hanya akan dibungkam di negara-negara represif dan diktator.

Celah yang mungkin dilakukan untuk mengkriminalisasi Hizbut Tahrir di bawah pemerintahan demokrasi adalah rekayasa intelejen. Caranya, dibuat suatu kondisi yang memancing amarah Hizbut Tahrir lalu akhirnya terjadi bentrokan fisik dan terjadi kekerasan. Selain itu, Hizbut Tahrir hanya mungkin dilarang beraktivitas secara total dan dikriminalisasi hanya oleh pemerintahan represif dan diktator.

Bisakah Anggota Hizbut Tahrir dikriminalisasi?

Jika melihat pasal-pasal Perppu itu, tokoh-tokoh dan pemimpin Hizbut Tahrir Indonesia bisa saja dikriminalisasi. Bahkan tidak menutup kemungkinan juga anggota-anggota Hizbut Tahrir. Tetapi hampir mustahil semua anggota akan dipenjarakan. Mana kuat penjara menampung ratusan ribu orang? Itu malah membebani anggaran negara. Yang lebih logis, jika ada kriminalisasi, maka itu hanya akan disesuikan dengan target-target politik kelompok tertentu. Ada unsur tarik ulur. Jadi hanya dipakai jika dibutuhkan. Di titik ini berarti aktivis Hizbut Tahrir Indonesia harus waspada.

Mungkinkah Hizbut Tahrir mendapatkan Legalitasnya kembali?

Mungkin saja mendapatkan legalitas kembali. Paling tidak itu tergantung dua faktor;

a.Sistem demokrasi apa yang akan dikembangkan di Indonesia oleh para pemikir berpengaruh yang nantinya akan menjadi konsensus bangsa.

b.Penguasa yang bagaimana yang akan menguasai Indonesia setelah rezim ini.

Jika Hizbut Tahrir Indonesia masih mengagendakan untuk menjadikan sistem demokrasi di Indonesia sebagai jembatan menuju khilafah, maka target jangka pendek Hizbut Tahrir Indonesia adalah mengusahakan dua faktor tadi agar kondusif untuk pengajuan legalitas kembali.

Caranya, Hizbut Tahrir Indonesia mendorong terbentuknya konsensus bangsa terkait demokrasi ala Indonesia yang tidak menghalangi kebebasan berpendapat, meskipun pendapat tersebut dari unsur agama, meskipun pendapat yang dikembangkan adalah ide yang menghancurkan demokrasi itu sendiri.

Indonesia ini adalah negara yang mengadopsi sistem demokrasi, namun demokrasi yang masih mencari bentuk. Adopsi ke arah demokrasi liberal tidak mau, adopsi ke demokrasi ala sosialis juga tidak mau. Seperti sedang merumuskan demokrasi khas ala Indonesia yang mungkin nanti akan dipopulerkan dengan nama demokrasi pancasila.

Jika rumusan demokrasi ala indonesia itu sudah ditemukan dan menjadi konsensus mayoritas rakyat bangsa ini, lalu diadopsi demokrasi yang memberi ruang pada ide – seradikal apapun – untuk berbicara, rumusan demokrasi yang membolehkan legalitas sebagai partai, meski tidak ikut parlemen, maka pada saat itulah Hizbut Tahrir bisa jadi mendapatkan kembali legalitasnya. Kemungkinan ini bisa saja terjadi karena demokrasi yang ideal tidak pernah takut dengan ide apapun yang berkembang di masyarakatnya meskipun ide tersebut berusaha menghancurkan demokrasi itu sendiri. Sebab, demokrasi ideal yakin bahwa ide yang menentang demokrasi adalah ide minoritas yang tidak akan laku di tengah-tengah masyarakat modern saat ini.

Lalu terkait penguasa, Hizbut Tahrir Indonesia dapat mendukung calon penguasa yang tidak represif, yang benar-benar seorang demokrat, yang menjamin kebebasan berbicara Hizbut Tahrir, bukan penguasa otoriter, boneka, atau haus kekuasaan yang menjadikan semua bangunan sistem politik hanya untuk menghamba pada kepentingan mempertahankan kekuasaannya.

Kalau Hizbut Tahrir Indonesia menolak ide ini, yakni tidak mau target jangka pendek, ya silakan saja. Teruskan saja ajakan menghancurkan demokrasi. Kalau berhasil, yang muncul nanti bisa jadi adalah penguasa diktator nan otoriter ala PKI dan itu justru akan memberangus habis Hizbut Tahrir Indonesia sampai ke akar-akarnya. Jika ini yang terjadi, Hizbut Tahrir Indonesia sama sekali tidak punya harapan memperoleh legalitas kembali.

