+ResistNews Blog - Dilansir dari Instagram resmi humaspoldakalsel. Ade, pengunggah video Pungli yang dilakukan oknum polisi anggota Polres Hulu Sungai Tengah, Polsek Labuan Selatan, Aiptu MM dan Bripka DB, diberikan penghargaan oleh Kapolda Kalsel Brigjen Pol Drs. Rachmat Mulyana.

"Kami mengapresiasi warga masyarakat yang begitu peduli ketika melihat ada ketidak beresan yang dilakukan oknum Polri ketika bertugas,” kata Kapolda Kalsel, Senin (21/8/2017) dalam jumpa pers di Aula Bhayangkari Polda Kalsel.




Ade diberikan piagam penghargaan dan HP baru oleh Kapolda Kalsel, disaksikan pejabat utama Polda Kalsel dan wartawan media cetak dan elektronik di Kalsel.

Sebelumnya, video Pungli yang dilakukan
Aiptu MM dan Bripka DB viral di media sosial. Yang bersangkutan meminta uang kepada seorang sopir truck.

Akibat video itu, sejumlah warganet atau "netizen" menyampaikan tanggapan negatif, sehingga Kapolda Kalimantan Selatan memerintahkan tim memeriksa oknum anggota Polri yang bersangkutan.




"Setelah dilakukan penyelidikan ternyata peristiwa itu benar, saat ini oknum tersebut dilakukan pemeriksaan oleh Propam Polda Kalsel," ujar Kapolda Kalsel. [humaspoldakalsel/sbr/beritabanjarmasin/ +ResistNews Blog ]



+ResistNews Blog
 - Menanggapi polemik aksi senator anti-muslim Austalia di gedung Parlemen yang menyerukan pelarangan burqa secara nasional beberapa waktu lalu, Al Jazeeramenghubungi Greg Barton, seorang profesor politik Islam global di Deakin University.

Profesor Barton mengatakan bahwa seruan Hanson untuk melarang jilbab hanya mendapat sedikit dukungan dari masyarakat Australia.

“Pauline Hanson memiliki catatan panjang menakut-nakuti [demonisasi] tentang orang-orang Asia, imigran dan penduduk asli Australia yang kejam dan ini hanyalah tudingan yang murah. Untungnya dia tidak berbicara untuk sebagian besar orang Australia,” pungkas Barton kepada Al Jazeera.

“Tapi dia punya dukungan tiga senator di majelis tinggi dan itu penting dan tidak bisa diabaikan,” imbuhnya.

Pauline Hanson, merupakan pemimpin kelompok Anti-Muslim dan Anti-Imigran dari Partai One Nation, Ia beraksi dalam sebuah sidang Parlemen, Kamis (17/08) dengan mengenakan burqa. Selang beberapa menit kemudian dia melepaskan burqa itu sembari menjelaskan bahwa dia menuntut agar pakaian semacam itu dilarang di Australia.

Hanson berdalih pelarangan burqa adalah demi urusan keamanan nasional Australia.

“Ada sebagian besar warga Australia yang menginginkan pelarangan burqa,” kata Hanson, seorang penggemar vokal Presiden Donald Trump, sdementara banyak senator berkeberatan, dilansir oleh Al Jazerra.

Jaksa Agung Kecam Aksi Hanson

Jaksa Agung Australia, George Brandis beberapa waktu lalu mendadak viral di media sosial setelah Ia mengecam keras aksi seorang senator anti-muslim Australia Pauline Hanson yang melakukan provokasi teatrikal dan kampanye kebencian terhadap burqa.

Aksinya yang penuh kebencian dan penghinaan atas burqa di Parlemen Australia itu segera memicu kemarahan para politisi lainnya.

Rekaman video kecaman keras Jaksa Agung Brandish segera menjadi viralm bahkan unggahan media Australia “AJ+” @ajplus diretweet oleh hampir 17ribu pengguna Twitter dan disukai oleh 9.700 lainnya.

Jaksa Agung George Brandis menegaskan bahwa pihaknya tidak akan melarang hijab tersebut. Brandis mengecam Hanson atas apa yang dia gambarkan sebagai “aksi” yang sangat menyinggung minoritas Muslim Australia

“Untuk mengejek dan menertawakan masyarakat itu (Muslim), memojokkannya, mengolok-olok pakaian religiusnya adalah hal yang mengerikan untuk dilakukan dan saya akan meminta Anda untuk merenungkan apa yang telah Anda lakukan,” tutur Brandis.

Senator Australia Tolak Pelarangan Burqa

Tak hanya Jaksa Agung Brandis, ulah Hanson juga membuat kemarahan banyak senator lainnya.

Pemimpin Senat Oposisi Penny Wong, segera memprotes aksi Hanson di Parlemen yang mengolok-olok Muslimah yang mengenakan burqa. “Satu hal, dengan mengenakan pakaian religius sebagai tindakan iman yang tulus; (tapi) yang lain memakainya sebagai aksi di Senat (parlemen),” ujarnya menyinggung aksi Hanson.

“Aksi pecah belah Pauline Hanson tidak dibenarkan di parlemen kita. Terima kasih George Brandis atas kata-katamu yang bagus hari ini.” #SenateQT, tegas Senator Penny Wong melalui akun Twitternya

Sam Dastyari, seorang senator oposisi yang juga merupakan seorang Muslim kelahiran Iran, mengatakan: “Kami telah melihat semua aksi di ruangan ini oleh Senator Hanson.”

“Hampir 500.000 warga Muslim Australia tidak layak menjadi sasaran, tidak pantas dipinggirkan, tidak pantas diejek, tidaklah pantas ketika keyakinan mereka membuat dijadilan permainan politik oleh pemimpin partai politik yang putus asa.”

Presiden Senat Stephen Parry mengatakan bahwa identitas Hanson telah dikonfirmasi sebelum dia memasuki ruangan tersebut. Parry juga mengatakan bahwa dia tidak akan mendikte standar pakaian untuk persidangan Parlemen tersebut.

Gedung Parlemen secara singkat memisahkan wanita yang mengenakan burqa pada tahun 2014.

Departemen yang menjalankan Parliament House mengatakan bahwa “orang-orang dengan penutup wajah” tidak akan diizinkan lagi di galeri umum terbuka gedung tersebut.

Sebagai gantinya, mereka diarahkan ke galeri yang biasanya disediakan untuk anak-anak sekolah yang bising, di mana mereka bisa duduk di belakang kaca kedap suara.

Kebijakan tersebut dicap sebagai “larangan burqa” dan dikecam secara luas sebagai pemisah perempuan Muslim, dan juga pelanggaran hukum anti-diskriminasi yang potensial.

Pejabat pengelola Parlemen mengalah, kemudian mengizinkan orang-orang yang mengenakan penutup wajah di semua area umum Gedung Parlemen setelah penutupnya dilepas sementara di pintu depan bangunan sehingga staf bisa memeriksa identitas pengunjung.

Alasan di balik segregasi tidak pernah dijelaskan, namun tampaknya dipicu oleh desas-desus tentang radio Sydney yang mengabarkan tentang orang-orang yang mengenakan burqa berencana demonstrasi anti-Muslim di Gedung Parlemen.[panjimas/ +ResistNews Blog ]



+ResistNews Blog
 - Stasiun kereta api di Nimes, Prancis Selatan, dievakuasi Sabtu malam (19/08), setelah tiga orang bersenjata dilaporkan berada di kereta Paris-Nimes, menurut laporan media setempat.

Menurut surat kabar Prancis “Midi Libre”, seorang pelaku yang diduga memiliki senjata alarm non-mematikan, dibekuk sebagai hasil penyelidikan.

Di halaman Twitter resmi mereka, pejabat pemerintah Prancis di Gard, mengatakan bahwa polisi telah menyelesaikan penyelidikan mereka di wilayah tersebut, dan bertentangan dengan “laporan yang mencurigakan”.

Otoritas Gard memperingatkan warganya agar tidak mengunjungi stasiun dan sekitarnya.[panjimas/ +ResistNews Blog ]



+ResistNews Blog
 - Pusat Pengembangan Kebudayaan Islam (PUKIS) resmi menggelarkan Peluncuran Museum Artefak Rasulullah Shalallahu ‘Alaihi wa Sallam di Patani Center, Gedung lama Majelis Agama Islam Provinsi Patani, Thailand Selatan.

Dalam acara ini kita dapat melihat puluhan benda-benda peninggalan Nabi Muhammad dan para sahabatnya di Museum Artefak Sejarah Islam dan Nabi Muhammad yang berlangsung dari tanggal 20 Agustus kemarin hingga 19 September mendatang.

Acara ini terwujud berkat kerja sama lima lembaga Islam; Pusat Pengembangan Kebudayaan Islam (PUKIS), Majelis Agama Islam tiga wilayah selatan Thailand, yaitu Pattani, Yala dan Narathiwat. Juga Yayasan Kebudayaan Islam kawasan Selatan (YAKIS), Yayasan Nusantara, dan Muslim Attorney Centre (MAC).



Peninggalan Nabi yang dipamerkan selama 1 bulan dari mulai rambut, bekas tapak kaki, pedang, sandal, tongkat, busur, sorban, hingga kain penutup makam Nabi Muhammad. Ada pula darah dalam botol kecil yang diklaim milik Nabi, dan lain-lainnya.

Direktur Muslim Attorney Centre (MAC) Abdul Qahhar Aweaputih menjelaskan bahwa acara tersebut bertujuan agar peserta bisa mengingat kesan dan pelajaran Nabi Muhammad Shalallahu ‘Alaihi wa Sallam dan para sahabatnya, sekaligus sebagai sumber belajar, penelitian dan pengetahuan sejarah Islam.



Abdul Qahhar mengatakan bahwa ada sekitar 26 benda artefak peninggalan Nabi Muhammad Shalallahu ‘Alaihi wa Sallam yang didatangkan langsung dari beberapa negara seperti Arab Saudi, Turki dan negara yang lain.

“Benda-benda artefak peninggalan sejarah Islam dan Nabi Muhammad ini, sebenarnya sangat sulit untuk kita menyaksikan, karena harus berangkat ke luar negeri untuk bisa menyaksinya. Namun pada besok hari pada kesempatan yang luar biasa ini, artefak peninggalan Nabi Muhammad sudah berada di rumah kita. Maka kami berharap setiap masyarakat bisa menyaksikan peninggalan benda sejarah Islam itu,” ujar Abdul Qahhar dikutip Wartani News, Sabtu (19/08).