Adapun jika Hizbut Tahrir Indonesia berpikir maunya langsung revolusioner, maksudnya langsung ingin menghancurkan demokrasi seraya menggantinya dengan khilafah, maka secara rasional saat ini keinginan tersebut masih terlihat utopis. Pertama, panggung Hizbut Tahrir Indonesia saat ini semakin sempit dengan pembubaran organisasinya sehingga semakin susah merebut opini massa secara massif. Kedua, Hizbut Tahrir Indonesia masih gagal menunjukkan keunggulan sistem khilafah hasil ijtihad An-Nabhani dibandingkan sistem demokrasi dalam banyak hal seperti jaminan kebebasan berpendapat, pergantian kekuasaan yang bermartabat, sistem yang mencegah diktatorisme dan lain-lain. Wajar jika ide sistem khilafahHizbut Tahrir Indonesia tidak banyak menarik pemikir-pemikir politik di Indonesia. Sistem Khilafah hasil ijtihad An-Nabhani sebagai sistem politik sampai hari ini tarafnya baru memberi daya tarik kepada orang-orang Islam awam yang tidak terlalu serius dan memiliki pengetahuan cukup untuk memahami fakta sistem politik dan sejarah politik Islam.

Penutup Dan Saran

Akhir kata, nasihat kami kepada para aktivis Hizbut Tahrir, “Tidak usah terlalu heboh dengan soal legalitas. Lebih baik sumber dayanya dikerahkan untuk hal yang lebih produktif demi dakwah. Hal positif dicabutnya status badan hukum Hizbut Tahrir Indonesia adalah terhenti dan matinya acara-acara gebyar Hizbut Tahrir Indonesia yang lebih cenderung terkesan sebagai festivalisasi dakwah yang memboroskan uang dan tenaga.

Hizbut Tahrir Indonesia lebih baik mulai banyak melakukan koreksi internal. Membenahi sistem pembinaan, mengingkatkan kualitas ilmu anggota, memperbaiki akhlak syabab, merumuskan program partai yang lebih efektif, efisien dan terarah, membersihkan diri dari pemikiran-pemikiran yang menyimpang, membubarkan MHTI, mengubah metode dakwah yang memecah umat, meminta maaf pada gerakan-gerakan di luar Hizbut Tahrir yang selama ini dijelek-jelekkan namun membalas dengan kemuliaan akhlak luar biasa dengan menolong Hizbut Tahrir Indonesia. Terakhir, Hizbut Tahrir Indonesia secara rendah hati bersedia membangun sinergitas dengan gerakan di luar Hizbut Tahrir tanpa harus memimpin. Dengan cara itu, kehadiran Hizbut Tahrir benar-benar bermanfaat dan memberi kontribusi kuat untuk Islam dan kaum muslimin.

Wallahua’lam.

Abu Ibrahim



+ResistNews Blog 
- Seorang Hakim Jerman baru-baru ini membuat keputusan kontroversial setelah Ia melarang seorang perempuan Suriah mengenakan jilbab di pengadilan saat proses perceraian terhadap suaminya, mengutip laporan media setempat, Selasa (18/07).

Pengacara perempuan Najat Abokal mengatakan kepada Harian Tagesspiegel bahwa Hakim di kota Luckenwalde bagian Timur,
mengirimkan sebuah surat kepada kliennya yang mengatakan bahwa pernyataan bermotif agama seperti mengenakan jilbab tidak akan diizinkan dalam persidangan.

Surat Hakim tersebut juga memperingatkan muslimah itu bahwa dia akan menghadapi tuntutan hukum jika dia tidak mematuhi instruksi ini selama persidangan yang dijadwalkan pada tanggal 27 Juli mendatang, jelas pengacara tersebut.

Sementara itu, Roswitha Neumaier, Direktur Pengadilan Distrik, mengatakan bahwa persidangan tersebut telah ditunda karena keberatan tersebut.

The Federal Constitutional Court ruled in 2006 that people present as spectators could not be expelled from a court proceeding because they were wearing a headscarf.[world bulletin]

Di Jerman, kini tinggal 4,7 juta penduduk Muslim, dan kebebasan beragama dilindungi oleh Undang-Undang Dasar.
Beberapa negara bagian Jerman melarang pegawai publik seperti guru, polisi, hakim atau jaksa untuk mengenakan pakaian dan simbol keagamaan saat bertugas.

Namun, tidak ada undang-undang yang melarang warga mengenakan jilbab atau simbol keagamaan lainnya saat berada di institusi publik.Pengadilan Konstitusional Federal memutuskan pada tahun 2006 bahwa orang-orang yang hadir dalam persidangan sebagai penonton tidak dapat dikeluarkan dari pengadilan karena mereka mengenakan jilbab.

Muslimah Jerman Di-diskiminasi

Muslimah yang mengenakan jilbab mengalami berbagai bentuk diskriminasi di Jerman, namun seringkali mereka tidak mengajukan keluhan, demikian pernyataan Ketua Badan Anti-Diskriminasi Federal, Federal Anti-Discrimination Agency (ADS), bulan Mei lalu.

Dalam sebuah wawancara dengan Anadolu, Christine Lueders mengatakan bahwa perempuan berjilbab sering menghadapi diskriminasi di pasar tenaga kerja, di klub-klub kebugaran atau saat mereka menyewa apartemen.

“Banyak orang tidak tahu bahwa di Jerman dilarang mengenakan selimut dengan jilbab,” pungkasnya, Lueders menambahkan bahwa ruang klub kebugaran atau para pekerjanya tidak dapat mengenakan larangan semacam itu bagi individu yang memakai simbol agama.

Menurut Lueders, Badan Anti-Diskriminasi Federal menerima lebih dari 21.000 keluhan diskriminasi sejak 2016, namun hanya 300 di antaranya yang diajukan oleh para perempuan muslim yang mengenakan jilbab.“Tapi statistik ini tidak banyak bicara tentang angka sebenarnya,” tandasnya.

“Secara umum, ketika kita berbicara tentang diskriminasi, selalu ada sejumlah kasus yang tidak dilaporkan. Karena banyak orang menghadapi diskriminasi atau bhakan tidak tahu di mana mereka bisa mendapatkan dukungan,” imbuhnya.
Di Jerman, di mana hampir 4,7 juta Muslim hidup, kebebasan beragama dilindungi oleh Konstitusi Jerman.

Namun, perempuan Muslim yang memakai jilbab telah menghadapi tingkat diskriminasi yang meningkat pesat dalam beberapa tahun terakhir di tengah meningkatnya sentimen anti-Muslim, hal ini dipicu oleh propaganda dari partai-partai sayap kanan dan partai populis yang telah mengeksploitasi krisis pengungsi dan mengkampanyekan gerakan anti-Islam.

Sementara itu Jerman, tidak seperti Prancis, yang tidak memiliki peraturan ketat yang melarang penggunaan simbol-simbol keagamaan di ruang publik, sebuah keputusan baru-baru ini di Pengadilan Uni Eropa mengizinkan para pengusaha melarang pekerja mereka untuk mengenakan simbol agama apapun, termasuk jilbab.

“Saya mengambil pandangan yang sangat kritis mengenai keputusan ini dan saya berharap agar pengusaha tidak melakukan hal itu [melarang jilbab],” kata Lueders,

Lebih lanjut Ketua Federal Anti-Discrimination Agency (ADS) itu menekankan bahwa bagi pengusaha, kualifikasi pelamar kerja harus menjadi faktor penentu, bukan penampilan atau afiliasi keagamaan mereka.
Dia juga menggarisbawahi bahwa dengan memiliki tim multikultural dan beragam merupakan hal yang baik demi kepentingan pengusaha.

Pejabat tinggi anti-diskriminasi Jerman juga telah mengkritik beberapa negara bagian Jerman, yang masih menolak untuk memberikanpekerjaan kepada guru-guru perempuan Muslim yang mengenakan jilbab, selain melarang simbol-simbol keagamaan lainnya.

“Saya melihat ada masalah di sini di Jerman Mengapa guru tidak mungkin memakai kippah, salib atau jilbab?” tegasnya.
Pada tahun 2015, sebuah keputusan utama Pengadilan Konstitusional Jerman membatalkan sebuah “larangan umum” terhadap para guru yang memakai jilbab, dan memutuskan bahwa larangan semacam itu hanya dapat diberlakukan jika jilbab seorang guru menciptakan sebuah kontroversi, dan mengancam lingkungan damai di sebuah sekolah.

Meskipun demikian, sejumlah negara bagian Jerman, seperti Hamburg, Schleswig-Holstein dan Berlin, enggan membiarkan guru-guru memakai jilbab, dengan dalih mengutip ketentuan “undang-undang netralitas” mereka.

Meskipun beberapa negara bagian di Jerman masih melarang jilbab untuk guru-guru, tidak ada undang-undang yang melarang siswa perempuan Muslim melakukannya di sekolah menengah ataupun universitas. [panjimas+ResistNews Blog ]



+ResistNews Blog - Sheikh Ikrimah Sabri memperingatkan umat Islam bahwa apa yang dilakukan penjajah Zionis Israel di Masjid Al Aqsha bukanlah untuk tujuan keamanan, melainkan memaksakan kedaulatan atas Masjid yang menjadi kiblat pertama umat Islam.

Peringatan ini disampaikan Sheikh Ikrimah Sabri setelah keluar dari rumah sakit akibat ditembak tentara Yahudi dalam penyerangan yang terjadi seusai menunaikan shalat Isya berjamaah di depan Gerbang Asbath, pintuk masuk Masjid Al Aqsha, pada Selasa (18/07) malam.

“Hasil pemeriksaan menunjukan bahwa saya mengalami memar di kaki dan tangan setelah benterokan yang terjadi pada Selasa malam, Alhamdulillah,” ujar Sheikh Ikrimah Sabri kepada koresponden Anatolia pada hari Rabu (19/07) kemarin.

Sheikh Ikrimah Sabri melanjutkan, “Ketika dibawa dari tempat kejadian, saya menyaksikan seorang pemuda ditembak di kepala dan perutnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta’ala selalu melindunginya.”

Sheikh Ikrimah Sabri memperingatkan dengan keras kepada umat Islam diseluruh dunia bahwa tidak ada pembenaran keamanan dengan apa yang dilakukan penjajah Zionis Israel saat ini di Masjid Al Aqsha dengan dalih kemanan.

Menurut Khatib Masjid Al Aqsha, apa yang dilakukan penjajah Yahudi saat ini adalah upaya politik untuk memaksakan kedaulatan Israel atas Masjid suci ketiga umat Islam. “Kami dengan tegas menolak dan tidak menerima itu,” ujarnya.

Sheikh Ikrimah Sabri menyebut penjajah Zionis Israel kini sedang bingung menghadapi gelombang kemarahan umat Islam Palestina, khususnya setelah aksi shalat berjamaah di depan gerbang-gerbang masuk Al Aqsha berubah dari puluhan orang, lalu ke ratusan, dan puncaknya ribuan orang pada hari Selasa kemarin.