Sudah dibuka sejak hari Sabtu pekan kemarin, Museum Artefak Sejarah Islam dan Nabi Muhammad dibuka hingga 19 September 2017 mulai dari jam 10.00 Pagi – 10.00 malam, di Patani Center, Gedung lama Majelis Agama Islam Provinsi Patani dengan harga tiket bagi dewasa 100 Bath (sekitar Rp. 40.213) dan bagi kanak-kanak 60 Bath (sekitar Rp. 24.128). (eramuslim/ +ResistNews Blog )



+ResistNews Blog
 - Ketua Indonesia Halal Watch, Ikshan Abdullah, mendesak Menteri Kesehatan Jokowi untuk segera menghentikan Vaksinasi Measles Rubella (MR), yaitu vaksin untuk mencegah penyakit campak dan rubella (campak German), sampai disertifikasi halal oleh MUI.

Menurut Ikhsan, pemerintah harus menjadi contoh bagi masyarakat dalam rangka penegakan hukum/law enforcement, tidak sebaliknya malah menabrak Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) yang seharusnya ditaati.

“Dalam kasus Vaksin MR, Menteri Kesehatan telah sengaja tidak mengindahkan UU JPH dengan telah memaksakan vaksinasi MR dengan mengimpor atau memasukkan Vaksin MR dari India ke Indonesia dan digunakan untuk melakukan vaksinasi tanpa terlebih dahulu dilakukan sertifikasi halal. Padahal program vaksinasi diperuntukkan bagi semua anak Indonesia yang berusia sembilan bulan hingga anak berusia 15 tahun dan dilakukan dengan pemaksaan dan tanpa dilakukan edukasi yang memadai tentang pentingnya vaksinasi tersebut,” ujar Ikhsan dalam keterangan tertulis ke Panji Mas, Minggu (20/08).

Ikhsan memperingatkan bahwa jika alasannya adalah darurat, maka menentukan keadaan darurat juga harus mengikutkan berbagai elemen termasuk MUI, jadi tidaklah cukup keadaan darurat wabah endemik ini hanya ditentukan oleh Menkes saja. “Kerena jika memang keadaan darurat, maka instrumen Hukum darurat itu harus mendapat legitimasi MUI karena menyangkut kebolehan penggunaan vaksin secara syar’i bukan kehalalan,” jelasnya.

Ikhsan melanjutkan, “Berkaitan dengan statement Direktur SKK Kemkes yang menyatakan vaksin MR 100 persen halal, padahal faktanya belum ada sertifikasi halalnya. Berarti ada kebohongan publik (misleading information). Untuk itu, Menkes agar melakukan penindakan terhadap pejabat tersebut.”

Lebih lanjut Ikshan menyampaikan mengapa penyakit Gizi buruk yang sudah diatas angka yang ditetapkan WHO tidak menjadi darurat ? Sebagaimana telah dilansir berbagai Sumber termasuk WHO angka penyakit Gizi Buruk (Stunting) Indonesia sangat tinggi di atas ketentuan yang ditetapkan oleh WHO yakni 18% rata-rata padahal standar WHO 10% untuk mendukung fakta di atas.

Menteri Kesehatan seharusnya memprioritaskan penanganan Gizi Buruk ini terlebih dahulu. Ini tentu menjadi tanggung jawab dari Kemenkes bila terjadi keberatan dari masyarakat, khususnya penolakan dari kelompok masyarakat, dikarenakan belum dilakukannya sertifikasi halal dari MUI atas vaksin. Pemerintah diwajibkan untuk memastikan produk-produk yang beredar di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.

“Vaksinasi sebagai sebuah kegiatan untuk pencegahan penyakit itu boleh, syaratnya harus dengan vaksin yang halal. Menkes seharusnya melakukan sertifikasi halal terlebih dahulu sebelum dipergunakan untuk vaksinasi. Hal ini sebagaimana telah diamanatkan UU JPH dalam Pasal 4 bahwa Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal, agar memberikan keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan Produk Halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan Produk. Sehingga semua produk vaksin yang beredar wajib bersertifikat halal,” rincinya.

Sebagaimana yang disampaikan Komisi Fatwa MUI yang mendukung pelaksanaan program imunisasi sebagai salah satu ikhtiar untuk menjaga kesehatan, dengan menggunakan vaksin yang halal. Pemerintah wajib segera mengimplementasikan keharusan sertifikasi halal seluruh vaksin yang digunakan termasuk vaksin Measles Rubella (MR) yang akan digunakan, serta meminta produsen untuk segera melakukan sertifikasi halal terhadap produk vaksin. (eramuslim+ResistNews Blog )



+ResistNews Blog
 - Mahkamah Agung meminta semua umat Islam di Arab Saudi untuk melihat hilal bulan Dzulhijjah pada hari Senin 21 Agustus 2017. Hal ini berdasarkan kalender Ummul Qura, di mana tanggal 29 Dzulqadah jatuh pada hari Senin ini.

“Setiap orang yang melihat hilal baru dengan mata telanjang atau melalui binokuler harus melapor ke pengadilan terdekat dan mendaftarkan kesaksiannya,” tulis lembaga peradilan tinggi Saudi dalam keterangannya.

Mahkamah Agung melanjutkan, “Setiap orang yang melihat bulan dan tidak dapat mencapai pengadilan harus meminta bantuan polisi.”

Jika hilal tidak dapat dilihat pada hari Senin ini, Mahkamah Agung meminta orang-orang untuk kembali melihat pada hari Selasa (22/08), 30 Dzulqadah guna memastikan masuknya bulan Hijriyah baru.

Rukyatul hilal dilakukan untuk menentukan waktu Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah yang dilanjutkan dengan hari raya Idul Adha pada 10 Dzulhijjah 1438 H. (eramuslim/ +ResistNews Blog )



+ResistNews Blog - Pemerintah RI melalui Kementerian Luar Negeri membantah melanggar Undang-Undang tentang Kejahatan Terhadap Keamanan Negara karena menerima kunjungan Sekretaris Jenderal Partai Komunis Vietnam (PKV) Nguyá»…n Phú Trong, 22-24 Agustus mendatang.

Juru bicara Kemlu RI, Arrmanatha Nasir, menegaskan kedatangan Sekjen PKV tersebut merupakan lawatan kenegaraan resmi dari seorang pemimpin otoritas tertinggi Vietnam. Kunjungan tersebut dilakukan sebagai upaya penguatan kerja sama antara Jakarta dan Hanoi.

“Kami tidak paham hubungannya dengan UU tersebut. Tapi kunjungan Sekjen PKV ini bukan terkait itu [organisasi dan ideologi komunis]. Ini murni kerja sama antara kedua negara,” papar Arrmanatha di Gedung Kemlu, Jakarta, Senin (21/8).

Selain itu, Arrmanatha juga mengatakan ini bukan yang pertama kalinya Indonesia menerima kunjungan dari otoritas tertinggi Vietnam. Pada 2011 dan 2013 lalu Indonesia juga menerima kedatangan Perdana Menteri dan Presiden Vietnam.

“Sekjen PKV itu pemimpin tertinggi dalam jajaran pemerintah Vietnam. Ini kunjungan bilateral antara kedua negara, bukan antar-organisasi,” ujar Arrmanatha.

Komentar itu diutarakan Arrmanatha di tengah kritikan sejumlah pihak yang menganggap bahwa Indonesia melanggar Pasal 107 e UU No.27/Tahun 2009 dengan menjalin hubungan dengan organinasi yang berasas ajaran komunisme/Marxisme.

Dalam pasal tersebut diatur bahwa seluruh entitas “dilarang mengadakan hubungan dengan atau memberikan bantuan kepada organisasi, baik di dalam maupun di luar negeri, yang diketahuinya berasaskan ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme atau dalam segala bentuk dan perwujudannya dengan maksud mengubah dasar negara atau menggulingkan Pemerintah yang sah.”

Sementara itu, Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kemlu RI, Desra Percaya, mengatakan Sekjen PKV juga akan bertemu sejumlah pemimpin DPR dan MPR, selain dengan Presiden Joko Widodo pada 23 Agustus ini.

Dalam pertemuan dengan Presiden Jokowi, tutur Desra, Sekjen PKV akan menandatangani dua nota kesepahaman (MoU), mengenai kerja sama pembangunan pedesaan. Selain itu, ada pula Letter of Intent (LoI) antara Badan Keamanan Laut RI (Bakamla) dan Lembaga Pengamanan Maritim Vietnam.

Sejumlah isu yang menjadi fokus kedua negara, paparnya, juga akan dibahas dalam pertemuan Presiden Jokowi dan Sekjen PKV. Salah satunya mengenai percepatan penyelesaian sengketa perbatasan maritim dan penguatan kerja sama ekonomi dan perdagangan.

“Vietnam saat ini juga menjadi negara di kawasan dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi sebesar 6% tahun lalu. Dengan indikator tersebut kami lihat adanya keperluan pengingkatan kerja sama khusunya di bidang perdagangan dan investasi,” kata Desra menambahkan. [cnnindonesia+ResistNews Blog ]

Letjen TNI Syarwan Hamid pada acara simposium MBI di Cawang, Jakarta, Jumat (18/08/2017).

+ResistNews Blog
 - Mantan Menteri Dalam Negeri pada Kabinet Reformasi Pembangunan, Letjen TNI Syarwan Hamid menyatakan kewaspadaannya akan bahaya laten Partai Komunis Indonesia (PKI).

“Yang sekarang sedang aktual adalah terhadap bahaya laten komunis,” katanya dalam sambutannya saat Simposium Nasional Kebangsaan gelaran Majelis Bangsa Indonesia (MBI) di Gedung Cawang Kencana, Cawang, Jakarta Timur, kemarin.

Tokoh militer Indonesia ini pun mengingatkan bangsa Indonesia akan bahaya gerakan tersebut.

Ia mengungkapkan bahwa gerakan yang dilakukan oleh PKI sangat ilmiah.

Selain soal itu, ia pun mengeluhkan bangsa Indonesia yang sedang banyak mendapatkan masalah.

“Pro-kontra di Indonesia ini saya rasa cukup rawan,” jelasnya pada acara bertema “Merekonstruksi Kedaulatan NKRI dengan Kembali ke Pancasila dan UUD 1945 yang Ditetapkan Tanggal 18-08-1945” itu.

Munculnya masalah-masalah tersebut, katanya, dikarenakan sistem keamanan yang tidak mumpuni.

Maka, sarannya, harus ada penilaian kembali terkait struktur keamanan yang ada di Indonesia.