Umat Islam di Palestina sendiri mengancam akan menutup seluruh masjid-masjid di kota Al Quds serta sekitarnya, dan memusatkan pelaksanaan ibadah shalat Jumat hanya di depan gerbang-gerbang masuk ke komplek Masjid Al Aqsha jika penjajah Zionis Israel tidak menghapus penempatan pintu metal detektor. [eramuslim/ +ResistNews Blog ]



+ResistNews Blog
 - Penjualan ritel yang terus melorot, kendati ada momen puasa dan Lebaran, telah membuktikan begitu besar anjloknya daya beli masyarakat. Hal ini seharusnya menjadi tamparan pemerintah karena gagal menggenjot daya beli tersebut.

Namun sayangnya, pemerintah selalu bangga dengan keberhasilan bisa menekan harga-harga pangan selama puasa dan Lebaran itu, sehingga membuat laju inflasi rendah. Tapi seolah malah gagal paham membaca fenomena penurunan daya beli itu.

“Satu hal yang menjadi isu utama adalah persoalan daya beli masyarakat. Padahal kalau kita lihat, kemarin (puasa dan lebaran) membuat semua terkaget-kaget. Ternyata, data penjualan ritel kita tidak hanya melambat tapi minus,” ujar Direktur Eksekutif Indef, Enny Sri Hartati, di Jakarta, Kamis (20/7).

Namun sayangnya, kata Enny, pemerintah selalu mengklaim kinerja kabinet terbaik selama 10 tahun, karena harga kebutuhan pokok stabil selama Lebaran dan harga energi tidak ada kenaikan, seperti harga bahan bakar minyak (ВВМ) yang tak naik. [aktual+ResistNews Blog ]



+ResistNews Blog
 - Hasil polling Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengenai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 tahun 2017 tentang organisasi masyarakat menunjukkan 92 persen responden menolak Perppu tersebut.

Kemudian polling yang dilakukan melalui akun twitter KSPI ini menunjukkan hanya 6 persen yang menerima, sedangkan 2 persennya menjawab tidak tahu.

“Polling ini diikuti 12.977 responden. Terkait hasil polling ini, KSPI semakin yakin untuk menolak keberadaan Perppu Ormas ini,” kata Presiden KSPI Said Iqbal yang diterima Aktual.com, Senin (17/7)

Menurut Said Iqbal, semua isu yang diperjuangkan serikat buruh adalah isu yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat umum. Seperti isu upah layak, terkait dengan daya beli masyarakat. Isu jaminan pensiun dan jaminan kesehatan, terkait dengan perlindungan sosial untuk rakyat. Sedangkan isu oursourcing, terkait erat dengan masa depan orang muda di Indonesia dalam mendapatkan kepastian kerja.

“Dengan demikian, perjuangan serikat buruh selalu akan beririsan dengan kebijakan pemerintah,” kata Said Iqbal.

Maka tidak menutup kemungkinan, pemerintah tidak suka dengan perjuangan serikat buruh. Sehingga dengan Perppu tersebut, memungkin bagi Menkumham dan Mendagri untuk membubarkan serikat buruh tanpa proses pengadilan.

Dengan kata lain, pemerintah dapat mengintervensi kebebasan dan berserikat bagi para buruh dan masyarakat sipil.

Menurut pengurus pusat (Governing Body) ILO itu, Perppu Ormas mengancam demokrasi. Terutama mengancam kebebasan berserikat, serta menebarkan rasa takut bagi para buruh yang ingin memperjuangkan isu-isu buruh. Terlebih lagi, dalam Perppu tersebut, dijelaskan bahwa selain pembubaran organisasi, para anggota dapat dikenakan sanksi pidana seumur hidup atau 5 – 20 tahun hanya karena pemerintah secara sepihak dan arogan menyatakan organisasi buruh membahayakan kepentingan pemerintah.

KSPI menilai terbitnya Perppu Ormas mencerminkan kepanikan pemerintah yang tidak siap berdemokrasi secara sehat. Hal ini diperparah dengan sikap Pemerintah yang menghapus aplikasi telegram.

Bagi KSPI, yang dibutuhkan oleh buruh dan rakyat Indonesia sekarang ini adalah bukan Perppu Ormas, tetapi memperbaiki kesejahteraan rakyat dan kaum buruh.

“Bukan malah menghancurkan daya beli masyarakat melalui kebijakan upah minimum industri padat karya lebih rendah dari upah minimum yang ditetapkan pemerintah sendiri,” pungkas dia. [aktual+ResistNews Blog ]



+ResistNews Blog
 - Penjajah Israel tembak mati dua warga Palestina dalam bentrokan di Tepi Barat terjajah pada Rabu pagi, berdasarkan laporan kementrian kesehatan Palestina, tulis Anadolu Agency.

Kementrian mengidentifikasi dua warga Palestina yang terbunuh itu sebagai Saad Salah, 20 tahun, dan Awos Salam, 17 tahun, dari kamp pengungsian Jenin di Tepi Barat utara.

“Tiga warga Palestina lainnya terluka karena tembakan penjajah Israel,” kementrian menambahkan dalam pernyataannya.