Dulu, sambung Syarwan, tidak ada satu pun masalah keamanan yang tidak bisa diselesaikan. “Apakah teror atau gerombolan bersenjata,” imbuhnya.

Syarwan lantas berpesan agar seluruh komponen keamanan dan masyarakat bersatu padu dalam upaya menjaga keamanan. “Karena ini adalah menyangkut masalah sistem,” tandasnya.

Di akhir sambutan, Syarwan menyatakan kepeduliannya sebagai tentara dari golongan tua yang tidak rela bangsa Indonesia dihancurkan. [hidayatullah+ResistNews Blog ]



+ResistNews Blog
 - Lebih dari 16 juta orang sekarang ini sedang menderita akibat banjir musiman yang mendera wilayah Asia Selatan.

Banjir di Nepal, Bangladesh dan India diperkirakan telah menewaskan sekitar 500 orang dan diduga akan memburuk.

International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies (IFRC) mengatakan kondisi itu merupakan salah satu bencana kemanusiaan paling buruk yang terjadi di kawasan itu tahun-tahun belakangan ini.

Martin Faller, wakil direktur regional IFRC, mengatakan lebih dari sepertiga wilayah Bangladesh dan Nepal terendam banjir, sementara 11 juta orang di 4 negara bagian di utara India juga terdampak, lapor BBC Jumat (18/8/2017).

Puluhan ribu orang kehilangan tempat tinggal.

Bangladesh, di mana ketinggian air banjir sudah mencapai rekor, diperkirakan akan semakin terendam sebab aliran air dari sungai-sungai di India sampai dalam beberapa hari mendatang.

Palang Merah Nepal mengatakan tanaman pangan di daerah pusat pertanian dan peternakan di bagian selatan sudah tersapu air bah.

“Kami takut kerusakan ini akan menimbulkan kelangkaan pangan parah,” kata Sekjen Palang Merah Nepal Dev Ratna Dhakhwa.

Hujan deras diperkirakan masih akan mengguyur kawasan Asia Selatan selama beberapa hari mendatang. [hidayatullah+ResistNews Blog ]



+ResistNews Blog
 - Seorang pakar keamanan nasional Australia Prof John Blaxland mengatakan tindakan yang dilakukan pemimpin Partai One Nation Pauline Hanson yang mengenakan burqa (cadar) di sidang majelis tinggi parlemen akan mengganggu kerja yang dilakukan badan intelejen Australia ASIO dengan komunitas Islam.

Senator Hanson mengenakan burqa hari Kamis (17/8/2017) dalam acara Question Time dan menyerukan agar pemerintah Federal melarang penggunaan burqa di Australia.

Tindakan Hanson ini mendapat kecaman dari politisi dari partai lain, termasuk Jaksa Agung George Brandis.

John Blaxland dari Australian National University di Canberra mengatakan tindakan dan pernyataan Hanson ‘beracun’ dan merupakan hal yang tidak produktif.

Professor Blaxland, yang pernah menulis buku mengenai sejarah Dinas Intelijen Dalam Negeri Australia (ASIO) mengatakan komentar Hanson bisa merusak hubungan dengan komunitas Islam.

“Penting sekali bahwa mereka yang mengetahui adanya sesuatu yang mencurigakan yang terjadi dalam masyarakat memiliki kepercayaan untuk menghubungi pihak keamanan dan diperlakukan dengan baik.” Katanya dikutip AustraliaPlus.

Pakar mengenai deradikalisasi Clarke Jones mengatakan pernyataan Hanson akan membuat para remaja Islam merasa tidak diterima di Australia dan membuat mereka bersikap radikal.

“Komentar seperti itu, bahasa yang digunakan, tindakan seperti ini, akan meruntuhkan semangat anak-anak muda ini dan membuat mereka bertanya kemana mereka harus berpihak,” katanya.

“Ini hal yang buruk dan harus dihentikan.”

Senator Hanson membela tindakan yang dilakukannya, dengan mengatakan dia memilih cara yang ekstrim untuk menyanmpaikan pesannya, guna menunjukkan apa yang dilihatnya sebagai masalah keamanan.

“Ini bukan persyaratan yang diwajibkan agama. Ini dilakukan oleh pria yang ingin agar perempuan mengenakan pakaian tertutup. Ini adalah tindakan penekanan terhadap perempuan.” katanya.

Namun Menteri Pendidikan Simon Birmingham menuduh Senator Hanson mengganggu kerja yang dilakukan pihak berwenang Australia di bidang keamanan.

“Ini adalah tindakan mencari perhatian yang buruk. Ini adalah penghinaan terhadap konvensi dan cara kerja Senat. Ini adalah penghinaan terhadap ribuan warga Australia yang patuh hukum.” kata Senator Birmingham dalam acara ABC Lateline.

“Ini adalah sesuatu yang mengganggu kerja keras yang dilakukan pihak berwenang di bidang keamanan.”

Baik Dr Clarke dan Professor Blaxland memuji apa yang dilakukan Senator Brandis yang mengecam tindakan Hanson.

Apa yang dilakukan Jaksa Agung Brandis juga mendapat dukungan dari para politisi lain.

“Mengejek komunitas, menyudutkan mereka, mencemooh pakaian keagamaan mereka adalah tindakan yang sangat buruk.” kata Branddis.

Blaxland mengatakan pernyataan Brandis seperti ‘mematikan api dengan selimut basah.”

“Sangat mengesankan apa yang dilakukannya,” kata Blaxkland. [hidayatullah+ResistNews Blog ]



+ResistNews Blog
 - Jumlah korban tewas akibat serangan teror di Spanyol, hari Kamis (17/08) lalu kini telah meningkat menjadi 14 jiwa, menurut layanan darurat setempat.

Korban keempat belas adalah seorang perempuan, menurut pihak berwenang Catalan pada hari Jumat (18/08), dikutip dari AA.

Perempuan yang akhirnya meninggal dunia itu adalah salah satu dari setidaknya tujuh korban yang terluka dalam sebuah serangan di kota Cambrils, dekat dengan Barcelona pada Jumat dini hari (18/08).

Polisi Spanyol menembak mati lima tersangka pelaku serangan dalam sebuah operasi setelah pelaku mengemudikan kendaraan ke arah kerumunan.

Insiden di Cambrils menyusul serangan kendaraan mematikan lainnya di pusat kota Barcelona dimana lebih dari 100 turis dan penduduk setempat luka-luka.

Pada hari Jumat (18/08), layanan darurat di Catalonia mengatakan 34 warga negara dengan kebangsaan yang berbeda termasuk di antara mereka yang terbunuh dan terluka dalam insiden Barcelona dan Cambrils.

Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Yves Le Drian mengkonfirmasi pada hari Jumat (18/08) bahwa 26 warga Prancis termasuk di antara mereka yang terluka dalam serangan teror hari Kamis, 11 di antaranya menderita lukaserius.

Perdana Menteri Inggris Theresa May mengatakan sejumlah warga Inggris terjebak dalam insiden tersebut, termasuk seorang anak laki-laki Inggris yang tidak disebutkan namanya yang kini masih hilang. Seorang anak laki-laki lain, warga Australia, juga belum ditemukan.

Upacara berkabung dengan penuh keheningan selama satu menit diadakan di Barcelona pada hari Jumat (18/08), yang dihadiri oleh Raja Spanyol Felipe VI dan Perdana Menteri Mariano Rajoy.

Keamanan di beberapa kota di Spanyol telah diperketat. Bendera di gedung-gedung resmi pemerintah Spanyol serta kedutaan dan konsulat berkibar setengah tiang selama masa tiga hari berkabung dimulai.

Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menyampaikan belasungkawa kepada Raja Felipe pada hari Kamis (17/08) menyusul serangan yang dia katakan “menunjukkan wajah brutal terorisme sekali lagi”.

Penangkapan

Polisi mengatakan mereka telah melakukan empat penangkapan sejauh ini sehubungan dengan serangan tersebut, namun sopir van pelaku serangan di Barcelona tersebut masih diyakini dalam pelarian.

Menurut media setempat, Polisi Spanyol mencari Moussa Oukabir yang berusia 18 tahun sehubungan dengan serangan Las Ramblas pada hari Kamis (17/08).

Dia diyakini sebagai saudara Driss Oukabir, yang ditangkap di Ripoll, sekitar 50 kilometer di Utara Barcelona.

Laporan mengklaim Moussa Oukabir menggunakan dokumen yang memuat nama saudaranya untuk menyewa van putih yang digunakan dalam serangan mematikan tersebut.[panjimas/ +ResistNews Blog ]



+ResistNews Blog
 - Seorang mantan penyelidik Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Profesor Emeritus Hukum Internasional di Universitas Princeton, AS baru-baru ini mengatakan bahwa “Jelas bahwa pada semua isu utama, hukum internasional sangat mendukung pihak Palestina”.

“Melihat konflik Israel-Palestina dari perspektif hukum internasional sangat menarik terlepas dari bagaimana pandangannya terhadap isu-isu substantif,” ujar Profesor Richard A. Falk dalam sebuah konferensi berjudul “Palestine, Apartheid and Future” di Istanbul Sebahattin Zaim University pada hari Rabu (16/08).

“Menarik karena di satu sisi jelas bahwa pada semua isu utama, hukum internasional sangat mendukung pihak Palestina apakah ini masalah pemukiman ilegal [Yahudi], blokade Gaza, aneksasi Yerusalem, pengalihan pasokan air, penggunaan kekuatan yang berlebihan, isu yang sangat penting, hak untuk pengembalin pengungsi,” kata Falk kepada sebagian besar mahasiswa di Istanbul, dikutip dari Anadolu.

Israel menduduki wilayah Palestina, bersama dengan Dataran Tinggi Golan Suriah, setelah mengalahkan Mesir, Yordania dan Suriah selama perang enam hari tahun 1967, kemudian Israel mencaplok wilayah Yerusalem Timur, dan mengklaim seluruh kota itu sebagai ibukota “abadi dan tak terbagi”.

Israel telah menyepakati pakta perdamaian dengan Yordania dan Mesir – dengan mengembalikan Semenanjung Sinai – dan sekarang Israel membanggakan hubungan yang lebih baik dengan negara-negara Arab lainnya, yang telah menawarkan untuk mengakui Israel sebagai pengganti negara Palestina berdasarkan perbatasan sebelum 1967.

Usulan untuk sebuah negara Palestina, dengan Yerusalem Timur sebagai ibukotanya, telah lama dituntut oleh rakyat Palestina dan umumnya diterima oleh masyarakat internasional.

Sejumlah putaran perundingan perdamaian, bagaimanapun, sejauh ini gagal mewujudkannya.

“Setiap isu penting secara agak jelas dan tegas mendukung posisi Palestina. Dan itu benar selama beberapa dekade sekarang setidaknya selama 70 tahun bahwa Israel telah ada sebagai negara dan anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, ” kata Falk.

“Namun belum ada tindakan untuk menerapkan hukum internasional karena hal itu harus dilaksanakan, jika harus menentang pihak yang keras maupun yang lemah secara setara,” tambahnya.

Menurut mantan penyelidik HAM PBB itu, ini adalah “Prasyarat dari sistem hukum nyata dimanapun”.

“Hukum bukanlah hukum jika tidak diterapkan pada semua yang tunduk pada kewenangannya. Jadi Anda memiliki pengertian bahwa hukum internasional ini lebih berpihak pada rakyat Palestina tapi mengapa tidak membuat perbedaan, ” imbuhnya.

Aturan hukum internasional sebenarnya berpihak pada perjuangan rakyat Palesttina, namun karena hukum itu tidak diterapkan sebagaimana mestinya, maka itu tidak mampu membawa perubahan berarti, begitulah kiranya pandangan Profesor Hukum Internasional Universitas Princeton itu.

“Keadaan mereka semakin memburuk selama bertahun-tahun,” tandasnya.

Falk menambahkan hukum internasional masih tetap “sangat penting” bagi rakyat Palestina sebagai instrumen untuk mencapai tujuan mereka untuk menentukan nasib sendiri dan perdamaian yang berkelanjutan.

Selain merupakan mantan pelapor HAM PBB untuk wilayah-wilayah pendudukan, Richard Falk juga adalah co-writer dari sebuah laporan PBB, yang menyatakan bahwa Israel memberlakukan “rezim apartheid” pada rakyat Palestina – dan ini umerupakan kali pertama, Badan PBB mengungkapkan tuduhan tersebut.

Laporan yang disusun oleh Komisi Ekonomi dan Sosial PBB untuk Asia Barat, UN Economic and Social Commission for Western Asia (ESCWA) yang berpusat di Beirut, Libanon itu mengumumkan bahwa Israel telah “membentuk sebuah rezim apartheid yang mendominasi rakyat Palestina secara keseluruhan”. Disebutkan pula, ada “bukti yang luar biasa” tentang keterlibatan pelanggaran-pelanggaran Israel atas “kejahatan apartheid”.

Wakil Sekretaris Jenderal PBB Rima Khalaf mengundurkan diri dari jabatannya setelah Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres memaksanya untuk menarik laporan tersebut.[panjimas/ +ResistNews Blog ]


Oleh: Tatang Hidayat 
Ketua Badan Eksekutif Koordinator Daerah Badan Koordinasi Lembaga Dakwah Kampus (BKLDK) Kota Bandung

Tanggal 17 Agustus selalu diperingati sebagai Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Namun kita harus merenungi setiap diperingatinya hari kemerdekaan, karena kemerdekaan bukan hanya diperingati setiap tahun sebagai acara seremonial tetapi tidak memberikan kesan yang berarti.

Indonesia sudah 72 tahun sejak kemerdekaannya, tetapi apakah negeri ini sudah merdeka dan lepas dari segala penjajahan?. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti kata merdeka adalah bebas dari penghambaan, penjajahan, berdiri sendiri dsb. Tidak terkena atau lepas dari tuntutan, tidak terikat, tidak bergantung kepada orang lain atau pihak tertentu.

Kemerdekaan merupakan sesuatu yang dicita-citakan suatu bangsa, karena kemerdekaan adalah hak segala bangsa oleh sebab itu penjajahan diatas dunia harus dihapuskan, itulah yang tertulis di naskah pembukaan UUD 1945 alinea pertama. Namun, melihat kondisi Indonesia saat ini apakah sudah merdeka ? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, saya teringat akan sebuah lirik lagu karya grup band Marjinal yang beraliran punk rock ketika masa putih abu yang sering dilantunkan oleh seorang kawan kurang lebih seperti ini.

“Lihatlah negeri kita, yang subur dan kaya raya, sawah ladang terhampar luas samudra biru. Tapi rataplah negeri kita, yang tinggal hanya cerita, cerita dan cerita (cerita terus). Pengangguran merabah luas, kemiskinan merajalela, pedagang kaki lima tergusur teraniaya, bocah-bocah kecil merintih melangsungkan mimpi dijalanan, buruh kerap dihadapi penderitaan. Inilah negeri kita, alamnya gelap tiada berbintang dari derita dan derita menderita, derita terus. Sampai kapankah derita ini, yang kaya darah dan air mata yang senantiasa mewarnai bumi pertiwi”.

Sedikit jika kita berpikirdan merenung apa yang ada didalam lirik lagu tersebut memang ada benarnya juga, lirik lagu tersebut menggambarkan kondisi bumi pertiwi saat ini. Menafikan kerusakan yang terjadi di negeri ini merupakan suatu bukti tidak peduli terhadap negeri. Mulai dari tingginya angka kemiskinan, kerusuhan, kriminal, pembunuhan, kenakalan remaja, perzinahan, prostitusi, bahkan ternyata Indonesia masih di jajah, salah satunya dari segi ekonomi, Indonesia sudah dijajah oleh Kapitalisme Global.

Seharusnya dengan ‘umur kemerdekaan’ yang cukup matang (72th), idealnya bangsa ini telah banyak meraih impiannya. Apalagi segala potensi dan energi untuk itu dimiliki oleh bangsa ini. Sayang, fakta lebih kuat berbicara, bahwa Indonesia belum merdeka dari keterjajahan pemikiran, politik, ekonomi, pendidikan, hukum, budaya, sosial dll. Indonesia belum merdeka dari kemiskinan, kebodohan, kerusakan moral dan keterbelakangan.

Dijelaskan oleh anggota MPR, Ahmad Basarah, di depan peserta Training of Trainers 4 Pilar di lingkungan TNI dan Polri di Bandung, mengatakan bahwa bangsa ini secara ekonomi sudah dijajah oleh kapitalisme global. ia mengatakan bahwa tak hanya dalam soal kepemimpinan yang sudah terkontaminasi unsur kapitalisme namun saat ini juga ada sekitar 173 undang-undang yang berpihak pada asing dan tak sesuai dengan Pancasila (reportaseindonesia.com, 29/8/2015).

Saat ini Indonesia sudah dikurung oleh 13 pangkalan militer Amerika Serikat, Indonesia sama juga “sudah terkurung” seperti Irak, oleh pangkalan-pangkalan AS yang berada di Christmas Island, Cocos Island, Darwin, Guam, Philippina, Malaysia, Singapore,Vietnam hingga kepulauan Andaman dan Nicobar beserta sejumlah tempat lainnya.” Connie Rahakundini Bakrie, pengamat Pertahanan dan Militer dari Universitas Indonesia. Jakarta (Garuda Militer, 14/12/2012).

Tingkat korupsi di Indonesiapun masih tinggi, korupsi di Indonesia semakin merajalela. Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai, ada beberapa faktor yang membuat korupsi di Indonesia terasa malah semakin banyak hingga ke berbagai pejabat lintas tingkatan. Pertama, objek korupsi yang biasa dilakukan di Indonesia adalah anggaran, baik APBN maupun APBD. Kemudian, nilai anggaran setiap tahunnya pun semakin besar (liputan6.com 12/5/2016).

Hari kemerdekaan yang selalu diperingati setiap tahun tidak memberikan kesan yang sangat berarti untuk kemerdekaan Indonesia. Peringatan kemerdekaan hari ini hanya berupa seremonial belaka. Sebuah candu yang memberikan persepsi kalau kita sudah merdeka dan patut disyukuri. Padahal, semua peringatan ini akan sia-sia belaka karena kita belum merdeka secara penuh. Seremonial tahunan ini hanya memalingkan kita dari kondisi kita yang sedang terjajah.

Hari-hari yang dilalui semakin menambah tetesan air mata di bumi pertiwi, jelas kita masih dijajah, kebijakan ekonomi masih merujuk pada Kapitalisme, tragisnya, hukum kita pun masih didominasi oleh hukum-hukum kolonial. Akibatnya kemiskinan menjadi “penyakit” umum rakyat. Negara pun gagal membebaskan rakyatnya dari kebodohan. Rakyat juga masih belum aman. Pembunuhan, penganiyaan, pemerkosaan, pencabulan, dan kriminalitas menjadi menu harian rakyat negeri ini. bukan hanya tak aman dari sesama, rakyat pun tak aman dari penguasa mereka.

Hubungan rakyat dan penguasa bagaikan antar musuh. Tanah rakyat digusur atas nama pembangunan. Pedagang kaki lima digusur disana-sini dengan alasan penertiban. Pengusaha tak aman dengan banyaknya kutipan liar dan kewajiban suap di sana-sini. Para Ulama dan aktivis Islam juga tak aman menyerukan kebenaran Islam, mereka bisa ‘diculik’ aparat kapan saja dan dituduh sebagai teroris, sering tanpa alasan yang jelas. Menyuarakan kebenaran dituduh radikalis, intoleran, ekstrimis hingga bibit teroris. Sehingga nyatalah bahwa Indonesia belum merdeka secara non-fisik. Karena ternyata penjajah itu masih ada, yakni kekuatan asing dan aseng yang menjajah negeri ini dengan jajahan gaya baru yakni neo imperialisme uakni memanfaatkan kaki tangannya para komprador sebagai penghianat bangsa yang telah menjual berbagai macam aset negera.

Karena itu, kunci agar kita benar-benar bangkit dari penjajahan non-fisik yang menimpa bumi pertiwi adalah dengan bersatu mewujudkan kemerdekaan yang hakiki dengan melepaskan diri dari : (1) Sistem Kapitalisme-Sekuler dalam segala bidang; (2) para penguasa dan politisi yang menjadi kaki tangan negara-negara kapitalis. Selanjutnya kita harus bersatu untuk mewujudkan kemerdekaan hakiki.

Kemerdekaan yang hakiki merupakan kemerdekaan yang dimulai dari bangkitnya pemikiran, kemerdekaan tersebut telah dicontohkan oleh Rasulullah Saw kepada para sahabatnya. Orang-orang Qurasy Makkah yang awalnya merupakan bangsa jahiliah, tetapi setelah mendapatkan dakwah Rasulullah Saw bisa menjadi bangsa yang menguasai dunia. Orang-orang Quraisy telah mendapatkan kemerdekaan yang hakiki, yakni kemerdekaan yang diawali dengan bangkitnya pemikiran, sehingga orang-orang Quraisy memiliki ketinggian taraf berfikir.