Militer Israel, mengklaim bahwa pasukannya ditembaki pada penggerebekan di dalam kamp pengungsi.

“Pasukan kami menerima ancaman dan menembak para penyerang,” mereka mengatakan.

Menurut militer Israel, 21 warga Palestina ditahan di sepanjang Tepi Barat karena melempar batu dan berdemo. [hidayatullah.com/ +ResistNews Blog ]



+ResistNews Blog
 - Para jamaah yang hendak shalat diwajibkan berjalan perlahan dan melewati detektor logam. Di hadapan mereka, petugas polisi berwajah seram mengawasi setiap gerak-gerik jamaah yang ingin beribadah di salah satu masjid di Kota Kashgar.

Kepolisian China belakangan ini sangat ketat mengawasi warga Uighur yang menjadi populasi utama di wilayah Xinjiang. Sejumlah kebijakan kontroversial pun diterapkan seperti pelarangan memelihara jenggot dan shalat di tempat umum.

Selama bertahun-tahun sebelumnya, alun-alun di luar masjid di Kashgar selalu dipenuhi kerumunan orang, jamaah pun berdesakan saat merayakan Idul Fitri. Namun suasana itu tak ada lagi, demikian laporan AFP, Kamis (13/07/2017.

Lebaran tahun ini merupakan perayaan paling sepi di Kashgar dalam satu generasi.

Sementara itu, pihak berwenang menolak berkomentar mengenai fenomena ini. Namun, seorang pengusaha lokal mengatakan kepada AFP, pemerintah telah mendirikan beberapa pos pemeriksaan yang dijaga polisi. Pos pemeriksaan ini mengepung kota tersebut untuk mencegah para wisatawan ke Kashgar dan bergabung dalam shalat Idul Fitri.

“Ini bukan tempat yang baik untuk beragama,” kata seorang pedagang.

Pemerintah berdalih, pembatasan dan penambahan personel polisi di kawasan ini untuk mengendalikan penyebaran ekstremisme dan gerakan separatis Islam. Para aktivis hak asasi manusia menyebut Xinjiang tak ubahnya penjara terbuka.

Beijing mengklaim larangan dan kehadiran banyak polisi bertujuan mengontrol penyebaran ekstremisme dan gerakan separatis, tetapi analis memperingatkan bahwa Xinjiang bakal menjadi ‘penjara terbuka’.

Analis mengatakan, China pada dasarnya menciptakan ‘negara polisi’ yang tidak pernah terjadi sebelumnya.

“China pada dasarnya menciptakan keadaan darurat yang belum pernah terjadi sebelumnya,” kata James Leibold, pakar keamanan China di Universitas La Trobe Australia, seperti dilansir AFP.

Tembok Besar

Pemerintah China mulai meningkatkan keamanan dan melakukan pembatasan agama di Xinjiang pada tahun 2009. Kebijakan ini menyusul serangkaian kerusuhan di ibukota, Urumqi yang menyebabkan sekitar 200 orang tewas.

Presiden Xi Jinping juga memerintahkan pasukan keamanan untuk membangun “tembok besar” yang terbuat dari baja di sekitar wilayah tersebut. Tujuannya, menghalau orang-orang Uighur yang mengklaim sebagai anggota ISIS kembali ke rumah mereka dan memicu “pertumpahan darah”.

Banyak rambu peringatan yang berisi tidak larangan warga sholat di tempat umum dan menumbuhkan jenggot sebelum berusia 50 tahun. Sementara pegawai negeri (PNS) dilarang berpuasa selama bulan Ramadhan.

Di Tashkurgan, dekat perbatasan Pakistan, pihak berwenang telah menutup restoran halal karena dianggap menolak menyajikan makanan selama liburan.

Seorang guru dan seorang pejabat pemerintah mengatakan kepada AFP, sekolah melarang siswa menggunakan ucapan-ucapan dalam bahasa Arab seperti “Assalaamu alaikum”.

Sementara pemerintah komunis China bangga dengan pelaksanaan One Belt One Road (OBOR) di seluruh dunia Islam, diam-diam mereka terus melakukan mendiskriminasi dan memberi tekanan kepada Muslim Uighur.

Sejak beberapa tahun terakhir ini, umat Islam Uighur menjadi korban kekejaman pemerintah komunis China, menyebabkan puluhan orang tewas. [hidayatullah.com+ResistNews Blog ]



+ResistNews Blog
 - Pemerintah Aung San Suu Kyi di Myanmar berpotensi digolongkan sebagai “negara paria” seperti Korea Utara dan Suriah setelah menolak memberikan visa kepada tim PBB yang menyelidiki kondisi muslim Rohingya, kata sejumlah aktivis.

Pemerintah sipil peraih Nobel Perdamaian itu mengatakan pada 30 Juni bahwa tiga penyidik yang ditunjuk oleh Dewan Hak Asasi Manusia PBB tidak diterima, dengan alasan mereka mengadakan penyelidikan sendiri atas dugaan kekejaman terhadap kelompok minoritas tersebut.

Penolakan tersebut berarti “pukulan bagi korban yang mengalami pelanggaran hak asasi manusia (HAM) oleh pasukan keamanan negara Myanmar,” ungkap John Fisher, direktur Human Rights Watch di Jenewa, dalam sebuah pernyataan dikutip AFP.