Kebangkitan tersebut telah di akui di dunia Barat dengan terwujudnya Peradaban Islam yakni peradaban terbesar di dunia. Peradaban Islam sanggup menciptakan negara adi daya dunia (superstate) terbentang dari satu samudera ke samudera yang lain; dari iklim utara hingga tropis dengan ratusan juta orang di dalamnya, dengan perbedaan kepercayaan dan suku (Carleton : “ Technology, Business, and Our Way of Life: What Next).

Peradaban Islam telah memberikan rahmat bagi seluruh alam, Maha Benar Allah SWT Yang berfirman:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ

Tidaklah Kami mengutus engkau (Muhammad saw.) melainkan agar menjadi rahmat bagi alam semesta (QS al-Anbiya’ [21]: 107).

Menurut Kurnia (2002, hlm. 5) pengertian rahmatan lil ‘âlamîn itu terwujud dalam realitas kehidupan tatkala Muhammad Rasulullah Saw mengimplementasikan seluruh risalah yang dia bawa sebagai rasul utusan Allah SWT. Lalu bagaimana jika Rasul telah wafat. Rahmat bagi seluruh alam itu akan muncul manakala kaum muslimin mengimplementasikan apa yang telah beliau bawa, yakni risalah syari’at Islam dengan sepenuh keyakinan dan pemahaman yang bersumber pada Al Qur’an dan As Sunnah.

Manakala umat Islam telah jauh dari kedua sumber tersebut (beserta sumber hukum yang lahir dari keduanya berupa ijma’ sahabat dan qiyas syar’iyyah) dan telah hilang pemahamannya terhadap Syariah Islam, maka tidak mungkin umat ini menjadi rahmat bagi seluruh alam, Justru dunia rugi lantaran kelemahan pemahaman kaum muslimin terhadap Syariah Islam. Oleh kerena itu, berbagai upaya untuk menutupi Syariah Islam dan upaya menghambat serta menentang diterapkannya syariat Islam pada hakikatnya adalah menutup diri dan mengahalangi rahmat bagi seluruh alam.

Maka dari itu, pentingnya semua elemen umat ini mulai dari Ulama, intelektual, pengusaha, pemuda, mahasiswa, santri dan pelajar untuk bersatu dalam rangka mewujudkan kemerdekaan yang hakiki di bumi pertiwi. Kita harus bahu membahu khususnya peran para pemuda dan mahasiswa untuk melanjutkan estafet perjuangan para leluhur yang telah mengusir penjajah secara fisik, bukan malah melanjutkan estafet penjajahan.

Kita teruskan perjuangan para leluhur untuk menuju kemerdekaan membebaskan negeri ini dari neo imperialisme. Kita harus melakukan usaha mencerdaskan di tengah-tengah umat untuk segera menerapkan aturan-aturan Islam dalam seluruh aspek kehidupan, karena hanya dengan Syariah Islamlah kita dapat lepas dari aturan-aturan penjajahan.

Hanya dengan Syariah Islam pula kita bisa meraih kemerdekaan yang hakiki. sehingga ketika Islam diterapkan akan terwujudlah Islam Rahmatan Lil ‘Alamin. Wallahu a’lam bi ash-shawab. [voa-islam.com/ +ResistNews Blog ]



+ResistNews Blog
 - Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah menyatakan bahwa agama akan dijadikan kambing hitam oleh seorang pemimpin bila ia tahu bahwa apa yang dikerjakannya tidak mencapai hasil sebagaimana mestinya. Bahkan isu-isu yang seharusnya tidak berkembang menjadi hangat jika pemimpin tersebut gagal memahami keyakinannya.

Gagal mengelola harmoni lalu agama dicap sebagai sumber intoleransi. Agama berabad-abad usianya. Telah membuktikan gelora toleransi sepanjang masa," katanya, di akun media sosial, Twitter pribadi miliknya, Ahad (20/8/2017), dengan hastag (#)ToleransiKita.

Bahkan menurut Fahri, peperangan terjadi bukan karena perbedaan agama itu sendiri, melainkan disebabkan oleh para politisi. Kendati demikian, ambisi dan sengketa itu berkembang dalam politik namun agama datang untuk melerai, juga memadamkannya.

"Bahkan dalam perang, agamalah yang datang membawa etika dan moral sebelum menjadi konvensi para pemimpin politik. Bagi politisi ambisius, dalam perang mereka membunuh perempuan, anak-anak dan kaum sipil tak berdosa."

Dalam agama, lanjut kader PKS, menyatakan bahwa dalam agama, perang bukanlah prosesi saling menumpahkan darah. Tapi meletakkan keadilan pada keduanya.

"Tidaklah terjadi perang sampai kezaliman merajalela dan korban berjatuhan di mana-mana. Dalam agama, nyawa bukan milik manusia. Ia milik Tuhan Yang Mahakuasa. Ia tidak boleh tumpah karena ambisi politik." (voa-islam.com/ +ResistNews Blog )



+ResistNews Blog
 - Sejumlah pihak prihatin dengan nasib yang dialami ribuan warga penghuni rumah susun sederhana (rusunawa) yang bakal diusir Pemprov DKI Jakarta. Mereka akan diminta Gubernur DKI Djarot Saiful Hidayat untuk angkat kaki.

“Kasihan mereka, sudah digusur sekarang malah mau diusir. Sadis banget, kan mereka tidak mampu membayar uang sewa karena tidak lagi bekerja akibat digusur dari tepat tinggal sebelumnya,” kata Dony Setiawan, warga DKI dalam celotehnya di sebuah grup WA.

Hal sama disampaikan Santika Arini, menurutnya, Pemprov DKI jangan seenaknya mengusir mereka. “Mereka itukan rakyat kita yang harus dibela. Janganlah bertindak kasar terhadap warga sendiri, perlakukan mereka secara manusiawi. Carikan jalan keluar supaya mereka bisa membayar uang sewa, misalnya membantu permodalan kepada mereka untuk berusaha,” kata Santika, salah satu aktivis mahasiswa.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal DPD FPI DKI Jakarta, Novel Chaidir Hasan Bamukmin tidak terkejut dengan pengusiran itu, sebab dari jauh-jauh dirinya menduga warga yang digusur itu sesungguhnya ingin diusir keluar dari Jakarta.

“Dan tempat-tempat itu akhirnya diduga akan dipakai hanya untuk orang-orang yang mampu. Makanya mereka ini sebenarnya diusir dari Jakarta pelan-pelan untuk disingkirkan dengan alasan dipindahkan ke pemukiman yang lebih layak,” kata Novel seperti dilansir Kantor Berita RMOL Jakarta, Kamis (10/8).

Wakil Ketua Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) itu mengungkapkan, para warga korban gusuran itu tinggal di pinggiran kali karena mereka tidak mampu membayar sewa. Ketika mereka dipindahkan atau digusur, mereka punya beban bulanan, baik bayar sewa rumah, listrik, air, dan kebutuhan hidup lainnya.

“Sementara untuk memenuhi kebutuhan hidup itu, mereka harus jauh menggunakan transportasi, dan itu justru memberatkan mereka, akhirnya mereka buntut-buntutnya kita lihat hari ini akan terusir,” bebernya.

Padahal, itu bentuk eksekusi pelan-pelan terhadap orang pribumi yang tidak mampu. Dan hal itu sudah diwanti-wanti sejak jauh-jauh hari bahwa program Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) adalah untuk menggusur pribumi yang tidak mampu, targetnya untuk bisa dikeluarkan dari Jakarta.

“Dan akhirnya orang-orang yang masuk Jakarta ini orang-orang yang mampu, dengan pemukiman yang bagus. Dan orang-orang mampu ini bisa juga dari luar negeri, termasuk dari Cina,” ungkapnya.

Akan Melawan

Warga penghuni rusunawa siap melawan ancaman pengusiran yang disampaikan Gubernur Djarot Saiful Hidayat. Mereka justru mengaku dirugikan karena hingga saat ini pemerintah DKI Jakarta belum memberikan ganti rugi setelah mereka digusur dan dipindahkan ke rusun.

Warga yang menjadi korban gusuran mengaku sudah dirugikan secara materiil dan belum ada penggantian dari pemerintah daerah DKI Jakarta. “Kami ditempatkan di rusun, bukan mencari rusun,” ujar salah satu penghuni, Iwan Setiawan, saat ditemui Tempo.co di Rusun Jatinegara, Selasa (15/8/2017).

Iwan membantah bila ia dan penghuni rusun lainnya bermalas-malasan dan hanya ingin fasilitas gratis. Ia mengaku sudah berusaha untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya dengan berjualan soto di kompleks rusun. Namun, penghasilan dari berjualan soto belum cukup untuk membayar tunggakan sewa, listrik, dan air.

Iwan mengatakan ia bersama penghuni rusun lainnya sudah menyiapkan aksi solidaritas jika sampai ada tetangganya yang diusir dari rusun karena menunggak. “Kami akan dirikan tenda di bawah, barang-barang semua dikeluarkan dari kamar,” ujarnya.

Menurut dia, hal ini bertujuan untuk menunjukkan kekompakan warga rusun yang merasa senasib menanggung beban yang sama.

Hal senada juga disampaikan oleh penghuni Rusun Jatinegara lainnya, Yati, yang mengatakan akan tetap bertahan tinggal di rusun. “Ya kalau diusir mau tinggal di mana lagi, rumah di Menteng Pulo udah digusur,” katanya.

Djarot mengancam para penghuni rusun yang tak kunjung membayar tunggakan untuk keluar dari rusun. “Mereka yang menunggak dan dengan sengaja enggak mau bayar, ya sudah, silakan keluar,” kata Djarot.(eramuslim/ +ResistNews Blog )



+ResistNews Blog
 - Sekretaris Jenderal Forum Umat Islam (FUI), Muhammad Al Khaththath menyatakan sistem khilafah sudah diterapkan oleh kerajaan-kerajaaan di Nusantara, jauh sebelum Indonesia merdeka. Kerajaan Mataram disebutnya sebagai kerajaan Islam di Pulau Jawa yang memakai sistem khilafah pada masa era kolonial Belanda.

Hal ini diungkapkannya disela-sela acara Milad ke-19 Front Pembela Islam (FPI) di Stadion Muara Kamal, Jakarta Utara, Sabtu (19/8).

“Sultan Agung, Raja Mataram itu kan gelarnya Senopati Ing Alogo Sayidin Panotogomo Khalifatullah. Nah itu sudah diterapkan Sultan Agung. HTI malah masih wacana,” kata Al Khathath kepada awak media.