“Apakah pemerintah Aung San Suu Kyi sungguh ingin dimasukkan ke dalam grup negara sangat kecil dan memalukan yang menolak keputusan Dewan Hak Asasi Manusia?” katanya.

“Korea Utara, Eritrea, Suriah, dan Burundi adalah negara paria hak asasi manusia yang menghalangi penyelidikan internasional independen atas dugaan pelanggaran HAM, dan akan sangat konyol jika pemerintah pimpinan Liga Nasional untuk Demokrasi yang dipilih secara demokratis di Myanmar melakukan hal serupa,” imbuhnya.

Pada Senin, Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB Nikki Haley juga meminta pemerintah Myanmar memberikan visa kepada misi pencarian fakta PBB, dengan alasan “masyarakat internasional tidak dapat mengabaikan apa yang sedang terjadi di Burma.”

Wilayah utara negara bagian Rakhine ditutup sejak Oktober, ketika militer melancarkan operasi untuk memburu militan Rohingya yang melakukan serangan mematikan di pos polisi.

Lebih dari 90.000 muslim Rohingya dipaksa meninggalkan rumah mereka sejak Oktober tahun lalu, menurut perkiraan PBB.

Sebuah laporan PBB pada bulan Februari mengatakan kampanye melawan Rohingya, yang menolak kewarganegaraan dan hak-hak lain di Myanmar yang mayoritas beragama Buddha, “sangat mungkin” sebagai kejahatan perang.

Pada bulan Mei, dewan hak asasi manusia yang berbasis di Jenewa itu, menunjuk Indira Jaising dari India, Radhika Coomaraswamy dari Sri Lanka dan Christopher Dominic Sidoti dari Australia sebagai tiga anggota misi PBB.

Misi tersebut diperintahkan untuk “segera” menyelidiki pelanggaran yang dilaporkan dilakukan oleh pasukan keamanan, terutama di negara bagian Rakhine di mana tentara telah dituduh memperkosa, menyiksa dan membunuh anggota komunitas Rohingya, demikian AFP dikutip Antaranews. [hidayatullah.com/ +ResistNews Blog ]



+ResistNews Blog
 - Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) melakukan pemblokiran terhadap aplikasi pesan instan Telegram versi web.

Kemkominfo, Jumat (14/07/2017), telah meminta Internet Service Provider (ISP) untuk melakukan pemutusan akses (pemblokiran) terhadap sebelas Domain Name System (DNS) milik aplikasi Telegram. Kenapa?

Menurut Kemkominfo, pemblokiran ini harus dilakukan karena banyak sekali kanal yang ada di layanan itu dianggap bermuatan propaganda radikalisme, terorisme, paham kebencian, ajakan atau cara merakit bom, cara melakukan penyerangan, disturbing images, dan lain-lain yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

“Saat ini kami juga sedang menyiapkan proses penutupan aplikasi Telegram secara menyeluruh di Indonesia apabila Telegram tidak menyiapkan Standard Operating Procedure (SOP) penanganan konten-konten yang melanggar hukum dalam aplikasi mereka.

Langkah ini dilakukan sebagai upaya untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI,)” ujar Dirjen Aplikasi Informatika, Semuel A Pangerapan, dalam keterangan tertulisnya yang diterima hidayatullah.com Jakarta, Jumat (14/07/2017).

Lebih lanjut ia menganggap, aplikasi Telegram dapat membahayakan keamanan negara karena tidak menyediakan SOP dalam penanganan kasus terorisme.

Menurutnya, dalam menjalankan tugas, Kemkominfo selalu berkoordinasi dengan lembaga-lembaga negara dan aparat penegak hukum lainnya, dalam menangani pemblokiran konten-konten yang melanggar peraturan perundangan-undangan Indonesia.

Hal itu menurutnya sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 40 UU No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE),

Adapun ke-11 DNS yang diblokir sebagai berikut: t.me, telegram.me, telegram.org, core.telegram.org, desktop.telegram.org, macos.telegram.org, web.telegram.org, venus.web.telegram.org, pluto.web.telegram.org, flora.web.telegram.org, dan flora-1.web.telegram.org. Akibat pemblokiran ini layanan Telegram versi web tidak bisa diakses melalui komputer. [hidayatullah.com+ResistNews Blog ]

[Al-Islam No. 863-20 Syawal 1438 H_14 Juli 2017]

Berbagai tudingan terhadap ajaran Islam dan para pejuangnya kian hari kian marak terjadi. Berbagai tudingan ini bermuara pada satu hal: nafsu untuk menghalang-halangi penerapan ajaran Islam dalam kehidupan.

Khilafah, misalnya, dituding sebagai bukan bagian dari ajaran Islam. Jelas, ini merupakan fitnah yang luar biasa. Bagaimana mungkin Khilafah yang telah dinyatakan dalam al-Quran, as-Sunnah dan Ijmak Sahabat bahkan Ijmak Ulama dituding bukan bagian dari ajaran Islam? Bagaimana mungkin pula Khilafah yang pernah ada dalam rentang sejarah selama lebih dari 13 abad dengan peradaban emasnya—sejak Khulafaur Rasyidin, Khilafah Umayah, Khilafah Abasiyah dan Khilafah Utsmaniyah—seolah-olah dianggap tidak pernah ada?