Dengan demikian, ia pun menyimpulkan jika sistem khilafah merupakan sebuah kisah yang menjadi bagian dari sejarah Indonesia.

Karenanya, ia pun menghimbau masyarakat Indonesia untuk tidak alergi dengan sistem khilafah.

“Apalagi orang Jawa. Itu kan leluhur kita,” tegas Al Khathath.

“Kan Bung Karno mengatakan, Jas Merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah,” kata Al Khathath.

Selain itu, ia pun sedikit membahas jubah putih yang kerap dikenakan oleh beberapa pahlawan nasional seperti Imam Bonjol, Pangeran Diponegoro dan Sultan Hasanuddin, ketika berjuang melawan penjajah. Dengan mengenakan jubah putih itulah, pakaian Muhammad SAW, para pejuang Indonesia melawan kafir Belanda dan memedekakan negeri ini. Jadi, bukan model pakaian yang lain.

Hal ini pun membuat Al Khaththath berkeyakinan bahwa jubah putih tak ada bedanya dengan pakaian adat atau daerah di Indonesia yang dipredikati sebagai pakaian nasional.

“Mereka pahlawan nasional kan? Lah mereka dapat gelar pahlawan nasional, berarti pakaian nasional dong kalau begitu,” pungkasnya. (eramuslim/ +ResistNews Blog )


+ResistNews Blog - Ribuan karyawan PT Freeport Indonesia dan perusahaan subkontraktornya yang selama ini mogok kerja di Timika, Papua beserta istri mereka hingga Sabtu (19/8) malam masih memblokade ruas jalan utama yang menghubungkan Timika ke Tembagapura. Lokasi pemblokiran itu tak jauh dari Check Point 28.

Imbauan Kapolres Mimika AKBP Victor Dean Mackbon bersama Ketua DPRD Mimika Elminus Mom agar karyawan mogok segera kembali ke rumah masing-masing dan segera mengosongkan akses jalan Freeport tersebut tidak diindahkan massa. Sekalipun, Kapolres Mimika mengancam akan membubarkan secara paksa, namun massa bersikeras tidak mau meninggalkan lokasi itu.

"Kami tidak mau bergeser dari sini. Silahkan DPRD dan aparat keamanan hadirkan manajemen PT Freeport di tempat ini. Kami sudah lima bulan menderita tidak menerima gaji karena dipecat sepihak oleh perusahaan. Kami minta Freeport segera menyelesaikan persoalan ini sekarang juga," teriak sejumlah karyawan mogok.

Ketua DPRD Mimika Elminus Mom kepada massa menyampaikan bahwa kalangan dewan setempat segera menyurati manajemen PT Freeport untuk menyelesaikan masalah pemogokan ribuan karyawan yang telah berlangsung sejak April dan Mei lalu. "Kami harus punya dasar untuk memanggil Freeport. Malam ini juga kami akan menyurati Freeport. Kalau mereka tidak datang, ada aparat keamanan yang bisa membawa paksa mereka," kata Elminus.

Sambil menunggu proses negosiasi dengan manajemen PT Freeport, Elminus mengajak karyawan mogok untuk kembali ke rumah. Namun, permintaan tersebut secara tegas ditolak massa karyawan mogok.

Elminus meminta karyawan mogok agar tidak memperluas aksi pengrusakan dan pembakaran fasilitas milik Freeport dan menjaga keamanan agar jangan sampai aksi mereka ditunggangi oleh pihak-pihak lain.

Kapolres Mimika AKBP Victor Mackbon mengancam akan membubarkan secara paksa aksi anarkistis yang dilakukan oleh karyawan mogok. "Saya memberi waktu sampai pukul 17.30 kepada saudara-saudara untuk meninggalkan tempat ini. Lebih baik saudara-saudara kembali ke rumah. Toh ada perwakilan saudara-saudara yang akan bertemu dengan manajemen Freeport yang difasilitasi DPRD Mimika," imbau Kapolres Mimika.

Namun, imbauan tersebut sontak ditolak tegas oleh karyawan mogok. "Tidak. Kami tetap berada di sini. Kami tidak mau ditipu lagi. Sudah berbulan-bulan kami diperlakukan tidak adil, mengapa pemerintah dan aparat tidak melihat penderitaan kami sebagai rakyat tetapi hanya mempedulikan kepentingan Freeport," teriak para karyawan.

Hingga Sabtu (19/8) malam sekitar pukul 19.00 WIT, massa masih menduduki ruas jalan poros utama Pelabuhan Amamapare-Timika-Tembagapura tak jauh dari Check Point 28 Timika itu. Sebelumnya, pada Sabtu siang sekitar pukul 14.20 WIT, massa karyawan mogok menyerbu pos sekuriti di Check Point 28, samping Bandara Mozes Kilangin Timika.

Massa membakar sebuah mobil Toyota LWB di belakang pos sekuriti Check Point 28 dan merusak fasilitas pos tersebut. Massa terus bergerak ke ruas jalan poros Freeport yang menghubungkan Pelabuhan Amamapare-Timika-Tembagapura dan merusak dua unit truk trailer kontainer dan truk tangki air serta sebuah alat berat.

Akibat pembakaran itu, asap tebal hitam membumbung tinggi di lokasi itu. Tidak itu saja, massa menebang pohon di pinggir jalan untuk menutup akses jalan tersebut.

Sejumlah sepeda motor karyawan yang masih bekerja yang diparkir tak jauh dari pos sekuriti Check Point 28 juga ikut dirusak dan dibakar oleh massa.

Hingga Sabtu malam, karyawan mogok terus berdatangan ke Check Point 28 dan ruas jalan poros Pelabuhan Amamapare-Timika-Tembagapura. Di lokasi itu, karyawan mogok mendirikan tenda. Guna mencegah terjadi berlanjutnya aksi anarkistis oleh karyawan mogok, ratusan anggota Brimob dan TNI bersiaga di sekitar lokasi itu dilengkapi dengan kendaraan baracuda dan panser. [republika+ResistNews Blog ]


+ResistNews Blog - Kapolda Kalsel Brigadir Jenderal Polisi Rachmat Mulyana akan memberikan penghargaan kepada perekam video aksi oknum anggota Polri yang diduga melakukan pungutan liar (pungli). "Bapak Kapolda akan memberikan reward atas keberanian warga yang merekam aksi tak terpuji, yakni pungli yang telah dilakukan oknum Polres Hulu Sungai Tengah tersebut," kata Kabid Humas Polda Kalsel AKBP Mochamad Rifai di Banjarmasin, Sabtu (19/8).

Bahkan, rencananya Kapolda dijadwalkan menggelar keterangan pers resmi pada Senin (21/8), mengenai kasus itu kepada wartawan. Ia akan sekaligus memberikan ucapan terima kasih kepada warga yang diketahui bekerja sebagai sopir truk itu.

Kasus tersebarnya video oknum anggota Polri yang sedang melakukan Pungli di media sosial tersebut memang membuat Kapolda Kalsel, geram. Dia langsung memerintahkan Bidang Propam menahan sang oknum yang berdinas di Polsek Labuan Amas Selatan berinisial Aiptu MM dan Bripka DB itu, sekaligus membentuk Komisi Kode Etik untuk memproses sanksi yang bakal dijatuhkan.

Bagi Rachmat, peristiwa tersebut diharapkannya jadi bahan evaluasi secara menyeluruh untuk jajarannya agar perbuatan serupa tak lagi terulang. Sedangkan kepada masyarakat, Kapolda meminta untuk tidak segan-segan merekam atau melaporkan setiap tindakan anak buahnya yang di luar ketentuan kepada Provost. "Sekarang semuanya terbuka dan kami tidak akan melindungi apalagi membela anggota yang mencoreng nama baik institusi Polri," kata Kapolda menegaskan. [republika+ResistNews Blog ]



+ResistNews Blog
 - Failaq al-Rahman mempublikasikan kerugian besar yang diderita oleh Divisi 4 militer rezim Bashar al Assad pada minggu lalu dalam pertempuran di Ghouta timur, provinsi Damaskus, lapor situs AlDorar AlShamia.

Sekitar 50 tentara rezim dari divisi keempat terbunuh, dan 80 lainnya terluka, dalam 3 penyergapan berbeda.

Sebagai tambahan, 4 tank, beberapa buldoser dan senapan mesin ringan dihancurkan, sejak tanggal 8 Agustus hingga 15 Agustus 2017.

Sekitar 20 anggota divisi keempat itu terbunuh dalam penyergapan di Ain Tirma pada 13 Agustus 2017, di mana mereka terperangkap dalam sebuah bangunan dan kemudian bangunan itu runtuh. Kebanyakan dari mereka masih berada di bawah reruntuhan.

Sementara itu, Hadi al-Munajed dari Orient News pada 16 Agustus melaporkan juga dari timur Damaskus bahwa “setidaknya 15 tentara rezim Assad terbunuh dan dua kendaraan militer dihancurkan oleh petempur oposisi di wilayah pemukiman Jobar. [hidayatullah+ResistNews Blog ]

+ResistNews Blog - Mantan Panglima TNI Jenderal TNI (Purn) Djoko Santoso, MSi, mengingatkan agar para elite bangsa ini tak terlalu banyak bicara Pancasila, tetapi kedaulatan diberikan kepada pihak lain.

Di dampingi 5 pengawalnya yang menggunakan seragam TNI aktif, mantan Panglima TNI Jenderal TNI (Purn) Djoko Santoso, MSi memberikan kuliah umum dalam simposium nasional kebangsaan yang diadakan oleh Majelis Bangsa Indonesia (MBI) di Kencana Cawang, Cawang, Jakarta Timur, Jumat (18/8).

Dalam paparannya, Djoko mengatakan, alih-alih kebhinekaan, jangan sampai kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) diberikan kepada orang yang ingin memecah belah kesatuan bangsa.

“Jangan banyak bicara Pancasila tetapi kedaulatan di berikan kepada orang lain. Kita harus memperbaiki garis pertahanan, konsepsi bernegara harus dikembalikan,” kata Djoko.

Menurutnya, di era global ini, perang tidak hanya bertempur di medan perang. Tetapi perang konsepsi. Dalam kondisi ketahanan, kata dia, kondisi ketahanan negara Indonesia sudah tertrobos. Secara doktrin militer ketika kondisi sudah seperti itu, maka harus mengumpulkan kekuatan dan memperbaiki batas depan pertahanan tempur.

“Kemerdekaan yang telah dimiliki pertahankan, jangan sekali-kali dilepas dan diserahkan kepada siapapun yang akan menjajah dan menindas Kita. Waspada! Jangan lengah, kalau lengah mengakibatkan kelemahan, kelemahan mengakibatkan kekalahan, dan kekalahan mengakibatkan penderitaan,” tegas mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat tersebut menirukan gaya Jenderal Sudirman.

Artinya, lanjut Djoko, ketahanan nasional adalah suatu kondisi dinamika suatu bangsa, berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional di dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan ancaman hambatan serta gangguan.

“Baik yang datang dari luar maupun dari dalam, yang langsung maupun tidak langsung, yang membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan mewujudkan tujuan nasionalnya,” terang Pangdivif 2/Kostrad (2001).

Masalah keberagaman, kata Djoko merupakan masalah ketidakadilan yang bahayanya melebihi komunisme. Kesenjangan sosial, ekeploitasi alam secara serakah dan disparitas menyebabkan ketidakadilan.

“Potret situasi kita memang seperti itu, untuk menghadapi itu harus punya pegangan. Kita menanam saja kebaikan, semangat kebaikan itu yang akan menunjukkan kita ke arah yang lebih baik,” pungkasnya. (WartaPilihan)

Begitulah para pemimpin yang lahir dari TNI, mereka lebih mengerti bagaimana menjaga kedaulatan bangsa ini, bukan yang sekedar koar-koar dan jualan “Saya Indonesia, Saya Pancasila”. (eramuslim/ +ResistNews Blog )



+ResistNews Blog
 - Walau secara fisik tidak bisa hadir secara langsung, tapi secara kedekatan hubungan hati dan tautan perasaan keimanan, Imam Besar FPI Habib Rizieq Syihab seolah “hadir” dalam kegiatan Tasyakur HUT Kemerdekaan RI dan Milad FPI Ke 19 yang diadakan pada hari Sabtu, (19/8) di Stadion Kamal Muara, Jakarta.

Dalam acara yang mengambil tema: “Merawat Kebhinekaan Dalam Bingkai NKRI Bersyariah” itu, Habib Rizieq memberikan sambutan dan amanahnya langsung dari Makkah, Arab Saudi.

“Mengingatkan diri saya dan kepada semuanya, yuk mari sama-sama segenap kita melihat dan menghayati apa yang difirmankan oleh Allah Swt dalam Surat Al Araf Ayat 95 yang didalamnya Allah berfirman jika sekiranya penduduk suatu negeri beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT maka niscaya akan dijanjikan aneka ragam keberkahan dari langit maupun dari bumi” ujar Habib dalam tele conference tersebut.

Masih menurut Habib, keberkahan itu datang dari berkah buminya dan berkah lautnya dari bangsa yang besar ini. Ini adalah janji dari Allah dan sekali kali Allah tidak akan pernah mengingkari janjinya itu.

“Akan tetapi mereka mendustakan ayat-ayat Allah, sayang sejuta sayang saat Allah janjikan keberkahan tetapi kemudian banyak penduduk negeri yang mendustakan ayat-ayat agama Allah. Kalau itu yang terjadi kemudian, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatan merekasendiri,” ujar Habib Rizieq dalam mengutip surat Al Araf ayat 95 itu.

Dalam kesempatan kesempatan tersebut, Habib Rizieq berpesan kepada ribuan orang itu dan seluruh bangsa Indonesia. Jika ingin Indonesia ini turun jutaan keberkahan dari Allah SWT maka tidak ada jalan lain yang harus dilakukan kecuali kita isi negeri dan bangsa ini dengan Iman dan Taqwa kepada Allah SWT.

Tidak lupa, Habib Rizieq juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pengurus FPI yang ada dari pengurus DPP, Dewan Syuro, DPW, DPD dan DPRa FPI dan segenap sayap juang yang ada atas partisipasi dan kehadirannya dalam acara tahunan dari FPI tersebut. [panjimas/ +ResistNews Blog ]



Tepat empat tahun yang lalu, ratusan demonstran Mesir dibantai di Alun-alun Rabaa al-Adawiya Kairo ketika pasukan keamanan dengan membabi buta membubarkan aksi demonstrasi yang digalang untuk mendukung Presiden Mohamed Morsi yang digulingkan dalam kudeta militer berdarah.

Enam pekan sebelum pembantaian tersebut, Mohamed Morsi – presiden Mesir pertama yang terpilih secara bebas di Mesir serta pemimpin Ikhwanul Muslimin yang kini menjadi organisasi terlarang – telah digulingkan dan dipenjarakan faksi militer yang kemudian merebut tampuk pemerintahan.

Dalam empat tahun sejak peristiwa berdarah Raba’a, pihak berwenang kerap melakukan tindakan keras terhadap aksi pembangkangan sipil, hingga menewaskan ratusan anggota Ikhwanul Muslimin dan serta para pendukung Morsi, bahkan memenjarakan puluhan ribuan warganya ke balik jeruji besi.

Banyak analis meyakini bahwa pertumpahan darah pada Aliansi Rabaa al-Adawiya membantu memperdalam krisis politik di negara yang telah mengalami kerusuhan terus-menerus sejak awal tahun 2011 itu, ketika sebuah pemberontakan populer menggulingkan Presiden otokratik Hosni Mubarak yang telah lama menjabat beberapa dekade.

“Solusi damai adalah kunci untuk menyelesaikan krisis yang sedang berlangsung di Mesir,” pungkas Ahmed Mekki, mantan Menteri Kehakiman, saat berbicara pada Anadolu Ajensi.

“Kedua belah pihak – Ikhwanul Muslimin dan pendukung mereka serta pihak militer Mesir – harus mempertimbangkan kembali posisi mereka saat ini,” ujarnya.

Akuntabilitas

Sejak kudeta militer berdarah 2013 yang menggulingkan Morsi, pihak berwenang Mesir telah memenjarakan seluruh pemimpin Ikhwanul Muslimin atas tuduhan melakukan “tindakan kekerasan” – tuduhan palsu rezim yang banyak dikritik oleh para pengamat.

Pihak berwenang yang didukung faksi Militer Mesir, sementara itu, mengklaim akan memerangi “pemberontakan militan” di mana ratusan personil keamanan tewas, terutama di Semenanjung Sinai yang bergejolak.

Para pengamat juga menuding pihak berwenang gagal menyelidiki pembubaran aksi sit-in pendudukan di Alun-alun Rabaa al-Adawiya Kairo tahun 2013, yang menurut Ikhwanul Muslimin, menyebabkan lebih dari 2.500 warga Mesir tewas dan ribuan lainnya luka-luka.

Pasca kudeta militer 2013 Otoritas Mesir, untuk bagian mereka, mengumumkan jumlah korban tewas hanya pada angka sekitar 620 jiwa.

“Kerabat orang-orang yang terbunuh dalam penyebaran tersebut telah kehilangan hak-hak mereka,” kata Ammar al-Beltagy, putra pemimpin Ikhwanul Fitri Mohamed al-Beltagy.

Ammar al-Beltagy menyalahkan otoritas Mesir atas tindak kekerasan yang terus diterapkan negara tersebut pasca-kudeta.

“Kami menginginkan keadilan dan pertanggungjawaban bagi mereka yang bertanggung jawab atas pertumpahan darah,” tegasnya.

“Ini satu-satunya jaminan bahwa kejahatan semacam itu tidak akan berulang”, tandasnya.

‘Terowongan Gelap’

Ammar, yang saudara perempuannya terbunuh dalam pembantaian Raba’a tahun 2013, menyetujui bahwa kekerasan di Kairo empat tahun lalu telah menjadi pendorong utama krisis politik Mesir yang sedang berlangsung.

“Pertumpahan darah di Alun-alun Rabaa al-Adawiya menyeret negara itu ke dalam terowongan gelap balas dendam yang telah membantu memperdalam polarisasi dan perpecahan masyarakat,” keluhnya.

Ahmed Mekki, mantan Menteri Kehakiman, pada bagiannya, menyuarakan sentimen serupa.

“Pertumpahan darah hanya menyebabkan lebih banyak kekerasan dan menyeret negara tersebut ke dalam konfrontasi tanpa henti dan tanpa akhir yang terlihat,” imbuhnya.

“Tidak ada prospek untuk menyelesaikan krisis, sepanjang masing-masing pihak tetap bersikeras di posisinya masing-masing,” pungkasnya.

Saeed Sadiq, seorang Akademisi Mesir, memperingatkan bahwa polarisasi hanya akan bertambah buruk “selama Ikhwanul Muslimin menyerang rezim setiap kesempatan yang dia dapatkan dan rezim membenarkan penindasannya dengan mengatakan bahwa ini hanyalah untuk ‘memerangi terorisme'”.

Keadilan Transisional

Nasser Amin, seorang ahli hukum Mesir, mengatakan bahwa krisis hanya dapat diselesaikan melalui apa yang dia sebut sebagai “keadilan transisional”.

“Semua aspek keadilan transisional harus diterapkan dengan mengungkap kebenaran (tentang apa yang sebenarnya terjadi), melembagakan reformasi dan kompensasi para korban,” papar Amin, seorang pengacara di Pengadilan Pidana Internasional yang berbasis di Den Haag.

“Dengan tidak adanya tindakan ini, tidak ada penyelesaian yang layak yang bisa dicapai,” ujarnya berpendapat.

“Penerapan keadilan transisional dapat menghentikan pertumpahan darah dan menyelesaikan sebagian besar masalah yang berkaitan dengan perselisihan tertentu,” pungkasnya.

Jihad Odeh, seorang akademisi terkemuka Mesir, baru-baru ini menyerukan dibentuknya sebuah Komite setelah pemilihan presiden tahun depan, sebuah komite yang ditugaskan untuk menyelidiki pembubaran massa Raba’a yang mematikan di tahun 2013.

Ammar, pada bagiannya, menyerukan terciptanya “atmosfer yang kondusif bagi keadilan dan kebebasan” dengan maksud untuk menyelesaikan krisis yang sedang berlangsung di Mesir dan perpecahan politik yang dalam, yang terus mengusiknya.

“Jika ini dilakukan, keadilan akan – cepat atau lambat – terpenuhi,” pungkasnya.[panjimas/ +ResistNews Blog ]



IBNU BINT AS SUDDI adalah seorang muhaddits yang merupakan murid dari Imam Malik. Suatu saat, ia berada dalam mejlais Imam Malik dank ala itu, sang guru ditanya mengenai masalah faraidh, dan menjawab dengan pendapat Zaid bin Tsabit.