Kini seruan tentang Khilafah seolah menjadi aib. Penyebar ajaran tentang Khilafah dianggap kriminal. Para pejuang Islam yang menyerukan Khilafah sebagai wujud penerapan Islam secara kâffah dituding sebagai radikal, pemecah-belah bangsa, anti Pancasila dan NKRI, bahkan dituduh sebagai teroris. Karena itu Pemerintah—meski harus melanggar UU yang mereka buat sendiri—terkesan memaksakan diri untuk mengeluarkan Perppu dengan tujuan untuk membubarkan ormas yang sebelumnya dituding dengan berbagai tudingan di atas. Boleh jadi tidak hanya Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang disasar, tetapi sejumlah ormas Islam lain yang juga dituding radikal hanya karena berseberangan dengan Pemerintah.

Tidak hanya itu, segala seruan yang bernuansa Islam kini dicurigai. Ada upaya Pemerintah melalui Kemenag untuk mewaspadai keberadaan Kerohanian Islam (Rohis) di sekolah-sekolah. Padahal aktivitas Rohis sangat positif. Rohis justru menjadi benteng bagi para remaja ketika mengalami gempuran budaya Barat, khususnya pergaulan bebas, yang merusak moral.

Melalui pernyataan pejabat Kementerian Pendidikan baru-baru ini, Pemerintah pun menganggap mata kuliah agama Islam di perguruan tidak terlalu penting. Mata kuliah agama Islam di perguruan tunggi, yang hanya 2 SKS, dianggap tidak ada gunanya dan tidak relevan dengan keilmuan sehingga harus diabaikan.

Itulah di antara berbagai fitnah yang menimpa Islam dan para pejuangnya di negeri ini, akhir-akhir ini. Pertanyaannya: mengapa semua ini terjadi? Di dalam al-Quran Allah SWT memberikan jawaban:

وَلَا يَزَالُونَ يُقَٰتِلُونَكُم حَتَّىٰ يَرُدُّوكُم عَن دِينِكُم إِنِ ٱستَطَٰعُواْ

Mereka (musuh-musuh Islam) tidak henti-hentinya memerangi kalian (umat Islam) hingga mereka dapat mengembalikan kalian dari agama kalian (pada kekafiran) jika mereka mampu (TQS al-Baqarah [2]: 217).

Pelajaran dari Fitnah Terhadap Rasulullah saw. dan Para Sahabat ra.

Sebagaimana kita ketahui, sejarah manusia tidak pernah kosong dari pertarungan antara kebenaran dan kebatilan. Para penyeru kebaikan senantiasa mendapat tantangan dan halangan dari para penyeru kebatilan, juga dari orang-orang yang suka berbuat kerusakan dan bersikap pragmatis yang hidup sekadar mencari kemanfaatan duniawi dan demi memenuhi hasrat hawa nafsu semata. Demikian yang dialami oleh seluruh nabi dan rasul sekaligus menjadi sunnatullah bagi dakwah mereka.

Tak ada perjuangan tanpa ancaman dan tantangan, bahkan hambatan dan gangguan. Rasulullah saw. pun—manusia yang paling baik akhlaknya, paling baik tutur kata serta budi bahasanya; yang senantiasa dibimbing wahyu dalam seluruh sikap, kata dan perbuatannya; yang menjadi teladan seluruh umat manusia—tidak luput dari hal tersebut. Beliau, misalnya, pernah mendatangi orang-orang di rumah-rumah dan pasar-pasar mereka demi menyampaikan kalimat, “Katakanlah: Lâ ilâha-illalLâh niscaya kalian akan sukses!” Setiap kali Rasulullah saw. keluar menyampaikan dakwahnya, Abu Lahab senantiasa mengikuti beliau untuk mendustakan beliau sekaligus memperingatkan orang-orang Quraisy agar tidak mengikuti ajakan beliau. Rasulullah saw. pun digelari dengan sejumlah julukan miring antara lain: pendusta, penyihir, penyair, gila, pemecah-belah, dll. Namun demikian, Rasulullah saw. adalah manusia unggul yang kuat dan tahan banting. Beliau tetap teguh dan lurus dalam perjuangannya. Semua ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan tidak beliau pedulikan. Beliau tetap maju ke depan memperjuangkan risalah yang beliau bawa sebagai amanat dari Allah SWT.

Orang-orang Mukmin generasi pertama dan terbaik, yang senantiasa mengikuti jejak langkah Rasulullah saw. dengan ikhlas dan penuh kesungguhan, juga mengalami hal yang sama. Bahkan orang-orang Mukmin dari kalangan rakyat biasa, yang tidak memiliki perlindungan dari keluarga dan kaumnya, mendapatkan hambatan dan gangguan fisik dari orang-orang yang tidak menyukai Islam berkembang. Bilal ra., seorang budak yang masuk Islam, misalnya, disiksa dengan ditelentangkan di padang pasir pada siang hari yang terik serta ditindih batu. Khabab bin al-Art ra., seorang budak yang lain, ditusuk oleh tuannya dengan besi panas. Yasir dan istrinya, Sumayyah, bahkan menjadi syahid dalam perjuangan menegakkan kalimat tauhid: Lâ ilâha illalLâh Muhammad rasûlulLâh.