Kamudian As Suddi pun menyahut,”Ali dan Ibnu Ma’sud tidak berpendapat seperti itu.”

Imam Malik pun member isyarat kepada para penjaga, hingga mereka pun datang, namun As Suddi memberikan perlawanan, hingga mereka berkata,”Apa yang harus kita lakukan terhadap tinta dan buku-buknya?” Imam Malik pun berkata,”Mintalah dengan baik.”

Imam Malik pun bertanya,”Dari mana engkau datang?” As Suddi pun menajwab,”Dari Kufah.”

Imam Malik berkata,”Kenapa engkau melanggar adab?” As Suddi menjawab,”Aku menyebutkan hal itu untuk memperoleh manfaat.”

Imam Malik pun berkata,”Sesungguhnya Ali dan Abdullah bin Mas`ud tidak bisa diingkari keutamaan mereka berdua, sedangkan penduduk negeri kami menggunakan pendapat Zaid bin Tsabit. Jika engkau bersama mereka, janganlah memulai pembicaraan dengan hal yang mereka tidak tahu, maka meraka pun memulai dengan kebencian terhadapmu.” (Siyar A’lam An Nubala, 11/177)

Apa yang disampikan Imam Malik di atas adalah nasehat yang amat berharga, dimana siapa saja perlu menghormati pendapat ulama yang digunakan oleh warga setempat dan tidak menyampaikan hal menyelisihinya dari ulama lain, karena hal itu akan menimbulkan interaksi yang tidak harmonis. [hidayatullah+ResistNews Blog ]



+ResistNews Blog
 - Selama bulan Juli, sedikitnya 481 warga sipil Suriah terbunuh di Provinsi Raqqah di bagian Utara Suriah, menurut sebuah LSM yang melaporkan langsung dari area tersebut.

Data yang berasal dari “Raqqa Is Being Slaughtered Silently” (RBSS) yang merupakan gerakan jurnalisme warga (citizen journalism), mengungkapkan bahwa pasukan koalisi AS telah melakukan 633 serangan udara di kota Raqqah pada bulan Juli, hingga menyebabkan hilangnya nyawa 189 warga sipil Suriah, dikutip dari AA.

Sebanyak 126 warga sipil lainnya terbunuh akibat 440 serangan udara militer Rusia, sementara 121 lainnya dibunuh oleh tembakan artileri yang dilakukan oleh kelompok teroris PYD, cabang PKK dari Suriah yang berhaluan komunis, selama ini PYD ataupun PKK telah dimasukkan dalam daftar hitam organisasi teror oleh AS, Uni Eropa dan Turki.

Bulan lalu, Jaringan Hak Asasi Manusia Suriah, Syrian Network for Human Rights (SNHR) mendokumentasikan bahwa sekitar 1.400 warga sipil, termasuk 308 anak-anak dan 203 perempuan, telah terbunuh di Raqqah selama delapan bulan sebelumnya.

Pasukan koalisi internasional yang dipimpin AS diluncurkan pada tanggal 6 Juni, sebuah operasi untuk memerangi kelompok Islamic State (IS) di kota Raqqah.[panjimas/ +ResistNews Blog ]



+ResistNews Blog
 - Sebuah Masjid di negara bagian Minnesota dibom pada Sabtu pagi (06/08), disaat umat Islam berkumpul untuk menunaikan sholat subuh berjamaah.

Kepolisian Bloomington mengatakan bahwa bom tersebut hanya merusak Kantor Imam Masjid di “Dar Al Farooq Islamic Center”.

Para jamaah muslim segera memadamkan api sebelum petugas pemadam kebakaran tiba. Hingga berita ini diterbitkan, pihak FBI masih menyelidiki motif dan kronologi pengeboman Masjid di Minnesota itu.

“Seorang saksi melihat ada sesuatu yang dilemparkan ke jendela kantor Imam dari sebuah van atau truk sebelum ledakan itu,” kata Asad Zaman, Direktur Masyarakat Muslim Amerika Minnesota (Muslim American Society of Minnesota), pada sebuah konferensi pers.

Direktur Eksekutif Masjid “Dar Al Farooq Islamic Center”, Mohamed Omar menambahkan bahwa kendaraan tersebut, diduga sebuah van, segera melesat pergi.

Masjid yang didominasi warga keturunan Somalia itu, sama halnya seperti banyak Masjid lain di seluruh AS, yang telah menerima berbagai telepon dan email yang bernada ancaman, kata Omar kepada Star Tribune.

“Saat itu jam 5 pagi (09.00GMT),” ujarnya. “Seluruh lingkungan tenang, orang-orang seharusnya masih tidur, begitulah damainya keadaan ini. Saya terkejut saat mengetahui hal ini terjadi”, pungkasnya

Council on American Islamic Relations (CAIR), mengumumkan hadiah $ 10.000 dollar untuk informasi yang mengarah pada penangkapan dan penghukuman pelaku pengeboman Masjid di negara bagian Minnesota itu.

Secara nasional, kantor pusat Council on American Islamic Relations (CAIR) juga mendesak Masjid-Masjid dan Pusat-Pusat Islam di seluruh negeri untuk meningkatkan keamanan.

“Insiden tersebut merupakan gejala dari berkembangnya suasana Islamofobia di AS,” kata Direktur Komunikasi CAIR, Ibrahim Hooper, kepada Anadolu Ajensi.

“Karena kapan pun Anda melihat motif yang mungkin ada dalam kasus seperti ini, nampaknya Islamofobia akan menjadi jenis motivasi utama yang akan Anda lihat”, pungkasnya.

Hooper mengatakan pemberian penghargaan atau reward khusus di masa lalu telah berhasil dalam mengumpulkan informasi-informasi yang mengarah pada penangkapan pelaku penyerangan.

“Karena seringkali mereka membual kepada orang dan teman, serta keluarga mereka, bahwa mereka telah melakukan ini dan mereka bangga akan hal itu. Kemudian seseorang akhirnya, karena insentif pemberian (reward), menawarkan informasi kepada polisi dan mereka ditangkap,” imbuh Hooper.[panjimas+ResistNews Blog ]


Oleh : Ust. Dwi Condro Triono

Dulu pernah sewaktu kuliah di Malaysia, saya diminta berpidato dalam acara pengumpulan dana untuk membantu rakyat Palestina yang tengah dibombardir Israel. Semangat warga Malaysia untuk mengumpulkan dana sangat besar. Antusias sekali. Terkumpul dana yang lumayan banyak.

Setelah beberapa pembicara selesai, tiba giliran saya. Saya bertanya pada hadirin :

” Dana ini mau kita belikan apa ?.”

” Obat-obatan …!,” jawab hadirin.

” Tuan-tuan dan puan-puan, dengan mengirim obat-obatan ke Palestina, kita membantu atau mendzalimi rakyat Palestina ?,” tanya saya lagi.

” Membantuuuu …!,”

” Sekali lagi saya tanya, dengan mengirim obatan-obatan, kita membantu atau mendzalimi rakyat Palestina ?.”

” Membantuuu ..!,”

Terlihat wajah yang keheranan dengan pengulangan pertanyaan saya.

Sekali lagi saya bertanya :

” Dengan mengirim obat-obatan, kita membantu atau mendzalimi rakyat Palestina ???”

” Membantuuuu …!,” dijawab dengan agak kesal.

” Salah ..! Dengan mengirim obat-obatan, kita justru mendzalimi mereka.”

Semua terdiam kebingungan.

Kemudian saya menyampaikan satu analog.

” Jika ada seseorang yang didatangi orang jahat ke rumahnya dan kemudian memukuli dan menganiaya orang tersebut, dan kemudian kita mengobati luka-lukanya untuk kemudian kita tetap tinggalkan dia di dalam rumah dimana di dalamnya si penganiaya tetap ada dan kembali menganiayanya, dan kembali kita obati dan kita tinggalkan lagi dia dalam rumah dimana si penganiaya akan kembali menganiayanya, itu perbuatan membantu atau mendzalimi ???”

Hadirin terdiam.

” Tuan-tuan dan puan-puan, jika kita ingin membantu orang itu, yang pertama kita lakukan adalah mengusir si penganiaya dari dalam rumah. Percuma mengobatinya berkali-kali selama si penganiaya tetap ada di dalam rumah. Jadi jika ingin menolong rakyat Palestina, kita minta pada negara untuk mengerahkan militer untuk mengusir Israel dari bumi Palestina. Percuma mengirim obat-obatan jika bom-bom Israel tidak pernah berhenti melukai rakyat Palestina.”



+ResistNews Blog
 - Juru Bicara Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Muhammad Ismail Yusanto optimis pihaknya akan menang dalam sidang uji materi Perppu Ormas. “Kita harus selalu optimis,” ujarnya kepada mediaumat.news, usai sidang kedua, Senin (7/8/2017) di Mahkamah Konstitusi, Jakarta.

Pasalnya, lanjut Ismail, dari sisi formil sesungguhnya tidak ada dasar bagi Presiden untuk mengeluarkan Perppu karena tidak memenuhi syarat kegentingan. Dan dari sisi materiil banyak pasal-pasal dari Perppu yang bertentangan dengan konstitusi.

Selain membacakan alasan menggugat Perppu tersebut, dalam sidang tadi, dibacakan pula perubahan pemohon judicial review, yaitu perubahan pemohon dari yang sebelumnya pemohon adalah badan hukum Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) menjadi pemohon perorangan yaitu Ir H Ismail Yusanto, MM.

Menurutnya, perubahan itu harus dilakukan karena ini menyangkut legal standing HTI. “Yang kita tahu bahwa saat pengajuan permohonan HTI masih ada legal dan berbadan hukum, tapi sehari kemudian pemerintah mencabut karena itu diragukan bahwa HTI mempunyai legal standing pada saat persidangan itu dimulai, untuk menghindari kerugian keputusan yang akan kita ambil ini, jadi kita sepakat semua pemohon itu kita rubah menjadi perorangan yang meskipun perorangan tetap mewakili aspirasi HTI karena saya masih terkait dengan HTI sebagi pendiri atau pengurus HTI,” paparnya.

Ismail Yusanto juga mengatakan dalam sidang tadi juga ada perubahan permohonan yang semula disatukan kini dibagi menjadi dua yaitu uji materi formil dan materiil. Maksudnya formil tentang prosedur peyusunan Perppu itu dan materiil dengan isi dari Perppu itu.

“Kami akan segera melengkapi berkas itu dan insya Allah pekan depan akan masuk ke sidang materi,” pungkasnya. [mediaumat+ResistNews Blog ]
Powered by Blogger.