Namun demikian, Rasulullah saw. dan para sahabat beliau adalah orang-orang yang pantang menyerah dalam menegakkan kebenaran. Mereka sabar dan sangat memahami hakikat ancaman, tantangan, hambatan maupun gangguan yang mereka hadapi. Semua itu mereka pahami sebagai cobaan, fitnah dan ujian atas keimanan. Allah SWT mengajarkan kepada mereka hal itu melalui firman-Nya:

أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا ءَامَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ – وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ

Apakah manusia itu mengira bahwa mereka akan dibiarkan saja mengatakan, “Kami telah beriman,” sementara mereka tidak diuji lagi? Sungguh Kami telah menguji orang-orang sebelum mereka sehingga Allah benar-benar mengetahui mana orang-orang yang benar dan mana orang-orang yang dusta (TQS al-Ankabut [29]: 2-3).

Dalam ayat lain Allah SWT juga menanamkan keberanian yang didasari keyakinan kepada kaum Mukmin dengan jaminan bahwa Allah SWT adalah Penolong sekaligus Pelindung mereka dari berbagai fitnah yang dilancarkan oleh orang-orang kafir kepada mereka. Allah SWT berfirman:

نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ

Kamilah Pelindung kalian dalam kehidupan dunia dan di akhirat. Di dalamnya kalian memperoleh apa yang kalian inginkan dan apa yang kalian minta (TQS Fushshilat [41]: 31).



Bahkan Allah SWT memberitahu kaum Mukmin bahwa orang-orang yang memfitnahi mereka akan dibalas dengan azab-Nya. Allah SWT berfirman:

إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ

Sungguh orang-orang yang menimpakan cobaan kepada kaum Mukmin laki-laki dan perempuan. kemudian mereka tidak bertobat, maka bagi mereka azab Jahanam dan bagi mereka azab (neraka) yang membakar(TQS al-Buruj [85]: 10).

Terkait ayat di atas, Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya menyatakan bahwa orang-orang yang membuat fitnah terhadap kaum Mukmin, jika tidak segera bertobat dan menghentikan tindakan mereka serta tidak menyesal atas fitnah yang pernah mereka timpakan atas kaum Mukmin pada masa lalu, maka mereka bakal ditimpa dengan siksaan yang membakar.

Wahai Para Penerus Perjuangan Rasulullah saw.:

Oleh karena itu, keberanian dan keyakinan sudah sepantasnya berada di dalam diri seorang Mukmin, pejuang kebenaran, pelanjut pembawa Risalah Islam yang rahmatan lil alamin. Ragam tudingan—seperti radikal, anti kebhinekaan, anti Pancasila dan NKRI serta tudinghan lain yang tidak berdasar—kepada para pejuang Islam yang menghendaki penerapan syariah Islam secara kâffah adalah fitnah yang harus dihadapi dengan sikap tenang dan penuh keberanian.

Tentu kita menolak cara-cara kekerasan dalam berjuang menegakkan Islam di muka bumi ini. Mengubah pikiran dan keyakinan manusia agar mau menerapkan Islam secara kâffah tidaklah dengan senjata dan cara-cara kekerasan, tetapi dengan cara berdiskusi, adu argumentasi, bahkan mungkin berdebat untuk menyibak kepalsuan dari sebuah kebatilan dan sekaligus menampilkan kebenaran Islam secara nyata.

Alhasil, sekali lagi penting kita sadari bahwa kaum Mukmin yang sudah lurus dalam menempuh jalan yang dicontohkan Rasulullah saw. dalam menegakkan Islam pasti akan menghadapi banyak fitnah. Itu wajar, sesuai sunnah Rasulullah saw. dan para pejuang kebenaran sebelum beliau. Datangnya fitnah dari segala penjuru dengan aneka ragam bentuknya tidak lain demi menggagalkan perjuangan kaum Mukmin dalam menegakkan kebenaran Islam. Musuh-musuh Islam memang akan selalu berbuat makar. Namun, yakinlah bahwa makar mereka akan dibalas oleh Allah SWT, sebagaimana firman-Nya:

وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ

Mereka membuat makar, Allah pun membalas makar (mereka). Allah adalah Sebaik-baik Pembalas makar mereka (TQS Ali Imran [3]: 54).

WalLâhu a’lam. []

Komentar al-Islam:
Perppu Pembubaran Ormas Radikal Diumumkan Besok (Rabu, red.) (Republika.co.id, 11/7/2017).
  1. Yusril Ihza Mahendra: Tidak Ada Kegentingan yang Memaksa yang Memungkinkan Presiden Keluarkan Perpu Mengubah UU Ormas (Hizbut-tahrir.or.id, 11/7/2017).
  2. Artinya, dengan mengeluarkan Perppu untuk membubarkan Ormas, Pemerintah telah melanggar UU yang berlaku.
  3. Jika Pemerintah melanggar UU yang dibuatnya sendiri, jangan salahkan jika masyarakat makin tidak percaya kepada Pemerintah yang semakin bertindak sewenang-wenang.
Powered by Blogger.